Persoalan mengenai asuransi masih senantiasa menghantui masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat akan lembaga asuransi ini sering kali timbul karena mereka tidak dapat memanfaatkan nilai ekonomis dari apa yang mereka perjuangkan, seolah hak mereka diberantas padahal kesalahan mereka yang lalai membaca kontrak premi asuransi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah Peraturan Perundang-Undangan, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus. Penyelesaian permasalahan megenani klaim asuransi jiwa yang ditolak tidak mendapatkan jalan keluar yang cukup baik karena dalam proses pelaksanaannya, perjanjian asuransi terkonsep dan baku pada apa yang tertera dalam premi asuransi yang dibeli, seharusnya dalam proses pembelian premi, antara perusahaan asuransi dan pengguna asuransi saling terbuka, dan perusahaan asuransi memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat awam yang juga menggunakan jasa asuransi dapat memahami prosedur dan isi dari kontrak yang diperjanjikan, karena ketika klaim asuransi ditolak maka yang dirugikan adalah pengguna asuransi karena telah menaruh harap yang besar pada asuransi namun tidak dapat meminta pemenuhan haknya. Persoalan ini berakibat pada munculnya rasa tidak percaya masyarakat akan lembaga asuransi serta menimbulkan rasa ketidakadilan dimana masyarakat pengguna asuransi sudah membayar premi namun tidak bisa memanfaatkannya, disinilah letak ketentuan peratruran hukum seharusnya mengedepankan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum bukan malah statis hingga merugikan masyarakat.
{"title":"AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH ASURANSI SELAKU DEBITUR TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (PERSERO)","authors":"Abidah El-Khalieqy","doi":"10.28946/RPT.V10I1.1015","DOIUrl":"https://doi.org/10.28946/RPT.V10I1.1015","url":null,"abstract":"Persoalan mengenai asuransi masih senantiasa menghantui masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat akan lembaga asuransi ini sering kali timbul karena mereka tidak dapat memanfaatkan nilai ekonomis dari apa yang mereka perjuangkan, seolah hak mereka diberantas padahal kesalahan mereka yang lalai membaca kontrak premi asuransi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah Peraturan Perundang-Undangan, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus. Penyelesaian permasalahan megenani klaim asuransi jiwa yang ditolak tidak mendapatkan jalan keluar yang cukup baik karena dalam proses pelaksanaannya, perjanjian asuransi terkonsep dan baku pada apa yang tertera dalam premi asuransi yang dibeli, seharusnya dalam proses pembelian premi, antara perusahaan asuransi dan pengguna asuransi saling terbuka, dan perusahaan asuransi memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat awam yang juga menggunakan jasa asuransi dapat memahami prosedur dan isi dari kontrak yang diperjanjikan, karena ketika klaim asuransi ditolak maka yang dirugikan adalah pengguna asuransi karena telah menaruh harap yang besar pada asuransi namun tidak dapat meminta pemenuhan haknya. Persoalan ini berakibat pada munculnya rasa tidak percaya masyarakat akan lembaga asuransi serta menimbulkan rasa ketidakadilan dimana masyarakat pengguna asuransi sudah membayar premi namun tidak bisa memanfaatkannya, disinilah letak ketentuan peratruran hukum seharusnya mengedepankan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum bukan malah statis hingga merugikan masyarakat.","PeriodicalId":36789,"journal":{"name":"Journal of Tropical Pathology","volume":"10 1","pages":"121-130"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42241177","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The Communal Intellectual Property of Indonesia is susceptible to recognition, theft, and piracy of other countries because Indonesia is still not a sovereign guarding culture. Regulations of Unesco, sui generis system from Convention on Biological Diversity (CBD) and regulation of Malaysia year 2005 AKTA 645 about national heritage it is tangible proof that cultures must have a specific binding arrangement to protect for it. This research purpose to know the setting of intellectual property rights in comunal societies Indonesia by normative legal research methods. The findings that there is weaknesses in protecting communal societies set on a few rules that is copyrigts law, patent law, and merk law so that gives rise to ambience. The legal protection of communal rights against intellectual property requires a special law containing definitions and ling space and the existance of a special agency that regulates its application mechanisms.
{"title":"PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA","authors":"R. Adawiyah, Rumawi Rumawi","doi":"10.28946/RPT.V10I1.672","DOIUrl":"https://doi.org/10.28946/RPT.V10I1.672","url":null,"abstract":"The Communal Intellectual Property of Indonesia is susceptible to recognition, theft, and piracy of other countries because Indonesia is still not a sovereign guarding culture. Regulations of Unesco, sui generis system from Convention on Biological Diversity (CBD) and regulation of Malaysia year 2005 AKTA 645 about national heritage it is tangible proof that cultures must have a specific binding arrangement to protect for it. This research purpose to know the setting of intellectual property rights in comunal societies Indonesia by normative legal research methods. The findings that there is weaknesses in protecting communal societies set on a few rules that is copyrigts law, patent law, and merk law so that gives rise to ambience. The legal protection of communal rights against intellectual property requires a special law containing definitions and ling space and the existance of a special agency that regulates its application mechanisms.","PeriodicalId":36789,"journal":{"name":"Journal of Tropical Pathology","volume":"10 1","pages":"1-16"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43523085","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Untuk memutus perkara pidana diperlukan dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana. Dalam hal hakim tidak memperoleh keyakinan, hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa ( in dubio pro reo ). Namun, pada praktiknya asas ini seringkali tidak diimplementasikan. Sebagai contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas No.201/Pid.B/2009/PN.SBS. yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Pontianak No.55/Pid/2010/PT.PTK namun dianulir oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No.1531 K/Pid.Sus/2010. Oleh sebab itu fokus permasalahannya adalah bagaimanakah urgensi asas in dubio pro reo dalam hukum acara pidana di Indonesia dan bagaimanakah penerapan asas in dubio pro reo dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi asas in dubio pro reo dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah untuk menghindarkan salah pemidanaan karena jika terjadi salah pemidanaan sama halnya dengan menghilangkan hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan dan hak untuk hidup. Penerapan asas in dubio pro reo pada putusan No.1531 K/Pid.Sus/2010 telah diterapkan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah melalui logika hukum terkait dengan keterangan saksi yang tidak kompeten.
{"title":"PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO REO PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA PIDANA","authors":"Tri Nugroho Akbar, Hendra Hendra","doi":"10.28946/RPT.V10I1.1189","DOIUrl":"https://doi.org/10.28946/RPT.V10I1.1189","url":null,"abstract":"Untuk memutus perkara pidana diperlukan dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana. Dalam hal hakim tidak memperoleh keyakinan, hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa ( in dubio pro reo ). Namun, pada praktiknya asas ini seringkali tidak diimplementasikan. Sebagai contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas No.201/Pid.B/2009/PN.SBS. yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Pontianak No.55/Pid/2010/PT.PTK namun dianulir oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No.1531 K/Pid.Sus/2010. Oleh sebab itu fokus permasalahannya adalah bagaimanakah urgensi asas in dubio pro reo dalam hukum acara pidana di Indonesia dan bagaimanakah penerapan asas in dubio pro reo dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi asas in dubio pro reo dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah untuk menghindarkan salah pemidanaan karena jika terjadi salah pemidanaan sama halnya dengan menghilangkan hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan dan hak untuk hidup. Penerapan asas in dubio pro reo pada putusan No.1531 K/Pid.Sus/2010 telah diterapkan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah melalui logika hukum terkait dengan keterangan saksi yang tidak kompeten.","PeriodicalId":36789,"journal":{"name":"Journal of Tropical Pathology","volume":"10 1","pages":"86-98"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48078372","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan dalam era Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak saja berdampak positif tetapi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah terbitnya sertipikat ganda atas suatu bidang tanah. Sertipikat Ganda ini menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepemilikan bidang tanah, yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hal mencari keadilan, apakah upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang mengalami kerugian akibat diterbitkannya sertipikat ganda tersebut ?. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Sertipikat Ganda setelah pihak yang merasa dirugikan menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan absolut, dikarenakan sertipikat merupakan KTUN yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Karena itu, jika ada warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat terbitnya sertipikat ganda, maka dapat menempuh upaya administratif terlebih dahulu berupa: Upaya Keberatan dan Banding Administratif. Upaya Keberatan diajukan kepada Pejabat Pemerintah yang menerbitkan sertipikat tersebut, sedangkan Upaya Banding Administratif diajukan kepada atasan dari Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan sertipikat tersebut. Jika masyarakat belum mendapatkan penyelesaian yang adil dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam tenggang waktu yang dihitung 90 hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif tersebut, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2018.
{"title":"KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA","authors":"I. N. G. Remaja","doi":"10.28946/RPT.V10I1.1172","DOIUrl":"https://doi.org/10.28946/RPT.V10I1.1172","url":null,"abstract":"Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan dalam era Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak saja berdampak positif tetapi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah terbitnya sertipikat ganda atas suatu bidang tanah. Sertipikat Ganda ini menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepemilikan bidang tanah, yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hal mencari keadilan, apakah upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang mengalami kerugian akibat diterbitkannya sertipikat ganda tersebut ?. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Sertipikat Ganda setelah pihak yang merasa dirugikan menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan absolut, dikarenakan sertipikat merupakan KTUN yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Karena itu, jika ada warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat terbitnya sertipikat ganda, maka dapat menempuh upaya administratif terlebih dahulu berupa: Upaya Keberatan dan Banding Administratif. Upaya Keberatan diajukan kepada Pejabat Pemerintah yang menerbitkan sertipikat tersebut, sedangkan Upaya Banding Administratif diajukan kepada atasan dari Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan sertipikat tersebut. Jika masyarakat belum mendapatkan penyelesaian yang adil dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam tenggang waktu yang dihitung 90 hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif tersebut, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2018.","PeriodicalId":36789,"journal":{"name":"Journal of Tropical Pathology","volume":"10 1","pages":"111-120"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44264094","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Zainul Arifin, Muhammad Syahri Ramadhan, Rizka Nurliyantika, Yunial Laili Mutiari
Dalam situasi tanggap darurat bencana, banyak sekali permasalahan yang terjadi meskipun telah banyak pedoman-pedoman yang diatur secara resmi baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan dibawahnya. Namun dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi kealfaan atau kesalahan seperti terkait alokasi dana bantuan kurang akurat atau penumpukan dana bantuan karena simpang siurnya data informasi dan kurangnya koordinasi atau pantauan. Dengan banyaknya bantuan, nampak jelas dalam situasi bencana solidaritas relawan maupun lembaga pemerintah dan donor secara naluri kemanusiaanya berusaha untuk membantu. Dalam situasi bencana, misalnya kondisi tanggap darurat, dengan banyaknya bantuan dana tak lepas dari indikasi-indikasi penyimpangan dana, yang berlandaskan “cepat” dan yang terpenting adalah “tepat”. Namun kemudian banyak celah titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan bencana alam seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi, laporan pertanggung jawaban keuangan serta pemulihan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan bansos. Celah ini sering digunakan oleh pemangku kepentingan untuk curang sebab ada kelemahan dalam kontrol keuangan negara yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa. Sehingga markup harga barang kebutuhan dasar pasca bencana digunakan guna mengakali dan mendapatkan keuntungan ditengah kesempitan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang memfokuskan pada data-data literatur. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya.
{"title":"LANGKAH PENANGGULANGAN KEUANGAN NEGARA DAN MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN DANA BENCANA ALAM DI INDONESIA","authors":"Zainul Arifin, Muhammad Syahri Ramadhan, Rizka Nurliyantika, Yunial Laili Mutiari","doi":"10.28946/RPT.V10I1.1187","DOIUrl":"https://doi.org/10.28946/RPT.V10I1.1187","url":null,"abstract":"Dalam situasi tanggap darurat bencana, banyak sekali permasalahan yang terjadi meskipun telah banyak pedoman-pedoman yang diatur secara resmi baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan dibawahnya. Namun dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi kealfaan atau kesalahan seperti terkait alokasi dana bantuan kurang akurat atau penumpukan dana bantuan karena simpang siurnya data informasi dan kurangnya koordinasi atau pantauan. Dengan banyaknya bantuan, nampak jelas dalam situasi bencana solidaritas relawan maupun lembaga pemerintah dan donor secara naluri kemanusiaanya berusaha untuk membantu. Dalam situasi bencana, misalnya kondisi tanggap darurat, dengan banyaknya bantuan dana tak lepas dari indikasi-indikasi penyimpangan dana, yang berlandaskan “cepat” dan yang terpenting adalah “tepat”. Namun kemudian banyak celah titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan bencana alam seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi, laporan pertanggung jawaban keuangan serta pemulihan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan bansos. Celah ini sering digunakan oleh pemangku kepentingan untuk curang sebab ada kelemahan dalam kontrol keuangan negara yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa. Sehingga markup harga barang kebutuhan dasar pasca bencana digunakan guna mengakali dan mendapatkan keuntungan ditengah kesempitan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang memfokuskan pada data-data literatur. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya.","PeriodicalId":36789,"journal":{"name":"Journal of Tropical Pathology","volume":"10 1","pages":"49-58"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41904446","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ana Maria Braga Araújo, Bruna Yasmin Teixeira Silva, Tania Maria Basílio Quezado de Castro
Enteropasites are a risk to both human and animal health, and soil is an important route for their propagation and perpetuation, due to the easy animal access to leisure environments. Furthermore, the contamination of these areas is a public health problem, due to the high number of people who visit these places and can acquire these parasitoses. The purpose of this study was to research information described in the scientific literature on the prevalence of parasites with zoonotic potential in leisure areas, their distribution and associated factors. This is an integrative review of the literature in which scientific studies on parasites of zoonotic potential in leisure areas were selected from the Virtual Health Library, with MEDLINE and LILACS as its database, in addition to PUBMED, SCIELO and “Periódicos Capes” published between 2010 and 2020 in Portuguese, English and Spanish. Eleven articles were selected from the 494 found after applying criteria for inclusion, exclusion and content evaluation. Ancylostoma spp. and Toxocara spp. proved to be widely distributed, and soil contamination by parasites is directly linked to the presence of animals in these environments, due to their feces and favorable environmental conditions.
{"title":"Soil contamination by zoonotic parasites in leisure areas: an integrative review","authors":"Ana Maria Braga Araújo, Bruna Yasmin Teixeira Silva, Tania Maria Basílio Quezado de Castro","doi":"10.5216/RPT.V50I1.68593","DOIUrl":"https://doi.org/10.5216/RPT.V50I1.68593","url":null,"abstract":"Enteropasites are a risk to both human and animal health, and soil is an important route for their propagation and perpetuation, due to the easy animal access to leisure environments. Furthermore, the contamination of these areas is a public health problem, due to the high number of people who visit these places and can acquire these parasitoses. The purpose of this study was to research information described in the scientific literature on the prevalence of parasites with zoonotic potential in leisure areas, their distribution and associated factors. This is an integrative review of the literature in which scientific studies on parasites of zoonotic potential in leisure areas were selected from the Virtual Health Library, with MEDLINE and LILACS as its database, in addition to PUBMED, SCIELO and “Periódicos Capes” published between 2010 and 2020 in Portuguese, English and Spanish. Eleven articles were selected from the 494 found after applying criteria for inclusion, exclusion and content evaluation. Ancylostoma spp. and Toxocara spp. proved to be widely distributed, and soil contamination by parasites is directly linked to the presence of animals in these environments, due to their feces and favorable environmental conditions.","PeriodicalId":36789,"journal":{"name":"Journal of Tropical Pathology","volume":"50 1","pages":"7-20"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47698805","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Brenda Bareta Sironi, Driele Fernanda Schneider, Joanna Barbosa de Oliveira, Leonardo Niero Santos, Raul Queiroz Rodrigues de Moraes, Max Jean de Ornelas Toledo
Intestinal parasitoses are highly prevalent in underdeveloped countries such as Brazil. These infirmities may be analyzed looking at the epidemiological triad of the diseases, which consists of host health, the parasite itself and the environment in question. This study aimed to identify the presence of predisposing factors for contamination by enteroparasites in the students of a public university in the South of Brazil. A transversal and descriptive study was carried out with qualitative and quantitative components, and data prospection by means of a questionnaire answered by the students. Only 63.9% of the subjects wash their hands before meals. However, the most alarming factor observed was the environmental instance as the university restroomsare often unclean, which was reported in 99.0% of the questionnaires.KEY WORDS: Intestinal parasites; undergraduate students; health-education
{"title":"Awareness and understanding of risk factors for intestinal parasitic infections at a public university in southern Brazil","authors":"Brenda Bareta Sironi, Driele Fernanda Schneider, Joanna Barbosa de Oliveira, Leonardo Niero Santos, Raul Queiroz Rodrigues de Moraes, Max Jean de Ornelas Toledo","doi":"10.5216/RPT.V50I1.66111","DOIUrl":"https://doi.org/10.5216/RPT.V50I1.66111","url":null,"abstract":"Intestinal parasitoses are highly prevalent in underdeveloped countries such as Brazil. These infirmities may be analyzed looking at the epidemiological triad of the diseases, which consists of host health, the parasite itself and the environment in question. This study aimed to identify the presence of predisposing factors for contamination by enteroparasites in the students of a public university in the South of Brazil. A transversal and descriptive study was carried out with qualitative and quantitative components, and data prospection by means of a questionnaire answered by the students. Only 63.9% of the subjects wash their hands before meals. However, the most alarming factor observed was the environmental instance as the university restroomsare often unclean, which was reported in 99.0% of the questionnaires.KEY WORDS: Intestinal parasites; undergraduate students; health-education","PeriodicalId":36789,"journal":{"name":"Journal of Tropical Pathology","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48085617","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
A. Alencar, Thais Felipe Silva dos Santos,, Luciana Brandao-Bezerra, Eduardo Jose Lopes-Torres, Jose Firmino Nogueira Neto, Renata Heisler Neves, Jose Roberto Machado Silva
A single dose of simvastatin and of artesunate monotherapy cause damage to the reproductive system of schistosomes as well as severe tegumental damage in male worms recovered from mice fed high-fat chow. This study aims to investigate whether treatment with multipledose regimes may offer more antischistosomal activity advantages than single daily dosing in mice fed high-fat chow. For this purpose, nine weeks post-infection, Swiss Webster mice were gavaged with simvastatin (200 mg/kg) or artesunate (300 mg/kg) for five consecutive days and euthanized two weeks post-treatment. Adult worms were analyzed using brightfield microscopy, confocal microscopy and scanning electron microscopy, presenting damages caused by simvastatin and artesunate to the reproductive system of males and females as well as tegument alterations, including peeling, sloughing areas, loss of tubercles, tegumental bubbles and tegument rupture exposing subtegumental tissue. The overall findings in this study revealed the potential antischistosomal activity of simvastatin and artesunate against Schistosoma mansoni adult worms, in addition to showing that multiple doses of either monotherapy caused severe damage to the tegument.
{"title":"Effects of multiple doses of simvastatin and artesunate monotherapy on SCHISTOSOMA MANSONI adult worms during infection in hyperlidemic mice","authors":"A. Alencar, Thais Felipe Silva dos Santos,, Luciana Brandao-Bezerra, Eduardo Jose Lopes-Torres, Jose Firmino Nogueira Neto, Renata Heisler Neves, Jose Roberto Machado Silva","doi":"10.5216/RPT.V50I1.67007","DOIUrl":"https://doi.org/10.5216/RPT.V50I1.67007","url":null,"abstract":"A single dose of simvastatin and of artesunate monotherapy cause damage to the reproductive system of schistosomes as well as severe tegumental damage in male worms recovered from mice fed high-fat chow. This study aims to investigate whether treatment with multipledose regimes may offer more antischistosomal activity advantages than single daily dosing in mice fed high-fat chow. For this purpose, nine weeks post-infection, Swiss Webster mice were gavaged with simvastatin (200 mg/kg) or artesunate (300 mg/kg) for five consecutive days and euthanized two weeks post-treatment. Adult worms were analyzed using brightfield microscopy, confocal microscopy and scanning electron microscopy, presenting damages caused by simvastatin and artesunate to the reproductive system of males and females as well as tegument alterations, including peeling, sloughing areas, loss of tubercles, tegumental bubbles and tegument rupture exposing subtegumental tissue. The overall findings in this study revealed the potential antischistosomal activity of simvastatin and artesunate against Schistosoma mansoni adult worms, in addition to showing that multiple doses of either monotherapy caused severe damage to the tegument.","PeriodicalId":36789,"journal":{"name":"Journal of Tropical Pathology","volume":"50 1","pages":"21-39"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42118090","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This paper argues the risks of the humanization programs in hospitals which allow visits by pets. The issue of hospital-acquired infections and the risks posed by the introduction of parasites, including viruses, bacteria and helminths, is here discussed. We highlight the difficulties inherent to the implementation of guidelines to prevent infections in the nosocomial environmentKEY WORDS: Hospitals; infections; humanization; pets.
{"title":"Pets in hospitals: benefits and risks","authors":"Fernando Dias de Avila-Pires","doi":"10.5216/RPT.V50I1.68023","DOIUrl":"https://doi.org/10.5216/RPT.V50I1.68023","url":null,"abstract":"This paper argues the risks of the humanization programs in hospitals which allow visits by pets. The issue of hospital-acquired infections and the risks posed by the introduction of parasites, including viruses, bacteria and helminths, is here discussed. We highlight the difficulties inherent to the implementation of guidelines to prevent infections in the nosocomial environmentKEY WORDS: Hospitals; infections; humanization; pets.","PeriodicalId":36789,"journal":{"name":"Journal of Tropical Pathology","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48880294","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Leticia Rubia Silva Cadima, R. Borges-Moroni, J. Mendes, Fabio Tonissi Moroni
The purpose of this study was to verify the occurrence of head lice in children at a public hospital in Uberlândia, MG and factors associated with pediculosis such as sex, age, hair characteristics and socioeconomic conditions, as well as obtaining information from their parents/guardians regarding the epidemiology, its transmission, prevention and control. To obtain the data, direct hair inspection and a characterization sheet and questionnaire were utilized. An occurrence rate of 6.1 % was found in 230 children examined in a public hospital, 111 females and 119 males with the highest rates observed in female children aged 4-8 with medium to long hair. Income, level of education, hair washing, hair type, color and thickness did not seem to influence the distribution of pediculosis in the children seen in the hospital in Uberlândia. The questionnaire answered by parents/guardians indicated that the children had had at least one infestation in their lifetime. The use of fine comb and pesticides were the most usual control methods adopted. The most frequent symptom was severe itching on the scalp. Although the occurrence of head pediculosis is declining, it is still a prevalent public health problem in the child population of Uberlândia, MG. Pediculosis may be associated with sex, age and hair characteristics. Variations in the degree of these influencing factors depend on the profile of the population studied. Additional studies are required in population groups over time, particularly in those that are inadequately assisted or lack state education and health assistance.KEY WORDS: Pediculosis; ocurrence; Minas Gerais; Brazil.
{"title":"Occurrence of head lice in children and adolescents seen at a hospital in Uberlândia, central Brazil","authors":"Leticia Rubia Silva Cadima, R. Borges-Moroni, J. Mendes, Fabio Tonissi Moroni","doi":"10.5216/RPT.V50I1.67885","DOIUrl":"https://doi.org/10.5216/RPT.V50I1.67885","url":null,"abstract":"The purpose of this study was to verify the occurrence of head lice in children at a public hospital in Uberlândia, MG and factors associated with pediculosis such as sex, age, hair characteristics and socioeconomic conditions, as well as obtaining information from their parents/guardians regarding the epidemiology, its transmission, prevention and control. To obtain the data, direct hair inspection and a characterization sheet and questionnaire were utilized. An occurrence rate of 6.1 % was found in 230 children examined in a public hospital, 111 females and 119 males with the highest rates observed in female children aged 4-8 with medium to long hair. Income, level of education, hair washing, hair type, color and thickness did not seem to influence the distribution of pediculosis in the children seen in the hospital in Uberlândia. The questionnaire answered by parents/guardians indicated that the children had had at least one infestation in their lifetime. The use of fine comb and pesticides were the most usual control methods adopted. The most frequent symptom was severe itching on the scalp. Although the occurrence of head pediculosis is declining, it is still a prevalent public health problem in the child population of Uberlândia, MG. Pediculosis may be associated with sex, age and hair characteristics. Variations in the degree of these influencing factors depend on the profile of the population studied. Additional studies are required in population groups over time, particularly in those that are inadequately assisted or lack state education and health assistance.KEY WORDS: Pediculosis; ocurrence; Minas Gerais; Brazil.","PeriodicalId":36789,"journal":{"name":"Journal of Tropical Pathology","volume":"50 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46362498","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：