Eva Juliana Purba, Akbar Kurnia Putra, Budi Ardianto
Budaya tidak berwujud merupakan warisan budaya dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi dimana sangat bernilai dan memiliki daya guna yang tinggi, oleh karenanya sangat penting untuk dilindungi. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap budaya tidak berwujud benda yang diatur dalam Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 serta mengetahui upaya yang perlu dirumuskan oleh Indonesia untuk melindungi budaya tidak berwujud tersebut dalam kerangka penerapan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003. Permasalahan terkait hal ini yaitu perlindungan hukum mengenai warisan budaya tak berwujud benda di Indonesia melalui sistem hukum yang berlaku positif di Indonesia belum mampu secara maksimal, belum optimal dan unikatif dalam memberikan perlindungannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait Perlindungan hukum terhadap budaya tidak berwujud berdasarkan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 dan Penerapannya di Indonesia. Berdasarakan hasil penelitian dapat disimpulkan perlindungan terhadap budaya tidak berwujud sudah diatur dalam Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 serta Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda. Selain itu perlunya dibentuk sanksi dalam Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 bagi negara pihak yang tidak menjalankan kewajiban pelestarian dan perlindungan budaya tidak berwujud di tingkat nasional.
{"title":"Perlindungan Hukum Warisan Budaya Takbenda dan Penerapannya di Indonesia","authors":"Eva Juliana Purba, Akbar Kurnia Putra, Budi Ardianto","doi":"10.22437/UP.V1I1.8431","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V1I1.8431","url":null,"abstract":"Budaya tidak berwujud merupakan warisan budaya dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi dimana sangat bernilai dan memiliki daya guna yang tinggi, oleh karenanya sangat penting untuk dilindungi. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap budaya tidak berwujud benda yang diatur dalam Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 serta mengetahui upaya yang perlu dirumuskan oleh Indonesia untuk melindungi budaya tidak berwujud tersebut dalam kerangka penerapan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003. Permasalahan terkait hal ini yaitu perlindungan hukum mengenai warisan budaya tak berwujud benda di Indonesia melalui sistem hukum yang berlaku positif di Indonesia belum mampu secara maksimal, belum optimal dan unikatif dalam memberikan perlindungannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait Perlindungan hukum terhadap budaya tidak berwujud berdasarkan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 dan Penerapannya di Indonesia. Berdasarakan hasil penelitian dapat disimpulkan perlindungan terhadap budaya tidak berwujud sudah diatur dalam Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 serta Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda. Selain itu perlunya dibentuk sanksi dalam Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 bagi negara pihak yang tidak menjalankan kewajiban pelestarian dan perlindungan budaya tidak berwujud di tingkat nasional.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125320430","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dewi Afrilianti, Budi Ardianto, Dony Yusra Pebrianto
This study aims to find out what is the reason the veto is considered irrelevant to the Security Council in realizing world security and peace in connection with the plan of veto power in the framework of reform of the United Nations Security Council because the use of veto rights by the five permanent member states of the Security Council, especially the United States has been used with no limits. The research method used is normative type with statutory, conceptual, and case approach. The results of this study show that the security council's veto power in practice has deviated from its original intent. The reform efforts of the United Nations Security Council have many obstacles but the main obstacles that greatly hinder the reform efforts are the arrogant, selfish, and willless nature of the permanent members of the United Nations Security Council who are veto holders to continue to maintain their hegemony and national interests. Keywords: United Nations; Right; Veto;
{"title":"Pengapusan Hak Veto Dalam Rangka Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa","authors":"Dewi Afrilianti, Budi Ardianto, Dony Yusra Pebrianto","doi":"10.22437/UP.V2I2.12114","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V2I2.12114","url":null,"abstract":"This study aims to find out what is the reason the veto is considered irrelevant to the Security Council in realizing world security and peace in connection with the plan of veto power in the framework of reform of the United Nations Security Council because the use of veto rights by the five permanent member states of the Security Council, especially the United States has been used with no limits. The research method used is normative type with statutory, conceptual, and case approach. The results of this study show that the security council's veto power in practice has deviated from its original intent. The reform efforts of the United Nations Security Council have many obstacles but the main obstacles that greatly hinder the reform efforts are the arrogant, selfish, and willless nature of the permanent members of the United Nations Security Council who are veto holders to continue to maintain their hegemony and national interests. \u0000Keywords: United Nations; Right; Veto;","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121509868","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat didalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang bernilai tinggi. Berbagai kerusakan yang dilakukan manusia menyebabkan kerusakan ekosistem sehigga sumber daya laut berkurang. Kasus penabrakan yang dilakukan kapal pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat membuat kerusakan terumbu karang sehingga perlunya perlindungan dan pertanggujawaban. Penelitian ini bertujuan yaitu Pertama, mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan lingkungan laut terhadap terumbu karang atas kerusakan yang dilakukan Kapal Persiar M.V. Caledonian Sky berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional. Kedua, mengetahui dan menganalisa bagaimana pertanggungjawaban hukum kapal persiar M.V. Caledonian Sky atas kerusakan terumbu karang berdasarkan UNCLOS 1982 dan hukum nasional. Maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai data sekunder atau bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah Pertama, Perlindungan lingkungan laut terhadap kerusakan terumbu karang yang dilakukan kapal pesiar M.V. Caledonian Sky menurut hukum internasional sesuai dengan UNCLOS 1982 pasal 194 ayat (1) dan (2) mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Menurut hukum nasional perlindungan lingkungan laut terhadap kerusakan terumbu karang yang dilakukan kapal pesiar M.V. Caledonian Sky diatur dalam perundang-undangan yang mengenai perlindungan lingkungan laut serta berlaku di Indonesia. Kedua, Pertanggungjawaban Hukum Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky atas Kerusakan Terumbu Karang menurut hukum internasional diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 193 mengenai Hak kedaulatan Negara untuk mengeksploitasikan kekayaan alamnya dan Pasal 235 mengenai tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi. Menurut hukum nasional diatur dalam perundang-undangan yang mengenai pertanggungjawaban serta berlaku di Indonesia. Ketiga, Perusahaan Noble Calidonia yang berbasis di London telah mengakui bertanggung jawab atas kasus ini. Diharapkan pertama, Untuk mencegah terjadinya kejadian seperti yang dialami oleh kapal pesiar Caledonian sky, Indonesia harus menetapkan tanda bagi kawasan-kawasan tertentu untuk digunakan sebagai kegiatan pelayaran. Kedua, Dalam menegakkan hukum nasional dan hukum internasional dalam pengawasan perairan laut di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia harus menegaskan dan mengaplikasikan undang-undang yang telah ada secara benar dan jelas agar menjadi efek jera bagi pihak operator kapal dan kapten kapal agar mencegah hal seperti ini terjadi lagi di perairan laut Indonesia. Ketiga, Dalam penyelesaian kasus kerusakan terumbu karang ini dapat digunakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 87 ayat (1) dan (2).
{"title":"Perlindungan Terumbu Karang Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus Kerusakan Terumbu Karang oleh Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat)","authors":"Maretta Trimirza, Ramlan Ramlan, Rahayu Repindowaty","doi":"10.22437/UP.V2I1.10912","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V2I1.10912","url":null,"abstract":"Terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat didalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang bernilai tinggi. Berbagai kerusakan yang dilakukan manusia menyebabkan kerusakan ekosistem sehigga sumber daya laut berkurang. Kasus penabrakan yang dilakukan kapal pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat membuat kerusakan terumbu karang sehingga perlunya perlindungan dan pertanggujawaban. Penelitian ini bertujuan yaitu Pertama, mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan lingkungan laut terhadap terumbu karang atas kerusakan yang dilakukan Kapal Persiar M.V. Caledonian Sky berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional. Kedua, mengetahui dan menganalisa bagaimana pertanggungjawaban hukum kapal persiar M.V. Caledonian Sky atas kerusakan terumbu karang berdasarkan UNCLOS 1982 dan hukum nasional. Maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai data sekunder atau bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah Pertama, Perlindungan lingkungan laut terhadap kerusakan terumbu karang yang dilakukan kapal pesiar M.V. Caledonian Sky menurut hukum internasional sesuai dengan UNCLOS 1982 pasal 194 ayat (1) dan (2) mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Menurut hukum nasional perlindungan lingkungan laut terhadap kerusakan terumbu karang yang dilakukan kapal pesiar M.V. Caledonian Sky diatur dalam perundang-undangan yang mengenai perlindungan lingkungan laut serta berlaku di Indonesia. Kedua, Pertanggungjawaban Hukum Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky atas Kerusakan Terumbu Karang menurut hukum internasional diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 193 mengenai Hak kedaulatan Negara untuk mengeksploitasikan kekayaan alamnya dan Pasal 235 mengenai tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi. Menurut hukum nasional diatur dalam perundang-undangan yang mengenai pertanggungjawaban serta berlaku di Indonesia. Ketiga, Perusahaan Noble Calidonia yang berbasis di London telah mengakui bertanggung jawab atas kasus ini. Diharapkan pertama, Untuk mencegah terjadinya kejadian seperti yang dialami oleh kapal pesiar Caledonian sky, Indonesia harus menetapkan tanda bagi kawasan-kawasan tertentu untuk digunakan sebagai kegiatan pelayaran. Kedua, Dalam menegakkan hukum nasional dan hukum internasional dalam pengawasan perairan laut di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia harus menegaskan dan mengaplikasikan undang-undang yang telah ada secara benar dan jelas agar menjadi efek jera bagi pihak operator kapal dan kapten kapal agar mencegah hal seperti ini terjadi lagi di perairan laut Indonesia. Ketiga, Dalam penyelesaian kasus kerusakan terumbu karang ini dapat digunakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 87 ayat (1) dan (2).","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133354835","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Negara adalah lanjutan dari kehendak manusia bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luasnya pergaulan manusia tadi maka semakin banyak kebutuhannya, maka bertambah besar kebutuhannya kepada negara yang akan melindungi dan memelihara hidupnya. Pada tanggal 17 Februari 2008, parlemen Kosovo memproklamasikan Kosovo sebagai negara merdeka, yang lepas dari Serbia pada sidang parlemen yang dihadiri 109 anggota. Sebelumnya Kosovo adalah satu provinsi dibawah kekuasaan Serbia yang mayoritas beretnis Albania. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai pembentukan negara dengan menggunakan hak menentukan nasib sendiri dan apa arti penting pengakuan dalam pembentukan suatu negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penilitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pada saat ini, Hukum Internasional telah mengakui hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai salah satu Hak Asasi Manusia dan berdasarkan hak ini semua bangsa bebas untuk menentukan status politik dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Namun, dalam konteks hukum internasional kemerdekaan sebagai wujud dari hak untuk menentukan nasib sendiri dimaksudkan untuk membebaskan diri dari penjajahan dan dominasi/kekuasaan asing. Dalam masalah pengakuan, unsur-unsur politik dan hukum sulit untuk dipisahkan secara jelas karena pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu negara sering dipengaruhi pertimbangan politik, sedangkan akibatnya mempunyai ikatan hukum. Definisi atau unsur-unsur negara terdapat dalam Konvensi Montevideo 1933 (Montevideo The Convention on Rights and Duties of State of 1933), dimana pengakuan merupakan unsur deklaratif dan apabila semua unsur konstitutif telah dipenuhi oleh masyarakat politik, maka dengan sendirinya ia telah merupakan sebuah Negara dan harus diperlakukan secara demikian oleh Negara-negara lainya.
这个国家是一个延续人类意志的民族，为了完善自己的生活必需品，它与他人保持联系。人类社会的范围越广，它就越需要，国家保护和维持其生活的需要就越大。2008年2月17日，科索沃议会宣布科索沃为一个独立的国家，在有109名成员参加的议会中独立。前科索沃是塞尔维亚绝大多数阿尔巴尼亚人统治下的一个省。本研究的目的是了解国际法是如何利用自己的自决权利建立国家的，以及承认国家的形成意味着什么。所使用的研究方法是一种规范的司法审查类型。研究结果表明，目前国际法已承认决定自己命运的权利，作为一项人权，并基于这一权利，所有国家可以自由决定政治地位，追求经济、社会和文化发展。然而，在国际法中，独立作为自决权利的体现，是为了摆脱殖民和外国统治。在忏悔问题上，政治和法律因素很难被清楚地分开，因为一个国家的承认和拒绝承认往往受到政治考虑的影响，其结果是有法律约束力的。或国家元素中定义蒙得维的亚(1933年蒙得维的亚公约《公约权利和都会of State university of 1933),哪里是元素性陈述的忏悔和所有本构已经挤满了社会政治因素,那么他本身已经是一个国家和必须由其他国家这样的对待。
{"title":"Penerapan Prinsip Self Determination terhadap Pembentukan Negara Kosovo Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional","authors":"Y. Saputra, Ramlan Ramlan","doi":"10.22437/UP.V1I2.9867","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V1I2.9867","url":null,"abstract":"Negara adalah lanjutan dari kehendak manusia bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luasnya pergaulan manusia tadi maka semakin banyak kebutuhannya, maka bertambah besar kebutuhannya kepada negara yang akan melindungi dan memelihara hidupnya. Pada tanggal 17 Februari 2008, parlemen Kosovo memproklamasikan Kosovo sebagai negara merdeka, yang lepas dari Serbia pada sidang parlemen yang dihadiri 109 anggota. Sebelumnya Kosovo adalah satu provinsi dibawah kekuasaan Serbia yang mayoritas beretnis Albania. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai pembentukan negara dengan menggunakan hak menentukan nasib sendiri dan apa arti penting pengakuan dalam pembentukan suatu negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penilitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pada saat ini, Hukum Internasional telah mengakui hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai salah satu Hak Asasi Manusia dan berdasarkan hak ini semua bangsa bebas untuk menentukan status politik dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Namun, dalam konteks hukum internasional kemerdekaan sebagai wujud dari hak untuk menentukan nasib sendiri dimaksudkan untuk membebaskan diri dari penjajahan dan dominasi/kekuasaan asing. Dalam masalah pengakuan, unsur-unsur politik dan hukum sulit untuk dipisahkan secara jelas karena pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu negara sering dipengaruhi pertimbangan politik, sedangkan akibatnya mempunyai ikatan hukum. Definisi atau unsur-unsur negara terdapat dalam Konvensi Montevideo 1933 (Montevideo The Convention on Rights and Duties of State of 1933), dimana pengakuan merupakan unsur deklaratif dan apabila semua unsur konstitutif telah dipenuhi oleh masyarakat politik, maka dengan sendirinya ia telah merupakan sebuah Negara dan harus diperlakukan secara demikian oleh Negara-negara lainya.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122368531","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Orang Tanpa Kewarganegaraan atau Stateless Person berdasarkan instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional di Indonesia. Indonesia yang terdampak dalam globalisasi karena gencarnya promosi pariwisata memiliki pengaturan terhadap lalu lintas orang asing melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasiaan dan disisi lain Indonesia tidak mengakui keberadaan Orang Tanpa Kewarganegaraan berbeda dengan pengaturan sebagaiman tercantum dalam Convention Relating To The Status of Stateless Persons 1954. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pengaturan mengenai Orang Tanpa Kewarganegaraan di Indonesia untuk saat ini belum diatur secara khusus. Walaupun Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mengatur dengan tegas dan dalam penanganannya terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan cenderung lambat yang mengakibatkan pendetensian melebihi ambang dari batas yang ditentukan. Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana pengaturan Orang Tanpa Kewarganegaraan dalam Hukum Internasional dan dalam hukum keimigrasian Indonesia beserta konsukuensi hukum yang di dapat. Metode penelitian yang digunakan adalaha tipe normative dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Orang Tanpa Kewarganegaraan di lingkup Internasional berbeda dengan pengaturan di Indonesia karena tidak adanya peraturan yang tegas mengenai hal ini.
本研究的目的是了解如何根据国际法或国家法律工具来安排无国籍或在职人员。印尼旅游业影响的全球化,因为社交媒体营销有一个交通安排对陌生人通过2011年6号法律关于Keimigrasiaan和印尼的另一边不承认有不同的国籍没有人如会议中设置Relating To The Status of自豪于1954年德巴卡。本研究的目的是确定目前印尼尚未对无国籍人士进行专门安排。尽管印尼获得了民权和政治权利的国际契约。这表明，印尼还没有采取果断行动，而且对无国籍的人的管理往往进展缓慢，导致超出规定限制的放缓。至于如何在国际法、印度尼西亚移民法和合法权宜法中安排无国籍的人的问题。使用的研究方法是传统的研究库。这项研究的结果表明，国际无国籍的安排不同于印尼的安排，因为在这方面没有明确的规定。
{"title":"Stateless Person dalam tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia","authors":"Fadjri Khalid, Budi Ardianto","doi":"10.22437/UP.V1I3.10873","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V1I3.10873","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Orang Tanpa Kewarganegaraan atau Stateless Person berdasarkan instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional di Indonesia. Indonesia yang terdampak dalam globalisasi karena gencarnya promosi pariwisata memiliki pengaturan terhadap lalu lintas orang asing melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasiaan dan disisi lain Indonesia tidak mengakui keberadaan Orang Tanpa Kewarganegaraan berbeda dengan pengaturan sebagaiman tercantum dalam Convention Relating To The Status of Stateless Persons 1954. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pengaturan mengenai Orang Tanpa Kewarganegaraan di Indonesia untuk saat ini belum diatur secara khusus. Walaupun Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mengatur dengan tegas dan dalam penanganannya terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan cenderung lambat yang mengakibatkan pendetensian melebihi ambang dari batas yang ditentukan. Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana pengaturan Orang Tanpa Kewarganegaraan dalam Hukum Internasional dan dalam hukum keimigrasian Indonesia beserta konsukuensi hukum yang di dapat. Metode penelitian yang digunakan adalaha tipe normative dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Orang Tanpa Kewarganegaraan di lingkup Internasional berbeda dengan pengaturan di Indonesia karena tidak adanya peraturan yang tegas mengenai hal ini.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122971703","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan Hukum Internasional berhubungan dengan perlindungan terhadap orang tanpa kewargenegaraan (Stateless People) melalui kasus etnis Rohingya di Myanmar. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Sebagai sebuah penelitian normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan etnis dari diskriminasi dan kekerasan dalam Hukum Internasional telah dilakukan oleh PBB melalui berbagai macam deklarasi dan konvensi-konvensi internasional. Myanmar seharusnya meratifikasi Konvensi mengenai status orang yang tidak berkewarganegaraan 1954 dan Konvensi pengurangan ketiadaan kewarganegaraan 1961 sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi dan memastikan bahwa etnis Rohingya memiliki kewarganegaraanya.
{"title":"Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar)","authors":"Rahmawati Novia Sigit, Novianti Novianti","doi":"10.22437/UP.V1I1.8303","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V1I1.8303","url":null,"abstract":"Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan Hukum Internasional berhubungan dengan perlindungan terhadap orang tanpa kewargenegaraan (Stateless People) melalui kasus etnis Rohingya di Myanmar. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Sebagai sebuah penelitian normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan etnis dari diskriminasi dan kekerasan dalam Hukum Internasional telah dilakukan oleh PBB melalui berbagai macam deklarasi dan konvensi-konvensi internasional. Myanmar seharusnya meratifikasi Konvensi mengenai status orang yang tidak berkewarganegaraan 1954 dan Konvensi pengurangan ketiadaan kewarganegaraan 1961 sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi dan memastikan bahwa etnis Rohingya memiliki kewarganegaraanya.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124518201","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The exploratory utilization of outer space is currently take a place following the development of science and technologies. At first, the exploration was done by government only, in this time, private companies also take part to do the outer space exploration.The outer space tour activities is one form of outer space commercialization. This time, those activities is still in the developing process for the better future business, especially in the law aspect for the outer space tour activities. So that, an explanation of the outer space tour activity is one particular part that should be extremely clear and understandable for the sake of tourist’s security. Such as, how far the responsibility is given by government and private companies in case of an accident during the outer space tour activities.The conclusion of this research is to mention that Outer Space Treaty 1967, Rescue Agreement 1968, Liability Convention 1972 and Registration Convention 1975 are all be able to applied as basic law for the outer space tour activities. Therefore, the outer space tour activity is something that could have been done routinely in the future and that makes the laws and regulations must be evident, equitable, and liable in order to ensure comfort and safety for the outer space tourists.
{"title":"Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Komersialisasi Ruang Angkasa dan Implikasinya Terhadap Outer Space Treaty 1967 (Studi Tentang Wisata Ruang Angkasa)","authors":"Niken Tyasworo, M. Jumena","doi":"10.22437/UP.V2I2.12203","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V2I2.12203","url":null,"abstract":"The exploratory utilization of outer space is currently take a place following the development of science and technologies. At first, the exploration was done by government only, in this time, private companies also take part to do the outer space exploration.The outer space tour activities is one form of outer space commercialization. This time, those activities is still in the developing process for the better future business, especially in the law aspect for the outer space tour activities. So that, an explanation of the outer space tour activity is one particular part that should be extremely clear and understandable for the sake of tourist’s security. Such as, how far the responsibility is given by government and private companies in case of an accident during the outer space tour activities.The conclusion of this research is to mention that Outer Space Treaty 1967, Rescue Agreement 1968, Liability Convention 1972 and Registration Convention 1975 are all be able to applied as basic law for the outer space tour activities. Therefore, the outer space tour activity is something that could have been done routinely in the future and that makes the laws and regulations must be evident, equitable, and liable in order to ensure comfort and safety for the outer space tourists.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132985705","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The sea border between Indonesia and Vietnam is a maritime border located in the South China Sea. Until now, there have been several problems that have occurred especially in the exclusive economic zone between Indonesia and Vietnam, which have not been completely resolved. The exclusive economic zone is an area outside and adjacent to the territorial sea which is subject to a special legal regime for international maritime law. Based on the principles of international peace and security, there are several attempts shown to create good relations between countries in resolving disputes that occur. The principle referred to in resolving international disputes is to provide a way for parties to a dispute to resolve their disputes based on international law. There are two methods of settlement known in international law, that is peacefully and in war (military). Dispute settlement procedures for countries that are interconnected with maritime territories between countries can be seen in Article 287 UNCLOS 1982 which regulates alternatives and dispute resolution procedures. This research is a normative study that examines sources related to the issues discussed. The results of this study conclude that in resolving disputes between Indonesia and Vietnam regarding maritime boundaries in the waters of the Exclusive Economic Zone, it can be resolved with various alternative dispute resolution alternatives as described in the 1982 UNCLOS framework, that is a) peaceful dispute resolution, b) dispute resolution with mandatory procedures. Each country is given the freedom to choose an alternative that will be used in resolving the dispute that is being faced what both parties want both take the litigation route (court route)as well as non-litigation channels (out of court) as regulated in Article 280 UNCLOS 1982.
{"title":"Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia","authors":"S. RizzaAyu, Ramlan Ramlan, Rahayu Repindowaty","doi":"10.22437/UP.V2I2.12334","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V2I2.12334","url":null,"abstract":"The sea border between Indonesia and Vietnam is a maritime border located in the South China Sea. Until now, there have been several problems that have occurred especially in the exclusive economic zone between Indonesia and Vietnam, which have not been completely resolved. The exclusive economic zone is an area outside and adjacent to the territorial sea which is subject to a special legal regime for international maritime law. Based on the principles of international peace and security, there are several attempts shown to create good relations between countries in resolving disputes that occur. The principle referred to in resolving international disputes is to provide a way for parties to a dispute to resolve their disputes based on international law. There are two methods of settlement known in international law, that is peacefully and in war (military). Dispute settlement procedures for countries that are interconnected with maritime territories between countries can be seen in Article 287 UNCLOS 1982 which regulates alternatives and dispute resolution procedures. This research is a normative study that examines sources related to the issues discussed. The results of this study conclude that in resolving disputes between Indonesia and Vietnam regarding maritime boundaries in the waters of the Exclusive Economic Zone, it can be resolved with various alternative dispute resolution alternatives as described in the 1982 UNCLOS framework, that is a) peaceful dispute resolution, b) dispute resolution with mandatory procedures. Each country is given the freedom to choose an alternative that will be used in resolving the dispute that is being faced what both parties want both take the litigation route (court route)as well as non-litigation channels (out of court) as regulated in Article 280 UNCLOS 1982.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131035224","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This research aims to provide a general understanding of the jurisdiction for rebel groups before and after their recognition as belligerents, or the shift of the groups in question from domestic legal subjects to legal subjects of the international law. The type of method used in this research is in the form of normative legal research, which utilizes the collection of legal materials relevant to the object of research in the form of literature; The materials referred to are such as: (a) Primary legal materials: The Charter of United Nation, The Geneva Convention, The Hague Convention; (b) Secondary legal materials: legal science books, legal science journals, legal research reports, scientific articles, seminar materials, workshops, and so on; (c) Tertiary legal materials: Legal materials which precepts or provides an explanation on the primary and secondary legal materials, such as legal dictionaries, newspapers, the internet and so on.
{"title":"Yurisdiksi Kelompok Pemberontak Pra dan Pasca Pengakuan Sebagai Subjek Hukum Internasional","authors":"Akbar Chusnein, Akbar Kurnia Putra","doi":"10.22437/UP.V2I2.11762","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V2I2.11762","url":null,"abstract":"This research aims to provide a general understanding of the jurisdiction for rebel groups before and after their recognition as belligerents, or the shift of the groups in question from domestic legal subjects to legal subjects of the international law. The type of method used in this research is in the form of normative legal research, which utilizes the collection of legal materials relevant to the object of research in the form of literature; The materials referred to are such as: (a) Primary legal materials: The Charter of United Nation, The Geneva Convention, The Hague Convention; (b) Secondary legal materials: legal science books, legal science journals, legal research reports, scientific articles, seminar materials, workshops, and so on; (c) Tertiary legal materials: Legal materials which precepts or provides an explanation on the primary and secondary legal materials, such as legal dictionaries, newspapers, the internet and so on.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126831760","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perdagangan internasional, pada era globalisasi merupaka suatu cara yang diambil para pemimpin Negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Ketidakmampuan suatu Negara dalam pemenuhan kebutuhan ini, kerap kali terjadi gesekan kepentingan. Tidak jarang Negara melakukan sesuatu tindakan yang dapat merugikan Negara lain. Mengeksploitasi SDA dalam negeri secara berlebihan, kesadaran Dunia Internasional dalam keberlangsungan SDA, tentang perlindungan sumber daya bahkan keberlansungan generasi selanjutnya untuk menikmati SDA tersebut. Keseriusan Dunia internasional pun terlihat dari langkah-langkah yang diambil para pemimpin dunia, perubahan format GATT yang hanya memperhatikan perlindungan Negara-negara anggotanya dalam melakukan Perdagangan internasional dengan Negara lain dapat terlindungi, begitu pula para anggota Negara Berkembang dan Negara Miskin. Perkembangan berikutnya kesadaran atas lingkungan hidup dapat terancam atas eksploitasi, maka dibentuklah WTO yang menyempurnakan GATT.
{"title":"Pengaturan Aspek Lingkungan Hidup dalam Perdagangan Internasional Berdasarkan GATT-WTO","authors":"Zevia Gustira, Retno Kusniati","doi":"10.22437/UP.V1I2.10717","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/UP.V1I2.10717","url":null,"abstract":"Perdagangan internasional, pada era globalisasi merupaka suatu cara yang diambil para pemimpin Negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Ketidakmampuan suatu Negara dalam pemenuhan kebutuhan ini, kerap kali terjadi gesekan kepentingan. Tidak jarang Negara melakukan sesuatu tindakan yang dapat merugikan Negara lain. Mengeksploitasi SDA dalam negeri secara berlebihan, kesadaran Dunia Internasional dalam keberlangsungan SDA, tentang perlindungan sumber daya bahkan keberlansungan generasi selanjutnya untuk menikmati SDA tersebut. Keseriusan Dunia internasional pun terlihat dari langkah-langkah yang diambil para pemimpin dunia, perubahan format GATT yang hanya memperhatikan perlindungan Negara-negara anggotanya dalam melakukan Perdagangan internasional dengan Negara lain dapat terlindungi, begitu pula para anggota Negara Berkembang dan Negara Miskin. Perkembangan berikutnya kesadaran atas lingkungan hidup dapat terancam atas eksploitasi, maka dibentuklah WTO yang menyempurnakan GATT.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130869244","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：