Pub Date : 2022-12-22DOI: 10.30641/ham.2022.13.479-494
Nureeya Waji
The use of digital has accelerated after Covid-19 Pandemic which now has turned to the third year. The implementation of digital development is the emergence of digital system in government administrations which is known as Electronic Government. The situation encourages the use of digital government, or more specifically the use of digital system in government administration system or known as E-Government. Digitalization occurs in many areas including in law and human rights. However, the impact of digital acceleration on working procedures at the Ministry of Law and Human Rights becomes the main focus, currently. This article aims to unfold the process of digital acceleration procedures at the Ministry of Law and Human Rights, handling law and human rights affairs. In particular this article will discuss the SIPKUMHAM application. In fact, the attachment of digitalization, has been stated by Law and Human Rights Research and Development Agency within the SIPKUMHAM which contains databases regarding to the issues and its control. This study uses empirical juridical research of qualitative approach. We found that databases are needed to make evidence-based policy. The SIPKUMHAM application becomes a research information system that is able to provide factual data in terms of policy recommendations and tangible forms of performance to the Republic of Indonesia.
{"title":"SIPKUMHAM and The Rise of Digitalization in the Ministry of Law and Human Rights","authors":"Nureeya Waji","doi":"10.30641/ham.2022.13.479-494","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.479-494","url":null,"abstract":"The use of digital has accelerated after Covid-19 Pandemic which now has turned to the third year. The implementation of digital development is the emergence of digital system in government administrations which is known as Electronic Government. The situation encourages the use of digital government, or more specifically the use of digital system in government administration system or known as E-Government. Digitalization occurs in many areas including in law and human rights. However, the impact of digital acceleration on working procedures at the Ministry of Law and Human Rights becomes the main focus, currently. This article aims to unfold the process of digital acceleration procedures at the Ministry of Law and Human Rights, handling law and human rights affairs. In particular this article will discuss the SIPKUMHAM application. In fact, the attachment of digitalization, has been stated by Law and Human Rights Research and Development Agency within the SIPKUMHAM which contains databases regarding to the issues and its control. This study uses empirical juridical research of qualitative approach. We found that databases are needed to make evidence-based policy. The SIPKUMHAM application becomes a research information system that is able to provide factual data in terms of policy recommendations and tangible forms of performance to the Republic of Indonesia.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121061024","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-22DOI: 10.30641/ham.2022.13.401-412
Irfan Fachrudin
Timor Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memisahkan diri akibat dari adanya referendum pada tahun 1999 dan menjadi negara bernama Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Referendum tersebut dilakukan dengan cara jajak pendapat di mana mayoritas warga Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Akibat dari referendum tersebut warga yang menginginkan tetap menjadi warga negara Indonesia harus keluar dan kemudian mengungsi ke daerah terdekat salah satunya di wilayah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Timur. Penelitian ini menemukan data bahwa terdapat hak warga eks Timor Timur yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi serta solusi agar hak mereka dapat terpenuhi. Tujuan penelitian untuk menganalisis hak-hak yang sudah diterima dan bertujuan untuk memberikan solusi agar hak-hak mereka dapat terpenuhi. Pengumpulan data dengan wawancara secara langsung degan pengungsi kemudian menganalisisnya. Terdapat hak-hak warga eks Timor Timur di pengungsian belum terpenuhi yaitu hak mempunyai tempat tinggal dan lingkungan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak bagi anak-anak. Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi warga di pengungsian agar hak-hak mereka terpenuhi. Permasalahan tersebut dapat ditangani dengan cara memberikan pelatihan serta pembukaan lapangan pekerjaan agar mereka dapat mandiri dan tidak lagi tinggal di pengungsian.
{"title":"Pemenuhan Hak Warga Negara Eks Timor Timur untuk Mendapatkan Kehidupan yang Layak","authors":"Irfan Fachrudin","doi":"10.30641/ham.2022.13.401-412","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.401-412","url":null,"abstract":"Timor Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memisahkan diri akibat dari adanya referendum pada tahun 1999 dan menjadi negara bernama Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Referendum tersebut dilakukan dengan cara jajak pendapat di mana mayoritas warga Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Akibat dari referendum tersebut warga yang menginginkan tetap menjadi warga negara Indonesia harus keluar dan kemudian mengungsi ke daerah terdekat salah satunya di wilayah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Timur. Penelitian ini menemukan data bahwa terdapat hak warga eks Timor Timur yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi serta solusi agar hak mereka dapat terpenuhi. Tujuan penelitian untuk menganalisis hak-hak yang sudah diterima dan bertujuan untuk memberikan solusi agar hak-hak mereka dapat terpenuhi. Pengumpulan data dengan wawancara secara langsung degan pengungsi kemudian menganalisisnya. Terdapat hak-hak warga eks Timor Timur di pengungsian belum terpenuhi yaitu hak mempunyai tempat tinggal dan lingkungan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak bagi anak-anak. Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi warga di pengungsian agar hak-hak mereka terpenuhi. Permasalahan tersebut dapat ditangani dengan cara memberikan pelatihan serta pembukaan lapangan pekerjaan agar mereka dapat mandiri dan tidak lagi tinggal di pengungsian.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121695190","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-22DOI: 10.30641/ham.2022.13.413-428
Anggarani Utami Dewi, M. Fakhri
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan praktik Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) dalam era nontransisional. KKR dalam era nontransisional dibentuk oleh negara demokrasi atau untuk mengungkapkan kebenaran atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian perbandingan yang membandingkan praktik KKR di Korea Selatan (Commission on Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation/TRCK) dan Kanada (Truth and Reconciliation Commission of Canada/TRCC). Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal, yakni bahwa TRCK dan TRCC dibentuk sebagai upaya negara menyempurnakan berbagai upaya terdahulu dalam menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu; jumlah keanggotaan staf lebih memberikan dampak yang signifikan terhadap kesuksesan KKR dibandingkan jumlah komisioner; adanya norma yang mengatur mengenai perlindungan, larangan, dan sanksi bagi komisioner dan staf, pemberi kesaksian, orang-orang yang tersebut namanya dalam kesaksian serta masyarakat secara umum; TRCK dan TRCC mengumpulkan fakta dalam waktu dua tahun; dan proses rekonsiliasi dilakukan oleh komisi melalui rehabilitasi nama baik dan melakukan berbagai upacara peringatan. Artikel ini merekomendasikan agar praktik KKR di Korea Selatan dan Kanada dapat diadopsi dalam penyiapan kebijakan pembentukan KKR di Indonesia.
{"title":"Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Era Nontransisional: Implementasi di Korea Selatan dan Kanada","authors":"Anggarani Utami Dewi, M. Fakhri","doi":"10.30641/ham.2022.13.413-428","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.413-428","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan praktik Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) dalam era nontransisional. KKR dalam era nontransisional dibentuk oleh negara demokrasi atau untuk mengungkapkan kebenaran atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian perbandingan yang membandingkan praktik KKR di Korea Selatan (Commission on Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation/TRCK) dan Kanada (Truth and Reconciliation Commission of Canada/TRCC). Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal, yakni bahwa TRCK dan TRCC dibentuk sebagai upaya negara menyempurnakan berbagai upaya terdahulu dalam menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu; jumlah keanggotaan staf lebih memberikan dampak yang signifikan terhadap kesuksesan KKR dibandingkan jumlah komisioner; adanya norma yang mengatur mengenai perlindungan, larangan, dan sanksi bagi komisioner dan staf, pemberi kesaksian, orang-orang yang tersebut namanya dalam kesaksian serta masyarakat secara umum; TRCK dan TRCC mengumpulkan fakta dalam waktu dua tahun; dan proses rekonsiliasi dilakukan oleh komisi melalui rehabilitasi nama baik dan melakukan berbagai upacara peringatan. Artikel ini merekomendasikan agar praktik KKR di Korea Selatan dan Kanada dapat diadopsi dalam penyiapan kebijakan pembentukan KKR di Indonesia.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"117 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132369286","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-22DOI: 10.30641/ham.2022.13.539-556
M. Jufri
This article unfolds that the Majapahit Kingdom of Indonesian history has accommodated religious rights and freedom for local religious believers/adherents in its constitution. The kingdom was known in history as tolerant, harmonious, and had reasonable regulations to avoid faith-based conflicts. This finding is significant amid the rising concern over respect and protection of local indigenous religious beliefs in contemporary Indonesia. This research used normative legal methods with statutory, historical, and case approaches. The results and discussions were: first, the weakness of the Indonesian constitution’s model of regulating religious rights and freedoms was that it closed access for local religious believers to adhere to and carry out their religious teachings; second, the model regulating the right to religious freedom for local religious believers needed to distinguish the status of religions in Majapahit. Local religions retain an equal position in the constitution. In addition, this constitution also guided religious believers in Majapahit as part of the regulations in the field of religious rights and freedoms. This research concluded that equalizing positions and concepts of spiritual development allows regulating religious rights and freedoms in its constitution to make Majapahit a tolerant, harmonious country that avoids faith-based conflicts.
{"title":"Regulation Model of Religious Rights and Freedoms for Local Religious Believers in the Majapahit Constitution","authors":"M. Jufri","doi":"10.30641/ham.2022.13.539-556","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.539-556","url":null,"abstract":"This article unfolds that the Majapahit Kingdom of Indonesian history has accommodated religious rights and freedom for local religious believers/adherents in its constitution. The kingdom was known in history as tolerant, harmonious, and had reasonable regulations to avoid faith-based conflicts. This finding is significant amid the rising concern over respect and protection of local indigenous religious beliefs in contemporary Indonesia. This research used normative legal methods with statutory, historical, and case approaches. The results and discussions were: first, the weakness of the Indonesian constitution’s model of regulating religious rights and freedoms was that it closed access for local religious believers to adhere to and carry out their religious teachings; second, the model regulating the right to religious freedom for local religious believers needed to distinguish the status of religions in Majapahit. Local religions retain an equal position in the constitution. In addition, this constitution also guided religious believers in Majapahit as part of the regulations in the field of religious rights and freedoms. This research concluded that equalizing positions and concepts of spiritual development allows regulating religious rights and freedoms in its constitution to make Majapahit a tolerant, harmonious country that avoids faith-based conflicts.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"189 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122323452","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-22DOI: 10.30641/ham.2022.13.495-508
Fatimatuz Zahrah, S. Habibah
Pancasila and Citizenship Education can be considered as a way to improve citizens’ opinions. This research is a critical literature review of 40 articles from 2017 to 2022 and focuses on research progress on freedom of expression. The formulation and findings of this study indicated that the practice of freedom of expression in Indonesia has been regulated by law, but in some aspects, it is subject to restrictions. People are often act uncontrollably and abuse their freedom of speech. The impact of the existence of freedom of expression is that people can express themselves but must remain in the corridor of respecting the rights of others and actively participate in providing constructive suggestions for the state. Thus, this study concludes that freedom of expression must be balanced with good delivery procedures, citizenship and civility in expressing opinions is a cultural challenge that must be resolved to build healthy freedom of speech. Citizens’ civility for opinion and expression is recommended as one of the crucial issues that should be discussed and developed in Pancasila and Citizenship Education and as well as for inclusive education program.
{"title":"Freedom Of Speech and Human Rights: What Can Civic Education Do?","authors":"Fatimatuz Zahrah, S. Habibah","doi":"10.30641/ham.2022.13.495-508","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.495-508","url":null,"abstract":"Pancasila and Citizenship Education can be considered as a way to improve citizens’ opinions. This research is a critical literature review of 40 articles from 2017 to 2022 and focuses on research progress on freedom of expression. The formulation and findings of this study indicated that the practice of freedom of expression in Indonesia has been regulated by law, but in some aspects, it is subject to restrictions. People are often act uncontrollably and abuse their freedom of speech. The impact of the existence of freedom of expression is that people can express themselves but must remain in the corridor of respecting the rights of others and actively participate in providing constructive suggestions for the state. Thus, this study concludes that freedom of expression must be balanced with good delivery procedures, citizenship and civility in expressing opinions is a cultural challenge that must be resolved to build healthy freedom of speech. Citizens’ civility for opinion and expression is recommended as one of the crucial issues that should be discussed and developed in Pancasila and Citizenship Education and as well as for inclusive education program.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"92 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123348281","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-22DOI: 10.30641/ham.2022.13.589-602
Riri Tasi
This article discusses Bureaucratic Reform from the Perspective of Human Rights in improving the quality of public services. Bureaucratic Reform is a process of change that is carried out in stages, systematically, and continuously. It aims to create clean governance, improving public services, capacity, and accountability of bureaucratic performance and professionalism of Human Resource Apparatus. This process can be seen as a change from the current condition to the targeted condition within the scope of Bureaucratic Reform. There are several problems faced in improving maximum public services, including 1) transactions leadership, 2) adaptive organizational structure, 3) weak policy implementation, 4) inefficient organizational structure and management, 5) unclear service systems and strategies, 6) corrupt organizational behavior; 7) lack of transparency. In order to solve problems in the government bureaucracy, it is necessary to reform its structure and work culture. If bureaucratic reform in services is successfully implemented, public service bureaucratic reformation will achieve the expected goals, including: an increase in public respect for government performance as a service provider, a decrease or even elimination of public authority abuse by officials in the agencies concerned; realization of a country that has the most-improved bureaucracy and improves the quality of each service sector to the public.
{"title":"Improving the Quality of Public Services through Bureaucratic Reformation: Human Right Perspectives","authors":"Riri Tasi","doi":"10.30641/ham.2022.13.589-602","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.589-602","url":null,"abstract":"This article discusses Bureaucratic Reform from the Perspective of Human Rights in improving the quality of public services. Bureaucratic Reform is a process of change that is carried out in stages, systematically, and continuously. It aims to create clean governance, improving public services, capacity, and accountability of bureaucratic performance and professionalism of Human Resource Apparatus. This process can be seen as a change from the current condition to the targeted condition within the scope of Bureaucratic Reform. There are several problems faced in improving maximum public services, including 1) transactions leadership, 2) adaptive organizational structure, 3) weak policy implementation, 4) inefficient organizational structure and management, 5) unclear service systems and strategies, 6) corrupt organizational behavior; 7) lack of transparency. In order to solve problems in the government bureaucracy, it is necessary to reform its structure and work culture. If bureaucratic reform in services is successfully implemented, public service bureaucratic reformation will achieve the expected goals, including: an increase in public respect for government performance as a service provider, a decrease or even elimination of public authority abuse by officials in the agencies concerned; realization of a country that has the most-improved bureaucracy and improves the quality of each service sector to the public.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131651457","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-22DOI: 10.30641/ham.2022.13.347-368
Sari Anggaini, K. Iskandar
Detensi berkepanjangan di sejumlah fasilitas detensi imigrasi yang tersebar di seluruh Jepang telah menarik perhatian dunia, PBB melalui United Nations Working Group on Arbitrary Detention menyampaikan opini terhadap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat detensi berkepanjangan di Jepang. Penelitian ini menemukan bahwa ideologi homogenitas etnis yang mengakar kuat dalam masyarakat Jepang menghasilkan kebijakan imigrasi yang cenderung menghambat integrasi imigran ke dalam masyarakat Jepang menyebabkan detensi berkepanjangan yang bertentangan dengan HAM. Artikel ini akan membahas tentang tiga masalah yaitu pertama bagaimana homogenitas etnis dapat menyebabkan detensi berkepanjangan di Jepang, kedua apakah detensi imigrasi di Jepang bertentangan dengan hukum Internasional dan ketiga bagaimana jaminan perlindungan HAM bagi deteni. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian literatur dan untuk mendeskripsikan bagaima homogenitas etnis menyebabkan detensi berkepanjangan di Jepang sehingga bertentangan dengan hukum internasional melalui perspektif institusional.
{"title":"Detensi Imigrasi Berkepanjangan yang Bertentangan dengan HAM pada Fasilitas Detensi Imigrasi di Jepang: Tinjauan Perspektif Institusional","authors":"Sari Anggaini, K. Iskandar","doi":"10.30641/ham.2022.13.347-368","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.347-368","url":null,"abstract":"Detensi berkepanjangan di sejumlah fasilitas detensi imigrasi yang tersebar di seluruh Jepang telah menarik perhatian dunia, PBB melalui United Nations Working Group on Arbitrary Detention menyampaikan opini terhadap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat detensi berkepanjangan di Jepang. Penelitian ini menemukan bahwa ideologi homogenitas etnis yang mengakar kuat dalam masyarakat Jepang menghasilkan kebijakan imigrasi yang cenderung menghambat integrasi imigran ke dalam masyarakat Jepang menyebabkan detensi berkepanjangan yang bertentangan dengan HAM. Artikel ini akan membahas tentang tiga masalah yaitu pertama bagaimana homogenitas etnis dapat menyebabkan detensi berkepanjangan di Jepang, kedua apakah detensi imigrasi di Jepang bertentangan dengan hukum Internasional dan ketiga bagaimana jaminan perlindungan HAM bagi deteni. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian literatur dan untuk mendeskripsikan bagaima homogenitas etnis menyebabkan detensi berkepanjangan di Jepang sehingga bertentangan dengan hukum internasional melalui perspektif institusional. ","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130853032","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-22DOI: 10.30641/ham.2022.13.581-588
E. N. Sihombing, Cynthia Hadita
The issue of the right to freedom of expression and pornography needs to be studied from a human rights perspective in terms of universalism and particularism. Pornography has the potential to have different standards depending on the time and place of a person’s use of clothing and the extent to which the law restricts pornographic behavior. This study aims to unravel pornography and freedom of expression in the digital space from the Perspective of Human Rights Particularism. The research method used is normative legal research. The results reveal that freedom of expression in Indonesia is intertwined with the dimension of human rights particularism, especially Pancasila so all forms of protests that contain pornography disseminated through the digital space are contrast to the value of Indonesian human rights particularism.
{"title":"Pornography in Universalism Perspective: A Freedom Expression?","authors":"E. N. Sihombing, Cynthia Hadita","doi":"10.30641/ham.2022.13.581-588","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.581-588","url":null,"abstract":"The issue of the right to freedom of expression and pornography needs to be studied from a human rights perspective in terms of universalism and particularism. Pornography has the potential to have different standards depending on the time and place of a person’s use of clothing and the extent to which the law restricts pornographic behavior. This study aims to unravel pornography and freedom of expression in the digital space from the Perspective of Human Rights Particularism. The research method used is normative legal research. The results reveal that freedom of expression in Indonesia is intertwined with the dimension of human rights particularism, especially Pancasila so all forms of protests that contain pornography disseminated through the digital space are contrast to the value of Indonesian human rights particularism.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123760143","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-22DOI: 10.30641/ham.2022.13.631-645
Vera Bararah Barid, D. Indriyani, Yeni Yulianti, Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra, Penny Naluria Utami
The State of Indonesia has protected people with disability through several regulations. Unfortunately, there is a huge gap in this implementation. Many people with disabilities are discriminated in several aspects, one of which is in legal cases. When they require assistance during an inquiry, an investigation, or even a trial, people with disabilities who have language impairments nevertheless find it to be difficult. This study uses a sociolegal approach with a focus on discussing legal protection for disabled persons with language limitations, consist of: existing regulations on disability protection; disability cases on the court decision; handling of legal cases; constraints of parties in legal cases experienced; and the effect of limitations on sign language and knowledge of the law. Our finding is that people with hearing impairment, in legal cases, cannot fulfill their rights to assistance from sign language interpreters. This is due to the fact that various stakeholders still do not comprehend the needs of people with hearing impairment. The efficiency of the law enforcement process for people with disabilities is hampered by regional variations in sign language, the existence of informal/nonformal sign language, and the restricted capabilities of law enforcement.
{"title":"Legal Protection for Disabilities Persons with Language Limitations in Law Enforcement","authors":"Vera Bararah Barid, D. Indriyani, Yeni Yulianti, Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra, Penny Naluria Utami","doi":"10.30641/ham.2022.13.631-645","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.631-645","url":null,"abstract":"The State of Indonesia has protected people with disability through several regulations. Unfortunately, there is a huge gap in this implementation. Many people with disabilities are discriminated in several aspects, one of which is in legal cases. When they require assistance during an inquiry, an investigation, or even a trial, people with disabilities who have language impairments nevertheless find it to be difficult. This study uses a sociolegal approach with a focus on discussing legal protection for disabled persons with language limitations, consist of: existing regulations on disability protection; disability cases on the court decision; handling of legal cases; constraints of parties in legal cases experienced; and the effect of limitations on sign language and knowledge of the law. Our finding is that people with hearing impairment, in legal cases, cannot fulfill their rights to assistance from sign language interpreters. This is due to the fact that various stakeholders still do not comprehend the needs of people with hearing impairment. The efficiency of the law enforcement process for people with disabilities is hampered by regional variations in sign language, the existence of informal/nonformal sign language, and the restricted capabilities of law enforcement.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132157263","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-22DOI: 10.30641/ham.2022.13.613-630
M. Azmi
Sexual violence can happen anywhere, and some perpetrators are usually related to the victim. A case of sexual violence occurred at Selamat Pagi Indonesia School in Batu city. The schoolmaster threatened the victim to comply with his wishes. A school environment, which should be a place to learn about science and ethics, has become a scene for sexual assault. This article aims to provide prevention and settlement alternatives for sexual violence through maqâsid al-sharî’ah methods. The data show that sexual violence at the school has occurred since 2009. This article includes empirical research using qualitative methods by describing and analyzing the data which is presented in descriptive text. The result of the research shows that the victims are incapable of fighting back due to manipulation in order to always be obedient and repay the perpetrators. The intimidation practice is in contrast to human rights and religious purposes, while the perpetrators exploit the power relation and manipulate religious narratives to commit the crime. Understanding religious purposes (maqasid alsharî’ah) provides essential tools to minimize human rights violations in the form of sexual violence. One is allowed to make prejudices and refuse to engage in an activity that may lead to sexual violence. The resistance corresponds with maqâsid al-sharî’ah which consists of safeguarding the soul, progeny, mind, religion, and wealth.
{"title":"Protection of Human Rights Victims of Sexual Violence through Maqâsid al-Sharî’ah: A Case in Batu City Indonesia","authors":"M. Azmi","doi":"10.30641/ham.2022.13.613-630","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.613-630","url":null,"abstract":"Sexual violence can happen anywhere, and some perpetrators are usually related to the victim. A case of sexual violence occurred at Selamat Pagi Indonesia School in Batu city. The schoolmaster threatened the victim to comply with his wishes. A school environment, which should be a place to learn about science and ethics, has become a scene for sexual assault. This article aims to provide prevention and settlement alternatives for sexual violence through maqâsid al-sharî’ah methods. The data show that sexual violence at the school has occurred since 2009. This article includes empirical research using qualitative methods by describing and analyzing the data which is presented in descriptive text. The result of the research shows that the victims are incapable of fighting back due to manipulation in order to always be obedient and repay the perpetrators. The intimidation practice is in contrast to human rights and religious purposes, while the perpetrators exploit the power relation and manipulate religious narratives to commit the crime. Understanding religious purposes (maqasid alsharî’ah) provides essential tools to minimize human rights violations in the form of sexual violence. One is allowed to make prejudices and refuse to engage in an activity that may lead to sexual violence. The resistance corresponds with maqâsid al-sharî’ah which consists of safeguarding the soul, progeny, mind, religion, and wealth.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129817073","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：