Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi yang dilakukan kali ini yaitu berkaitan dengan inovasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sistem pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam memberikan kemudahan pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui publikasi yakni data sekunder. Hasil dan pembahasan penelitian ini menujukkan bahwa dengan adanya sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil (SI PANDU CAPIL) mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. SI PANDU CAPIL efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yakni berkaitan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan letak geografis Kabupaten Bintan yang sangat luas. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hanya cukup melalui teknologi dengan mengunjungi website serta mengisi data yang diperlukan sesuai dengan yang diurus.
{"title":"Peran Aplikasi Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan Dalam Memberikan Kemudahan Pelayanan","authors":"Almar Ananda, Kartini Nur Kahana","doi":"10.46730/japs.v4i1.91","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v4i1.91","url":null,"abstract":"Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi yang dilakukan kali ini yaitu berkaitan dengan inovasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sistem pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam memberikan kemudahan pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui publikasi yakni data sekunder. Hasil dan pembahasan penelitian ini menujukkan bahwa dengan adanya sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil (SI PANDU CAPIL) mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. SI PANDU CAPIL efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yakni berkaitan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan letak geografis Kabupaten Bintan yang sangat luas. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hanya cukup melalui teknologi dengan mengunjungi website serta mengisi data yang diperlukan sesuai dengan yang diurus.","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135139427","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini membahas tentang Evaluasi pelayanan yang berbentuk digital untuk dapat meningkatkan kualitas layanan di Kantor BPJS kesehatan Aceh Singkil. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat perkembangan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Kantor BPJS Kesehatan kepada peserta melalui layanan pandawa, mobile JKN, Chika (Chat Asisten JKN), dan BPJS kesehatan Care Center165. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Narasumber adalah (1) staf kepersertaan; (2) staf jaminan manfaat; (3) satuan pengamanan/ satpam Kantor BPJS kesehatan Aceh Singkil; (3) peserta JKN. Hasil dari penelitian menunjukan bahawa layanan pandawa, mobile JKN, Chika (Chat Asisten JKN), dan BPJS kesehatan Care Center165 dimana layanan tersebut dapat digunakan oleh peserta JKN tanpa batas waktu dapat digunakan kapan saja dan di mana saja layanan tersebut dapat lebih efektif dan efesien. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terjadinya peningkatan kualitas layananan yang diterapkan oleh Kantor BPJS kesehatan ada banyaknya terdapat manfaat yang di rasakan oleh peserta JKN ataupun manfaat dari pihak Kantor BPJS tersebut.
{"title":"Evaluasi Layanan Digital BPJS Kesehatan Di Kantor BPJS Aceh Singkil","authors":"Raida, Vellayati Hajad","doi":"10.46730/japs.v4i1.90","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v4i1.90","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang Evaluasi pelayanan yang berbentuk digital untuk dapat meningkatkan kualitas layanan di Kantor BPJS kesehatan Aceh Singkil. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat perkembangan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Kantor BPJS Kesehatan kepada peserta melalui layanan pandawa, mobile JKN, Chika (Chat Asisten JKN), dan BPJS kesehatan Care Center165. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Narasumber adalah (1) staf kepersertaan; (2) staf jaminan manfaat; (3) satuan pengamanan/ satpam Kantor BPJS kesehatan Aceh Singkil; (3) peserta JKN. Hasil dari penelitian menunjukan bahawa layanan pandawa, mobile JKN, Chika (Chat Asisten JKN), dan BPJS kesehatan Care Center165 dimana layanan tersebut dapat digunakan oleh peserta JKN tanpa batas waktu dapat digunakan kapan saja dan di mana saja layanan tersebut dapat lebih efektif dan efesien. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terjadinya peningkatan kualitas layananan yang diterapkan oleh Kantor BPJS kesehatan ada banyaknya terdapat manfaat yang di rasakan oleh peserta JKN ataupun manfaat dari pihak Kantor BPJS tersebut.","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116940888","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Gelandangan dan pengemis adalah akibat masalah social yang tidak bisa dihindari. Permasalahan sosial ini merupakan interaksi dan akumulasi dari berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja, lingkungan sosial budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Dinas Sosial sebagai Instansi yang bertanggung jawab atas permasalahan sosial apakah sudah maksimal atau belum. Adapaun metode yang digunakan pada penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data diambil dari hasil publikasi pemerintah kota Tanjung Pinang sendiri. Dari hasil yang didapat masih terdapat banyak gelandangan dan pengemis, bahkan ada golongan yang bertambah. Sebenarnya perencanaan yang dibuat dari Dinas Sosial sudah baik, dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program. Tetapi pada realisasinya kinerja belum maksimal bahkan belum terealisasi sama sekali. Misalnya sarana dan prasana rehabilitasi di kota Tanjung Pinang masih belum ada.
{"title":"Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang","authors":"Qorina Salsabila, Gabriela Purba, Selvia Evayanti Saragih","doi":"10.46730/japs.v3i3.85","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.85","url":null,"abstract":"Gelandangan dan pengemis adalah akibat masalah social yang tidak bisa dihindari. Permasalahan sosial ini merupakan interaksi dan akumulasi dari berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja, lingkungan sosial budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Dinas Sosial sebagai Instansi yang bertanggung jawab atas permasalahan sosial apakah sudah maksimal atau belum. Adapaun metode yang digunakan pada penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data diambil dari hasil publikasi pemerintah kota Tanjung Pinang sendiri. Dari hasil yang didapat masih terdapat banyak gelandangan dan pengemis, bahkan ada golongan yang bertambah. Sebenarnya perencanaan yang dibuat dari Dinas Sosial sudah baik, dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program. Tetapi pada realisasinya kinerja belum maksimal bahkan belum terealisasi sama sekali. Misalnya sarana dan prasana rehabilitasi di kota Tanjung Pinang masih belum ada.","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127963595","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah non departemen yang berfungsi sebagai penyedia data statistik dasar bagi pemerintah dan masyarakat umum, nasional dan daerah. Dari segi strukturnya, Badan Pusat Statistik (BPS) berada tepat di bawah Presiden. Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi menjadi tiga tingkatan, BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif penelitian menjelaskan secara lengkap dan rinci keadaan objek yang akan diteliti (Sugiono, 2013). Teknik pengumpulan data menggunakan probability sampling. Termasuk dalam Sampling Probability adalah simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling dan cluster sampling. Setelah melakukan wawancara melalui pendataan sensus penduduk untuk pengambilan sampel. Wawancara dapat dilakukan melalui penelitian dokumen yang dilakukan. Dalam meneliti dokumen ini, peneliti menggunakan dokumen yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto yang disebut Dokumen REGSOSEK-K atau dokumen Pendaftaran Sosial Ekonomi Kuesioner melalui metode wawancara. Tahun 2022 menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan masyarakat di Desa Sidorejo mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1. Perpindahan penduduk, 2. Perpindahan rumah tangga, 3. Kematian.
{"title":"Kondisi Pertumbuhan Masyarakat Desa Sidorejo Kabupaten Mojokerto Dalam Pencatatan Badan Pusat Statistik","authors":"Hikmah Muhaimin, Avrilia Angel, Nadia Ayu Amalia, Latifatul Annas, Raffelino Syahadatan Ramadani","doi":"10.46730/japs.v3i3.87","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.87","url":null,"abstract":"Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah non departemen yang berfungsi sebagai penyedia data statistik dasar bagi pemerintah dan masyarakat umum, nasional dan daerah. Dari segi strukturnya, Badan Pusat Statistik (BPS) berada tepat di bawah Presiden. Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi menjadi tiga tingkatan, BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif penelitian menjelaskan secara lengkap dan rinci keadaan objek yang akan diteliti (Sugiono, 2013). Teknik pengumpulan data menggunakan probability sampling. Termasuk dalam Sampling Probability adalah simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling dan cluster sampling. Setelah melakukan wawancara melalui pendataan sensus penduduk untuk pengambilan sampel. Wawancara dapat dilakukan melalui penelitian dokumen yang dilakukan. Dalam meneliti dokumen ini, peneliti menggunakan dokumen yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto yang disebut Dokumen REGSOSEK-K atau dokumen Pendaftaran Sosial Ekonomi Kuesioner melalui metode wawancara. Tahun 2022 menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan masyarakat di Desa Sidorejo mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1. Perpindahan penduduk, 2. Perpindahan rumah tangga, 3. Kematian.","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125829599","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Julieta Maharani, Afida Izzatus Syifa, Hikmah Muhaimin, Sang Alif Prasetyo, Arif Rochman, Risky Abi Setiawan
Proses penyelenggaraan pemerintahan fokusnya ada pada birokrasi, birokrasi yang memiliki makna suatu sistem atau instrumen untuk memudahkan pemahaman urutan atau tingkatan dalam kedudukan aktor pelaksana, atau mesin pemerintahan. Basis fundamental dari seluruh reformasi birokrasi karenanya harus dimulai dengan reformasi terhadap pengelolaan/ manajemen SDM aparaturnya, yaitu manajemen personalia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu penelitian kepustakaan, observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis bagaimana hubungan manajemen sumber daya manusia publik dengan peningkatan pelayanan publik di Desa Gempolkerep Kelurahan Mojokerto Kecamatan Gedeg. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan metode survei, maka dinas pemerintahan desa menyusun peraturan dimana setiap dinas memiliki dinas dan stafnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelayanan publik desa Gempolkerep dan mempelajari sistem pelayanan publik negara yang baik. Selain manfaat dari sistem pelayanan tersebut, harus memberikan kepuasan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik masyarakat.
{"title":"The TATA KELOLA SDM PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA GEMPOLKEREP KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO","authors":"Julieta Maharani, Afida Izzatus Syifa, Hikmah Muhaimin, Sang Alif Prasetyo, Arif Rochman, Risky Abi Setiawan","doi":"10.46730/japs.v3i3.88","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.88","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Proses penyelenggaraan pemerintahan fokusnya ada pada birokrasi, birokrasi yang memiliki makna suatu sistem atau instrumen untuk memudahkan pemahaman urutan atau tingkatan dalam kedudukan aktor pelaksana, atau mesin pemerintahan. Basis fundamental dari seluruh reformasi birokrasi karenanya harus dimulai dengan reformasi terhadap pengelolaan/ manajemen SDM aparaturnya, yaitu manajemen personalia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu penelitian kepustakaan, observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis bagaimana hubungan manajemen sumber daya manusia publik dengan peningkatan pelayanan publik di Desa Gempolkerep Kelurahan Mojokerto Kecamatan Gedeg. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan metode survei, maka dinas pemerintahan desa menyusun peraturan dimana setiap dinas memiliki dinas dan stafnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelayanan publik desa Gempolkerep dan mempelajari sistem pelayanan publik negara yang baik. Selain manfaat dari sistem pelayanan tersebut, harus memberikan kepuasan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik masyarakat. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"75 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126213239","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Hikmah Muhaimin, Desi Nur V, Nasihul Amin, Zelga Navy A. P, Azzara Rum, M. Ghozali
Database kependudukan nasional yang memiliki sistem pengamanan atau pengendalian baik dari segi administrasi maupun teknologi informasi menjadi dasar dari dokumen yang dikenal dengan E-KTP atau Elektronik KTP. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi warga negara Indonesia menggunakan kartu identitas ini. Pada Februari 2011, Kementerian Dalam Negeri Indonesia memperkenalkan program KTP Elektronik atau E-KTP. Dengan E-KTP, semua sistem keamanan administrasi berbasis database disertakan dalam inisiatif pemerintah untuk pendataan ini. KTP diharapkan memiliki akses NIK yang digunakan untuk urusan administrasi kependudukan sehari-hari. E-KTP digunakan untuk mengidentifikasi penduduk Indonesia. Masalah E-KTP di Indonesia adalah masalah yang signifikan dan rumit, dan banyak strategi atau taktik telah digunakan oleh pemerintah untuk mengatasinya sejauh ini. Pemerintah Indonesia menggunakan peran dalam penerapan E-KTP sebagai salah satu metode atau strategi untuk menarik perhatian masyarakat. Studi ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih individual dan berkualitas tinggi kepada setiap penduduk sekaligus memfasilitasi administrasi yang efisien. Penduduk Kabupaten Mojokerto yang terbelakang juga menjadi sasaran inisiatif ini, yang juga berupaya untuk mempromosikan data yang akurat, meningkatkan kualitas, dan mengefisienkan layanan. Selain pilihan, peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) atau kapasitas pekerja untuk memasok berbagai sumber daya terkait manajemen layanan yang dapat diakses melalui pelatihan terstruktur di berbagai tingkatan adalah cara lain untuk meningkatkan kualitas layanan. Layanan E-KTP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto telah mendapatkan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari pendekatan studi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam pembuatan E-KTP dapat dilihat dari kemudahan proses pelayanan, dan pelayanan tersebut masih perlu ditingkatkan.
{"title":"Kajian Publik Terhadap Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto","authors":"Hikmah Muhaimin, Desi Nur V, Nasihul Amin, Zelga Navy A. P, Azzara Rum, M. Ghozali","doi":"10.46730/japs.v3i3.86","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.86","url":null,"abstract":"Database kependudukan nasional yang memiliki sistem pengamanan atau pengendalian baik dari segi administrasi maupun teknologi informasi menjadi dasar dari dokumen yang dikenal dengan E-KTP atau Elektronik KTP. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi warga negara Indonesia menggunakan kartu identitas ini. Pada Februari 2011, Kementerian Dalam Negeri Indonesia memperkenalkan program KTP Elektronik atau E-KTP. Dengan E-KTP, semua sistem keamanan administrasi berbasis database disertakan dalam inisiatif pemerintah untuk pendataan ini. KTP diharapkan memiliki akses NIK yang digunakan untuk urusan administrasi kependudukan sehari-hari. E-KTP digunakan untuk mengidentifikasi penduduk Indonesia. Masalah E-KTP di Indonesia adalah masalah yang signifikan dan rumit, dan banyak strategi atau taktik telah digunakan oleh pemerintah untuk mengatasinya sejauh ini. Pemerintah Indonesia menggunakan peran dalam penerapan E-KTP sebagai salah satu metode atau strategi untuk menarik perhatian masyarakat. Studi ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih individual dan berkualitas tinggi kepada setiap penduduk sekaligus memfasilitasi administrasi yang efisien. Penduduk Kabupaten Mojokerto yang terbelakang juga menjadi sasaran inisiatif ini, yang juga berupaya untuk mempromosikan data yang akurat, meningkatkan kualitas, dan mengefisienkan layanan. Selain pilihan, peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) atau kapasitas pekerja untuk memasok berbagai sumber daya terkait manajemen layanan yang dapat diakses melalui pelatihan terstruktur di berbagai tingkatan adalah cara lain untuk meningkatkan kualitas layanan. Layanan E-KTP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto telah mendapatkan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari pendekatan studi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam pembuatan E-KTP dapat dilihat dari kemudahan proses pelayanan, dan pelayanan tersebut masih perlu ditingkatkan.","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127866998","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam peningkatan dan pengoptimalan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang. Problematis yang ditemukan adanya ketidakstabilan penerimaan retribusi parkir untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa lemahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh dinas dalam memantau kinerja para juru parkir berdampak kepada melemahnya inisiatif juru parkir dalam memberikan karcis parkir. Sehingga proses pendataan penerimaan retribusi parkir untuk PAD tidak mencapai target ralisasi. Penelitian ini dikemas dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pelaksanaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ini nantinya akan menjawab rumusan masalah penelitian. Bahwa upaya Pemko Tanjungpinang dalam peningkatan dan pengoptimalan penerimaan retribusi parkir dilihat dari indikator regulator, stabilitator-fasilitator, innovator-dinamisator, dan modernisator perlu dimaksimalkan. Oleh karena itu, saran dari penelitian ini agar tingkat kepekaan dan pengawasan terhadap fenomena yang terjadi lebih diperhatikan melalui rekomendasi dalam penelitian ini. Sehingga, penelitian selanjutnya dapat memberikan penjelasan mengenai proses pelaksanaan dari penggunaan innovasi yang dihadirkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinag.
{"title":"PERAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENINGKATAN DAN PENGOPTIMALAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA TANJUNGPINANG","authors":"Hanthyta Dwi Karniya, Rudy Subiyakto","doi":"10.46730/japs.v3i3.84","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.84","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam peningkatan dan pengoptimalan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang. Problematis yang ditemukan adanya ketidakstabilan penerimaan retribusi parkir untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa lemahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh dinas dalam memantau kinerja para juru parkir berdampak kepada melemahnya inisiatif juru parkir dalam memberikan karcis parkir. Sehingga proses pendataan penerimaan retribusi parkir untuk PAD tidak mencapai target ralisasi. Penelitian ini dikemas dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pelaksanaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ini nantinya akan menjawab rumusan masalah penelitian. Bahwa upaya Pemko Tanjungpinang dalam peningkatan dan pengoptimalan penerimaan retribusi parkir dilihat dari indikator regulator, stabilitator-fasilitator, innovator-dinamisator, dan modernisator perlu dimaksimalkan. Oleh karena itu, saran dari penelitian ini agar tingkat kepekaan dan pengawasan terhadap fenomena yang terjadi lebih diperhatikan melalui rekomendasi dalam penelitian ini. Sehingga, penelitian selanjutnya dapat memberikan penjelasan mengenai proses pelaksanaan dari penggunaan innovasi yang dihadirkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinag.","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124532062","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukungnya. Metode dalam penelitian ini merupakan Penelitian Kebijakan (Policy Research) dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Riau. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur yang sesuai dengan topik penelitian, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles Huberman Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya sudah berhasil. Kemudian faktor pendukung dalam implementasi PKH juga mendapatkan dukungan dari para stakeholder. Sedangkan faktor penghambat yaitu adanya rasa kecemburuan dari masyarakat yang bukan penerima PKH dan tidak adanya fasilitas seperti pelantang untuk pengeras suara ketika memberikan arahan
{"title":"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya","authors":"Masrul Ikhsan, Hafzana Bedasari, Ahmad Hadi","doi":"10.46730/japs.v3i3.89","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.89","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukungnya. Metode dalam penelitian ini merupakan Penelitian Kebijakan (Policy Research) dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Riau. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur yang sesuai dengan topik penelitian, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles Huberman Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya sudah berhasil. Kemudian faktor pendukung dalam implementasi PKH juga mendapatkan dukungan dari para stakeholder. Sedangkan faktor penghambat yaitu adanya rasa kecemburuan dari masyarakat yang bukan penerima PKH dan tidak adanya fasilitas seperti pelantang untuk pengeras suara ketika memberikan arahan","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125736412","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis melakukan berbagai inisiatif dalam menaikan kualitas tenaga kerja. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi dari strategi Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan kualitas tenaga pra kerja di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metodologi penelitian kualitatif dan metodologi studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori wheelen dan hunger tentang implementasi strategi yaitu Program, Anggaran, dan Prosedur. Adapun teknik yang digunakan untuk memilih informan adalah dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Meningkatkan kualitas Tenaga Prakerja di Kabupaten Bengkalis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Implementasi strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan kualitas tenaga pra kerja di Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaannya belum maksimal.
{"title":"Implementasi Strategi Disnakertrans dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Prakerja di Kabupaten Bengkalis","authors":"Sarimaloho","doi":"10.46730/japs.v3i2.80","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v3i2.80","url":null,"abstract":"Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis melakukan berbagai inisiatif dalam menaikan kualitas tenaga kerja. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi dari strategi Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan kualitas tenaga pra kerja di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metodologi penelitian kualitatif dan metodologi studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori wheelen dan hunger tentang implementasi strategi yaitu Program, Anggaran, dan Prosedur. Adapun teknik yang digunakan untuk memilih informan adalah dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Meningkatkan kualitas Tenaga Prakerja di Kabupaten Bengkalis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Implementasi strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan kualitas tenaga pra kerja di Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaannya belum maksimal.","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131441697","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Sagu merupakan hasil perkebunan terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang berpotensi sebagai sentra budidaya sagu sekaligus sentra konsumsi sagu. Pemerintah telah mengikutsertakan pihak swasta yaitu PT. Nasional Sagu Prima (NSP). Serta masyarakat yang telah mengelola sagu secara turun-temurun. Tujuan penelitian inclusive governance pada pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah untuk mengetahui bagaimana inclusive governance pada pengelolaan sagu dan menganalisis apa saja faktor penghambat inclusive governance pada pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah inclusive governance pada pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana secara maksimal, karena kurangnya transparansi dari pemerintah kepada aktor yang terlibat. Dan juga beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya promosi dari pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sagu是莫兰提群岛摄养区最大的种植园的产物，这种种植园可能既是Sagu栽培的中心，也是Sagu消费的中心。政府已经让私营企业PT. Sagu prime (NSP)参与其中。以及世世代代管理着西米谷的人们。针对美拉铁群岛摄政的sagu治理进行的调查的目的是评估对sagu的管理的影响，并分析因美拉提摄政而抑制抑制的因素。本研究采用描述性定性研究方法，通过观察、采访和文档收集数据。这项研究的结果是，由于政府对参与其中的行政者缺乏透明度，目前还没有对该市负责任的行政者进行全面管理。另外一些抑制因素是缺乏政府的晋升和缺乏摄政人民的意识。
{"title":"Inclusive Governance Pada Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti","authors":"Wina Hariska Putri","doi":"10.46730/japs.v3i2.81","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v3i2.81","url":null,"abstract":"Sagu merupakan hasil perkebunan terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang berpotensi sebagai sentra budidaya sagu sekaligus sentra konsumsi sagu. Pemerintah telah mengikutsertakan pihak swasta yaitu PT. Nasional Sagu Prima (NSP). Serta masyarakat yang telah mengelola sagu secara turun-temurun. Tujuan penelitian inclusive governance pada pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah untuk mengetahui bagaimana inclusive governance pada pengelolaan sagu dan menganalisis apa saja faktor penghambat inclusive governance pada pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah inclusive governance pada pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana secara maksimal, karena kurangnya transparansi dari pemerintah kepada aktor yang terlibat. Dan juga beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya promosi dari pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133350869","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：