Abstrak Dumping adalah kegiatan dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negara importir. Hal ini menyebabkan persaingan menjadi tidak sehat. Beberapa kebijakan pencegahan dumping lahir sebagai upaya untuk mengurangi kecurangan yang terjadi dalam praktek perdagangan. Namun kebijakan-kebijakan tersebut sering disalahgunakan, tidak jarang negara-negara maju melakukan proteksi untuk melindungi industri dalam negerinya. Dalam kamus perdagangan, dumping dinilai sebagai bentuk dari persaingan yang tidak sehat, namun nyatanya, Anti-dumping dan proteksionisme yang disalahgunakan dapat memicu terjadinya Unfair Trade Practices. jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, Penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana dampak penerapan Pasal VI General Agreement on Tariff and Trade dalam mencegah praktik dumping terhadap negara berkembang bahwa penerapan kebijakan Anti-dumping dan proteksionisme perlu diperhatikan lebih khusus dan harus sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Anti-dumping Code hal ini bertujuan untuk mengurangi tindakan-tindakan proteksi yang dapat merugikan negara-negara yang melakukan ekspor terutama negara berkembang, perlunya peran WTO dalam mengawasi kegiatan perdagangan terhadap segala bentuk hambatan yang dapat menciptakan perdagangan yang tidak adil, dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang telah ada.
{"title":"Implikasi Pencegahan Dumping Sebagai Unfair Trade Practices Terhadap Negara Berkembang","authors":"Eunike Trisnawati, Mochammad Farisi, Doni Yusra Pebrianto","doi":"10.22437/UP.V1I3.10180","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V1I3.10180","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Dumping adalah kegiatan dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negara importir. Hal ini menyebabkan persaingan menjadi tidak sehat. Beberapa kebijakan pencegahan dumping lahir sebagai upaya untuk mengurangi kecurangan yang terjadi dalam praktek perdagangan. Namun kebijakan-kebijakan tersebut sering disalahgunakan, tidak jarang negara-negara maju melakukan proteksi untuk melindungi industri dalam negerinya. Dalam kamus perdagangan, dumping dinilai sebagai bentuk dari persaingan yang tidak sehat, namun nyatanya, Anti-dumping dan proteksionisme yang disalahgunakan dapat memicu terjadinya Unfair Trade Practices. jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, Penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana dampak penerapan Pasal VI General Agreement on Tariff and Trade dalam mencegah praktik dumping terhadap negara berkembang bahwa penerapan kebijakan Anti-dumping dan proteksionisme perlu diperhatikan lebih khusus dan harus sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Anti-dumping Code hal ini bertujuan untuk mengurangi tindakan-tindakan proteksi yang dapat merugikan negara-negara yang melakukan ekspor terutama negara berkembang, perlunya peran WTO dalam mengawasi kegiatan perdagangan terhadap segala bentuk hambatan yang dapat menciptakan perdagangan yang tidak adil, dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang telah ada.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130918996","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This research is aimed to analyze and determine the 16th provision principle of the declaration on environment and development, namely the polluter pays principle, as one of the state’s form of accountability towards the polluting across borders between PTTEP Australia and Indonesia. This is a juridical research, which analyzes the issue discussed through the use of many realted sources. The Polluter Pyas Principle, as a form of State responsibility in environmental pollution, has some advantages and disadvantages when applied as a recommendation by the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). From a legal perspective, this principle can be applied as a civil liability law, whereas from an economic perspective, it can be viewed as effort to control pollution by means which the polluter has an obligation to pay for the environmental pollution that he/she caused. Even so this principle also has its weakness, in an economic approach this principle is difficult to determine the determination of the cost of loss. In some countries themselves have applied this principle in handling cases of environmental pollution. In the case of cross-border environmental pollution, the principle of good neighborliness and the principle of state responsibility in dealing with pollution cases as a sign of State’s goodwill to comply with existing international law. The case of environmental pollution itself is not only the State that can sue, but a group of people or the community can also sue, if they feel harmed by the pollution that occurs. One of them is by carrying out Class Action in holding accountable for the consequences of pollution that has occurred, and is detrimental to a group or large number of people. Even though international environmental law is a soft law, it can become hard law depending on the pollution case that occurs. Even so, International Environmental Law contained in the Stockholm Declaration, Rio de Jeneiro, Civil Liability Convention and other related international arrangements have been very good in their regulatory fields. Only the state which ratifies the convention applies according to the pollution case that occurs.
{"title":"Polluter Pays Principle Terkait Pertanggungjawaban Corporate PTTEP Australasia Terhadap Pencemaran Minyak Di Laut Timur Indonesia","authors":"Annisah Dian Utami Panjaitan, Novianti Novianti, Mochammad Farisi","doi":"10.22437/up.v2i2.11839","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/up.v2i2.11839","url":null,"abstract":"This research is aimed to analyze and determine the 16th provision principle of the declaration on environment and development, namely the polluter pays principle, as one of the state’s form of accountability towards the polluting across borders between PTTEP Australia and Indonesia. This is a juridical research, which analyzes the issue discussed through the use of many realted sources. The Polluter Pyas Principle, as a form of State responsibility in environmental pollution, has some advantages and disadvantages when applied as a recommendation by the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). From a legal perspective, this principle can be applied as a civil liability law, whereas from an economic perspective, it can be viewed as effort to control pollution by means which the polluter has an obligation to pay for the environmental pollution that he/she caused. Even so this principle also has its weakness, in an economic approach this principle is difficult to determine the determination of the cost of loss. In some countries themselves have applied this principle in handling cases of environmental pollution. In the case of cross-border environmental pollution, the principle of good neighborliness and the principle of state responsibility in dealing with pollution cases as a sign of State’s goodwill to comply with existing international law. The case of environmental pollution itself is not only the State that can sue, but a group of people or the community can also sue, if they feel harmed by the pollution that occurs. One of them is by carrying out Class Action in holding accountable for the consequences of pollution that has occurred, and is detrimental to a group or large number of people. Even though international environmental law is a soft law, it can become hard law depending on the pollution case that occurs. Even so, International Environmental Law contained in the Stockholm Declaration, Rio de Jeneiro, Civil Liability Convention and other related international arrangements have been very good in their regulatory fields. Only the state which ratifies the convention applies according to the pollution case that occurs.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133209300","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis putusan Permanent Court of Arbitrationmengenai klaim “Nine Dash Line” milik Tiongkok dan strategi terbaik Indonesia dalam mengatasi pengklaiman wilayah di perairan Natuna. Dalam penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil berbagai data dan sumber yang akan diverifikasi. Skripsi ini berisi tentang klaim Tiongkok tentang “Nine Dash Line” di wilayah Kepulauan Natuna yang tumpang tindih dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Klaim “Nine Dash Line” Tiongkok ini sudah berlarut-larut selama beberapa tahun dan menjadi masalah serius di kawasan Laut China Selatan. Dalam konflik tersebut peneliti mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki berbagai rencana, upaya dan sikap agar wilayah kedaulatan Republik Indonesia tetap terjaga.Putusan dari Permanent Court of Arbitration mengatakan bahwa klaim Tiongkok mengenai “Nine Dash Line” terbantahkan dan tidak memiliki dasar hukum. Akan tetapi Tiongkok menolak putusan tersebut dan tetap agresif di Laut Cina Selatan sehingga berpotensi menimbulkan instabilitas kawasan Laut Cina Selatan. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa negara pihak yang bersengketa harus melaksanakan dan menghormati putusan Permanent Court of Arbitration tersebut karena sudah menjadi sumber hukum internasional. Putusan tersebut juga memiliki pengaruh di dalam menghadapi agresivitas Tiongkok dan pengaturan mengenai klaim maritim di kawasan Laut China Selatan.
{"title":"Analisis Putusan Permanent Court of Arbitration Terhadap Klaim Nine Dash Line: Studi Kasus Klaim Wilayah Natuna Utara","authors":"Febriyansyah Rahmat Maulana, Rahayu Repindowaty","doi":"10.22437/UP.V1I2.10452","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V1I2.10452","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis putusan Permanent Court of Arbitrationmengenai klaim “Nine Dash Line” milik Tiongkok dan strategi terbaik Indonesia dalam mengatasi pengklaiman wilayah di perairan Natuna. Dalam penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil berbagai data dan sumber yang akan diverifikasi. Skripsi ini berisi tentang klaim Tiongkok tentang “Nine Dash Line” di wilayah Kepulauan Natuna yang tumpang tindih dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Klaim “Nine Dash Line” Tiongkok ini sudah berlarut-larut selama beberapa tahun dan menjadi masalah serius di kawasan Laut China Selatan. Dalam konflik tersebut peneliti mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki berbagai rencana, upaya dan sikap agar wilayah kedaulatan Republik Indonesia tetap terjaga.Putusan dari Permanent Court of Arbitration mengatakan bahwa klaim Tiongkok mengenai “Nine Dash Line” terbantahkan dan tidak memiliki dasar hukum. Akan tetapi Tiongkok menolak putusan tersebut dan tetap agresif di Laut Cina Selatan sehingga berpotensi menimbulkan instabilitas kawasan Laut Cina Selatan. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa negara pihak yang bersengketa harus melaksanakan dan menghormati putusan Permanent Court of Arbitration tersebut karena sudah menjadi sumber hukum internasional. Putusan tersebut juga memiliki pengaruh di dalam menghadapi agresivitas Tiongkok dan pengaturan mengenai klaim maritim di kawasan Laut China Selatan.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114657571","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban negara Iran atas tertembaknya pesawat sipil Ukraina dalam Hukum Udara Internasional. Rumusan masalah yang dibahas adalah pengaturan hukum udara internasional terkait kewajiban para pihak untuk mengatur keselamatan penerbangan sipil yang melewati wilayah udaranya serta tanggung jawab negara Iran terhadap penembakan pesawat sipil Ukraina ditinjau dari Hukum Internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sejarah (historical approach), sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat sipil harus menjamin keselamatan pesawat sipil tersebut dengan cara menetapkan zona larangan terbang apabila di wilayah udara negara tersebut sedang terjadi sesuatu dan tidak memungkinkan untuk dilewati oleh pesawat sipil serta memberikan navigasi penerbangan yang jelas sehingga dapat menjamin keselamatan dan keamanan pesawat sipil yang melewati wilayah udara negara tersebut. (2) Iran harus bertanggung jawab penuh atas terjadinya penembakan ini dikarenakan tidak menetapkan zona larangan ketika sedang berkonflik. Di masa yang akan datang perlu ditegaskan pertanggungjawaban negara atas jalur rute penerbangan sipil internasional serta meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak agar keselamatan dan keamanan dalam penerbangan internasional bisa tercapai.
{"title":"Tanggung Jawab Iran Terhadap Penembakan Pesawat Sipil Ukraina Ditinjau Dari Hukum Udara Internasionali","authors":"Nabila Indriana Hasibuan, Retno Kusniati","doi":"10.22437/UP.V1I3.10834","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V1I3.10834","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban negara Iran atas tertembaknya pesawat sipil Ukraina dalam Hukum Udara Internasional. Rumusan masalah yang dibahas adalah pengaturan hukum udara internasional terkait kewajiban para pihak untuk mengatur keselamatan penerbangan sipil yang melewati wilayah udaranya serta tanggung jawab negara Iran terhadap penembakan pesawat sipil Ukraina ditinjau dari Hukum Internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sejarah (historical approach), sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat sipil harus menjamin keselamatan pesawat sipil tersebut dengan cara menetapkan zona larangan terbang apabila di wilayah udara negara tersebut sedang terjadi sesuatu dan tidak memungkinkan untuk dilewati oleh pesawat sipil serta memberikan navigasi penerbangan yang jelas sehingga dapat menjamin keselamatan dan keamanan pesawat sipil yang melewati wilayah udara negara tersebut. (2) Iran harus bertanggung jawab penuh atas terjadinya penembakan ini dikarenakan tidak menetapkan zona larangan ketika sedang berkonflik. Di masa yang akan datang perlu ditegaskan pertanggungjawaban negara atas jalur rute penerbangan sipil internasional serta meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak agar keselamatan dan keamanan dalam penerbangan internasional bisa tercapai.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114837486","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan prinsip non diskriminasi berdasarkan GATs dan Impelementasinya di Indonesia dilihat dari pengaturan mengenai National Payment Gateway. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah (historical approach), perundang-undangan (normative approach) dan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai prinsip non diskriminasi jelas diatur di dalam GATs, yaitu Pasal II mengenai prinsip Most Favoured Nation dan Pasal XVII mengenai prinsip national treatment. Adapun prinisp non diskriminasi menyebutkan bahwa suatu negara tidak boleh melakukan perlakuan yang berbeda terhadap negara lain yang menjadi anggota dari GATs-WTO sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Schedules of Spesific Commitment. Indonesia menerbitkan peraturan mengenai National Payment Gateway dimana beberapa pasal dalam peraturan tersebut berbeda dengan komitmen yang didaftarkan dan membatasi akses pasar dari jasa negara lain.
本研究的目的是了解和分析其在印尼的gts和impermention所基于的非歧视原则安排，该原则是根据《国家支付入门》(National Payment Gateway)的安排进行的。方法是对历史方法、立法和案例的规范性法律研究。研究表明，在《不歧视原则》(the II of the Most Favoured Nation)和《国家治疗原则》(national treatment原理)第17章中，关于非歧视原则的安排显然是建立在GATs中的。《不歧视原则》(prinisp non -歧视性)指出，国家不应像《特别委员会》中所述那样，对其他国家采取不同的待遇。印度尼西亚发布了一项关于国家支付网关条例，其中几条规则不同于登记的承诺，并限制市场进入其他国家服务。
{"title":"Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penerapannya pada Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional","authors":"Puja Dwi Ananda, Ramlan Ramlan","doi":"10.22437/UP.V1I1.8434","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V1I1.8434","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan prinsip non diskriminasi berdasarkan GATs dan Impelementasinya di Indonesia dilihat dari pengaturan mengenai National Payment Gateway. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah (historical approach), perundang-undangan (normative approach) dan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai prinsip non diskriminasi jelas diatur di dalam GATs, yaitu Pasal II mengenai prinsip Most Favoured Nation dan Pasal XVII mengenai prinsip national treatment. Adapun prinisp non diskriminasi menyebutkan bahwa suatu negara tidak boleh melakukan perlakuan yang berbeda terhadap negara lain yang menjadi anggota dari GATs-WTO sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Schedules of Spesific Commitment. Indonesia menerbitkan peraturan mengenai National Payment Gateway dimana beberapa pasal dalam peraturan tersebut berbeda dengan komitmen yang didaftarkan dan membatasi akses pasar dari jasa negara lain.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121259140","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Global warming becomes as an inevitable issue. This phenomenon has an impact on all aspects of life. One of the impacts is the rise in sea level which can cause the sinking of an island. The study discussed the effect that global warming will have on national borders at the UNCLOS 1982 and that new international policies will be needed to deal with the effects of global warming on country areas. This type of research was normatif yuridis, which sourced in secondary data. By taking several approaches, the approach of legislation (approach approach) and the case approach (case approach). Based on the study, the 1982 sea law convention asa rule in imposing maritime limits has not been able to answer the question of the sea's level rise and impact on the region's capital.
{"title":"Pulau Hilang: Wilayah Teritorial Berkurang?","authors":"Deramadana Ersya, Novianti Novianti","doi":"10.22437/UP.V1I2.9936","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V1I2.9936","url":null,"abstract":"Global warming becomes as an inevitable issue. This phenomenon has an impact on all aspects of life. One of the impacts is the rise in sea level which can cause the sinking of an island. The study discussed the effect that global warming will have on national borders at the UNCLOS 1982 and that new international policies will be needed to deal with the effects of global warming on country areas. This type of research was normatif yuridis, which sourced in secondary data. By taking several approaches, the approach of legislation (approach approach) and the case approach (case approach). Based on the study, the 1982 sea law convention asa rule in imposing maritime limits has not been able to answer the question of the sea's level rise and impact on the region's capital.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129617995","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Laut Natuna Utara merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Natuna, timbulnya sengketa wilayah di Laut Natuna Utara karena adanya Klaim Cina terhadap nine-dash line atau sembilan garis putus-putus. Penelitian ini membahas tentang apakah klaim nine-dash line atas laut Natuna Utara oleh Cina sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 dan mengkaji bagaimana sikap Indonesia terhadap klaim negara Cina di laut Natuna Utara. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan kasus (case law approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa klaim Cina atas nine-dash line terhadap laut Natuna Utara bertentangan dan tidak Relevan menurut UNCLOS 1982 dan Indonesia beranggapan bahwasannya Indonesia tidak memiliki sengketa apapun dengan Cina.
{"title":"Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)","authors":"R. Ardila, Akbar Kurnia Putra","doi":"10.22437/UP.V1I3.10895","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V1I3.10895","url":null,"abstract":"Abstrak\u0000Laut Natuna Utara merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Natuna, timbulnya sengketa wilayah di Laut Natuna Utara karena adanya Klaim Cina terhadap nine-dash line atau sembilan garis putus-putus. Penelitian ini membahas tentang apakah klaim nine-dash line atas laut Natuna Utara oleh Cina sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 dan mengkaji bagaimana sikap Indonesia terhadap klaim negara Cina di laut Natuna Utara. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan kasus (case law approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa klaim Cina atas nine-dash line terhadap laut Natuna Utara bertentangan dan tidak Relevan menurut UNCLOS 1982 dan Indonesia beranggapan bahwasannya Indonesia tidak memiliki sengketa apapun dengan Cina.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126810786","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Globalisasi dan liberalisasi telah menyebabkan banyak pelaku ekonomi dari negara-negara berkembang tersingkir karena kalah bersaing dengan para pelaku ekonomi dari Negara-negara maju. Negara sedang berkembang semakin tergantung pada negara-negara maju dan lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF dan World Bank. World Trade Organization sebagai organisasi perdagangan dunia memberi perhatian khusus kepada kepentingan negara-negara berkembang melalui ketentuan Special and Differential Treatment (S&D). Negara-negara berkembang dalam kondisi tertentu dapat diberi perlakuan-perlakuan khusus yang lebih menguntungkan dalam hubungan dagang mereka dengan negara-negara maju. Namun, ketentuan S&D hingga saat ini masih dirasa kurang adil dan berdampak signifikan terhadap kemajuan pembangunan Negara-negara berkembang seperti yang diharapkan. Berdasarkan data MDGs Report pada tahun 2000-2015 banyak Negara sedang berkembang masih dalam tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah.
{"title":"Pengaruh Penerapan Ketentuan Special and Differential Treatment dalam World Trade Organization Terhadap Pembangunan dan Perdagangan Internasional","authors":"Annisa Hasanie, Bernard Sipahutar","doi":"10.36565/UP.V1I3.10035","DOIUrl":"https://doi.org/10.36565/UP.V1I3.10035","url":null,"abstract":"Abstrak\u0000Globalisasi dan liberalisasi telah menyebabkan banyak pelaku ekonomi dari negara-negara berkembang tersingkir karena kalah bersaing dengan para pelaku ekonomi dari Negara-negara maju. Negara sedang berkembang semakin tergantung pada negara-negara maju dan lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF dan World Bank. World Trade Organization sebagai organisasi perdagangan dunia memberi perhatian khusus kepada kepentingan negara-negara berkembang melalui ketentuan Special and Differential Treatment (S&D). Negara-negara berkembang dalam kondisi tertentu dapat diberi perlakuan-perlakuan khusus yang lebih menguntungkan dalam hubungan dagang mereka dengan negara-negara maju. Namun, ketentuan S&D hingga saat ini masih dirasa kurang adil dan berdampak signifikan terhadap kemajuan pembangunan Negara-negara berkembang seperti yang diharapkan. Berdasarkan data MDGs Report pada tahun 2000-2015 banyak Negara sedang berkembang masih dalam tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130290270","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Di banyak negara di mana misi penjaga perdamaian dilakukan, kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual terkait konflik terjadi dalam angka yang mengkhawatirkan. Baik warga sipil maupun pejuang, perempuan dan anak-anak adalah korban terbanyak dalam suatu konflik. Konflik bersenjata menjadi pengalaman traumatis tersendiri bagi tiap individu yang mengalaminya. Perempuan pemelihara perdamaian mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa berada pada suatu Negara untuk membantu memulihkan kepercayaan orang-orang yang mengalami trauma pasca-konflik. Namun, hingga saat ini presentase jumlah perempuan masih sangat rendah dibandingkan laki-laki dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. UN Charter memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penelitian ini membahas bagaimana perempuan berperan dalam misi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta tindakan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative yang bersumber pada data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di semua bidang pemeliharaan perdamaian, perempuan penjaga perdamaian telah membuktikan bahwa mereka dapat melakukan peran yang sama, dengan standar dan dalam kondisi sulit yang sama. Untuk itu, adalah keharusan operasional PBB untuk merekrut dan mempertahankan pasukan perempuan penjaga perdamaian.
{"title":"Peran Perempuan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional","authors":"Nurul Istiana Hasan, Akbar Kurnia Putra","doi":"10.22437/UP.V1I2.10179","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V1I2.10179","url":null,"abstract":"Di banyak negara di mana misi penjaga perdamaian dilakukan, kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual terkait konflik terjadi dalam angka yang mengkhawatirkan. Baik warga sipil maupun pejuang, perempuan dan anak-anak adalah korban terbanyak dalam suatu konflik. Konflik bersenjata menjadi pengalaman traumatis tersendiri bagi tiap individu yang mengalaminya. Perempuan pemelihara perdamaian mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa berada pada suatu Negara untuk membantu memulihkan kepercayaan orang-orang yang mengalami trauma pasca-konflik. Namun, hingga saat ini presentase jumlah perempuan masih sangat rendah dibandingkan laki-laki dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. UN Charter memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penelitian ini membahas bagaimana perempuan berperan dalam misi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta tindakan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative yang bersumber pada data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di semua bidang pemeliharaan perdamaian, perempuan penjaga perdamaian telah membuktikan bahwa mereka dapat melakukan peran yang sama, dengan standar dan dalam kondisi sulit yang sama. Untuk itu, adalah keharusan operasional PBB untuk merekrut dan mempertahankan pasukan perempuan penjaga perdamaian.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121527770","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis personalitas dan tanggung jawab perusahaan multinasional dalam hukum internasional. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa personalitas perusahaan multinasional dalam hukum terbatas sebagai quasi subjek hukum internasional yang diwujudkan dengan: 1) Dapat menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa internasional terbatas kasus sengketa penanaman modal melalui arbitrase internasional; dan 2) Membuat kontrak penanaman modal menggunakan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional khususnya prinsip National Treatment dan Most Favoured Nations. Tanggung jawab dalam hukum internasional berdasarkan ketentuan yang bersifat soft law namun diterapkan melalui perantara negara tuan rumah dengan mengaturnya dalam aturan hukum nasional.
{"title":"Personalitas Perusahaan Multinasional dalam Hukum Internasional","authors":"S. Syukri, Retno Kusniati","doi":"10.22437/UP.V1I1.8572","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V1I1.8572","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis personalitas dan tanggung jawab perusahaan multinasional dalam hukum internasional. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa personalitas perusahaan multinasional dalam hukum terbatas sebagai quasi subjek hukum internasional yang diwujudkan dengan: 1) Dapat menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa internasional terbatas kasus sengketa penanaman modal melalui arbitrase internasional; dan 2) Membuat kontrak penanaman modal menggunakan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional khususnya prinsip National Treatment dan Most Favoured Nations. Tanggung jawab dalam hukum internasional berdasarkan ketentuan yang bersifat soft law namun diterapkan melalui perantara negara tuan rumah dengan mengaturnya dalam aturan hukum nasional.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"510 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123407234","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：