Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2797
Safira Novayani, Diman Ade Mulada
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pemakai kosmetik ilegal yang mengalami kerusakan pada kulit akibat pemakaian, serta untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha/pengedar terhadap kerugian yang dialami konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tentang Pengawasan Produksi Kosmetika serta Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik. Sedangkan terkait dengan pertanggung jawaban pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara perdata maupun secara pidana.
本研究的目的是了解和分析非法化妆品消费者因使用而受损皮肤的法律保护，以及了解和分析企业对消费者损失的责任。所使用的研究类型是具有法律、概念和案例方法的规范研究类型。关于化妆品流通的非法消费者保护，请参阅1999年第8条关于消费者保护、2009年第36条关于健康、化妆品生产主管BPOM number HK. 03.3.1.10052关于化妆品生产的监督和香港BPOM number香港00.05. 45.1745关于化妆品的规定。与答辩者的责任有关，商人可以对答辩进行民事或刑事辩护。
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Ilegal Berupa Krim Wajah","authors":"Safira Novayani, Diman Ade Mulada","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2797","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2797","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pemakai kosmetik ilegal yang mengalami kerusakan pada kulit akibat pemakaian, serta untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha/pengedar terhadap kerugian yang dialami konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tentang Pengawasan Produksi Kosmetika serta Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik. Sedangkan terkait dengan pertanggung jawaban pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara perdata maupun secara pidana. \u0000 ","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"41 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88514755","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2815
Dwi Reza Gunawan, Budi Sutrisno
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil di Masa Pandemi Covid-19 dan bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif - Empiris. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan pemerintah dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil di masa pandemi Covid-19 yakni pemberian bantuan langsung tunai, subsidi listrik, dan insentif pajak sedangkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk Usaha Mikro dan Kecil di masa pandemi Covid-19 ini adalah Regulasi yang tertuang dalam Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Realisasi program (PEN) ini meliputi bantuan langsung dari Presiden (Banpres) senilai Rp. 1.2 Juta, program pembiayaan Investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola dana Bergilir atau Kredit Modal Kerja untuk pelaku usaha, dan program kebijakan kredit usaha rakyat (KUR).
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Masa Pandemi Covid-19","authors":"Dwi Reza Gunawan, Budi Sutrisno","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2815","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2815","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil di Masa Pandemi Covid-19 dan bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif - Empiris. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan pemerintah dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil di masa pandemi Covid-19 yakni pemberian bantuan langsung tunai, subsidi listrik, dan insentif pajak sedangkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk Usaha Mikro dan Kecil di masa pandemi Covid-19 ini adalah Regulasi yang tertuang dalam Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Realisasi program (PEN) ini meliputi bantuan langsung dari Presiden (Banpres) senilai Rp. 1.2 Juta, program pembiayaan Investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola dana Bergilir atau Kredit Modal Kerja untuk pelaku usaha, dan program kebijakan kredit usaha rakyat (KUR).","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"265 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355028","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2796
Harum Novadianti Islami, Eduardus Bayo Sili
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas pelayanan kepada konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative dan empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya membahas hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas kualitas pelayananan di café Kava Coffee & Eatery. Sebagaimana pelaku usaha dan konsumen yang saling berkaitan dalam pelayanan food & beverage di Café, maka sudah merupakan kewajiban para pelaku usaha untuk bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.
{"title":"Perlindungan Konsumen Atas Kualitas Pelayanan Food And Beverages Berbasis Café Di Kota Mataram","authors":"Harum Novadianti Islami, Eduardus Bayo Sili","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2796","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2796","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas pelayanan kepada konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative dan empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya membahas hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas kualitas pelayananan di café Kava Coffee & Eatery. Sebagaimana pelaku usaha dan konsumen yang saling berkaitan dalam pelayanan food & beverage di Café, maka sudah merupakan kewajiban para pelaku usaha untuk bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355035","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-26DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2084
Dwinda Parianti Hapsari, Arizal Firdaus
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dan kesesuaian pengadaan barang dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pengadaan benih jagung. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) hubungan hukum antara para pihak yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan PT Sinta Agro Mandiri sebagai Penyedia Barang. (2) pelaksanaan pengadaan benih jagung hibrida di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2017 bertentangan dengan etika dan prinsip pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam Perpres No 16 Tahun 2018 karena terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu penyedia barang yaitu PT Sinta Agro Mandiri. Penyimpangan tersebut antara lain barang yang diadakan yaitu benih jagung tidak sesuai spesifikasi dengan apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak.
{"title":"Pelaksanaan Pengadaan Benih Jagung Di Dinas Per-Tanian Dan Perkebunan Ntb Tahun Anggaran 2017 Menurut Perpres No 16 Tahun 2018","authors":"Dwinda Parianti Hapsari, Arizal Firdaus","doi":"10.29303/commercelaw.v2i2.2084","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i2.2084","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dan kesesuaian pengadaan barang dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pengadaan benih jagung. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) hubungan hukum antara para pihak yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan PT Sinta Agro Mandiri sebagai Penyedia Barang. (2) pelaksanaan pengadaan benih jagung hibrida di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2017 bertentangan dengan etika dan prinsip pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam Perpres No 16 Tahun 2018 karena terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu penyedia barang yaitu PT Sinta Agro Mandiri. Penyimpangan tersebut antara lain barang yang diadakan yaitu benih jagung tidak sesuai spesifikasi dengan apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"726 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78746852","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-20DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2286
Siti Khidratul Jalilah, Budi Sutrisno, Ari Rahmad Hakim B.F.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hak cipta terhadap kreator dalam jual beli buku di situs online dan model perlindungan yang memadai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini menganalisis undang-undang dan beberapa literatur terkait. Simpulan dari penelitian ini adalah karya cipta merupakan bagian dari hak kekayaan Intelektual yang harus mendapatkan perlindungan. Salah satunya adalah buku, buku adalah salah satu karya intelektual manusia yang dilindungi oleh hukum yaitu Pasal 40 Ayat 1 Huruf (a) Undang-umdang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
{"title":"Perlindungan Hak Cipta Terhadap Kreator Dalam Jual Beli Buku di Situs Online","authors":"Siti Khidratul Jalilah, Budi Sutrisno, Ari Rahmad Hakim B.F.","doi":"10.29303/commercelaw.v2i2.2286","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i2.2286","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hak cipta terhadap kreator dalam jual beli buku di situs online dan model perlindungan yang memadai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini menganalisis undang-undang dan beberapa literatur terkait. Simpulan dari penelitian ini adalah karya cipta merupakan bagian dari hak kekayaan Intelektual yang harus mendapatkan perlindungan. Salah satunya adalah buku, buku adalah salah satu karya intelektual manusia yang dilindungi oleh hukum yaitu Pasal 40 Ayat 1 Huruf (a) Undang-umdang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"6 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82948025","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-20DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2063
Made Aprilia Lestari, L. W. P. Suhartana, I. G. A. Wisudawan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perlindungan hukum bagi para driver dan cara penyelesaian masalah para driver Go-Food yang mengalami ghosting order oleh oknum konsumen yang tidak bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. lalu menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi driver Go-Food yang mengalami ghosting order tersebut dimana perlindungan yang diberikan oleh PT. Gojek Indonesia berupa perlindungan secara preventif yaitu PT. Gojek Indonesia memberitahukan kepada driver memahami ciri-ciri ghosting order dimana untuk mencegah terjadinya hal tersebut dan perlindungan represif yaitu dalam melihat Hukum Perdata yakni Pasal 1338 ayat 3 tentang itikad baik dan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), juga dapat melihat dalam Hukum Pidana dimana ghosting order yang dilakukan oleh oknum konsumen tersebut merupakan suatu pelanggaran penipuan dengan mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang tindakan penipuan. Penyelesaian masalah yang dialami driver Go-Food dengan negosiasi dengan PT. Gojek Indonesia dengan tercapainya suatu ganti rugi dimana driver dapat datang ke kantor PT. Gojek Indonesia atau menghubungi Call Center untuk melaporkan kronologi kejadian serta melampirkan bukti-bukti yang kuat, dimana melakukan pelaporan dengan batas waktu 2x24 jam agar menghindari adanya kecurangan dari driver. Agar dapat diganti kerugiannya dengan catatan melakukan dengan pembayaran tunai dan diperbolehkan untuk membawa pulang makanan serta juga ada beberapa masyarakat yang membantu dengan membeli makanan driver Go-Food.
{"title":"Perlindungan Terhadap Driver Go-Food Yang Mengalami \"Ghosting Order\"","authors":"Made Aprilia Lestari, L. W. P. Suhartana, I. G. A. Wisudawan","doi":"10.29303/commercelaw.v2i2.2063","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i2.2063","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perlindungan hukum bagi para driver dan cara penyelesaian masalah para driver Go-Food yang mengalami ghosting order oleh oknum konsumen yang tidak bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. lalu menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi driver Go-Food yang mengalami ghosting order tersebut dimana perlindungan yang diberikan oleh PT. Gojek Indonesia berupa perlindungan secara preventif yaitu PT. Gojek Indonesia memberitahukan kepada driver memahami ciri-ciri ghosting order dimana untuk mencegah terjadinya hal tersebut dan perlindungan represif yaitu dalam melihat Hukum Perdata yakni Pasal 1338 ayat 3 tentang itikad baik dan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), juga dapat melihat dalam Hukum Pidana dimana ghosting order yang dilakukan oleh oknum konsumen tersebut merupakan suatu pelanggaran penipuan dengan mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang tindakan penipuan. Penyelesaian masalah yang dialami driver Go-Food dengan negosiasi dengan PT. Gojek Indonesia dengan tercapainya suatu ganti rugi dimana driver dapat datang ke kantor PT. Gojek Indonesia atau menghubungi Call Center untuk melaporkan kronologi kejadian serta melampirkan bukti-bukti yang kuat, dimana melakukan pelaporan dengan batas waktu 2x24 jam agar menghindari adanya kecurangan dari driver. Agar dapat diganti kerugiannya dengan catatan melakukan dengan pembayaran tunai dan diperbolehkan untuk membawa pulang makanan serta juga ada beberapa masyarakat yang membantu dengan membeli makanan driver Go-Food.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"16 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89918334","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-20DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2058
Wahyu Samudra, Diman Ade Mulada
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan klausul force majeure dalam kontrak bisnis jasa ekspedisi di masa pandemi COVID-19 pada PT. Pos indonesia cabang selong dan bagaimana tanggung jawab PT. Pos indonesia cabang selong kepada konsumen di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris. Penerapan klausul force majeure dalam kerjasama ekspedisi PT. Pos Indonesia Cabang Selong dengan konsumen di masa pandemi COVID-19 telah dicantumkan dalam isi perjanjian dengan dipenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada perjanjian. PT. Pos Indonesia Cabang Selong bertanggung jawab terhadap keterlambatan, kehilangan, dan kerusakan barang konsumen yang disebabkan oleh kesalahan PT. Pos indonesia cabang selong.
本研究旨在分析COVID-19大流行covid本研究采用了一种经验性研究。在COVID-19大流行期间，印尼邮政与消费者合作的《majeure force force protocol》的应用被列入协议中，其中包含了该协议中包含的元素。印尼邮政部门负责印尼邮政部门因印尼邮政错误造成的延误、损失和消费者损失。
{"title":"Penerapan Klausul Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Jasa Ekspedisi Di Masa Pandemi Covid-19B(Studi Pada PT. Pos Indonesia Cabang Selong)","authors":"Wahyu Samudra, Diman Ade Mulada","doi":"10.29303/commercelaw.v2i2.2058","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i2.2058","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan klausul force majeure dalam kontrak bisnis jasa ekspedisi di masa pandemi COVID-19 pada PT. Pos indonesia cabang selong dan bagaimana tanggung jawab PT. Pos indonesia cabang selong kepada konsumen di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris. Penerapan klausul force majeure dalam kerjasama ekspedisi PT. Pos Indonesia Cabang Selong dengan konsumen di masa pandemi COVID-19 telah dicantumkan dalam isi perjanjian dengan dipenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada perjanjian. PT. Pos Indonesia Cabang Selong bertanggung jawab terhadap keterlambatan, kehilangan, dan kerusakan barang konsumen yang disebabkan oleh kesalahan PT. Pos indonesia cabang selong.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"32 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73122650","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-20DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2056
Nurchalizah Yasmine Savitri, Yudhi Setiawan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perbuatan penyelewengan dana nasabah (fraud) dengan prinsip kepercayaan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah atas tindakan fraud. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa prinsip kepercayaan itu sangat penting bagi keberlangsungan suatu lembaga perbankan, yang mana jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat, bank tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya untuk itu bank harus senantiasa menjaga kepercayaan nasabah dengan menjaga kesehatan banknya serta memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif kepada nasabah agar mereka merasa aman dan nyaman bertransaksi di bank yang bersangkutan.
{"title":"Analisis Hukum Terhadap Penyelewengan Dana Nasabah (FRAUD) Berdasarkan Prinsip Kepercayaan","authors":"Nurchalizah Yasmine Savitri, Yudhi Setiawan","doi":"10.29303/commercelaw.v2i2.2056","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i2.2056","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perbuatan penyelewengan dana nasabah (fraud) dengan prinsip kepercayaan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah atas tindakan fraud. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa prinsip kepercayaan itu sangat penting bagi keberlangsungan suatu lembaga perbankan, yang mana jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat, bank tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya untuk itu bank harus senantiasa menjaga kepercayaan nasabah dengan menjaga kesehatan banknya serta memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif kepada nasabah agar mereka merasa aman dan nyaman bertransaksi di bank yang bersangkutan.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"23 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90303316","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-20DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2055
Anwar Hidayat, Sudiarto Sudiarto
Pada angkutan penyeberangan menggunakan ferry, seringkali identitas penumpang tidak tercatat di tiket. Beberapa penumpang bahkan tidak memiliki tiket. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas PT. ASDP pada penumpang yang tidak tercatat identitasnya pada kecelakaan penyeberangan. Manfaat kajian diharapkan dapat menjawab keraguan atas isu terkait pencatatan calon penumpang angkutan laut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif. Hasil penelitian mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara peraturan dengan kejadian sebenarnya dalam pencatatan penumpang. Setiap penumpang harus memiliki tiket sesuai identitasnya untuk membuktikan perjanjian pengangkutan dan jaminan asuransi Jasa Raharja.
{"title":"Pertanggunggugatan PT. ASDP Terhadap Penumpang Yang Tidak Tercatat Identitasnya Saat Terjadi Kecelakan Kapal Ferry","authors":"Anwar Hidayat, Sudiarto Sudiarto","doi":"10.29303/commercelaw.v2i2.2055","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i2.2055","url":null,"abstract":"Pada angkutan penyeberangan menggunakan ferry, seringkali identitas penumpang tidak tercatat di tiket. Beberapa penumpang bahkan tidak memiliki tiket. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas PT. ASDP pada penumpang yang tidak tercatat identitasnya pada kecelakaan penyeberangan. Manfaat kajian diharapkan dapat menjawab keraguan atas isu terkait pencatatan calon penumpang angkutan laut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif. Hasil penelitian mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara peraturan dengan kejadian sebenarnya dalam pencatatan penumpang. Setiap penumpang harus memiliki tiket sesuai identitasnya untuk membuktikan perjanjian pengangkutan dan jaminan asuransi Jasa Raharja.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"74 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85792467","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-20DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2057
P. Pendi, Budi Sutrisno
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram dan untuk mengetahui tanggung Jawab pelakuusaha terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram. Jenis penelitian adalah normatif-empiris dengan pedekatan perundang-undangan, konseptual, dan Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Tanggung Jawab pelaku usaha terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen memperoleh kompensasi ganti rugi atas kerugian yang dialaminya karena barang yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis/sesuai harga.
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perdagangan Barang Rekondisi Elektronik Di Kota Mataram","authors":"P. Pendi, Budi Sutrisno","doi":"10.29303/commercelaw.v2i2.2057","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i2.2057","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram dan untuk mengetahui tanggung Jawab pelakuusaha terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram. Jenis penelitian adalah normatif-empiris dengan pedekatan perundang-undangan, konseptual, dan Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Tanggung Jawab pelaku usaha terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen memperoleh kompensasi ganti rugi atas kerugian yang dialaminya karena barang yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis/sesuai harga.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"9 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75204759","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：