Pub Date : 2021-12-23DOI: 10.29303/commercelaw.v1i2.542
Irwansyah Putra, Lalu Wira Pria S., I Gusti Agung Wisudawan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penerima vaksin covid-19 dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap penerima vaksin covid-19. Dengan manfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi pembaca, akademisi, pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan konsumen terhadap penerima vaksin covid-19 dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia, menggunakan upaya perlindungan hukum preventif dan refresif. Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap penerima vaksin covid-19, menggunakan tanggung jawab administrasi, perdata dan pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kata kunci : Perlindungan, Konsumen, Vaksin Covid-19
{"title":"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERIMA VAKSIN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA","authors":"Irwansyah Putra, Lalu Wira Pria S., I Gusti Agung Wisudawan","doi":"10.29303/commercelaw.v1i2.542","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i2.542","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penerima vaksin covid-19 dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap penerima vaksin covid-19. Dengan manfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi pembaca, akademisi, pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan konsumen terhadap penerima vaksin covid-19 dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia, menggunakan upaya perlindungan hukum preventif dan refresif. Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap penerima vaksin covid-19, menggunakan tanggung jawab administrasi, perdata dan pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku \u0000Kata kunci : Perlindungan, Konsumen, Vaksin Covid-19","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"58 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73147848","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-23DOI: 10.29303/commercelaw.v1i2.536
Andika Ristiawanna Rangga, Sudiarto, Ahmad Zuhairi
Penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian antara pengirim barang (konsumen) dengan PT. Pos Indonesia, dan mengetahui tanggung jawab PT. Pos Indonesia serta menganalisis apabila terjadi keterlambatan atau hilangnya barang, dan untuk mengetahui prosedur (tata cara) pengaduan/tuntutan ganti rugi apabila PT. Pos Indonesia mengalami keterlambatan atau hilangnya barang. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris sebagai data pelengkap. Hasil penelitian ini, dari hasil menggumpulkan data baik dari perpustakaan maupun lapangan menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Pos maupun putusan direksi yang menjelaskan hak kewajiban serta prosedur tata cara pengaduan tuntutan ganti rugi dan mengetahui kerja sama antara pihak PT.Pos Indonesia Cabang Mataram dengan pihak Asuransi JASINDO dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen.
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Menggunakan Jasa Pengiriman Pt. Pos Indonesia Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Atau Kehilangan Barang (Studi Di Kantor Pos Cabang Mataram)","authors":"Andika Ristiawanna Rangga, Sudiarto, Ahmad Zuhairi","doi":"10.29303/commercelaw.v1i2.536","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i2.536","url":null,"abstract":"Penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian antara pengirim barang (konsumen) dengan PT. Pos Indonesia, dan mengetahui tanggung jawab PT. Pos Indonesia serta menganalisis apabila terjadi keterlambatan atau hilangnya barang, dan untuk mengetahui prosedur (tata cara) pengaduan/tuntutan ganti rugi apabila PT. Pos Indonesia mengalami keterlambatan atau hilangnya barang. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris sebagai data pelengkap. Hasil penelitian ini, dari hasil menggumpulkan data baik dari perpustakaan maupun lapangan menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Pos maupun putusan direksi yang menjelaskan hak kewajiban serta prosedur tata cara pengaduan tuntutan ganti rugi dan mengetahui kerja sama antara pihak PT.Pos Indonesia Cabang Mataram dengan pihak Asuransi JASINDO dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81512266","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa atas pembatalan perjanjian jasa tari Sanggar Tari Sang Dewi oleh Raptcha Event Organizer. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa Perlindungan Hukum atas pembatalan perjanjian penggunaan jasa tari Sanggar Tari Sang Dewi yaitu dalam perjanjian kerjasama telah diatur bahwa downpayment yang diberikan oleh Raptcha Event Organizer dinyatakan hangus (menjadi hak dari Sanggar Tari Sang Dewi) ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak Sanggar Tari Sang Dewi ketika terjadi pembatalan perjanjian. Kemudian Proses penyelesaian sengketa dilakukan sebagaimana ditentukan dalam surat perjanjian, yakni melalui Musyawarah (Negosiasi), atau jika tidak menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak, dapat melakukan melalui jalur Mediasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pembatalan; Perjanjian.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBATALAN PERJANJIAN PENGGUNAAN JASA TARI SANGGAR SANG DEWI OLEH RAPTCHA EVENT ORGANIZER","authors":"Baiq Diana Hazona, Yudhi Setiawan & Diman Ade Mulada","doi":"10.29303/commercelaw.v1i2.545","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i2.545","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa atas pembatalan perjanjian jasa tari Sanggar Tari Sang Dewi oleh Raptcha Event Organizer. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa Perlindungan Hukum atas pembatalan perjanjian penggunaan jasa tari Sanggar Tari Sang Dewi yaitu dalam perjanjian kerjasama telah diatur bahwa downpayment yang diberikan oleh Raptcha Event Organizer dinyatakan hangus (menjadi hak dari Sanggar Tari Sang Dewi) ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak Sanggar Tari Sang Dewi ketika terjadi pembatalan perjanjian. Kemudian Proses penyelesaian sengketa dilakukan sebagaimana ditentukan dalam surat perjanjian, yakni melalui Musyawarah (Negosiasi), atau jika tidak menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak, dapat melakukan melalui jalur Mediasi. \u0000Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pembatalan; Perjanjian.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88727367","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-30DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.319
Sang Putu Suparsa, Ari Rahmad Hakim B.F, I. G. Agung Wisudawan
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum terhadap pemberian kredit UMKM usaha kuliner di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap UMKM usaha kuliner di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu pemerintah memberikan regulasi kepada UMKM berupa pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Langsung Tunai dan Kredit Usaha Rakyat. Regulasi yang diberikan pemerintah kepada UMKM sangat membantu untuk mempertahankan usahanya di masa Pandemi covid-19. Selain membantu mempertahankan usahanya, regulasi tersebut juga memberikan perlindungan terhadap UMKM yang terkena dampak Covid-19. Namun dalam proses pemberdayaan UMKM usaha kuliner masih dibutuhkan pengaturan secara khusus dalam memberikan perlindungan terhadap usaha kuliner.
{"title":"PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT UMKM USAHA KULINER DI INDONESIA","authors":"Sang Putu Suparsa, Ari Rahmad Hakim B.F, I. G. Agung Wisudawan","doi":"10.29303/commercelaw.v1i1.319","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i1.319","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum terhadap pemberian kredit UMKM usaha kuliner di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap UMKM usaha kuliner di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu pemerintah memberikan regulasi kepada UMKM berupa pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Langsung Tunai dan Kredit Usaha Rakyat. Regulasi yang diberikan pemerintah kepada UMKM sangat membantu untuk mempertahankan usahanya di masa Pandemi covid-19. Selain membantu mempertahankan usahanya, regulasi tersebut juga memberikan perlindungan terhadap UMKM yang terkena dampak Covid-19. Namun dalam proses pemberdayaan UMKM usaha kuliner masih dibutuhkan pengaturan secara khusus dalam memberikan perlindungan terhadap usaha kuliner.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"15 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89804812","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-30DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.320
Yudhi Setiawan
Saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi secara kredit melalui lembaga pembiayaan (Finance). Pembelian secara kredit ini didasari kesepakatan dan memunculkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”
{"title":"PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN","authors":"Yudhi Setiawan","doi":"10.29303/commercelaw.v1i1.320","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i1.320","url":null,"abstract":"Saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi secara kredit melalui lembaga pembiayaan (Finance). Pembelian secara kredit ini didasari kesepakatan dan memunculkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"28 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"91188341","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-30DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.313
Aji Mulyono, Zainal Asikin, Dwi Martini
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu dan kesesuaian bentuk perlindungan hukum pemakai terdahulu yang dikaitkan dengan putusan PN Niaga Surabaya Nomor. 1/Pdt.Sus/Paten/2019/PN.Niaga.Sby Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber dan jenis bahan hukum dari studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu adalah berupa permohonan yang dijelaskan dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta kesesuaian perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu adalah Penggugat bukan merupakan pemakai terdahulu karena invensinya tidak sama dengan Tergugat serta invensi tersbut telah dihapus oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan tidak membayar biaya tahunan.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI TERDAHULU SUATU INVENSI YANG SAMA DALAM SISTEM PATEN","authors":"Aji Mulyono, Zainal Asikin, Dwi Martini","doi":"10.29303/commercelaw.v1i1.313","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i1.313","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu dan kesesuaian bentuk perlindungan hukum pemakai terdahulu yang dikaitkan dengan putusan PN Niaga Surabaya Nomor. 1/Pdt.Sus/Paten/2019/PN.Niaga.Sby Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber dan jenis bahan hukum dari studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu adalah berupa permohonan yang dijelaskan dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta kesesuaian perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu adalah Penggugat bukan merupakan pemakai terdahulu karena invensinya tidak sama dengan Tergugat serta invensi tersbut telah dihapus oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan tidak membayar biaya tahunan.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"12 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78155920","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan serta faktor-faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data lapangan sebagai pelengkap. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun masih terdapat pelayanan yang menurut peserta belum maksimal dalam penerapannya. Faktor penghambat pasien dalam menerima perlindungan hukum adalah pasien yang tidak membawa persyaratan dengan lengkap, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan dan syarat-syarat yang diperlukan, serta tagihan yang tidak dibayar oleh peserta BPJS sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS DALAM PELAYANAN KESEHATAN","authors":"Andri Kadarisma, Sudiarto Sudiarto, Yudhi Setiawan","doi":"10.29303/commercelaw.v1i1.315","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i1.315","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan serta faktor-faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data lapangan sebagai pelengkap. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun masih terdapat pelayanan yang menurut peserta belum maksimal dalam penerapannya. Faktor penghambat pasien dalam menerima perlindungan hukum adalah pasien yang tidak membawa persyaratan dengan lengkap, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan dan syarat-syarat yang diperlukan, serta tagihan yang tidak dibayar oleh peserta BPJS sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"48 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88817553","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-30DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.317
I. G. A. M. Yusa, L. W. P. Suhartana, I. G. A. Wisudawan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan dasar dalam pemberian kredit perbankan di Indonesia dan aspek hukum terhadap penundaan kredit perbankan akibat adanya pandemic Covid-19.Dengan manfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, bagi pihak Akademisi dan pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pengaturan1.Dasar hukum pemberian kredit perbankan di Indonesia dasar pemberian kredit bank kepada nasabah didasarkan terhadap tugas dan kewajiban bank sebagai lembaga keuangan di Indonesia, dimana terdapat dasar-dasar pemberian kredit kepada nasabah bank, yaitu: (a) pasal 23 dan 27 UUD 1945, (b) pasal 1 angka 2 UU Perbankan, dan (c)KUHPerdata Indonesia.Aspek Hukum Penundaan Kredit Perbankan Akibat Pandemi COVID-19. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) akibat adanya suatu penundaan kredit yang dianjurkan oleh Pemerintah terhadap Bank BRI untuk nasabah menggunakan upaya perlindungan hukum preventif dan respresif.
{"title":"ASPEK HUKUM PENUNDAAN KREDIT PERBANKAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM SYSTEM PERBANKAN INDONESIA","authors":"I. G. A. M. Yusa, L. W. P. Suhartana, I. G. A. Wisudawan","doi":"10.29303/commercelaw.v1i1.317","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i1.317","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan dasar dalam pemberian kredit perbankan di Indonesia dan aspek hukum terhadap penundaan kredit perbankan akibat adanya pandemic Covid-19.Dengan manfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, bagi pihak Akademisi dan pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pengaturan1.Dasar hukum pemberian kredit perbankan di Indonesia dasar pemberian kredit bank kepada nasabah didasarkan terhadap tugas dan kewajiban bank sebagai lembaga keuangan di Indonesia, dimana terdapat dasar-dasar pemberian kredit kepada nasabah bank, yaitu: (a) pasal 23 dan 27 UUD 1945, (b) pasal 1 angka 2 UU Perbankan, dan (c)KUHPerdata Indonesia.Aspek Hukum Penundaan Kredit Perbankan Akibat Pandemi COVID-19. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) akibat adanya suatu penundaan kredit yang dianjurkan oleh Pemerintah terhadap Bank BRI untuk nasabah menggunakan upaya perlindungan hukum preventif dan respresif.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"12 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87155893","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-30DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.314
Mutahar Moerad, Budi Sutrisno, Diman Ade Mulada
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perusahaan pemberi pinjaman online di Indonesia, dan mekanisme pinjaman online serta penyelesaian sengketa jika terjadi masalah diantara para pihak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu pinjaman onlien sudah diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Mekanisme Pinjaman Online hanya menggunakan KTP, Foto, dan Rekening Bank peminjam sudah dapat menerima pinjaman. Penyelesaian sengketa pinjaman online dapat melalui litigasi ataupun non litigasi serta dapat juga diselesaikan dengan somasi dan melaporkan data diri nasabah kredit macet atau gagal bayar kepada OJK untuk dimasukan kedalam daftar hitam (Blacklist).
{"title":"TINJAUAN YURIDIS PERUSAHAAN PEMBERI PINJAMAN ONLINE MENURUT HUKUM DI INDONESIA","authors":"Mutahar Moerad, Budi Sutrisno, Diman Ade Mulada","doi":"10.29303/commercelaw.v1i1.314","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i1.314","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perusahaan pemberi pinjaman online di Indonesia, dan mekanisme pinjaman online serta penyelesaian sengketa jika terjadi masalah diantara para pihak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu pinjaman onlien sudah diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Mekanisme Pinjaman Online hanya menggunakan KTP, Foto, dan Rekening Bank peminjam sudah dapat menerima pinjaman. Penyelesaian sengketa pinjaman online dapat melalui litigasi ataupun non litigasi serta dapat juga diselesaikan dengan somasi dan melaporkan data diri nasabah kredit macet atau gagal bayar kepada OJK untuk dimasukan kedalam daftar hitam (Blacklist).","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"7 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86447116","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-30DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.316
Nurum Dilia Octri Yanie, Budi Sutrisno, Dwi Martini
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan akuisisi perusahaan nasional oleh perusahaan asing berdasarkan hukum positif di Indonesia dan mengkaji kesesuaian pengaturan dengan praktik akuisisi PT. Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank Public Company Limited. Jenis penilitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa akuisisi yang melibatkan perusahaan asing tunduk pada hukum yang berlaku pada perusahaan target akuisisi. Ketentuan mengenai akuisisi diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diantaranya: Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Akuisisi PT Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank Public Company Limited telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
{"title":"AKUISISI PERUSAHAAN NASIONAL OLEH PERUSAHAAN ASING DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA","authors":"Nurum Dilia Octri Yanie, Budi Sutrisno, Dwi Martini","doi":"10.29303/commercelaw.v1i1.316","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i1.316","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan akuisisi perusahaan nasional oleh perusahaan asing berdasarkan hukum positif di Indonesia dan mengkaji kesesuaian pengaturan dengan praktik akuisisi PT. Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank Public Company Limited. Jenis penilitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa akuisisi yang melibatkan perusahaan asing tunduk pada hukum yang berlaku pada perusahaan target akuisisi. Ketentuan mengenai akuisisi diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diantaranya: Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Akuisisi PT Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank Public Company Limited telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.","PeriodicalId":36770,"journal":{"name":"Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law","volume":"136 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79607480","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：