Employee performance appraisal is an important thing that must be done as a means to obtain accurate data including the results of employee performance achievements. The data obtained from a performance appraisal system will greatly assist the leadership in determining further steps related to careers and employee development in the future. The purpose of this study was to find out how the performance appraisal was carried out, and wanted to see whether the apparatus performance appraisal system based on the electronic SKP (e-SIKAP) application that was applied was reliable, and could be used as a basis for evaluating employee performance, especially at the Public Works, Spatial Planning Service. , Housing, Settlement and Land Areas (PUPRPKPP) Riau Province.The method used in this study is a qualitative approach, where the research carried out describes the actual phenomenon of events in the field. Data collection techniques are direct observation, interviews, and documentation related to research. Based on the results of the study, it can be concluded that: ASN performance assessment at the Riau Province PUPRPKPP Service using the e-SIKAP electronic application, which aims to improve ASN performance and organizational performance, as well as payment terms for Additional Employee Allowances. The assessment carried out includes an assessment of employee work targets (SKP) for a period of one year, and an assessment of the achievement of monthly work targets which are assessed every month for a period of one year
{"title":"Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik (E-Sikap) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau","authors":"Prihati, Slamet Makharip","doi":"10.46730/japs.v2i3.69","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v2i3.69","url":null,"abstract":"Employee performance appraisal is an important thing that must be done as a means to obtain accurate data including the results of employee performance achievements. The data obtained from a performance appraisal system will greatly assist the leadership in determining further steps related to careers and employee development in the future. The purpose of this study was to find out how the performance appraisal was carried out, and wanted to see whether the apparatus performance appraisal system based on the electronic SKP (e-SIKAP) application that was applied was reliable, and could be used as a basis for evaluating employee performance, especially at the Public Works, Spatial Planning Service. , Housing, Settlement and Land Areas (PUPRPKPP) Riau Province.The method used in this study is a qualitative approach, where the research carried out describes the actual phenomenon of events in the field. Data collection techniques are direct observation, interviews, and documentation related to research. Based on the results of the study, it can be concluded that: ASN performance assessment at the Riau Province PUPRPKPP Service using the e-SIKAP electronic application, which aims to improve ASN performance and organizational performance, as well as payment terms for Additional Employee Allowances. The assessment carried out includes an assessment of employee work targets (SKP) for a period of one year, and an assessment of the achievement of monthly work targets which are assessed every month for a period of one year","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125722778","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Fajarwaty Kusumawardhani, Harsini, Sri Roserdevi Nasution
Artikel ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran di Provinsi Riau. Payung hukum PUG telah ada sejak 21 tahun yang lalu melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Namun realisasinya khususnya di dalam perencanaan dan penganggaran public belum banyak diterapkan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimana PUG dalam perencanaan dan penganggaran di Provinsi Riau. Temuan penelitian ini adalah belum kuatnya PUG mewarnai kebijakan publik di Riau, yang dibuktikan belum berjalannya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Provinsi Riau saat ini. Selain itu terdapat pula evidens bahwa pemahaman PUG belum menyeluruh pada SDM perencana di OPD, dan belum ada dukungan yang tegas dari elite pemerintahan terhadap PUG di semua lini pemerintahan.
{"title":"Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Riau Tahun 2020","authors":"Fajarwaty Kusumawardhani, Harsini, Sri Roserdevi Nasution","doi":"10.46730/japs.v2i3.66","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v2i3.66","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran di Provinsi Riau. Payung hukum PUG telah ada sejak 21 tahun yang lalu melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Namun realisasinya khususnya di dalam perencanaan dan penganggaran public belum banyak diterapkan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimana PUG dalam perencanaan dan penganggaran di Provinsi Riau. Temuan penelitian ini adalah belum kuatnya PUG mewarnai kebijakan publik di Riau, yang dibuktikan belum berjalannya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Provinsi Riau saat ini. Selain itu terdapat pula evidens bahwa pemahaman PUG belum menyeluruh pada SDM perencana di OPD, dan belum ada dukungan yang tegas dari elite pemerintahan terhadap PUG di semua lini pemerintahan.","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117291046","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini membahas Koordinasi Pada Instalasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit ( IPSPRS ) di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah menggunakan penelitian Kualitatif dengan desain Deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori koordinasi pada pengarang Inu kencana syafie,M.si yang berpedoman pada buku ilmu pemerintahan dari segi konten dan konteks. Hasil penelitian di sarankan kepada pimpinan IPSPRS membuat forum komunikasi antara pihak terkait dalam menangani masalah sarana prasarana rumah sakit baik sarpras medis maupun sarpras non medis agar koordinasi di lapngan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah di tetapkan.
{"title":"Koordinasi Pada Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSPRS) RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau","authors":"Nurpeni, Ruslihardy, Feby Fardian Pratama","doi":"10.46730/japs.v2i3.61","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v2i3.61","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas Koordinasi Pada Instalasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit ( IPSPRS ) di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah menggunakan penelitian Kualitatif dengan desain Deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori koordinasi pada pengarang Inu kencana syafie,M.si yang berpedoman pada buku ilmu pemerintahan dari segi konten dan konteks. Hasil penelitian di sarankan kepada pimpinan IPSPRS membuat forum komunikasi antara pihak terkait dalam menangani masalah sarana prasarana rumah sakit baik sarpras medis maupun sarpras non medis agar koordinasi di lapngan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah di tetapkan.","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127506736","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini tentang Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Permasalah dalam penelitian ini adalah Pengawasan dalam proses perencanaan belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti terdapat beberapa kegiatan ayng tidak sesuai dengan perencanaan. Hasil dari pengawasan berupa temuan inspektorat hanya berupa teguran dan rekomendasi perbaikan dan pernyataan kepala kampung untuk meelakukan perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara secara semi terstruktur. Berdasarkan hasil analisis penelitian Pengawasan yang dilakukan oelah inspektorat bersifat membina dan mengawasi penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Siak No. 44 tahun 2018. Pengawasan di lakukan di akhir tahun sehingga dijumpai kelalaian di Kampung Tanjung Kuras. Jika dilakukan secara terjadwal dan berkala maka dapat meminimalisir kelalaian penggunaan dana kampung. Kampung Tanjung Kuras Melakukan Kelalaian administrasi keuangan seperti bukti transaksi yang tidak lengkap dan penggunaan dana tidak sesuai dengan perencanaan yang ada. Dari pengawasan tersebut inspektorat telah melakukan pembinaan dengan memberikan sanksi berupa komotmen untuk menyelesaikan kekurangan administrasi dan merekomendasikan agar Camat Sungai Apit memberi teguran kepada penghulu Kampung Tualang
{"title":"Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak","authors":"Dwi Herlinda, Elly Nielwaty, Pebriana Marlinda","doi":"10.46730/japs.v2i3.68","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v2i3.68","url":null,"abstract":"Penelitian ini tentang Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Permasalah dalam penelitian ini adalah Pengawasan dalam proses perencanaan belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti terdapat beberapa kegiatan ayng tidak sesuai dengan perencanaan. Hasil dari pengawasan berupa temuan inspektorat hanya berupa teguran dan rekomendasi perbaikan dan pernyataan kepala kampung untuk meelakukan perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara secara semi terstruktur. Berdasarkan hasil analisis penelitian Pengawasan yang dilakukan oelah inspektorat bersifat membina dan mengawasi penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Siak No. 44 tahun 2018. Pengawasan di lakukan di akhir tahun sehingga dijumpai kelalaian di Kampung Tanjung Kuras. Jika dilakukan secara terjadwal dan berkala maka dapat meminimalisir kelalaian penggunaan dana kampung. Kampung Tanjung Kuras Melakukan Kelalaian administrasi keuangan seperti bukti transaksi yang tidak lengkap dan penggunaan dana tidak sesuai dengan perencanaan yang ada. Dari pengawasan tersebut inspektorat telah melakukan pembinaan dengan memberikan sanksi berupa komotmen untuk menyelesaikan kekurangan administrasi dan merekomendasikan agar Camat Sungai Apit memberi teguran kepada penghulu Kampung Tualang","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128518685","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujian untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan administrasi yang diberikan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning kepada Mahasiswa . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data dari hasil wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Efektivitas pelayanan administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi sudah dapat berjalan cukup baik hal ini dilihat dari indikato-indikator factor waktu pelayanan .faktor kecermatan.faktor gaya pemberian pelayanan. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu : factor sarana dan prasarana yang terbatas dan penempatan Sumber daya manusia
{"title":"Efektivitas Pelayanan Administrasi Pada Masa Covid 19 Di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning","authors":"Irawati","doi":"10.46730/japs.v2i2.60","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v2i2.60","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujian untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan administrasi yang diberikan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning kepada Mahasiswa . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data dari hasil wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Efektivitas pelayanan administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi sudah dapat berjalan cukup baik hal ini dilihat dari indikato-indikator factor waktu pelayanan .faktor kecermatan.faktor gaya pemberian pelayanan. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu : factor sarana dan prasarana yang terbatas dan penempatan Sumber daya manusia","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114601273","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota dalam penuntasan pembangunan pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru dan ntuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam penuntasan pembangunan pasar tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu preposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Pendekan kualitatif dengan mendeskripsikan dan menafsirkan kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Pekanbaru beserta pihak-pihak terkait dalam penuntasan pembangunan pasar Cik Puan. Adanya kebijakan pembangunan pasar Cik Puan merupakan upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota akan melanjutkan pembangunan pasar Cik Puan setelah penyerahan aset tanah dari Provinsi didapatkan beberapa waktu lalu. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya pembahasan yang jelas dengan pihak terkait mengenai waktu pelaksanaan pembangunan, sehingga belum ada kebijakan tentang pendanaan apakah melalui APBD atau melalui pola Prakarsa/ kerjasama, Tender investasi masih tahap penjajakan serta keterbatasan anggaran yang dimiliki pada masa pandemi
{"title":"Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan di Pekanbaru Riau","authors":"Afrizal, Liany Alhamda, Wasiah sufi","doi":"10.46730/japs.v2i2.58","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v2i2.58","url":null,"abstract":"Penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota dalam penuntasan pembangunan pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru dan ntuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam penuntasan pembangunan pasar tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu preposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Pendekan kualitatif dengan mendeskripsikan dan menafsirkan kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Pekanbaru beserta pihak-pihak terkait dalam penuntasan pembangunan pasar Cik Puan. Adanya kebijakan pembangunan pasar Cik Puan merupakan upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota akan melanjutkan pembangunan pasar Cik Puan setelah penyerahan aset tanah dari Provinsi didapatkan beberapa waktu lalu. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya pembahasan yang jelas dengan pihak terkait mengenai waktu pelaksanaan pembangunan, sehingga belum ada kebijakan tentang pendanaan apakah melalui APBD atau melalui pola Prakarsa/ kerjasama, Tender investasi masih tahap penjajakan serta keterbatasan anggaran yang dimiliki pada masa pandemi","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123610240","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Fajri Maulana, Muhammad Shaddam R. M, Muhammad Kamil
Pengembangan UMKM multy sector collaboration yaitu pengembangan UMKM yang bekerja sama diberbagai bidang atau sektor untuk mengatasi masalah yang dihadapi atau untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah dapat mengembangan kerjasama UMKM dalam berbagai bidang (multi sector collaboration) untuk mencapai tujuan yang ditentukan, atau untuk meningkatkan perekonomian kabupaten Malang. Multy sector collaboration sangat penting dalam untuk dilakukan, karena dengan adanya kolaborasi/kerjasama, maka kemungkinan keberhasilan suatu usaha yang akan atau sedang dijalankan akan meningkat lebih pesat daripada dijalankan sendiri-sendiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan Teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data adalah menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini Pemerintah melalui berbagai sektor seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, Badan Usaha Milik Negara, serta bank dan lembaga keuangan non bank, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pengembangan usaha kecil, menengah dan mikro. Dalam hal ini kerjasama yang baik antara pemerintah dan sector UKM dalam proses pemberdayaan sangat diperlukan, sehingga dengan demikian program pemberdayaan tidak bertepuk sebelah tangan.
{"title":"Indonesia Multy sector collaboration dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Malang","authors":"Fajri Maulana, Muhammad Shaddam R. M, Muhammad Kamil","doi":"10.46730/japs.v2i2.42","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v2i2.42","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Pengembangan UMKM multy sector collaboration yaitu pengembangan UMKM yang bekerja sama diberbagai bidang atau sektor untuk mengatasi masalah yang dihadapi atau untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah dapat mengembangan kerjasama UMKM dalam berbagai bidang (multi sector collaboration) untuk mencapai tujuan yang ditentukan, atau untuk meningkatkan perekonomian kabupaten Malang. Multy sector collaboration sangat penting dalam untuk dilakukan, karena dengan adanya kolaborasi/kerjasama, maka kemungkinan keberhasilan suatu usaha yang akan atau sedang dijalankan akan meningkat lebih pesat daripada dijalankan sendiri-sendiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan Teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data adalah menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini Pemerintah melalui berbagai sektor seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, Badan Usaha Milik Negara, serta bank dan lembaga keuangan non bank, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pengembangan usaha kecil, menengah dan mikro. Dalam hal ini kerjasama yang baik antara pemerintah dan sector UKM dalam proses pemberdayaan sangat diperlukan, sehingga dengan demikian program pemberdayaan tidak bertepuk sebelah tangan. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129872495","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Dinas Pendidikan pada SD Negeri 64 Kota Pekanbaru dengan instrument penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan teori yang digunakan teori menurut Weihrich dan Koontz (2017:89), dengan indikator dalam konteks pengawasan adalah menetapkan standard kinerja, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpangan dari standard dan rencana. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan pada SD Negeri 64 Kota Pekanbaru menunjukkan kondisi cukup baik. Tetapi karena kurangnya kerjasama antara pihak pengawas dan pihak yang diawasi (SD Negeri 64 Pekanbaru) dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 64 Pekanbaru, maka diperlukan komunikasi yang baik antara keduanya
{"title":"Pengawasan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Dinas Pendidikan Pada SD Negeri 64 Kota Pekanbaru","authors":"Wasiah sufi, Eka, Aprilia Zulvina","doi":"10.46730/japs.v2i2.56","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v2i2.56","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Dinas Pendidikan pada SD Negeri 64 Kota Pekanbaru dengan instrument penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan teori yang digunakan teori menurut Weihrich dan Koontz (2017:89), dengan indikator dalam konteks pengawasan adalah menetapkan standard kinerja, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpangan dari standard dan rencana. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan pada SD Negeri 64 Kota Pekanbaru menunjukkan kondisi cukup baik. Tetapi karena kurangnya kerjasama antara pihak pengawas dan pihak yang diawasi (SD Negeri 64 Pekanbaru) dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 64 Pekanbaru, maka diperlukan komunikasi yang baik antara keduanya","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131040544","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Sejak awal 1990-an, berbagai wacana berkembang di kalangan pemerhati pemerintahan tentang desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 dan 33 Tahun 2004, telah membawa Indonesia memasuki proses pemerintahan yang terdesentralisasi setelah lebih dari 30 tahun berada di bawah kekuasaan negara. sentralisasi rezim Orde Baru. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut menjadi momentum pengalihan pengawasan, sumber daya fiskal, otonomi politik, dan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selama lebih dari satu dekade perpindahan, pengalaman lokal yang heterogen telah muncul, ketika kontrol pusat atas daerah dilonggarkan. Pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan perikanan, selain dari pemerintah pusat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan dengan sektor perikanan tentunya. Mereka harus siap menghadapi tantangan dalam mengelola potensi sektor perikanan, agar tidak ada lagi kebijakan yang merugikan masyarakat nelayan. Sehingga sektor perikanan mampu menjadi tulang punggung negara dalam mengentaskan kemiskinan, ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah terhadap nelayan, serta mampu menjadi penyumbang devisa bagi Indonesia
{"title":"Implementasi Desentralisasi Dalam Pengelolaan Perikanan","authors":"Muhayat, Haslita","doi":"10.46730/japs.v3i1.65","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v3i1.65","url":null,"abstract":"Sejak awal 1990-an, berbagai wacana berkembang di kalangan pemerhati pemerintahan tentang desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 dan 33 Tahun 2004, telah membawa Indonesia memasuki proses pemerintahan yang terdesentralisasi setelah lebih dari 30 tahun berada di bawah kekuasaan negara. sentralisasi rezim Orde Baru. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut menjadi momentum pengalihan pengawasan, sumber daya fiskal, otonomi politik, dan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selama lebih dari satu dekade perpindahan, pengalaman lokal yang heterogen telah muncul, ketika kontrol pusat atas daerah dilonggarkan. Pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan perikanan, selain dari pemerintah pusat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan dengan sektor perikanan tentunya. Mereka harus siap menghadapi tantangan dalam mengelola potensi sektor perikanan, agar tidak ada lagi kebijakan yang merugikan masyarakat nelayan. Sehingga sektor perikanan mampu menjadi tulang punggung negara dalam mengentaskan kemiskinan, ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah terhadap nelayan, serta mampu menjadi penyumbang devisa bagi Indonesia","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121442619","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan mendeskriptifkan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi bagian tugas dari lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Desa sebagai mana dimuat dalam perturan perundangan maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Desa. telaah Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan di Desa kuapan Kecamatan Tambang Kampar melalui aspek : tercana dan kolektif, memperbaiki kehidupaan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan melalui program peningkatan kapasitas. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Desa kuapan kurang efektif dikarenakan rencana dan tindakan pemberdayaan belum sesuai dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan serta pemebrdayaan belum dapat merubah prilaku hidup masyarakat desa kearah yang lebih baik.
{"title":"Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar","authors":"Aguswan, Abdul Mirad","doi":"10.46730/japs.v2i2.67","DOIUrl":"https://doi.org/10.46730/japs.v2i2.67","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan mendeskriptifkan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi bagian tugas dari lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Desa sebagai mana dimuat dalam perturan perundangan maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Desa. telaah Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan di Desa kuapan Kecamatan Tambang Kampar melalui aspek : tercana dan kolektif, memperbaiki kehidupaan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan melalui program peningkatan kapasitas. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Desa kuapan kurang efektif dikarenakan rencana dan tindakan pemberdayaan belum sesuai dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan serta pemebrdayaan belum dapat merubah prilaku hidup masyarakat desa kearah yang lebih baik.","PeriodicalId":368947,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Politik dan Sosial","volume":"73 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126264127","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：