Pub Date : 2022-08-30DOI: 10.30641/ham.2022.13.305-332
Pardomuan Gultom, Rumainur Rumainur
Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap insan manusia. Dalam paradigma klasik HAM, negara dianggap sebagai aktor utama pengemban kewajiban pemenuhan HAM sebagaimana disebutkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (SIPOL) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB). Namun, dengan munculnya fakta mengenai dampak kehadiran perusahaan dalam sejumlah pelanggaran HAM, baik domestik maupun multinasional, muncul wacana pentingnya aktor non- negara untuk ditarik sebagai pemangku kewajiban dalam rejim HAM melalui Prinsip UNGP pada tahun 2011. Konflik agraria sebagai akibat dari kehadiran perkebunan kelapa sawit menjadi problem tersendiri bagi entitas bisnis dalam pemenuhan HAM, khususnya Hak EKOSOB, sebagai wujud dari pelaksanaan norma tanggung jawab sosial dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yuridis bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai aktor non-negara juga mengemban kewajiban dalam pemenuhan HAM.
{"title":"Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit","authors":"Pardomuan Gultom, Rumainur Rumainur","doi":"10.30641/ham.2022.13.305-332","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.305-332","url":null,"abstract":"Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap insan manusia. Dalam paradigma klasik HAM, negara dianggap sebagai aktor utama pengemban kewajiban pemenuhan HAM sebagaimana disebutkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (SIPOL) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB). Namun, dengan munculnya fakta mengenai dampak kehadiran perusahaan dalam sejumlah pelanggaran HAM, baik domestik maupun multinasional, muncul wacana pentingnya aktor non- negara untuk ditarik sebagai pemangku kewajiban dalam rejim HAM melalui Prinsip UNGP pada tahun 2011. Konflik agraria sebagai akibat dari kehadiran perkebunan kelapa sawit menjadi problem tersendiri bagi entitas bisnis dalam pemenuhan HAM, khususnya Hak EKOSOB, sebagai wujud dari pelaksanaan norma tanggung jawab sosial dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yuridis bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai aktor non-negara juga mengemban kewajiban dalam pemenuhan HAM.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134371991","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-08-30DOI: 10.30641/ham.2022.13.187-198
Antonius Candra
Problematika hadhanah banyak berujung kepada masalah tentang penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak. Perkara hadhanah setelah diputuskan oleh hakim ternyata tidak mempunyai kekuatan eksekutorial di mana saat hadhin atau hadhinah yang mempunyai beban dan tanggung jawab untuk memenuhi pembiayaan hadhanah tidak dapat melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak khususnya terhadap masalah hadhanah dalam perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014. Sifat penelitian ini deskriptif dan jenis penelitiannya yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute appoach) dan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dengan cara melakukan studi literasi, dan penganalisisan secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai kekuatan eksekutorial dari putusan perkara hadhanah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.
{"title":"Upaya Perlindungan Anak terhadap Perkara Hadhanah","authors":"Antonius Candra","doi":"10.30641/ham.2022.13.187-198","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.187-198","url":null,"abstract":"Problematika hadhanah banyak berujung kepada masalah tentang penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak. Perkara hadhanah setelah diputuskan oleh hakim ternyata tidak mempunyai kekuatan eksekutorial di mana saat hadhin atau hadhinah yang mempunyai beban dan tanggung jawab untuk memenuhi pembiayaan hadhanah tidak dapat melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak khususnya terhadap masalah hadhanah dalam perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014. Sifat penelitian ini deskriptif dan jenis penelitiannya yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute appoach) dan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dengan cara melakukan studi literasi, dan penganalisisan secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai kekuatan eksekutorial dari putusan perkara hadhanah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132371954","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-08-30DOI: 10.30641/ham.2022.13.215-234
I. P. Amaritasari
In March 2020, The World Health Organization (WHO) finally announced a coronavirus or Covid-19 disease outbreak as a pandemic. According to WHO, the status of a pandemic is determined if a new disease has not had an antidote against the spread of the virus in regions of the world. The virus attacked individuals and no doubt the impact on people is significant, which relates to the security of the people and human rights aspects. The article explores the argumentative basis of human security and further analyzes the problem, strategy and needs in the lens of human rights related to pandemic in the framework of human security. It aims to analytically describe human security approaches in relation to the COVID-19 with human rights perspective through the common pattern of threat identified worldwide and plausible strategies based on literature study. The state strategy addressed in the article exists as a set of examples of best practices and/or critics toward the policy with materials provided by journals. The article uses a qualitative approach with a systematic literature study based on human security framework with human-right analysis and results in a generic set of human security frameworks for COVID-19 with the perspective of human rights.
{"title":"The Study on the Coronavirus Pandemic Using Human Rights and Human Security Approach","authors":"I. P. Amaritasari","doi":"10.30641/ham.2022.13.215-234","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.215-234","url":null,"abstract":"In March 2020, The World Health Organization (WHO) finally announced a coronavirus or Covid-19 disease outbreak as a pandemic. According to WHO, the status of a pandemic is determined if a new disease has not had an antidote against the spread of the virus in regions of the world. The virus attacked individuals and no doubt the impact on people is significant, which relates to the security of the people and human rights aspects. The article explores the argumentative basis of human security and further analyzes the problem, strategy and needs in the lens of human rights related to pandemic in the framework of human security. It aims to analytically describe human security approaches in relation to the COVID-19 with human rights perspective through the common pattern of threat identified worldwide and plausible strategies based on literature study. The state strategy addressed in the article exists as a set of examples of best practices and/or critics toward the policy with materials provided by journals. The article uses a qualitative approach with a systematic literature study based on human security framework with human-right analysis and results in a generic set of human security frameworks for COVID-19 with the perspective of human rights.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"2653 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132436328","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-08-30DOI: 10.30641/ham.2022.13.271-286
Syahwal Syahwal
Hak atas pekerjaan menuntut peran Negara dalam pemenuhannya, namun kehadiran pasar tenaga kerja fleksibel telah menimbulkan dilema bagi negara dalam pemenuhan hak atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menelaah hak atas pekerjaan di dalam pasar tenaga kerja fleksibel dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pasar tenaga kerja fleksibel mewujud dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menggambarkan posisi dilematis negara dalam menjalankan tanggungjawabnya terhadap hak atas pekerjaan. Terhadap posisi dilematis ini, negara mendahulukan terciptanya lapangan kerja dibandingkan dengan kelayakan pekerjaan yang diciptakan. Berdasarkan penelitian ini, terkuak pentingnya pendekatan holistik dalam memandang hak asasi manusia. Sehingga antara ketersediaan pekerjaan dan kelayakan pekerjaan tidak diletakkan secara terpisah. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang tidak layak, menempatkan derajat manusia yang dilindungi oleh hak asasi manusia dalam posisi yang rentan.
{"title":"Dilema Hak Atas Pekerjaan dalam Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel","authors":"Syahwal Syahwal","doi":"10.30641/ham.2022.13.271-286","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.271-286","url":null,"abstract":"Hak atas pekerjaan menuntut peran Negara dalam pemenuhannya, namun kehadiran pasar tenaga kerja fleksibel telah menimbulkan dilema bagi negara dalam pemenuhan hak atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menelaah hak atas pekerjaan di dalam pasar tenaga kerja fleksibel dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pasar tenaga kerja fleksibel mewujud dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menggambarkan posisi dilematis negara dalam menjalankan tanggungjawabnya terhadap hak atas pekerjaan. Terhadap posisi dilematis ini, negara mendahulukan terciptanya lapangan kerja dibandingkan dengan kelayakan pekerjaan yang diciptakan. Berdasarkan penelitian ini, terkuak pentingnya pendekatan holistik dalam memandang hak asasi manusia. Sehingga antara ketersediaan pekerjaan dan kelayakan pekerjaan tidak diletakkan secara terpisah. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang tidak layak, menempatkan derajat manusia yang dilindungi oleh hak asasi manusia dalam posisi yang rentan.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"80 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121608986","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-27DOI: 10.30641/ham.2022.13.81-96
Sabit Irfani, Ricky Santoso Muharam, S. Sunarso
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan aksi kamisan dalam mencari keadilan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan observasi (pengamatan), wawancara, dan penelusuran dokumen serta arsip. Subjek penelitian ini merupakan Aksi Kamisan dan penentuan subjek penelitian menggunakan Purposive. Hasil penelitian ini menunjukan perjuangan para keluarga korban yang tidak pernah lelah, menunjukan kerinduan mereka berkaitan dengan kejelasan yang diberikan oleh pemerintah. Komnas HAM telah merekomendasikan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap berbagai kasus penghilangan orang dan tindak kekerasan. Ada indikasi bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia merupakan bukan orang biasa. Komitmen negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia merupakan variabel kunci dalam menuntaskan kasus yang macet di Kejaksaan Agung.
{"title":"Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia","authors":"Sabit Irfani, Ricky Santoso Muharam, S. Sunarso","doi":"10.30641/ham.2022.13.81-96","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.81-96","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan aksi kamisan dalam mencari keadilan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan observasi (pengamatan), wawancara, dan penelusuran dokumen serta arsip. Subjek penelitian ini merupakan Aksi Kamisan dan penentuan subjek penelitian menggunakan Purposive. Hasil penelitian ini menunjukan perjuangan para keluarga korban yang tidak pernah lelah, menunjukan kerinduan mereka berkaitan dengan kejelasan yang diberikan oleh pemerintah. Komnas HAM telah merekomendasikan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap berbagai kasus penghilangan orang dan tindak kekerasan. Ada indikasi bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia merupakan bukan orang biasa. Komitmen negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia merupakan variabel kunci dalam menuntaskan kasus yang macet di Kejaksaan Agung.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"51 6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132073847","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-27DOI: 10.30641/ham.2022.13.113-130
Ganesh Cintika Putri
Presidential Regulation No. 125 of 2016 is the first regulation that provides a normative framework to manage refugees and asylum seekers in Indonesia. However, many scholars believe that this regulation is simply an institutionalization of several existing informal practices, and it does not introduce any substantive changes to ensure refugee protection. This paper analyzes the content of the Presidential Regulation, including its background, structure, wording, and its aims. In addition, this study identifies the limits of the regulation in fulfilling, protecting, and respecting human rights based on the international human rights instruments. This article contends that the Presidential Regulation portrays what I call dilemma of hospitality. It reflects on the one hand, the regulation welcomes the refugees by providing mandates to the authorities to rescue those stranded at sea and to provide accommodation during their stay. On the other hand, the regulation implies a kind of distrust to the refugees—treating them as a threat, limiting their movement, and forbidding them from work. The dilemma by and large affects the effective fulfillment of the rights of the refugees. This study offers some policy recommendations.
{"title":"The Dilemma of Hospitality: Revisiting Indonesia’s Policy on Handling Refugees Under International Law","authors":"Ganesh Cintika Putri","doi":"10.30641/ham.2022.13.113-130","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.113-130","url":null,"abstract":"Presidential Regulation No. 125 of 2016 is the first regulation that provides a normative framework to manage refugees and asylum seekers in Indonesia. However, many scholars believe that this regulation is simply an institutionalization of several existing informal practices, and it does not introduce any substantive changes to ensure refugee protection. This paper analyzes the content of the Presidential Regulation, including its background, structure, wording, and its aims. In addition, this study identifies the limits of the regulation in fulfilling, protecting, and respecting human rights based on the international human rights instruments. This article contends that the Presidential Regulation portrays what I call dilemma of hospitality. It reflects on the one hand, the regulation welcomes the refugees by providing mandates to the authorities to rescue those stranded at sea and to provide accommodation during their stay. On the other hand, the regulation implies a kind of distrust to the refugees—treating them as a threat, limiting their movement, and forbidding them from work. The dilemma by and large affects the effective fulfillment of the rights of the refugees. This study offers some policy recommendations.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128355918","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-27DOI: 10.30641/ham.2022.13.1-14
Ario Putra
Nilai-nilai kemanusiaan berupa Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga terdapat di dalam Ideologi Pancasila. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan bagi perkembangan akademik terkait permasalahan HAM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library research) sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengklasifikasikan data-data yang berhubungan dengan penelitian, kemudian menganalisinya. Adapun metode anaisis data dalam penelitian ini yaitu dengan metode interpretasi dan metode analisis. HAM di Indonesia mengalami berbagai bentuk dinamika yang penuh perjuangan dalam penegakannya, baik itu penolakan terhadap HAM maupun pengaplikasian HAM di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para leluhur- leluhur di masa lampau ataupun pemimpin pada masa sekarang, hal tersebut bertujuan demi tegaknya HAM di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara dari ideologi Pancasila. Oleh karena itu, HAM di Indonesia mendapat jaminan kuat karena berlandaskan ideologi Pancasila. Persatuan dan kesatuan di Indonesia akan dapat terwujud apabila segenap masyarakat Indonesia dapat menerapkan serta mewujudkan nilai-nilai HAM dalam kehidupannya.
{"title":"Interpretasi Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila dan Implikasinya Terhadap Persatuan dan Kesatuan di Indonesia","authors":"Ario Putra","doi":"10.30641/ham.2022.13.1-14","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.1-14","url":null,"abstract":"Nilai-nilai kemanusiaan berupa Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga terdapat di dalam Ideologi Pancasila. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan bagi perkembangan akademik terkait permasalahan HAM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library research) sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengklasifikasikan data-data yang berhubungan dengan penelitian, kemudian menganalisinya. Adapun metode anaisis data dalam penelitian ini yaitu dengan metode interpretasi dan metode analisis. HAM di Indonesia mengalami berbagai bentuk dinamika yang penuh perjuangan dalam penegakannya, baik itu penolakan terhadap HAM maupun pengaplikasian HAM di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para leluhur- leluhur di masa lampau ataupun pemimpin pada masa sekarang, hal tersebut bertujuan demi tegaknya HAM di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara dari ideologi Pancasila. Oleh karena itu, HAM di Indonesia mendapat jaminan kuat karena berlandaskan ideologi Pancasila. Persatuan dan kesatuan di Indonesia akan dapat terwujud apabila segenap masyarakat Indonesia dapat menerapkan serta mewujudkan nilai-nilai HAM dalam kehidupannya.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"474 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132979359","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-27DOI: 10.30641/ham.2022.13.45-64
Y. Pratiwi
Upaya penghapusan dan pencegahan praktik P2GP/FGM yang dianggap pelanggaran HAM terhadap perempuan, dilakukan dengan pelarangan P2GP/FGM di beberapa negara, salah satunya Mesir. Sedangkan di Indonesia sampai saat ini belum terdapat pengaturan maupun kebijakan untuk menghentikan P2GP/FGM. Melihat penurunan prevalensi praktik FGM di Mesir, penulis tertarik menganalisis transplantasi pengaturan larangan P2GP/FGM melalui studi perbandingan hukum Indonesia dengan Mesir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan Hukum. Studi perbandingan hukum dilakukan untuk mendapatkan gambaran solusi atas permasalahan yang sama di negara lain. Praktik P2GP/FGM baik di Indonesia maupun di Mesir merupakan praktik atas dasar tradisi kuno dan bukan untuk kepentingan medis maupun agama. Perbedaan yang mencolok kedua negara dalam penghapusan praktik FGM adalah komitmen pengaturan FGM dalam instrumen hukum di negaranya. Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan dengan akar masalah yang sama, Indonesia dapat merujuk solusi yang sama, yakni dengan merumuskan instrumen hukum mengenai P2GP/FGM sebagai tindak pidana dengan melakukan transplantasi hukum yang disesuaikan dengan cita negara hukum Indonesia.
{"title":"Transplantasi Pengaturan Larangan Praktik Female Genital Mutilation melalui Studi Perbandingan Indonesia dengan Mesir","authors":"Y. Pratiwi","doi":"10.30641/ham.2022.13.45-64","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.45-64","url":null,"abstract":"Upaya penghapusan dan pencegahan praktik P2GP/FGM yang dianggap pelanggaran HAM terhadap perempuan, dilakukan dengan pelarangan P2GP/FGM di beberapa negara, salah satunya Mesir. Sedangkan di Indonesia sampai saat ini belum terdapat pengaturan maupun kebijakan untuk menghentikan P2GP/FGM. Melihat penurunan prevalensi praktik FGM di Mesir, penulis tertarik menganalisis transplantasi pengaturan larangan P2GP/FGM melalui studi perbandingan hukum Indonesia dengan Mesir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan Hukum. Studi perbandingan hukum dilakukan untuk mendapatkan gambaran solusi atas permasalahan yang sama di negara lain. Praktik P2GP/FGM baik di Indonesia maupun di Mesir merupakan praktik atas dasar tradisi kuno dan bukan untuk kepentingan medis maupun agama. Perbedaan yang mencolok kedua negara dalam penghapusan praktik FGM adalah komitmen pengaturan FGM dalam instrumen hukum di negaranya. Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan dengan akar masalah yang sama, Indonesia dapat merujuk solusi yang sama, yakni dengan merumuskan instrumen hukum mengenai P2GP/FGM sebagai tindak pidana dengan melakukan transplantasi hukum yang disesuaikan dengan cita negara hukum Indonesia.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"10 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134410971","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-27DOI: 10.30641/ham.2022.13.15-28
Suharyono Suharyono, Khalisah Hayatuddin, Muhamad Sadi Is
Tanah secara filosofis dibutuhkan oleh semua makhluk hidup terutama manusia sangat membutuhkan tanah dalam mempertahankan kehidupannya bahkan sampai meninggal dunia, perlindungan hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah sangat diperlukan begitu juga dalam mempertahankan hak atas tanahnya tersebut. Mempertahankan tanah berarti mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia. Dengan tujuan untuk mengetahui mengenai perlindingan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia. Untuk menjaga dan menjamin perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia sudah diatur di dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Akan tetapi masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia masih memiliki kelemahan-kelemahan. Pemerintah dan DPR RI segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
{"title":"Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia","authors":"Suharyono Suharyono, Khalisah Hayatuddin, Muhamad Sadi Is","doi":"10.30641/ham.2022.13.15-28","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.15-28","url":null,"abstract":"Tanah secara filosofis dibutuhkan oleh semua makhluk hidup terutama manusia sangat membutuhkan tanah dalam mempertahankan kehidupannya bahkan sampai meninggal dunia, perlindungan hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah sangat diperlukan begitu juga dalam mempertahankan hak atas tanahnya tersebut. Mempertahankan tanah berarti mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia. Dengan tujuan untuk mengetahui mengenai perlindingan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia. Untuk menjaga dan menjamin perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia sudah diatur di dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Akan tetapi masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia masih memiliki kelemahan-kelemahan. Pemerintah dan DPR RI segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"362 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133231593","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-27DOI: 10.30641/ham.2022.13.97-112
Zaki Priambudi, Namira Hilda Papuani, Ramdhan Prawira Mulya Iskandar
Pandemi Covid-19 telah meningkatkan kebutuhan atas pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Walaupun demikian, pemerintah belum memprioritaskan aspek kesehatan mental dalam penanganan pandemi. Padahal WHO menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah menciptakan krisis kesehatan mental di seluruh dunia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji apakah pemenuhan pelayanan kesehatan mental merupakan tanggung jawab negara dan apakah urgensi pemenuhan pelayanan kesehatan mental serta bagaimana ius constituendum pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Dengan menggabungkan metode penelitian doktrinal dan Research Oriented Reform, artikel ini menemukan bahwa berdasarkan ketentuan UDHR, ICESCR, UUD NRI 1945, UU Kesehatan dan UU Kesehatan Jiwa, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental merupakan tanggung jawab negara. Namun, hak tersebut belum terpenuhi karena minimnya fasilitas serta adanya kekosongan hukum kesehatan mental di Indonesia. Puncaknya artikel ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, mengundangkan RUU Praktik Psikologi yang mengatur pengembangan dan manajemen SDM di bidang profesi psikologi. Kedua, mengesahkan Peraturan Pemerintah dari UU Kesehatan Jiwa yang mengatur tata cara pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam melaksanakan pelayanan kesehatan mental. Ketiga, mengesahkan Peraturan Daerah yang mengatur perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan mental.
{"title":"Reaktualisasi Hak Atas Pelayanan Kesehatan Mental Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia: Sebuah Ius Constituendum?","authors":"Zaki Priambudi, Namira Hilda Papuani, Ramdhan Prawira Mulya Iskandar","doi":"10.30641/ham.2022.13.97-112","DOIUrl":"https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.97-112","url":null,"abstract":"Pandemi Covid-19 telah meningkatkan kebutuhan atas pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Walaupun demikian, pemerintah belum memprioritaskan aspek kesehatan mental dalam penanganan pandemi. Padahal WHO menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah menciptakan krisis kesehatan mental di seluruh dunia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji apakah pemenuhan pelayanan kesehatan mental merupakan tanggung jawab negara dan apakah urgensi pemenuhan pelayanan kesehatan mental serta bagaimana ius constituendum pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Dengan menggabungkan metode penelitian doktrinal dan Research Oriented Reform, artikel ini menemukan bahwa berdasarkan ketentuan UDHR, ICESCR, UUD NRI 1945, UU Kesehatan dan UU Kesehatan Jiwa, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental merupakan tanggung jawab negara. Namun, hak tersebut belum terpenuhi karena minimnya fasilitas serta adanya kekosongan hukum kesehatan mental di Indonesia. Puncaknya artikel ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, mengundangkan RUU Praktik Psikologi yang mengatur pengembangan dan manajemen SDM di bidang profesi psikologi. Kedua, mengesahkan Peraturan Pemerintah dari UU Kesehatan Jiwa yang mengatur tata cara pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam melaksanakan pelayanan kesehatan mental. Ketiga, mengesahkan Peraturan Daerah yang mengatur perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan mental.","PeriodicalId":342655,"journal":{"name":"Jurnal HAM","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129495813","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：