Pub Date : 2019-05-31DOI: 10.22373/DUSTURIAH.V9I1.4365
Misran
There are two questions in the study under study, namely: First, what is the knowledge and understanding of students in Gayo Lues District Madrasah Ali about the implementation of the Jinayat Aceh Qanun Number 6 of 2014? Secondly, What is the knowledge and role of the Gayo Lues District Madrasah Aliyah religious teacher in disseminating to students about the enactment of the 2014 Jinayat Aceh Qanun? This study uses a normative juridical and sociological juridical approach. The normative juridical approach is done by first examining the Aceh regulation or qanun that is relevant to the problem under study. In other words the normative approach is to examine library materials or secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that Gayo Lues State students in general knew about the implementation of Islamic Shari'a in Aceh, but the majority of them did not know and understand about the material regulated in Aceh No. 3 Qanun. 6 of 2014. Especially they do not know and understand about the terms contained in the Aceh jinayat qanun. Among the terms referred to in the Jinayat Aceh Qanun Number 6 of 2014 are Jarimah / Jinayat, Uqubat, Hudud, Ta'zir, Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Adultery, Sexual Harassment, Rape, Qadzaf, Liwath, Business. Students only know the term zina, sexual harassment, rape. While the Fiqh teacher knows and understands the qanun, but does not have the authority to socialize it, because the subjects in this madrasa refer to the 2017 revised 2017 curriculum, so the syllabus and lesson plans have been determined by the government based on the curriculum.Keywords: Socialization, Qanun Jinayat Aceh, Madrasas, Gayo Lues
{"title":"SOSIALISASI QANUN JINAYAT ACEH NO. 6 TAHUN 2014 PADA MADRASAH ALIYAH BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES","authors":"Misran","doi":"10.22373/DUSTURIAH.V9I1.4365","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/DUSTURIAH.V9I1.4365","url":null,"abstract":"There are two questions in the study under study, namely: First, what is the knowledge and understanding of students in Gayo Lues District Madrasah Ali about the implementation of the Jinayat Aceh Qanun Number 6 of 2014? Secondly, What is the knowledge and role of the Gayo Lues District Madrasah Aliyah religious teacher in disseminating to students about the enactment of the 2014 Jinayat Aceh Qanun? This study uses a normative juridical and sociological juridical approach. The normative juridical approach is done by first examining the Aceh regulation or qanun that is relevant to the problem under study. In other words the normative approach is to examine library materials or secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that Gayo Lues State students in general knew about the implementation of Islamic Shari'a in Aceh, but the majority of them did not know and understand about the material regulated in Aceh No. 3 Qanun. 6 of 2014. Especially they do not know and understand about the terms contained in the Aceh jinayat qanun. Among the terms referred to in the Jinayat Aceh Qanun Number 6 of 2014 are Jarimah / Jinayat, Uqubat, Hudud, Ta'zir, Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Adultery, Sexual Harassment, Rape, Qadzaf, Liwath, Business. Students only know the term zina, sexual harassment, rape. While the Fiqh teacher knows and understands the qanun, but does not have the authority to socialize it, because the subjects in this madrasa refer to the 2017 revised 2017 curriculum, so the syllabus and lesson plans have been determined by the government based on the curriculum.Keywords: Socialization, Qanun Jinayat Aceh, Madrasas, Gayo Lues","PeriodicalId":415658,"journal":{"name":"Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129730578","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-31DOI: 10.22373/dusturiyah.v9i1.4754
M. .
Tulisan ini bertujuan menjelaskan pemikiran Khaled tentang otoritas. Munculnya sikap sikap otoriter dalam memahami teks-teks keagamaan akibat dari kewenangan yang dimiliki seseorang dalam menempatkan makna tunggal dari sebuah teks. Sikap ini disebabkan mandegnya hubungan dialogis antara teks, pengarang dan pembaca dalam khazanah pemikiran keislaman. Khaled menawarkan upaya mengkaji kembali kompetensi sebuah teks, penetapan makna teks dan sikap pembaca teks dalam mengungkapkan makna yang ada di balik teks sehingga seseuai dengan maksud pengarang teks. Di samping itu ia juga menawarkan lima persyaratan yang harus ada bagi pembaca teks, kejujuran, kesungguhan, rasional, menyeluruh dan pengendalian diri.kata kunci: Tafsir, hermeneutika, Khalid Abou el Fadl.
这篇文章的目的是解释克莱德对权威的看法。威权主义的出现，以理解宗教文本，是由于一个人的权威，他把文字的唯一意义。这种态度是由于文本、作者和读者在伊斯兰思想中的对话关系。卡勒德对文本的能力进行了重新评估，确定了文本的意义，以及文本读者表达文本背后含义的态度，从而符合文本作者的意图。此外，他还提出了5个要求，要求读者诚实、认真、理性、彻底和克制。关键词:Tafsir, hermeneutika, Khalid Abou el Fadl。
{"title":"MEMBACA TAFSIR HERMENEUTIKA OTORITAS KHALED ABOU EL FADL","authors":"M. .","doi":"10.22373/dusturiyah.v9i1.4754","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v9i1.4754","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan menjelaskan pemikiran Khaled tentang otoritas. Munculnya sikap sikap otoriter dalam memahami teks-teks keagamaan akibat dari kewenangan yang dimiliki seseorang dalam menempatkan makna tunggal dari sebuah teks. Sikap ini disebabkan mandegnya hubungan dialogis antara teks, pengarang dan pembaca dalam khazanah pemikiran keislaman. Khaled menawarkan upaya mengkaji kembali kompetensi sebuah teks, penetapan makna teks dan sikap pembaca teks dalam mengungkapkan makna yang ada di balik teks sehingga seseuai dengan maksud pengarang teks. Di samping itu ia juga menawarkan lima persyaratan yang harus ada bagi pembaca teks, kejujuran, kesungguhan, rasional, menyeluruh dan pengendalian diri.kata kunci: Tafsir, hermeneutika, Khalid Abou el Fadl.","PeriodicalId":415658,"journal":{"name":"Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129773000","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-31DOI: 10.22373/dusturiyah.v9i1.4759
Al Yasa’ Abubakar Muhammmad Agus Andika
Permasalahan keluarnya seorang wanita dari rumah untuk berbagai kegiatan telah ada larangan dalam Alquran surah al-Ahzab ayat 33 jika dipahami secara umum. Hal ini juga disebutkan dalam hadis riwayat ibnu khuzaimah bahwa seorang wanita merupakan aurat yang tidak selayaknya keluar terlebih tanpa adanya yang mendampingi. Namun ada hadis lain yang yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh melarang istrinya mendekati rumah Allah. Lantas bagaimana hukum wanita salat berjamaah di masjid berdasarkan Teori Double Movement terhadap ayat 33 surah al-Ahzab dan nas-nas terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Library Research.Dalam kasus wanita salat berjamaah di masjid, klausa mengenai mengangkat derajat perempuan dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk ikut dalam ruang publik harus mendapat perhatian dan ditetapkan memiliki kepentingan mendasar.Lebih jauh, melalui teori double movement dapat di pahami bahwa dalam kasus tersebut, Alquran berkehendak untuk memaksimalkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan untuk tujuan ini dinyatakan bahwa suatu kebebasan perempuan dalam ranah publik secara normal adalah ideal. Kata Kunci: Wanita Salat Berjamaah, Masjid dan Double Movement.
{"title":"WANITA SALAT BERJAMAAH DI MASJID (KAJIAN TEORI DOUBLE MOVEMENT TERHADAP AYAT 33 SURAH AHZAB DAN NAS-NAS TERKAIT)","authors":"Al Yasa’ Abubakar Muhammmad Agus Andika","doi":"10.22373/dusturiyah.v9i1.4759","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v9i1.4759","url":null,"abstract":"Permasalahan keluarnya seorang wanita dari rumah untuk berbagai kegiatan telah ada larangan dalam Alquran surah al-Ahzab ayat 33 jika dipahami secara umum. Hal ini juga disebutkan dalam hadis riwayat ibnu khuzaimah bahwa seorang wanita merupakan aurat yang tidak selayaknya keluar terlebih tanpa adanya yang mendampingi. Namun ada hadis lain yang yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh melarang istrinya mendekati rumah Allah. Lantas bagaimana hukum wanita salat berjamaah di masjid berdasarkan Teori Double Movement terhadap ayat 33 surah al-Ahzab dan nas-nas terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Library Research.Dalam kasus wanita salat berjamaah di masjid, klausa mengenai mengangkat derajat perempuan dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk ikut dalam ruang publik harus mendapat perhatian dan ditetapkan memiliki kepentingan mendasar.Lebih jauh, melalui teori double movement dapat di pahami bahwa dalam kasus tersebut, Alquran berkehendak untuk memaksimalkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan untuk tujuan ini dinyatakan bahwa suatu kebebasan perempuan dalam ranah publik secara normal adalah ideal. Kata Kunci: Wanita Salat Berjamaah, Masjid dan Double Movement.","PeriodicalId":415658,"journal":{"name":"Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130900727","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-01-29DOI: 10.22373/DUSTURIYAH.V8I2.4364
Risfalman
World War has produced many negative effects. Environmental pollution is one of the negative effects of world war. Pollution in the world is increasingly alarming. On this basis, the United Nations conducted an environmental conference in June 1972 in Stockholm, Sweden. The Stockholm Conference is considered the highest peak of environmental awareness at the international level. The Stockholm Conference produced an environmental legal concept called suitanable development. The results of the Stockholm conference underwent follow-up and obliged the conference participant countries to ratify it. Indonesia fulfilled this obligation by establishing Law No. 4 of 1982 concerning the basic provisions of environmental management. The law has several important instruments in environmental protection, namely an analysis of environmental impacts and environmental quality standards. In 1997 the law was revised and underwent several additions to environmental protection instruments. The final revision of environmental law is Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management. The latest law has more complex environmental protection instrumentsKeyword: History, Development, Environmental Law
{"title":"Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia","authors":"Risfalman","doi":"10.22373/DUSTURIYAH.V8I2.4364","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/DUSTURIYAH.V8I2.4364","url":null,"abstract":"World War has produced many negative effects. Environmental pollution is one of the negative effects of world war. Pollution in the world is increasingly alarming. On this basis, the United Nations conducted an environmental conference in June 1972 in Stockholm, Sweden. The Stockholm Conference is considered the highest peak of environmental awareness at the international level. The Stockholm Conference produced an environmental legal concept called suitanable development. The results of the Stockholm conference underwent follow-up and obliged the conference participant countries to ratify it. Indonesia fulfilled this obligation by establishing Law No. 4 of 1982 concerning the basic provisions of environmental management. The law has several important instruments in environmental protection, namely an analysis of environmental impacts and environmental quality standards. In 1997 the law was revised and underwent several additions to environmental protection instruments. The final revision of environmental law is Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management. The latest law has more complex environmental protection instrumentsKeyword: History, Development, Environmental Law","PeriodicalId":415658,"journal":{"name":"Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129951853","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-08-28DOI: 10.22373/dusturiyah.v7i1.2338
-. -. Seri Murni
This study aims to test the influence of free cash flow, profitability, firm size and leverage to the earnings managemen to non financial companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2014. There search type used in this research is hypothesis testing, by using purposive sampling method and there are 240 samples of data that become the object to be researched. The data type used is secondry data obtained from the financial statements ended on 31 December, published by the capital market reference center in the Indonesia Stock Exchange. The analysis used is multiple linear regression to test the hypothesis. The research results show that free cash flow, profitability, firm size and leverage with the same effect to nearnings management, never the less there lation partially show that (1) Free Cash Flow has significant influence toward earnings management. (2) Profitability has significant influence toward earnings management. (3) Firm Size has significant influence toward earnings management. And (4) Leverage does not have influence toward earnings management. Keywords: Free Cash Flow, Profitability, Firm Size, Leverage, and Earnings Management
{"title":"PENGARUH ARUS KAS BEBAS, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2014","authors":"-. -. Seri Murni","doi":"10.22373/dusturiyah.v7i1.2338","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2338","url":null,"abstract":"This study aims to test the influence of free cash flow, profitability, firm size and leverage to the earnings managemen to non financial companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2014. There search type used in this research is hypothesis testing, by using purposive sampling method and there are 240 samples of data that become the object to be researched. The data type used is secondry data obtained from the financial statements ended on 31 December, published by the capital market reference center in the Indonesia Stock Exchange. The analysis used is multiple linear regression to test the hypothesis. The research results show that free cash flow, profitability, firm size and leverage with the same effect to nearnings management, never the less there lation partially show that (1) Free Cash Flow has significant influence toward earnings management. (2) Profitability has significant influence toward earnings management. (3) Firm Size has significant influence toward earnings management. And (4) Leverage does not have influence toward earnings management. \u0000 \u0000Keywords: Free Cash Flow, Profitability, Firm Size, Leverage, and Earnings \u0000Management","PeriodicalId":415658,"journal":{"name":"Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125596362","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-08-28DOI: 10.22373/dusturiyah.v8i1.3414
A. .Mh
The application of waqf originally rated to immovable things or properties The properties donation and the corporate to be waqf of land (donation for religious or community use) which will become public properties should be based on the Islamic law in accordance with The Quran in al-Baqarah letter from 215 verse, the land which has been waqf should be correspondent to the waqf land declare. In article 3 of law number 41 of 2004 regarding the waqf land in states “the waqf of land which has been officially declared in Islamic way cannot be cancelledâ€, and cannot be changed if the wakif declare it for a certain use. However, the exchange use of the waqf property is not based on the traditional regulation. The objective of this research is to find out explain the implementation of waqf of land based on the prevailing laws, to explain the waqf of land for certain use which can and cannot be changed with other object, and to explain the law about the waqf of land which can be changed. The method used in this research is a normative and sociologic juridicial method in which the writer should study laws and regulations which are relevant to the research, the normative approach is the study of library material including primary, secondary and tertiary materials. The sociologic juridicial opproach is used to study the positive law.
根据《古兰经》中baqarah letter 215节的规定，财产捐赠和公司将成为公共财产的土地(捐赠给宗教或社区使用)应以伊斯兰法律为基础，已被waqf的土地应与waqf土地申报相对应。2004年关于各州waqf土地的第41号法律第3条规定:“œthe以伊斯兰方式正式宣布的waqf土地不能取消，如果wakif宣布其用于某种用途，则不能更改。”然而，外汇资产的交换使用并不是基于传统的监管。本研究的目的是在现行法律的基础上，找出解释土地使用权的实施，解释某种用途的土地使用权可以和不可以与其他物体改变，以及解释关于土地使用权可以改变的法律。本研究采用的方法是一种规范的社会学法学方法，作者应该研究与研究相关的法律法规，规范的方法是研究图书馆资料，包括一级、二级和三级资料。运用社会学的司法方法研究成文法。
{"title":"KAJIAN YURIDIS PERWAQAFAN TANAH DAN KEABSAHAN PERTUKARANNYA","authors":"A. .Mh","doi":"10.22373/dusturiyah.v8i1.3414","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i1.3414","url":null,"abstract":"The application of waqf originally rated to immovable things or properties The properties donation and the corporate to be waqf of land (donation for religious or community use) which will become public properties should be based on the Islamic law in accordance with The Quran in al-Baqarah letter from 215 verse, the land which has been waqf should be correspondent to the waqf land declare. In article 3 of law number 41 of 2004 regarding the waqf land in states “the waqf of land which has been officially declared in Islamic way cannot be cancelledâ€, and cannot be changed if the wakif declare it for a certain use. However, the exchange use of the waqf property is not based on the traditional regulation. The objective of this research is to find out explain the implementation of waqf of land based on the prevailing laws, to explain the waqf of land for certain use which can and cannot be changed with other object, and to explain the law about the waqf of land which can be changed. The method used in this research is a normative and sociologic juridicial method in which the writer should study laws and regulations which are relevant to the research, the normative approach is the study of library material including primary, secondary and tertiary materials. The sociologic juridicial opproach is used to study the positive law.","PeriodicalId":415658,"journal":{"name":"Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129522324","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-08-28DOI: 10.22373/DUSTURIYAH.V7I1.2334
Risfalman
Hukum internasional banyak dipengaruhi oleh hukum nasional. Sebagai contoh hukum internasional dapat tercipta dengan adanya kebiasaan nasional suatu Negara yang dianut oleh banyak Negara, kebiasaan ini disepakati sebagai hukum internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan batas Negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata, sedangkan hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya. Mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional terdapat dua paham. Pertama, paham dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Kedua, Paham monisme berpendapat hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Keywords : Hubungan, Hukum, Nasional, Internasional
{"title":"HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL","authors":"Risfalman","doi":"10.22373/DUSTURIYAH.V7I1.2334","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/DUSTURIYAH.V7I1.2334","url":null,"abstract":"Hukum internasional banyak dipengaruhi oleh hukum nasional. Sebagai contoh hukum internasional dapat tercipta dengan adanya kebiasaan nasional suatu Negara yang dianut oleh banyak Negara, kebiasaan ini disepakati sebagai hukum internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan batas Negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata, sedangkan hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya. Mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional terdapat dua paham. Pertama, paham dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Kedua, Paham monisme berpendapat hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. \u0000Keywords : Hubungan, Hukum, Nasional, Internasional","PeriodicalId":415658,"journal":{"name":"Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial","volume":"646 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115829941","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-08-28DOI: 10.22373/dusturiyah.v7i1.2333
Yulindawati
This paper presents information on the efforts inherent in the customs of the people of Aceh to maintain the sustainability of fisheries resources is sustainable. Considering almost the bulk of the Aceh region surrounded by Sea and nearly the majority also mayasrakatnya berpropesi as fishermen make ketergantunagan to fisheries resources, especially fisheries is very high. Despite the high dependence meliki, Aceh remains meliki rules contained in the customs begaimana sustainable fishery resource management and the rule known as adat laot Hukom. Indigenous Hukom LAOT a local wisdom in the form of systems and rules that shape and mensinerjiskan common understanding among the Acehnese fishermen to exploit fishery resources in an ethical, responsible and sustainable. Moreover this wisdom capable of directing every character fishermen to act wisely in resolving problems between fishermen and has strict sanctions for the offenders. Wisdom, therefore, needs to be maintained / dilestarika from being displaced by the changing times and should be supported by all stakeholders for the task of protecting nature is not only charged on one community. Keywords: laot Customary Law, Wisdom Society and Resource Potential
{"title":"HUKUM ADAT LAOT (LAUT) SEBAGAI KEARIFAN MASYARAKAT NELAYAN ACEH DALAM UPAYA MELESTARIKAN POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP","authors":"Yulindawati","doi":"10.22373/dusturiyah.v7i1.2333","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2333","url":null,"abstract":"This paper presents information on the efforts inherent in the customs of the people of Aceh to maintain the sustainability of fisheries resources is sustainable. Considering almost the bulk of the Aceh region surrounded by Sea and nearly the majority also mayasrakatnya berpropesi as fishermen make ketergantunagan to fisheries resources, especially fisheries is very high. \u0000Despite the high dependence meliki, Aceh remains meliki rules contained in the customs begaimana sustainable fishery resource management and the rule known as adat laot Hukom. Indigenous Hukom LAOT a local wisdom in the form of systems and rules that shape and mensinerjiskan common understanding among the Acehnese fishermen to exploit fishery resources in an ethical, responsible and sustainable. Moreover this wisdom capable of directing every character fishermen to act wisely in resolving problems between fishermen and has strict sanctions for the offenders. Wisdom, therefore, needs to be maintained / dilestarika from being displaced by the changing times and should be supported by all stakeholders for the task of protecting nature is not only charged on one community. \u0000 \u0000Keywords: laot Customary Law, Wisdom Society and Resource Potential","PeriodicalId":415658,"journal":{"name":"Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial","volume":"59 24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129285398","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-08-07DOI: 10.22373/DUSTURIAH.V9I2.5318
Fazlul Rahman
Youtube is a video sharing website created by three former Paypal employees in February 2005, this site allows users to upload, watch and share videos. The company is based in San Bruno, California, and uses Adobe Flash Video and HTML5 technology to display a variety of user-made video content, including movie clips, TV clips and music videos. In addition there are also amateur content such as video blogs, short original videos and educational videos. Currently YouTube has provided two types of licenses on its site, namely Copyright frequency (cannot be re-uploaded by other parties) and Creative Commons BY Protection (CC BY) (may be re-uploaded by other parties). Even so it is not a problem without problems, the problems that still occur on Youtube are cases of copyright on the site, such as the practice of re-uploading videos here for example. This study examines how the validity of income obtained from the video re-upload activity on Youtube in terms of the Ibtikar Rights Perspective in Islam and Muamalah Fiqh. This thesis research includes the type of library research, which is data collection using study studies of books, journals, printed documents, and from sites on the internet. The results of the research conducted by the author in this thesis are unlawful in the practice of re-uploading videos that are carried out solely to obtain personal gain without giving royalties to the relevant producer / label, in other words the act is the same as a trader selling people's property otherwise without the permission of the owner or selling stolen goods, this is clearly detrimental to the creator or copyright holder because the video circulating on youtube is not given permission by the video creator to spread the creation to the public using the Youtube website. In Islam, copyright is known as Haq Ibtikar, namely a special right attached to the original video owner and part of intellectual property, both material and immaterial, so that it must be protected by law. Islam highly respects copyright as a private property right so that the right to ibtikar is classified into the Maqashid Sharia to maintain the existence of ownership of the assets of every Muslim. Every treasure that results from a video re-upload in Islam and Muamalah Fiqh is unlawful, because it is included in violating the rights of others in a vanity. Keywords: Hak Ibtikar, video re-upload, Youtube, copyright infringement
{"title":"PRAKTEK RE-UPLOAD VIDEO OLEH YOUTUBER DAN KEABSAHAN PEMBAYARANNYA","authors":"Fazlul Rahman","doi":"10.22373/DUSTURIAH.V9I2.5318","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/DUSTURIAH.V9I2.5318","url":null,"abstract":"Youtube is a video sharing website created by three former Paypal employees in February 2005, this site allows users to upload, watch and share videos. The company is based in San Bruno, California, and uses Adobe Flash Video and HTML5 technology to display a variety of user-made video content, including movie clips, TV clips and music videos. In addition there are also amateur content such as video blogs, short original videos and educational videos. Currently YouTube has provided two types of licenses on its site, namely Copyright frequency (cannot be re-uploaded by other parties) and Creative Commons BY Protection (CC BY) (may be re-uploaded by other parties). Even so it is not a problem without problems, the problems that still occur on Youtube are cases of copyright on the site, such as the practice of re-uploading videos here for example. This study examines how the validity of income obtained from the video re-upload activity on Youtube in terms of the Ibtikar Rights Perspective in Islam and Muamalah Fiqh. This thesis research includes the type of library research, which is data collection using study studies of books, journals, printed documents, and from sites on the internet. The results of the research conducted by the author in this thesis are unlawful in the practice of re-uploading videos that are carried out solely to obtain personal gain without giving royalties to the relevant producer / label, in other words the act is the same as a trader selling people's property otherwise without the permission of the owner or selling stolen goods, this is clearly detrimental to the creator or copyright holder because the video circulating on youtube is not given permission by the video creator to spread the creation to the public using the Youtube website. In Islam, copyright is known as Haq Ibtikar, namely a special right attached to the original video owner and part of intellectual property, both material and immaterial, so that it must be protected by law. Islam highly respects copyright as a private property right so that the right to ibtikar is classified into the Maqashid Sharia to maintain the existence of ownership of the assets of every Muslim. Every treasure that results from a video re-upload in Islam and Muamalah Fiqh is unlawful, because it is included in violating the rights of others in a vanity. Keywords: Hak Ibtikar, video re-upload, Youtube, copyright infringement","PeriodicalId":415658,"journal":{"name":"Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125368444","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：