Pola hidup waria dinilai tidak lazim dan menyimpang, bagi masyarakat pada umumnya, namun bagi sebahagian kecil individu beranggapan pola hidup tersebut, suatu hal yang unik. Keberadaan waria dianggap sebagai pola kehidupan yang buruk dan membawa dampak negatif pada perkembangan generasi. Disisi lain terdapat sebahagian kecil individu yang menghargai dengan keberadaannya dan dianggap sebagai keberagaman biasa dalam dinamika kehidupan bermasyarakat.Tujuan penelitian ini yaitu; 1) mendeskripsikan berbagai tanggapan masyarakat terhadap pola hidup waria; 2) mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan oleh waria agar diterima dilingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sumber data terdiri dari sumber data sekunder dan sumber data primer. Dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, juga dokumentasi. Uraian yang tertuang didalamnya berdasarkan fenomena riil di lapangan yang di temui oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa; 1) tanggapan masyarakat terhadap pola hidup waria yaitu; a) waria dinilai oleh masyarakat pada umumnya sebagai prilaku menyimpang, melanggar kodrat tuhan dan norma agama; 2) menimbulkan keresahan dan kekhawatiran para orangtua, karena hawatir anak-anaknya terjerumus dalam pola pergaulan waria; c) sebahagian kecil masyarakat menggap bahwa waria sebagai dinamika kehidupan bermasyarakat yang biasa-biasa saja.; 2) Upaya yang dilakukan oleh waria agar diterima di lingkungan masyarakat yaitu; 1) berusaha menjelaskan kepada masyarakt menjadi seorang waria bukanlah semata ingin menyimpang dari kodrat Tuhan, akan tetapi, ada hal yang sulit dipahai secara psikis, sehingga lebih dominan hasrat feminimnya. 5) melibatkan diri dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, profesional dibidang pekerjaan yang digelutinya, dan membagun komunikasi yang baik dengan masyarakat
{"title":"Waria dalam Perspekif Masyarakat di Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima (Ditinjau dari Aspek Fenomenologis)","authors":"A. Hidayat, Tati Haryati, Rosdiana","doi":"10.37630/JPI.V11I1.440","DOIUrl":"https://doi.org/10.37630/JPI.V11I1.440","url":null,"abstract":"Pola hidup waria dinilai tidak lazim dan menyimpang, bagi masyarakat pada umumnya, namun bagi sebahagian kecil individu beranggapan pola hidup tersebut, suatu hal yang unik. Keberadaan waria dianggap sebagai pola kehidupan yang buruk dan membawa dampak negatif pada perkembangan generasi. Disisi lain terdapat sebahagian kecil individu yang menghargai dengan keberadaannya dan dianggap sebagai keberagaman biasa dalam dinamika kehidupan bermasyarakat.Tujuan penelitian ini yaitu; 1) mendeskripsikan berbagai tanggapan masyarakat terhadap pola hidup waria; 2) mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan oleh waria agar diterima dilingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sumber data terdiri dari sumber data sekunder dan sumber data primer. Dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, juga dokumentasi. Uraian yang tertuang didalamnya berdasarkan fenomena riil di lapangan yang di temui oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa; 1) tanggapan masyarakat terhadap pola hidup waria yaitu; a) waria dinilai oleh masyarakat pada umumnya sebagai prilaku menyimpang, melanggar kodrat tuhan dan norma agama; 2) menimbulkan keresahan dan kekhawatiran para orangtua, karena hawatir anak-anaknya terjerumus dalam pola pergaulan waria; c) sebahagian kecil masyarakat menggap bahwa waria sebagai dinamika kehidupan bermasyarakat yang biasa-biasa saja.; 2) Upaya yang dilakukan oleh waria agar diterima di lingkungan masyarakat yaitu; 1) berusaha menjelaskan kepada masyarakt menjadi seorang waria bukanlah semata ingin menyimpang dari kodrat Tuhan, akan tetapi, ada hal yang sulit dipahai secara psikis, sehingga lebih dominan hasrat feminimnya. 5) melibatkan diri dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, profesional dibidang pekerjaan yang digelutinya, dan membagun komunikasi yang baik dengan masyarakat","PeriodicalId":338741,"journal":{"name":"JURNAL PENDIDIKAN IPS","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132496054","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini membahas tentang peranan zakat produktif terhadap pengebangan usaha pada Amil Zakat Kabupaten Bima. Hal ini dianggap menarik karena masih kurang maksimalnya pengelolaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha kecil, serta minimnya pengetahuan mustahiq terhadap manajeman wirausaha, hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya peranan zakat produktif yang selama ini dikelola oleh Amil Zakat Kabupaten Bima. Urgensi dari penelitian ini yaitu menjadi sumber informasi masyarakat luas khususnya mengenai perananan zakat produktif terhadap penegembangan usaha kecil. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Amil Zakat Kabupaten Bima. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelola zakat produktif yang selama ini dikelola oleh Amil Zakat Kabupaten Bima sudah cukup baik, tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki terutama dari segi profesionalisme pengurus Amil Zakat Kabupaten Bima yang masih kurang maksimal pedampingan dan evaluasi dari pengurus mengakibatkan kurang efektifnya pengelolaan zakat produktif tersebut, serta minimnya pengetahuan para mustahiq dalam berwirausaha sehingga mustahiq tidak dapat mengembangkan usahanya.
{"title":"Peranan Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha di Bima","authors":"Ahmadin","doi":"10.37630/JPI.V11I1.448","DOIUrl":"https://doi.org/10.37630/JPI.V11I1.448","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang peranan zakat produktif terhadap pengebangan usaha pada Amil Zakat Kabupaten Bima. Hal ini dianggap menarik karena masih kurang maksimalnya pengelolaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha kecil, serta minimnya pengetahuan mustahiq terhadap manajeman wirausaha, hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya peranan zakat produktif yang selama ini dikelola oleh Amil Zakat Kabupaten Bima. Urgensi dari penelitian ini yaitu menjadi sumber informasi masyarakat luas khususnya mengenai perananan zakat produktif terhadap penegembangan usaha kecil. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Amil Zakat Kabupaten Bima. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelola zakat produktif yang selama ini dikelola oleh Amil Zakat Kabupaten Bima sudah cukup baik, tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki terutama dari segi profesionalisme pengurus Amil Zakat Kabupaten Bima yang masih kurang maksimal pedampingan dan evaluasi dari pengurus mengakibatkan kurang efektifnya pengelolaan zakat produktif tersebut, serta minimnya pengetahuan para mustahiq dalam berwirausaha sehingga mustahiq tidak dapat mengembangkan usahanya.","PeriodicalId":338741,"journal":{"name":"JURNAL PENDIDIKAN IPS","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127230076","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mengukur tingkat kemandirian daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan data skunder, yaitu Data diambil dari data resmi Dinas Pendapatan Daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), data target dan realisai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan penerimaa Pendapatan Asli Daerah pada aspek target dan realisasi rata-rata sebesar 102.72%, dan tingkat kemandirian diukur berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 37.80%, termasuk dalam pola Konsultif/sedang dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan menunjukan kinerja keuangan positif.
{"title":"Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Nusa Tenggara Barat","authors":"Sahrudin","doi":"10.37630/JPI.V10I2.404","DOIUrl":"https://doi.org/10.37630/JPI.V10I2.404","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mengukur tingkat kemandirian daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan data skunder, yaitu Data diambil dari data resmi Dinas Pendapatan Daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), data target dan realisai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan penerimaa Pendapatan Asli Daerah pada aspek target dan realisasi rata-rata sebesar 102.72%, dan tingkat kemandirian diukur berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 37.80%, termasuk dalam pola Konsultif/sedang dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan menunjukan kinerja keuangan positif.","PeriodicalId":338741,"journal":{"name":"JURNAL PENDIDIKAN IPS","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132133853","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Bima. Serta mengindetifikasi permasalahan berupa Bagaimanakah kebijakan formulasi penanggulangan anak sebagai korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak di dalam sistem peradilan pidana yang bersifat Restorative Justice? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, mengkaji data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Kebijakan formulasi penanggulangan anak sebagai korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus di dilakukan dengan menggunakan pendekatan restorative juctice, yaitu proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Kebijakan ini berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban di dalam sistem peradilan pidana yang bersifat restorative justice dalam menangani persoalan-persoalan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: Di Pengadilan Negeri, hakim anak wajib melakukan diversi sebelum melakukan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana anak, karena diversi adalah perintah dari UU-SPPA. Dalam proses diversi, hakim anak diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari, wajib melibatkan pihak-pihak terkait dalam suatu musyawarah sesuai syarat dan ketentuan UU-SPPA di pengadilan negeri secara tertutup untuk umum di ruang khusus, dengan memperhatikan asas-asas penyelesaian perkara pidana anak.
{"title":"Legalitas Lembaga Bantuan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Bima","authors":"Suherman","doi":"10.37630/JPI.V10I2.398","DOIUrl":"https://doi.org/10.37630/JPI.V10I2.398","url":null,"abstract":"Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Bima. Serta mengindetifikasi permasalahan berupa Bagaimanakah kebijakan formulasi penanggulangan anak sebagai korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak di dalam sistem peradilan pidana yang bersifat Restorative Justice? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, mengkaji data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Kebijakan formulasi penanggulangan anak sebagai korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus di dilakukan dengan menggunakan pendekatan restorative juctice, yaitu proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Kebijakan ini berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban di dalam sistem peradilan pidana yang bersifat restorative justice dalam menangani persoalan-persoalan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: Di Pengadilan Negeri, hakim anak wajib melakukan diversi sebelum melakukan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana anak, karena diversi adalah perintah dari UU-SPPA. Dalam proses diversi, hakim anak diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari, wajib melibatkan pihak-pihak terkait dalam suatu musyawarah sesuai syarat dan ketentuan UU-SPPA di pengadilan negeri secara tertutup untuk umum di ruang khusus, dengan memperhatikan asas-asas penyelesaian perkara pidana anak.","PeriodicalId":338741,"journal":{"name":"JURNAL PENDIDIKAN IPS","volume":"120 1-2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123107181","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pembelajaran IPS merupakan hasil fusi secara terpadu, sebagai hasil seleksi dan penyederhanaan dari berbagai ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan tujuan pembelajaran, serta disesuaikan dengan tingkatan pendidikan. Oleh karena itu IPS merupakan program pembelajaran yang dijadikan sebagai instrumen pewarisan budaya bangsa melalui transmisi kewarganegaraan. Tujuan penulisan ini yaitu untuk memahami strategi mengembangkan IPS melalui konsep waktu, perubahan dan kebudayaan. Metode penulisan ini menggunakan studi literatur atau telaah pustaka, dan dideskripsikan secara kualitatif. Adapun hasil dari penulisan ini yaitu strategi pengembangan IPS melaui konsep waktu, perubahan, dan kebudayaan dalam pembelajaran ilmu sosial erat kaitannya dengan ilmu sejarah yang meliputi masa lalu, masa sekarang dan yang akan datang, begitu juga dalam pembelajaran ilmu sosial lainnya, yang diintegrasikan secara terpadu dalam pembelajaran IPS, agar pemahaman siswa bersifat holistik. Perubahan merupakan gejala yang umum terjadi pada masyarakat manusia. Dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dua macam perubahan yaitu perubahan sosial (social change) dan perubahan kebudayaan (cultural change). Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa, manusia sebagai nilai yang dijunjung tinggi dan membentuk aturan yang disepakati besara untuk kepentingan bersama anggota kelompok masyarakat. Dengan kata lain, hasil dari ketiga unsur akal atau budi (cipta, rasa, dan karsa) itulah yang disebut dengan kebudayaan
{"title":"Strategi Pengembangan IPS Melalui Konsep Waktu, Perubahan Dan Kebudayaan sebagai Transmisi Kewarganegaraan Dalam Pembelajaran","authors":"A. Hidayat, Tati Haryati, Ratnah","doi":"10.37630/JPI.V10I2.379","DOIUrl":"https://doi.org/10.37630/JPI.V10I2.379","url":null,"abstract":"Pembelajaran IPS merupakan hasil fusi secara terpadu, sebagai hasil seleksi dan penyederhanaan dari berbagai ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan tujuan pembelajaran, serta disesuaikan dengan tingkatan pendidikan. Oleh karena itu IPS merupakan program pembelajaran yang dijadikan sebagai instrumen pewarisan budaya bangsa melalui transmisi kewarganegaraan. Tujuan penulisan ini yaitu untuk memahami strategi mengembangkan IPS melalui konsep waktu, perubahan dan kebudayaan. Metode penulisan ini menggunakan studi literatur atau telaah pustaka, dan dideskripsikan secara kualitatif. Adapun hasil dari penulisan ini yaitu strategi pengembangan IPS melaui konsep waktu, perubahan, dan kebudayaan dalam pembelajaran ilmu sosial erat kaitannya dengan ilmu sejarah yang meliputi masa lalu, masa sekarang dan yang akan datang, begitu juga dalam pembelajaran ilmu sosial lainnya, yang diintegrasikan secara terpadu dalam pembelajaran IPS, agar pemahaman siswa bersifat holistik. Perubahan merupakan gejala yang umum terjadi pada masyarakat manusia. Dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dua macam perubahan yaitu perubahan sosial (social change) dan perubahan kebudayaan (cultural change). Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa, manusia sebagai nilai yang dijunjung tinggi dan membentuk aturan yang disepakati besara untuk kepentingan bersama anggota kelompok masyarakat. Dengan kata lain, hasil dari ketiga unsur akal atau budi (cipta, rasa, dan karsa) itulah yang disebut dengan kebudayaan","PeriodicalId":338741,"journal":{"name":"JURNAL PENDIDIKAN IPS","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114753442","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah kabupaten/kota dapat diketahui dengan melihat kapsitas pengetahuan,kapsitas keterampilan serta prilaku dan etika kerja pegawai dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan ketiga kapsitas tersebut sumber daya manusia aparatur yang memilki kompetensi dan memilki pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota perlu memperluas dan menambah akan pengetahuan pegawai serta upaya-upaya yang sistematis untuk menigkatkan pengetahuan pegawai, baik melelui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan- peletihan yan dapat meningkatkan pengetahuan pegawai dalam hal memberikan pelayana yang dibutuh kan oleh masyarakat. Selain itu dari hasil wawancara dengan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bima menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kapsitas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan memberikan pelayana kepada masyarakat maka mereka perlu di berikan pemehaman tentang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
{"title":"Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima","authors":"Nurlaila, Nurhasanah","doi":"10.37630/JPI.V10I2.372","DOIUrl":"https://doi.org/10.37630/JPI.V10I2.372","url":null,"abstract":"Kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah kabupaten/kota dapat diketahui dengan melihat kapsitas pengetahuan,kapsitas keterampilan serta prilaku dan etika kerja pegawai dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan ketiga kapsitas tersebut sumber daya manusia aparatur yang memilki kompetensi dan memilki pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota perlu memperluas dan menambah akan pengetahuan pegawai serta upaya-upaya yang sistematis untuk menigkatkan pengetahuan pegawai, baik melelui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan- peletihan yan dapat meningkatkan pengetahuan pegawai dalam hal memberikan pelayana yang dibutuh kan oleh masyarakat. Selain itu dari hasil wawancara dengan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bima menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kapsitas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan memberikan pelayana kepada masyarakat maka mereka perlu di berikan pemehaman tentang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing","PeriodicalId":338741,"journal":{"name":"JURNAL PENDIDIKAN IPS","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129192770","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dekolonisasi Timor Portugis dan latarbelakang keterlibatan Indonesia dalam proses dekolonisasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari empat langkah yaitu pengumpulan data heuristik, kritik sumber atau verifikasi, analisis atau interpretasi dan penulisan sejarah atau histiriografi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses dekolonisasi Timur Portugis dilatarbelakangi meletusnya revolusi di Portugal pada tanggal 25 April 1974 yang dikenal dengan Revolusi Bunga “Carnation Revolution” atau “Revolusi Anyelir”. Paska kudeta terjadi perbedaan pandangan tentang konsep dekolonisasi terhadap kononi-koloni Portugis baik di Afrika maupun di Asia. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan tidak adanya kesatuan dan kejelasan konsep tentang proses dekolonisasi di Timor Portugis. Hal ini menyebabkan kekacauan di Timor Portugis yang diwarnai persaingan politik dan senjata antara partai-partai. Keterlibatan Indonesia dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis latarbelakangi oleh dua faktor: (a) kondisi politik internasional dimana sedang berlangsung perang dingin antara blok Barat dengan blok Timur. Paska kemenangan komunis di Vietnam, negara-negara Barat mengkhawatirkan Timor Portugis akan mendapat pengaruh dari Cina maupun Uni Soviet. Oleh karena itu bangsa-bangsa Barat mendorong Indonesia mengambil-alih Timor Portugis; (b) adanya keinginan partai politik di Timor Portugis untuk berintegrasi dengan Indonesia. Apodeti merupakan “pintu” bagi Indonesia untuk terlibat dalam masalah Timor Portugis dan pintu itu semakin terbuka dengan adanya deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975 untuk berintegrasi dengan Indonesia; (c) aspek geografis, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Portugis. Indonesia juga membutuhkan stabilitas kawasan dalam rangka pembangunan.
{"title":"Proses Dekolonisasi Republik Demokratik Timor-Leste dan Keterlibatan Indonesia","authors":"Syahbuddin","doi":"10.37630/JPI.V10I2.376","DOIUrl":"https://doi.org/10.37630/JPI.V10I2.376","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dekolonisasi Timor Portugis dan latarbelakang keterlibatan Indonesia dalam proses dekolonisasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari empat langkah yaitu pengumpulan data heuristik, kritik sumber atau verifikasi, analisis atau interpretasi dan penulisan sejarah atau histiriografi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses dekolonisasi Timur Portugis dilatarbelakangi meletusnya revolusi di Portugal pada tanggal 25 April 1974 yang dikenal dengan Revolusi Bunga “Carnation Revolution” atau “Revolusi Anyelir”. Paska kudeta terjadi perbedaan pandangan tentang konsep dekolonisasi terhadap kononi-koloni Portugis baik di Afrika maupun di Asia. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan tidak adanya kesatuan dan kejelasan konsep tentang proses dekolonisasi di Timor Portugis. Hal ini menyebabkan kekacauan di Timor Portugis yang diwarnai persaingan politik dan senjata antara partai-partai. Keterlibatan Indonesia dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis latarbelakangi oleh dua faktor: (a) kondisi politik internasional dimana sedang berlangsung perang dingin antara blok Barat dengan blok Timur. Paska kemenangan komunis di Vietnam, negara-negara Barat mengkhawatirkan Timor Portugis akan mendapat pengaruh dari Cina maupun Uni Soviet. Oleh karena itu bangsa-bangsa Barat mendorong Indonesia mengambil-alih Timor Portugis; (b) adanya keinginan partai politik di Timor Portugis untuk berintegrasi dengan Indonesia. Apodeti merupakan “pintu” bagi Indonesia untuk terlibat dalam masalah Timor Portugis dan pintu itu semakin terbuka dengan adanya deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975 untuk berintegrasi dengan Indonesia; (c) aspek geografis, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Portugis. Indonesia juga membutuhkan stabilitas kawasan dalam rangka pembangunan.","PeriodicalId":338741,"journal":{"name":"JURNAL PENDIDIKAN IPS","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122983192","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pembelajaran pada hakikatnya adalah interaksi antara peserta didik dengan lingkunganya sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Dengan adanya pembelajaran tersebut banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari lingkungan individu tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas metode Iqro dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa SD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dalam artikel ini adalah dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa artikel/jurnal sebanyak 5 jurnal. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (Content Analysis). Hasil temuan penelitian ini adalah langkah-langkah pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan metode Iqro yang dilaksanakan oleh para guru SD dalam mengajarkan Al-Qur’an dengan menggunakan metode Iqro sudah sangat efektif, hal ini terlihat dari kemajuan para siswanya dalam peningkatan bacaan Al-Qur’an. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembelajaran Al-Qur’an dengan tercapainya target pembelajaran, dengan adanya metode Iqro rata-rata bertambahnya kualitas bacaan Al-Qur’an siswa.
{"title":"Analisis Efektifitas Metode Iqro dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa SD","authors":"S. Subhan","doi":"10.37630/JPI.V10I2.377","DOIUrl":"https://doi.org/10.37630/JPI.V10I2.377","url":null,"abstract":"Pembelajaran pada hakikatnya adalah interaksi antara peserta didik dengan lingkunganya sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Dengan adanya pembelajaran tersebut banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari lingkungan individu tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas metode Iqro dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa SD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dalam artikel ini adalah dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa artikel/jurnal sebanyak 5 jurnal. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (Content Analysis). Hasil temuan penelitian ini adalah langkah-langkah pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan metode Iqro yang dilaksanakan oleh para guru SD dalam mengajarkan Al-Qur’an dengan menggunakan metode Iqro sudah sangat efektif, hal ini terlihat dari kemajuan para siswanya dalam peningkatan bacaan Al-Qur’an. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembelajaran Al-Qur’an dengan tercapainya target pembelajaran, dengan adanya metode Iqro rata-rata bertambahnya kualitas bacaan Al-Qur’an siswa.","PeriodicalId":338741,"journal":{"name":"JURNAL PENDIDIKAN IPS","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128916597","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kondisi Nusantara pada masa pergerakan nasional, (2) untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup Datuk Ibrahim Tan Malaka dan (3) untuk mengetahui usaha perjuangan pahlawan Datuk Ibrahim Tan Malaka dalam mencapai pembebasan nasional Indonesia tahun 1919- 1949. Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (Library research), penelitian ini menggunakan langkah-langkah yaitu (1) Heuristk, proses pengumpulan data (2) Kritik sumber, proses penyeleksian data (3) Interprestasi, penafsiran data (4) Historiografi, penulisan sejarah. Dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan sosial dan politik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perjuangan bangsa Indonesia menghadapi penjajah dipicu oleh harga diri sebagai bangsa yang ingin merdeka di tanah airnya sendiri tanpa tekanan penjajah. Munculnya politik etis memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia, kebijakan politik etis memberikan peluang mudahnya akses pendidikan bagi kaum pribumi yang membawa dampak lahirnya kaum terdidik terpelajar yang menjadi pelopor kebangkitan bangsa termasuk di antaranya Tan Malaka. watak revolusioner Tan Malaka tumbuh dan berkemnbang ketika ia menempuh pendidikan di belanda, melalui pengalaman dan buku-buku yang ia baca selama di Belanda. Usaha perjuangannya dimulai dari tahun 1919 mulai dari mendirikan sekolah rakyat di Semarang, menjadi ketua PKI menggantikan Samaun, mendirikan Partai Republik Indonesia PARI di Bangkok, menggagas terbentuknya organisasi pesatuan perjungan, dan pada tanggal 7 November 1948 Tan Malaka mendirikan partai yang bersifat revolusioner untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang bernama partai Murba. Cita-cita menuju kemerdekaan 100% itu yang mengharuskan Tan Malaka, tidak hanya melihat kemerdekaan hanya sekedar kemerdekaan politik, namun kemerdekaan Indonesia menyeluruh sifatnya, mulai dari kemerdekaan ekonomi, politik, sosial dan budaya.
{"title":"Usaha Perjuangan Pahlawan Datuk Ibrahim Tan Malaka dazlam Mencapai Pembebasan Nasional Indonesia Tahun 1919-1949","authors":"Ade Fathul Anam Putra, Zuriatin, Rosdiana","doi":"10.37630/JPI.V10I2.373","DOIUrl":"https://doi.org/10.37630/JPI.V10I2.373","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kondisi Nusantara pada masa pergerakan nasional, (2) untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup Datuk Ibrahim Tan Malaka dan (3) untuk mengetahui usaha perjuangan pahlawan Datuk Ibrahim Tan Malaka dalam mencapai pembebasan nasional Indonesia tahun 1919- 1949. Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (Library research), penelitian ini menggunakan langkah-langkah yaitu (1) Heuristk, proses pengumpulan data (2) Kritik sumber, proses penyeleksian data (3) Interprestasi, penafsiran data (4) Historiografi, penulisan sejarah. Dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan sosial dan politik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perjuangan bangsa Indonesia menghadapi penjajah dipicu oleh harga diri sebagai bangsa yang ingin merdeka di tanah airnya sendiri tanpa tekanan penjajah. Munculnya politik etis memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia, kebijakan politik etis memberikan peluang mudahnya akses pendidikan bagi kaum pribumi yang membawa dampak lahirnya kaum terdidik terpelajar yang menjadi pelopor kebangkitan bangsa termasuk di antaranya Tan Malaka. watak revolusioner Tan Malaka tumbuh dan berkemnbang ketika ia menempuh pendidikan di belanda, melalui pengalaman dan buku-buku yang ia baca selama di Belanda. Usaha perjuangannya dimulai dari tahun 1919 mulai dari mendirikan sekolah rakyat di Semarang, menjadi ketua PKI menggantikan Samaun, mendirikan Partai Republik Indonesia PARI di Bangkok, menggagas terbentuknya organisasi pesatuan perjungan, dan pada tanggal 7 November 1948 Tan Malaka mendirikan partai yang bersifat revolusioner untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang bernama partai Murba. Cita-cita menuju kemerdekaan 100% itu yang mengharuskan Tan Malaka, tidak hanya melihat kemerdekaan hanya sekedar kemerdekaan politik, namun kemerdekaan Indonesia menyeluruh sifatnya, mulai dari kemerdekaan ekonomi, politik, sosial dan budaya.","PeriodicalId":338741,"journal":{"name":"JURNAL PENDIDIKAN IPS","volume":"252 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115590136","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Peneitian ini bertujuan menganalisis desain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Sanggar berdasarkan Permendikbud No. 22 tahun 2016. Dua aspek penting yang dianalisis adalah kelengkapan dan sistematika penyusunan komponen RPP dan kesesuaian isi RPP berdasarkan Permendikbud No. 22 tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripstif. Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi terhadap desain perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Sanggar. Validasi data dengan perpanjangan pengamatan dan meningkatkan ketekunan serta triangulasi teori. Analisis data merujuk peda pendapat Miles dan Huberman (1884), aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, conclusion drawing/verification. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) Desain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Sanggar sesuai dengan ketentuan dari Permendikbud No. 22 Tahun 2016 sedangkan perbedaannya pada sistematika. (b) Isi Desain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Sanggar sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 22 Tahun 2016.
本文旨在根据2016年12月22日的口述，分析SMA Negeri 1 Sanggar历史计划(RPP)的设计。分析的两个重要方面是根据2016年1月22日的口述命令，完整和系统地配置RPP组件和内容一致性。本研究采用定性方法和描述性方法。数据收集使用文献研究技术研究计划学习项目(RPP)国家高中历史专业。数据验证与观察的扩展，增加坚持和理论三角。数据分析涉及迈尔斯和胡伯曼(1884年)，数据分析的活动包括减少数据、显示数据、结节draclusion /verification。根据以上的描述，可以得出以下结论:(a)国家高中历史教师1所开发的学习计划设计(RPP)符合2016年22号口述法的规定，其中差别在于系统性。(b)由SMA Negeri 1 Sanggar的历史教师开发的学习计划设计内容(RPP)，均符合2016年12月口述的规则。
{"title":"Analisis Desain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada Mata Pelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Sanggar","authors":"R. Utama, Syahbuddin, Much. Noeryoko","doi":"10.37630/JPI.V10I1.375","DOIUrl":"https://doi.org/10.37630/JPI.V10I1.375","url":null,"abstract":"Peneitian ini bertujuan menganalisis desain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Sanggar berdasarkan Permendikbud No. 22 tahun 2016. Dua aspek penting yang dianalisis adalah kelengkapan dan sistematika penyusunan komponen RPP dan kesesuaian isi RPP berdasarkan Permendikbud No. 22 tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripstif. Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi terhadap desain perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Sanggar. Validasi data dengan perpanjangan pengamatan dan meningkatkan ketekunan serta triangulasi teori. Analisis data merujuk peda pendapat Miles dan Huberman (1884), aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, conclusion drawing/verification. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) Desain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Sanggar sesuai dengan ketentuan dari Permendikbud No. 22 Tahun 2016 sedangkan perbedaannya pada sistematika. (b) Isi Desain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Sanggar sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 22 Tahun 2016.","PeriodicalId":338741,"journal":{"name":"JURNAL PENDIDIKAN IPS","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128650811","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：