Anta Ibnul Falah, Rachmat Febfauza, Noor Kumala Sari
Sejak ditetapkannya ketentuan baru mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, telah terjadi serangkaian gelombang protes dari para pekerja/ buruh serta serikat/ perwakilannya, baik yang terjadi melalui serangkaian aksi demonstrasi langsung maupun berupa petisi penolakan pada media digital. Salah satu yang dirasa memberatkan oleh pekerja adalah ketentuan baru pencairan JHT yang mensyaratkan usia 56 tahun, di mana pada ketentuan sebelumnya sesuai Permenaker Nomor 9 Tahun 2015 dapat dilakukan segera setelah kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, studi kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk menelusuri masalah polemik yang terjadi dari penetapan kebijakan baru JHT tersebut, dengan sumber data dari cuitan/ tweet masyarakat/ netizen pada media sosial Twitter, serta sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, artikel media massa, dan sumber-sumber lain yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun desain kebijakan JHT dan kombinasinya dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah dipandang baik, namun kurangnya komunikasi/ public hearing yang dilakukan dalam perumusan kebijakan mengakibatkan kurangnya kesesuaian ketentuannya dengan harapan pekerja sebagai stakeholder kebijakan tersebut. Sehingga, ketika pemerintah merespon dengan mewadahi “suara” pekerja melalui serangkaian komunikasi langsung dalam rencana revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, maka protes dan sentimen negatif masyarakat pada cuitan Twitter pada akhir bulan Februari menjadi berkurang. Oleh sebab itu, untuk menghindari kejadian serupa terulang, kedepan pemerintah perlu lebih intens melakukan komunikasi/ jajak pendapat publik pada proses perumusan kebijakan publik, sebelum kebijakan tersebut benar-benar ditetapkan. Keywords: aturan baru JHT; polemik; JKP; komunikasi publik; kebijakan publik
{"title":"Polemik Penetapan Kebijakan Baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia Tahun 2022","authors":"Anta Ibnul Falah, Rachmat Febfauza, Noor Kumala Sari","doi":"10.52316/jap.v18i1.90","DOIUrl":"https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.90","url":null,"abstract":"Sejak ditetapkannya ketentuan baru mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, telah terjadi serangkaian gelombang protes dari para pekerja/ buruh serta serikat/ perwakilannya, baik yang terjadi melalui serangkaian aksi demonstrasi langsung maupun berupa petisi penolakan pada media digital. Salah satu yang dirasa memberatkan oleh pekerja adalah ketentuan baru pencairan JHT yang mensyaratkan usia 56 tahun, di mana pada ketentuan sebelumnya sesuai Permenaker Nomor 9 Tahun 2015 dapat dilakukan segera setelah kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, studi kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk menelusuri masalah polemik yang terjadi dari penetapan kebijakan baru JHT tersebut, dengan sumber data dari cuitan/ tweet masyarakat/ netizen pada media sosial Twitter, serta sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, artikel media massa, dan sumber-sumber lain yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun desain kebijakan JHT dan kombinasinya dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah dipandang baik, namun kurangnya komunikasi/ public hearing yang dilakukan dalam perumusan kebijakan mengakibatkan kurangnya kesesuaian ketentuannya dengan harapan pekerja sebagai stakeholder kebijakan tersebut. Sehingga, ketika pemerintah merespon dengan mewadahi “suara” pekerja melalui serangkaian komunikasi langsung dalam rencana revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, maka protes dan sentimen negatif masyarakat pada cuitan Twitter pada akhir bulan Februari menjadi berkurang. Oleh sebab itu, untuk menghindari kejadian serupa terulang, kedepan pemerintah perlu lebih intens melakukan komunikasi/ jajak pendapat publik pada proses perumusan kebijakan publik, sebelum kebijakan tersebut benar-benar ditetapkan. \u0000Keywords: aturan baru JHT; polemik; JKP; komunikasi publik; kebijakan publik","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78817691","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pembahasan utama untuk menginterprestasi beberapa aspek seperti sistem, ketersediaan informasi, bentuk pelayanan dan respon dari pelaksanaan pelayanan e-KTP di DISDUKCAPIL dan PEMDA Garut. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena sebagian besar pencatatan kependudukan ada disana. Untuk mengetahui kasus-kasus yang berhubungan dengan software engineering di instansi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data utama dan pendukung, selain itu Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi observasi dan wawancara terhadap informan diantaranya kepala departemen, pegawai dan masyarakat yang menggunakan layanan e-KTP. Selain itu, untuk menganalisis data teknis, penulis menggunakan data yang diringkas, disajikan dan diverifikasi dari data pencari layanan yang diharuskan memiliki kartu identitas dan telah terdaftar pada sistem sistem online di database kependudukan nasional. Ketersediaan informasi dari penyelenggaraan layanan e-KTP telah disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan informasi yang objektif, subjektif dan umum untuk mendapatkan NIK yang sesuai dengan KK yang didaftarkan. Bentuk pelayanan permohonan pelayanan e-KTP ditunjukkan oleh petugas yang melayani pemohon berupa pelayanan interaktif yang berkualitas, lingkungan fisik dan hasil yang menjamin tercapainya harapan pelayanan. Selain itu form umpan balik pelaksanaan pelayanan e-KTP dipantau oleh petugas berdasarkan kesesuaian, efisiensi, ketepatan waktu dan proses kegiatan pemberian pelayanan setingkat e-KTP.
{"title":"STUDY ON ONLINE ID CARD SERVICE IN GARUT DISTRICT","authors":"","doi":"10.52434/jp.v16i01.162","DOIUrl":"https://doi.org/10.52434/jp.v16i01.162","url":null,"abstract":"Pembahasan utama untuk menginterprestasi beberapa aspek seperti sistem, ketersediaan informasi, bentuk pelayanan dan respon dari pelaksanaan pelayanan e-KTP di DISDUKCAPIL dan PEMDA Garut. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena sebagian besar pencatatan kependudukan ada disana. Untuk mengetahui kasus-kasus yang berhubungan dengan software engineering di instansi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data utama dan pendukung, selain itu Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi observasi dan wawancara terhadap informan diantaranya kepala departemen, pegawai dan masyarakat yang menggunakan layanan e-KTP. Selain itu, untuk menganalisis data teknis, penulis menggunakan data yang diringkas, disajikan dan diverifikasi dari data pencari layanan yang diharuskan memiliki kartu identitas dan telah terdaftar pada sistem sistem online di database kependudukan nasional. Ketersediaan informasi dari penyelenggaraan layanan e-KTP telah disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan informasi yang objektif, subjektif dan umum untuk mendapatkan NIK yang sesuai dengan KK yang didaftarkan. Bentuk pelayanan permohonan pelayanan e-KTP ditunjukkan oleh petugas yang melayani pemohon berupa pelayanan interaktif yang berkualitas, lingkungan fisik dan hasil yang menjamin tercapainya harapan pelayanan. Selain itu form umpan balik pelaksanaan pelayanan e-KTP dipantau oleh petugas berdasarkan kesesuaian, efisiensi, ketepatan waktu dan proses kegiatan pemberian pelayanan setingkat e-KTP.","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88379268","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The terrorism movement is one of the greatest threats to humanity which will continue to spread if it is not immediately prevented. The Indonesian government undertakes development in the field of law through the correctional system, especially for former terrorist convicts. One of the institutions to carry out the guidance of clients of terrorist prisoners is the Class I Correctional Hall of Surakarta. In carrying out its duties and functions, Bapas Surakarta encountered several obstacles, including obstacles related to funding, facilities, and stigma in society. Therefore, Bapas Surakarta collaborated with the Gema Salam Foundation, which is a forum or community for former terrorist convicts to work together to form partnerships in the context of social reintegration for former terrorist convicts. This study aims to assess the effectiveness of the partnership between Bapas Surakarta and the Gema Salam Foundation using 6 (six) partnership principles by Hardy et al. The research method is descriptive qualitative method. This research uses in depth interview and documentation as the data gathering technique, with data sources are informers and documentation. The results showed that the partnership of the Class I Correctional Hall of Surakarta with Gema Salam Foundation in social reintegration of former terrorist convicts was quite effective, there were only a few obstacles related to work arrangements and evaluation during the course of the partnership.
{"title":"Kemitraan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta dengan Yayasan Gema Salam dalam Mereiintegrasi Sosial Mantan Narapidana Teroris","authors":"Johanes Reynaldi Setyawan Kaparang, Sudarmo Sudarmo","doi":"10.31506/jap.v13i1.10940","DOIUrl":"https://doi.org/10.31506/jap.v13i1.10940","url":null,"abstract":"The terrorism movement is one of the greatest threats to humanity which will continue to spread if it is not immediately prevented. The Indonesian government undertakes development in the field of law through the correctional system, especially for former terrorist convicts. One of the institutions to carry out the guidance of clients of terrorist prisoners is the Class I Correctional Hall of Surakarta. In carrying out its duties and functions, Bapas Surakarta encountered several obstacles, including obstacles related to funding, facilities, and stigma in society. Therefore, Bapas Surakarta collaborated with the Gema Salam Foundation, which is a forum or community for former terrorist convicts to work together to form partnerships in the context of social reintegration for former terrorist convicts. This study aims to assess the effectiveness of the partnership between Bapas Surakarta and the Gema Salam Foundation using 6 (six) partnership principles by Hardy et al. The research method is descriptive qualitative method. This research uses in depth interview and documentation as the data gathering technique, with data sources are informers and documentation. The results showed that the partnership of the Class I Correctional Hall of Surakarta with Gema Salam Foundation in social reintegration of former terrorist convicts was quite effective, there were only a few obstacles related to work arrangements and evaluation during the course of the partnership.","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86315214","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
PENGANTAR REDAKSI Pembaca yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 1, Juni 2022 dapat kembali hadir ke hadapan pembaca. Di edisi kali ini, Jurnal Administrasi Publik menghadirkan 7 artikel yang secara keseluruhan merupakan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik. Tulisan pertama ditulis oleh Dindin Supratman dengan judul “Akselerasi Pembelajaran Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Masa Pandemi”. Tulisan kedua berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayissa Tazkia, Listyaningsih, Juliannes Cadith yang bertajuk ” Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang”. Tulisan ketiga dihadirkan oleh Milawaty dengan judul ” Disonansi Kepemimpinan dan Dampaknya Terhadap Ketidaknyamanan Kerja Pegawai pada Organisasi Pemerintah Sektor Publik”. Tulisan keempat ditulis oleh Anta Ibnul Falah, Rachmat Febfauza, Noor Kumala Sari yang diberi tajuk ” Polemik Penetapan Kebijakan Baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia”. Dalam tulisan kelima, Amin Irmawan mencoba menuliskan hasil penelitiannya mengenai “Analisis Perbandingan Kinerja Guru yang Sudah Disertifikasi dan yang Belum Disertifikasi pada SMA Negeri Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi”. Tulisan keenam dihadirkan oleh Sahabuddin yang mengambil judul “Penerapan Kedisiplinan sebagai Wujud Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara”. Adapun tulisan ketujuh, ditulis oleh Ishiqa Ramadhany Putri, Ningrum Fauziah Yusuf dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi dalam Menciptakan Perkembangan Organisasi”. Redaksi Jurnal Administrasi Publik mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis yang telah bersedia mengirimkan naskahnya kepada kami. Tidak lupa kami mengundang pembaca untuk berpartisipasi mengirimkan tulisan yang dimiliki untuk Jurnal Administrasi Publik edisi selanjutnya. Semoga setiap tulisan yang ada di dalam jurnal edisi ini dapat menjadi motivasi, sumbangan ide, serta tambahan ilmu bagi seluruh pembaca. Salam inovasi. Redaksi
{"title":"Preface VOLUME XVIII NOMOR 1 DESEMBER 2022","authors":"Admin Jurnal Administrasi Publik","doi":"10.52316/jap.v18i1.96","DOIUrl":"https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.96","url":null,"abstract":"PENGANTAR REDAKSI \u0000 Pembaca yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 1, Juni 2022 dapat kembali hadir ke hadapan pembaca. \u0000 Di edisi kali ini, Jurnal Administrasi Publik menghadirkan 7 artikel yang secara keseluruhan merupakan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik. Tulisan pertama ditulis oleh Dindin Supratman dengan judul “Akselerasi Pembelajaran Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Masa Pandemi”. Tulisan kedua berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayissa Tazkia, Listyaningsih, Juliannes Cadith yang bertajuk ” Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang”. Tulisan ketiga dihadirkan oleh Milawaty dengan judul ” Disonansi Kepemimpinan dan Dampaknya Terhadap Ketidaknyamanan Kerja Pegawai pada Organisasi Pemerintah Sektor Publik”. Tulisan keempat ditulis oleh Anta Ibnul Falah, Rachmat Febfauza, Noor Kumala Sari yang diberi tajuk ” Polemik Penetapan Kebijakan Baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia”. Dalam tulisan kelima, Amin Irmawan mencoba menuliskan hasil penelitiannya mengenai “Analisis Perbandingan Kinerja Guru yang Sudah Disertifikasi dan yang Belum Disertifikasi pada SMA Negeri Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi”. Tulisan keenam dihadirkan oleh Sahabuddin yang mengambil judul “Penerapan Kedisiplinan sebagai Wujud Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara”. Adapun tulisan ketujuh, ditulis oleh Ishiqa Ramadhany Putri, Ningrum Fauziah Yusuf dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi dalam Menciptakan Perkembangan Organisasi”. \u0000 Redaksi Jurnal Administrasi Publik mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis yang telah bersedia mengirimkan naskahnya kepada kami. Tidak lupa kami mengundang pembaca untuk berpartisipasi mengirimkan tulisan yang dimiliki untuk Jurnal Administrasi Publik edisi selanjutnya. \u0000 Semoga setiap tulisan yang ada di dalam jurnal edisi ini dapat menjadi motivasi, sumbangan ide, serta tambahan ilmu bagi seluruh pembaca. Salam inovasi. \u0000 \u0000 \u0000Redaksi","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76606145","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-30DOI: 10.31506/jap.v13i1.13275
Saraswati Rizqi Onilla, Retno Suryawati
{"title":"Responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam Menangani Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) (Studi Kasus di Desa Sidoarum)","authors":"Saraswati Rizqi Onilla, Retno Suryawati","doi":"10.31506/jap.v13i1.13275","DOIUrl":"https://doi.org/10.31506/jap.v13i1.13275","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77837407","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pemerintah untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil dalam pembanguan. Meskipun di Kabupaten Pandeglang kebijakan PUG sudah lama digaungkan, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Pandeglang masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana implementasi PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang menggunakan alat analisa model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan optimal. Ketersediaan sumberdaya manusia dan finansial yang belum memadai, OPD yang kurang partisipastif dan disiplin melakukan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar pelaksana serta lingkungan ekonomi dan sosial masih menjadi hambatan pelaksanaan PUG di Kabupaten Pandeglang sehingga menjadikan pembangunannya belum responsif gender.
{"title":"Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang","authors":"Ayissa Tazkia Ayissa Tazkia, Listyaningsih, Juliannes Cadith","doi":"10.52316/jap.v18i1.93","DOIUrl":"https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.93","url":null,"abstract":"Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pemerintah untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil dalam pembanguan. Meskipun di Kabupaten Pandeglang kebijakan PUG sudah lama digaungkan, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Pandeglang masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana implementasi PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang menggunakan alat analisa model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan optimal. Ketersediaan sumberdaya manusia dan finansial yang belum memadai, OPD yang kurang partisipastif dan disiplin melakukan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar pelaksana serta lingkungan ekonomi dan sosial masih menjadi hambatan pelaksanaan PUG di Kabupaten Pandeglang sehingga menjadikan pembangunannya belum responsif gender.","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79802557","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan kedisiplinan Pegawai a serta upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan disiplin serta kendala yang ada untuk meningkatkan Akuntabilitas pelayanan publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021. Dari hasil penelitian dengan variable Kehadiran dan ketepatan waktu masuk kantor serta kepatuhan dalam berpakaian serta penggunaan perlengkapan atau peralatan kantor diperoleh hasil antara lain ; Kehadiran dan ketepatan masuk kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerapkan kedisiplinan dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan public berdasarkan pola yang seharusnya, demikian pula kepatuhan berpakaian dan penggunaan perlengkapan kantor tetap terjaga secara konsisten sesuai aturan yang berlaku.Disamping itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melakukan upaya yang terukur sehingga kualitas pelayanan yang diberikan tetap berkesinambungan sebagai wujud akuntabilitas. Adapun kendala masih ada terutama daya tampung sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Aparatur Sipil Negara.
{"title":"Pengaruh Penerapan Kedisiplinan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara","authors":"Sahabuddin","doi":"10.52316/jap.v18i1.87","DOIUrl":"https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.87","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan kedisiplinan Pegawai a serta upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan disiplin serta kendala yang ada untuk meningkatkan Akuntabilitas pelayanan publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021. Dari hasil penelitian dengan variable Kehadiran dan ketepatan waktu masuk kantor serta kepatuhan dalam berpakaian serta penggunaan perlengkapan atau peralatan kantor diperoleh hasil antara lain ; Kehadiran dan ketepatan masuk kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerapkan kedisiplinan dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan public berdasarkan pola yang seharusnya, demikian pula kepatuhan berpakaian dan penggunaan perlengkapan kantor tetap terjaga secara konsisten sesuai aturan yang berlaku.Disamping itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melakukan upaya yang terukur sehingga kualitas pelayanan yang diberikan tetap berkesinambungan sebagai wujud akuntabilitas. Adapun kendala masih ada terutama daya tampung sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Aparatur Sipil Negara.","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84789489","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-30DOI: 10.31506/jap.v13i1.15517
Juliannes Cadith, Rina Yulianti
The discussion of public information disclosure in the village in the midst of a paradigm shift from goverment to governance is very interesting indeed. This places the strategic position of the village community not only as an object of service and development but also as a subject of development in the village. Various facts show that the village has not become a major concern in the development of information disclosure. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The required information is collected using narrative interviews, observation and literature study. Informants from the study were determined purposively using snowball sampling. In this article, the four levels of the Williamson model are used to analyze it. The results show that the development of public information institutions in the village in Serang Regency at the macro and micro levels has not supported the realization of information disclosure in the village. It can be seen at level one that various informal rules in the form of traditions, norms and habits that live in rural communities are not yet compatible in supporting the formal rules of information disclosure. At the second level, there has not been any recognition and awareness of either the public or public organizations to fulfill the public's rights regarding the disclosure of public information. At the third level, the institutional governance of public information disclosure has not been developed effectively to be able to minimize transaction costs. At the fourth level, the systematization of rules related to authority, organization, administration, human resources, finance, hierarchical relations, supervision, as well as work procedures and mechanisms need attention.
{"title":"MEMBANGUN KELEMBAGAAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK DESA DALAM RANGKA MENJAMIN PENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT DESA Di KABUPATEN SERANG","authors":"Juliannes Cadith, Rina Yulianti","doi":"10.31506/jap.v13i1.15517","DOIUrl":"https://doi.org/10.31506/jap.v13i1.15517","url":null,"abstract":"The discussion of public information disclosure in the village in the midst of a paradigm shift from goverment to governance is very interesting indeed. This places the strategic position of the village community not only as an object of service and development but also as a subject of development in the village. Various facts show that the village has not become a major concern in the development of information disclosure. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The required information is collected using narrative interviews, observation and literature study. Informants from the study were determined purposively using snowball sampling. In this article, the four levels of the Williamson model are used to analyze it. The results show that the development of public information institutions in the village in Serang Regency at the macro and micro levels has not supported the realization of information disclosure in the village. It can be seen at level one that various informal rules in the form of traditions, norms and habits that live in rural communities are not yet compatible in supporting the formal rules of information disclosure. At the second level, there has not been any recognition and awareness of either the public or public organizations to fulfill the public's rights regarding the disclosure of public information. At the third level, the institutional governance of public information disclosure has not been developed effectively to be able to minimize transaction costs. At the fourth level, the systematization of rules related to authority, organization, administration, human resources, finance, hierarchical relations, supervision, as well as work procedures and mechanisms need attention.","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84431389","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tulisan ini mengulas terkait disonansi kepemimpinan dan dampaknya terhadap ketidaknyamanan kerja pegawai pada organisasi pemerintah sektor publik. Tujuannya memberikan gambaran dan analisis terkait disonansi kepemimpinan terhadap ketidaknyamanan kerja pegawai pada organisasi pemerintah sektor publik, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar disonansi pada pimpinan. Metode penulisan yang digunakan adalah metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Penulis menggunakan metode ini karena protokol riset metode PRISMA yang detail dan lengkap yang memungkinkan terhindar dari bias subjektif untuk melakukan kajian literatur tanpa melakukan kajian lapangan langsung. Hasil penelusuran berbagai literature menemukan emosi yang dirasakan orang ketika mereka bekerja akan secara langsung mencerminkan kualitas yang sesungguhnya dari kehidupan kerjanya. Pemimpin yang disonan dapat disandingkan dengan individu dengan kepribadian “tipe A” dan kepribadian neurotic. Tipe pemimpin seperti inilah yang membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman karena sikap, perilaku dan keputusan pimpinan yang seringkali menyebarkan emosi negative. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mereduksi disonansi adalah; (1) mengubah sikap atau perilaku melalui mindfulness, hope, dan compassion, (2) menjalankan filosofi teras, dan (3) menerapkan teknik Johari’s Window.
{"title":"Disonansi Kepemimpinan dan Dampaknya Terhadap Ketidaknyamanan Kerja Pegawai pada Organisasi Pemerintah Sektor Publik","authors":"Milawaty","doi":"10.52316/jap.v18i1.95","DOIUrl":"https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.95","url":null,"abstract":"Tulisan ini mengulas terkait disonansi kepemimpinan dan dampaknya terhadap ketidaknyamanan kerja pegawai pada organisasi pemerintah sektor publik. Tujuannya memberikan gambaran dan analisis terkait disonansi kepemimpinan terhadap ketidaknyamanan kerja pegawai pada organisasi pemerintah sektor publik, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar disonansi pada pimpinan. Metode penulisan yang digunakan adalah metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Penulis menggunakan metode ini karena protokol riset metode PRISMA yang detail dan lengkap yang memungkinkan terhindar dari bias subjektif untuk melakukan kajian literatur tanpa melakukan kajian lapangan langsung. Hasil penelusuran berbagai literature menemukan emosi yang dirasakan orang ketika mereka bekerja akan secara langsung mencerminkan kualitas yang sesungguhnya dari kehidupan kerjanya. Pemimpin yang disonan dapat disandingkan dengan individu dengan kepribadian “tipe A” dan kepribadian neurotic. Tipe pemimpin seperti inilah yang membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman karena sikap, perilaku dan keputusan pimpinan yang seringkali menyebarkan emosi negative. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mereduksi disonansi adalah; (1) mengubah sikap atau perilaku melalui mindfulness, hope, dan compassion, (2) menjalankan filosofi teras, dan (3) menerapkan teknik Johari’s Window.","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86707914","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Pengembangan organisasi merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena jika tidak dilakukan perubahan maka perusahaan tidak dapat terus eksis. Agar dapat memberikan dampak yang menguntungkan, sangat penting untuk terus melakukan perbaikan yang tepat dengan melibatkan budaya yang ada di organisasi. Karena keberadaan budaya organisasi dinilai dapat mempengaruhi perubahan sehingga menjadi factor pendorong perkembangan organisasi. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa signifikan keberhasilan budaya organisasi dalam membangun pengembangan organisasi yang sehat. Dalam penelitian ini digunakan prosedur penelitian kualitatif dan alat pengolahan data untuk studi literatur. Budaya organisasi memiliki dampak positif dan negatif pada keberlanjutan organisasi di antara karyawan dan pemimpin, menurut temuan penelitian ini. Karena budaya perusahaan berdampak pada sikap, perilaku, dan cara pandang karyawan yang dipercaya dan digunakan dalam operasional sehari-hari, termasuk dalam menyelesaikan pekerjaan. Ketika keyakinan budaya yang tidak menguntungkan diciptakan, mereka berdampak pada operasi organisasi. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan valid tentang hubungan antara budaya organisasi dengan pengembangan organisasi, diperlukan strategi baru dalam pengembangan organisasi. Abstract Organizational growth is something that cannot be overlooked because the company will cease to exist if no adjustments are done. It is critical to continue making the necessary modifications by involving the organization's culture in order to have a positive influence. Because organizational culture is thought to have the ability to affect change, it has become a driving force for organizational development. As a result, the goal of this article is to determine how important organizational culture is in fostering healthy organizational development. The study of literature was conducted using qualitative research methodologies and data processing technologies in this study. According to the findings of this study, organizational culture has both good and negative effects on organizational sustainability among employees and leaders. Because corporate culture influences the attitudes, behaviors, and viewpoints of employees who are trusted and used in day-to-day operations, such as completing tasks. When undesirable cultural ideas are formed, they have an impact on the operations of the company. A new organizational development strategy is required to acquire more extensive and valid data about the relationship between organizational culture and organizational development.
{"title":"Pengaruh Budaya Organisasi dalam Menciptakan Perkembangan Organisasi","authors":"Ishiqa Ramadhany Putri, Ningrum Fauziah Yusuf","doi":"10.52316/jap.v18i1.82","DOIUrl":"https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.82","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000 \u0000Pengembangan organisasi merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena jika tidak dilakukan perubahan maka perusahaan tidak dapat terus eksis. Agar dapat memberikan dampak yang menguntungkan, sangat penting untuk terus melakukan perbaikan yang tepat dengan melibatkan budaya yang ada di organisasi. Karena keberadaan budaya organisasi dinilai dapat mempengaruhi perubahan sehingga menjadi factor pendorong perkembangan organisasi. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa signifikan keberhasilan budaya organisasi dalam membangun pengembangan organisasi yang sehat. Dalam penelitian ini digunakan prosedur penelitian kualitatif dan alat pengolahan data untuk studi literatur. Budaya organisasi memiliki dampak positif dan negatif pada keberlanjutan organisasi di antara karyawan dan pemimpin, menurut temuan penelitian ini. Karena budaya perusahaan berdampak pada sikap, perilaku, dan cara pandang karyawan yang dipercaya dan digunakan dalam operasional sehari-hari, termasuk dalam menyelesaikan pekerjaan. Ketika keyakinan budaya yang tidak menguntungkan diciptakan, mereka berdampak pada operasi organisasi. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan valid tentang hubungan antara budaya organisasi dengan pengembangan organisasi, diperlukan strategi baru dalam pengembangan organisasi. \u0000Abstract \u0000Organizational growth is something that cannot be overlooked because the company will cease to exist if no adjustments are done. It is critical to continue making the necessary modifications by involving the organization's culture in order to have a positive influence. Because organizational culture is thought to have the ability to affect change, it has become a driving force for organizational development. As a result, the goal of this article is to determine how important organizational culture is in fostering healthy organizational development. The study of literature was conducted using qualitative research methodologies and data processing technologies in this study. According to the findings of this study, organizational culture has both good and negative effects on organizational sustainability among employees and leaders. Because corporate culture influences the attitudes, behaviors, and viewpoints of employees who are trusted and used in day-to-day operations, such as completing tasks. When undesirable cultural ideas are formed, they have an impact on the operations of the company. A new organizational development strategy is required to acquire more extensive and valid data about the relationship between organizational culture and organizational development.","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77903984","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：