Y. Hilman, Moch. Rifqi Mei Redha, Putra Anugerah Wibowo, Dimas Eko Nurcahyo Nugroho, M. Ramadhani
Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis kebutuhan SDM Pemerintahan Desa Kaponan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo berdasarkan regulasi atau undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga dokumen, peneliti melakukan uji triangulasi untuk memperoleh keabsahan data. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perangkat desa berusia 31-40 tahun dengan presentase 33% yang merupakan presentase tingkatan usia dengan jumlah terbesar sedangkan presentase terrendah pada usia 61-70 tahun dengan presentase 8%. Selanjutnya perangkat desa dengan pendidikan terakhir SLTA sebesar presentase 83% yang merupakan presentase terbesar di Perangkat Desa Kaponan, sedangkan perangkat desa dengan Pendidikan S1 memiliki presentase 17%. Kemudian dari hasil wawancara dengan perangkat desa mereka menyatakan bahwa perangkat desa yang mempunyai usia lanjut dan sudah tergolong tua mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga perangkat desa yang mempunyai usia lanjut melimpahkan pekerjaannya ke perangkat desa yang memiliki keterampilan tersebut, tentu hal tersebut memperlambat dalam pelayanan kepada masyarakat. Kondisi in harus disikapi dengan melakukan persiapan penggantian perangkat desa yang sudah menginjak purna sesuai amanat undang-undang, sehingga dapat segera mendapatkan pengganti yang kompeten sesuai kebutuhan lembaga supaya dapat memperlancar jalannya pemerintahan.
{"title":"Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa Kaponan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo","authors":"Y. Hilman, Moch. Rifqi Mei Redha, Putra Anugerah Wibowo, Dimas Eko Nurcahyo Nugroho, M. Ramadhani","doi":"10.55745/jwbp.v6i1.147","DOIUrl":"https://doi.org/10.55745/jwbp.v6i1.147","url":null,"abstract":"Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis kebutuhan SDM Pemerintahan Desa Kaponan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo berdasarkan regulasi atau undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga dokumen, peneliti melakukan uji triangulasi untuk memperoleh keabsahan data. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perangkat desa berusia 31-40 tahun dengan presentase 33% yang merupakan presentase tingkatan usia dengan jumlah terbesar sedangkan presentase terrendah pada usia 61-70 tahun dengan presentase 8%. Selanjutnya perangkat desa dengan pendidikan terakhir SLTA sebesar presentase 83% yang merupakan presentase terbesar di Perangkat Desa Kaponan, sedangkan perangkat desa dengan Pendidikan S1 memiliki presentase 17%. Kemudian dari hasil wawancara dengan perangkat desa mereka menyatakan bahwa perangkat desa yang mempunyai usia lanjut dan sudah tergolong tua mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga perangkat desa yang mempunyai usia lanjut melimpahkan pekerjaannya ke perangkat desa yang memiliki keterampilan tersebut, tentu hal tersebut memperlambat dalam pelayanan kepada masyarakat. Kondisi in harus disikapi dengan melakukan persiapan penggantian perangkat desa yang sudah menginjak purna sesuai amanat undang-undang, sehingga dapat segera mendapatkan pengganti yang kompeten sesuai kebutuhan lembaga supaya dapat memperlancar jalannya pemerintahan.","PeriodicalId":415656,"journal":{"name":"Jurnal Wahana Bina Pemerintahan","volume":"56 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141112663","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ABSTRAK Latar Belakang: Pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia, sehingga memerlukan strategi respons pandemi yang efektif. Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam, menghadapi kendala unik dalam mengelola krisis ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder untuk menyelidiki strategi respons pandemi di Indonesia, hasil, tantangan, dan pembelajaran. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif respons pandemi di Indonesia selama krisis COVID-19. Laporan ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian penting mengenai strategi respons utama, hasil, tantangan, pembelajaran, dan implikasinya terhadap perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan kesiapan menghadapi krisis di layanan kesehatan masyarakat di masa depan. Metode: Teknik analisis data kualitatif, termasuk analisis tematik, digunakan untuk menganalisis sumber data sekunder seperti laporan pemerintah, statistik layanan kesehatan, publikasi akademis, dan laporan media. Temuan: Temuan penelitian ini menjelaskan strategi-strategi utama respons pandemi, hasil-hasilnya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Laporan ini mengungkap pembelajaran, menekankan pentingnya pembuatan kebijakan berbasis bukti, sistem layanan kesehatan yang tangguh, strategi adaptif, komunikasi efektif, dan keterlibatan masyarakat. Kesimpulan: Pembelajaran yang didapat dari pengalaman tanggap pandemi di Indonesia memberikan wawasan penting untuk manajemen krisis kesehatan masyarakat di masa depan. Kebijakan yang efektif, pengambilan keputusan berdasarkan data, penguatan sistem layanan kesehatan, kemampuan beradaptasi regional, dan keterlibatan masyarakat merupakan hal penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi krisis. Kata Kunci: COVID-19, pelayanan kesehatan masyarakat, respon pandemi
{"title":"PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KRISIS: PEMBELAJARAN DARI STRATEGI RESPONS PANDEMI DI INDONESIA","authors":"A. Sarjito","doi":"10.55745/jwbp.v6i1.125","DOIUrl":"https://doi.org/10.55745/jwbp.v6i1.125","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Latar Belakang: Pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia, sehingga memerlukan strategi respons pandemi yang efektif. Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam, menghadapi kendala unik dalam mengelola krisis ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder untuk menyelidiki strategi respons pandemi di Indonesia, hasil, tantangan, dan pembelajaran. \u0000Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif respons pandemi di Indonesia selama krisis COVID-19. Laporan ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian penting mengenai strategi respons utama, hasil, tantangan, pembelajaran, dan implikasinya terhadap perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan kesiapan menghadapi krisis di layanan kesehatan masyarakat di masa depan. \u0000Metode: Teknik analisis data kualitatif, termasuk analisis tematik, digunakan untuk menganalisis sumber data sekunder seperti laporan pemerintah, statistik layanan kesehatan, publikasi akademis, dan laporan media. \u0000Temuan: Temuan penelitian ini menjelaskan strategi-strategi utama respons pandemi, hasil-hasilnya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Laporan ini mengungkap pembelajaran, menekankan pentingnya pembuatan kebijakan berbasis bukti, sistem layanan kesehatan yang tangguh, strategi adaptif, komunikasi efektif, dan keterlibatan masyarakat. \u0000Kesimpulan: Pembelajaran yang didapat dari pengalaman tanggap pandemi di Indonesia memberikan wawasan penting untuk manajemen krisis kesehatan masyarakat di masa depan. Kebijakan yang efektif, pengambilan keputusan berdasarkan data, penguatan sistem layanan kesehatan, kemampuan beradaptasi regional, dan keterlibatan masyarakat merupakan hal penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi krisis. \u0000Kata Kunci: COVID-19, pelayanan kesehatan masyarakat, respon pandemi","PeriodicalId":415656,"journal":{"name":"Jurnal Wahana Bina Pemerintahan","volume":"7 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141108467","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tulisan ini membahas analisis terkait peran dan kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan menguraikan mengenai hubungan DPR dan DPD sebagai kerangka sistem parlemen bikameral. DPD-RI dalam peran dan kinerjanya selama empat periode ini masih saja kurang memuaskan, problematika kinerja yang tak memuaskan tak bisa dilepaskan dari kewenangannya yang minimalis, meskipun adanya angina segar dalam beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap berpihak pada DPD. Meski begitu, DPD tetap kinerjanya tidaklah istimewa dalam penilaian publik, sayangnya juga DPD telah menjadi tempat bagi anggota partai politik menjadi anggota DPD. Berbagai permasalahan ini akan menjadi tantangan untuk periode baru dari DPD agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga kiprahnya tidak lagi dinilai aksesoris demokrasi dari lembaga perwakilan semata
{"title":"ANALISIS PERAN DAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SELAMA EMPAT PERIODE","authors":"Arafatus Syahidah","doi":"10.55745/jwbp.v6i1.168","DOIUrl":"https://doi.org/10.55745/jwbp.v6i1.168","url":null,"abstract":"Tulisan ini membahas analisis terkait peran dan kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan menguraikan mengenai hubungan DPR dan DPD sebagai kerangka sistem parlemen bikameral. DPD-RI dalam peran dan kinerjanya selama empat periode ini masih saja kurang memuaskan, problematika kinerja yang tak memuaskan tak bisa dilepaskan dari kewenangannya yang minimalis, meskipun adanya angina segar dalam beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap berpihak pada DPD. Meski begitu, DPD tetap kinerjanya tidaklah istimewa dalam penilaian publik, sayangnya juga DPD telah menjadi tempat bagi anggota partai politik menjadi anggota DPD. Berbagai permasalahan ini akan menjadi tantangan untuk periode baru dari DPD agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga kiprahnya tidak lagi dinilai aksesoris demokrasi dari lembaga perwakilan semata","PeriodicalId":415656,"journal":{"name":"Jurnal Wahana Bina Pemerintahan","volume":"65 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141111606","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel intervening. Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 – 2022. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling yaitu perusahaan asuransi umum yang menerbitkan laporan keuangan di BEI selama periode 2018-2022 dan memiliki nilai buku positif. Data dianalisis menggunakan metode regresi dan analisa jalur (Path Analysis) dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan likuiditas dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Manajemen laba sebagai variabel intervening dapat memediasi likuiditas terhadap nilai perusahaan.
{"title":"Peranan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening terhadap Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan Perusahaan Asuransi Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2018 – 2022)","authors":"Abu Bakar","doi":"10.55745/jwbp.v6i1.175","DOIUrl":"https://doi.org/10.55745/jwbp.v6i1.175","url":null,"abstract":"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel intervening. Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 – 2022. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling yaitu perusahaan asuransi umum yang menerbitkan laporan keuangan di BEI selama periode 2018-2022 dan memiliki nilai buku positif. Data dianalisis menggunakan metode regresi dan analisa jalur (Path Analysis) dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan likuiditas dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Manajemen laba sebagai variabel intervening dapat memediasi likuiditas terhadap nilai perusahaan.","PeriodicalId":415656,"journal":{"name":"Jurnal Wahana Bina Pemerintahan","volume":"26 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141112280","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Fokus penelitian terkait partisipasi relawan sosial dalam pemberdayaan Masyarakat. Relawan sosial hadir sebagai aktor yang terlibat aktif dalam Pembangunan. Keberadaan relawan yang berhimpun dalam Komunitas Pemuda Peduli Jakarta (KPPJ) bekontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat. KPPJ merupakan organisasi sukarela yang menggeluti isu sosial, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karakter anak-anak di wilayah DKI Jakarta. Pemberdayaan yang dilakukan Pemuda Peduli merupakan bentuk tindakan rasional dan tindakan berorientasi nilai bila merujuk konsep Max Weber. Tindakan meliputi keseluruhan, peran relawan sosial menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan KPPJ. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisa, pengumpulan data, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan yang dilakukan oleh KPPJ menjadi tindakan sosial yang rasional dan nyata. Pertama, menghadirkan program KITA PEKA untuk kesadaran kolektif untuk mencapai tujuan sosial. Kedua, menghadirkan program yang membumi sesuai kebutuhan anak muda melalui pendidikan gratis. Ketiga, aktif melakukan penyadaran kepada para siswa agar pintar menggunakan gadget. Keempat, menghadirkan rasa cinta dan peduli pada lingkungan.
研究重点是社会志愿者参与社区赋权。社会志愿者是积极参与发展的行动者。雅加达关爱青年社区（KPPJ）中聚集的志愿者为社区赋权做出了巨大贡献。KPPJ 是一个致力于社会问题、教育和培训以及雅加达 DKI 地区儿童品格培养的志愿组织。根据马克斯-韦伯（Max Weber）的概念，Peduli Youth 开展的赋权活动是一种理性行动和以价值为导向的行动。本研究采用描述性分析方法、数据收集、观察和文献研究。研究结果表明，KPPJ 开展的赋权是一项合理而真实的社会行动。首先，介绍 KITA PEKA 计划，提高集体意识，实现社会目标。第二，通过免费教育，根据年轻人的需求提出脚踏实地的计划。第三，积极向学生宣传如何聪明地使用小工具。第四，树立爱护环境的意识。
{"title":"PARTISIPASI RELAWAN SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUDA PEDULI DKI JAKARTA","authors":"Kamaruddin Salim","doi":"10.55745/jwbp.v6i1.166","DOIUrl":"https://doi.org/10.55745/jwbp.v6i1.166","url":null,"abstract":"Fokus penelitian terkait partisipasi relawan sosial dalam pemberdayaan Masyarakat. Relawan sosial hadir sebagai aktor yang terlibat aktif dalam Pembangunan. Keberadaan relawan yang berhimpun dalam Komunitas Pemuda Peduli Jakarta (KPPJ) bekontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat. KPPJ merupakan organisasi sukarela yang menggeluti isu sosial, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karakter anak-anak di wilayah DKI Jakarta. Pemberdayaan yang dilakukan Pemuda Peduli merupakan bentuk tindakan rasional dan tindakan berorientasi nilai bila merujuk konsep Max Weber. Tindakan meliputi keseluruhan, peran relawan sosial menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan KPPJ. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisa, pengumpulan data, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan yang dilakukan oleh KPPJ menjadi tindakan sosial yang rasional dan nyata. Pertama, menghadirkan program KITA PEKA untuk kesadaran kolektif untuk mencapai tujuan sosial. Kedua, menghadirkan program yang membumi sesuai kebutuhan anak muda melalui pendidikan gratis. Ketiga, aktif melakukan penyadaran kepada para siswa agar pintar menggunakan gadget. Keempat, menghadirkan rasa cinta dan peduli pada lingkungan.","PeriodicalId":415656,"journal":{"name":"Jurnal Wahana Bina Pemerintahan","volume":"62 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141111457","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Adanya perpindahan atau pergeseran populasi penduduk perdesaan menuju perkotaan dengan jumlah besar atau yang biasa disebut dengan urbanisasi merupakan suatu fenomena sosial. Fenemona sosial ini juga apabila tidak mendapatkan pengelolaan yang baik akan menciptakan masalah sosial baru. Adanya urbanisasi tentu didorong oleh beberapa faktor salah satunya tidak adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi di desa dan perkotaan. Makalah ini ditulis menggunakan metode kualitatif
{"title":"Faktor dan Dampak dari Peningkatan Urbanisasi di DKI Jakarta pada Tahun 2023","authors":"Mohammad Rayhan Putra Zaera","doi":"10.55745/jwbp.v6i1.167","DOIUrl":"https://doi.org/10.55745/jwbp.v6i1.167","url":null,"abstract":"Adanya perpindahan atau pergeseran populasi penduduk perdesaan menuju perkotaan dengan jumlah besar atau yang biasa disebut dengan urbanisasi merupakan suatu fenomena sosial. Fenemona sosial ini juga apabila tidak mendapatkan pengelolaan yang baik akan menciptakan masalah sosial baru. Adanya urbanisasi tentu didorong oleh beberapa faktor salah satunya tidak adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi di desa dan perkotaan. Makalah ini ditulis menggunakan metode kualitatif","PeriodicalId":415656,"journal":{"name":"Jurnal Wahana Bina Pemerintahan","volume":"64 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141111616","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penutupan Selat Bosporus oleh Pemerintahan Turki dilakukan semata untuk melindungi negaranya dari kemungkinan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mengingat Selat Bosporus merupakan jalur pelayaran internasional yang dilewati oleh dua negara tersebut. Berdasar fenomena tersebut, tulisan ini mengkaji tentang bentuk kewenangan negara Turki terhadap penutupan Selat Bosphorus sebagai upaya pencegahan perang Ukraina dan Rusia ditinjau dari konvensi Montreux tahun 1983 dan dampak yang ditimbulkan pada jalur pelayaran internasional di turki pasca penutupan Selat Bosporus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan analisis deskriptif. Data dikumpulkan dari dokumen laporan, website, jurnal, dan perjanjian atau konvensi internasional. Hasil penelitiannya adalah bahwa Pemerintah Turki memiliki kewenangan untuk menutup akses Selat Bosporus berdasar pada Pasal 20 Konvensi Montreux 1936 bagi kapal perang yang melintas dalam rangka melindungi keamanan negaranya. Adapun dampak penutupan selat bosporus dengan alasan ini tidak mempengaruhi jalur pelayaran dibidang perdagangan, sehingga kapal dagang dapat melewati selat seperti di masa damai, tetapi kapal harus memasuki selat di siang hari dan mengikuti rute yang ditentukan oleh otoritas Turki.
{"title":"PENUTUPAN SELAT BOSPORUS SEBAGAI JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL OLEH TURKI DITINJAU DARI KONVENSI MONTREUX 1936","authors":"Ummi Yusnita","doi":"10.55745/jwbp.v6i1.169","DOIUrl":"https://doi.org/10.55745/jwbp.v6i1.169","url":null,"abstract":"Penutupan Selat Bosporus oleh Pemerintahan Turki dilakukan semata untuk melindungi negaranya dari kemungkinan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mengingat Selat Bosporus merupakan jalur pelayaran internasional yang dilewati oleh dua negara tersebut. Berdasar fenomena tersebut, tulisan ini mengkaji tentang bentuk kewenangan negara Turki terhadap penutupan Selat Bosphorus sebagai upaya pencegahan perang Ukraina dan Rusia ditinjau dari konvensi Montreux tahun 1983 dan dampak yang ditimbulkan pada jalur pelayaran internasional di turki pasca penutupan Selat Bosporus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan analisis deskriptif. Data dikumpulkan dari dokumen laporan, website, jurnal, dan perjanjian atau konvensi internasional. Hasil penelitiannya adalah bahwa Pemerintah Turki memiliki kewenangan untuk menutup akses Selat Bosporus berdasar pada Pasal 20 Konvensi Montreux 1936 bagi kapal perang yang melintas dalam rangka melindungi keamanan negaranya. Adapun dampak penutupan selat bosporus dengan alasan ini tidak mempengaruhi jalur pelayaran dibidang perdagangan, sehingga kapal dagang dapat melewati selat seperti di masa damai, tetapi kapal harus memasuki selat di siang hari dan mengikuti rute yang ditentukan oleh otoritas Turki.","PeriodicalId":415656,"journal":{"name":"Jurnal Wahana Bina Pemerintahan","volume":"30 22","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141109790","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Sfase Jusde Juan Christian Rumsowek, Otti Ilham Khair, Susi Setianingsih
This researcher aims to find out how mature the implementation of an electronic-based government system is in service by using the Village Development Index application in Tapos I Village, Tenjolaya District, Bogor Regency, West Java Province. The research method used was qualitative to understand the abilities that were able to be carried out by the research subjects, while the data collection techniques used observation, interviews and documentation studies. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Then the data validation techniques used were research triangulation, methodological triangulation and theoretical triangulation. The results of the study show that the Implementation of an Electronic-Based Government System (SPBE) in Village Services through the Development of the Village Building Index Application. What is said is the Development Village Index (IDM) by showing the level of independence of the village with the IDM application by looking at the human and economic resources of the community as well as network constraints that are not strong so that the input of IDM data is hampered, the application is still constrained when the data transmission process is interrupted by the program itself, this happens when the server, especially the Village Development Index application, not only 1 village uses the IDM application but all villages in Indonesia. Tapos I Village is still classified as a developed village with an IDM score of 0.7614. For this reason, the Tapos I Village government seeks to increase the potential of its human resources and improve the community's economy in the field of food security and fisheries.
本研究旨在通过在西爪哇省茂物县天若拉雅区塔波斯一村使用村庄发展指数应用程序，了解电子化政府系统在服务中的成熟度。为了解研究对象的能力，采用了定性研究方法，而数据收集技术则采用了观察、访谈和文献研究。使用的数据分析技术包括数据收集、数据还原、数据展示和得出结论。数据验证技术包括研究三角测量、方法三角测量和理论三角测量。研究结果表明，通过开发村庄建设指数应用程序，在村庄服务中实施了电子化政府系统（SPBE）。所谓发展村庄指数（IDM），就是通过考察社区的人力和经济资源以及网络制约因素，显示村庄与 IDM 应用程序的独立程度，网络制约因素不强使 IDM 数据的输入受到阻碍，当数据传输过程被程序本身中断时，应用程序仍然受到制约，这种情况发生在服务器上，尤其是村庄发展指数应用程序，并非只有一个村庄使用 IDM 应用程序，而是印尼的所有村庄都使用 IDM 应用程序。Tapos I 村仍被列为发达村庄，IDM 得分为 0.7614。因此，Tapos I 村政府努力提高人力资源的潜力，并在食品安全和渔业领域改善社区经济。
{"title":"IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN DESA MELALUI PENGEMBANGAN APLIKASI INDEKS DESA MEMBANGUN DI DESA TAPOS 1 KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT","authors":"Sfase Jusde Juan Christian Rumsowek, Otti Ilham Khair, Susi Setianingsih","doi":"10.55745/jwbp.v5i2.140","DOIUrl":"https://doi.org/10.55745/jwbp.v5i2.140","url":null,"abstract":"This researcher aims to find out how mature the implementation of an electronic-based government system is in service by using the Village Development Index application in Tapos I Village, Tenjolaya District, Bogor Regency, West Java Province. The research method used was qualitative to understand the abilities that were able to be carried out by the research subjects, while the data collection techniques used observation, interviews and documentation studies. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Then the data validation techniques used were research triangulation, methodological triangulation and theoretical triangulation. The results of the study show that the Implementation of an Electronic-Based Government System (SPBE) in Village Services through the Development of the Village Building Index Application. What is said is the Development Village Index (IDM) by showing the level of independence of the village with the IDM application by looking at the human and economic resources of the community as well as network constraints that are not strong so that the input of IDM data is hampered, the application is still constrained when the data transmission process is interrupted by the program itself, this happens when the server, especially the Village Development Index application, not only 1 village uses the IDM application but all villages in Indonesia. Tapos I Village is still classified as a developed village with an IDM score of 0.7614. For this reason, the Tapos I Village government seeks to increase the potential of its human resources and improve the community's economy in the field of food security and fisheries.","PeriodicalId":415656,"journal":{"name":"Jurnal Wahana Bina Pemerintahan","volume":"10 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139275741","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Currently, Musrembang in the Suator District from the villages is often late and for this reason researchers want to know the effectiveness of development planning deliberations in the interior of the Suator District, Asmat Regency, the supporting and inhibiting factors and the efforts made. This research was carried out as one of the requirements for students in the government science master's program to prepare which is supported by several theories, namely government theory, effectiveness theory, planning theory, participatory theory, and development theory with a qualitative approach. The research results serve as information for researchers for further research, academically as reference material for the regional government of Asmat Regency and Suator District, input in outlining policies to increase the effectiveness of Musrembang in the interior of Suator District. The conclusion is that the village musrembang has not been effective, which shows that the pre-musrembang stage of the village, the implementation stage of the village musrembang, and the post-musrembang stage of the village have not complied with statutory regulations both internally and externally. Supporting factors, namely awareness and willingness, ability and opportunity, kinship and kinship, level of education. The inhibiting factors are knowledge, skills, attitudes and socialization that do not reach the community. The efforts made are to implement the mandate of five approaches in regional development, namely making political approaches more effective, increasing community participation more effective, empowering technocratic personnel, making bottom-up systems (from the bottom up) and top down systems (from top to bottom) more effective. It is recommended for local governments to create a planning stage as a guideline for implementing the participatory planning planning process, outreach to district officials and communities to supervisors. Together with the community, traditional leaders, village heads/NGOs, they always monitor the results of participatory development planning at the village and district levels so that proposed activities attention is brought to the district level.
{"title":"EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PEDALAMAN DISTRIK SUATOR KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN","authors":"Bakau Tiau","doi":"10.55745/jwbp.v5i2.141","DOIUrl":"https://doi.org/10.55745/jwbp.v5i2.141","url":null,"abstract":"Currently, Musrembang in the Suator District from the villages is often late and for this reason researchers want to know the effectiveness of development planning deliberations in the interior of the Suator District, Asmat Regency, the supporting and inhibiting factors and the efforts made. This research was carried out as one of the requirements for students in the government science master's program to prepare which is supported by several theories, namely government theory, effectiveness theory, planning theory, participatory theory, and development theory with a qualitative approach. The research results serve as information for researchers for further research, academically as reference material for the regional government of Asmat Regency and Suator District, input in outlining policies to increase the effectiveness of Musrembang in the interior of Suator District. The conclusion is that the village musrembang has not been effective, which shows that the pre-musrembang stage of the village, the implementation stage of the village musrembang, and the post-musrembang stage of the village have not complied with statutory regulations both internally and externally. Supporting factors, namely awareness and willingness, ability and opportunity, kinship and kinship, level of education. The inhibiting factors are knowledge, skills, attitudes and socialization that do not reach the community. The efforts made are to implement the mandate of five approaches in regional development, namely making political approaches more effective, increasing community participation more effective, empowering technocratic personnel, making bottom-up systems (from the bottom up) and top down systems (from top to bottom) more effective. It is recommended for local governments to create a planning stage as a guideline for implementing the participatory planning planning process, outreach to district officials and communities to supervisors. Together with the community, traditional leaders, village heads/NGOs, they always monitor the results of participatory development planning at the village and district levels so that proposed activities attention is brought to the district level.","PeriodicalId":415656,"journal":{"name":"Jurnal Wahana Bina Pemerintahan","volume":"BME-29 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139274605","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The corruption that occurs in Indonesia is very worrying and has an extraordinary negative impact on almost all aspects of life. Therefore, there needs to be an effective strategy that can be used to overcome this problem. The aim of this research is to discuss various strategies that have been implemented and which can be the basis for a more effective eradication of corruption in Indonesia. This research uses a literature study method, which includes collecting, reading and documenting literature relevant to the research topic. The literature referred to is in the form of written works consisting of research results that have been published or not, and data sources are obtained from various sources, including books, journals and other references. Eradicating corruption requires public understanding of its negative impacts and developing a culture of integrity. The strategy to eradicate corruption must include changes in the behavior of officials, improved bureaucratic reform, increased supervision, firm law enforcement, and transparency in the management of state finances. Changes to laws and regulations that are more harmonious and comprehensive as well as better coordination between law enforcement agencies are key to eradicating corruption. The importance of strengthening an anti-corruption culture in society and effective education is also undeniable. Along with these efforts, Indonesia needs to ensure that the National Integrity System is well integrated, eliminating overlaps in corruption investigation authority between law enforcement agencies, and ensuring that these three institutions have equal roles and authority. With a holistic approach and comprehensive change, Indonesia can achieve a more effective eradication of corruption, contributing to improving societal welfare and national resilience in the future.
{"title":"STRATEGI EFEKTIF PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA","authors":"Deni Hendarto, Eko Sulistyo","doi":"10.55745/jwbp.v5i2.143","DOIUrl":"https://doi.org/10.55745/jwbp.v5i2.143","url":null,"abstract":"The corruption that occurs in Indonesia is very worrying and has an extraordinary negative impact on almost all aspects of life. Therefore, there needs to be an effective strategy that can be used to overcome this problem. The aim of this research is to discuss various strategies that have been implemented and which can be the basis for a more effective eradication of corruption in Indonesia. This research uses a literature study method, which includes collecting, reading and documenting literature relevant to the research topic. The literature referred to is in the form of written works consisting of research results that have been published or not, and data sources are obtained from various sources, including books, journals and other references. Eradicating corruption requires public understanding of its negative impacts and developing a culture of integrity. The strategy to eradicate corruption must include changes in the behavior of officials, improved bureaucratic reform, increased supervision, firm law enforcement, and transparency in the management of state finances. Changes to laws and regulations that are more harmonious and comprehensive as well as better coordination between law enforcement agencies are key to eradicating corruption. The importance of strengthening an anti-corruption culture in society and effective education is also undeniable. Along with these efforts, Indonesia needs to ensure that the National Integrity System is well integrated, eliminating overlaps in corruption investigation authority between law enforcement agencies, and ensuring that these three institutions have equal roles and authority. With a holistic approach and comprehensive change, Indonesia can achieve a more effective eradication of corruption, contributing to improving societal welfare and national resilience in the future.","PeriodicalId":415656,"journal":{"name":"Jurnal Wahana Bina Pemerintahan","volume":"18 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139271847","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：