Pub Date : 2021-11-30DOI: 10.22219/sospol.v7i2.16222
Ahmad Sahide, Rezki Satris
The Arab Spring in 2011 opened the way for democratization in some Arab countries, including Egypt. Egypt succeeded in overthrowing Hosni Mubarak as the president, but Egypt failed in consolidating democracy after holding a general election in 2012. The main factors of the failure in consolidating democracy in Egypt come from internal and external factors. The internal factor was that Egypt had not been ready for democracy , whereas the external factor was foreign intervention due to national interest. This article analyzes the failure of democratization in Egypt by using Jack Snyder and Georg Sorensen’s theory. In the last part of this article, the writer suggested that Egypt should have learned how to consolidate democracy from Indonesia. Indonesia is the best model of democracy for Egypt due to some reasons. The first one is Indonesia and Egypt near a culturally (religious approach), and the second one is Indonesia's success, as the majority Muslim state, in consolidating democracy since 1998.
{"title":"Indonesian Democracy as A Model for Egypt after The Arab Spring","authors":"Ahmad Sahide, Rezki Satris","doi":"10.22219/sospol.v7i2.16222","DOIUrl":"https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.16222","url":null,"abstract":"The Arab Spring in 2011 opened the way for democratization in some Arab countries, including Egypt. Egypt succeeded in overthrowing Hosni Mubarak as the president, but Egypt failed in consolidating democracy after holding a general election in 2012. The main factors of the failure in consolidating democracy in Egypt come from internal and external factors. The internal factor was that Egypt had not been ready for democracy , whereas the external factor was foreign intervention due to national interest. This article analyzes the failure of democratization in Egypt by using Jack Snyder and Georg Sorensen’s theory. In the last part of this article, the writer suggested that Egypt should have learned how to consolidate democracy from Indonesia. Indonesia is the best model of democracy for Egypt due to some reasons. The first one is Indonesia and Egypt near a culturally (religious approach), and the second one is Indonesia's success, as the majority Muslim state, in consolidating democracy since 1998.","PeriodicalId":33553,"journal":{"name":"Jurnal Studi Sosial dan Politik","volume":"224 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85956238","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-30DOI: 10.22219/sospol.v7i2.7460
Febiadi Faisal Hakim
Penelitian ini bertujuan menjelaskan dampak keberadaan penderita gangguan jiwa terhadap ketahanan wilayah di Kabupaten Jombang. Tingginya jumlah penderita gangguan jiwa di wilayah tersebut berdampak pada terancamnya ketahanan wilayah yang berpotensi dapat mengganggu ketertiban sosial yang ada. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, dengan menitikberatkan pada 3 jenis informan sebagai subjek penelitian yakni: penderita gangguan jiwa, informan tahu (keluarga, tokoh masyarakat/agama dan masyarakat lingkungan sosial) dan informan ahli (dokter spesialis kesehatan jiwa) melalui teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi wawancara dan studi dokumentasi. Sebagai hasilnya, fenomena gangguan jiwa di Kabupaten Jombang memberikan dampak negatif terhadap ketahanan wilayah tersebut terutama pada (1) gatra ekonomi, yaitu hilangnya kemampuan produktivitas diri sehingga berdampak pada penurunan ketahanan ekonomi keluarga dan rendahnya ketahanan ekonomi wilayah, (2) gatra sosial, yaitu isolasi sosial, adanya tindakan pemasungan dan melekatnya stigma dan labelling gila pada mantan penderita gangguan jiwa, (3) gatra keamanan, yaitu munculnya teror akibat hilangnya ketertiban sosial masyarakat dan beredarnya berita hoax.
{"title":"Dampak Keberadaan Penderita Gangguan Jiwa Terhadap Ketahanan Wilayah Kabupaten Jombang","authors":"Febiadi Faisal Hakim","doi":"10.22219/sospol.v7i2.7460","DOIUrl":"https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.7460","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan menjelaskan dampak keberadaan penderita gangguan jiwa terhadap ketahanan wilayah di Kabupaten Jombang. Tingginya jumlah penderita gangguan jiwa di wilayah tersebut berdampak pada terancamnya ketahanan wilayah yang berpotensi dapat mengganggu ketertiban sosial yang ada. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, dengan menitikberatkan pada 3 jenis informan sebagai subjek penelitian yakni: penderita gangguan jiwa, informan tahu (keluarga, tokoh masyarakat/agama dan masyarakat lingkungan sosial) dan informan ahli (dokter spesialis kesehatan jiwa) melalui teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi wawancara dan studi dokumentasi. Sebagai hasilnya, fenomena gangguan jiwa di Kabupaten Jombang memberikan dampak negatif terhadap ketahanan wilayah tersebut terutama pada (1) gatra ekonomi, yaitu hilangnya kemampuan produktivitas diri sehingga berdampak pada penurunan ketahanan ekonomi keluarga dan rendahnya ketahanan ekonomi wilayah, (2) gatra sosial, yaitu isolasi sosial, adanya tindakan pemasungan dan melekatnya stigma dan labelling gila pada mantan penderita gangguan jiwa, (3) gatra keamanan, yaitu munculnya teror akibat hilangnya ketertiban sosial masyarakat dan beredarnya berita hoax.","PeriodicalId":33553,"journal":{"name":"Jurnal Studi Sosial dan Politik","volume":"33 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88206682","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-30DOI: 10.22219/sospol.v7i2.10839
Cintia Cahya Ningrum, Sri Yuliani
Penelitian ini berfokus menjelaskan bagaimana langkah yang mesti dilakukan dalam penguatan program Kebijakan Kota Layak Anak sebagai upaya penanganan kekerasan seksual anak di Kota Surakarta. Kota Layak Anak sendiri merupakan salah satu bentuk Kebijakan Perlindungan Anak yang dibuat pada tahun 2006, dimana Kota Surakarta menjadi salah satu pilot project dalam program ini. Pada tahun 2017 Kota Surakarta telah mendapatkan penghargaan untuk Kategori Utama, namun kasus seperti Kekerasan Seksual Anak (KSA) cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam program Kota Layak Anak terdapat indikator Penguatan Kelembagaan dan 5 indikator Klaster Hak Anak yang harus dipenuhi. Indikator Perlindungan Khusus menjadi salah satu indikator yang memiliki penilaian lebih rendah dibanding ke-4 indikator lainnya. Dengan menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa guna memaksimalkan penguatan program Kota Layak Anak dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak diperlukan adanya pembaharuan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan Anak, adanya konsistensi anggaran, keikutsertaan Dinas dalam pelatihan KHA bersertifikat, serta diadakannya rapat koordinasi rutin antar stakeholder yang terlibat.
{"title":"Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta","authors":"Cintia Cahya Ningrum, Sri Yuliani","doi":"10.22219/sospol.v7i2.10839","DOIUrl":"https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10839","url":null,"abstract":"Penelitian ini berfokus menjelaskan bagaimana langkah yang mesti dilakukan dalam penguatan program Kebijakan Kota Layak Anak sebagai upaya penanganan kekerasan seksual anak di Kota Surakarta. Kota Layak Anak sendiri merupakan salah satu bentuk Kebijakan Perlindungan Anak yang dibuat pada tahun 2006, dimana Kota Surakarta menjadi salah satu pilot project dalam program ini. Pada tahun 2017 Kota Surakarta telah mendapatkan penghargaan untuk Kategori Utama, namun kasus seperti Kekerasan Seksual Anak (KSA) cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam program Kota Layak Anak terdapat indikator Penguatan Kelembagaan dan 5 indikator Klaster Hak Anak yang harus dipenuhi. Indikator Perlindungan Khusus menjadi salah satu indikator yang memiliki penilaian lebih rendah dibanding ke-4 indikator lainnya. Dengan menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa guna memaksimalkan penguatan program Kota Layak Anak dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak diperlukan adanya pembaharuan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan Anak, adanya konsistensi anggaran, keikutsertaan Dinas dalam pelatihan KHA bersertifikat, serta diadakannya rapat koordinasi rutin antar stakeholder yang terlibat.","PeriodicalId":33553,"journal":{"name":"Jurnal Studi Sosial dan Politik","volume":"30 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89169229","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-30DOI: 10.22219/sospol.v7i2.16098
Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan
Tulisan ini menganalisis tentang tata kelola pengungsi Suriah di Turki dan hubungan kerja sama antara Uni Eropa dan Turki tentang penanganan krisis pengungsi. Migrasi massal dari Suriah telah menjadi titik balik utama dalam hubungan Uni Eropa dan Turki. Melalui migrasi massal Suriah pada tahun 2011, Turki menerapkan open door policy guna menangani masalah tersebut. Pada tahun 2013, Uni Eropa mulai menawarkan bantuan untuk berbagi beban bersama menangani krisis pengungsi tersebut yang dilanjutkan dengan action plan. Melalui action plan tersebut, Turki mulai menggunakan pengungsi sebagai alat kebijakan luar negeri yang memaksa yang digunakan untuk menentang persyaratan Uni Eropa. Turki mulai bertindak sebagai penekan oportunistik dengan menggunakan masalah krisis pengungsi untuk mendapat “keuntungan” dari action plan tersebut. Namun, alih-alih mendapat keuntungan, Turki harus menanggung “beban” pengungsi sendirian untuk menampung dan memberikan bantuan.
{"title":"Bumerang Kerjasama EU-Turkey Joint Action Plan Terkait Penanganan Krisis Pengungsi Terhadap Turki","authors":"Fitri Sholihin, Rama Fernandhy Alfan","doi":"10.22219/sospol.v7i2.16098","DOIUrl":"https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.16098","url":null,"abstract":"Tulisan ini menganalisis tentang tata kelola pengungsi Suriah di Turki dan hubungan kerja sama antara Uni Eropa dan Turki tentang penanganan krisis pengungsi. Migrasi massal dari Suriah telah menjadi titik balik utama dalam hubungan Uni Eropa dan Turki. Melalui migrasi massal Suriah pada tahun 2011, Turki menerapkan open door policy guna menangani masalah tersebut. Pada tahun 2013, Uni Eropa mulai menawarkan bantuan untuk berbagi beban bersama menangani krisis pengungsi tersebut yang dilanjutkan dengan action plan. Melalui action plan tersebut, Turki mulai menggunakan pengungsi sebagai alat kebijakan luar negeri yang memaksa yang digunakan untuk menentang persyaratan Uni Eropa. Turki mulai bertindak sebagai penekan oportunistik dengan menggunakan masalah krisis pengungsi untuk mendapat “keuntungan” dari action plan tersebut. Namun, alih-alih mendapat keuntungan, Turki harus menanggung “beban” pengungsi sendirian untuk menampung dan memberikan bantuan.","PeriodicalId":33553,"journal":{"name":"Jurnal Studi Sosial dan Politik","volume":"12 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85178346","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-30DOI: 10.22219/sospol.v7i2.11307
Muhammad Fahmil Islami, Krishno Hadi
Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana kolaborasi antara antara pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam membangun sebuah relasi dan sinergitas dalam upaya melaksanakan pembangunan Kampung Keramat di Kota Malang. Konsep yang digunakan yaitu Collaborative Governance sebagai pisau analisa untuk mendeskripsikan topik yang diangkat. Kemudian metode yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi beserta dokumentasi. Subyek penelitian yang digunakan purposive sampling. Sebagai hasilnya, terdapat dua progam kegiatan yakni pertama pembangunan fisik contohnya museum, gapura makam, pergola, taman, fasilitas jalan umum dan kios sentra UKM, pengecatan gambar mural dan pembuatan papan branding dan denah lokasi. Kemudian yang non fisik adalah Pelatihan Pemasaran Produk melalui web. Secara monitoring dan evaluasi pada program pembangunan Kampung Keramat adalah dari sisi teknis dan kinerja para pihak tidak ditemukan kendala, dan pembangunan di RT. 07 100% teralisasi.
{"title":"Implementasi Pengembangan Wisata Kampung Keramat di Kota Malang","authors":"Muhammad Fahmil Islami, Krishno Hadi","doi":"10.22219/sospol.v7i2.11307","DOIUrl":"https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.11307","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana kolaborasi antara antara pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam membangun sebuah relasi dan sinergitas dalam upaya melaksanakan pembangunan Kampung Keramat di Kota Malang. Konsep yang digunakan yaitu Collaborative Governance sebagai pisau analisa untuk mendeskripsikan topik yang diangkat. Kemudian metode yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi beserta dokumentasi. Subyek penelitian yang digunakan purposive sampling. Sebagai hasilnya, terdapat dua progam kegiatan yakni pertama pembangunan fisik contohnya museum, gapura makam, pergola, taman, fasilitas jalan umum dan kios sentra UKM, pengecatan gambar mural dan pembuatan papan branding dan denah lokasi. Kemudian yang non fisik adalah Pelatihan Pemasaran Produk melalui web. Secara monitoring dan evaluasi pada program pembangunan Kampung Keramat adalah dari sisi teknis dan kinerja para pihak tidak ditemukan kendala, dan pembangunan di RT. 07 100% teralisasi.","PeriodicalId":33553,"journal":{"name":"Jurnal Studi Sosial dan Politik","volume":"64 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88601160","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The SiBakul Jogja Free-Ongkir is an empowerment program to helping MSMEs in the province of Yogyakarta affected by the Covid-19. Collaborative governance in the SiBakul Jogja free-ongkir program involves several stakeholders namely, the Department of Cooperatives and SMEs of the Special Region of Yogyakarta, the Java Parama Niaga (JPN) Cooperative, Gojek Jogja, Grab Jogja, and MSMEs affected by Covid-19. In addition, to create collaborative governance, the stakeholders pay attention to three sides to see the efforts to empower the community, namely enabling, empowering, and protecting. The results showed that the collaboration between stakeholders in the SiBakul Jogja Free-Ongkir program was successful. The continuation of the cooperation in empowering MSMEs in the SiBakul Jogja Free-Ongkir program is influenced by various factors, supporting factors, and inhibiting factors. Supporting factors such as a good network structure involving actors who are competent in their fields, adequate sources of funds, and authorities who are in accordance with procedures. The SiBakul Jogja Free-Ongkir program has better changes than before, from manual into an application. The stakeholders made innovations through evaluation results and coordination among them. They were creating the applications namely, Selly, Jagoan SiBakul, and GrabMart. Furthermore, the inhibiting factors are the lack of evaluation by the private sector and lack of technical resources. They need to conduct an even evaluation of stakeholders through good coordination and communication, especially with the JPN Cooperative, increase technical resources, and hold good socialization in presenting the latest innovations from Grab Jogja.
{"title":"Collaborative Governance in Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises through SiBakul Jogja Free-Ongkir during Covid-19","authors":"Adella Intan Pertiwi, Awang Darumurti","doi":"10.19109/jssp.v5i1.7880","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jssp.v5i1.7880","url":null,"abstract":"The SiBakul Jogja Free-Ongkir is an empowerment program to helping MSMEs in the province of Yogyakarta affected by the Covid-19. Collaborative governance in the SiBakul Jogja free-ongkir program involves several stakeholders namely, the Department of Cooperatives and SMEs of the Special Region of Yogyakarta, the Java Parama Niaga (JPN) Cooperative, Gojek Jogja, Grab Jogja, and MSMEs affected by Covid-19. In addition, to create collaborative governance, the stakeholders pay attention to three sides to see the efforts to empower the community, namely enabling, empowering, and protecting. The results showed that the collaboration between stakeholders in the SiBakul Jogja Free-Ongkir program was successful. The continuation of the cooperation in empowering MSMEs in the SiBakul Jogja Free-Ongkir program is influenced by various factors, supporting factors, and inhibiting factors. Supporting factors such as a good network structure involving actors who are competent in their fields, adequate sources of funds, and authorities who are in accordance with procedures. The SiBakul Jogja Free-Ongkir program has better changes than before, from manual into an application. The stakeholders made innovations through evaluation results and coordination among them. They were creating the applications namely, Selly, Jagoan SiBakul, and GrabMart. Furthermore, the inhibiting factors are the lack of evaluation by the private sector and lack of technical resources. They need to conduct an even evaluation of stakeholders through good coordination and communication, especially with the JPN Cooperative, increase technical resources, and hold good socialization in presenting the latest innovations from Grab Jogja.","PeriodicalId":33553,"journal":{"name":"Jurnal Studi Sosial dan Politik","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41329743","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The dominance of religious groups that occurred in Sampang, Madura, has caused prolonged conflict in 2012. Differences in beliefs related to the conception of religious practices in Islam make each group believe in their respective sect. This conflict led to riots between relatives and the community and resulted in the displacement of the Shiite group from their homes in Sampang Madura. Efforts to resolve the government by mediation with the aim of seeking peace are also not over. Various studies have revealed that the Sunni-Syiah conflict that occurred in Sampang is not only limited to theological differences but many factors that influence and are interrelated. The problem is, how can a group's identity dominate in the area so that it can kill minority groups? Qualitative research through in-depth interviews, observation, and document search through literature studies with analysis of the inner and outer ring of the chronology of conflict, actors, victims, motives, and networks have at least found a dominant group that shapes identity politics. Identity politics that emerged in Sampang, refers to the political mechanism of organizing identity, where political identity and social identity are sources and political means for a group. The Syiah conflict also leads to negative identity politics, it is seen that there is resistance to a new identity that appears in the community.
{"title":"Sunni-Syiah Conflict in Sampang, Madura: The Politics of Identity","authors":"N. Ikmal","doi":"10.19109/jssp.v5i1.5611","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jssp.v5i1.5611","url":null,"abstract":"The dominance of religious groups that occurred in Sampang, Madura, has caused prolonged conflict in 2012. Differences in beliefs related to the conception of religious practices in Islam make each group believe in their respective sect. This conflict led to riots between relatives and the community and resulted in the displacement of the Shiite group from their homes in Sampang Madura. Efforts to resolve the government by mediation with the aim of seeking peace are also not over. Various studies have revealed that the Sunni-Syiah conflict that occurred in Sampang is not only limited to theological differences but many factors that influence and are interrelated. The problem is, how can a group's identity dominate in the area so that it can kill minority groups? Qualitative research through in-depth interviews, observation, and document search through literature studies with analysis of the inner and outer ring of the chronology of conflict, actors, victims, motives, and networks have at least found a dominant group that shapes identity politics. Identity politics that emerged in Sampang, refers to the political mechanism of organizing identity, where political identity and social identity are sources and political means for a group. The Syiah conflict also leads to negative identity politics, it is seen that there is resistance to a new identity that appears in the community.","PeriodicalId":33553,"journal":{"name":"Jurnal Studi Sosial dan Politik","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47827780","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The Covid-19 pandemic that hit the world, including Indonesia, led all heads of state to respond with various policies aimed at controlling the spread of Covid-19. This research wants to see and analyze the dynamics of central and local government relationships in response to policies taken in handling the Covid-19 pandemic in pre-crisis and crisis through political communication conducted. Using the literature study method, this research concludes that there is no good synergy between the central and local governments in handling Covid-19. A number of policies formulated between the central government and the provincial government of DKI Jakarta, appear to be running on their own without good coordination. Policymaking is seen to highlight sectoral egoism and political communication between actors at the central and local government levels, potentially affecting the political environment in Indonesia which boils down to the influence of electability in the 2024 presidential election. This study recommends the government improve the model of deliberative, mediative, multicultural, consensus, and excellent organizational communication and build a synergistic coordination system, in order to escape sectoral egos and short-term interests that are group and personal. Those political communication models are important especially in disaster management including the Covid-19.
{"title":"Vertical Conflict, Public Policies, and Pandemic Covid-19: Case Study of Central and Regional Government of DKI Jakarta","authors":"Bilal Sukarno, Fathurahman Saleh","doi":"10.19109/jssp.v5i1.7904","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jssp.v5i1.7904","url":null,"abstract":"The Covid-19 pandemic that hit the world, including Indonesia, led all heads of state to respond with various policies aimed at controlling the spread of Covid-19. This research wants to see and analyze the dynamics of central and local government relationships in response to policies taken in handling the Covid-19 pandemic in pre-crisis and crisis through political communication conducted. Using the literature study method, this research concludes that there is no good synergy between the central and local governments in handling Covid-19. A number of policies formulated between the central government and the provincial government of DKI Jakarta, appear to be running on their own without good coordination. Policymaking is seen to highlight sectoral egoism and political communication between actors at the central and local government levels, potentially affecting the political environment in Indonesia which boils down to the influence of electability in the 2024 presidential election. This study recommends the government improve the model of deliberative, mediative, multicultural, consensus, and excellent organizational communication and build a synergistic coordination system, in order to escape sectoral egos and short-term interests that are group and personal. Those political communication models are important especially in disaster management including the Covid-19.","PeriodicalId":33553,"journal":{"name":"Jurnal Studi Sosial dan Politik","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48225255","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Payakabung Village as the best village related to village financial management has good institutional social capital. Hence, it makes the village community builds Village-Owned Enterprises (BUMDes) to increase the socio-economic through local potential. However, even though Payakabung Village has many achievements and potentials, the community still has not good knowledge in managing this potential so that the role of social capital is needed to increase the Payakabung BUMDes, create an impact on the social community and economic activities. The method of this study used a qualitative descriptive based on the community of Payakabung Village and its BUMDes. The primary data sources were obtained from direct interviews, field observations, and literature studies. Meanwhile, the validity of the data obtained by the triangulation technique through comparing the data. The results of this study showed, the Payakabung BUMDes already had superior distinctive products developed, for example, citronella oil, oyster mushrooms, and toman fish ponds. In its management, social capital played an important role in Payakabung BUMDes' success. On the other hand, social capital had an impact on economic and social activities at the Payakabung BUMDes. The social capital element in BUMDes is providing capital assistance to increase the communitys' socio-economy, collaborating with partnerships to maximize local potential and improve transparent and accountable good village governance. We give the suggestions for BUMDes to improve their partnership cooperation so that the assistance provided is not only limited to providing funds but also giving requires mentoring and entrepreneurship training for local businesses.
{"title":"The Role of Social Capital in the Management of Payakabung Village Enterprises in South Sumatera Province","authors":"Annada Nasyaya","doi":"10.19109/jssp.v5i1.8367","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jssp.v5i1.8367","url":null,"abstract":"Payakabung Village as the best village related to village financial management has good institutional social capital. Hence, it makes the village community builds Village-Owned Enterprises (BUMDes) to increase the socio-economic through local potential. However, even though Payakabung Village has many achievements and potentials, the community still has not good knowledge in managing this potential so that the role of social capital is needed to increase the Payakabung BUMDes, create an impact on the social community and economic activities. The method of this study used a qualitative descriptive based on the community of Payakabung Village and its BUMDes. The primary data sources were obtained from direct interviews, field observations, and literature studies. Meanwhile, the validity of the data obtained by the triangulation technique through comparing the data. The results of this study showed, the Payakabung BUMDes already had superior distinctive products developed, for example, citronella oil, oyster mushrooms, and toman fish ponds. In its management, social capital played an important role in Payakabung BUMDes' success. On the other hand, social capital had an impact on economic and social activities at the Payakabung BUMDes. The social capital element in BUMDes is providing capital assistance to increase the communitys' socio-economy, collaborating with partnerships to maximize local potential and improve transparent and accountable good village governance. We give the suggestions for BUMDes to improve their partnership cooperation so that the assistance provided is not only limited to providing funds but also giving requires mentoring and entrepreneurship training for local businesses. ","PeriodicalId":33553,"journal":{"name":"Jurnal Studi Sosial dan Politik","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"68437652","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Garmien Mellia, Hertanto Hertanto, Arizka Warganegara, R. Kurniawan
In the 2019 concurrent election, the General Election Commission of Palembang City was prosecuted due to the accusation of not executing recommendations and not protecting voting rights. This research aims to : (1) identify the source of internal conflict; (2) identify the source of external conflict, and (3) analyze conflict management applied to resolve the conflict. This research’s method is qualitative descriptive, data were collected through interviews with purposive informants and documentation. Research shows that conflict was mainly caused by lack of regulation and human resources factors which can be specified into internal conflict were caused by personal factors such as (1) communicational barrier; (2) conflict of interest in recruitment; (3) character differences. Functional factors were disproportioned structure and lack of competence. External conflicts were mainly caused by lack of regulation resulted in misperceptions and also personal and intervention factors. By using the framework of organizational conflict management, it has become clear that the General Election Commission of Palembang applied different approaches to conflict management: forcing and withdrawal for ad hoc electoral body, and institutional (legal approach) in dealing with the Election Supervisory Agency of Palembang. Although they might produce some agreements, those types of conflict management were not leading to genuine resolution since it was a win-lose pattern. It is important to formulate rigid regulation, enhance the competence of election organizers, develop check and balance coordination, and synergize as fellow election organizers to avoid conflict reoccurrence in the future.
{"title":"Managing Organizational Conflict in the 2019 Concurrent Election In Palembang","authors":"Garmien Mellia, Hertanto Hertanto, Arizka Warganegara, R. Kurniawan","doi":"10.19109/jssp.v5i1.7688","DOIUrl":"https://doi.org/10.19109/jssp.v5i1.7688","url":null,"abstract":"In the 2019 concurrent election, the General Election Commission of Palembang City was prosecuted due to the accusation of not executing recommendations and not protecting voting rights. This research aims to : (1) identify the source of internal conflict; (2) identify the source of external conflict, and (3) analyze conflict management applied to resolve the conflict. This research’s method is qualitative descriptive, data were collected through interviews with purposive informants and documentation. Research shows that conflict was mainly caused by lack of regulation and human resources factors which can be specified into internal conflict were caused by personal factors such as (1) communicational barrier; (2) conflict of interest in recruitment; (3) character differences. Functional factors were disproportioned structure and lack of competence. External conflicts were mainly caused by lack of regulation resulted in misperceptions and also personal and intervention factors. By using the framework of organizational conflict management, it has become clear that the General Election Commission of Palembang applied different approaches to conflict management: forcing and withdrawal for ad hoc electoral body, and institutional (legal approach) in dealing with the Election Supervisory Agency of Palembang. Although they might produce some agreements, those types of conflict management were not leading to genuine resolution since it was a win-lose pattern. It is important to formulate rigid regulation, enhance the competence of election organizers, develop check and balance coordination, and synergize as fellow election organizers to avoid conflict reoccurrence in the future.","PeriodicalId":33553,"journal":{"name":"Jurnal Studi Sosial dan Politik","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43982143","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：