Penelitian ini membahas tentang sikap agama terhadap perilaku korup, tinjauan Filsafat Hukum Islam terhadap kejahatan korupsi dan peran yang dapat dilakukan oleh lembaga keagamaan dalam upaya memberantas korupsi. Mengingat lembaga keagamaan selama ini masih selalu fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdlah dan mengabaikan persoalan-persoalan konkret yang dihadapi bangsa, seperti korupsi. Di samping itu, dalam penelitian ini juga disinggung tentang konsep dan strategi pemberantasan korupsi dalam kacamata Pancasila karena Pancasila di samping sebagai budaya bangsa, di mana setiap tindak-tanduk masyarakat harus mencerminkan nilainilai Pancasila, juga sebagai falsafah bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mestinya dapat dijadikan sebagai alat dalam memerangi masalah korupsi.
{"title":"LEMBAGA KEAGAMAAN, PANCASILA DAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI","authors":"Ismail Marzuki","doi":"10.35586/.V5I2.768","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/.V5I2.768","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang sikap agama terhadap perilaku korup, tinjauan Filsafat Hukum Islam terhadap kejahatan korupsi dan peran yang dapat dilakukan oleh lembaga keagamaan dalam upaya memberantas korupsi. Mengingat lembaga keagamaan selama ini masih selalu fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdlah dan mengabaikan persoalan-persoalan konkret yang dihadapi bangsa, seperti korupsi. Di samping itu, dalam penelitian ini juga disinggung tentang konsep dan strategi pemberantasan korupsi dalam kacamata Pancasila karena Pancasila di samping sebagai budaya bangsa, di mana setiap tindak-tanduk masyarakat harus mencerminkan nilainilai Pancasila, juga sebagai falsafah bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mestinya dapat dijadikan sebagai alat dalam memerangi masalah korupsi.","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"77 8","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131673211","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama , dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari MPR harus melaksanakan sidang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru menggantikan yang lama. Permasalahan muncul jika ditinjau dari perspektif kedaulatan rakyat yang dimana ada nilai demokrasi didalamnya yang tercederai oleh Pasal 8 ayat (3) tersebut karena MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Berdasarkan latar belakang tersebut relevan untuk diangkat menjadi tulisan dengan metode penelitian hukum normatif kemudian dikaji melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan untuk mengetahui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru yang dilakukan oleh MPR dalam perspektif Kedaulatan Rakyat. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 yaitu diatur Pasal 7A kemudian dilanjutkan pada Pasal 7B UUD 1945. Dan Terkait dengan kewenangan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dalam hal adanya pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan yang secara atribusi dipegang oleh lembaga Negara MPR, tidaklah sesuai dengan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Sesuai dengan teori Kedaulatan Rakyat, dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru dalam hal terjadi kekosongan secara bersamaan, harus lah kembali kepada rakyat secara langsung dengan mekanisme pemilihan umum, bukanya melalui sidang MPR seperti sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.
{"title":"KAJIAN YURIDIS PASAL 8 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT","authors":"I. Permana","doi":"10.35586/.V5I2.774","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/.V5I2.774","url":null,"abstract":"Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama , dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari MPR harus melaksanakan sidang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru menggantikan yang lama. Permasalahan muncul jika ditinjau dari perspektif kedaulatan rakyat yang dimana ada nilai demokrasi didalamnya yang tercederai oleh Pasal 8 ayat (3) tersebut karena MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Berdasarkan latar belakang tersebut relevan untuk diangkat menjadi tulisan dengan metode penelitian hukum normatif kemudian dikaji melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan untuk mengetahui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru yang dilakukan oleh MPR dalam perspektif Kedaulatan Rakyat. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 yaitu diatur Pasal 7A kemudian dilanjutkan pada Pasal 7B UUD 1945. Dan Terkait dengan kewenangan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dalam hal adanya pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan yang secara atribusi dipegang oleh lembaga Negara MPR, tidaklah sesuai dengan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Sesuai dengan teori Kedaulatan Rakyat, dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru dalam hal terjadi kekosongan secara bersamaan, harus lah kembali kepada rakyat secara langsung dengan mekanisme pemilihan umum, bukanya melalui sidang MPR seperti sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130442245","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The amendment of the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 positioned the Majelis Permusyawaratan Rakyat no longer as the highest state institution and the highest sovereign of the people. This has implications for the authority of the Majelis Permusyawaratan Rakyat to have a strategic position, namely to UUD 1945, to stipulate GBHN, to elect the president and vice president through amendment of its authority to be very limited and weak. This paper examines jurisdictionally how to restore the privileges possessed by the Majelis Permusyawaratan Rakyat through the amendment of the UUD 1945. A normative legal research method with statute approach and conceptual approach is used to analyze this problem.The results of the study indicate that the MPR's repatriation in the main and vital position in the Indonesian state administration system is very important, namely through amendments to the material content of the UUD 1945 which must be implemented on an ongoing basis.
{"title":"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KEWENANGAN ISTIMEWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MELALUI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945","authors":"Putu Ayu Anastasia Wierdarini","doi":"10.35586/.V5I1.320","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/.V5I1.320","url":null,"abstract":"The amendment of the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 positioned the Majelis Permusyawaratan Rakyat no longer as the highest state institution and the highest sovereign of the people. This has implications for the authority of the Majelis Permusyawaratan Rakyat to have a strategic position, namely to UUD 1945, to stipulate GBHN, to elect the president and vice president through amendment of its authority to be very limited and weak. This paper examines jurisdictionally how to restore the privileges possessed by the Majelis Permusyawaratan Rakyat through the amendment of the UUD 1945. A normative legal research method with statute approach and conceptual approach is used to analyze this problem.The results of the study indicate that the MPR's repatriation in the main and vital position in the Indonesian state administration system is very important, namely through amendments to the material content of the UUD 1945 which must be implemented on an ongoing basis.","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"92 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115220010","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Medical malpractice remains a problem in health that has not been clearly regulated in a national legislation. But the elements are already contained in Act No. 36 of 2009 on Health which includes criminal law enforcement, administration and civil law. In the perspective of civil law a medical malpractice is an unlawful act conduct that complies with the provisions of The Civil Code. This research based on normative juridical method within primary dan secondary legal materials. The results of this study indicate that the lawsuit of unlawful act (onrechtamtige daad) in medical malpractice is regulated in Article 1365 of the Civil Code with elements : 1) the patient must experience a tort; 2) there are errors or missions (in addition to individuals, hospitals may have duty for errors or missions); 3) there are causal between tort and error; 4) The act is unlawful. In addition, the responsibility of the unlawful act against the medical malpractice ased on Article 1365 of the Civil Code is can be material and immaterial compensation that have a related between errors and torts.
{"title":"PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTIK MEDIS","authors":"I. Hadi","doi":"10.35586/.V5I1.318","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/.V5I1.318","url":null,"abstract":"Medical malpractice remains a problem in health that has not been clearly regulated in a national legislation. But the elements are already contained in Act No. 36 of 2009 on Health which includes criminal law enforcement, administration and civil law. In the perspective of civil law a medical malpractice is an unlawful act conduct that complies with the provisions of The Civil Code. This research based on normative juridical method within primary dan secondary legal materials. The results of this study indicate that the lawsuit of unlawful act (onrechtamtige daad) in medical malpractice is regulated in Article 1365 of the Civil Code with elements : 1) the patient must experience a tort; 2) there are errors or missions (in addition to individuals, hospitals may have duty for errors or missions); 3) there are causal between tort and error; 4) The act is unlawful. In addition, the responsibility of the unlawful act against the medical malpractice ased on Article 1365 of the Civil Code is can be material and immaterial compensation that have a related between errors and torts.","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"144 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116406826","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The problem of land conflicts in the territory of Ulayat Land of Customary Law Community conducted by the company as an investment actor conducting business activities in the field of mineral and coal mining and its settlement efforts can not be explained through the only normative juridical approach, but the holistic and integrative approach. Approaches known in social science, sociology, and legal anthropology can be used to explain the issue of dispute resolution based on local potential. The choice of conflict resolution of conflicts arising from unequal distribution and management of resources and unequal power and authority, to address these types of conflicts should be put forward with justice and benefit as the main objective, not the legal certainty aspect.
{"title":"PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN IMPLIKASINYA BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT","authors":"E. Erika","doi":"10.35586/.V5I1.323","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/.V5I1.323","url":null,"abstract":"The problem of land conflicts in the territory of Ulayat Land of Customary Law Community conducted by the company as an investment actor conducting business activities in the field of mineral and coal mining and its settlement efforts can not be explained through the only normative juridical approach, but the holistic and integrative approach. Approaches known in social science, sociology, and legal anthropology can be used to explain the issue of dispute resolution based on local potential. The choice of conflict resolution of conflicts arising from unequal distribution and management of resources and unequal power and authority, to address these types of conflicts should be put forward with justice and benefit as the main objective, not the legal certainty aspect.","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115951359","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
According to Article 1 Act No.15 of 2001 on Marks, the meaning of Marks is a sign in the form of pictures, names, words, letters of numbers, color arrangements, or combinations of those elements which have differentiating power and are used in the world of trade in goods or services. In the world of trades often occur brand violations. Branding violations are essentially committed by parties that have no good ethics to gain a profit, which can harm a legitimate brand owner. The purpose of this study is to know the legal protection against brand disputes. The method used in this research is the normative juridical approach method because this legal research uses data from library materials (secondary data). The results of this study illustrate that legal protection for a person or owner of a brand in the event of a brand dispute.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK (TINJAUAN TERHADAP MEREK DAGANG TUPPERWARE VERSUS TULIPWARE)","authors":"S. Sulastri, Satino Satino, W YulianaYuli","doi":"10.35586/.v5i1.321","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/.v5i1.321","url":null,"abstract":"According to Article 1 Act No.15 of 2001 on Marks, the meaning of Marks is a sign in the form of pictures, names, words, letters of numbers, color arrangements, or combinations of those elements which have differentiating power and are used in the world of trade in goods or services. In the world of trades often occur brand violations. Branding violations are essentially committed by parties that have no good ethics to gain a profit, which can harm a legitimate brand owner. The purpose of this study is to know the legal protection against brand disputes. The method used in this research is the normative juridical approach method because this legal research uses data from library materials (secondary data). The results of this study illustrate that legal protection for a person or owner of a brand in the event of a brand dispute.","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116899246","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Unresolved settlement of land border disputes between Indonesia and Timor Leste is currently in the Noel Besi - Citrana segment, Bidjael Sunan - Oben segment as well as in the Subina segment. The two countries have established the Joint Border Committee as a forum for resolving land boundary disputes that have agreed to use the Treaty 1904 and PCA 1914 as the legal basis for the determination and affirmation of land boundaries between Indonesia and Timor Leste.
{"title":"IMPLEMENTASI JOINT BORDER COMMITTEE (JBC) UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DARAT ANTARA INDONESIA-TIMOR LESTE","authors":"Dewa Gede Sudika Mangku","doi":"10.35586/.V5I1.316","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/.V5I1.316","url":null,"abstract":"Unresolved settlement of land border disputes between Indonesia and Timor Leste is currently in the Noel Besi - Citrana segment, Bidjael Sunan - Oben segment as well as in the Subina segment. The two countries have established the Joint Border Committee as a forum for resolving land boundary disputes that have agreed to use the Treaty 1904 and PCA 1914 as the legal basis for the determination and affirmation of land boundaries between Indonesia and Timor Leste.","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128405063","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The infanticide crime is a special crime, in which one can do so is the biological mother of the infant. This specificity will be the core of this paper, reviewing the factors that cause the crime is done because it becomes the specificity of this criminal act. In addition to reviewing it, the writing of this paper will also be mebahasa about things that the judges consideration who hear cases of infanticide murder, whether in the form of a mitigating or incriminating reason. This research is conducted by empirical juridical who examine the crime according to reality in real life of society. The end of this study concluded that the main thing that causes a mother to kill her baby is the embarrassment factor, because it has given birth to a child outside a legal marriage.
{"title":"ANALISA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI (INFANTICIDE) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN","authors":"Fuadi Isnawan","doi":"10.35586/.V5I1.315","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/.V5I1.315","url":null,"abstract":"The infanticide crime is a special crime, in which one can do so is the biological mother of the infant. This specificity will be the core of this paper, reviewing the factors that cause the crime is done because it becomes the specificity of this criminal act. In addition to reviewing it, the writing of this paper will also be mebahasa about things that the judges consideration who hear cases of infanticide murder, whether in the form of a mitigating or incriminating reason. This research is conducted by empirical juridical who examine the crime according to reality in real life of society. The end of this study concluded that the main thing that causes a mother to kill her baby is the embarrassment factor, because it has given birth to a child outside a legal marriage.","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130413346","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This research focused on the legal standing of testament toward inheritance property which devide yet. Testament recognized as a last will of person to be received by person who determined on it. Potentially, These will rise a dispute between testament receiver and the heir. It because of the heir would be bring it to the disputed if testament not desired. Thus, the testament would be not executed. This research using context of problems as how the legal standing of the testament toward inheritance property which devide yet and continue with is that testament should be execute absolutely toward inheritance property. Research result the testament has no absolutely legal standing to be execute toward inheritance property as long as rise the disputed. The dispute is related with the diclaimer from the heir toward testament substance. Thus, the testament is the last will of people do not perform well as the last will it because of the testament rejected probably. The rejection performed by court as well as the heir lawsuit.
{"title":"KEDUDUKAN SURAT WASIAT TERHADAP HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS","authors":"Umar Haris Sanjaya","doi":"10.35586/.V5I1.317","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/.V5I1.317","url":null,"abstract":"This research focused on the legal standing of testament toward inheritance property which devide yet. Testament recognized as a last will of person to be received by person who determined on it. Potentially, These will rise a dispute between testament receiver and the heir. It because of the heir would be bring it to the disputed if testament not desired. Thus, the testament would be not executed. This research using context of problems as how the legal standing of the testament toward inheritance property which devide yet and continue with is that testament should be execute absolutely toward inheritance property. Research result the testament has no absolutely legal standing to be execute toward inheritance property as long as rise the disputed. The dispute is related with the diclaimer from the heir toward testament substance. Thus, the testament is the last will of people do not perform well as the last will it because of the testament rejected probably. The rejection performed by court as well as the heir lawsuit.","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"82 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115347732","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Trademark as a part of intellectual property rights in essence is a sign to identify and distinguishing a product that made by a company with other products in the market. Trademark must be registered to gain a legal recourse in the form of Rights Over Trademark. However a registered trademark can still be nullified, based on a certain adequate evidence the registered trademark cannot fulfilled the absolute grounds or relative grounds. In furtherance, nowadays trademark legally feasible to be registered as a collateral. And as for the most accurate form of the collateral itself according to the law shall be registered fiduciary guaranty.
{"title":"Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia","authors":"Delila Pritaria Cantika","doi":"10.35586/.V5I1.314","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/.V5I1.314","url":null,"abstract":"Trademark as a part of intellectual property rights in essence is a sign to identify and distinguishing a product that made by a company with other products in the market. Trademark must be registered to gain a legal recourse in the form of Rights Over Trademark. However a registered trademark can still be nullified, based on a certain adequate evidence the registered trademark cannot fulfilled the absolute grounds or relative grounds. In furtherance, nowadays trademark legally feasible to be registered as a collateral. And as for the most accurate form of the collateral itself according to the law shall be registered fiduciary guaranty.","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127350219","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：