Penerbangan merupakan salah satu metode transportasi yang cukup banyak digunakan oleh manusia di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan perpindahan orang maupun barang. Artikel ini membahas mengenai perbandingan kesesuaian aspek-aspek hukum mengenai pagar pembatas pada bandar udara di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai dasar hukum penerbangan di Indonesia dengan Annex XIV Aerodromes International Civil Aviation Organization sebagai aturan teknis dari Article 37 Convention on International Civil Aviation 1944 sebagai suatu standar hukum internasional mengenai keamanan bandar udara sebagai bagian dari unsur penerbangan di dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan adanya ketidakselarasan antara ketentuan mengenai pagar pembatas bandar udara di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai produk hukum nasional dengan Annex XIV: Aerodromes International Civil Aviation Organization sebagai produk hukum internasional.
{"title":"Perbandingan Hukum Mengenai Pagar Pembatas Bandar Udara Menurut Hukum Penerbangan Internasional dan Nasional","authors":"Addin Prasetia, Novianti Novianti, Budi Ardianto","doi":"10.22437/up.v3i1.12957","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/up.v3i1.12957","url":null,"abstract":"Penerbangan merupakan salah satu metode transportasi yang cukup banyak digunakan oleh manusia di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan perpindahan orang maupun barang. Artikel ini membahas mengenai perbandingan kesesuaian aspek-aspek hukum mengenai pagar pembatas pada bandar udara di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai dasar hukum penerbangan di Indonesia dengan Annex XIV Aerodromes International Civil Aviation Organization sebagai aturan teknis dari Article 37 Convention on International Civil Aviation 1944 sebagai suatu standar hukum internasional mengenai keamanan bandar udara sebagai bagian dari unsur penerbangan di dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan adanya ketidakselarasan antara ketentuan mengenai pagar pembatas bandar udara di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai produk hukum nasional dengan Annex XIV: Aerodromes International Civil Aviation Organization sebagai produk hukum internasional.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"931 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116422387","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kekerasan seksual pada saat konflik telah menjadi isu yang krusial di ranah Hukum Humaniter. Dalam perkembangannya, bentuk kekerasan tersebut dilakukan secara sistematik, menyebar, serta seringkali dilakukan di bawah komando. Artikel ini membahas bagaimana penegakan hukum humaniter mampu diimplementasikan dengan baik dalam perang Kongo. Hasil kajian menunjukan bahwa efektifitas hukum nasional Kongo seharusnya mengambil peran dalam peristiwa tersebut. Lemahnya penegakan hukum nasional mengakibatkan gagalnya fungsi hukum sebagai petunjuk keadilan sehingga terjadi impunitas. Sebagai upaya pencegahan, penerapan Statuta Roma menjadi keharusan. Statuta menyatakan bahwa kekerasan seksual yang sistematik dan menyebar tersebut adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan serta pelanggaran terhadap hukum humaniter.
{"title":"Kekerasan Seksual Sebagai Taktik Perang Kongo: Antara Impunitas Hukum Nasional dan Pemberlakuan Statuta Roma","authors":"Indah Ardhita Udit, Novianti Novianti, Rahayu Repindowaty Harahap","doi":"10.22437/up.v2i3.13763","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/up.v2i3.13763","url":null,"abstract":"Kekerasan seksual pada saat konflik telah menjadi isu yang krusial di ranah Hukum Humaniter. Dalam perkembangannya, bentuk kekerasan tersebut dilakukan secara sistematik, menyebar, serta seringkali dilakukan di bawah komando. Artikel ini membahas bagaimana penegakan hukum humaniter mampu diimplementasikan dengan baik dalam perang Kongo. Hasil kajian menunjukan bahwa efektifitas hukum nasional Kongo seharusnya mengambil peran dalam peristiwa tersebut. Lemahnya penegakan hukum nasional mengakibatkan gagalnya fungsi hukum sebagai petunjuk keadilan sehingga terjadi impunitas. Sebagai upaya pencegahan, penerapan Statuta Roma menjadi keharusan. Statuta menyatakan bahwa kekerasan seksual yang sistematik dan menyebar tersebut adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan serta pelanggaran terhadap hukum humaniter.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117249332","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Hanna Arinawati, Fathimah Azzahrah Putri, Shereena El Islamy
Konflik bersenjata dalam sebuah perang diakui menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Namun, konflik bersenjata menimbulkan dampak negatif terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Penelitian ini membahas mengenai konflik antara Azerbaijan dan Armenia yang mengakibatkan adanya korban jiwa 150 warga sipil tewas dan 5000 tentara tewas dan memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Azerbaijan mendapat tuduhan bahwa dalam perang ini pihaknya menggunakan White Phosphorus atau kembang api dengan asap putih yang membawa bahan kimia yang sangat berbahaya, dapat mengakibatkan cacat tubuh maupun kepunahan margasatwa selamanya. Sedangkan pihak Armenia melakukan eksploitasi sumber daya alam wilayah pendudukan tanpa mempertimbangkan keunggulan kepentingan populasi dan perubahan cagar budaya daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada konflik Nagorno-Karabakh 2020 (Azerbaijan vs Armenia) terlihat adanya pelanggaran perjanjian internasional dalam hukum lingkungan internasional dan hukum humaniter internasional yang terjadi akibat konflik tersebut yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara internasional. Kemudian dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban akibat konflik bersenjata, Armenia dan afiliasinya di wilayah pendudukan Azerbaijan bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran internasional.
{"title":"Masalah Kemanusiaan hingga Lingkungan Hidup: Studi Kasus Konflik Nagorno-Karabakh (Azerbaijan Vs Armenia)","authors":"Hanna Arinawati, Fathimah Azzahrah Putri, Shereena El Islamy","doi":"10.22437/up.v2i3.13304","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/up.v2i3.13304","url":null,"abstract":"Konflik bersenjata dalam sebuah perang diakui menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Namun, konflik bersenjata menimbulkan dampak negatif terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Penelitian ini membahas mengenai konflik antara Azerbaijan dan Armenia yang mengakibatkan adanya korban jiwa 150 warga sipil tewas dan 5000 tentara tewas dan memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Azerbaijan mendapat tuduhan bahwa dalam perang ini pihaknya menggunakan White Phosphorus atau kembang api dengan asap putih yang membawa bahan kimia yang sangat berbahaya, dapat mengakibatkan cacat tubuh maupun kepunahan margasatwa selamanya. Sedangkan pihak Armenia melakukan eksploitasi sumber daya alam wilayah pendudukan tanpa mempertimbangkan keunggulan kepentingan populasi dan perubahan cagar budaya daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada konflik Nagorno-Karabakh 2020 (Azerbaijan vs Armenia) terlihat adanya pelanggaran perjanjian internasional dalam hukum lingkungan internasional dan hukum humaniter internasional yang terjadi akibat konflik tersebut yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara internasional. Kemudian dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban akibat konflik bersenjata, Armenia dan afiliasinya di wilayah pendudukan Azerbaijan bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran internasional.\u0000 ","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134447216","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kejahatan transnasional merupakan kejahatan lintas batas negara yang sudah banyak meresahkan banyak negara. Dalam penegakan hukum pidana suatu negara, terkadang negara sulit untuk mengejar pelaku kejahata transnasional karena sifatnya yang lintas batas negara, sehingga adanya perbedaan yurisdiksi antar negara menyulitkan penegakkan hukum. Untuk itu, supaya tidak terhalang adanya sifat lintas batas negara, maka negara yang bersangkutan dapat melakukan kerja sama antar negara dengan menggunakan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik. Mutual Legal Assistance merupakan instrumen hukum internasional yang banyak digunakan negara-negara sebagai alat untuk melakukan penindakan dan pencegahan kejahatan yang sifatnya lintas batas negara. Dengan adanya perjanjian ini maka dapat dilakukan penegakkan hukum yang lebih efektif serta memudahkan penegak hukum untuk bergerak kedalam wilayah yang berbeda yurisdiksinya. Penelitan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan bersumber pada data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). artikel ini menyimpulkan bahwa bantuan hukum timbal balik sangat akan berperan dalam melakukan penegakan hukum pada kejahatan transnasional yang melibatkan Indonesia-swiss
{"title":"Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss","authors":"Teguh Yuwono, Retno Kusniati, Budi Ardianto","doi":"10.22437/up.v2i3.13042","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/up.v2i3.13042","url":null,"abstract":"Kejahatan transnasional merupakan kejahatan lintas batas negara yang sudah banyak meresahkan banyak negara. Dalam penegakan hukum pidana suatu negara, terkadang negara sulit untuk mengejar pelaku kejahata transnasional karena sifatnya yang lintas batas negara, sehingga adanya perbedaan yurisdiksi antar negara menyulitkan penegakkan hukum. Untuk itu, supaya tidak terhalang adanya sifat lintas batas negara, maka negara yang bersangkutan dapat melakukan kerja sama antar negara dengan menggunakan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik. Mutual Legal Assistance merupakan instrumen hukum internasional yang banyak digunakan negara-negara sebagai alat untuk melakukan penindakan dan pencegahan kejahatan yang sifatnya lintas batas negara. Dengan adanya perjanjian ini maka dapat dilakukan penegakkan hukum yang lebih efektif serta memudahkan penegak hukum untuk bergerak kedalam wilayah yang berbeda yurisdiksinya. Penelitan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan bersumber pada data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). artikel ini menyimpulkan bahwa bantuan hukum timbal balik sangat akan berperan dalam melakukan penegakan hukum pada kejahatan transnasional yang melibatkan Indonesia-swiss","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"94 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116646497","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pasal 29 Vienna Convention 1961 menyatakan bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya. Maka akibat yang timbul dari tidak boleh diganggu gugatnya (inviolability) seorang pejabat diplomat adalah kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima. Namun kekebalan yurisdiksi yang dimiliki oleh pejabat diplomatik ini dapat ditanggalkan oleh negara pengirim sebagaimana yang terdapat pada Pasal 32 Vienna Convention 1961. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam penanggalan kekebalan (immunity waiver) oleh negara pengirim terhadap pejabat diplomatik. Hasil penelitian menunjukan bahwa subjek yang berhak untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran di negara penerima adalah negara pengirim. Penanggalan kekebalan ini dapat dilakukan setelah adanya permohonan yang diajukan oleh negara penerima serta disampaikan oleh Kepala Negara, Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Diplomatik dari negara pengirim.
{"title":"Penanggalan Kekebalan Pejabat Diplomatik: Kebijakan Hukum Negara Pengirim atau Negara Penerima?","authors":"Annisa Asfida Sari, Akbar Kurnia Putra","doi":"10.22437/up.v2i3.13147","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/up.v2i3.13147","url":null,"abstract":"Pasal 29 Vienna Convention 1961 menyatakan bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya. Maka akibat yang timbul dari tidak boleh diganggu gugatnya (inviolability) seorang pejabat diplomat adalah kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima. Namun kekebalan yurisdiksi yang dimiliki oleh pejabat diplomatik ini dapat ditanggalkan oleh negara pengirim sebagaimana yang terdapat pada Pasal 32 Vienna Convention 1961. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam penanggalan kekebalan (immunity waiver) oleh negara pengirim terhadap pejabat diplomatik. Hasil penelitian menunjukan bahwa subjek yang berhak untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran di negara penerima adalah negara pengirim. Penanggalan kekebalan ini dapat dilakukan setelah adanya permohonan yang diajukan oleh negara penerima serta disampaikan oleh Kepala Negara, Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Diplomatik dari negara pengirim.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124543748","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pada mulanya, perang hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa namun semakin berkembangnya zaman, perang juga berdampak ke wilayah sekitar atau negara lainnya. Pengaturan demi pengaturan akan peperangan perlu dibuat seperti perjanjian perang ataupun tata caranya. Salah satu ketidakjelasan pengaturannya yaitu menyangkut tindakan spionase atau yang dikenal dengan istilah mata-mata. Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai kebiasaan perang dan tata cara perang. Ternyata konvensi tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap agen mata-mata. Artikel ini mencoba membahas urgensi perlindungan agen mata-mata yang sedang bertugas dalam perang menurut hukum humaniter internasional.
{"title":"Celah Hukum Spionase: Cukup dengan Hukum Kebiasaan atau Tata Cara Perang Perlu Pembaharuan?","authors":"Edson Septo Yosia, Dony Yusra Pebrianto, Mochammad Farisi","doi":"10.22437/up.v2i3.13309","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/up.v2i3.13309","url":null,"abstract":"Pada mulanya, perang hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa namun semakin berkembangnya zaman, perang juga berdampak ke wilayah sekitar atau negara lainnya. Pengaturan demi pengaturan akan peperangan perlu dibuat seperti perjanjian perang ataupun tata caranya. Salah satu ketidakjelasan pengaturannya yaitu menyangkut tindakan spionase atau yang dikenal dengan istilah mata-mata. Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai kebiasaan perang dan tata cara perang. Ternyata konvensi tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap agen mata-mata. Artikel ini mencoba membahas urgensi perlindungan agen mata-mata yang sedang bertugas dalam perang menurut hukum humaniter internasional.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134593439","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip perdagangan internasional pada General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan untuk mengetahui bagaimanakah harmonisasi prinsip-prinsip perdagangan internasional General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan adalah implementasi prinsip-prinsip perdagangan internasional General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) terdapat isi atau materi yang memuat pengaturan prinsip GATT/WTO, yakni pada huruf A, B, dan C, serta harmonisasi prinsip-prinsip perdagangan internasional General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum dalam pengaturan perdagangan internasional. Kesimpulan penelitian ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) terdapat isi atau materi yang memuat pengaturan prinsip GATT/WTO, yakni pada huruf A, B, dan C, serta harmonisasi prinsip-prinsip perdagangan internasional General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum dalam pengaturan perdagangan internasional.
{"title":"Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan","authors":"Yudha Pangestu, Bernard Sipahutar, Budi Ardianto","doi":"10.22437/UP.V2I1.10352","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V2I1.10352","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip perdagangan internasional pada General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan untuk mengetahui bagaimanakah harmonisasi prinsip-prinsip perdagangan internasional General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan adalah implementasi prinsip-prinsip perdagangan internasional General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) terdapat isi atau materi yang memuat pengaturan prinsip GATT/WTO, yakni pada huruf A, B, dan C, serta harmonisasi prinsip-prinsip perdagangan internasional General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum dalam pengaturan perdagangan internasional. Kesimpulan penelitian ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) terdapat isi atau materi yang memuat pengaturan prinsip GATT/WTO, yakni pada huruf A, B, dan C, serta harmonisasi prinsip-prinsip perdagangan internasional General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum dalam pengaturan perdagangan internasional.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"296 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116521079","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah aspek-aspek hukum internasional dalam pemanfaatan Deepfake Technology terhadap perlindungan data pribadi dan dampaknya terhadap hukum nasional Indonesia berdasarkan dengan Prinsip Hukum Social Engineering yaitu hukum diciptakan sebagai sedemikian rupa untuk mengarahkan perubahan ke arah yang lebih baik dan Social Controlling merupakan proses yang direncanakan untuk memaksa seseorang untuk mentaati kebiasaan, norma dan nilai hidup di masyarakat agar tidak terjadinya perilaku menyimpang dalam pemanfaatan teknologi Deepfake serta cara menyelaraskan aturan hukum internasional dengan prinsip Planning, Organizing, Actuating dan Controlling. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari: a) bahan hukum primer, yaitu Convention 108+, Convention for the Protection of Individuals with Regard to the Proccessing of Personal Data; Constitution and Convention of the International Telecommunication Union (with annexes and optional protocol). Concluded at Geneva on 22 December 1992; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b) Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel, jurnal penelitian, laporan penelitian, berbagai karya tulis ilmiah dan sebagainya yang dapat menunjang bahan hukum primer; c) Adapun bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus, wawancara, surat kabar, internet, dan sebagainya yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder.
{"title":"Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi","authors":"Muhammad Ariq Abir Jufri, Akbar Kurnia Putra","doi":"10.22437/UP.V2I1.11093","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V2I1.11093","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah aspek-aspek hukum internasional dalam pemanfaatan Deepfake Technology terhadap perlindungan data pribadi dan dampaknya terhadap hukum nasional Indonesia berdasarkan dengan Prinsip Hukum Social Engineering yaitu hukum diciptakan sebagai sedemikian rupa untuk mengarahkan perubahan ke arah yang lebih baik dan Social Controlling merupakan proses yang direncanakan untuk memaksa seseorang untuk mentaati kebiasaan, norma dan nilai hidup di masyarakat agar tidak terjadinya perilaku menyimpang dalam pemanfaatan teknologi Deepfake serta cara menyelaraskan aturan hukum internasional dengan prinsip Planning, Organizing, Actuating dan Controlling. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari: a) bahan hukum primer, yaitu Convention 108+, Convention for the Protection of Individuals with Regard to the Proccessing of Personal Data; Constitution and Convention of the International Telecommunication Union (with annexes and optional protocol). Concluded at Geneva on 22 December 1992; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b) Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel, jurnal penelitian, laporan penelitian, berbagai karya tulis ilmiah dan sebagainya yang dapat menunjang bahan hukum primer; c) Adapun bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus, wawancara, surat kabar, internet, dan sebagainya yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"376 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121817544","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Since 2006 to 2017 the Security Council has passed a resolution on North Korea's nuclear test act. Article 25 of the UN Charter states that Members of the United Nations agree to accept and implement the decisions of the Security Council in accordance with this Charter. North Korea as a UN member state that obtained the UN Security Council Resolution is obliged to implement the sanctions resolution. However, the sanctions contained in the resolution did not make North Korea stop its nuclear program and it shows North Korea's noncompliance with UN Security Council resolutions. Implications accompanying any denial by North Korea against the UN Security Council resolution which in general affects four fields, namely the fields of economy, politics, defense and international cooperation. In addition to non-military sanctions, the Security Council under chapter VII Article 42 of the UN Charter can impose military sanctions where possible, the Security Council can also impose sanctions through the UN General Assembly on its recommendation to suspend the rights of UN membership) and expulsion of a country from UN membership).
{"title":"Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Korea Utara terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Uji Coba Nuklir","authors":"Nuraisah Nuraisah, Rika Erawaty","doi":"10.22437/UP.V2I1.12108","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V2I1.12108","url":null,"abstract":"Since 2006 to 2017 the Security Council has passed a resolution on North Korea's nuclear test act. Article 25 of the UN Charter states that Members of the United Nations agree to accept and implement the decisions of the Security Council in accordance with this Charter. North Korea as a UN member state that obtained the UN Security Council Resolution is obliged to implement the sanctions resolution. However, the sanctions contained in the resolution did not make North Korea stop its nuclear program and it shows North Korea's noncompliance with UN Security Council resolutions. Implications accompanying any denial by North Korea against the UN Security Council resolution which in general affects four fields, namely the fields of economy, politics, defense and international cooperation. In addition to non-military sanctions, the Security Council under chapter VII Article 42 of the UN Charter can impose military sanctions where possible, the Security Council can also impose sanctions through the UN General Assembly on its recommendation to suspend the rights of UN membership) and expulsion of a country from UN membership).","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122455356","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Lorenci Chakti P Loren, Novianti Novianti, Dony Yusra Pebrianto
Perang atau sengketa bersenjata adalah langkah yang sah untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketika cara-cara damai sudah tidak dapat lagi menemukan jalan keluar. Sengketa bersenjata mendapatkan pengaturan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Sebuah sengketa bersenjata pasti akan membawa kesengsaraan yang luar biasa pada umat manusia. Berjuta-juta orang, baik militer maupun sipil menjadi korban. Akibat dari sengketa bersenjata adalah timbul banyaknya korban, maka sangat dibutuhkan petugas medis untuk member pertolongandan perawatan bagi korban perang. Namun dalam kenyataannya masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap petugas medis. Para petugas medis sengaja dijadikan sasaran serangan oleh para pihak yang bersengketa, padahal dalam Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan 1977 telah jelas mengatakan bahwa petugas medis harus selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh dijadikan obyek serangan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa bentuk bentuk perlindungan hukum petugas medis dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977 dan faktor-faktor penyebab para pihak yang bersengketa tidak mematuhi aturan Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan petugas medis. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan sedikit kejelasan bagaimana bentuk perlindungan hukum petugas medis dan faktor-faktor penyebab pelanggaran Hukum Humaniter terhadap perlindungan petugas medis.
{"title":"Perlindungan Terhadap Petugas Medis di Daerah Konflik Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perawat Palestina Razan Al Najjar yang di Tembak Mati Oleh Tentara Israel Pada Tahun 2018)","authors":"Lorenci Chakti P Loren, Novianti Novianti, Dony Yusra Pebrianto","doi":"10.22437/UP.V2I1.10984","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V2I1.10984","url":null,"abstract":"Perang atau sengketa bersenjata adalah langkah yang sah untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketika cara-cara damai sudah tidak dapat lagi menemukan jalan keluar. Sengketa bersenjata mendapatkan pengaturan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Sebuah sengketa bersenjata pasti akan membawa kesengsaraan yang luar biasa pada umat manusia. Berjuta-juta orang, baik militer maupun sipil menjadi korban. Akibat dari sengketa bersenjata adalah timbul banyaknya korban, maka sangat dibutuhkan petugas medis untuk member pertolongandan perawatan bagi korban perang. Namun dalam kenyataannya masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap petugas medis. Para petugas medis sengaja dijadikan sasaran serangan oleh para pihak yang bersengketa, padahal dalam Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan 1977 telah jelas mengatakan bahwa petugas medis harus selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh dijadikan obyek serangan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa bentuk bentuk perlindungan hukum petugas medis dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977 dan faktor-faktor penyebab para pihak yang bersengketa tidak mematuhi aturan Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan petugas medis. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan sedikit kejelasan bagaimana bentuk perlindungan hukum petugas medis dan faktor-faktor penyebab pelanggaran Hukum Humaniter terhadap perlindungan petugas medis.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132435150","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：