Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 membuka peluang bagi desa dalam proses percepatan pembangunan melalui alokasi dana desa. Melalui pengelolaan dana desa yang baik dan berbasiskan kepada konsep Good Governance, diupayakan penggunaanya memenuhi kaidah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sehingga berdampak kepada prioritas dan kebutuhannya dalam pembangunan desa. Penelitian ini mencoba menganalisis proses pengelolaan dana desa dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis prioritas dan kebutuhan dalam mekanisme penyusunan APBDes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik koleksi data melalui wawancara. Lokasi penelitian ini berfokus kepada perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menemukan penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan semua elemen dan aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan mereka dengan berpedoman dengan RPJMDes agar terjadi kesinambungan dari program-program kerja pemerintah desa setiap tahunnya. Hal yang sangat disayangkan adalah tidak adanya upaya dari Pemerintah Desa Sukadiri untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan asli desa.
{"title":"Dinamika Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes","authors":"Adie Dwiyanto Nurlukman, Fadly Fadillah Said","doi":"10.24076/JSPG.V1I2.5453","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.V1I2.5453","url":null,"abstract":"Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 membuka peluang bagi desa dalam proses percepatan pembangunan melalui alokasi dana desa. Melalui pengelolaan dana desa yang baik dan berbasiskan kepada konsep Good Governance, diupayakan penggunaanya memenuhi kaidah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sehingga berdampak kepada prioritas dan kebutuhannya dalam pembangunan desa. Penelitian ini mencoba menganalisis proses pengelolaan dana desa dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis prioritas dan kebutuhan dalam mekanisme penyusunan APBDes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik koleksi data melalui wawancara. Lokasi penelitian ini berfokus kepada perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menemukan penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan semua elemen dan aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan mereka dengan berpedoman dengan RPJMDes agar terjadi kesinambungan dari program-program kerja pemerintah desa setiap tahunnya. Hal yang sangat disayangkan adalah tidak adanya upaya dari Pemerintah Desa Sukadiri untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan asli desa.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126765409","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ideologi yang merupakan instrumen penting dalam menjadi suatu acuan nilai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi nilai yang menjaga keutuhan suatu bangsa. Oleh karena itu, ideologi harus selalu dipahami dengan baik oleh setiap warga negaranya, sehingga dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara tidak melenceng dari nilai yang termuat dalam suatu ideologi. Dalam melakukan penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila tentu harus diupayakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Lahirnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Rencana Aksi Nasional Bela Negara, menjadi gambaran bahwa pemerintah tengah mengupayakan penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang saat ini mengalami penurunan akibat keteledoran pemerintah yang melaksanakan kegiatan yang bersifat kaku dan monoton. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah beserta masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Sebagai contoh, adanya aksi massa yang menonjolkan identitas keagamaan/etnis/kesukuan tentu hal ini menegasikan nilai-nilai persatuan didalam Pancasila.
{"title":"Implementasi Rencana Aksi Nasional Bela Negara Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Oleh Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia","authors":"Andi Widiyanto, M. D. Hikmawan, Riswanda Riswanda","doi":"10.24076/JSPG.V1I2.5459","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.V1I2.5459","url":null,"abstract":"Ideologi yang merupakan instrumen penting dalam menjadi suatu acuan nilai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi nilai yang menjaga keutuhan suatu bangsa. Oleh karena itu, ideologi harus selalu dipahami dengan baik oleh setiap warga negaranya, sehingga dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara tidak melenceng dari nilai yang termuat dalam suatu ideologi. Dalam melakukan penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila tentu harus diupayakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Lahirnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Rencana Aksi Nasional Bela Negara, menjadi gambaran bahwa pemerintah tengah mengupayakan penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang saat ini mengalami penurunan akibat keteledoran pemerintah yang melaksanakan kegiatan yang bersifat kaku dan monoton. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah beserta masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Sebagai contoh, adanya aksi massa yang menonjolkan identitas keagamaan/etnis/kesukuan tentu hal ini menegasikan nilai-nilai persatuan didalam Pancasila.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121156785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini menganalisis keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY terutama dalam informasi perizinan. Penelitian ini diterapkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara yang dilaksanakan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY. Selain itu, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY memiliki sistem pelayanan yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan informasi terkait perizinan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini keterbukaan informasi, pelayanan perizinan dan aspek komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY dilihat dari aspek pelayanan perizinan dan komunikasi yang diterapkan kepada publik.
{"title":"Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Perizinan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY","authors":"Verena Grescentia Tanesib","doi":"10.24076/JSPG.V1I2.5444","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.V1I2.5444","url":null,"abstract":"Penelitian ini menganalisis keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY terutama dalam informasi perizinan. Penelitian ini diterapkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara yang dilaksanakan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY. Selain itu, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY memiliki sistem pelayanan yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan informasi terkait perizinan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini keterbukaan informasi, pelayanan perizinan dan aspek komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY dilihat dari aspek pelayanan perizinan dan komunikasi yang diterapkan kepada publik.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123643628","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan mencari bagaimana cara menilai efektifitas penyaluran Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada pemerintah Desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, Data Alokasi Dana Desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten Bojonegoro, serta Data Monografi Desa, ada empat desa dari berbagai kecamatan di wilayah Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa di empat desa tersebut belum mencapai efektifitas yang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kesenjangan (disparitas) pembangunan ekonomi antar wilayah kecamatan dan cenderung memiliki nilai Indeks Williamson dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mendekati nilai 1 (satu). Melalui analisa Klassn Typology dapat diketahui bahwa hasil dari pembangunan ekonomi selama tahun 2014 hingga tahun 2018, dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur hanya beberapa daerah yang termasuk dalam kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh.
{"title":"Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa Di Kabupaten Bojonegoro","authors":"Edy Suhartono, M. Mustofa","doi":"10.24076/JSPG.V1I2.5461","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.V1I2.5461","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan mencari bagaimana cara menilai efektifitas penyaluran Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada pemerintah Desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, Data Alokasi Dana Desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten Bojonegoro, serta Data Monografi Desa, ada empat desa dari berbagai kecamatan di wilayah Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa di empat desa tersebut belum mencapai efektifitas yang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kesenjangan (disparitas) pembangunan ekonomi antar wilayah kecamatan dan cenderung memiliki nilai Indeks Williamson dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mendekati nilai 1 (satu). Melalui analisa Klassn Typology dapat diketahui bahwa hasil dari pembangunan ekonomi selama tahun 2014 hingga tahun 2018, dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur hanya beberapa daerah yang termasuk dalam kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"275 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122721469","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemerintahan. Secara lebih khusus akan mengkaji mengenai tugas dan fungsi Ombudsman RI Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah metode kulitatif. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan di bidang pendidikan itu sendiri masih rendah. Hal ini ditujukkan dari masih rendahnya tingkat laporan masyarakat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi pemerintah khususnya Ombudsman RI Provinsi Gorontalo untuk lebih meningkatkan pelibatan masyarakat. Dimana umpan balik dari masyarakat merupakan indikator penting dalam meningkatkan pelayanan dalam berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan.
{"title":"Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan di Bidang Pendidikan Provinsi Gorontalo","authors":"Lutfiah Pulubuhu, N. Harun","doi":"10.24076/JSPG.V1I2.5456","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.V1I2.5456","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemerintahan. Secara lebih khusus akan mengkaji mengenai tugas dan fungsi Ombudsman RI Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah metode kulitatif. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan di bidang pendidikan itu sendiri masih rendah. Hal ini ditujukkan dari masih rendahnya tingkat laporan masyarakat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi pemerintah khususnya Ombudsman RI Provinsi Gorontalo untuk lebih meningkatkan pelibatan masyarakat. Dimana umpan balik dari masyarakat merupakan indikator penting dalam meningkatkan pelayanan dalam berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"83 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133793605","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-17DOI: 10.24076/JSPG.2019V1I2.185
Ahmad Mustanir, Zainuddin Samad, Abdul Jabbar, Monalisa Ibrahim, Juniati Juniati
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepemimpinan lurah terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Tipe penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian yaitu 96 orang masyarakat dengan teknik purposive sampling menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan kuesioner. Data yang ada dianalisis melalui tabel frekuensi menggunakan skala likert dan dilakukan metode analisis regresi linear sederhana melalui pengolahan SPSS 22.0. Hasilnya memperlihatkan bahwa: Kepemimpinan Lurah sebesar 45,17% termasuk dalam kategori cukup baik; Pemberdayaan Masyarakat sebesar 39,6% termasuk dalam kategori kurang baik; dan penelitian memperlihatkan kepemimpinan lurah berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Ini dibuktikan melalui dengan perolehan output data dari tabel summary R2, kepemimpinan lurah memiliki pengaruh 13,3% terhadap pemberdayaan masyarakat sedangkan sisanya 86,7% dimungkinkan dipengaruhi oleh variabel lain diluar kerangka penelitian.
{"title":"Kepemimpinan Lurah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lautang Benteng Kabupaten Sidenreng Rappang","authors":"Ahmad Mustanir, Zainuddin Samad, Abdul Jabbar, Monalisa Ibrahim, Juniati Juniati","doi":"10.24076/JSPG.2019V1I2.185","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.2019V1I2.185","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepemimpinan lurah terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Tipe penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian yaitu 96 orang masyarakat dengan teknik purposive sampling menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan kuesioner. Data yang ada dianalisis melalui tabel frekuensi menggunakan skala likert dan dilakukan metode analisis regresi linear sederhana melalui pengolahan SPSS 22.0. Hasilnya memperlihatkan bahwa: Kepemimpinan Lurah sebesar 45,17% termasuk dalam kategori cukup baik; Pemberdayaan Masyarakat sebesar 39,6% termasuk dalam kategori kurang baik; dan penelitian memperlihatkan kepemimpinan lurah berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Ini dibuktikan melalui dengan perolehan output data dari tabel summary R2, kepemimpinan lurah memiliki pengaruh 13,3% terhadap pemberdayaan masyarakat sedangkan sisanya 86,7% dimungkinkan dipengaruhi oleh variabel lain diluar kerangka penelitian.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129368554","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Artikel ini menjelaskan ihwal relawan Teman Ahok dalam kontestasi demokrasi lokal DKI Jakarta 2017. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa relawan Teman Ahok mampu mendorong partisipasi publik dengan dukungan dalam mengumpulkan satu juta kartu tanda pengenal sebagai prasyarat calon independen. Gejala ini menegaskan besarnya perhatian publik terhadap relawan elektoral seperti Teman Ahok. Sekaligus penanda menurunnya kepercayaan publik dan warganet terhadap partai politik. Salah satu penyebabnya terletak pada kegagalan partai politik dalam proses rekruitmen politik guna melahirkan kandidat politik pilihan rakyat. Artikel ini berpendapat bahwa kehadiran relawan Teman Ahok dapat menjadi saluran substitusi baru serta otokritik terhadap eksistensi partai politik. Artikel ini juga berpendapat bahwa revitalisasi sekolah partai dapat menjadi alternatif memperbaiki citra partai dalam langgam politik Indonesia.
{"title":"Kontestasi Relawan Teman Ahok Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017","authors":"Bambang Arianto","doi":"10.24076/JSPG.V1I1.5398","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.V1I1.5398","url":null,"abstract":"Artikel ini menjelaskan ihwal relawan Teman Ahok dalam kontestasi demokrasi lokal DKI Jakarta 2017. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa relawan Teman Ahok mampu mendorong partisipasi publik dengan dukungan dalam mengumpulkan satu juta kartu tanda pengenal sebagai prasyarat calon independen. Gejala ini menegaskan besarnya perhatian publik terhadap relawan elektoral seperti Teman Ahok. Sekaligus penanda menurunnya kepercayaan publik dan warganet terhadap partai politik. Salah satu penyebabnya terletak pada kegagalan partai politik dalam proses rekruitmen politik guna melahirkan kandidat politik pilihan rakyat. Artikel ini berpendapat bahwa kehadiran relawan Teman Ahok dapat menjadi saluran substitusi baru serta otokritik terhadap eksistensi partai politik. Artikel ini juga berpendapat bahwa revitalisasi sekolah partai dapat menjadi alternatif memperbaiki citra partai dalam langgam politik Indonesia.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128798019","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-06-11DOI: 10.24076/jspg.2019v1i1.155
Muhammad Syafiq
Indonesia saat ini sedang berupaya untuk menumbuhkan iklim investasi dengan memberikan kemudahan berusaha. Pergerakan yang dilakukan tersebut dalam rangka memenuhi nilai publik untuk menciptakan kecepatan dan kemudahan dalam berusaha di era revolusi industri 4.0. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan 2 (dua) hal yaitu : pertama, mengapa debirokratisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu memenuhi nilai birokrasi yang juga merupakan adaptasi nilai publik. Kedua, bagaimana risk society dari adanya debirokratisasi dan digitalisasi pelayanan perizinan memulai usaha. Studi kasus pada pelayanan perizinan memulai usaha dipilih untuk menggambarkan tujuan tersebut dengan menggunakan analisis literatur dan data sekunder. Hasil pembahasan dalam artikel ini menemukan bahwa arus besar elektronisasi dan pendirian PTSP tidak dibarengi dengan semangat penuh untuk menghilangkan silo mentality serta struktur hirarki yang panjang. Efisiensi dan efektivitas yang merupakan nilai birokrasi tidak dapat dipenuhi. Selain itu, debirokratisasi dan digitalisasi menimbulkan dilema karena ada risiko negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya kedua langkah tersebut.
{"title":"Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0","authors":"Muhammad Syafiq","doi":"10.24076/jspg.2019v1i1.155","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/jspg.2019v1i1.155","url":null,"abstract":"Indonesia saat ini sedang berupaya untuk menumbuhkan iklim investasi dengan memberikan kemudahan berusaha. Pergerakan yang dilakukan tersebut dalam rangka memenuhi nilai publik untuk menciptakan kecepatan dan kemudahan dalam berusaha di era revolusi industri 4.0. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan 2 (dua) hal yaitu : pertama, mengapa debirokratisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu memenuhi nilai birokrasi yang juga merupakan adaptasi nilai publik. Kedua, bagaimana risk society dari adanya debirokratisasi dan digitalisasi pelayanan perizinan memulai usaha. Studi kasus pada pelayanan perizinan memulai usaha dipilih untuk menggambarkan tujuan tersebut dengan menggunakan analisis literatur dan data sekunder. Hasil pembahasan dalam artikel ini menemukan bahwa arus besar elektronisasi dan pendirian PTSP tidak dibarengi dengan semangat penuh untuk menghilangkan silo mentality serta struktur hirarki yang panjang. Efisiensi dan efektivitas yang merupakan nilai birokrasi tidak dapat dipenuhi. Selain itu, debirokratisasi dan digitalisasi menimbulkan dilema karena ada risiko negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya kedua langkah tersebut. ","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131390396","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-06-11DOI: 10.24076/jspg.2019v1i1.153
Ika Arinia Indriyany
Tulisan ini akan membahas secara mendalam mengenai alternatif bentuk negara di Indonesia. Selama ini bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dan perdebatan mengenai bentuk negara lain yaitu federalisme merupakan perbincangan tabu karena mengancam persatuan bangsa dan negara. Terlepas dari itu, bagaimana pun wacana mengenai federalisme ini pernah beberapa kali muncul dalam sejarah Indonesa, yang berarti wacana ini tidak sepenuhnya merupakan wacana terlarang, hanya saja wacana ini memang di redam pada Masa Orde Baru yang begitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Demi kepentingan akademis dan pencarian alternatif baru yang ideal dalam pengelolaan Indonesia, wacana ini penulis munculkan kembali. Tulisan ini juga bertujuan untuk menambah khasanah mengenai wacana federalisme, sebuah wacana yang dianggap terlarang jika dibicarakan di Indonesia
本文将深入探讨印尼的其他国家形式。印度尼西亚一直是一个单一的国家，围绕另一种国家形式进行辩论的是一场禁忌对话，因为它威胁着国家和国家的团结。尽管如此，这种关于联邦主义的论述在印尼历史上多次出现，这意味着它并不完全是非法的，只是在新秩序时期，它是如此重视团结和团结。为了学术上的兴趣和对印尼管理中理想的新替代方案的追求，这位作者再次发表了演讲。这篇文章的目的还是为《联邦主义》(federation of federation)的论述增添一些概念。在印度尼西亚，这一概念被认为是禁止的
{"title":"Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia, Masih Relevankah Konsep Negara Kesatuan?","authors":"Ika Arinia Indriyany","doi":"10.24076/jspg.2019v1i1.153","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/jspg.2019v1i1.153","url":null,"abstract":"Tulisan ini akan membahas secara mendalam mengenai alternatif bentuk negara di Indonesia. Selama ini bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dan perdebatan mengenai bentuk negara lain yaitu federalisme merupakan perbincangan tabu karena mengancam persatuan bangsa dan negara. Terlepas dari itu, bagaimana pun wacana mengenai federalisme ini pernah beberapa kali muncul dalam sejarah Indonesa, yang berarti wacana ini tidak sepenuhnya merupakan wacana terlarang, hanya saja wacana ini memang di redam pada Masa Orde Baru yang begitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Demi kepentingan akademis dan pencarian alternatif baru yang ideal dalam pengelolaan Indonesia, wacana ini penulis munculkan kembali. Tulisan ini juga bertujuan untuk menambah khasanah mengenai wacana federalisme, sebuah wacana yang dianggap terlarang jika dibicarakan di Indonesia","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"90 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131533091","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah dan fokus terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa. Dalam dana desa Tunjungtirto terbagi menjadi empat bagian yaitu perekonomian, sarana prasarana dasar, sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan. Dari empat bagian alokasi dana desa Alokasi di bidang ekonomi pada desa Tunjungtirto ini diharapkan mampu mensejahterakan masyarakatnya dan dalam rangka mengurangi kemiskinan di pedesaan karena penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Ada beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pemanfaatan ADD pada bidang ekonomi masyarakat adalah tersedianya tempat penjualan berbagai hasil produksi rumah tangga masyarakat Desa Tunjungtirto, dan juga dengan ADD di bidang ekonomi di gunakan untuk kegiatan peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa.
{"title":"Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Tunujungtirto Kecamatan Singosari Malang","authors":"Ika Devy Pramudiana, Nihayatus Sholichah","doi":"10.24076/JSPG.V1I1.5397","DOIUrl":"https://doi.org/10.24076/JSPG.V1I1.5397","url":null,"abstract":"Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah dan fokus terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa. Dalam dana desa Tunjungtirto terbagi menjadi empat bagian yaitu perekonomian, sarana prasarana dasar, sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan. Dari empat bagian alokasi dana desa Alokasi di bidang ekonomi pada desa Tunjungtirto ini diharapkan mampu mensejahterakan masyarakatnya dan dalam rangka mengurangi kemiskinan di pedesaan karena penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Ada beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pemanfaatan ADD pada bidang ekonomi masyarakat adalah tersedianya tempat penjualan berbagai hasil produksi rumah tangga masyarakat Desa Tunjungtirto, dan juga dengan ADD di bidang ekonomi di gunakan untuk kegiatan peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa.","PeriodicalId":341034,"journal":{"name":"Journal of Social Politics and Governance (JSPG)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128558477","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：