Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait PKPU terhadap Perusahaan Asuransi dan bagaimana kedudukan hukum pemegang polis dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi dalam putusan nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Keputusan Mahkamah Agung Nomor109/2020 tentang Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, dan Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2015dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan yang diajukan oleh kreditur terhadap Perusahaan Asuransi kepada pengadilan niaga kurang tepat karena pemegang polis tidak memiliki kedudukan hukum sebab berdasarkan pada Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) jo. Pasal 55 bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya OJK.
{"title":"ANALISIS PUTUSAN PKPU PADA PT.ASURANSI JIWA KRESNA","authors":"Marva Yordana Ashila Rashid, Zainal Asikin, Diman Ade Mulada","doi":"10.29303/commercelaw.v1i1.321","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i1.321","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait PKPU terhadap Perusahaan Asuransi dan bagaimana kedudukan hukum pemegang polis dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi dalam putusan nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Keputusan Mahkamah Agung Nomor109/2020 tentang Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, dan Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2015dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan yang diajukan oleh kreditur terhadap Perusahaan Asuransi kepada pengadilan niaga kurang tepat karena pemegang polis tidak memiliki kedudukan hukum sebab berdasarkan pada Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) jo. Pasal 55 bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya OJK. \u0000 ","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84125723","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-30DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.323
Sasaki Ajinegara, M. Sood, Dwi Martini
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan imunitas negara dalam hukum investasi Indonesia dan penerapan imunitas negara dalam arbitrase International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) pada sengketa Churchill Mining dan Planet Mining v Pemerintah Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Simpulannya adalah a). Pengaturan imunitas negara dalam penyelesaian sengketa investasi melalui forum ICSID telah diatur dalam berbagai instrumen hukum baik dalam peraturan nasional maupun perjanjian internasional b). Imunitas Indonesia sebagai suatu negara dalam penyelesaian sengketa Churchill Mining dan Planet Mining v Pemerintah Republik Indonesia secara tidak langsung (implisit) diakui oleh arbitrase ICSID. Hal ini didasarkan tindakan Pemerintah Indonesia tergolong ke dalam jure imperii yang kemudian dilegitimasi oleh tindakan Pemerintah Indonesia yang tidak melanggar denial of justice.
{"title":"IMUNITAS NEGARA HOST COUNTRY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ICSID (Studi Kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd Vs Pemerintah Republik Indonesia)","authors":"Sasaki Ajinegara, M. Sood, Dwi Martini","doi":"10.29303/commercelaw.v1i1.323","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i1.323","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan imunitas negara dalam hukum investasi Indonesia dan penerapan imunitas negara dalam arbitrase International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) pada sengketa Churchill Mining dan Planet Mining v Pemerintah Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Simpulannya adalah a). Pengaturan imunitas negara dalam penyelesaian sengketa investasi melalui forum ICSID telah diatur dalam berbagai instrumen hukum baik dalam peraturan nasional maupun perjanjian internasional b). Imunitas Indonesia sebagai suatu negara dalam penyelesaian sengketa Churchill Mining dan Planet Mining v Pemerintah Republik Indonesia secara tidak langsung (implisit) diakui oleh arbitrase ICSID. Hal ini didasarkan tindakan Pemerintah Indonesia tergolong ke dalam jure imperii yang kemudian dilegitimasi oleh tindakan Pemerintah Indonesia yang tidak melanggar denial of justice.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"16 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75211773","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-30DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.322
Ni Komang Sri Jayanti, Eduardus Bayo Sili, I. G. A. Wisudawan
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hukum bisnis investasi melalui aplikasi Future View Tech (VTube) di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab PT Future View Tech terhadap pengguna aplikasi VTube di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian jenis hukum normatif. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui pengaturan hukum bisnis investasi melalui aplikasi Future View Tech (VTube) dan tanggung jawab PT Future View Tech terhadap pengguna aplikasi VTube yang sudah terlanjur dalam menggunakan aplikasi tersebut sehingga dapat menjadi acuan untuk masyarakat luas tentang perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi illegal di media sosial khususnya pengguna aplikasi VTube. Hasil penelitian adalah Aplikasi VTube yang dikembangkan oleh PT Future View Tech bergerak dibidang periklanan dinyatakan illegal oleh Satuan Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor SP 06/VII/2020 sejak tanggal 03 Juni 2020, karena VTube tidak memenuhi syarat. Tanggung jawab perusahaan terhadap pengguna VTube identitas dijamin keamanannya oleh Kominfo dan pengembangan aplikasi VTube, dilakukan dengan upaya perlindungan hukum preventif dan respresif.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA VTUBE DI INDONESIA","authors":"Ni Komang Sri Jayanti, Eduardus Bayo Sili, I. G. A. Wisudawan","doi":"10.29303/commercelaw.v1i1.322","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i1.322","url":null,"abstract":"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hukum bisnis investasi melalui aplikasi Future View Tech (VTube) di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab PT Future View Tech terhadap pengguna aplikasi VTube di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian jenis hukum normatif. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui pengaturan hukum bisnis investasi melalui aplikasi Future View Tech (VTube) dan tanggung jawab PT Future View Tech terhadap pengguna aplikasi VTube yang sudah terlanjur dalam menggunakan aplikasi tersebut sehingga dapat menjadi acuan untuk masyarakat luas tentang perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi illegal di media sosial khususnya pengguna aplikasi VTube. Hasil penelitian adalah Aplikasi VTube yang dikembangkan oleh PT Future View Tech bergerak dibidang periklanan dinyatakan illegal oleh Satuan Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor SP 06/VII/2020 sejak tanggal 03 Juni 2020, karena VTube tidak memenuhi syarat. Tanggung jawab perusahaan terhadap pengguna VTube identitas dijamin keamanannya oleh Kominfo dan pengembangan aplikasi VTube, dilakukan dengan upaya perlindungan hukum preventif dan respresif.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"38 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81554702","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-30DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.318
Putra Krishna Kumara Jaya, Lalu Wira Pria Suhartana, I. G. Agung Wisudawan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penilitian Normatif Empiris. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Lembaga Perkreditan Desa sesuai dengan tujuan dan fungsinya berbeda dengan BUMDes ataupun BPR sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Kuangan Mikro. LPD kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa LPD dapat dijalankan dengan menerapkan hukum yang diatur oleh desa adat setempat.
{"title":"PENGATURAN DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI INDONESIA","authors":"Putra Krishna Kumara Jaya, Lalu Wira Pria Suhartana, I. G. Agung Wisudawan","doi":"10.29303/commercelaw.v1i1.318","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i1.318","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penilitian Normatif Empiris. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Lembaga Perkreditan Desa sesuai dengan tujuan dan fungsinya berbeda dengan BUMDes ataupun BPR sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Kuangan Mikro. LPD kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa LPD dapat dijalankan dengan menerapkan hukum yang diatur oleh desa adat setempat.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"131 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74193311","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-30DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.329
Siti Salha Mazaya, Zainal Asikin, Ari Rahmad Hakim B.F
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR)bagi perusahaan perbankan dan bagaimana pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)di PT. Bank NTB Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sosiologis (Sosiologycal Approach). Berdasarkanpenelitianini, dapat diketahui bahwa aturan hukum mengenai Corporate Social Respontibility (CSR) terkait perusahaan perbankan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ketiga peraturan ini dinilai sinkron. Sedangkan pada tahun 2020, dengan menyisihkan 5% laba bersihnya, Bank NTB Syariah telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan di bidang sosial dan masyarakat meliputi bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang kesehatan, bencana alam dan bencana non alam dan bidang kemasyarakatan, seni & budaya.
{"title":"CORPORATE SOCIAL RESPONTIBILITY (CSR) PADA PT. BANK NTB SYARIAH","authors":"Siti Salha Mazaya, Zainal Asikin, Ari Rahmad Hakim B.F","doi":"10.29303/commercelaw.v1i1.329","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i1.329","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR)bagi perusahaan perbankan dan bagaimana pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)di PT. Bank NTB Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sosiologis (Sosiologycal Approach). Berdasarkanpenelitianini, dapat diketahui bahwa aturan hukum mengenai Corporate Social Respontibility (CSR) terkait perusahaan perbankan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ketiga peraturan ini dinilai sinkron. Sedangkan pada tahun 2020, dengan menyisihkan 5% laba bersihnya, Bank NTB Syariah telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan di bidang sosial dan masyarakat meliputi bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang kesehatan, bencana alam dan bencana non alam dan bidang kemasyarakatan, seni & budaya. \u0000 ","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"27 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76815342","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-25DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2083
D. Indra, Ahmad Zuhairi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap hak konsumen pengguna ojek online pada saat pandemi covid-19 dan penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kerugian saat penggunaan ojek online pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Berdsarkan hasil penelitian yang diperoleh keajiban pelaku usaha harus didasari oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan berupa tanggung jawab atas informasi, tanggung jawab hukum atas jasa yang diberikan dan tanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan. Apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Penyelesaian sengketanya dapat melalui jalur non litigasi berpedoman pada UUPK, sedang penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi diatur dalam UUPK dan pengaturan Hukum Acara Perdata.
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Ojek Online Pada Saat Pandemi","authors":"D. Indra, Ahmad Zuhairi","doi":"10.29303/commercelaw.v2i2.2083","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i2.2083","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap hak konsumen pengguna ojek online pada saat pandemi covid-19 dan penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kerugian saat penggunaan ojek online pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Berdsarkan hasil penelitian yang diperoleh keajiban pelaku usaha harus didasari oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan berupa tanggung jawab atas informasi, tanggung jawab hukum atas jasa yang diberikan dan tanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan. Apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Penyelesaian sengketanya dapat melalui jalur non litigasi berpedoman pada UUPK, sedang penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi diatur dalam UUPK dan pengaturan Hukum Acara Perdata.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"4 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81214413","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-01-01DOI: 10.5040/9781526506870.ch-001
{"title":"Introduction to information technology and intellectual property law","authors":"","doi":"10.5040/9781526506870.ch-001","DOIUrl":"https://doi.org/10.5040/9781526506870.ch-001","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"57 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76470253","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-01-01DOI: 10.5040/9781526506870.ch-012
{"title":"Patents and computer-implemented inventions","authors":"","doi":"10.5040/9781526506870.ch-012","DOIUrl":"https://doi.org/10.5040/9781526506870.ch-012","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"66 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"72852100","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-01-01DOI: 10.5040/9781526506870.ch-006
{"title":"The sui generis database right","authors":"","doi":"10.5040/9781526506870.ch-006","DOIUrl":"https://doi.org/10.5040/9781526506870.ch-006","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"114 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86925376","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-01-01DOI: 10.5040/9781526506870.ch-008
{"title":"Design law, computer graphics and typefaces","authors":"","doi":"10.5040/9781526506870.ch-008","DOIUrl":"https://doi.org/10.5040/9781526506870.ch-008","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"19 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86505425","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：