Pub Date : 2024-03-30DOI: 10.14710/gp.9.1.2024.32-49
Nelvia Gusdiva, Hendri Koeswara, Roni Ekha Putera
Isu kebijakan pencegahan dan penurunan stunting merupakan suatu permasalahan yang menarik perhatian, mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu untuk menekan permasalahan angka stunting yang ada. Kebijakan penurunan stunting yang dikeluarkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi permasalahan stunting di Indonesia, namun pada nyatanya angka stunting masih tinggi atau bisa dikatakan tidak mengalami penurunan secara stabil dalam sepuluh tahun terakhir ini. Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah prioritas pemerintah pusat dalam penanganan stunting sejak tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok menunjukkan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, standar kebijakan masih mengacu kepada regulasi kebijakan yang lama dan belum direvisi berdasarkan kebijakan stunting terbaru. Kurang tersedianya sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia serta pengaruh dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok
考虑到政府出台的政策未能抑制现有的发育迟缓问题，预防和减少发育迟缓政策问题是一个备受关注的问题。政府出台的减少发育迟缓政策有望解决印尼的发育迟缓问题，但事实上，发育迟缓率仍然居高不下，或者可以说，在过去十年中，发育迟缓率并没有稳步下降。索洛克县是中央政府自2019年以来处理发育迟缓问题的重点地区之一。本研究旨在描述和分析索洛克县如何实施减少发育迟缓的政策。本研究采用 Van Meter 和 Van Horn 提出的政策实施理论，以定性描述法进行研究。研究结果表明，索洛克县在实施减少发育迟缓政策方面仍存在一些障碍，政策标准仍沿用旧的政策规定，没有根据最新的发育迟缓政策进行修订。人力资源和可用预算的缺乏，以及社会、经济和政治环境的影响，都影响了减少发育迟缓政策在索洛克县的实施。
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SOLOK","authors":"Nelvia Gusdiva, Hendri Koeswara, Roni Ekha Putera","doi":"10.14710/gp.9.1.2024.32-49","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/gp.9.1.2024.32-49","url":null,"abstract":"Isu kebijakan pencegahan dan penurunan stunting merupakan suatu permasalahan yang menarik perhatian, mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu untuk menekan permasalahan angka stunting yang ada. Kebijakan penurunan stunting yang dikeluarkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi permasalahan stunting di Indonesia, namun pada nyatanya angka stunting masih tinggi atau bisa dikatakan tidak mengalami penurunan secara stabil dalam sepuluh tahun terakhir ini. Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah prioritas pemerintah pusat dalam penanganan stunting sejak tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok menunjukkan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, standar kebijakan masih mengacu kepada regulasi kebijakan yang lama dan belum direvisi berdasarkan kebijakan stunting terbaru. Kurang tersedianya sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia serta pengaruh dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"44 21","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140364127","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-03-30DOI: 10.14710/gp.9.1.2024.65-82
Nadya Anggara Putri, Sutiyo Sutiyo, Ida Yunari Ristiani, Agus Supriatna, Irfan Uluputty
Budaya dan keyakinan yang dipercaya oleh masyarakat merupakan kearifan lokal dan menjadi bagian masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu masyarakat tradisional yang cukup terkenal di Indonesia yaitu masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar. Hasil pra survey menunjukkan adanya indikasi memudarnya nilai kearifan lokal pada masyarakat tradisional karena era modernisasi, serta adanya potensi bencana seperti kekeringan akibat perubahan iklim di Indonesia. Berdasarkan indikasi tersebut, Penelitian ini kemudian bertujuan untuk mengetahui risiko bencana dan bagaimana mitigasi bencana berbasis kearifan lokal yang telah dilakukan di Kasepuhan Ciptagelar. Penelitian ini juga mengulas tentang kebijakan pemerintah yang tepat dalam pengurangan risiko bencana di Kasepuhan Ciptagelar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan Kasepuhan Ciptagelar memiliki beberapa potensi risiko bencana diantaranya yaitu Gempa Bumi, Erosi dan Tanah Longsor, serta Perubahan Iklim. Kearifan Lokal pada Kasepuhan Ciptagelar sudah dapat dikategorikan sebagai media Mitigasi Bencana. Maka, kebijakan pemerintah yang tepat dalam pengurangan risiko bencana berbasis kearifan lokal di Kasepuhan Ciptagelar adalah kebijakan yang menerapkan pendekatan partisipatif, bersifat komunal, dan menjadikan kelembagaan dan tokoh adat sebagai motor utama penggerak program di lapangan.
{"title":"MITIGASI BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR","authors":"Nadya Anggara Putri, Sutiyo Sutiyo, Ida Yunari Ristiani, Agus Supriatna, Irfan Uluputty","doi":"10.14710/gp.9.1.2024.65-82","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/gp.9.1.2024.65-82","url":null,"abstract":"Budaya dan keyakinan yang dipercaya oleh masyarakat merupakan kearifan lokal dan menjadi bagian masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu masyarakat tradisional yang cukup terkenal di Indonesia yaitu masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar. Hasil pra survey menunjukkan adanya indikasi memudarnya nilai kearifan lokal pada masyarakat tradisional karena era modernisasi, serta adanya potensi bencana seperti kekeringan akibat perubahan iklim di Indonesia. Berdasarkan indikasi tersebut, Penelitian ini kemudian bertujuan untuk mengetahui risiko bencana dan bagaimana mitigasi bencana berbasis kearifan lokal yang telah dilakukan di Kasepuhan Ciptagelar. Penelitian ini juga mengulas tentang kebijakan pemerintah yang tepat dalam pengurangan risiko bencana di Kasepuhan Ciptagelar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan Kasepuhan Ciptagelar memiliki beberapa potensi risiko bencana diantaranya yaitu Gempa Bumi, Erosi dan Tanah Longsor, serta Perubahan Iklim. Kearifan Lokal pada Kasepuhan Ciptagelar sudah dapat dikategorikan sebagai media Mitigasi Bencana. Maka, kebijakan pemerintah yang tepat dalam pengurangan risiko bencana berbasis kearifan lokal di Kasepuhan Ciptagelar adalah kebijakan yang menerapkan pendekatan partisipatif, bersifat komunal, dan menjadikan kelembagaan dan tokoh adat sebagai motor utama penggerak program di lapangan. ","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"53 36","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140362875","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-03-30DOI: 10.14710/gp.9.1.2024.1-14
Nara Winda Agustiningtyas
Langkah awal individu/lembaga penelitian diwajibkan untuk mengurus perizinan kegiatan riset terlebih dahulu untuk mendapatkan izin untuk mengakses data maupun narasumber pemerintah, jaminan perlindungan, untuk kelancaran pelaksanaan lapangan, yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Akuntabilitas sangatlah dianggap penting untuk meningkatkan penyediaan layanan. Sebagai organisasi pelayanan publik, penilaian atas pelayanan BAKESBANGPOL Kota Batu diserahkan kepada masyarakat. Pada saat ini memberikan layanan pendaftaran izin survei dan magang secara dilakukan manual. Hal tersebut tentu tidak efektif karena semua aktivitas yang ada membutuhkan waktu yang lama. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik akuntabilitas layanan publik serta kendala/hambatan pada pelayanan surat izin penelitian di BAKESBANGPOL di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam penilaian Indeks Kepuasan (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menduduki peringkat pertama TOP 10 (IKM) Jawa Timur dengan nilai 97.96 jumlah responden 2200 orang. Meskipun BAKESBANGPOL Kota Batu menduduki peringkat pertama namun pada faktanya indikator asas dan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan tidak berjalan dengan optimal proses pengambilan data IKM tidak berdasarkan pada proses pelayanan namun data yang di ambil berdasarkan pameran Inovasi yang dislenggarakan, akses website online belum terbarui, ketepatan waktu SOP pelayanan.
{"title":"AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS PELAYANAN PERIZINAN SURAT IZIN PENELITIAN DI BAKESBANGPOL KOTA BATU","authors":"Nara Winda Agustiningtyas","doi":"10.14710/gp.9.1.2024.1-14","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/gp.9.1.2024.1-14","url":null,"abstract":"Langkah awal individu/lembaga penelitian diwajibkan untuk mengurus perizinan kegiatan riset terlebih dahulu untuk mendapatkan izin untuk mengakses data maupun narasumber pemerintah, jaminan perlindungan, untuk kelancaran pelaksanaan lapangan, yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Akuntabilitas sangatlah dianggap penting untuk meningkatkan penyediaan layanan. Sebagai organisasi pelayanan publik, penilaian atas pelayanan BAKESBANGPOL Kota Batu diserahkan kepada masyarakat. Pada saat ini memberikan layanan pendaftaran izin survei dan magang secara dilakukan manual. Hal tersebut tentu tidak efektif karena semua aktivitas yang ada membutuhkan waktu yang lama. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik akuntabilitas layanan publik serta kendala/hambatan pada pelayanan surat izin penelitian di BAKESBANGPOL di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam penilaian Indeks Kepuasan (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menduduki peringkat pertama TOP 10 (IKM) Jawa Timur dengan nilai 97.96 jumlah responden 2200 orang. Meskipun BAKESBANGPOL Kota Batu menduduki peringkat pertama namun pada faktanya indikator asas dan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan tidak berjalan dengan optimal proses pengambilan data IKM tidak berdasarkan pada proses pelayanan namun data yang di ambil berdasarkan pameran Inovasi yang dislenggarakan, akses website online belum terbarui, ketepatan waktu SOP pelayanan.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"7 12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140364680","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-03DOI: 10.14710/gp.8.2.2023.134-147
Amalia Rahmadani Anwar
City waste continues to increase resulting from every human activity. The research objective is related to waste management innovation using waste to energy technology in the use of waste at the Supit Urang TPA. Gas emissions released by piles of rubbish piled up in final disposal sites not only try to reduce and prevent humans, the environment and the earth from being damaged, but also use renewable energy. Descriptive qualitative research method. Data collection techniques through documentation, interviews and field study observations. Data analysis techniques involve collecting data from field studies (written and verbal), researching, reducing and then drawing conclusions. Using Roger's innovation theory. The results of the research show that the waste problem is not only borne by the government. Waste management must be completed from upstream to downstream, namely from community settlements to the final disposal site. The renewal of the management system for waste utilization has been in effect since the decentralization of the program from the Ministry of Public Works and Public Housing to the Environmental Service to build the latest technology-based waste disposal system. German assistance in infrastructure development is one of the successful factors in implementing the renewal of the Supit Urang landfill waste utilization system. The output of the waste to energy program is electrical energy and gas. Increasing energy production from landfills provides benefits to the community and also local governments as energy producers. Keyword: Innovation, Waste Management, Waste into Energy
{"title":"INNOVATION OF WASTE MANAGEMENT WASTE TO ENERGY TECHNOLOGY BASED IN MALANG CITY (SUPITURANG FINAL DISPOSAL SITE STUDY)","authors":"Amalia Rahmadani Anwar","doi":"10.14710/gp.8.2.2023.134-147","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/gp.8.2.2023.134-147","url":null,"abstract":"City waste continues to increase resulting from every human activity. The research objective is related to waste management innovation using waste to energy technology in the use of waste at the Supit Urang TPA. Gas emissions released by piles of rubbish piled up in final disposal sites not only try to reduce and prevent humans, the environment and the earth from being damaged, but also use renewable energy. Descriptive qualitative research method. Data collection techniques through documentation, interviews and field study observations. Data analysis techniques involve collecting data from field studies (written and verbal), researching, reducing and then drawing conclusions. Using Roger's innovation theory. The results of the research show that the waste problem is not only borne by the government. Waste management must be completed from upstream to downstream, namely from community settlements to the final disposal site. The renewal of the management system for waste utilization has been in effect since the decentralization of the program from the Ministry of Public Works and Public Housing to the Environmental Service to build the latest technology-based waste disposal system. German assistance in infrastructure development is one of the successful factors in implementing the renewal of the Supit Urang landfill waste utilization system. The output of the waste to energy program is electrical energy and gas. Increasing energy production from landfills provides benefits to the community and also local governments as energy producers. Keyword: Innovation, Waste Management, Waste into Energy","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"21 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139388511","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-03DOI: 10.14710/gp.8.2.2023.102-114
Taufiq Rahmadi
Pada Beberapa Negara berkembang seperti Indonesia masalah pembinaan dan pengamanan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab sering terabaikan, bahkan sebuah idiologi dan pola pikir masyarakat yang mendasar sering tergantikan oleh kekuatan ekonomi dunia yang cenderung lebih berperan. Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran dalam system peradilan pidana mempunyai peran dalam menjaga dan membina Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) dan Tahanan.Pada masa sekarang ini isu yang sangat sulit teruraikan dan menjadi dasar daripada semua permasalahan di Lapas dan Rutan yaitu adalah adanya over kapasitas dimana pada Lapas dan Rutan hal ini menyebabkan timbulnya begitu banyak permasalahan yang terjadi.Over kapastitas merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan apabila tidak cepat di selesaikan akan dapat menjadi sebuah bom waktu baik bagi Unit Pelaksana maupun bagi Negara, namun setiap permasalahan tentunya mempunyai jalan keluar. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membuat kajian mengenai cara penanganan overkapasitas pada beberapa Lapas di Indonesia.Penulis dalam melakukan tulisan ini menggunakan metode Library Research atau lebih di kenal dengan kajian kepustakaan. Library research sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya tanpa harus turun ke lapangan melainkan memanfaatkan literatur penelitian yang sudah ada untuk memperoleh data penelitiannya. Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Over Kapasitas, Masalah akibat Over Kapasitas, Cara Penanggulangan Over Kapasitas
{"title":"KAJIAN TERHADAP CARA PENANGANAN OVER KAPASITAS PADA BEBERAPA LAPAS DI INDONESIA","authors":"Taufiq Rahmadi","doi":"10.14710/gp.8.2.2023.102-114","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/gp.8.2.2023.102-114","url":null,"abstract":"Pada Beberapa Negara berkembang seperti Indonesia masalah pembinaan dan pengamanan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab sering terabaikan, bahkan sebuah idiologi dan pola pikir masyarakat yang mendasar sering tergantikan oleh kekuatan ekonomi dunia yang cenderung lebih berperan. Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran dalam system peradilan pidana mempunyai peran dalam menjaga dan membina Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) dan Tahanan.Pada masa sekarang ini isu yang sangat sulit teruraikan dan menjadi dasar daripada semua permasalahan di Lapas dan Rutan yaitu adalah adanya over kapasitas dimana pada Lapas dan Rutan hal ini menyebabkan timbulnya begitu banyak permasalahan yang terjadi.Over kapastitas merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan apabila tidak cepat di selesaikan akan dapat menjadi sebuah bom waktu baik bagi Unit Pelaksana maupun bagi Negara, namun setiap permasalahan tentunya mempunyai jalan keluar. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membuat kajian mengenai cara penanganan overkapasitas pada beberapa Lapas di Indonesia.Penulis dalam melakukan tulisan ini menggunakan metode Library Research atau lebih di kenal dengan kajian kepustakaan. Library research sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya tanpa harus turun ke lapangan melainkan memanfaatkan literatur penelitian yang sudah ada untuk memperoleh data penelitiannya. Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Over Kapasitas, Masalah akibat Over Kapasitas, Cara Penanggulangan Over Kapasitas","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"10 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139389658","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-03DOI: 10.14710/gp.8.2.2023.79-90
Moureen Veronica Priyono
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyaluran program bantuan pupuk di Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung penyaluran hibah pupuk oleh Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dalam rangka produktivitas sawah dan kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa berdasarkan keempat indikator yang telah dijelaskan diatas maka dapat diketahui bahwa evaluasi Program Pemberian Bantuan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sudah berjalan dengan baik, dengan hasil yang sesuai dengan tujuan dari program tersebut, hasil dari program UPPO petani sangat terbantu karena kualitas dan produktifitas yang meningkat, begitu pula dengan biaya produksi yang sedikit, tetapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan program UPPO masih ditemukannya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang meminta persenan dari jumlah bantuan yang di salurkan kepada para petani di Kabupaten Simalungun. Dan Faktor Pendukung : Adanya anggaran dari pemerintah, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adanya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan diolah. Perhatian pemerintah terhadap pertanian. Faktor Penghambat : Masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya petani. Masih ada nya oknum pemerintah yang nakal dan tidak bertanggung jawab. Kurangnya ketegasan hukum. Kata Kunci: Evaluasi Program, Bantuan Pengembangan Unit
{"title":"EVALUASI PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK ( UPPO ) DARI KEMENTERIAN PERTANIAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA","authors":"Moureen Veronica Priyono","doi":"10.14710/gp.8.2.2023.79-90","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/gp.8.2.2023.79-90","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyaluran program bantuan pupuk di Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung penyaluran hibah pupuk oleh Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dalam rangka produktivitas sawah dan kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa berdasarkan keempat indikator yang telah dijelaskan diatas maka dapat diketahui bahwa evaluasi Program Pemberian Bantuan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sudah berjalan dengan baik, dengan hasil yang sesuai dengan tujuan dari program tersebut, hasil dari program UPPO petani sangat terbantu karena kualitas dan produktifitas yang meningkat, begitu pula dengan biaya produksi yang sedikit, tetapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan program UPPO masih ditemukannya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang meminta persenan dari jumlah bantuan yang di salurkan kepada para petani di Kabupaten Simalungun. Dan Faktor Pendukung : Adanya anggaran dari pemerintah, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adanya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan diolah. Perhatian pemerintah terhadap pertanian. Faktor Penghambat : Masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya petani. Masih ada nya oknum pemerintah yang nakal dan tidak bertanggung jawab. Kurangnya ketegasan hukum. Kata Kunci: Evaluasi Program, Bantuan Pengembangan Unit","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"137 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139387544","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-03DOI: 10.14710/gp.8.2.2023.91-101
Muhammad Nuqlir Bariklana, T. Takayasa, Siti Azizah
Food product labeling is one of the policies to ensure the quality of food products consumed by the public. The labeling policy is regulated in PP no.69 of 1999. One of the labeling policies is the obligation of food producers to include the product expiration date. Almost every year, a lot of findings of food products, especially the results of household industrial food products (P-IRT). This study seeks to formulate why the implementation of the PIRT expiration labeling policy is still not optimal. From the results of the study it was found that several factors influenced the implementation of this policy. The first was PIRT certification, especially at the extension stage and producer location review. The second is the understanding of PIRT producers regarding the expiration labeling. The third is limited human and financial resources. Fourth, consumers' concern that is still lacking is mainly related to attention to the expired labels of food products they consume.Keyword: Implementation, Labeling, Food, Expiration, Consumers
{"title":"IMPLEMENTATION OF EXPIRATION LABELIZATION OF HOUSEHOLD INDUSTRIAL FOOD PRODUCTS (P-IRT)","authors":"Muhammad Nuqlir Bariklana, T. Takayasa, Siti Azizah","doi":"10.14710/gp.8.2.2023.91-101","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/gp.8.2.2023.91-101","url":null,"abstract":"Food product labeling is one of the policies to ensure the quality of food products consumed by the public. The labeling policy is regulated in PP no.69 of 1999. One of the labeling policies is the obligation of food producers to include the product expiration date. Almost every year, a lot of findings of food products, especially the results of household industrial food products (P-IRT). This study seeks to formulate why the implementation of the PIRT expiration labeling policy is still not optimal. From the results of the study it was found that several factors influenced the implementation of this policy. The first was PIRT certification, especially at the extension stage and producer location review. The second is the understanding of PIRT producers regarding the expiration labeling. The third is limited human and financial resources. Fourth, consumers' concern that is still lacking is mainly related to attention to the expired labels of food products they consume.Keyword: Implementation, Labeling, Food, Expiration, Consumers","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"73 12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139388144","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-03DOI: 10.14710/gp.8.2.2023.115-133
Nikmatil Islamiyah
Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana pada masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di desa Sidomulyo, kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang yang notabenenya desa ini termasuk salah satu desa penyangga. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang mitigasi bencana yang ada di desa Sidomulyo serta meneliti kesiapsiagaannya sebagai desa penyangga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yakni dengan teknik studi pustaka dan wawancara melalui pendekatan Particiopation Action Research (PAR). Diperlukan sebuah wawancara karena penelitian ini butuh informasi seputar desa yang berhubungan dengan penelitian dari masyarakat setempat untuk menilai kesiapsiagaannya dlam menangani bencana dan juga penelitian ini merujuk ke studi lapangan. Sedangkan diperlukannya studi pustaka itu karena perlu melihat beberapa referensi yang relevan dan sesuai dengan apa yang akan diteliti.Kata Kunci:
{"title":"MITIGASI BENCANA TERHADAP DESA PENYANGGA STUDI KASUS: DESA SIDOMULYO KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG","authors":"Nikmatil Islamiyah","doi":"10.14710/gp.8.2.2023.115-133","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/gp.8.2.2023.115-133","url":null,"abstract":"Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana pada masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di desa Sidomulyo, kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang yang notabenenya desa ini termasuk salah satu desa penyangga. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang mitigasi bencana yang ada di desa Sidomulyo serta meneliti kesiapsiagaannya sebagai desa penyangga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yakni dengan teknik studi pustaka dan wawancara melalui pendekatan Particiopation Action Research (PAR). Diperlukan sebuah wawancara karena penelitian ini butuh informasi seputar desa yang berhubungan dengan penelitian dari masyarakat setempat untuk menilai kesiapsiagaannya dlam menangani bencana dan juga penelitian ini merujuk ke studi lapangan. Sedangkan diperlukannya studi pustaka itu karena perlu melihat beberapa referensi yang relevan dan sesuai dengan apa yang akan diteliti.Kata Kunci:","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"29 41","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139388718","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-27DOI: 10.14710/gp.7.2.2022.223-236
Renata Jati Nirmala
Pandemi berkepanjangan selama dua tahun terakhir telah memaksa pemerintah indonesia untuk lebih berdaya di bidang pangan. Hal ini dikarenakan pembatasan mobilitas berpengaruh pada supply chain bahan pangan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan bukanlah perkara yang mudah, salah satu masalah yang harus dihadapi adalah keterbatasan lahan khususnya di area perkotaan. Solusi yang dapat diambil adalah dengan melalukan urban farming. Kampung Sayur Bausasran merupakan daerah di Yogyakarta yang berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan urban farming. Keuntungan dari pemberdayaan ini adalah menciptakan ruang terbuka hijau di area perkotaan, menumbuhkan ketahanan pangan, serta menciptakan kampung wisata di tengah kota yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan komunitas dalam melaksanakan urban farming untuk mendeskripsikan mengenai metode serta pembagian peran yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Bausasran Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi serta studi literatur mengenai pelaksanaan pemberdayaan. Hasil yang didapatkan adalah (1) urban farming memaksimalkan fungsi lahan pekarangan, dinding, ruang terbuka hijau, dinding jalan dan gang sebagai media penanaman sayuran, (2) aktor yang berperan penting dalam pemberdayaan urban farming adalah pemerintah, NGO, masyarakat, petani, perusahaan, donor, aktifis, relawan, akademisi, (3) faktor yang mendukung keberhasilan urban farming adalah dukungan sosial, institusional, ekonomi, ekologi, spasial, kondisi alam.
{"title":"Adaptasi Masyarakat Kampung Sayur Bausasran Yogyakarta di Masa Pandemi Covid-19 melalui Urban Farming","authors":"Renata Jati Nirmala","doi":"10.14710/gp.7.2.2022.223-236","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/gp.7.2.2022.223-236","url":null,"abstract":"Pandemi berkepanjangan selama dua tahun terakhir telah memaksa pemerintah indonesia untuk lebih berdaya di bidang pangan. Hal ini dikarenakan pembatasan mobilitas berpengaruh pada supply chain bahan pangan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan bukanlah perkara yang mudah, salah satu masalah yang harus dihadapi adalah keterbatasan lahan khususnya di area perkotaan. Solusi yang dapat diambil adalah dengan melalukan urban farming. Kampung Sayur Bausasran merupakan daerah di Yogyakarta yang berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan urban farming. Keuntungan dari pemberdayaan ini adalah menciptakan ruang terbuka hijau di area perkotaan, menumbuhkan ketahanan pangan, serta menciptakan kampung wisata di tengah kota yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan komunitas dalam melaksanakan urban farming untuk mendeskripsikan mengenai metode serta pembagian peran yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Bausasran Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi serta studi literatur mengenai pelaksanaan pemberdayaan. Hasil yang didapatkan adalah (1) urban farming memaksimalkan fungsi lahan pekarangan, dinding, ruang terbuka hijau, dinding jalan dan gang sebagai media penanaman sayuran, (2) aktor yang berperan penting dalam pemberdayaan urban farming adalah pemerintah, NGO, masyarakat, petani, perusahaan, donor, aktifis, relawan, akademisi, (3) faktor yang mendukung keberhasilan urban farming adalah dukungan sosial, institusional, ekonomi, ekologi, spasial, kondisi alam.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"94 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131842533","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-27DOI: 10.14710/gp.7.2.2022.237-260
Arga Pribadi Imawan, R. Fathurrahman
This article aims to elaborate on whether the openness of spatial data by the government has an implication for the formulation of government policies. The case was taken in two provinces, namely the East Java provincial and the Special Capital Region (DKI) Jakarta. The case study method was conducted by referring to a database of documents, journals, news and books relating to the spatial data visualization and provincial government policies. ArcGis application is also used as one method of presenting data. As a result of the elaboration by using the concept of models open government data (OGD) and spatial policy-making, this article discovers facts that models of OGD in East Java are at the four-stage which is data integration between government and social data. However, DKI Jakarta shows the stage of OGD models is in integration government data stage. Both provincial showed that the policy-formulation for Covid-19 are not based on spatial data. Therefore, it can be assumed policy for handling Covid-19 is not effective. Both of provinces shows continually increasing cases of Covid-19 positive patients. These two provinces are predicated as the highest level of Covid-19 cases in Indonesia. From a practical point of view, Indonesia needs to implementing spatial data-based policies to break the Covid-19 chain, as this kind of policy orientation has been successfully implemented by Taiwan which has been successful tackling Covid-19.
{"title":"Open Government Data in Pandemic Disease: Encouraging Spatial Policy-Making in East Java and Jakarta","authors":"Arga Pribadi Imawan, R. Fathurrahman","doi":"10.14710/gp.7.2.2022.237-260","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/gp.7.2.2022.237-260","url":null,"abstract":"This article aims to elaborate on whether the openness of spatial data by the government has an implication for the formulation of government policies. The case was taken in two provinces, namely the East Java provincial and the Special Capital Region (DKI) Jakarta. The case study method was conducted by referring to a database of documents, journals, news and books relating to the spatial data visualization and provincial government policies. ArcGis application is also used as one method of presenting data. As a result of the elaboration by using the concept of models open government data (OGD) and spatial policy-making, this article discovers facts that models of OGD in East Java are at the four-stage which is data integration between government and social data. However, DKI Jakarta shows the stage of OGD models is in integration government data stage. Both provincial showed that the policy-formulation for Covid-19 are not based on spatial data. Therefore, it can be assumed policy for handling Covid-19 is not effective. Both of provinces shows continually increasing cases of Covid-19 positive patients. These two provinces are predicated as the highest level of Covid-19 cases in Indonesia. From a practical point of view, Indonesia needs to implementing spatial data-based policies to break the Covid-19 chain, as this kind of policy orientation has been successfully implemented by Taiwan which has been successful tackling Covid-19.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"199 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117279567","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：