Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2802
Refi Surya Mahendra, Budi Sutrisno
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peroses pelaksanaan tentang transaksi jual beli ternak melalui media elektronik dalam peresfektif hukum di Indonesia serta mengetahui bentuk penyelsaian sengketa dalam transaksi jual beli ternak melalui media elektronik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual (Conseptual Approach). Dalam jual beli ternak melalui media elektronik memiliki aturan khusus baik dari segi prosedur atupun mekanismenya. Guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum baik dari segi pelaku usaha ataupun konsumen maka dalam hal perjanjian jual beli melalui media elektronik harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari Adanya kesepakatan, kecakapan Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Adapun pelaksanaan traknaksi jual beli melalui media elektronik meliputi tahapan pra kontrak, tahapan kontraktual dan post kontraktual. Terkait dengan sebelum pelaksanaan perjanjian dalam hal pengiriman ternak di Nusa Nusa Tenggara Barat yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha adalah harus berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 Tentang Tata Niaga Ternak. Adapun penyelseain sengketa meliputi litigasi dan non litigasi.
{"title":"Aspek Hukum Jual Beli Ternak Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia","authors":"Refi Surya Mahendra, Budi Sutrisno","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2802","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2802","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peroses pelaksanaan tentang transaksi jual beli ternak melalui media elektronik dalam peresfektif hukum di Indonesia serta mengetahui bentuk penyelsaian sengketa dalam transaksi jual beli ternak melalui media elektronik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual (Conseptual Approach). Dalam jual beli ternak melalui media elektronik memiliki aturan khusus baik dari segi prosedur atupun mekanismenya. Guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum baik dari segi pelaku usaha ataupun konsumen maka dalam hal perjanjian jual beli melalui media elektronik harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari Adanya kesepakatan, kecakapan Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Adapun pelaksanaan traknaksi jual beli melalui media elektronik meliputi tahapan pra kontrak, tahapan kontraktual dan post kontraktual. Terkait dengan sebelum pelaksanaan perjanjian dalam hal pengiriman ternak di Nusa Nusa Tenggara Barat yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha adalah harus berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 Tentang Tata Niaga Ternak. Adapun penyelseain sengketa meliputi litigasi dan non litigasi.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355030","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2807
Anggi Riazti Gitazia, Muhaimin Muhaimin
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan bank digital di Indonesia dan menganalisis legalitas pendirian bank digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik memperoleh bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau dokumen. Analisis yang digunakan dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan mengenai perbankan digital diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, POJK No. 38/POJK.03/2016, POJK No. 12/POJK.03/2018, POJK No. 13/POJK.03/2021, POJK No. 12/POJK.03/2021 dan Surat Keputusan Direksi BI No. 27/164/KEP/DIR/1995. Legalitas pendirian bank digital di Indonesia dilakukan dengan pendirian Bank BHI Baru dan Bank BHI yang akan bertransformasi menjadi Bank Digital.
{"title":"Tinjauan Yuridis Bank Digital Dalam Perspektif Bank Indonesia","authors":"Anggi Riazti Gitazia, Muhaimin Muhaimin","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2807","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2807","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan bank digital di Indonesia dan menganalisis legalitas pendirian bank digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik memperoleh bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau dokumen. Analisis yang digunakan dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan mengenai perbankan digital diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, POJK No. 38/POJK.03/2016, POJK No. 12/POJK.03/2018, POJK No. 13/POJK.03/2021, POJK No. 12/POJK.03/2021 dan Surat Keputusan Direksi BI No. 27/164/KEP/DIR/1995. Legalitas pendirian bank digital di Indonesia dilakukan dengan pendirian Bank BHI Baru dan Bank BHI yang akan bertransformasi menjadi Bank Digital.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355037","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2811
Ikhfan Octareza, Kurniawan Kurniawan
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganilisis penerapan prinsif keterbukaan pada pasar modal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mewajibkan keterbukaan informasi dana memberikan pengawasan terhadap perusahaan dan investor. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian, penerapan prinsip keterbukaaan informasi yang melakukan penawaran di pasar modal menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 adalah keharusan bagi emiten untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi mmaterial mengenai usahanya. OJK dapat mengenakan sanksi kepada emiten yang berdasarkan pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 berupa tindakan administratif yaitu peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatal pendaftaran.
{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Dalam Pasar Modal Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal","authors":"Ikhfan Octareza, Kurniawan Kurniawan","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2811","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2811","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganilisis penerapan prinsif keterbukaan pada pasar modal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mewajibkan keterbukaan informasi dana memberikan pengawasan terhadap perusahaan dan investor. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian, penerapan prinsip keterbukaaan informasi yang melakukan penawaran di pasar modal menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 adalah keharusan bagi emiten untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi mmaterial mengenai usahanya. OJK dapat mengenakan sanksi kepada emiten yang berdasarkan pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 berupa tindakan administratif yaitu peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatal pendaftaran.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"251 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355029","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2789
Ni Nyoman Putri Ayudiana, Moh. Saleh
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dalam pelayanan usaha jasa salon kecantikan, dan untuk mengetahui serta menganalisis bentuk tanggungjawab salon kecantikan apabila terjadi kerugian terhadap konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative emipris. Penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Diana SPA Mataram yaitu perlindungan hukum perventif dan represif.. Sedangkan bentuk tanggung jawab hukum bagi salon kecantikan apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen (Diana SPA Mataram) apabila pelaku usaha jasa salon melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
{"title":"Aspek Hukum Pelayanan Usaha Jasa Salon Terhadap Konsumen (Studi Di Diana Spa Mataram)","authors":"Ni Nyoman Putri Ayudiana, Moh. Saleh","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2789","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2789","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dalam pelayanan usaha jasa salon kecantikan, dan untuk mengetahui serta menganalisis bentuk tanggungjawab salon kecantikan apabila terjadi kerugian terhadap konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative emipris. Penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Diana SPA Mataram yaitu perlindungan hukum perventif dan represif.. Sedangkan bentuk tanggung jawab hukum bagi salon kecantikan apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen (Diana SPA Mataram) apabila pelaku usaha jasa salon melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355036","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2798
Deni Indra Jaya, Ari Rahmad Hakim Budiawan F
Pada masa kredit belum lunas tidak jarang konsumen mengalami kehilangan sepeda motornya. Perlindungan terhadap konsumen-konsumen yang kehilangan kendaraan bermotor saat kredit belum lunas adalah didasarkan pada klausula baku, yang tidak melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab Lembaga pembiayaan terhadap kehilangan kendaraan konsumen yang belum lunas adalah perusahaan pembiayaan konsumen bertanggungjawab terhadap Klaim asuransi bila terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki terhadap barang atau benda jaminan yang ada dibawah penguasan konsumen. Sedangkan, pihak konsumen bertanggungjawab penuh atas kondisi keutuhan barang atau benda jaminan tersebut.
{"title":"Perlindungan Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan Sepeda Motor Saat Kredit Belum Lunas","authors":"Deni Indra Jaya, Ari Rahmad Hakim Budiawan F","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2798","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2798","url":null,"abstract":"Pada masa kredit belum lunas tidak jarang konsumen mengalami kehilangan sepeda motornya. Perlindungan terhadap konsumen-konsumen yang kehilangan kendaraan bermotor saat kredit belum lunas adalah didasarkan pada klausula baku, yang tidak melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab Lembaga pembiayaan terhadap kehilangan kendaraan konsumen yang belum lunas adalah perusahaan pembiayaan konsumen bertanggungjawab terhadap Klaim asuransi bila terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki terhadap barang atau benda jaminan yang ada dibawah penguasan konsumen. Sedangkan, pihak konsumen bertanggungjawab penuh atas kondisi keutuhan barang atau benda jaminan tersebut.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355024","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2812
Yuditheo Wardana, Hirsanuddin Hirsanuddin
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prinsip Penanganan Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019, untuk mengetahui Penanganan Perkara Persekongkolan Tender khususnya Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019 serta untuk mengetahui Analisis Penerapan Hukum Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019 oleh KPPU. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Terdapat 2 prinsip pendekatan yaitu prinsip Pendekatan Per Se Illegal (Per Se Illegal Approach), dan prinsip Pendekatan Rule Of Reason (Rule Of Reason Approach), khusus Persekongkolan Tender menggunakan Prinsip Pendekatan Rule Of Reason (Rule Of Reason Approach). Terdapat 5 tahapan penanganan perkara berdasarkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 : Laporan, Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Putusan dan Pasca Putusan. Serta Terbukti secara sah adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Anti Monopoli dengan ditemukannya beberapa fakta, yaitu Kesamaan IP Addres, Kesamaan Metadata, Kesamaan Identitas Perusahaan, Kesamaan Surat Penawaran, Peralatan Terlapor III yang dinyatakan Milik Terlapor I dalam Dokumen Penawarannya, Kesamaan Daftar Kuantitas dan Harga dalam Penawaran Para Terlapor, Kesamaan Harga Satuan Upah dalam Penawaran Para Terlapor, Kesamaan Harga Satuan Bahan dalam Penawaran Para Terlapor, Kesamaan Harga Satuan Mobilisasi dalam Penawaran Para Terlapor, dan Penawaran Terlapor I Telah Kadaluwarsa. Selain itu, Ditemukannya fakta bahwa Terjadi Persekongkolan Horizontal antara sesama pelaku usaha Guna Mengatur menjadi Pemenang Tender, dan Persekongkolan Vertikal antara pelaku usaha dengan Panitia/Pihak Penyelenggara.
{"title":"Penanganan Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen Iii Dalam Perkara Nomor 30/Kppu-I/2019 Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif UU No. 5 Tahun 1999","authors":"Yuditheo Wardana, Hirsanuddin Hirsanuddin","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2812","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2812","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prinsip Penanganan Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019, untuk mengetahui Penanganan Perkara Persekongkolan Tender khususnya Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019 serta untuk mengetahui Analisis Penerapan Hukum Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019 oleh KPPU. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Terdapat 2 prinsip pendekatan yaitu prinsip Pendekatan Per Se Illegal (Per Se Illegal Approach), dan prinsip Pendekatan Rule Of Reason (Rule Of Reason Approach), khusus Persekongkolan Tender menggunakan Prinsip Pendekatan Rule Of Reason (Rule Of Reason Approach). Terdapat 5 tahapan penanganan perkara berdasarkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 : Laporan, Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Putusan dan Pasca Putusan. Serta Terbukti secara sah adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Anti Monopoli dengan ditemukannya beberapa fakta, yaitu Kesamaan IP Addres, Kesamaan Metadata, Kesamaan Identitas Perusahaan, Kesamaan Surat Penawaran, Peralatan Terlapor III yang dinyatakan Milik Terlapor I dalam Dokumen Penawarannya, Kesamaan Daftar Kuantitas dan Harga dalam Penawaran Para Terlapor, Kesamaan Harga Satuan Upah dalam Penawaran Para Terlapor, Kesamaan Harga Satuan Bahan dalam Penawaran Para Terlapor, Kesamaan Harga Satuan Mobilisasi dalam Penawaran Para Terlapor, dan Penawaran Terlapor I Telah Kadaluwarsa. Selain itu, Ditemukannya fakta bahwa Terjadi Persekongkolan Horizontal antara sesama pelaku usaha Guna Mengatur menjadi Pemenang Tender, dan Persekongkolan Vertikal antara pelaku usaha dengan Panitia/Pihak Penyelenggara.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355033","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2806
Desak Putu Satya Anggarani, Ahmad Zuhairi
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum renegosiasi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19 dan mengetahui akibat hukum adanya renegosiasi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum renegosiasi kontrak di Indonesia saat ini dapat menggunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan pada prinsip force majeure ataupun hardship. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat juga dijadikan sebagai dasar pengaturan renegosiasi kontrak di masa pandemi COVID-19 ini. Akibat hukum dari adanya renegosiasi adalah terjadinya restrukturisasi terhadap perjanjian tersebut dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.
{"title":"Kedudukan Renegosiasi Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19","authors":"Desak Putu Satya Anggarani, Ahmad Zuhairi","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2806","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2806","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum renegosiasi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19 dan mengetahui akibat hukum adanya renegosiasi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum renegosiasi kontrak di Indonesia saat ini dapat menggunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan pada prinsip force majeure ataupun hardship. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat juga dijadikan sebagai dasar pengaturan renegosiasi kontrak di masa pandemi COVID-19 ini. Akibat hukum dari adanya renegosiasi adalah terjadinya restrukturisasi terhadap perjanjian tersebut dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. ","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"51 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79270743","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2808
Nudzransyah Alif Utama, Budi Sutrisno
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi diatur dalam Pasal 1244 dan 1245, dalam Pasal tersebut penyedia jasa konstruksi terbebaskan dari tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh force majeure. Sehingga pengguna jasa konstruksi tidak dapat menuntut ganti kerugian terhadap penyedia jasa konstruksi tersebut dikarenakan hal ini terjadi karena adanya bencana alam dan di luar dari kelalaian pihak penyedia jasa konstruksi. Perjanjian kontrak menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini. Para pihak lebih memperhatikan kontrak perjanjian mengenai force majeure. Ketika para pihak tidak detail dalam mengatur kontrak perjanjian tersebut maka para pihak mau tidak mau melakukan addendum perjanjian untuk mencari jalan keluar dalam melanjutkan atau memberhentikan proyek konstruksi tersebut. Selain itu Agar proyek konstruksi tersebut dapat berjalan hingga akhir kedua belah pihak terutama pihak pengguna yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh keadaan kahar dapat melakukan klaim asuransi agar kerugian yang dialami dapat di klaim asuransi, tetapi dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh asuransi tersebut.
{"title":"Tanggung Jawab Pelaksana Konstruksi Atas Keterlambatan Pembangunan Karena Bencana Alam","authors":"Nudzransyah Alif Utama, Budi Sutrisno","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2808","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2808","url":null,"abstract":"Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi diatur dalam Pasal 1244 dan 1245, dalam Pasal tersebut penyedia jasa konstruksi terbebaskan dari tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh force majeure. Sehingga pengguna jasa konstruksi tidak dapat menuntut ganti kerugian terhadap penyedia jasa konstruksi tersebut dikarenakan hal ini terjadi karena adanya bencana alam dan di luar dari kelalaian pihak penyedia jasa konstruksi. Perjanjian kontrak menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini. Para pihak lebih memperhatikan kontrak perjanjian mengenai force majeure. Ketika para pihak tidak detail dalam mengatur kontrak perjanjian tersebut maka para pihak mau tidak mau melakukan addendum perjanjian untuk mencari jalan keluar dalam melanjutkan atau memberhentikan proyek konstruksi tersebut. Selain itu Agar proyek konstruksi tersebut dapat berjalan hingga akhir kedua belah pihak terutama pihak pengguna yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh keadaan kahar dapat melakukan klaim asuransi agar kerugian yang dialami dapat di klaim asuransi, tetapi dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh asuransi tersebut.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"25 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86092084","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2810
Chintia Rizki Hasbi, Hirsanuddin Hirsanuddin
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan unsur praktik diskriminasi dalam persaingan usaha, bentuk pendekatan hukum serta pertimbangan hukum yang diputuskan oleh KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terbukti telah melakukan praktik diskriminasi atas pemblokiran layanan akses internet terhadap Netflix, KPPU dalam memeriksa perkara menggunakan pendekatan Rule of Reason dan putusan yang dikeluarkan belum memberikan rasa keadilan kepada Netflix.
{"title":"Analisis Yuridis Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020 Terhadap Dugaan Praktik Diskriminasi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha","authors":"Chintia Rizki Hasbi, Hirsanuddin Hirsanuddin","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2810","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2810","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan unsur praktik diskriminasi dalam persaingan usaha, bentuk pendekatan hukum serta pertimbangan hukum yang diputuskan oleh KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terbukti telah melakukan praktik diskriminasi atas pemblokiran layanan akses internet terhadap Netflix, KPPU dalam memeriksa perkara menggunakan pendekatan Rule of Reason dan putusan yang dikeluarkan belum memberikan rasa keadilan kepada Netflix.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"83 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355031","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2814
Sudiarto Sudiarto, M. Arba, Lalu Muhammad Hayyan Ul Haq
This study aims to analyze the occurrence of an execution auction of collateralized mortgages unilaterally, to analyze the procedures and implementation of execution auctions, and to analyze legal protection for customers over auctions of mortgaged collateral. The approach methods used in this research are the legal approach (statue approach), the conceptual approach (conspetual approach). data collection techniques using document study techniques, observation and interview techniques. Whereas the factors that led to the occurrence of a unilateral auction were because one of the parties defaulted on the agreed agreement. The factors that cause default are divided into two, namely, the first is internal factors and external factors. That the Mortgage Execution Auction Procedure consists of 3 procedures, namely the Pre Auction Procedure, the Auction Implementation Procedure, and the Minutes of Auction. That legal protection is divided into repressive legal protection and preventive legal protection. In the auction of the object of guarantee of Mortgage, the Bank has not provided protection to customers. When the auction offer for the object of the Guaranteed Mortgage is approved by the KPKNL, the Bank makes an announcement of the auction and in the bid offer that the object of the Guaranteed Guarantee will be auctioned, the customer can obtain legal protection against the losses he receives on the Mortgage which is offered at a price far from fair and reasonable value
{"title":"Perlindunganhukum Bagi Nasabah Atas Lelang Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Hak Tanggungan","authors":"Sudiarto Sudiarto, M. Arba, Lalu Muhammad Hayyan Ul Haq","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2814","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2814","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the occurrence of an execution auction of collateralized mortgages unilaterally, to analyze the procedures and implementation of execution auctions, and to analyze legal protection for customers over auctions of mortgaged collateral. The approach methods used in this research are the legal approach (statue approach), the conceptual approach (conspetual approach). data collection techniques using document study techniques, observation and interview techniques. Whereas the factors that led to the occurrence of a unilateral auction were because one of the parties defaulted on the agreed agreement. The factors that cause default are divided into two, namely, the first is internal factors and external factors. That the Mortgage Execution Auction Procedure consists of 3 procedures, namely the Pre Auction Procedure, the Auction Implementation Procedure, and the Minutes of Auction. That legal protection is divided into repressive legal protection and preventive legal protection. In the auction of the object of guarantee of Mortgage, the Bank has not provided protection to customers. When the auction offer for the object of the Guaranteed Mortgage is approved by the KPKNL, the Bank makes an announcement of the auction and in the bid offer that the object of the Guaranteed Guarantee will be auctioned, the customer can obtain legal protection against the losses he receives on the Mortgage which is offered at a price far from fair and reasonable value","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82971082","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：