Pub Date : 2021-12-30DOI: 10.14710/gp.6.2.2021.124-136
Aan Andriatno, Afiqi Pasha, F. Nasida, Oki Oktaviani, Olivia Putri, N. Syahri, Rani Nooraeni
Ketenagakerjaan merupakan bidang yang vital dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. Dewasa ini, problematika terkait ketenagakerjaan semakin kompleks dan menjadi tantangan dunia. Sustainable Development Goals menyoroti secara khusus peningkatan kualitas ketenagakerjaan, tertuang dalam tujuan kelima, yang secara lebih spesifik menggarisbawahi kelayakan pekerjaan. Sampai tahun 2030, dunia menargetkan kelayakan pekerjaan penuh yang diimbangi dengan menurunnya tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan suatu fenomena yang banyak mendapatkan sorotan dan merupakan isu strategis dalam pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka telah mencapai level yang setara dengan pengangguran global. Meskipun demikian, masih terjadi ketimpangan antarprovinsi. Penerapan program dan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik ketenagakerjaan provinsi diperlukan untuk mengatasi ketimpangan serta mewujudkan kelayakan pekerjaan secara beriringan. Penelitian ini menggunakan metode Fuzzy C-Means Clustering untuk mengelompokkan 34 provinsi di Indonesia ke dalam klaster-klaster menurut karakteristik ketenagakerjaan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan dua aspek, yaitu kesempatan kerja dan kelayakan pekerjaan. Penelitian ini berhasil mengklasifikasikan 34 provinsi ke dalam dua klaster. Klaster pertama beranggotakan provinsi-provinsi dengan tingkat kesempatan kerja yang rendah, namun kelayakan pekerjaannya sudah baik. Sedangkan klaster kedua memiliki karakteristik kesempatan kerja yang tinggi, namun belum diimbangi dengan kelayakan pekerjaan yang baik. Terhadap kedua klaster yang terbentuk, pemerintah diharapkan dapat memberikan perlakuan atau menerapkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki.
{"title":"KLASTERISASI PROVINSI DI INDONESIA MENURUT KARAKTERISTIK KETENAGAKERJAAN TAHUN 2019 MENGGUNAKAN METODE FUZZY C-MEANS CLUSTERING","authors":"Aan Andriatno, Afiqi Pasha, F. Nasida, Oki Oktaviani, Olivia Putri, N. Syahri, Rani Nooraeni","doi":"10.14710/gp.6.2.2021.124-136","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/gp.6.2.2021.124-136","url":null,"abstract":"Ketenagakerjaan merupakan bidang yang vital dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. Dewasa ini, problematika terkait ketenagakerjaan semakin kompleks dan menjadi tantangan dunia. Sustainable Development Goals menyoroti secara khusus peningkatan kualitas ketenagakerjaan, tertuang dalam tujuan kelima, yang secara lebih spesifik menggarisbawahi kelayakan pekerjaan. Sampai tahun 2030, dunia menargetkan kelayakan pekerjaan penuh yang diimbangi dengan menurunnya tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan suatu fenomena yang banyak mendapatkan sorotan dan merupakan isu strategis dalam pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka telah mencapai level yang setara dengan pengangguran global. Meskipun demikian, masih terjadi ketimpangan antarprovinsi. Penerapan program dan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik ketenagakerjaan provinsi diperlukan untuk mengatasi ketimpangan serta mewujudkan kelayakan pekerjaan secara beriringan. Penelitian ini menggunakan metode Fuzzy C-Means Clustering untuk mengelompokkan 34 provinsi di Indonesia ke dalam klaster-klaster menurut karakteristik ketenagakerjaan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan dua aspek, yaitu kesempatan kerja dan kelayakan pekerjaan. Penelitian ini berhasil mengklasifikasikan 34 provinsi ke dalam dua klaster. Klaster pertama beranggotakan provinsi-provinsi dengan tingkat kesempatan kerja yang rendah, namun kelayakan pekerjaannya sudah baik. Sedangkan klaster kedua memiliki karakteristik kesempatan kerja yang tinggi, namun belum diimbangi dengan kelayakan pekerjaan yang baik. Terhadap kedua klaster yang terbentuk, pemerintah diharapkan dapat memberikan perlakuan atau menerapkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"123 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134091248","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-30DOI: 10.14710/gp.6.2.2021.137-157
Nurhafsyah Daulay, Ermi Girsang, Putranto Manalu
This study aims to analyze the existence of the human resource dimension in the implementation of the healthcare facility licensing policy implemented by the Medan City Investment and One Stop Service (DPMPTSP) in 2020. This study uses a qualitative approach by utilizing in-depth interviews and observations as the main data sources. The results of the study indicate that the transition of facility licensing services from conventional methods to online-based services or e-government is a challenge in policy implementation, especially related to the human resource dimension. The human resources for implementing the online licensing service policy in quantity are seen as still inadequate in addition to the technical competence of existing employees who have not fully supported the implementation of the electronic and online-based services.
{"title":"POTENSI DAN TANTANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN ONLINE PADA DPMPTSP KOTA MEDAN","authors":"Nurhafsyah Daulay, Ermi Girsang, Putranto Manalu","doi":"10.14710/gp.6.2.2021.137-157","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/gp.6.2.2021.137-157","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the existence of the human resource dimension in the implementation of the healthcare facility licensing policy implemented by the Medan City Investment and One Stop Service (DPMPTSP) in 2020. This study uses a qualitative approach by utilizing in-depth interviews and observations as the main data sources. The results of the study indicate that the transition of facility licensing services from conventional methods to online-based services or e-government is a challenge in policy implementation, especially related to the human resource dimension. The human resources for implementing the online licensing service policy in quantity are seen as still inadequate in addition to the technical competence of existing employees who have not fully supported the implementation of the electronic and online-based services.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133186361","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-30DOI: 10.14710/gp.6.2.2021.95-109
Aridyah Fastyaningsih
COVID-19 now is a pandemic that is happening in many countries in the world. The government's policy by vaccination program is the main objective of reducing the number of Corona Virus transmissions and efforts to restore the national economy. Indonesian government has launched the PeduliLindung application to help the government dive COVID-19 problem in Indonesia. This application was introduced directly by the Ministry of Communication and Information Technology. PeduliLindung application was created as an effort to reduce the COVID-19 virus. The way this application works relies on the participation of the community. Through this application, we can find out the data on the results of the Covid-19 examination and national vaccination data because it is already integrated in the application. The purpose of this study was to determine the success of the PeduliLindung application in accelerating vaccination and access to public services in Indonesia. This study uses a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the PeduliLindung application is effective in supporting the accelerated vaccination policy, although there are pros and cons and some fraud in its implementation.
{"title":"KEBERHASILAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI TERHADAP KEBIJAKAN PERCEPATAN VAKSINASI DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA","authors":"Aridyah Fastyaningsih","doi":"10.14710/gp.6.2.2021.95-109","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/gp.6.2.2021.95-109","url":null,"abstract":"COVID-19 now is a pandemic that is happening in many countries in the world. The government's policy by vaccination program is the main objective of reducing the number of Corona Virus transmissions and efforts to restore the national economy. Indonesian government has launched the PeduliLindung application to help the government dive COVID-19 problem in Indonesia. This application was introduced directly by the Ministry of Communication and Information Technology. PeduliLindung application was created as an effort to reduce the COVID-19 virus. The way this application works relies on the participation of the community. Through this application, we can find out the data on the results of the Covid-19 examination and national vaccination data because it is already integrated in the application. The purpose of this study was to determine the success of the PeduliLindung application in accelerating vaccination and access to public services in Indonesia. This study uses a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the PeduliLindung application is effective in supporting the accelerated vaccination policy, although there are pros and cons and some fraud in its implementation.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"225 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126041693","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-10-30DOI: 10.14710/GP.5.2.2020.72-97
Tony Yuri Rahmanto
Pendekatan pelayanan publik saat ini menjadi salah satu indikator keberhasilan berjalannya program pemerintah kepada masyarakat. Tuntutan tersebut rupanya berdampak pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang melakukan inovasi dengan cara membentuk Unit Layanan Paspor (ULP) dan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi dalam upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pencapaian kebijakan pembentukan ULP dan UKK Imigrasi dalam rangka pelaksanaan fungsi keimigrasian. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan berbasis pada pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan analisis model evaluasi kebijakan Context, Input, Process dan Product (CIPP) yang didukung oleh Metode Scoring. Sumber data diperoleh melalui proses wawancara, observasi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan capaian kebijakan pembentukan ULP dinilai berhasil dan sesuai dengan tujuan pembentukan dengan rata-rata persentase sebesar 91.93% sementara capaian kebijakan pembentukan UKK Imigrasi dinilai berhasil sebagian dengan rata-rata persentase sebesar 83.28% karena belum sesuai dengan tujuan pembentukan. Terdapat beberapa catatan permasalahan dominan diantaranya pertama, belum jelasnya aturan terkait tunjangan kinerja pegawai, durasi waktu “perbantuan” dan status kepegawaian bagi pegawai pemda yang diperbantukan pada UKK Imigrasi; kedua, belum siapnya kesisteman pada aplikasi SIMKIM v2 (tidak sinkronnya Biometric Matching System-BMR dan Billing Payment Record-BPR) yang menyebabkan tertundanya pelayanan penerbitan paspor; ketiga, ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan SDM menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi keimigrasian pada unit kerja nonstruktural dan bertambahnya beban kerja pada Kanim Induk; dan keempat, belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi yang bersifat top down, sebagai contoh belum terdapat mekanisme evaluatif berbasis penilaian capaian terhadap unit kerja nonstruktural yang ada
{"title":"EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR DAN UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI DALAM RANGKA FUNGSI PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA","authors":"Tony Yuri Rahmanto","doi":"10.14710/GP.5.2.2020.72-97","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/GP.5.2.2020.72-97","url":null,"abstract":"Pendekatan pelayanan publik saat ini menjadi salah satu indikator keberhasilan berjalannya program pemerintah kepada masyarakat. Tuntutan tersebut rupanya berdampak pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang melakukan inovasi dengan cara membentuk Unit Layanan Paspor (ULP) dan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi dalam upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pencapaian kebijakan pembentukan ULP dan UKK Imigrasi dalam rangka pelaksanaan fungsi keimigrasian. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan berbasis pada pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan analisis model evaluasi kebijakan Context, Input, Process dan Product (CIPP) yang didukung oleh Metode Scoring. Sumber data diperoleh melalui proses wawancara, observasi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan capaian kebijakan pembentukan ULP dinilai berhasil dan sesuai dengan tujuan pembentukan dengan rata-rata persentase sebesar 91.93% sementara capaian kebijakan pembentukan UKK Imigrasi dinilai berhasil sebagian dengan rata-rata persentase sebesar 83.28% karena belum sesuai dengan tujuan pembentukan. Terdapat beberapa catatan permasalahan dominan diantaranya pertama, belum jelasnya aturan terkait tunjangan kinerja pegawai, durasi waktu “perbantuan” dan status kepegawaian bagi pegawai pemda yang diperbantukan pada UKK Imigrasi; kedua, belum siapnya kesisteman pada aplikasi SIMKIM v2 (tidak sinkronnya Biometric Matching System-BMR dan Billing Payment Record-BPR) yang menyebabkan tertundanya pelayanan penerbitan paspor; ketiga, ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan SDM menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi keimigrasian pada unit kerja nonstruktural dan bertambahnya beban kerja pada Kanim Induk; dan keempat, belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi yang bersifat top down, sebagai contoh belum terdapat mekanisme evaluatif berbasis penilaian capaian terhadap unit kerja nonstruktural yang ada","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115255748","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-10-30DOI: 10.14710/GP.5.2.2020.118-139
Yasserina Rawie, P. L. Samputra
This article discusses the feasibility of the Program Kartu Prakerja as a social security program in dealing with the problem of unemployment in Indonesia. As a form of social security program, Suharyadi et al (2015) stated that the pre-employment card program is possible to overcome the problem of unemployment and poverty in Indonesia. However, other research conducted by Shomad (2010) explains that social security cannot overcome poverty. An example is the Direct Cash Assistance (BLT) program in the era of former president Susilo Bambang Yudhoyono, who faced a number of obstacles in realizing social welfare. This research is a recommendation research as a procedure in the analysis of the Workers Card policy to see the feasibility of the program. This research uses a quantitative approach with cost and effective analysis. Cost and effectivity analysis is done by making a comparative picture related to the cost and effectiveness of Program Kartu Prakerja. Based on the results of the analysis of cost effectiveness in this study, it was found that the most effective was alternative 2 (ratio 15: Rp. 11,207,402,000,000), namely only by providing training to the unemployed. Therefore, based on the results of the analysis in this study, Program Kartu Prakerja is feasible, but there are things that need to be reconsidered, namely the provision of incentives for the unemployed.
本文讨论了Kartu Prakerja计划作为一项社会保障计划在处理印度尼西亚失业问题方面的可行性。Suharyadi等人(2015)认为，作为社会保障计划的一种形式，就业前卡计划有可能克服印度尼西亚的失业和贫困问题。然而，Shomad(2010)的另一项研究解释说，社会保障不能克服贫困。前总统苏西洛·班邦·尤多约诺(Susilo Bambang Yudhoyono)时代的直接现金援助(BLT)计划就是一个例子，他在实现社会福利方面遇到了许多障碍。本研究是以推荐研究为程序，在分析工人卡政策的过程中，看看方案的可行性。本研究采用了成本和效益分析的定量方法。成本和效益分析是通过对Kartu Prakerja项目的成本和效益进行比较来完成的。根据本研究的成本效益分析结果，发现最有效的是备选方案2(比率15:Rp. 11,207,402,000,000)，即只向失业者提供培训。因此，根据本研究的分析结果，Program Kartu Prakerja是可行的，但有一些事情需要重新考虑，即为失业者提供激励。
{"title":"ANALISIS COST AND EFFECTIVITY PROGRAM KARTU PRAKERJA DI INDONESIA","authors":"Yasserina Rawie, P. L. Samputra","doi":"10.14710/GP.5.2.2020.118-139","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/GP.5.2.2020.118-139","url":null,"abstract":"This article discusses the feasibility of the Program Kartu Prakerja as a social security program in dealing with the problem of unemployment in Indonesia. As a form of social security program, Suharyadi et al (2015) stated that the pre-employment card program is possible to overcome the problem of unemployment and poverty in Indonesia. However, other research conducted by Shomad (2010) explains that social security cannot overcome poverty. An example is the Direct Cash Assistance (BLT) program in the era of former president Susilo Bambang Yudhoyono, who faced a number of obstacles in realizing social welfare. This research is a recommendation research as a procedure in the analysis of the Workers Card policy to see the feasibility of the program. This research uses a quantitative approach with cost and effective analysis. Cost and effectivity analysis is done by making a comparative picture related to the cost and effectiveness of Program Kartu Prakerja. Based on the results of the analysis of cost effectiveness in this study, it was found that the most effective was alternative 2 (ratio 15: Rp. 11,207,402,000,000), namely only by providing training to the unemployed. Therefore, based on the results of the analysis in this study, Program Kartu Prakerja is feasible, but there are things that need to be reconsidered, namely the provision of incentives for the unemployed.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"456 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116215140","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-10-30DOI: 10.14710/GP.5.2.2020.98-106
H. Wijayanto
Wabah Virus Corona (Covid-19) membuat keluarga tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia merasa khawatir. Apalagi jika melihat korban yan. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakag disebabkan oleh penyakit ini. PSBB sebagai langkah yang dialkukan pemerintah untuk meredam penyebaran virus covid19 yang terus menerus memakan korban meninggal dunia. Namun kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah masih belum efektif mengingat masih terjadi peningkatan jumlah kasus yang teridikasi covid19. Peningkatan korban covid19 ini disebabkan oleh banyak faktor mulai dari masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kebijakan PSBB, dilema antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan mematuhi aturan pemerintah dan kebijakan PSBB masih belum terkoordinasikan antar organ pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
{"title":"MENAKAR EFEKTIVITAS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN COVID19","authors":"H. Wijayanto","doi":"10.14710/GP.5.2.2020.98-106","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/GP.5.2.2020.98-106","url":null,"abstract":"Wabah Virus Corona (Covid-19) membuat keluarga tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia merasa khawatir. Apalagi jika melihat korban yan. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakag disebabkan oleh penyakit ini. PSBB sebagai langkah yang dialkukan pemerintah untuk meredam penyebaran virus covid19 yang terus menerus memakan korban meninggal dunia. Namun kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah masih belum efektif mengingat masih terjadi peningkatan jumlah kasus yang teridikasi covid19. Peningkatan korban covid19 ini disebabkan oleh banyak faktor mulai dari masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kebijakan PSBB, dilema antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan mematuhi aturan pemerintah dan kebijakan PSBB masih belum terkoordinasikan antar organ pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127214579","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-10-30DOI: 10.14710/GP.5.2.2020.140-155
P. Widiaryanto
Penghapusan luas minimal kawasan hutan 30 persen yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja telah menjadi perdebatan banyak pihak. Definisi hutan dan kawasan hutan juga menjadi isu hangat dalam pembahasan kebijakan tersebut. Terlebih makna luas minimal 30 persen memiliki multi tafsir: dari hutan atau dari kawasan hutan. Untuk itu, tulisan ini juga menganalisis relevansi kebijakan luas minimal kawasan hutan dan definisi hutan. Dalam mengkaji hal tersebut, digunakan metode pendekatan analisis wacana kritis berdasarkan sejarah. Berdasarkan pengkajian yang bersifat kualitatif deskriptif ini, dapat ditarik benang merah: (1) hutan dan kawasan hutan memiliki multi definisi dan tafsir, (2) angka 30 persen untuk menentukan luas minimal kawasan hutan dipengaruhi kebijakan kehutanan ilmiah era kolonial, (3) angka 30 persen mempunyai beberapa kekurangan untuk kondisi saat ini, (4) penentuan luas minimal kawasan hutan seyogianya didukung dengan metode termutakhir, salah satunya dapat menggunakan analisis multi kriteria. Meski dari segi sejarah dan dampak angka 30 persen sudah tidak relevan lagi, pengambilan keputusan tidak hanya bersifat rasional teknis, tapi juga mempertimbangkan aspek legalitas dan politis.
{"title":"RASIONALITAS KEBIJAKAN KONSEPSI HUTAN DAN PENGHAPUSAN BATAS MINIMAL KAWASAN HUTAN 30 PERSEN","authors":"P. Widiaryanto","doi":"10.14710/GP.5.2.2020.140-155","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/GP.5.2.2020.140-155","url":null,"abstract":"Penghapusan luas minimal kawasan hutan 30 persen yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja telah menjadi perdebatan banyak pihak. Definisi hutan dan kawasan hutan juga menjadi isu hangat dalam pembahasan kebijakan tersebut. Terlebih makna luas minimal 30 persen memiliki multi tafsir: dari hutan atau dari kawasan hutan. Untuk itu, tulisan ini juga menganalisis relevansi kebijakan luas minimal kawasan hutan dan definisi hutan. Dalam mengkaji hal tersebut, digunakan metode pendekatan analisis wacana kritis berdasarkan sejarah. Berdasarkan pengkajian yang bersifat kualitatif deskriptif ini, dapat ditarik benang merah: (1) hutan dan kawasan hutan memiliki multi definisi dan tafsir, (2) angka 30 persen untuk menentukan luas minimal kawasan hutan dipengaruhi kebijakan kehutanan ilmiah era kolonial, (3) angka 30 persen mempunyai beberapa kekurangan untuk kondisi saat ini, (4) penentuan luas minimal kawasan hutan seyogianya didukung dengan metode termutakhir, salah satunya dapat menggunakan analisis multi kriteria. Meski dari segi sejarah dan dampak angka 30 persen sudah tidak relevan lagi, pengambilan keputusan tidak hanya bersifat rasional teknis, tapi juga mempertimbangkan aspek legalitas dan politis.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127977625","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-03-01DOI: 10.14710/GP.5.1.2020.1-14
F. Fahruroji, Retnowati Wahyuning Dyas Tuti
Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal dan untuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol). Permasalahannya, hingga kini perundangundangan mengenai urusan pemerintahan umum belum diterbitkan. Akibatnya, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik mengalami ketidakjelasan dalam status kelembagaan. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Teori yang digunakan ialah efektifitas organisasi dari Steers dalam Gemmahendra (2014) yang berdimensi: kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, dan kepuasan kerja. Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Tangerang Selatan. Justifikasi tersebut didasarkan pada fakta empiris masih ditemuinya berbagai permasalahan seperti: sistem tata kelola yang masih manual, ketimpangan beban kerja, inefektifitas pengelolaan anggaran, tidak optimalnya outcomes, dan rendahnya kepuasan kerja pegawai.
{"title":"Efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan","authors":"F. Fahruroji, Retnowati Wahyuning Dyas Tuti","doi":"10.14710/GP.5.1.2020.1-14","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/GP.5.1.2020.1-14","url":null,"abstract":"Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal dan untuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol). Permasalahannya, hingga kini perundangundangan mengenai urusan pemerintahan umum belum diterbitkan. Akibatnya, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik mengalami ketidakjelasan dalam status kelembagaan. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Teori yang digunakan ialah efektifitas organisasi dari Steers dalam Gemmahendra (2014) yang berdimensi: kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, dan kepuasan kerja. Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Tangerang Selatan. Justifikasi tersebut didasarkan pada fakta empiris masih ditemuinya berbagai permasalahan seperti: sistem tata kelola yang masih manual, ketimpangan beban kerja, inefektifitas pengelolaan anggaran, tidak optimalnya outcomes, dan rendahnya kepuasan kerja pegawai.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124279457","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-03-01DOI: 10.14710/GP.5.1.2020.15-26
Muhammad Nuqlir Bariklana, Tika Ifrida Takayasa, Siti Azizah
Food product labeling is one of the policies to ensure the quality of food products consumed by the public. The labeling policy is regulated in PP no.69 of 1999. One of the labeling policies is the obligation of food producers to include the product expiration date. Almost every year, a lot of findings of food products, especially the results of household industrial food products (P-IRT). This study seeks to formulate why the implementation of the PIRT expiration labeling policy is still not optimal. From the results of the study it was found that several factors influenced the implementation of this policy. The first was PIRT certification, especially at the extension stage and producer location review. The second is the understanding of PIRT producers regarding the expiration labeling. The third is limited human and financial resources. Fourth, consumers' concern that is still lacking is mainly related to attention to the expired labels of food products they consume.
{"title":"Implementasi Labelisasi Kedaluarsa Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)","authors":"Muhammad Nuqlir Bariklana, Tika Ifrida Takayasa, Siti Azizah","doi":"10.14710/GP.5.1.2020.15-26","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/GP.5.1.2020.15-26","url":null,"abstract":"Food product labeling is one of the policies to ensure the quality of food products consumed by the public. The labeling policy is regulated in PP no.69 of 1999. One of the labeling policies is the obligation of food producers to include the product expiration date. Almost every year, a lot of findings of food products, especially the results of household industrial food products (P-IRT). This study seeks to formulate why the implementation of the PIRT expiration labeling policy is still not optimal. From the results of the study it was found that several factors influenced the implementation of this policy. The first was PIRT certification, especially at the extension stage and producer location review. The second is the understanding of PIRT producers regarding the expiration labeling. The third is limited human and financial resources. Fourth, consumers' concern that is still lacking is mainly related to attention to the expired labels of food products they consume.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129173234","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-03-01DOI: 10.14710/GP.5.1.2020.58-71
Ayu Siti Wahyuningsih, Yuliana Rohmawati, Retno Sunu Astuti
Contribution of creative industries on gross domestic products in 2018 reached Rp 1.105 trillion. Craft contributed 15.7% to national gross domestic products and became the second dominant subsector in Central Java. Leduwi village is determined to be a leather/imitation center in Decree Number 531/978 of 2017. The issuance of decree is expected to increase the number of tourist and impact on economic progress. Tourism can be used as a development tool to cultivate economic diversification, alleviate poverty and create a good relationship between stakeholders. Leduwi village failed to become a tourist destination because there is no partnership in the management of creative industry so the economic growth becomes slowly. This research method uses the study of the library. Partnerships require: (1) Two or more parties, both governments, private/business and community; (2) The similarity of vision in achieving a common goal (3) between government and private agreements in the management that further gives positive effect to the economy of the surrounding community; (4) Mutual need between stakeholders. Cooperation between private and government parties is required to develop tourism destinations of Leduwi village as well as community roles to play an active role in the planning and development of tourist destinations.
{"title":"Partnership Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Kampung Leduwi Kota Semarang","authors":"Ayu Siti Wahyuningsih, Yuliana Rohmawati, Retno Sunu Astuti","doi":"10.14710/GP.5.1.2020.58-71","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/GP.5.1.2020.58-71","url":null,"abstract":"Contribution of creative industries on gross domestic products in 2018 reached Rp 1.105 trillion. Craft contributed 15.7% to national gross domestic products and became the second dominant subsector in Central Java. Leduwi village is determined to be a leather/imitation center in Decree Number 531/978 of 2017. The issuance of decree is expected to increase the number of tourist and impact on economic progress. Tourism can be used as a development tool to cultivate economic diversification, alleviate poverty and create a good relationship between stakeholders. Leduwi village failed to become a tourist destination because there is no partnership in the management of creative industry so the economic growth becomes slowly. This research method uses the study of the library. Partnerships require: (1) Two or more parties, both governments, private/business and community; (2) The similarity of vision in achieving a common goal (3) between government and private agreements in the management that further gives positive effect to the economy of the surrounding community; (4) Mutual need between stakeholders. Cooperation between private and government parties is required to develop tourism destinations of Leduwi village as well as community roles to play an active role in the planning and development of tourist destinations.","PeriodicalId":346320,"journal":{"name":"GEMA PUBLICA","volume":"463 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120897407","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：