Penerapan reviu pengadaan barang/jasa secara online dengan tujuan memudahkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan PPK Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan reviu pengadaan barang/jasa karena kapanpun dan dimanapun dapat diakses. PPK dalam melaksanakan tugas di daerah bisa melaksanakan reviu pengadaan barang/jasa tanpa menunggu waktu secara bersamaan dengan Pokja Pemilihan. Reviu secara online juga dapat mengurangi biaya dan penggunaan kertas sehingga tidak membutuhkan lemari arsip. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa secara individual maupun kelompok. Hasil penelitian menunjukan bahwa melakukan reviu terhadap spesifikasi teknis/KAK barang/jasa sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun untuk pekerjaan teknis, pokja pemilihan belum memiliki kesamaan persepsi dikarenakan pokja pemilihan tidak semuanya memiliki kualifikasi teknis, begitu juga dengan PPK yang bukan orang teknis sulit dalam menyusun spesifikasi teknis. Untuk reviu HPS penyusunan dan penetapan HPS akan membawa resiko apabila dilakukan secara tidak cermat. Pada rancangan kontrak, PPK belum sepenuhnya mengisi secara lengkap isian pada Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) sehingga sulit menentukan jenis kontrak yang digunakan. Indikator reviu analisis pasar dapat mengurangi resiko, semakin banyak informasi, data, serta pengetahuan pasar, maka penyusunan HPS akan lebih baik. Selanjutnya reviu ID paket RUP dan dokumen angaran, PA/KPA/PPK telah mengumumkan data RUP ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) dan ditayangkan melalui portal pengadaan nasional, ID paket RUP dan anggaran telah sesuai. Waktu pengunaan barang akan berdampak pada proses pemilihan penyedia barang/jasa. Semakin dekat waktu pemanfaatan/penggunaan barang/jasa, maka waktu proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa semakin kecil.
{"title":"Penerapan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara Online Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","authors":"Rusman Tangilomban, Muttaqin, Deasy Mauliana","doi":"10.52316/jap.v18i2.119","DOIUrl":"https://doi.org/10.52316/jap.v18i2.119","url":null,"abstract":"Penerapan reviu pengadaan barang/jasa secara online dengan tujuan memudahkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan PPK Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan reviu pengadaan barang/jasa karena kapanpun dan dimanapun dapat diakses. PPK dalam melaksanakan tugas di daerah bisa melaksanakan reviu pengadaan barang/jasa tanpa menunggu waktu secara bersamaan dengan Pokja Pemilihan. Reviu secara online juga dapat mengurangi biaya dan penggunaan kertas sehingga tidak membutuhkan lemari arsip. \u0000 \u0000Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa secara individual maupun kelompok. \u0000Hasil penelitian menunjukan bahwa melakukan reviu terhadap spesifikasi teknis/KAK barang/jasa sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun untuk pekerjaan teknis, pokja pemilihan belum memiliki kesamaan persepsi dikarenakan pokja pemilihan tidak semuanya memiliki kualifikasi teknis, begitu juga dengan PPK yang bukan orang teknis sulit dalam menyusun spesifikasi teknis. Untuk reviu HPS penyusunan dan penetapan HPS akan membawa resiko apabila dilakukan secara tidak cermat. Pada rancangan kontrak, PPK belum sepenuhnya mengisi secara lengkap isian pada Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) sehingga sulit menentukan jenis kontrak yang digunakan. Indikator reviu analisis pasar dapat mengurangi resiko, semakin banyak informasi, data, serta pengetahuan pasar, maka penyusunan HPS akan lebih baik. Selanjutnya reviu ID paket RUP dan dokumen angaran, PA/KPA/PPK telah mengumumkan data RUP ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) dan ditayangkan melalui portal pengadaan nasional, ID paket RUP dan anggaran telah sesuai. Waktu pengunaan barang akan berdampak pada proses pemilihan penyedia barang/jasa. Semakin dekat waktu pemanfaatan/penggunaan barang/jasa, maka waktu proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa semakin kecil.","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73844245","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The development of competencies for Civil Servants is needed in order to improve employee performance that will contribute positively to organizational performance. For this reason, competency development programs must be evaluated to see the effectiveness of their implementation. The purpose of this study is in order to evaluate competency development programs using kirkpatrick level 1 evaluation model to find out the level of satisfaction of participants and Kirkpatrick evaluation model level 2 to find out if there is an increase in participants' knowledge after participating in the competency development program. The technique of processing and analyzing data in this study uses quantitative descriptive analysis methods. Based on the results of this study, it can be concluded that participants are satisfied with the facilitator aspect and the organizer aspect and there is an increase in participants' knowledge before and after learning. The results of this research are expected to be taken into consideration to improve the quality and effectiveness of the implementation of competency development programs in the future. Keywords: evaluation; Kirkpatrick’s evaluation model; competency development
{"title":"Evaluasi Program Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Model Evaluasi Kirkpatrick Level 1 dan Level 2","authors":"Yunni Susanty","doi":"10.52316/jap.v18i2.111","DOIUrl":"https://doi.org/10.52316/jap.v18i2.111","url":null,"abstract":"The development of competencies for Civil Servants is needed in order to improve employee performance that will contribute positively to organizational performance. For this reason, competency development programs must be evaluated to see the effectiveness of their implementation. The purpose of this study is in order to evaluate competency development programs using kirkpatrick level 1 evaluation model to find out the level of satisfaction of participants and Kirkpatrick evaluation model level 2 to find out if there is an increase in participants' knowledge after participating in the competency development program. The technique of processing and analyzing data in this study uses quantitative descriptive analysis methods. Based on the results of this study, it can be concluded that participants are satisfied with the facilitator aspect and the organizer aspect and there is an increase in participants' knowledge before and after learning. The results of this research are expected to be taken into consideration to improve the quality and effectiveness of the implementation of competency development programs in the future. \u0000Keywords: evaluation; Kirkpatrick’s evaluation model; competency development","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85461870","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak dapat dijadikan acuan atau ukuran untuk menentukkan tingkat kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh petugas desa untuk dapat mengajak wajib pajak serta masyarakat dalam pemberian penyuluhan, peningkatan pelayanan serta dalam pemberian penghargaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB karena kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan itu timbul dari diri pribadi wajib pajak sendiri, maka pada hakikatnya membayar PBB merupakan salah satu perwujudan kegotong-royongan nasional dalam membantu pembangunan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. lokasi penelitian di Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan wajib pajak, petugas kecamatan serta petugas desa. Selain itu digunakan pula beberapa data dan dokumen untuk menunjang kelengkapan dan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB yaitu: (1) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, (2) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (3) adanya penyebab kultural antara lain kondisi wajib pajak belum memiliki uang, dan (4),faktor ekonomi yaitu kondisi wajib pajak yang miskin sehingga sulit membayar pajak bumi dan bangunan.
{"title":"Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)","authors":"Nurbudiwati, Ade Purnawan, Helmi Achmad Fauzi","doi":"10.52434/jp.v16i02.134","DOIUrl":"https://doi.org/10.52434/jp.v16i02.134","url":null,"abstract":"Pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak dapat dijadikan acuan atau ukuran untuk menentukkan tingkat kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh petugas desa untuk dapat mengajak wajib pajak serta masyarakat dalam pemberian penyuluhan, peningkatan pelayanan serta dalam pemberian penghargaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB karena kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan itu timbul dari diri pribadi wajib pajak sendiri, maka pada hakikatnya membayar PBB merupakan salah satu perwujudan kegotong-royongan nasional dalam membantu pembangunan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. lokasi penelitian di Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan wajib pajak, petugas kecamatan serta petugas desa. Selain itu digunakan pula beberapa data dan dokumen untuk menunjang kelengkapan dan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB yaitu: (1) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, (2) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (3) adanya penyebab kultural antara lain kondisi wajib pajak belum memiliki uang, dan (4),faktor ekonomi yaitu kondisi wajib pajak yang miskin sehingga sulit membayar pajak bumi dan bangunan. ","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74933291","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan parkir di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut dan faktor yang menghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam implementasi kebijakan, pemerintah daerah melakukan komunikasi yang bersifat persuasif melalui berbagai media dan penyuluhan, penindakan tegas berupa razia maupun penggusuran kendaraan bermotor yang parkir liar di kawasan Pengkolan. Sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perhubungan dan Satpol PP sudah cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Sarana parkir resmi masih terbatas dan belum dapat menampung jumlah kendaraan. Faktor penghambat yaitu kurangnya penegakan sanksi, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang datang ke kawasan Pengkolan, pemerintah membiarkan juru parkir liar yang beroperasi di sepanjang kawasan Pengkolan, serta kurangnya pemahaman masyarakat fungsinya lahan parkir resmi dan adanya dukungan dari masyarakat yang memarkir kendaraannya di depan toko. Adapun saran , pemerintah daerah hendaknya mencari sarana parkir yang dekat dengan toko-toko di kawasan Pengkolan, menindak tegas parkir liar yang marak di sepanjang Pengkolan, mempertahankan sikap aparatur yang memiliki komitmen kuat demi tercapainya K3 Pengkolan.
{"title":"Implementasi Kebijakan Parkir Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut","authors":"Pupung Pundenswari, Fikry Munawar Rizky","doi":"10.52434/jp.v16i02.161","DOIUrl":"https://doi.org/10.52434/jp.v16i02.161","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan parkir di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut dan faktor yang menghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam implementasi kebijakan, pemerintah daerah melakukan komunikasi yang bersifat persuasif melalui berbagai media dan penyuluhan, penindakan tegas berupa razia maupun penggusuran kendaraan bermotor yang parkir liar di kawasan Pengkolan. Sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perhubungan dan Satpol PP sudah cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Sarana parkir resmi masih terbatas dan belum dapat menampung jumlah kendaraan. Faktor penghambat yaitu kurangnya penegakan sanksi, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang datang ke kawasan Pengkolan, pemerintah membiarkan juru parkir liar yang beroperasi di sepanjang kawasan Pengkolan, serta kurangnya pemahaman masyarakat fungsinya lahan parkir resmi dan adanya dukungan dari masyarakat yang memarkir kendaraannya di depan toko. Adapun saran , pemerintah daerah hendaknya mencari sarana parkir yang dekat dengan toko-toko di kawasan Pengkolan, menindak tegas parkir liar yang marak di sepanjang Pengkolan, mempertahankan sikap aparatur yang memiliki komitmen kuat demi tercapainya K3 Pengkolan.","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82452564","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
S. Sunardi, Sitti Rabiatul Wahdaniyah Herman, Yulian Sri Lestari
Work From Home (WFH) menjadi fenomena baru yang melanda instansi birokrasi pemerintahan di Indonesia. Skema kerja ini seakan menjadi budaya kerja baru seiring dengan menguatnya kasus COVID-19 yang pernah melanda Indonesia. Birokrasi pemerintahan di pedesaan menjadi salah satu yang terkena imbas dari penerapan budaya kerja baru, work from home. Kondisi ini problemtis, pasalnya disaat yang sama berhadapan dengan budaya layanan masyarakat pedesaaan yang terbiasa dengan face to face. Studi ini akan memotret berbagai problem dari praktek work from home yang di implementasikan di dua desa pada kabupaten Sigi. Dengan menggunakan pendekatan kualititaf, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara berlangsung kepada sekretaris desa Kalubula, Kasi Pembangunan Desa Ampanau, masing-masing dua staf di dua desa, tokoh masyarakat dan sejumlah masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa wujud dari work from home yang di realisasikan oleh kedua desa dengan cara berbeda di respon dengan tidak ramah oleh masyarakat pedesaan. Desa di Kalubula merespon perkembangan COVID-19 melalui penerapan kerja dengan pembagian shift kerja, sementara di desa Ampanau dilakukan melalui pembatasan jam kerja layanan. Alih-alih menciptakan layanan publik di pedesaan menjadi lebih efektif, ternyata dilapangan budaya kerja baru ini justru memunculkan persoalan baru.
{"title":"Budaya Kerja Baru Selama Pandemi yang Problematis di Pedesaan Sigi","authors":"S. Sunardi, Sitti Rabiatul Wahdaniyah Herman, Yulian Sri Lestari","doi":"10.52316/jap.v18i2.118","DOIUrl":"https://doi.org/10.52316/jap.v18i2.118","url":null,"abstract":"Work From Home (WFH) menjadi fenomena baru yang melanda instansi birokrasi pemerintahan di Indonesia. Skema kerja ini seakan menjadi budaya kerja baru seiring dengan menguatnya kasus COVID-19 yang pernah melanda Indonesia. Birokrasi pemerintahan di pedesaan menjadi salah satu yang terkena imbas dari penerapan budaya kerja baru, work from home. Kondisi ini problemtis, pasalnya disaat yang sama berhadapan dengan budaya layanan masyarakat pedesaaan yang terbiasa dengan face to face. Studi ini akan memotret berbagai problem dari praktek work from home yang di implementasikan di dua desa pada kabupaten Sigi. Dengan menggunakan pendekatan kualititaf, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara berlangsung kepada sekretaris desa Kalubula, Kasi Pembangunan Desa Ampanau, masing-masing dua staf di dua desa, tokoh masyarakat dan sejumlah masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa wujud dari work from home yang di realisasikan oleh kedua desa dengan cara berbeda di respon dengan tidak ramah oleh masyarakat pedesaan. Desa di Kalubula merespon perkembangan COVID-19 melalui penerapan kerja dengan pembagian shift kerja, sementara di desa Ampanau dilakukan melalui pembatasan jam kerja layanan. Alih-alih menciptakan layanan publik di pedesaan menjadi lebih efektif, ternyata dilapangan budaya kerja baru ini justru memunculkan persoalan baru.","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89280264","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kualitas pelayanan perekaman e-KTP di Kecamatan Cigeudug Kabupaten Garut di indikasi adanya permasalahan terkait dengan pelayanan perekaman E-KTP yang lambat dalam memberikan pelayanan serta berbelitnya prosedurnya, adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana kuaitas pelayanan Perekaman E-KTP di Kecamatan Cigeudug Kabupaten Garut. Meode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, adapun tekhnik pengambilan dapat melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian bahwa dari sisi dimensi reliability, Responiviness, Empaty dan tangible dalam perekaman E-KTP prinsipnya sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hambatan dalam pelayanan perekaman E-KTP di Kecamatan Cigeudug Kabupaten Garut adalah hambatan yang bersipat internal diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih kurang dilihat dari kompetensinya, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga perangkat yang digunakan terkadang eror atau jaringan tidak setabil, sedangkan hambatan eksternal adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem kependudukan dan pentingnya dokumen kependudukan, dan untuk mengantisipasinya adalah adanya pemeliharaan perangkat dan jaringan yang tersedia sehingga bisa meminimalisir kendala-kendala yang terjadi dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat dengan mensosialisasikannya dengan cara memasang spanduk dan memberikan informasi ketika ada kegiatan-kegiatan di kampung-kampung melalui Camat Cigeudug.
{"title":"Kualitas Pelayanan Perekaman E-Ktp","authors":"Ade Purnawan","doi":"10.52434/jp.v16i02.125","DOIUrl":"https://doi.org/10.52434/jp.v16i02.125","url":null,"abstract":"Kualitas pelayanan perekaman e-KTP di Kecamatan Cigeudug Kabupaten Garut di indikasi adanya permasalahan terkait dengan pelayanan perekaman E-KTP yang lambat dalam memberikan pelayanan serta berbelitnya prosedurnya, adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana kuaitas pelayanan Perekaman E-KTP di Kecamatan Cigeudug Kabupaten Garut. Meode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, adapun tekhnik pengambilan dapat melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian bahwa dari sisi dimensi reliability, Responiviness, Empaty dan tangible dalam perekaman E-KTP prinsipnya sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hambatan dalam pelayanan perekaman E-KTP di Kecamatan Cigeudug Kabupaten Garut adalah hambatan yang bersipat internal diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih kurang dilihat dari kompetensinya, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga perangkat yang digunakan terkadang eror atau jaringan tidak setabil, sedangkan hambatan eksternal adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem kependudukan dan pentingnya dokumen kependudukan, dan untuk mengantisipasinya adalah adanya pemeliharaan perangkat dan jaringan yang tersedia sehingga bisa meminimalisir kendala-kendala yang terjadi dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat dengan mensosialisasikannya dengan cara memasang spanduk dan memberikan informasi ketika ada kegiatan-kegiatan di kampung-kampung melalui Camat Cigeudug.","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76387539","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Permasalahan yang dihadapi pada masa pandemic ini adalah anak-anak sangat rentan tertular. Kemugnkinan yang besar seorang anak dapat tertular langsung oleh Covid 19. Terjadi peningkatan tingkat kekerasan terhadap anak oleh orang-orang terdekat sejak merebaknya Covid 19. Selain kekerasan fisik, anak juga menjadi sasaran kekerasan. pelecehan psikologis di rumah, dengan contoh termasuk menumpuknya tanggung jawab yang menimbulkan stres pada anak, rendahnya kualitas pendidikan online, dan keterlibatan orang tua yang menghasilkan ketegangan dalam pembelajaran jarak jauh. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari informan/sumber data yang digunakan untuk mengetahui, menguji dan menganalisis Koordinasi Program Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah metode kualitadtif dengan pendekatan deskriptif . metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi secara langsung ke instansi atau Dinas terkait. Hasil penelitiannya koordinasi bertujuan terciptanya efisiensi pelaksanaan tugas atau pencapaian sasaran. Unsur-unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi, yang meliputi: (a) Unit-unit atau Organisasi-organisas. (b) Sumber-sumber (potensi). (c) Gerak Kegiatan. (d) Kesatupaduan. (e )Keserasian. (f) Arah yang sama.
{"title":"Koordinasi Program Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Garut","authors":"Shintya Lestari Dewi","doi":"10.52434/jp.v16i01.127","DOIUrl":"https://doi.org/10.52434/jp.v16i01.127","url":null,"abstract":"Permasalahan yang dihadapi pada masa pandemic ini adalah anak-anak sangat rentan tertular. Kemugnkinan yang besar seorang anak dapat tertular langsung oleh Covid 19. Terjadi peningkatan tingkat kekerasan terhadap anak oleh orang-orang terdekat sejak merebaknya Covid 19. Selain kekerasan fisik, anak juga menjadi sasaran kekerasan. pelecehan psikologis di rumah, dengan contoh termasuk menumpuknya tanggung jawab yang menimbulkan stres pada anak, rendahnya kualitas pendidikan online, dan keterlibatan orang tua yang menghasilkan ketegangan dalam pembelajaran jarak jauh. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari informan/sumber data yang digunakan untuk mengetahui, menguji dan menganalisis Koordinasi Program Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah metode kualitadtif dengan pendekatan deskriptif . metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi secara langsung ke instansi atau Dinas terkait. Hasil penelitiannya koordinasi bertujuan terciptanya efisiensi pelaksanaan tugas atau pencapaian sasaran. Unsur-unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi, yang meliputi: (a) Unit-unit atau Organisasi-organisas. (b) Sumber-sumber (potensi). (c) Gerak Kegiatan. (d) Kesatupaduan. (e )Keserasian. (f) Arah yang sama.","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73945286","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bermaksud mengkaji kinerja Amil BAZNAS dalam pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah dan untuk memberikan rekomendasi model pengukuran kinerja yang dapat dijadikan sebagai referensi oleh BAZNAS di Kabupaten Garut untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan kinerja Amil. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan memvalidasi data yang ada dari struktur organisasi, analisis key performance indicator (KPI), pembobotan KPI, dan proses analisis pengukuran kinerja menggunakan metode integrated performance measurement system (IPMS), selain itu menganalisis data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan personil kunci. Penelitian dan analisis pengukuran kinerja dengan metode IPMS mengungkapkan bahwa setelah perbaikan, sistem pengukuran kinerja didasarkan pada keinginan para pemangku kepentingan, mengarah ke seperangkat indikator yang lebih luas dan lebih kompleks yang digunakan dalam pengukuran kinerja, KPI disusun menjadi 20 KPI. Hasil penelitian ini, sistem pengukuran kinerja setelah perbaikan dapat menyelesaikan aspek kebutuhan akan Mustahik dan dan karyawan sebagai hal yang mempengaruhi kinerja Baznas Garut, yang dimana aspek ini sebelumnya belum dapat digambarkan sebagai pertimbangan dalam sistem pengukuran kinerja yang digunakan. Perubahan sistem pengukuran kinerja yang dilakukan tentunya dapat meningkatkan keakuratan Baznas Garut dalam menilai kinerja saat ini, sehingga dapat lebih memperbaiki kinerja Baznas Garut.
{"title":"Analisis Pengukuran Kinerja Baznas Kabupaten Garut Dengan Metode Integrated Performance Measurement Systems (IPMS)","authors":"Neti Yuliawati","doi":"10.52434/jp.v16i01.132","DOIUrl":"https://doi.org/10.52434/jp.v16i01.132","url":null,"abstract":"Penelitian ini bermaksud mengkaji kinerja Amil BAZNAS dalam pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah dan untuk memberikan rekomendasi model pengukuran kinerja yang dapat dijadikan sebagai referensi oleh BAZNAS di Kabupaten Garut untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan kinerja Amil. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan memvalidasi data yang ada dari struktur organisasi, analisis key performance indicator (KPI), pembobotan KPI, dan proses analisis pengukuran kinerja menggunakan metode integrated performance measurement system (IPMS), selain itu menganalisis data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan personil kunci. Penelitian dan analisis pengukuran kinerja dengan metode IPMS mengungkapkan bahwa setelah perbaikan, sistem pengukuran kinerja didasarkan pada keinginan para pemangku kepentingan, mengarah ke seperangkat indikator yang lebih luas dan lebih kompleks yang digunakan dalam pengukuran kinerja, KPI disusun menjadi 20 KPI. Hasil penelitian ini, sistem pengukuran kinerja setelah perbaikan dapat menyelesaikan aspek kebutuhan akan Mustahik dan dan karyawan sebagai hal yang mempengaruhi kinerja Baznas Garut, yang dimana aspek ini sebelumnya belum dapat digambarkan sebagai pertimbangan dalam sistem pengukuran kinerja yang digunakan. Perubahan sistem pengukuran kinerja yang dilakukan tentunya dapat meningkatkan keakuratan Baznas Garut dalam menilai kinerja saat ini, sehingga dapat lebih memperbaiki kinerja Baznas Garut. ","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90584005","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana tanggapan manajemen Kantor Pertanahan Kabupaten Garut terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh kebijakan pengembangan kepegawaian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis statistik dengan model analisis jalur untuk mengkaji dampak kebijakan pengembangan kepegawaian terhadap manajemen pengembangan kepegawaian dalam konteks Kantor Pertanahan Kabupaten Garut (Path Analysis). Karena hasil hipotesis utama signifikan secara statistik (fhitung > f tabel), maka dapat disimpulkan bahwa program telah dilaksanakan secara luas, dengan bantuan dimensi, indikator, dan item yang mendukung pelaksanaan pembinaannya. Pada akhirnya dapat berpengaruh pada pencapaian kinerja yang optimal di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut apabila hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan kepegawaian berjalan dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pembinaan berpengaruh positif dan kuat terhadap manajemen pengembangan kepegawaian dalam pelaksanaan kinerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, bertentangan dengan hasil temuan pengujian hipotesis utama. Peneliti dapat merekomendasikan diadakannya sharing session secara berkala yang dihadiri oleh pegawai dan atasan agar PNS dan PPNPN dapat mengkomunikasikan keluhan, kesulitan, dan gagasan tentang kebijakan yang berlaku pada setiap pegawai berdasarkan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoptimalkannya, menjamin efisiensi, efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam pengelolaan pengembangan personel, yang diperlukan untuk sistem manajemen karir dan sistem manajemen pengembangan personel.
{"title":"Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Kepegawaian Terhadap Manajemen Pembinaan Kepegawaian dalam Mewujudkan Kinerja Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Garut","authors":"Achmad Jamaludin","doi":"10.52434/jp.v16i01.128","DOIUrl":"https://doi.org/10.52434/jp.v16i01.128","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana tanggapan manajemen Kantor Pertanahan Kabupaten Garut terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh kebijakan pengembangan kepegawaian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis statistik dengan model analisis jalur untuk mengkaji dampak kebijakan pengembangan kepegawaian terhadap manajemen pengembangan kepegawaian dalam konteks Kantor Pertanahan Kabupaten Garut (Path Analysis). Karena hasil hipotesis utama signifikan secara statistik (fhitung > f tabel), maka dapat disimpulkan bahwa program telah dilaksanakan secara luas, dengan bantuan dimensi, indikator, dan item yang mendukung pelaksanaan pembinaannya. Pada akhirnya dapat berpengaruh pada pencapaian kinerja yang optimal di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut apabila hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan kepegawaian berjalan dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pembinaan berpengaruh positif dan kuat terhadap manajemen pengembangan kepegawaian dalam pelaksanaan kinerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, bertentangan dengan hasil temuan pengujian hipotesis utama. Peneliti dapat merekomendasikan diadakannya sharing session secara berkala yang dihadiri oleh pegawai dan atasan agar PNS dan PPNPN dapat mengkomunikasikan keluhan, kesulitan, dan gagasan tentang kebijakan yang berlaku pada setiap pegawai berdasarkan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoptimalkannya, menjamin efisiensi, efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam pengelolaan pengembangan personel, yang diperlukan untuk sistem manajemen karir dan sistem manajemen pengembangan personel.","PeriodicalId":32684,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80200468","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：