Sejak tahun 2013 mata uang Rupiah terus terdepresiasi terhadap US dollar dan diharapkan bahwa tren ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Ekspektasi akan terjadinya depresiasi lanjutan akan mendorong adanya aliran Rupiah dari pasar uang ke pasar valuta asing, untuk selanjutnya di konversi ke mata uang US dollar. Hal ini akan menciptakan kontraksi dan keterbatasan likuiditas di pasar uang dan sektor keuangan. Untuk menghindari keterbatasan tersebut, maka harus ada kebijakan pengukuran yang dilakukan oleh regulator di sektor keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeketeksi apakah terjadi keterbatasan likuiditas Rupiah pada sektor keuangan yang perlu dioffset dengan kebijakan uang ketat dari regulator atau otoritas sektor keuangan. Dengan menggunakan hipotesa bahwa tidak ada keterbatasan Rupiah di sektor keuangan, studi ini menggunakan metode visual inspection dan regresiterhadap variabel-variabelsektor keuangan, seperti base money, M1, M2, saving deposit, time deposit, dan net foreign assets serta net domestic assets. Hasil penelitian ini mendukung hipotesa bahwa tidak ada kontraksi di sektor keuangan.Â
{"title":"Deteksi Keterbatasan Likuiditas di Sektor Keuangan","authors":"Yoopi Abimanyu","doi":"10.31685/kek.v19i3.146","DOIUrl":"https://doi.org/10.31685/kek.v19i3.146","url":null,"abstract":"Sejak tahun 2013 mata uang Rupiah terus terdepresiasi terhadap US dollar dan diharapkan bahwa tren ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Ekspektasi akan terjadinya depresiasi lanjutan akan mendorong adanya aliran Rupiah dari pasar uang ke pasar valuta asing, untuk selanjutnya di konversi ke mata uang US dollar. Hal ini akan menciptakan kontraksi dan keterbatasan likuiditas di pasar uang dan sektor keuangan. Untuk menghindari keterbatasan tersebut, maka harus ada kebijakan pengukuran yang dilakukan oleh regulator di sektor keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeketeksi apakah terjadi keterbatasan likuiditas Rupiah pada sektor keuangan yang perlu dioffset dengan kebijakan uang ketat dari regulator atau otoritas sektor keuangan. Dengan menggunakan hipotesa bahwa tidak ada keterbatasan Rupiah di sektor keuangan, studi ini menggunakan metode visual inspection dan regresiterhadap variabel-variabelsektor keuangan, seperti base money, M1, M2, saving deposit, time deposit, dan net foreign assets serta net domestic assets. Hasil penelitian ini mendukung hipotesa bahwa tidak ada kontraksi di sektor keuangan. ","PeriodicalId":426920,"journal":{"name":"Kajian Ekonomi dan Keuangan","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-12-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128747852","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kondisi akses kredit Indonesia kurang optimal dan saat ini membutuhkan dana pembangunan infrastruktur yang sangat besar. Hal ini memunculkan gagasan untuk memberikan stimulus PMN pada bank BUMN (Bank Mandiri, BRI, dan BNI) agar dapat mengumpulkan dana pihak ketiga dalam jumlah yang besar. Ditengah keterbatasan APBN, studi kelayakan perlu dilakukan untuk mengukur ketepatan stimulus tersebut. Dengan menggunakan analisi deskriptif, dan kinerja penyaluran kredit, kinerja keuangan, dan kinerja leverage, paper menunjukan bahwa gagasan PMN pada bank BUMN layak untuk dilakukan, khususnya pada Bank Mandiri dan BRI. Hal ini terlihat dari : 1) pencapaian penyaluran kredit yang besar secara nominal, serta tingkat LDR yang sehat dan kompetitif bila dibandingkan dengan BCA, 2) kinerja keuangan yang baik sebagaimana terlihat dari pencapaian keuntungan yang besar dan dukungan modal yang kuat, dan 3) kinerja leverage lebih baik dibandingkan dengan BCA. Dengan asumsi PMN Rp3 triliun, diperkirakan bank BUMN mampu mengumpulkan dana pihak ketiga sebesar Rp39,45 triliun dalam bentuk kewajiban dan Rp2,09 triliun dalam bentuk ekuitas baru. Selanjutnya, paper ini merekomendasikan 1) implementasi gagasan dengan mengalokasi PMN pada Bank Mandiri dan atau BRI, 2) mendorong bank BUMN untuk memperbaiki kinerja efisiensi, 3) menyusun indikator kinerja utama para manajemen bank BUMN, dan 3) mengarahkan penyaluran dana untuk pembangunan infrastruktur yang berisiko rendah.
{"title":"Kelayakan Stimulus Modal Pada Bank Milik Negara","authors":"Mohamad Nasrin Nasir","doi":"10.31685/KEK.V19I2.140","DOIUrl":"https://doi.org/10.31685/KEK.V19I2.140","url":null,"abstract":"Kondisi akses kredit Indonesia kurang optimal dan saat ini membutuhkan dana pembangunan infrastruktur yang sangat besar. Hal ini memunculkan gagasan untuk memberikan stimulus PMN pada bank BUMN (Bank Mandiri, BRI, dan BNI) agar dapat mengumpulkan dana pihak ketiga dalam jumlah yang besar. Ditengah keterbatasan APBN, studi kelayakan perlu dilakukan untuk mengukur ketepatan stimulus tersebut. Dengan menggunakan analisi deskriptif, dan kinerja penyaluran kredit, kinerja keuangan, dan kinerja leverage, paper menunjukan bahwa gagasan PMN pada bank BUMN layak untuk dilakukan, khususnya pada Bank Mandiri dan BRI. Hal ini terlihat dari : 1) pencapaian penyaluran kredit yang besar secara nominal, serta tingkat LDR yang sehat dan kompetitif bila dibandingkan dengan BCA, 2) kinerja keuangan yang baik sebagaimana terlihat dari pencapaian keuntungan yang besar dan dukungan modal yang kuat, dan 3) kinerja leverage lebih baik dibandingkan dengan BCA. Dengan asumsi PMN Rp3 triliun, diperkirakan bank BUMN mampu mengumpulkan dana pihak ketiga sebesar Rp39,45 triliun dalam bentuk kewajiban dan Rp2,09 triliun dalam bentuk ekuitas baru. Selanjutnya, paper ini merekomendasikan 1) implementasi gagasan dengan mengalokasi PMN pada Bank Mandiri dan atau BRI, 2) mendorong bank BUMN untuk memperbaiki kinerja efisiensi, 3) menyusun indikator kinerja utama para manajemen bank BUMN, dan 3) mengarahkan penyaluran dana untuk pembangunan infrastruktur yang berisiko rendah.","PeriodicalId":426920,"journal":{"name":"Kajian Ekonomi dan Keuangan","volume":"76 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-12-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126127083","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang dikategorikan sebagai determinan neraca transaksi berjalan di Indonesia.Dengan menggunakan pendekatan Vector Autoregression(VAR), penelitian ini membangun sebuah sistem dinamis yang terdiri atas enam variabel yaitu neraca transaksi berjalan, indeks pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama (MTP), indeks harga komoditas (COMPI), nilai tukar efektif riil (REER), permintaan domestik (DOMD) dan suku bunga kebijakan bank sentral (BIR) sebagai determinan neraca transaksi berjalan. Analisa dengan menggunakan impulse response function menunjukkan bahwa neraca transaksi berjalan cenderung memberikan respons negatif terhadap shockyang terjadi pada variabel MTP, COMPI, REER dan DOMD.Di sisi lain, shock, neraca transaksi berjalan bereaksi positif terhadap shockdi variabel BIR. Analisa dengan menggunakan forecast error variance decomposition menunjukkan bahwa shock neraca transaksi berjalan menjelaskan sebagian besar fluktuasi neraca transaksi berjalan, yang diikuti oleh permintaan domestik, harga komoditas, dan suku bunga kebijakan moneter (BI rate). Adanya keterkaitan hubungan antaradeterminan neraca transaksi berjalan menunjukkan pentingnya sinkroninasi kebijakan ekonomi untuk memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan.
{"title":"Determinan Neraca Transaksi Berjalan di Indonesia Pendekatan Vektor Autoregresif","authors":"R. Handoko","doi":"10.31685/KEK.V19I2.139","DOIUrl":"https://doi.org/10.31685/KEK.V19I2.139","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang dikategorikan sebagai determinan neraca transaksi berjalan di Indonesia.Dengan menggunakan pendekatan Vector Autoregression(VAR), penelitian ini membangun sebuah sistem dinamis yang terdiri atas enam variabel yaitu neraca transaksi berjalan, indeks pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama (MTP), indeks harga komoditas (COMPI), nilai tukar efektif riil (REER), permintaan domestik (DOMD) dan suku bunga kebijakan bank sentral (BIR) sebagai determinan neraca transaksi berjalan. Analisa dengan menggunakan impulse response function menunjukkan bahwa neraca transaksi berjalan cenderung memberikan respons negatif terhadap shockyang terjadi pada variabel MTP, COMPI, REER dan DOMD.Di sisi lain, shock, neraca transaksi berjalan bereaksi positif terhadap shockdi variabel BIR. Analisa dengan menggunakan forecast error variance decomposition menunjukkan bahwa shock neraca transaksi berjalan menjelaskan sebagian besar fluktuasi neraca transaksi berjalan, yang diikuti oleh permintaan domestik, harga komoditas, dan suku bunga kebijakan moneter (BI rate). Adanya keterkaitan hubungan antaradeterminan neraca transaksi berjalan menunjukkan pentingnya sinkroninasi kebijakan ekonomi untuk memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan.","PeriodicalId":426920,"journal":{"name":"Kajian Ekonomi dan Keuangan","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-12-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121020418","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Singgih Riphat, Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty
This research aims to examine the causal relationship between the provincial financial performance and the Human Development Index (HDI). The results of this research are important since it can be used as a guidance to make a sound policy of local government’s revenue and budget allocation which can improve the welfare or quality of the society. The methodology of this paper is a quantitative approach by using the Granger causality test. Several provinces in Eastern Indonesia are used as the object of research since those areas are underdeveloped compared to western Indonesia. Several financial ratios are used as the proxies of local financial performance. The results show that most of the financial performances do not have a causal relationship with HDI, except for several proxies in some provinces.
{"title":"CAUSALITY ANALYSIS BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX: A CASE STUDY OF PROVINCES IN EASTERN INDONESIA","authors":"Singgih Riphat, Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty","doi":"10.31685/kek.v20i3.195","DOIUrl":"https://doi.org/10.31685/kek.v20i3.195","url":null,"abstract":"This research aims to examine the causal relationship between the provincial financial performance and the Human Development Index (HDI). The results of this research are important since it can be used as a guidance to make a sound policy of local government’s revenue and budget allocation which can improve the welfare or quality of the society. The methodology of this paper is a quantitative approach by using the Granger causality test. Several provinces in Eastern Indonesia are used as the object of research since those areas are underdeveloped compared to western Indonesia. Several financial ratios are used as the proxies of local financial performance. The results show that most of the financial performances do not have a causal relationship with HDI, except for several proxies in some provinces.","PeriodicalId":426920,"journal":{"name":"Kajian Ekonomi dan Keuangan","volume":"28 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125100581","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Oil has been one of the main sources of Indonesia’s revenue, either from government budget or balance of payments point of views. Due to supply and demand of oil in the world market, prices of oil, either ICP, Brent UK, or WTI, had been decline lately. There are three hypotheses in this paper. The first hypothesis, oil prices change has a positive relationship with the government revenue. Using correlation coefficient, it is found that prices of oil are positively correlated with government revenue in terms of income tax and non-tax revenue with relatively small value. The second hypothesis, oil prices have a positive correlation with export value. Correlation coefficient indicates that they are positively correlated with a somewhat higher value relative to the first finding. The third hypothesis is oil prices are positively correlated with economic growth in terms of GDP constant price. Using Johansen cointegration, it is found that oil prices are not cointegrated with economic growth. This implies that oil is correlated with government revenue and export value. However, it seems that for the whole economic growth, oil is not correlated to the economy, or the reduction of oil price would not necessarily translate into a decline in the economic output.
{"title":"Oil Price, Government Revenue, Export Value, and Economic Growth: Indonesia’s Case","authors":"Yoopi Abimanyu","doi":"10.31685/KEK.V20I3.194","DOIUrl":"https://doi.org/10.31685/KEK.V20I3.194","url":null,"abstract":"Oil has been one of the main sources of Indonesia’s revenue, either from government budget or balance of payments point of views. Due to supply and demand of oil in the world market, prices of oil, either ICP, Brent UK, or WTI, had been decline lately. There are three hypotheses in this paper. The first hypothesis, oil prices change has a positive relationship with the government revenue. Using correlation coefficient, it is found that prices of oil are positively correlated with government revenue in terms of income tax and non-tax revenue with relatively small value. The second hypothesis, oil prices have a positive correlation with export value. Correlation coefficient indicates that they are positively correlated with a somewhat higher value relative to the first finding. The third hypothesis is oil prices are positively correlated with economic growth in terms of GDP constant price. Using Johansen cointegration, it is found that oil prices are not cointegrated with economic growth. This implies that oil is correlated with government revenue and export value. However, it seems that for the whole economic growth, oil is not correlated to the economy, or the reduction of oil price would not necessarily translate into a decline in the economic output.","PeriodicalId":426920,"journal":{"name":"Kajian Ekonomi dan Keuangan","volume":"279 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114156439","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Konsumsi rokok telah menyebabkan kematian atas setengah dari konsumennya (WHO, 2016), sehingga perlu tindakan dalam skala luas untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok. Di Indonesia, kebijakan earmarking telah diterapkan sejak 2008, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: tujuan kebijakan earmarking melalui DBH CHT; proporsi alokasi DBH CHT untuk pemerintah daerah; dan dasar alokasi DBH CHT yang tepat. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis komparatif dengan membandingkan berbagai alternatif dasar alokasi yang dapat digunakan untuk pengalokasian DBH CHT. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan dari kebijakan DBH CHT harus dirancang ulang untuk mengakomodasi langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi eksternalitas negatif akibat merokok. Selanjutnya, tingkat redistribusi harus diubah dari tingkat kabupaten/kota menjadi tingkat provinsi untuk meningkatkan lingkup kebijakan dan ruang lingkup tindakan. Terakhir, dasar alokasi harus didesain ulang karena dasar alokasi saat ini akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi rokok daripada mengendalikannya.
{"title":"Penerapan Earmarking Cukai Hasil Tembakau di Indonesia: Regulasi dan Konsep Ideal","authors":"Eddy Mayor Putra Sitepu","doi":"10.31685/KEK.V20I3.200","DOIUrl":"https://doi.org/10.31685/KEK.V20I3.200","url":null,"abstract":"Konsumsi rokok telah menyebabkan kematian atas setengah dari konsumennya (WHO, 2016), sehingga perlu tindakan dalam skala luas untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok. Di Indonesia, kebijakan earmarking telah diterapkan sejak 2008, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: tujuan kebijakan earmarking melalui DBH CHT; proporsi alokasi DBH CHT untuk pemerintah daerah; dan dasar alokasi DBH CHT yang tepat. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis komparatif dengan membandingkan berbagai alternatif dasar alokasi yang dapat digunakan untuk pengalokasian DBH CHT. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan dari kebijakan DBH CHT harus dirancang ulang untuk mengakomodasi langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi eksternalitas negatif akibat merokok. Selanjutnya, tingkat redistribusi harus diubah dari tingkat kabupaten/kota menjadi tingkat provinsi untuk meningkatkan lingkup kebijakan dan ruang lingkup tindakan. Terakhir, dasar alokasi harus didesain ulang karena dasar alokasi saat ini akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi rokok daripada mengendalikannya.","PeriodicalId":426920,"journal":{"name":"Kajian Ekonomi dan Keuangan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117008338","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Bali Island is the most popular tourist destination in Indonesia, therfore the growth for international tourist destionation to Bali island could be impact and supporting generating income of people of Bali island. However, the policy design of one for all that was design by BTDC projects were concentrated tourist destionation at Kabupaten Badung and Kota Denpasar as main region activities.This research have been found that using econometrics two stages regression methods indicated that tourist growth center policy of BTDC is failures to distribute income and other benefits to the suburb area of 7 Kabupaten outside from center growth Kabupaten Badung and Kota Denpasar. The failure of beneficial of 7 Kabupaten to take participation is that because of the economic structure of 7 Kabupaten become dominated of primary sector and less power of industrial sectors
{"title":"Analisis Model Makro Ekonomi Regional Bali Pendekatan Solow Neclassical Growth","authors":"Gede Sudjana Budhiasa","doi":"10.31685/KEK.V16I3.126","DOIUrl":"https://doi.org/10.31685/KEK.V16I3.126","url":null,"abstract":"Bali Island is the most popular tourist destination in Indonesia, therfore the growth for international tourist destionation to Bali island could be impact and supporting generating income of people of Bali island. However, the policy design of one for all that was design by BTDC projects were concentrated tourist destionation at Kabupaten Badung and Kota Denpasar as main region activities.This research have been found that using econometrics two stages regression methods indicated that tourist growth center policy of BTDC is failures to distribute income and other benefits to the suburb area of 7 Kabupaten outside from center growth Kabupaten Badung and Kota Denpasar. The failure of beneficial of 7 Kabupaten to take participation is that because of the economic structure of 7 Kabupaten become dominated of primary sector and less power of industrial sectors","PeriodicalId":426920,"journal":{"name":"Kajian Ekonomi dan Keuangan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124380092","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
As the implementation of Indonesian constitutional duty to provide the right for social security for all citizens, government of Republic of Indonesia provides the national health insurance program since January 1st 2014 which is operated by BPJS Kesehatan. The national insurance program is aimed to be a universal health insurance. There are some aspects that need to be analyzed to make this health insurance system to be a universal health insurance. Using meta analysis and to compare the implementation and the expected result of the program using secondary data obtained from previous iteratures, This research is trying to look at the prospect of national health insurance to be a universal health insurance. The reasearh found that the concept of National Health System has already met the criteria of a universal health insurance. However, the implementation of the concept still needs to be improved . The government needs to set a mechanism to accelerate and to ensure the participation of the people the program. Besides that the infrastructure of health service facilities need to be improved to ensure the provision of health care to the participants. The significance of this research is to bring some outlook that can be considered for improvement of the national health insurance program
{"title":"Analysis of National Health Insurance Towards A Universal Health Insurance","authors":"F. Andi","doi":"10.31685/kek.v19i1.27","DOIUrl":"https://doi.org/10.31685/kek.v19i1.27","url":null,"abstract":"As the implementation of Indonesian constitutional duty to provide the right for social security for all citizens, government of Republic of Indonesia provides the national health insurance program since January 1st 2014 which is operated by BPJS Kesehatan. The national insurance program is aimed to be a universal health insurance. There are some aspects that need to be analyzed to make this health insurance system to be a universal health insurance. Using meta analysis and to compare the implementation and the expected result of the program using secondary data obtained from previous iteratures, This research is trying to look at the prospect of national health insurance to be a universal health insurance. The reasearh found that the concept of National Health System has already met the criteria of a universal health insurance. However, the implementation of the concept still needs to be improved . The government needs to set a mechanism to accelerate and to ensure the participation of the people the program. Besides that the infrastructure of health service facilities need to be improved to ensure the provision of health care to the participants. The significance of this research is to bring some outlook that can be considered for improvement of the national health insurance program","PeriodicalId":426920,"journal":{"name":"Kajian Ekonomi dan Keuangan","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128361397","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The effect of infrastructure on poverty has been studied many times by researchers, but investigation about the transmission channel of infrastructure's effect on poverty needed more investigation due to more specific policy compiling. The aim of this present study is to investigate the role of basic infrastructure to fight the poverty by depicting the relationship of lenght of road, electricity transmission, clean water distribution, number of health care center, and number of school in particular areas with the poverty rate in Indonesia. This present study uses simple regression method, using panel data from 26 province level for year 2000-2008 in Indonesia. The result of this study reveals that road, electricity transmission, number of health care center, and number of school have an impact on poverty rate through economic growth which is proxied by human development index (HDI), in the other words the relationship between infrastructure and poverty is indirect relationship. Thus, if the Indonesian government is serious about reducing poverty, then the policy should give more emphasis on the poor and provide them with those basic infrastructures; and also have to improve the accessibility of the infrastructures for the poor people although its effect is indirectly.
{"title":"THE ROLES OF BASIC INFRASTRUCTURE ON POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA","authors":"S. Nugroho","doi":"10.31685/KEK.V19I1.19","DOIUrl":"https://doi.org/10.31685/KEK.V19I1.19","url":null,"abstract":"The effect of infrastructure on poverty has been studied many times by researchers, but investigation about the transmission channel of infrastructure's effect on poverty needed more investigation due to more specific policy compiling. The aim of this present study is to investigate the role of basic infrastructure to fight the poverty by depicting the relationship of lenght of road, electricity transmission, clean water distribution, number of health care center, and number of school in particular areas with the poverty rate in Indonesia. This present study uses simple regression method, using panel data from 26 province level for year 2000-2008 in Indonesia. The result of this study reveals that road, electricity transmission, number of health care center, and number of school have an impact on poverty rate through economic growth which is proxied by human development index (HDI), in the other words the relationship between infrastructure and poverty is indirect relationship. Thus, if the Indonesian government is serious about reducing poverty, then the policy should give more emphasis on the poor and provide them with those basic infrastructures; and also have to improve the accessibility of the infrastructures for the poor people although its effect is indirectly.","PeriodicalId":426920,"journal":{"name":"Kajian Ekonomi dan Keuangan","volume":"257 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115420755","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The Indonesian Constitution mandates the government to keep the food sovereignty in terms of availability, affordability, and the fulfillment of adequate food consumption with safety, quality, and nutritionally balanced. In food politics, the government has a number of policies and programs to achieve food self-sufficiency such as the provision of agricultural land, fertilizer, pesticides, seeds, irrigation, farmers' education, and financing supports. In terms of fiscal policy, the government annually allocates funds to support food self-sufficiency programs. Unfortunetaly, Indonesia still in the stage of below achieving a food self-sufficiency; the government still imports some strategic foodstuffs such as rice, corn, soybeans, sugar, and meat. Low production of foodstuffs bring about a decrease in agricultural sector contribution to GDP. This article aims to evaluate the effectiveness of government policy on food and fiscal policy support. Using secondary data, the study tries to describe using the approach of 'The Context, Links, and Evidence Framework". The study concludes that although the government has a strong commitment to have food sovereignty, but still difficult to achieve food selfsufficiency and food security. Therefore the authors recommend a policy package which includes nine priority programs to be considered by the government.
{"title":"Evaluation of Indonesian Food Politics and Fiscal Politics Support","authors":"Syahrir Ika, Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty","doi":"10.31685/KEK.V19I1.15","DOIUrl":"https://doi.org/10.31685/KEK.V19I1.15","url":null,"abstract":"The Indonesian Constitution mandates the government to keep the food sovereignty in terms of availability, affordability, and the fulfillment of adequate food consumption with safety, quality, and nutritionally balanced. In food politics, the government has a number of policies and programs to achieve food self-sufficiency such as the provision of agricultural land, fertilizer, pesticides, seeds, irrigation, farmers' education, and financing supports. In terms of fiscal policy, the government annually allocates funds to support food self-sufficiency programs. Unfortunetaly, Indonesia still in the stage of below achieving a food self-sufficiency; the government still imports some strategic foodstuffs such as rice, corn, soybeans, sugar, and meat. Low production of foodstuffs bring about a decrease in agricultural sector contribution to GDP. This article aims to evaluate the effectiveness of government policy on food and fiscal policy support. Using secondary data, the study tries to describe using the approach of 'The Context, Links, and Evidence Framework\". The study concludes that although the government has a strong commitment to have food sovereignty, but still difficult to achieve food selfsufficiency and food security. Therefore the authors recommend a policy package which includes nine priority programs to be considered by the government.","PeriodicalId":426920,"journal":{"name":"Kajian Ekonomi dan Keuangan","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130720761","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：