Pub Date : 2022-04-05DOI: 10.32697/integritas.v7i2.817
Vicky Zaynul Firmansyah, Firdaus Syam
Seringnya praktik korupsi di Indonesia terjadi pada bidang administrasi negara, hal ini karena lemahnya hukum administrasi negara yang menimbulkan peluang terjadinya korupsi. Penelitian ini ditujukan sebagai pemberantasan korupsi dengan penguatan hukum administrasi negara dalam upaya optimalisasi birokrasi. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, mengkaji hukum undang-undang dan mendeskripsikan peran dari hukum administrasi negara sebagai alternatif jitu pemberantasan korupsi. Ada berbagai upaya yang harus di aktualisasikan dalam diri birokrasi dengan penguatan hukum administrasi negara, yaitu penerapan prinsip-prinsip good governance dalam diri penyelenggara negara, menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, penguatan hukum, perbaikan lembaga negara, meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara, membentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat, dan pembentukan lembaga anti korupsi di daerah.
{"title":"Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia","authors":"Vicky Zaynul Firmansyah, Firdaus Syam","doi":"10.32697/integritas.v7i2.817","DOIUrl":"https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817","url":null,"abstract":"Seringnya praktik korupsi di Indonesia terjadi pada bidang administrasi negara, hal ini karena lemahnya hukum administrasi negara yang menimbulkan peluang terjadinya korupsi. Penelitian ini ditujukan sebagai pemberantasan korupsi dengan penguatan hukum administrasi negara dalam upaya optimalisasi birokrasi. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, mengkaji hukum undang-undang dan mendeskripsikan peran dari hukum administrasi negara sebagai alternatif jitu pemberantasan korupsi. Ada berbagai upaya yang harus di aktualisasikan dalam diri birokrasi dengan penguatan hukum administrasi negara, yaitu penerapan prinsip-prinsip good governance dalam diri penyelenggara negara, menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, penguatan hukum, perbaikan lembaga negara, meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara, membentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat, dan pembentukan lembaga anti korupsi di daerah. \u0000 ","PeriodicalId":336909,"journal":{"name":"Integritas : Jurnal Antikorupsi","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129809870","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-05DOI: 10.32697/integritas.v7i2.861
Elih Dalilah, Vishnu Juwono
Kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara terus meningkat. Namun peningkatan kepatuhan tersebut belum diiringin dengan ketepatan dan validitas isi LHKPN. Sehingga LHKPN belum mampu mencapai tujuan awal LHKPN sebagai alat pencegahan korupsi berbasis pendekatan individu dan deteksi Illicit Enrichment. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan terutama pada pencapaian output dan outcome, atau pada kerangka Marsh & Mcconnell (2010) disebut sebagai keberhasilan kebijakan dalam dimensi program. Penelitian menggunakan pradigma post positivism, dengan metode kualitatif. Sumber data berupa data sekunder meliputi laporan dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi program, implementasi LHKPN belum sepenuhnya berhasil terutama pada indicator outcome. LHKPN masih berkutat pada pemenuhan laporan, belum mampu mencapai tujuan menciptakan iklim integritas penyelenggara negara. Untuk meningkatkan kualitas LHKPN, maka KPK harus mendorong perbaikan aturan terutama pada kejelasan sanksi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta berkolaborasi dengan instansi terkait untuk mengintegrasikan data transaksi keuangan dan kekayaan penyelenggara negara.
{"title":"Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program","authors":"Elih Dalilah, Vishnu Juwono","doi":"10.32697/integritas.v7i2.861","DOIUrl":"https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.861","url":null,"abstract":"Kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara terus meningkat. Namun peningkatan kepatuhan tersebut belum diiringin dengan ketepatan dan validitas isi LHKPN. Sehingga LHKPN belum mampu mencapai tujuan awal LHKPN sebagai alat pencegahan korupsi berbasis pendekatan individu dan deteksi Illicit Enrichment. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan terutama pada pencapaian output dan outcome, atau pada kerangka Marsh & Mcconnell (2010) disebut sebagai keberhasilan kebijakan dalam dimensi program. Penelitian menggunakan pradigma post positivism, dengan metode kualitatif. Sumber data berupa data sekunder meliputi laporan dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi program, implementasi LHKPN belum sepenuhnya berhasil terutama pada indicator outcome. LHKPN masih berkutat pada pemenuhan laporan, belum mampu mencapai tujuan menciptakan iklim integritas penyelenggara negara. Untuk meningkatkan kualitas LHKPN, maka KPK harus mendorong perbaikan aturan terutama pada kejelasan sanksi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta berkolaborasi dengan instansi terkait untuk mengintegrasikan data transaksi keuangan dan kekayaan penyelenggara negara.","PeriodicalId":336909,"journal":{"name":"Integritas : Jurnal Antikorupsi","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130723487","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-05DOI: 10.32697/integritas.v7i2.815
Wiko Saputra, Sulistyanto Sulistyanto, Kartika Nur Isnaini
Kebijakan subsidi biodiesel yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan rawan dengan indikasi praktik korupsi. Skema subsidi dilakukan untuk menutupi selisih harga antara biodiesel dan solar berpotensi menimbulkan kerentanan korupsi dan kerugian keuangan negara. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan korupsi dalam kebijakan subsidi biodiesel. Kajian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (mix method). Metode kuantitatif dilakukan untuk menghitung potensi kerugian negara dalam pembelian subsidi kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU-BBN). Sedangkan, metode kualitatif dilakukan untuk menganalisis kelemahan regulasi dan tata laksana kebijakan subsidi biodiesel. Hasil kajian ini menemukan ada kerentanan korupsi dalam kebijakan tersebut yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,2 triliun. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan subsidi biodiesel, seperti reformulasi Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel dan menyusun standar harga dan tata laksana kebijakan subsidi yang transparan dan efisien.
{"title":"Analisis Kerentanan Korupsi dalam Kebijakan Subsidi Biodiesel di Indonesia","authors":"Wiko Saputra, Sulistyanto Sulistyanto, Kartika Nur Isnaini","doi":"10.32697/integritas.v7i2.815","DOIUrl":"https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.815","url":null,"abstract":"Kebijakan subsidi biodiesel yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan rawan dengan indikasi praktik korupsi. Skema subsidi dilakukan untuk menutupi selisih harga antara biodiesel dan solar berpotensi menimbulkan kerentanan korupsi dan kerugian keuangan negara. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan korupsi dalam kebijakan subsidi biodiesel. Kajian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (mix method). Metode kuantitatif dilakukan untuk menghitung potensi kerugian negara dalam pembelian subsidi kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU-BBN). Sedangkan, metode kualitatif dilakukan untuk menganalisis kelemahan regulasi dan tata laksana kebijakan subsidi biodiesel. Hasil kajian ini menemukan ada kerentanan korupsi dalam kebijakan tersebut yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,2 triliun. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan subsidi biodiesel, seperti reformulasi Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel dan menyusun standar harga dan tata laksana kebijakan subsidi yang transparan dan efisien.","PeriodicalId":336909,"journal":{"name":"Integritas : Jurnal Antikorupsi","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128246583","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-05DOI: 10.32697/integritas.v7i2.818
Nibraska Aslam
Korupsi merupakan kejahatan yang merusak tatanan moral kehidupan bangsa. Implikasi yang timbul dari kejahatan korupsi juga mengakibatkan kerugian keuangan negara sehingga pembangunan menjadi terhambat. Korupsi rawan terjadi pada sektor pelayanan publik, tidak terkecuali sektor BUMN sebagai salah satu aktor penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan kebijakan pencegahan korupsi yang terjadi di sektor BUMN. Adapun beberapa kebijakan yang dapat ditempuh untuk meminimalisir kasus korupsi BUMN , yakni: Direksi mengawasi kebiasaan rutin pegawai BUMN, memfungsikan satuan pengawas internal BUMN, memfungsikan masyarakat ikut serta dalam rangka pengawasan eksternal melalui mekanisme electronic public service. Selain itu, perlu mensosialisasikan Etika Pancasila kepada pegawai BUMN sebagai landasan moral penyelenggaraan negara.
{"title":"Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia","authors":"Nibraska Aslam","doi":"10.32697/integritas.v7i2.818","DOIUrl":"https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.818","url":null,"abstract":"Korupsi merupakan kejahatan yang merusak tatanan moral kehidupan bangsa. Implikasi yang timbul dari kejahatan korupsi juga mengakibatkan kerugian keuangan negara sehingga pembangunan menjadi terhambat. Korupsi rawan terjadi pada sektor pelayanan publik, tidak terkecuali sektor BUMN sebagai salah satu aktor penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan kebijakan pencegahan korupsi yang terjadi di sektor BUMN. Adapun beberapa kebijakan yang dapat ditempuh untuk meminimalisir kasus korupsi BUMN , yakni: Direksi mengawasi kebiasaan rutin pegawai BUMN, memfungsikan satuan pengawas internal BUMN, memfungsikan masyarakat ikut serta dalam rangka pengawasan eksternal melalui mekanisme electronic public service. Selain itu, perlu mensosialisasikan Etika Pancasila kepada pegawai BUMN sebagai landasan moral penyelenggaraan negara.","PeriodicalId":336909,"journal":{"name":"Integritas : Jurnal Antikorupsi","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128955641","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：