Pub Date : 2023-06-30DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2858
Kurnia Wibisana, Moh. Saleh
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan produk obral yang dilakukan oleh pelaku usaha serta untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dalam penyelesaian permasalahan dengan konsumen di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak toko di Kota Mataram yang masih menjual produk dengan cara obral namun melanggar ketentutan Pasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab dan kebijakan pelaku usaha dalam penyelesaian hukum atas penjualan produk obral dengan konsumen yaitu melalui negosiasi.
{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Obrak (Studi Di Kota Mataram)","authors":"Kurnia Wibisana, Moh. Saleh","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2858","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2858","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan produk obral yang dilakukan oleh pelaku usaha serta untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dalam penyelesaian permasalahan dengan konsumen di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak toko di Kota Mataram yang masih menjual produk dengan cara obral namun melanggar ketentutan Pasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab dan kebijakan pelaku usaha dalam penyelesaian hukum atas penjualan produk obral dengan konsumen yaitu melalui negosiasi.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"71 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136300959","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2800
Ajeng Ayu, Abdul Atsar
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Sby. Jenis penelitian ini menggunakan hukum Normatif dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan UU, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini penggunaan merek terdaftar yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan akan mengakibatkan hak atas merek yang bersangkutan dapat dihapuskan, sesuai dengan penjelasan Pasal 72 ayat 7. Selain itu seharusnya dalam hal ini Majelis Hakim harus mengabulkan semua gugatan dari pihak Penggugat karena sudah secara sah dan meyakinkan pihak Tergugat telah melanggar ketentuan dari Pasal 72 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
本研究旨在查明法官对泗水地区法院4号/Pdt. su - hki / mark /2019/PN. Sby的考虑。这类研究采用规范法，采用三种方法，即法律方法、概念方法和案例方法。本研究的法律材料类型和来源是主要、次要和第三级法律材料。采用规范法或文学法收集法律材料的技术是在对主要、次要和三级法律材料的库研究中完成的。根据这项研究的结果，根据第72条第7节的解释，如果使用不符合登记的注册品牌，可以取消注册品牌的权利。不仅如此，在这种情况下，法官委员会也应该批准原告的所有诉讼，因为诉讼是合法的，并向被告保证，被告违反了2016年第72条和第77条第20条关于该地区的牌子和地理指示。
{"title":"Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Kilat","authors":"Ajeng Ayu, Abdul Atsar","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2800","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2800","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Sby. Jenis penelitian ini menggunakan hukum Normatif dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan UU, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini penggunaan merek terdaftar yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan akan mengakibatkan hak atas merek yang bersangkutan dapat dihapuskan, sesuai dengan penjelasan Pasal 72 ayat 7. Selain itu seharusnya dalam hal ini Majelis Hakim harus mengabulkan semua gugatan dari pihak Penggugat karena sudah secara sah dan meyakinkan pihak Tergugat telah melanggar ketentuan dari Pasal 72 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355027","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2809
Agustina Purwasih, I Gusti Agung Wisudawan
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan lelang terhadap jaminan fidusia pada bidang perbankan di Indonesia dan tanggung jawab hukum kreditur terhadap jaminan fidusia yang dilelang. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan lelang terhadap jaminan fidusia pada bidang perbankan di Indonesia dapat dilakukan secara konvensional maupun elektronik (e-Auction). Jenis lelang jaminan fidusia termasuk dalam lelang eksekusi yang dilakukan melalui pelelangan umum dengan bantuan KPKNL atau dapat juga dilakukan dibawah tangan sesuai kesepakatan.Perbankan sudah memenuhi tanggung jawab secara hukum terhadap jaminan fidusia yang dilelang seperti mendaftarkan jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia, memberikan peringatan kepada Nasabah jika melakukan cidera janji, melakukan komunikasi, mediasi dan negosisai dengan Nasabah jika terjadi masalah, memberikan informasi atau pengumuman lelang agar Nasabah mengetahui bahwa jaminan yang diajukan akan dilelang, serta mengembalikan sisa hasil eksekusi objek jaminan fidusia yang melebihi nilai penjaminan kepada debitur.
{"title":"Pelaksanaan Lelang Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Dalam Perbankan","authors":"Agustina Purwasih, I Gusti Agung Wisudawan","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2809","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2809","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan lelang terhadap jaminan fidusia pada bidang perbankan di Indonesia dan tanggung jawab hukum kreditur terhadap jaminan fidusia yang dilelang. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan lelang terhadap jaminan fidusia pada bidang perbankan di Indonesia dapat dilakukan secara konvensional maupun elektronik (e-Auction). Jenis lelang jaminan fidusia termasuk dalam lelang eksekusi yang dilakukan melalui pelelangan umum dengan bantuan KPKNL atau dapat juga dilakukan dibawah tangan sesuai kesepakatan.Perbankan sudah memenuhi tanggung jawab secara hukum terhadap jaminan fidusia yang dilelang seperti mendaftarkan jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia, memberikan peringatan kepada Nasabah jika melakukan cidera janji, melakukan komunikasi, mediasi dan negosisai dengan Nasabah jika terjadi masalah, memberikan informasi atau pengumuman lelang agar Nasabah mengetahui bahwa jaminan yang diajukan akan dilelang, serta mengembalikan sisa hasil eksekusi objek jaminan fidusia yang melebihi nilai penjaminan kepada debitur.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"400 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355032","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2805
Wahyu Hidayatirrah, Sudiarto Sudiarto
Penelitian dengan judul Analisis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kerjasama Pengangkutan Kargo (Studi Putusan KPPU Pasal 19 Nomor 07/KPPU-I-2020). Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan tidak terpenuhinya unsur-unsur praktek diskriminasi yang terjadi dalam kerja sama pengangkutan kargo setelah ditelaah dan diteliti secara cermat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan referensi ilmiah tidak terbukti melakukan praktek diskriminasi yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Putusan Majelis Komisi yaitu pada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020. Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV yaitu sanksi administratif. Majelis Komisi memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV untuk membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU dan menetapkan denda tersebut tidak perlu dilaksanakan, kecuali jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak Putusan ini berkekuatan hukum tetap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun menurut Penulis sanksi tersebut tidak tepat karena PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wing Abadi dan PT Lion Exppress tidak melakukan peraktek diskriminasi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
分析货船合作中不健康的商业竞争对手的研究(KPPU判例第19条/KPPU- i -2020)。采用的研究方法是规范的方法。根据研究结果,根据事实审判并没有合作中发生的歧视行为因素的研究和仔细研究后,根据货物运输规则的立法和实践证明科学不做参考的歧视导致不健康努力竞争,正如大会委员会的裁决,即在KPPU 07 - KPPU-I 2020号判决。通过一份法律，通过一份法律，通过一份法律制裁，这是一种行政制裁。大会委员会命令,Terlapor II Terlapor一世和Terlapor IV支付一些卢比罚款。该1000000000(十亿)存款到财政部作为存款竞争领域的企业违规罚款收入KPPU工作组并设定罚款内没有必要,除非(1级)今年以来,判决法律保持Terlapor I,1999年，2号和4号，违反了第19条d款第5款。然而，根据该制裁的作者的说法，这并不完全正确，因为PT Lion sun, PT蜡染印尼航空公司，PT Wing eford和PT Lion express没有建立导致不健康商业竞争的歧视基础。
{"title":"Analisis Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kerjasama Pengangkutan Kargo","authors":"Wahyu Hidayatirrah, Sudiarto Sudiarto","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2805","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2805","url":null,"abstract":"Penelitian dengan judul Analisis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kerjasama Pengangkutan Kargo (Studi Putusan KPPU Pasal 19 Nomor 07/KPPU-I-2020). Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan tidak terpenuhinya unsur-unsur praktek diskriminasi yang terjadi dalam kerja sama pengangkutan kargo setelah ditelaah dan diteliti secara cermat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan referensi ilmiah tidak terbukti melakukan praktek diskriminasi yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Putusan Majelis Komisi yaitu pada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020. Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV yaitu sanksi administratif. Majelis Komisi memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV untuk membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU dan menetapkan denda tersebut tidak perlu dilaksanakan, kecuali jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak Putusan ini berkekuatan hukum tetap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun menurut Penulis sanksi tersebut tidak tepat karena PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wing Abadi dan PT Lion Exppress tidak melakukan peraktek diskriminasi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355034","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kebijakan perdagangan disektor tekstil dalam tata hukum indonesia Bagaimana peran Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam melindungi produk industri tekstil Tenun Songket di Kecamatan Jonggat Desa Sukarara. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan perdagangan tekstil dalam tata hukum indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomer 3 tahun 2014 tentang Perindiutrian, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009, Peran pemerintah daerah lombok tengah ialah peraturan bupati, pemberian alat dan bahan tenun kepada masyrkat sukarara pemberian platihan untuk upgarde skill penenun dan pebuatan pasar seni untik menunjang penjualan dari songket Lombok Tengah.
{"title":"Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Di Sektor Tekstil Dan Implikasi Terhadap Industri Tekstil Lokal (Tenun Songket)","authors":"Muh. Habip Prendi Pratama, Khairus Febryan Fitrahady","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2804","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2804","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kebijakan perdagangan disektor tekstil dalam tata hukum indonesia Bagaimana peran Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam melindungi produk industri tekstil Tenun Songket di Kecamatan Jonggat Desa Sukarara. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan perdagangan tekstil dalam tata hukum indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomer 3 tahun 2014 tentang Perindiutrian, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009, Peran pemerintah daerah lombok tengah ialah peraturan bupati, pemberian alat dan bahan tenun kepada masyrkat sukarara pemberian platihan untuk upgarde skill penenun dan pebuatan pasar seni untik menunjang penjualan dari songket Lombok Tengah.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355021","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2803
Yudhi Arisanjaya, Muhammad Sood
The purpose of this study is to analyze the legal standing of private pawning institutions in the legal system in Indonesia, analyze the legal relationship between the parties and private pawning institutions and consumers, and analyze the legal protection for consumers against pawned objects damaged in private pawn institutions. The research method uses normative-empirical legal research, which uses a statute approach and conceptual approaches. Based on the results of the study, it has been found that private pawnshops, according to OJK Regulation Number 31/POJK.05/2016 concerning pawn business, the company should have legal entities and permission from the OJK. This is for supervision from the OJK to the pawn business. Then for a consumer that damaged their goods during the pledge agreement, the private pawn business will give compensation according to the object's value. If consumers get protection and they feel comfortable, then an equal between the parties is created.
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerusakan Benda Gadai Pada Lembaga Gadai Swasta","authors":"Yudhi Arisanjaya, Muhammad Sood","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2803","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2803","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to analyze the legal standing of private pawning institutions in the legal system in Indonesia, analyze the legal relationship between the parties and private pawning institutions and consumers, and analyze the legal protection for consumers against pawned objects damaged in private pawn institutions. The research method uses normative-empirical legal research, which uses a statute approach and conceptual approaches. Based on the results of the study, it has been found that private pawnshops, according to OJK Regulation Number 31/POJK.05/2016 concerning pawn business, the company should have legal entities and permission from the OJK. This is for supervision from the OJK to the pawn business. Then for a consumer that damaged their goods during the pledge agreement, the private pawn business will give compensation according to the object's value. If consumers get protection and they feel comfortable, then an equal between the parties is created.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355023","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2813
Jodi Ghozali, Nizia Kusuma Wardani
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendirian PT setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan eksistensi organ PT dalam melakukan perbuatan hukum. Jenis penelitian adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa adanya konsep baru PT pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang dengan pernyatan pendirian. sistem organ PT Persekutuan Modal menganut sistem dua tingkat (two-teir board system) yaitu organ yang menganut sistem pengawasan dalam organ perseroan sehingga terdapat RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan dalam PT Perorangan Menganut sistem satu tingkat (One-teir board system) yaitu konsep organ tanpa menggunakan organ pengawas.
{"title":"Kajian Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja","authors":"Jodi Ghozali, Nizia Kusuma Wardani","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2813","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2813","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendirian PT setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan eksistensi organ PT dalam melakukan perbuatan hukum. Jenis penelitian adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa adanya konsep baru PT pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang dengan pernyatan pendirian. sistem organ PT Persekutuan Modal menganut sistem dua tingkat (two-teir board system) yaitu organ yang menganut sistem pengawasan dalam organ perseroan sehingga terdapat RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan dalam PT Perorangan Menganut sistem satu tingkat (One-teir board system) yaitu konsep organ tanpa menggunakan organ pengawas.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355025","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2816
Taufik Nahdi, Eduardus Bayo Sili
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi jangka panjang di Indonesia serta mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat atau para investor cryptocurrency di Indonesia, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa pesatnya perkembangan cryptocurrency menyebabkan jumlah para pengguna atau investor cryptocurrency juga meningkat pesat di Indonesia sehingga pemerintah Indonesia harus membuat regulasi atau peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi para penggunanya, legalitas penggunaaan cryptocurrency di Indonesia sendiri telah diatur dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Tekhnis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Krypto (Crypto Asset).
{"title":"Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Investasi Jangka Panjang Di Indonesia","authors":"Taufik Nahdi, Eduardus Bayo Sili","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2816","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2816","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi jangka panjang di Indonesia serta mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat atau para investor cryptocurrency di Indonesia, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa pesatnya perkembangan cryptocurrency menyebabkan jumlah para pengguna atau investor cryptocurrency juga meningkat pesat di Indonesia sehingga pemerintah Indonesia harus membuat regulasi atau peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi para penggunanya, legalitas penggunaaan cryptocurrency di Indonesia sendiri telah diatur dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Tekhnis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Krypto (Crypto Asset).","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"59 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73673071","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2795
Bakhtiar Syamsi Pratama, Moh. Saleh
Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan putusan dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012. Adapun penyusun merumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: bagaimana kedudukan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen dan bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Terakhir, kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat, makna final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lanjutan dalam lingkup Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen , namun dalam lingkup peradilan dapat diajukan upaya hukum keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Pengadilan Negeri dan objek sengketa konsumen yang menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sengketa konsumen yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.
{"title":"Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 335k/Pdt.Sus/2012)","authors":"Bakhtiar Syamsi Pratama, Moh. Saleh","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2795","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2795","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan putusan dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012. Adapun penyusun merumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: bagaimana kedudukan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen dan bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Terakhir, kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat, makna final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lanjutan dalam lingkup Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen , namun dalam lingkup peradilan dapat diajukan upaya hukum keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Pengadilan Negeri dan objek sengketa konsumen yang menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sengketa konsumen yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.
","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355022","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2799
Lalu Zaki Syuraihul Widadi, Kurniawan Kurniawan
Tujuan penelitian untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penimbunan minyak goreng di Indonesia dan akibat hukum bagi pelaku usaha penimbun minyak goreng di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hasil penelitian bahwa konsumen terdampak dari penimbunanan minyak goreng oleh pelaku usaha yang berpengaruh pada melonjaknya harga dikarenkan stok barang yang terbatas, untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan pengaturan batas ekspor sawit, mengatur distribusi minyak goreng serta menetapan harga minyak goreng di pasaran. Akibat hukum bagi pelaku usaha penimbun minyak goreng di Indonesia dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penimbunan Minyak Goreng Oleh Pelaku Usaha Pada Masa Krisis","authors":"Lalu Zaki Syuraihul Widadi, Kurniawan Kurniawan","doi":"10.29303/commercelaw.v3i1.2799","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2799","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penimbunan minyak goreng di Indonesia dan akibat hukum bagi pelaku usaha penimbun minyak goreng di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hasil penelitian bahwa konsumen terdampak dari penimbunanan minyak goreng oleh pelaku usaha yang berpengaruh pada melonjaknya harga dikarenkan stok barang yang terbatas, untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan pengaturan batas ekspor sawit, mengatur distribusi minyak goreng serta menetapan harga minyak goreng di pasaran. Akibat hukum bagi pelaku usaha penimbun minyak goreng di Indonesia dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"160 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135355026","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：