Virus Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menginfeksi jutaan orang dan menyebabkan gangguan ekonomi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada jutaan keluarga kurang mampu di Indonesia yang mengharapkan bantuan pemerintah selama pandemi. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi proses penyaluran bantuan sosial yang diberikan pemerintah Indonesia di masa pandemi Covid-19. Survei cepat secara daring dilakukan pada 279 responden dari 12 provinsi di Indonesia. Wawancara pada 7 informan dilakukan untuk memperkuat hasil survei cepat dan merupakan bentuk triangulasi metode. Hasil penelitian mendapatkan sebagian besar responden merasa penyaluran bantuan sosial di masa pandemi belum transparan dan belum tepat sasaran, antara lain disebabkan oleh terpisahnya alokasi anggaran di beberapa kementerian, serta kurang akurat dan belum terintegrasinya data. Penguatan peran pemerintah daerah dan keterlibatan organisasi kemasyarakatan serta adanya fleksibilitas penyesuaian bentuk bansos dan mekanisme pemberian bansos sesuai dengan kebutuhan lokal atas inisiatif kepemimpinan di daerah-daerah masing-masing merupakan rekomendasi penelitian ini.
{"title":"Implementasi Bantuan Sosial pada Era Pandemi Covid-19: Evaluasi Aspek Transparansi dan Akuntabilitas","authors":"Dumilah Ayuningtyas, Humaatul Islam, Sahfira Ulfa Hasibuan, Cindy Margaretha, Naurah Naziihah, Nisaatul Maharanita Fitrianingrum, Ayudina Larasanti, Qurrata Ayuni","doi":"10.32697/integritas.v8i1.796","DOIUrl":"https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.796","url":null,"abstract":"Virus Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menginfeksi jutaan orang dan menyebabkan gangguan ekonomi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada jutaan keluarga kurang mampu di Indonesia yang mengharapkan bantuan pemerintah selama pandemi. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi proses penyaluran bantuan sosial yang diberikan pemerintah Indonesia di masa pandemi Covid-19. Survei cepat secara daring dilakukan pada 279 responden dari 12 provinsi di Indonesia. Wawancara pada 7 informan dilakukan untuk memperkuat hasil survei cepat dan merupakan bentuk triangulasi metode. Hasil penelitian mendapatkan sebagian besar responden merasa penyaluran bantuan sosial di masa pandemi belum transparan dan belum tepat sasaran, antara lain disebabkan oleh terpisahnya alokasi anggaran di beberapa kementerian, serta kurang akurat dan belum terintegrasinya data. Penguatan peran pemerintah daerah dan keterlibatan organisasi kemasyarakatan serta adanya fleksibilitas penyesuaian bentuk bansos dan mekanisme pemberian bansos sesuai dengan kebutuhan lokal atas inisiatif kepemimpinan di daerah-daerah masing-masing merupakan rekomendasi penelitian ini.","PeriodicalId":336909,"journal":{"name":"Integritas : Jurnal Antikorupsi","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126339324","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-25DOI: 10.32697/integritas.v8i1.854
Zulqarnain Zulqarnain, M. Ikhlas, Rosita Ilhami
Corruption is an extraordinary crime that requires extra effort to deal with. KPK takes extra steps in dealing with corrupt behavior, namely by taking preventive actions through educational institutions. In higher education, KPK collaborates with related stakeholders to implement anti-corruption education for college students. This study explores the initial perception of college students toward civic and anti-corruption education. Qualitative with a case study approach has been used as the method of this study. The findings show that the majority of college students perceive that civic and anti-corruption education is very important to study and relevant to the condition of the nation currently.
{"title":"Perception of college students on civic and anti-corruption education: Importance and relevance","authors":"Zulqarnain Zulqarnain, M. Ikhlas, Rosita Ilhami","doi":"10.32697/integritas.v8i1.854","DOIUrl":"https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.854","url":null,"abstract":"Corruption is an extraordinary crime that requires extra effort to deal with. KPK takes extra steps in dealing with corrupt behavior, namely by taking preventive actions through educational institutions. In higher education, KPK collaborates with related stakeholders to implement anti-corruption education for college students. This study explores the initial perception of college students toward civic and anti-corruption education. Qualitative with a case study approach has been used as the method of this study. The findings show that the majority of college students perceive that civic and anti-corruption education is very important to study and relevant to the condition of the nation currently.","PeriodicalId":336909,"journal":{"name":"Integritas : Jurnal Antikorupsi","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123423380","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-25DOI: 10.32697/integritas.v8i1.898
Nandha Risky Putra, Rosa Linda
Korupsi di Indonesia telah mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi juga telah mengakibatkan kerugian material keuangan Negara yang sangat besar baik dalam segi ekonomi, social, dan budaya. Pemerintahan tidak pernah melihat bagaimana nasib-nasib rakyatnya. Banyak terjadi perubahan sosial yang dialami masyarakat akibat tindak pidana ini. Maka permasalahan dalam artikel ini adalah bagaiamana dampak perubahan sosial terhadap masyarakat dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi dampak perubahan sosial yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif, yang bersifat preskriptif analitis, melalui conceptual approach, statute approach, dan case approach dalam mengkaji peran serta masyarakatdalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa dampak perubahan sosial terhadap masyarakat yakni menurunnya kesejahteraan sosial, masyarakat mederita akibat perilaku para koruptor yang makin hari makin bertambah. Seharunya pemerintah dapat melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dalam upaya pencegahan, sehingga masyarakat lebih mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan, karena masyarakat yang telah terkena dampak perubahan sosial secara langsung akibat dari tindak pidana korupsi. Kata kunci: Dampak Perubahan Sosial, Masyarakat, Tindak Pidana Korupsi
{"title":"IMPACT OF SOCIAL CHANGE ON SOCIETY FROM THE CRIME OF CORRUPTION","authors":"Nandha Risky Putra, Rosa Linda","doi":"10.32697/integritas.v8i1.898","DOIUrl":"https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898","url":null,"abstract":"Korupsi di Indonesia telah mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi juga telah mengakibatkan kerugian material keuangan Negara yang sangat besar baik dalam segi ekonomi, social, dan budaya. Pemerintahan tidak pernah melihat bagaimana nasib-nasib rakyatnya. Banyak terjadi perubahan sosial yang dialami masyarakat akibat tindak pidana ini. Maka permasalahan dalam artikel ini adalah bagaiamana dampak perubahan sosial terhadap masyarakat dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi dampak perubahan sosial yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif, yang bersifat preskriptif analitis, melalui conceptual approach, statute approach, dan case approach dalam mengkaji peran serta masyarakatdalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa dampak perubahan sosial terhadap masyarakat yakni menurunnya kesejahteraan sosial, masyarakat mederita akibat perilaku para koruptor yang makin hari makin bertambah. Seharunya pemerintah dapat melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dalam upaya pencegahan, sehingga masyarakat lebih mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan, karena masyarakat yang telah terkena dampak perubahan sosial secara langsung akibat dari tindak pidana korupsi. \u0000Kata kunci: Dampak Perubahan Sosial, Masyarakat, Tindak Pidana Korupsi","PeriodicalId":336909,"journal":{"name":"Integritas : Jurnal Antikorupsi","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130534783","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-05DOI: 10.32697/integritas.v7i2.799
Imam Fatkuroji, Selvi Diana Meilinda
Tulisan ini melakukan telaah pendekatan pilihan publik dalam kasus korupsi kepala daerah di Lampung Tengah (Mustafa) dan proses politik anggaran daerahnya. Melalui telaah informasi yang diperoleh terutama dari berbagai sumber, seperti karya penelitian, buku referensi, termasuk artikel dari majalah, jurnal, tinjauan pustaka, situs web, dan makalah konferensi, diketahui bahwa pemaknaan pendekatan pilihan publik dalam politik anggaran daerah berimplikasi pada terbukanya ruang korupsi bagi kepala daerah. Kasus korupsi Mustafa sejak tahun 2018 hingga saat ini (tahun 2021) masih terus bergulir walaupun masa tahanan Mustafa telah dijalani, namun proses persidangan yang terus berlanjut memaksa banyak aktor untuk diperiksa serta membuka kasus lainnya. Interaksi Mustafa sebagai kepala daerah yang memiliki kekuasaan besar dengan swasta ketika menjabat dan selanjutnya mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung, dilihat melalui pendekatan pilihan publik bahwa proses penganggaran didominasi oleh kepentingan pribadi pejabat pemerintah yang ingin dipilih kembali, hasil fiskal cenderung berbeda di lembaga politik yang berbeda. Sebagai rekomendasi, pertama, perlunya perubahan cara pandang pemimpin daerah dalam mengakses politik anggaran, serta interaksi dengan lingkungan keputusannya perlu rasionalisasi pengambilan keputusan. Mempertimbangkan berbagai pendekatan yang relevan, sehingga meminimalisir potensi dan celah korupsi di daerah. Kedua, format dan klasifikasi anggaran harus direvisi untuk lebih mendukung pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Keterlibatan warga harus dipromosikan dengan memberikan laporan yang dapat dipahami tetapi juga melalui bentuk keterlibatan yang lebih aktif. Kata Kunci: Pendekatan Pilihan Publik, Politik Anggaran, Korupsi Kepala Daerah.
{"title":"Pilihan Publik Dalam Serial Kasus Korupsi Kepala Daerah","authors":"Imam Fatkuroji, Selvi Diana Meilinda","doi":"10.32697/integritas.v7i2.799","DOIUrl":"https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.799","url":null,"abstract":"Tulisan ini melakukan telaah pendekatan pilihan publik dalam kasus korupsi kepala daerah di Lampung Tengah (Mustafa) dan proses politik anggaran daerahnya. Melalui telaah informasi yang diperoleh terutama dari berbagai sumber, seperti karya penelitian, buku referensi, termasuk artikel dari majalah, jurnal, tinjauan pustaka, situs web, dan makalah konferensi, diketahui bahwa pemaknaan pendekatan pilihan publik dalam politik anggaran daerah berimplikasi pada terbukanya ruang korupsi bagi kepala daerah. Kasus korupsi Mustafa sejak tahun 2018 hingga saat ini (tahun 2021) masih terus bergulir walaupun masa tahanan Mustafa telah dijalani, namun proses persidangan yang terus berlanjut memaksa banyak aktor untuk diperiksa serta membuka kasus lainnya. Interaksi Mustafa sebagai kepala daerah yang memiliki kekuasaan besar dengan swasta ketika menjabat dan selanjutnya mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung, dilihat melalui pendekatan pilihan publik bahwa proses penganggaran didominasi oleh kepentingan pribadi pejabat pemerintah yang ingin dipilih kembali, hasil fiskal cenderung berbeda di lembaga politik yang berbeda. Sebagai rekomendasi, pertama, perlunya perubahan cara pandang pemimpin daerah dalam mengakses politik anggaran, serta interaksi dengan lingkungan keputusannya perlu rasionalisasi pengambilan keputusan. Mempertimbangkan berbagai pendekatan yang relevan, sehingga meminimalisir potensi dan celah korupsi di daerah. Kedua, format dan klasifikasi anggaran harus direvisi untuk lebih mendukung pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Keterlibatan warga harus dipromosikan dengan memberikan laporan yang dapat dipahami tetapi juga melalui bentuk keterlibatan yang lebih aktif. \u0000Kata Kunci: Pendekatan Pilihan Publik, Politik Anggaran, Korupsi Kepala Daerah.","PeriodicalId":336909,"journal":{"name":"Integritas : Jurnal Antikorupsi","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124290063","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-05DOI: 10.32697/integritas.v7i2.826
Razananda Skandiva, Beniharmoni Harefa
Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun tidak semua tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UNCAC diadopsi kedalam aturan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu dari beberapa tindak pidana korupsi tersebut adalah foreign bribery. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual mengenai permasalahan terkait foreign bribery yang tak kunjung dikriminaliasi dan diadopsi ke dalam aturan terkait korupsi di Indonesia meskipun sebenarnya sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk mengadopsi foreign bribery sehingga tidak ada kekosongan hukum dan urgensi mengapa foreign bribery wajib dikriminalisasi dalam aturan terkait korupsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukan urgensi terhadap kriminalisasi foreign bribery ke dalam aturan terkait korupsi di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa korporasi Indonesia beresiko tinggi untuk melakukan foreign bribery saat melakukan bisnis dan investasi di luar negeri. Tanpa adanya kriminalisasi foreign bribery akan sulit bagi yurisdiksi Indonesia untuk melindungi korporasi Indonesia yang melakukan bisnis di luar negeri.
{"title":"Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia","authors":"Razananda Skandiva, Beniharmoni Harefa","doi":"10.32697/integritas.v7i2.826","DOIUrl":"https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.826","url":null,"abstract":"Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun tidak semua tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UNCAC diadopsi kedalam aturan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu dari beberapa tindak pidana korupsi tersebut adalah foreign bribery. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual mengenai permasalahan terkait foreign bribery yang tak kunjung dikriminaliasi dan diadopsi ke dalam aturan terkait korupsi di Indonesia meskipun sebenarnya sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk mengadopsi foreign bribery sehingga tidak ada kekosongan hukum dan urgensi mengapa foreign bribery wajib dikriminalisasi dalam aturan terkait korupsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukan urgensi terhadap kriminalisasi foreign bribery ke dalam aturan terkait korupsi di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa korporasi Indonesia beresiko tinggi untuk melakukan foreign bribery saat melakukan bisnis dan investasi di luar negeri. Tanpa adanya kriminalisasi foreign bribery akan sulit bagi yurisdiksi Indonesia untuk melindungi korporasi Indonesia yang melakukan bisnis di luar negeri.","PeriodicalId":336909,"journal":{"name":"Integritas : Jurnal Antikorupsi","volume":"427 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133339000","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-05DOI: 10.32697/integritas.v7i2.858
A. Wijayanti, Azhar Kasim
Korupsi telah disepakati dunia internasional sebagai kejahatan luar biasa dan berdampak sistemik kepada kehidupan sosial bermasyarakat. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang strategi nasional Pencegahan korupsi (Stranas-PK) merupakan upaya terintegrasi Pemerintah sebagai komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi (UNCAC). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode pengumpulan data studi literatur (literatur review) untuk mengetahui bagaimana implementasi Stranas-PK dari perspektif collaborative governance menggunakan teori Emerson dan Nabatchi (2015). Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam implementasi Strategi pencegahan korupsi (Stranas-PK) sudah mulai tampak penerapan tata kelola kolaboratif khususnya pada sinergi antar aktor dan penetapan sasaran/target masing-masing aksi-PK oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Namun terdapat berbagai kendala dalam 2 (dua) tahun pertama pelaksanaan Stranas-PK, diantaranya adanya Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 dan masih rendahnya komitmen pimpinan K/L/PD sehingga tidak semua aksi-PK dapat terimplementasi dengan optimal. Selain itu pelibatan elemen masyarakat sipil di tingkat daerah juga perlu dilibatkan sejak desain awal hingga ikut melakukan pemantauan sehingga dampak perbaikan bisa dirasakan sampai kepada masyarakat luas.
{"title":"Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur","authors":"A. Wijayanti, Azhar Kasim","doi":"10.32697/integritas.v7i2.858","DOIUrl":"https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858","url":null,"abstract":"Korupsi telah disepakati dunia internasional sebagai kejahatan luar biasa dan berdampak sistemik kepada kehidupan sosial bermasyarakat. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang strategi nasional Pencegahan korupsi (Stranas-PK) merupakan upaya terintegrasi Pemerintah sebagai komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi (UNCAC). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode pengumpulan data studi literatur (literatur review) untuk mengetahui bagaimana implementasi Stranas-PK dari perspektif collaborative governance menggunakan teori Emerson dan Nabatchi (2015). Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam implementasi Strategi pencegahan korupsi (Stranas-PK) sudah mulai tampak penerapan tata kelola kolaboratif khususnya pada sinergi antar aktor dan penetapan sasaran/target masing-masing aksi-PK oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Namun terdapat berbagai kendala dalam 2 (dua) tahun pertama pelaksanaan Stranas-PK, diantaranya adanya Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 dan masih rendahnya komitmen pimpinan K/L/PD sehingga tidak semua aksi-PK dapat terimplementasi dengan optimal. Selain itu pelibatan elemen masyarakat sipil di tingkat daerah juga perlu dilibatkan sejak desain awal hingga ikut melakukan pemantauan sehingga dampak perbaikan bisa dirasakan sampai kepada masyarakat luas.","PeriodicalId":336909,"journal":{"name":"Integritas : Jurnal Antikorupsi","volume":"77 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116305408","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-05DOI: 10.32697/integritas.v7i2.265
Nurul Mustafida, Lufi Yuwana Mursita
Penelitian terdahulu telah mengintegrasikan theory of planned behavior dan fraud triangle. Penelitian ini mereplikasi dan mengembangkan penelitian tersebut dengan menguji integrasi pengaruh theory of planned behavior dan fraud triangle terhadap intensi whistleblowing serta menguji perbandingan intensi whistleblowing antara pegawai pemerintah dan swasta. Studi ini menggunakan metode survei daring dengan sampel sebanyak 124 pegawai pemerintah dan swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi norma dan sikap berpengaruh positif terhadap intensi whistleblowing. Di sisi lain, persepsi kontrol tidak berpengaruh terhadap intensi whistleblowing. Selain itu, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan intensi whistleblowing antara pegawai pemerintahan dan swasta. Hasil ini mengimplikasikan perlunya upaya-upaya untuk berfokus mengatasi ancaman retaliasi yang mendistorsi persepsi kontrol. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesadaran whistleblowing pegawai di Indonesia semakin meningkat dan tidak mengalami kesenjangan antarjenis instansi.
{"title":"Pemodelan Intensi Whistleblowing Pegawai di Indonesia: Aplikasi Whistleblowing Triangle","authors":"Nurul Mustafida, Lufi Yuwana Mursita","doi":"10.32697/integritas.v7i2.265","DOIUrl":"https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.265","url":null,"abstract":"Penelitian terdahulu telah mengintegrasikan theory of planned behavior dan fraud triangle. Penelitian ini mereplikasi dan mengembangkan penelitian tersebut dengan menguji integrasi pengaruh theory of planned behavior dan fraud triangle terhadap intensi whistleblowing serta menguji perbandingan intensi whistleblowing antara pegawai pemerintah dan swasta. Studi ini menggunakan metode survei daring dengan sampel sebanyak 124 pegawai pemerintah dan swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi norma dan sikap berpengaruh positif terhadap intensi whistleblowing. Di sisi lain, persepsi kontrol tidak berpengaruh terhadap intensi whistleblowing. Selain itu, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan intensi whistleblowing antara pegawai pemerintahan dan swasta. Hasil ini mengimplikasikan perlunya upaya-upaya untuk berfokus mengatasi ancaman retaliasi yang mendistorsi persepsi kontrol. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesadaran whistleblowing pegawai di Indonesia semakin meningkat dan tidak mengalami kesenjangan antarjenis instansi.","PeriodicalId":336909,"journal":{"name":"Integritas : Jurnal Antikorupsi","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129327503","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-05DOI: 10.32697/integritas.v7i2.816
Muh Afit Khomsani, A. Soetjipto
This article examines concealed meanings of new anti-corruption social movements in Indonesia. The researchers explain the roles of civil society movements in shaping a new social and political structure in Indonesia in the post-reform of 1998. The research method is an intensive literature review by collecting and analyzing journal articles and books related to the article’s topic. The authors reveal that new social movements on anti-corruption issues show various features in their actions by utilizing social media and cultural fields to obtain broader support from society. Besides, the actors have become an epistemic community whose roles create breakthroughs for society. Abstrak Artikel ini mengkaji makna tersembunyi tentang gerakan sosial baru dalam isu antikorupsi di Indonesia. Peneliti menjelaskan peran gerakan masyarakat sipil dalam membentuk struktur sosial dan politik baru di Indonesia pasca reformasi 1998. Metode penelitian ini adalah studi literatur intensif dengan mengumpulkan dan menganalisis artikel jurnal dan buku yang terkait dengan topik artikel ini. Penulis menyimpulkan bahwa gerakan sosial dalam isu antikorupsi menunjukkan berbagai ciri dalam tindakan mereka. dengan memanfaatkan media sosial dan arena kebudayaan yang ada untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Selain itu, para aktor yang terlibat dalam gerakan tersebut telah menjadi komunitas epistemik yang mampu melahirkan gerakan dan peran penting di masyarakat.
本文探讨印尼新反腐社会运动的隐含意义。研究人员解释了公民社会运动在1998年印尼改革后形成新的社会和政治结构中的作用。研究方法是通过收集和分析与文章主题相关的期刊文章和书籍，进行密集的文献综述。作者发现，新的反腐败社会运动在行动中表现出各种各样的特点，它们利用社交媒体和文化领域来获得更广泛的社会支持。此外，行动者已经成为一个认知共同体，他们的角色为社会创造突破。[摘要]印尼反贪污问题的研究进展。Peneliti menjelaskan peran gerakan masyarakat sipil dalam daluk罢工社会和政治bartik印尼pasca改革(1998年)。方法、方法、方法、方法、方法、方法、方法、方法、方法、方法、方法、方法、方法、方法、方法、方法。社会主义是一种反社会主义，是一种社会主义，是一种社会主义。登干媒体社会Dan arena kebudayaan Yang Ada untuk mendapatkan dukungan Yang lebih luas dari masyarakat。他说:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”
{"title":"Hidden Meanings of New Anti-corruption Movements in Indonesia after 1998: A Mapping Literature","authors":"Muh Afit Khomsani, A. Soetjipto","doi":"10.32697/integritas.v7i2.816","DOIUrl":"https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.816","url":null,"abstract":"This article examines concealed meanings of new anti-corruption social movements in Indonesia. The researchers explain the roles of civil society movements in shaping a new social and political structure in Indonesia in the post-reform of 1998. The research method is an intensive literature review by collecting and analyzing journal articles and books related to the article’s topic. The authors reveal that new social movements on anti-corruption issues show various features in their actions by utilizing social media and cultural fields to obtain broader support from society. Besides, the actors have become an epistemic community whose roles create breakthroughs for society.\u0000 \u0000Abstrak\u0000Artikel ini mengkaji makna tersembunyi tentang gerakan sosial baru dalam isu antikorupsi di Indonesia. Peneliti menjelaskan peran gerakan masyarakat sipil dalam membentuk struktur sosial dan politik baru di Indonesia pasca reformasi 1998. Metode penelitian ini adalah studi literatur intensif dengan mengumpulkan dan menganalisis artikel jurnal dan buku yang terkait dengan topik artikel ini. Penulis menyimpulkan bahwa gerakan sosial dalam isu antikorupsi menunjukkan berbagai ciri dalam tindakan mereka. dengan memanfaatkan media sosial dan arena kebudayaan yang ada untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Selain itu, para aktor yang terlibat dalam gerakan tersebut telah menjadi komunitas epistemik yang mampu melahirkan gerakan dan peran penting di masyarakat.","PeriodicalId":336909,"journal":{"name":"Integritas : Jurnal Antikorupsi","volume":"26 8","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114032992","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-05DOI: 10.32697/integritas.v7i2.840
Lucky Lhaura Van F.C, Afred Suci, Charles Simabura, A. Yandra, Emy Sadjati, Adrian Faridhi, Prama Widayat
Studies focusing on the role of higher education institutions (HEI) academic senate regarding corruption prevention are relatively scarce. By driving upon collective action and power balance theories, this study examines the effect of power imbalance caused by the double position of structural and academic senate leaders and the ex-officio practice in academic senate structure on conflict of interests and corruptive behavior. One hundred twenty-seven Indonesian lecturers from state and private HEIs participated in this study. The online data were analyzed by descriptive, t-test, ANOVA, and Hayes PROCESS of mediation and moderation model. The result reveals that the conflict of interests elicited by the power imbalance generated the corruptive behavior in HEIs, especially in terms of policy corruption. In practical terms, nepotism and transactional patterns were the most common acts of corruption committed by HEI officials.
有关高等教育机构学术委员会在预防腐败方面作用的研究相对较少。本研究以集体行动和权力平衡理论为基础，探讨了结构领导和学术委员会领导的双重身份以及学术委员会结构中的当然惯例所导致的权力失衡对利益冲突和腐败行为的影响。来自国立和私立高等院校的 127 名印尼讲师参与了本研究。对在线数据进行了描述性分析、t 检验、方差分析以及中介和调节模型的 Hayes PROCESS 分析。结果显示，权力失衡引发的利益冲突产生了高校中的腐败行为，尤其是在政策腐败方面。在实际操作中，裙带关系和交易模式是高校官员最常见的腐败行为。
{"title":"Politisasi Senat Akademik Dan Relasinya Dengan Konflik Kepentingan dan Perilaku Korupsi di Perguruan Tinggi","authors":"Lucky Lhaura Van F.C, Afred Suci, Charles Simabura, A. Yandra, Emy Sadjati, Adrian Faridhi, Prama Widayat","doi":"10.32697/integritas.v7i2.840","DOIUrl":"https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.840","url":null,"abstract":"Studies focusing on the role of higher education institutions (HEI) academic senate regarding corruption prevention are relatively scarce. By driving upon collective action and power balance theories, this study examines the effect of power imbalance caused by the double position of structural and academic senate leaders and the ex-officio practice in academic senate structure on conflict of interests and corruptive behavior. One hundred twenty-seven Indonesian lecturers from state and private HEIs participated in this study. The online data were analyzed by descriptive, t-test, ANOVA, and Hayes PROCESS of mediation and moderation model. The result reveals that the conflict of interests elicited by the power imbalance generated the corruptive behavior in HEIs, especially in terms of policy corruption. In practical terms, nepotism and transactional patterns were the most common acts of corruption committed by HEI officials.","PeriodicalId":336909,"journal":{"name":"Integritas : Jurnal Antikorupsi","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130118479","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Korupsi yang paling parah di Indonesia adalah suap dengan presentase 65,86%. Suap merupakan bagian dari fraud, sehingga metode yang digunakan untuk mendeteksi fraud dapat digunakan mendeteksi suap. Audit forensik efektif digunakan mendeteksi fraud. Salah satu sumber yang paling efektif untuk mendeteksi fraud diperoleh dari adanya whistle-blowing. Bukti dari whistle-blowing nantinya dapat digunakan dalam audit forensik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas audit forensik dalam mendeteksi suap dengan dukungan whistle-blowing. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode fenomenologi dengan teknik wawancara semi struktur kepada 14 orang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa suap merupakan fraud yang hidden sehingga whistle-blowing menjadikan langkah awal terungkapnya suap, yang kemudian dapat dilakukan audit forensik, karena sudah ada bukti permulaan selama bukti tersebut valid. Maka dapat disimpulkan, bahwa whistle-blowing dapat mendukung efektivitas audit forensik dalam mendeteksi suap. Sehingga memungkinkan dilakukan operasi tangkap tangan bagi para pelaku suap. Kata Kunci: Whistle-Blowing; Audit Forensik; Deteksi Suap; Operasi Tangkap Tangan
{"title":"Efektifkah Audit Forensik Dengan Dukungan Whistle-Blowing Digunakan Untuk Mendeteksi Suap?","authors":"Eka Wirajuang Daurrohmah, Dekar Urumsah, Yuni Nustini","doi":"10.32697/integritas.v7i2.795","DOIUrl":"https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.795","url":null,"abstract":"Korupsi yang paling parah di Indonesia adalah suap dengan presentase 65,86%. Suap merupakan bagian dari fraud, sehingga metode yang digunakan untuk mendeteksi fraud dapat digunakan mendeteksi suap. Audit forensik efektif digunakan mendeteksi fraud. Salah satu sumber yang paling efektif untuk mendeteksi fraud diperoleh dari adanya whistle-blowing. Bukti dari whistle-blowing nantinya dapat digunakan dalam audit forensik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas audit forensik dalam mendeteksi suap dengan dukungan whistle-blowing. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode fenomenologi dengan teknik wawancara semi struktur kepada 14 orang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa suap merupakan fraud yang hidden sehingga whistle-blowing menjadikan langkah awal terungkapnya suap, yang kemudian dapat dilakukan audit forensik, karena sudah ada bukti permulaan selama bukti tersebut valid. Maka dapat disimpulkan, bahwa whistle-blowing dapat mendukung efektivitas audit forensik dalam mendeteksi suap. Sehingga memungkinkan dilakukan operasi tangkap tangan bagi para pelaku suap. \u0000 \u0000Kata Kunci: Whistle-Blowing; Audit Forensik; Deteksi Suap; Operasi Tangkap Tangan","PeriodicalId":336909,"journal":{"name":"Integritas : Jurnal Antikorupsi","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125661954","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：