Bahwa penerapan kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia dalam penegakan hukum sebagai bentuk pelaksanaan sanksi tindakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 81A dan 82A Undang-undang perlindungan anak di implementasi dengan peraturan pemerintah nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, serta penerapan sansi kebiri kimia dalam penegakan hukum melalui putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang mana berdasarkan pertimbangan yuridis pasal 81 ayat 2 jo. Pasal 76D undang-undang perlindungan anak serta dasar pertimbangan perlindungan kepada masyarakat dalam putusannya dikenakan sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan. Walaupun ada pro dan kontra terhadap penerapan sanksi kebiri kimiah berdasarkan hasil penelitian atas efektifitas penerapannya
{"title":"Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kimia Dalam Penegakan Hukum","authors":"Liani Sari, Sumadi, Purwanto, Anzaruddin Ahmad","doi":"10.55098/jolr.2.1.54-69","DOIUrl":"https://doi.org/10.55098/jolr.2.1.54-69","url":null,"abstract":"Bahwa penerapan kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia dalam penegakan hukum sebagai bentuk pelaksanaan sanksi tindakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 81A dan 82A Undang-undang perlindungan anak di implementasi dengan peraturan pemerintah nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, serta penerapan sansi kebiri kimia dalam penegakan hukum melalui putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang mana berdasarkan pertimbangan yuridis pasal 81 ayat 2 jo. Pasal 76D undang-undang perlindungan anak serta dasar pertimbangan perlindungan kepada masyarakat dalam putusannya dikenakan sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan. Walaupun ada pro dan kontra terhadap penerapan sanksi kebiri kimiah berdasarkan hasil penelitian atas efektifitas penerapannya","PeriodicalId":38415,"journal":{"name":"Tilburg Law Review-Journal of International and Comparative Law","volume":"2 1","pages":""},"PeriodicalIF":1.7,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86428450","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal 96 secara jelas mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Perda. Undang- Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 354 juga mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah terdapat satu pasal yang mengatur tentang partisipasi masyarakat yaitu Pasal 166, dimana dalam pasal tersebut mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah dan/atau peraturan DPRD. Partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Oleh karena itu pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda haruslah diatur secara jelas
{"title":"Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika","authors":"Yulianus Payzon Aituru, Alwi Renhoren, Najamuddin Gani, Maria Yeti Andrias, Yenny Febrianty","doi":"10.55098/jolr.2.1.70-91","DOIUrl":"https://doi.org/10.55098/jolr.2.1.70-91","url":null,"abstract":"Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal 96 secara jelas mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Perda. Undang- Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 354 juga mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah terdapat satu pasal yang mengatur tentang partisipasi masyarakat yaitu Pasal 166, dimana dalam pasal tersebut mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah dan/atau peraturan DPRD. Partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Oleh karena itu pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda haruslah diatur secara jelas","PeriodicalId":38415,"journal":{"name":"Tilburg Law Review-Journal of International and Comparative Law","volume":"50 1","pages":""},"PeriodicalIF":1.7,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89117223","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ahmad Rifai Rahawarin, Anita, Suwito, Muhammad Amin Hamid
Bangsa Indonesia patut berbahagia karena pada tanggal 22 September 2004 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Secara umum Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh undang-Undang ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat di antara sesama anggota keluarga
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga","authors":"Ahmad Rifai Rahawarin, Anita, Suwito, Muhammad Amin Hamid","doi":"10.55098/jolr.2.1.13-40","DOIUrl":"https://doi.org/10.55098/jolr.2.1.13-40","url":null,"abstract":"Bangsa Indonesia patut berbahagia karena pada tanggal 22 September 2004 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Secara umum Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh undang-Undang ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat di antara sesama anggota keluarga","PeriodicalId":38415,"journal":{"name":"Tilburg Law Review-Journal of International and Comparative Law","volume":"9 1","pages":""},"PeriodicalIF":1.7,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83646517","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pada prinsipnya penyelesaian kredit bermasalah di Bank Papua jayapura dilakukan dengan dua cara yaitu diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian kredit bermasalah diluar pengadilan dapat dilakukan dengan pemanggilan debitur untuk melakukan penjadwalan kembali. Penagihan secara langsung terhadap debitur merupakan cara penyelesaian kredit bermasalah diluar proses pengadilan selain pencarian benda jaminan kredit melalui penjualan dibawah tangan. Adapun kendala-kendala yang sering timbul dalam perjanjian kredit ini yaitu wanprestasi dari debitur, untuk mengatasi masalah tersebut pihak Bank Papua melakukan cara-cara yaitu dengan musyawarah, dengan cara ini diharapkan masalah tersebut dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dengan melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan yang terakhir dapat melalui pengadilan, hal ini dapat ditempuh apabila pihak PT Bank Papua merasa dirugikan oleh debitur dapat mengajukan permohonan ganti kerugian melalui pengadilan, tentu saja memerlukan proses waktu yang panjang dan memakan biaya yang banyak
{"title":"Perjanjian Kredit Macet Pemilikan Rumah (KPR) Terhadap Kebijakan Rumah Subsidi Pada Bank Papua","authors":"Jayanti Puspitaningrum, Paskali Pangabean, Wahyudi Br","doi":"10.55098/jolr.2.1.1-12","DOIUrl":"https://doi.org/10.55098/jolr.2.1.1-12","url":null,"abstract":"Pada prinsipnya penyelesaian kredit bermasalah di Bank Papua jayapura dilakukan dengan dua cara yaitu diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian kredit bermasalah diluar pengadilan dapat dilakukan dengan pemanggilan debitur untuk melakukan penjadwalan kembali. Penagihan secara langsung terhadap debitur merupakan cara penyelesaian kredit bermasalah diluar proses pengadilan selain pencarian benda jaminan kredit melalui penjualan dibawah tangan. Adapun kendala-kendala yang sering timbul dalam perjanjian kredit ini yaitu wanprestasi dari debitur, untuk mengatasi masalah tersebut pihak Bank Papua melakukan cara-cara yaitu dengan musyawarah, dengan cara ini diharapkan masalah tersebut dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dengan melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan yang terakhir dapat melalui pengadilan, hal ini dapat ditempuh apabila pihak PT Bank Papua merasa dirugikan oleh debitur dapat mengajukan permohonan ganti kerugian melalui pengadilan, tentu saja memerlukan proses waktu yang panjang dan memakan biaya yang banyak","PeriodicalId":38415,"journal":{"name":"Tilburg Law Review-Journal of International and Comparative Law","volume":"147 1","pages":""},"PeriodicalIF":1.7,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76574185","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ferdinand B Maasawet, Ariyanto, Maria Yeti Andrias
Affirmative action dapat diartikan sebagai ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih profesional dalam beragam institusi dan okupasi. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif (positive discrimination) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. dapat dikatakan bahwa munculnya kebijakan dan program affirmative action merupakan respon atas sejarah sistem kemasyarakatan dan adanya pemisahan maupun diskriminasi yang dilembagakan. Kebijakan ini dibentuk untuk menanggulangi adanya sebuah bentuk diskriminasi yang telah lama terbentuk antar kelompok. Kebijakan affirmative action ini pada dasarnya hadir dengan memiliki sebuah tujuan jangka panjang yang berfungsi dalam mengurangi bentuk diskriminasi antar kelompok
{"title":"Kebijakan Afirmatif Rekrutmen Anggota Polri Khusus Orang Asli Papua","authors":"Ferdinand B Maasawet, Ariyanto, Maria Yeti Andrias","doi":"10.55098/jolr.2.1.41-53","DOIUrl":"https://doi.org/10.55098/jolr.2.1.41-53","url":null,"abstract":"Affirmative action dapat diartikan sebagai ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih profesional dalam beragam institusi dan okupasi. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif (positive discrimination) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. dapat dikatakan bahwa munculnya kebijakan dan program affirmative action merupakan respon atas sejarah sistem kemasyarakatan dan adanya pemisahan maupun diskriminasi yang dilembagakan. Kebijakan ini dibentuk untuk menanggulangi adanya sebuah bentuk diskriminasi yang telah lama terbentuk antar kelompok. Kebijakan affirmative action ini pada dasarnya hadir dengan memiliki sebuah tujuan jangka panjang yang berfungsi dalam mengurangi bentuk diskriminasi antar kelompok","PeriodicalId":38415,"journal":{"name":"Tilburg Law Review-Journal of International and Comparative Law","volume":"18 1","pages":""},"PeriodicalIF":1.7,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76612994","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This contribution outlines a research proposal combining ethical guidelines on AI and a law-as-data approach. Building upon the definitions of soft law discussed in legal scholarship, it proposes a way of structuring the regulatory landscape on AI and of addressing the question of what is included in the “soft law of AI” today. By adopting a building-blocks approach (combining distinct definitional components of soft law), the paper shows that the state of current soft law on AI depends on which position on international law one defends. Concretely, the paper firstly offers a complete codebook for identifying the different types of soft law. Secondly, it applies this codebook as a proof-of-concept for the research proposal by analyzing 40+ ethical guidelines and by clustering preliminary results according to the actor enacting the guidelines and the legally relevant effects they could deploy. Four paradigmatic types of soft law emerge: statist and international organization soft law, process-oriented soft law, expertise-oriented soft law, and de facto relevant standards soft law. These results illustrate the contributions which are to be expected from a law-as-data research proposal.
{"title":"Learning from the Ethics of AI – A Research Proposal on Soft Law and Ethics of AI","authors":"J. Rochel","doi":"10.5334/tilr.297","DOIUrl":"https://doi.org/10.5334/tilr.297","url":null,"abstract":"This contribution outlines a research proposal combining ethical guidelines on AI and a law-as-data approach. Building upon the definitions of soft law discussed in legal scholarship, it proposes a way of structuring the regulatory landscape on AI and of addressing the question of what is included in the “soft law of AI” today. By adopting a building-blocks approach (combining distinct definitional components of soft law), the paper shows that the state of current soft law on AI depends on which position on international law one defends. Concretely, the paper firstly offers a complete codebook for identifying the different types of soft law. Secondly, it applies this codebook as a proof-of-concept for the research proposal by analyzing 40+ ethical guidelines and by clustering preliminary results according to the actor enacting the guidelines and the legally relevant effects they could deploy. Four paradigmatic types of soft law emerge: statist and international organization soft law, process-oriented soft law, expertise-oriented soft law, and de facto relevant standards soft law. These results illustrate the contributions which are to be expected from a law-as-data research proposal.","PeriodicalId":38415,"journal":{"name":"Tilburg Law Review-Journal of International and Comparative Law","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":1.7,"publicationDate":"2023-02-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47898716","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"New Public Analytics: Bringing in the Human","authors":"Esther Keymolen","doi":"10.5334/tilr.316","DOIUrl":"https://doi.org/10.5334/tilr.316","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":38415,"journal":{"name":"Tilburg Law Review-Journal of International and Comparative Law","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":1.7,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"70723656","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-10DOI: 10.55098/jolr.1.2.112-131
Liani Sari, S. Haluk, Suwito
Pekerjaan yang di outsource-kan oleh PT. PLN (Persero) kepada Pekerja Kontrak (PT. SONY RAYA) adalah pekerjaan pembacaan meter yang dimuat dalam perjanjian jasa kerja, yang didalamnya dapat diketahui hak dan kewajiban dari para pihak dan perlindingan hukum bagi pekerja kontrak. Hak dan kewajiban pekerja terhadap kontrak PT. PLN (Persero) dalam perjanjian kontrak antara lain : PT. PLN (Persero) wajib memberikan pekerjaan kepada pekrja, PT. PLN (Pesero) berhak mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan yang diserahkan kepada pekerja, PT. PLN (Persero) wajib memberikan data pelanggan yang akan dibaca pada pekerja, PT. PLN (Persero) berhak menerima laporan data bersih hasil pekerjaan baca meter oleh pekerja, PT. PLN (Persero) wajib memberikan bayaran atas pekerjaan yang diberikan kepada pekerja osourcing, Pekerja kontrak wajib melaksanakan pekerjaan dari PT. PLN (Persero) sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. PLN (Persero), Pekerja kontrak wajib melaporkan segala hasil kerja kepada PT. PLN (Persero), Pekerja berhak menerima bayaran atas pekerjaan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero). Dengan demikian Kurangnya perlindungan para pihak dalam klausul baku perjanjian pemborongan pekerjaan yang menjadi satu permasalahan dalam perjanjian Pekerjaan yang dibuat sepihak oleh PT. PLN (Persero) Jayapura tidak mencerminkan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan yang menjadi sendi utama pembentukan suatu perjanjian
{"title":"Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Di PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara Di Kota Jayapura","authors":"Liani Sari, S. Haluk, Suwito","doi":"10.55098/jolr.1.2.112-131","DOIUrl":"https://doi.org/10.55098/jolr.1.2.112-131","url":null,"abstract":"Pekerjaan yang di outsource-kan oleh PT. PLN (Persero) kepada Pekerja Kontrak (PT. SONY RAYA) adalah pekerjaan pembacaan meter yang dimuat dalam perjanjian jasa kerja, yang didalamnya dapat diketahui hak dan kewajiban dari para pihak dan perlindingan hukum bagi pekerja kontrak. Hak dan kewajiban pekerja terhadap kontrak PT. PLN (Persero) dalam perjanjian kontrak antara lain : PT. PLN (Persero) wajib memberikan pekerjaan kepada pekrja, PT. PLN (Pesero) berhak mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan yang diserahkan kepada pekerja, PT. PLN (Persero) wajib memberikan data pelanggan yang akan dibaca pada pekerja, PT. PLN (Persero) berhak menerima laporan data bersih hasil pekerjaan baca meter oleh pekerja, PT. PLN (Persero) wajib memberikan bayaran atas pekerjaan yang diberikan kepada pekerja osourcing, Pekerja kontrak wajib melaksanakan pekerjaan dari PT. PLN (Persero) sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. PLN (Persero), Pekerja kontrak wajib melaporkan segala hasil kerja kepada PT. PLN (Persero), Pekerja berhak menerima bayaran atas pekerjaan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero). Dengan demikian Kurangnya perlindungan para pihak dalam klausul baku perjanjian pemborongan pekerjaan yang menjadi satu permasalahan dalam perjanjian Pekerjaan yang dibuat sepihak oleh PT. PLN (Persero) Jayapura tidak mencerminkan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan yang menjadi sendi utama pembentukan suatu perjanjian","PeriodicalId":38415,"journal":{"name":"Tilburg Law Review-Journal of International and Comparative Law","volume":"150 1","pages":""},"PeriodicalIF":1.7,"publicationDate":"2022-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75158490","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Secara konstitusional UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa” Bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat” ini jelas bahwa yang di maksud pada pasal 33 UUD 1945 adalah kemakmuran rakyatlah yang utamakan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada (Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya), dalam melaksanakan hal tersebut dibidang pertanahan dikeluarkan UUPA. Bayak permasalahan yang berkaitan dengan tanah, timbul oleh karena mengingat bahwa tanah merupakan suatu kebutuhan manusia yang tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan lainya, serta memiliki nilai ekonomis atau nilai jual yang cukup tinggi. Permasalahan tanah yang sering terjadi ada kaitannya dengan legalitas atau bukti kepemilikan sebut saja sertipikat. BPN merupakan badan yang bertanggung jawab dan diberi wewenang untuk menerbitkan dan membatalkan sertipikat. Banyak putusan pengadilan khususnya Pengadilan TUN yang dengan jelas memutuskan pembatalan sertipikat, namun pelaksanaannya belum dilaksanakan. Untuk itu dengan dilatar belakangi permasalahan ini maka penulis tergerak untuk menulis skripsi yang berjudul: “Tanggung Jawab BPN Terhadap Sertipikat Yang Dibatalkan PTUN”
{"title":"Mekanisme Pembatalan Atas Sertifikat Yang Terbit Diatas Tanah Orang Lain","authors":"Ariyanto, Dedi Setiawan, Muhammad Amin Hamid","doi":"10.55098/jolr.1.2.86-96","DOIUrl":"https://doi.org/10.55098/jolr.1.2.86-96","url":null,"abstract":"Secara konstitusional UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa” Bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat” ini jelas bahwa yang di maksud pada pasal 33 UUD 1945 adalah kemakmuran rakyatlah yang utamakan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada (Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya), dalam melaksanakan hal tersebut dibidang pertanahan dikeluarkan UUPA. Bayak permasalahan yang berkaitan dengan tanah, timbul oleh karena mengingat bahwa tanah merupakan suatu kebutuhan manusia yang tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan lainya, serta memiliki nilai ekonomis atau nilai jual yang cukup tinggi. Permasalahan tanah yang sering terjadi ada kaitannya dengan legalitas atau bukti kepemilikan sebut saja sertipikat. BPN merupakan badan yang bertanggung jawab dan diberi wewenang untuk menerbitkan dan membatalkan sertipikat. Banyak putusan pengadilan khususnya Pengadilan TUN yang dengan jelas memutuskan pembatalan sertipikat, namun pelaksanaannya belum dilaksanakan. Untuk itu dengan dilatar belakangi permasalahan ini maka penulis tergerak untuk menulis skripsi yang berjudul: “Tanggung Jawab BPN Terhadap Sertipikat Yang Dibatalkan PTUN”","PeriodicalId":38415,"journal":{"name":"Tilburg Law Review-Journal of International and Comparative Law","volume":"27 1","pages":""},"PeriodicalIF":1.7,"publicationDate":"2022-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90561561","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-10DOI: 10.55098/jolr.1.2.97-111
Jayanti Puspitaningrum, Burhanuddin Abdullah, Muslim, Zonita Zirhani Ramalean, A. Roem
Situasi darurat Pandemi Covid-19 ini semakin dirasakan oleh masyarakat, karena pada dasarnya sudah ada aturan tentang karantina, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Arab Saudi adalah negara yang terkenal dengan tradisi sosial dan agama yang kental dalam masyarakatnya, masyarakat negara ini terkenal cukup konservatif dalam beragama terlihat dari masih kentalnya agama Islam dan tradisi leluhur dinegara ini, banyak kegiatan keagamaan seperti shalat jamaah dan tabligh sering dilakukan secara berjamaah, serta Arab Saudi menjadi negara yang menjadi tujuan bagi umat muslim untuk melakukan kegiatan ibadah seperti ibadah umrah yang tentunya akan menimbulkan keramaian dalam melakukan ibadah tersebut. Namun demikian kegiatankegiatan tersebut harus segera ditutup dengan dikeluarkannya kebijakan penutupan akses ibadah oleh otoritas Arab Saudi karena maraknya penyabaran Covid-19 yang belum tau kapan dapat ditangani
{"title":"Perlindungan Warga Negara Melaksanakan Ibadah Haji Pasca Covid-19","authors":"Jayanti Puspitaningrum, Burhanuddin Abdullah, Muslim, Zonita Zirhani Ramalean, A. Roem","doi":"10.55098/jolr.1.2.97-111","DOIUrl":"https://doi.org/10.55098/jolr.1.2.97-111","url":null,"abstract":"Situasi darurat Pandemi Covid-19 ini semakin dirasakan oleh masyarakat, karena pada dasarnya sudah ada aturan tentang karantina, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Arab Saudi adalah negara yang terkenal dengan tradisi sosial dan agama yang kental dalam masyarakatnya, masyarakat negara ini terkenal cukup konservatif dalam beragama terlihat dari masih kentalnya agama Islam dan tradisi leluhur dinegara ini, banyak kegiatan keagamaan seperti shalat jamaah dan tabligh sering dilakukan secara berjamaah, serta Arab Saudi menjadi negara yang menjadi tujuan bagi umat muslim untuk melakukan kegiatan ibadah seperti ibadah umrah yang tentunya akan menimbulkan keramaian dalam melakukan ibadah tersebut. Namun demikian kegiatankegiatan tersebut harus segera ditutup dengan dikeluarkannya kebijakan penutupan akses ibadah oleh otoritas Arab Saudi karena maraknya penyabaran Covid-19 yang belum tau kapan dapat ditangani","PeriodicalId":38415,"journal":{"name":"Tilburg Law Review-Journal of International and Comparative Law","volume":"2 1","pages":""},"PeriodicalIF":1.7,"publicationDate":"2022-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88962878","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：