Pub Date : 2020-12-31DOI: 10.24076/JSPG.2020V2I2.379
Robby Firman Syah, N. Rachman
Salah satu tantangan dan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan manajemen ASN adalah tersedianya pangkalan data kepegawaian yang komprehensif dan terintegrasi. Namun masih terdapat kendala dalam pembangunan dan arah pengembangan yang belum terkelola secara optimal. Tulisan ini membahas tata kelola pangkalan data kepegawaian di 2 (dua) pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Banjarbaru. Tujuannya ialah sebagai studi awal melihat tata kelola pangkalan data kepegawaian pemerintah daerah dalam kepentingannya mendukung pembangunan database ASN secara nasional. Penelitian dilaksanakan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta dan Kota Banjarbaru. Dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara terhadap subjek penelitian yang membidangi urusan kepegawaian di pemerintah daerah, hasil penelitian menunjukkan: pertama, pemerintah daerah telah melakukan start dan inisiasi pada digitalisasi data dan layanan kepegawaian, walaupun pada praktiknya memiliki desain dan komposisi fitur yang berbeda; kedua, pangkalan data kepegawaian yang dikembangkan pemerintah daerah mencapai derajat kualitas pengembangan yang berbeda.
{"title":"Ugensi Database ASN: Potret Tata Kelola Pangkalan Data Kepegawaian Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Kota Banjarbaru","authors":"Robby Firman Syah, N. Rachman","doi":"10.24076/JSPG.2020V2I2.379","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.2020V2I2.379","url":null,"abstract":"Salah satu tantangan dan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan manajemen ASN adalah tersedianya pangkalan data kepegawaian yang komprehensif dan terintegrasi. Namun masih terdapat kendala dalam pembangunan dan arah pengembangan yang belum terkelola secara optimal. Tulisan ini membahas tata kelola pangkalan data kepegawaian di 2 (dua) pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Banjarbaru. Tujuannya ialah sebagai studi awal melihat tata kelola pangkalan data kepegawaian pemerintah daerah dalam kepentingannya mendukung pembangunan database ASN secara nasional. Penelitian dilaksanakan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta dan Kota Banjarbaru. Dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara terhadap subjek penelitian yang membidangi urusan kepegawaian di pemerintah daerah, hasil penelitian menunjukkan: pertama, pemerintah daerah telah melakukan start dan inisiasi pada digitalisasi data dan layanan kepegawaian, walaupun pada praktiknya memiliki desain dan komposisi fitur yang berbeda; kedua, pangkalan data kepegawaian yang dikembangkan pemerintah daerah mencapai derajat kualitas pengembangan yang berbeda.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"222 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122565364","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Politik Uang dan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang diolah hasil penyebaran instrumen berupa kusioner terhadap 98 responden yang menjadi sampel penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana secara parsail dan simultan. Hasil penelitian analisis deskriktif menujukkan bahwa variabel politik uang (X) berdasarkan indicator pemberian uang, pemberian barang, pemberian janji/iming-iming masuk dalam kategori cukup berpengaruh dengan rata-rata skor 2,89 dan variabel partisipasi politik (Y) berdasarkan indikator memberikan suara, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai/ kelompok kepentingan, mengadakan hubungan kontak dengan pemerintah/anggota parlemen masuk dalam kategori cukup berpengaruh dengan rata-rata skor 2,78. Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana menunjukkkan bahwa variabel politik uang berpengaruh sebesar 53% terhadap partisiapsi politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.
{"title":"Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018","authors":"Hardianto Hawing, Besse Nurul Fadillah, Hafiz Elfiansya Parawu","doi":"10.24076/JSPG.2020V2I2.413","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.2020V2I2.413","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Politik Uang dan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang diolah hasil penyebaran instrumen berupa kusioner terhadap 98 responden yang menjadi sampel penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana secara parsail dan simultan. Hasil penelitian analisis deskriktif menujukkan bahwa variabel politik uang (X) berdasarkan indicator pemberian uang, pemberian barang, pemberian janji/iming-iming masuk dalam kategori cukup berpengaruh dengan rata-rata skor 2,89 dan variabel partisipasi politik (Y) berdasarkan indikator memberikan suara, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai/ kelompok kepentingan, mengadakan hubungan kontak dengan pemerintah/anggota parlemen masuk dalam kategori cukup berpengaruh dengan rata-rata skor 2,78. Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana menunjukkkan bahwa variabel politik uang berpengaruh sebesar 53% terhadap partisiapsi politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129090464","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-07-01DOI: 10.24076/JSPG.2020V2I1.192
W. Wawan, Yeby Ma'asan Mayrudin
Artikel ini memeriksa tentang persoalan pengejawantahan etika publik oleh pejabat publik yang disinyalir akan berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Persoalan tersebut menunjukkan adanya keselarasan penerapan etika publik akan menentukan bagaimana nilai kualitas penyelenggaraan pelayanan oleh pejabat publik. Namun permasalahannya adalah apakah para pejabat publik sesungguhnya menerapkan nilai-nilai etika ataukah nir-etika dalam pelayanan publik terhadap seluruh masyarakat? Lokus yang tim penulis lacak terfokus pada penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam memeriksa hal tersebut, kami menggunakan kerangka teori Etika Publik dan Pelayanan Publik sebagai pisau analisa. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan varian ini akan mampu menyajikan persoalan secara deskriptif terkait dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, tulisan ini sesungguhnya membuktikan adanya pengaruh penerapan etika terhadap kualitas pelayanan publik. Sayangnya, tim penulis mendapati bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan Kabupaten Tangerang masih kurang optimal dalam memanifestasikan etika publik.
{"title":"Etika Pejabat Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang","authors":"W. Wawan, Yeby Ma'asan Mayrudin","doi":"10.24076/JSPG.2020V2I1.192","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.2020V2I1.192","url":null,"abstract":"Artikel ini memeriksa tentang persoalan pengejawantahan etika publik oleh pejabat publik yang disinyalir akan berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Persoalan tersebut menunjukkan adanya keselarasan penerapan etika publik akan menentukan bagaimana nilai kualitas penyelenggaraan pelayanan oleh pejabat publik. Namun permasalahannya adalah apakah para pejabat publik sesungguhnya menerapkan nilai-nilai etika ataukah nir-etika dalam pelayanan publik terhadap seluruh masyarakat? Lokus yang tim penulis lacak terfokus pada penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam memeriksa hal tersebut, kami menggunakan kerangka teori Etika Publik dan Pelayanan Publik sebagai pisau analisa. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan varian ini akan mampu menyajikan persoalan secara deskriptif terkait dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, tulisan ini sesungguhnya membuktikan adanya pengaruh penerapan etika terhadap kualitas pelayanan publik. Sayangnya, tim penulis mendapati bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan Kabupaten Tangerang masih kurang optimal dalam memanifestasikan etika publik.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128540814","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-07-01DOI: 10.24076/JSPG.2020V2I1.173
Bambang Arianto
Artikel ini menjelaskan peran akuntansi forensik dalam pemberantasan korupsi politik. Akuntansi forensik juga dikenal sebagai audit forensik yang merupakan penugasan khusus untuk mengatasi kecenderungan praktik fraud dalam ranah akuntansi. Dalam artikel ini audit forensik menguraikan beberapa indikator penyebab terjadinya kecurangan (fraud) dalam korupsi politik yaitu faktor; tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rasionalization), kompetensi (competency), dan arogansi (arogance). Dalam konteks ini, tahapan akuntansi forensik meliputi; audit investigasi, audit forensik dan ligitasi yang bertujuan mengatasi kasus korupsi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka serta mengumpulkan data-data dan dokumen yang terkait. Artikel ini berpendapat bahwa akuntansi forensik sangat efektif mendeteksi dan berperan dalam proses pemberantasan praktik korupsi politik. Artikel ini juga berpendapat bahwa akuntansi forensik bisa mendorong literasi anti fraud dalam partai politik melalui penerapan sistem whistleblowing.
{"title":"Akuntansi Forensik dan Fenomena Korupsi Politik","authors":"Bambang Arianto","doi":"10.24076/JSPG.2020V2I1.173","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.2020V2I1.173","url":null,"abstract":"Artikel ini menjelaskan peran akuntansi forensik dalam pemberantasan korupsi politik. Akuntansi forensik juga dikenal sebagai audit forensik yang merupakan penugasan khusus untuk mengatasi kecenderungan praktik fraud dalam ranah akuntansi. Dalam artikel ini audit forensik menguraikan beberapa indikator penyebab terjadinya kecurangan (fraud) dalam korupsi politik yaitu faktor; tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rasionalization), kompetensi (competency), dan arogansi (arogance). Dalam konteks ini, tahapan akuntansi forensik meliputi; audit investigasi, audit forensik dan ligitasi yang bertujuan mengatasi kasus korupsi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka serta mengumpulkan data-data dan dokumen yang terkait. Artikel ini berpendapat bahwa akuntansi forensik sangat efektif mendeteksi dan berperan dalam proses pemberantasan praktik korupsi politik. Artikel ini juga berpendapat bahwa akuntansi forensik bisa mendorong literasi anti fraud dalam partai politik melalui penerapan sistem whistleblowing.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123943525","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-07-01DOI: 10.24076/JSPG.2020V2I1.189
Rizky Ardiansyah, Dziqry Fadillah, M. D. Hikmawan
Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan oleh restoran Serasa dan petani organik lokal dalam merubah stigma masyarakat tentang makanan yang dikonsumsinya bukan hanya berpengaruh terhadap diri sendiri tapi juga lingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu kolaborasi dari Scott London, dan teori pemberdayaan dari Jamasy. Kolaborasi ini dilakukan sejak tahun2015 dimana restoran Serasa pertama kali didirikan dan mulai bekerja sama dengan petani lokal, dan mulai memberdayakan petani lokal dengan cara membeli hasil panennya untuk memenuhi bahan baku dengan harga yang sudah dinegosiasikan terlebih dahulu agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam misinya untuk merubah stigma masyarakat dalam mengkonsumsi sayur, Serasa juga berharap ada campur tangan pemerintah agar setidaknya mengkampanyekan konsumsi sayur. Ini akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan kesejahteraan petani lokal.
{"title":"Kolaborasi Petani Organik Lokal Sebagai Bentuk Ketahanan Pangan","authors":"Rizky Ardiansyah, Dziqry Fadillah, M. D. Hikmawan","doi":"10.24076/JSPG.2020V2I1.189","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.2020V2I1.189","url":null,"abstract":"Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan oleh restoran Serasa dan petani organik lokal dalam merubah stigma masyarakat tentang makanan yang dikonsumsinya bukan hanya berpengaruh terhadap diri sendiri tapi juga lingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu kolaborasi dari Scott London, dan teori pemberdayaan dari Jamasy. Kolaborasi ini dilakukan sejak tahun2015 dimana restoran Serasa pertama kali didirikan dan mulai bekerja sama dengan petani lokal, dan mulai memberdayakan petani lokal dengan cara membeli hasil panennya untuk memenuhi bahan baku dengan harga yang sudah dinegosiasikan terlebih dahulu agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam misinya untuk merubah stigma masyarakat dalam mengkonsumsi sayur, Serasa juga berharap ada campur tangan pemerintah agar setidaknya mengkampanyekan konsumsi sayur. Ini akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan kesejahteraan petani lokal.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128984673","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-07-01DOI: 10.24076/JSPG.2020V2I1.176
Gilang Ramadhan
Berlangsungnya pemilihan langsung kepala daerah di Indonesia masih meninggalkan persoalan yang rumit, diantaranya masih maraknya dinamika patron-klien dalam pemilihan yang didasari oleh transaksi dan jaringan kuasa yang dibangun oleh pemilih dan calon, peneliti ingin meneliti dinamika patron-klien yang terjadi pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan karakteristik pemilih serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pada Pilkada Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian yang didapatkan adalah hubungan calon dengan pemilih dibangun atas dasar ketidaksamaan dimana calon merawat suara dengan material yg diberikan, disamping itu calon juga memanfaatkan pelapisan kekayaan dan jejaring pada kelompok tani. Hal ini juga membantah teori sosiologi politik, yang ternyata tidak berlaku pada masyarakat Kabupaten Bekasi.
{"title":"Pilkada Bekasi Dalam Dilema Patron Klien: Antara Sosiologi Politik Dan Pemilih Rasional","authors":"Gilang Ramadhan","doi":"10.24076/JSPG.2020V2I1.176","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.2020V2I1.176","url":null,"abstract":"Berlangsungnya pemilihan langsung kepala daerah di Indonesia masih meninggalkan persoalan yang rumit, diantaranya masih maraknya dinamika patron-klien dalam pemilihan yang didasari oleh transaksi dan jaringan kuasa yang dibangun oleh pemilih dan calon, peneliti ingin meneliti dinamika patron-klien yang terjadi pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan karakteristik pemilih serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pada Pilkada Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian yang didapatkan adalah hubungan calon dengan pemilih dibangun atas dasar ketidaksamaan dimana calon merawat suara dengan material yg diberikan, disamping itu calon juga memanfaatkan pelapisan kekayaan dan jejaring pada kelompok tani. Hal ini juga membantah teori sosiologi politik, yang ternyata tidak berlaku pada masyarakat Kabupaten Bekasi.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130553413","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-07-01DOI: 10.24076/JSPG.2020V2I1.190
Yugni Maulana Aziz, Naufal Setiawan, M. D. Hikmawan
DKI Jakarta setiap hari memproduksi 7000 ton sampah, hal itu merupakan masalah lingkungan yang perlu ditangani secara serius karena berdampak pada semua sektor. Kampung Hijau berseri menjadi salah satu kampung percontohan bagi masyarakat Jakarta Pusat sebagai kampung pengurangan sampah dari Pemprov DKI Jakarta karena kegiatan yang di lakukan warganya berusaha mengurangi jumlah sampah yang di setor ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). AMPUTASI (Aksi Masyarakat Peduli Sanitasi) melakukan gerakan bersama masyarakat Kampung Hijau Berseri untuk melakukan tindakan nyata mengurangi hasil produksi sampah Jakarta dengan cara memilah sampah organic dan non organic. Penelitian ini dilakukan di Kampung Hijau Berseri dengan menggunakan teknik wawancara dan observsi. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan gerakan AMPUTASI mengurangi jumlah sampah dengan cara membuat sampah lebih memiliki nilai ekonomis.
{"title":"Aksi Masyarakat Peduli Sanitasi Dalam Mewujudkan Kampung Hijau Di Cempaka Putih, Jakarta Pusat","authors":"Yugni Maulana Aziz, Naufal Setiawan, M. D. Hikmawan","doi":"10.24076/JSPG.2020V2I1.190","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.2020V2I1.190","url":null,"abstract":"DKI Jakarta setiap hari memproduksi 7000 ton sampah, hal itu merupakan masalah lingkungan yang perlu ditangani secara serius karena berdampak pada semua sektor. Kampung Hijau berseri menjadi salah satu kampung percontohan bagi masyarakat Jakarta Pusat sebagai kampung pengurangan sampah dari Pemprov DKI Jakarta karena kegiatan yang di lakukan warganya berusaha mengurangi jumlah sampah yang di setor ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). AMPUTASI (Aksi Masyarakat Peduli Sanitasi) melakukan gerakan bersama masyarakat Kampung Hijau Berseri untuk melakukan tindakan nyata mengurangi hasil produksi sampah Jakarta dengan cara memilah sampah organic dan non organic. Penelitian ini dilakukan di Kampung Hijau Berseri dengan menggunakan teknik wawancara dan observsi. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan gerakan AMPUTASI mengurangi jumlah sampah dengan cara membuat sampah lebih memiliki nilai ekonomis.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121187421","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-07-01DOI: 10.24076/JSPG.2020V2I1.188
Sari Dewi Rambu Lika, Nihayatus Sholichah
Berdasarkan kebutuhan masyarakat atas tanah dan rumah yang semakin hari makin meningkat Adanya Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kantor pertanahan dapat menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatannya berada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap ) dan untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan PTSL( pendaftaran tanah sistematis lengkap) di Waru kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Waru Kabupaten Sidoarjo di Desa Medaeng untuk saat ini baru pada tahap pendaftaran. Sehingga belum bisa dikatakan bahwa implementasi kegiatan Pelaksanaan kebijakan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap ) ini berhasil atau tidak karena masih di tahap pendaftaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) di Waru Kabupaten Sidoarjo yaitu faktor pendukung yang terdiri atas struktur birokrasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah komunikasi (Communications) dan sikap (dispositions atau attitudes).
{"title":"Implementasi Kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo","authors":"Sari Dewi Rambu Lika, Nihayatus Sholichah","doi":"10.24076/JSPG.2020V2I1.188","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.2020V2I1.188","url":null,"abstract":"Berdasarkan kebutuhan masyarakat atas tanah dan rumah yang semakin hari makin meningkat Adanya Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kantor pertanahan dapat menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatannya berada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap ) dan untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan PTSL( pendaftaran tanah sistematis lengkap) di Waru kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Waru Kabupaten Sidoarjo di Desa Medaeng untuk saat ini baru pada tahap pendaftaran. Sehingga belum bisa dikatakan bahwa implementasi kegiatan Pelaksanaan kebijakan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap ) ini berhasil atau tidak karena masih di tahap pendaftaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) di Waru Kabupaten Sidoarjo yaitu faktor pendukung yang terdiri atas struktur birokrasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah komunikasi (Communications) dan sikap (dispositions atau attitudes).","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"58 5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127578975","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-07-01DOI: 10.24076/JSPG.2020V2I1.180
Ahmad Sholikin
Tulisan ini melihat bagaimana para elite di desa mengkonfigurasi kepentingannya dalam sebuah pemerintahan desa yang penuh dengan tambang minyak. Penelitian ini juga melihat bagaimana elite lama (lurah incumbent) dalam mempertahankan kekuasaan yang telah dia miliki. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dan kemudian mendeskripsikan data yang diperoleh dengan kerangka teori elite dari Robert D. Putnam. Sedangkan dalam menganalisa strategi politik lurah incumbent adalah dengan menggunakan konsep Pierre Boudieu tentang habitus, ranah, modal dan praktik. Para elite di desa Mojodelik menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memperluas kekuasaan dengan menggunakan modal ekonomi. Sehingga lurah incumbent menggunakan segala modal yang dimilikinya mulai dari simbolik, sosial, politik dan ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan dalam PILKADES 2014.
{"title":"Strategi Politik Lurah Incumbent Dalam PILKADES Di Desa Tambang Minyak","authors":"Ahmad Sholikin","doi":"10.24076/JSPG.2020V2I1.180","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.2020V2I1.180","url":null,"abstract":"Tulisan ini melihat bagaimana para elite di desa mengkonfigurasi kepentingannya dalam sebuah pemerintahan desa yang penuh dengan tambang minyak. Penelitian ini juga melihat bagaimana elite lama (lurah incumbent) dalam mempertahankan kekuasaan yang telah dia miliki. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dan kemudian mendeskripsikan data yang diperoleh dengan kerangka teori elite dari Robert D. Putnam. Sedangkan dalam menganalisa strategi politik lurah incumbent adalah dengan menggunakan konsep Pierre Boudieu tentang habitus, ranah, modal dan praktik. Para elite di desa Mojodelik menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memperluas kekuasaan dengan menggunakan modal ekonomi. Sehingga lurah incumbent menggunakan segala modal yang dimilikinya mulai dari simbolik, sosial, politik dan ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan dalam PILKADES 2014.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125548259","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang cukup pesat. Internet sebagai media baru sangat menguasai ruang gerak kehidupan masyarakat. Kebebasan dalam penggunaan internet dapat memberikan dampak negatif misalnya seperti tingkat hoaks yang semakin banyak, cyber bullying, cyber crime, dan hate speech. Perlu adanya suatu kebijakan bagi publik agar dalam penggunaan internet ini dapat memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Tulisan ini membahas tentang strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (Diskominfo DIY) dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Digital. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Diskominfo DIY sebagai bentuk salah satu fungsinya yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik, maka Diskominfo DIY melakukan berbagai bentuk kerja sama dengan stakeholders untuk melaksanakan gerakan tersebut. Hal ini adalah suatu upaya untuk menumbuhkan budaya bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan internet.
{"title":"Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melaksanaan Gerakan Literasi Digital","authors":"Theresia Marrie Rosari Chrysaninta Wibowo Putri","doi":"10.24076/JSPG.V1I2.5445","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.V1I2.5445","url":null,"abstract":"Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang cukup pesat. Internet sebagai media baru sangat menguasai ruang gerak kehidupan masyarakat. Kebebasan dalam penggunaan internet dapat memberikan dampak negatif misalnya seperti tingkat hoaks yang semakin banyak, cyber bullying, cyber crime, dan hate speech. Perlu adanya suatu kebijakan bagi publik agar dalam penggunaan internet ini dapat memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Tulisan ini membahas tentang strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (Diskominfo DIY) dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Digital. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Diskominfo DIY sebagai bentuk salah satu fungsinya yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik, maka Diskominfo DIY melakukan berbagai bentuk kerja sama dengan stakeholders untuk melaksanakan gerakan tersebut. Hal ini adalah suatu upaya untuk menumbuhkan budaya bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan internet.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130966233","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：