首页 > 最新文献

Jurnal Yuridis最新文献

英文 中文
KEWENANGAN HAKIM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA YANG DALAM PERKARA SEBELUMNYA KEBERATAN TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM DITERIMA 在前一个案件中,被告/律师的反对意见被接受,而法官却有权拘留被告。
Pub Date : 2024-07-01 DOI: 10.35586/jyur.v11i1.7271
Erwin Susilo, Eddy Daulatta Sembiring
Dalam hal keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum (PH) diterima maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan, terhadap perkara tersebut Penuntut Umum (PU) dapat melakukan penuntutan kembali dengan disertai perbaikan surat dakwaan. Terdapat permasalahan ketika dilakukan penuntutan kembali yaitu berkaitan dengan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri (PN) untuk menahan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini: Kesatu, Hakim PN tidak berwenang untuk menahan Terdakwa sebab dibebaskan-nya Terdakwa dari tahanan semata-mata karena kesalahan PU dalam menyusun surat dakwaan dan penahanan kembali oleh Hakim PN melanggar presumption of innocence dan asas equality before the law. Kedua, reformasi KUHAP ke depannya harus memuat perintah pembebasan Terdakwa dari tahanan bila keberatan diterima dan penegasan tidak ber-wenangnya Hakim PN untuk menahan Terdakwa di perkara kedua. Penelitian ini menyarankan agar KUHAP dilakukan reformasi, yang mana tujuannya untuk memberikan kepastian hukum berhubungan dengan penahanan Terdakwa di perkara kedua.
如果被告/法律顾问的反对意见被接受,则必须解除对被告的拘留,检察官可修改起诉书后重新起诉。重新起诉时会遇到一些问题,即与地区法院法官的拘留权有关的问题。本研究属于规范性法律研究。本研究的结果:首先,地区法院法官无权拘留被告,因为被告获释完全是由于检察官在准备起诉书时的失误,地区法院法官的重新拘留违反了无罪推定和法律面前人人平等的原则。其次,KUHAP 今后的改革应包括在异议被接受的情况下下令释放被拘留的被告,并确认地区法院法官无权拘留第二起案件中的被告。本研究建议对 KUHAP 进行改革,旨在为第二起案件中被告的拘留提供法律确定性。
{"title":"KEWENANGAN HAKIM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA YANG DALAM PERKARA SEBELUMNYA KEBERATAN TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM DITERIMA","authors":"Erwin Susilo, Eddy Daulatta Sembiring","doi":"10.35586/jyur.v11i1.7271","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/jyur.v11i1.7271","url":null,"abstract":"Dalam hal keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum (PH) diterima maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan, terhadap perkara tersebut Penuntut Umum (PU) dapat melakukan penuntutan kembali dengan disertai perbaikan surat dakwaan. Terdapat permasalahan ketika dilakukan penuntutan kembali yaitu berkaitan dengan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri (PN) untuk menahan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini: Kesatu, Hakim PN tidak berwenang untuk menahan Terdakwa sebab dibebaskan-nya Terdakwa dari tahanan semata-mata karena kesalahan PU dalam menyusun surat dakwaan dan penahanan kembali oleh Hakim PN melanggar presumption of innocence dan asas equality before the law. Kedua, reformasi KUHAP ke depannya harus memuat perintah pembebasan Terdakwa dari tahanan bila keberatan diterima dan penegasan tidak ber-wenangnya Hakim PN untuk menahan Terdakwa di perkara kedua. Penelitian ini menyarankan agar KUHAP dilakukan reformasi, yang mana tujuannya untuk memberikan kepastian hukum berhubungan dengan penahanan Terdakwa di perkara kedua.","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"98 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141713603","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA OLEH GOJEK DAN GRAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL GOJEK带来的贸易服务自由化,并在国际法的观点下抓斗
Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.35586/jyur.v8i2.3135
Risca Hanesty Maharani
Dampak dari globalisasi adalah dengan semakin berkembangnya kemajuan di bidang teknologi. Segala aspek kehidupan tidak lepas dengan kemajuan teknologi, salah satunya layanan jasa. Berbagai macam platform layanan jasa, beberapa diantaranya yaitu Grab dan Gojek. Adapun yang menjadi ketertarikan penulis dalam penelitian ini yaitu meneliti sektor-sektor layanan jasa yang terdapat pada Grab dan Gojek dan menganalisis bagaimana ekspansi Grab dan Gojek di negara-negara lain serta mengkaji berbagai pengaturan yang mengatur menengenai layanan jasa baik di tingkat hukum nasional maupun hukum internasional. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan comparative approach. Hasil dari penelitian ini adalaha bahwa Gojek dan Grab diatur oleh berbagai jenis hukum positif yang mengatur tentang sektor perdagangan jasa Gojek dan Grab diantaranya di sektor e-wallet (Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik), layanan pesan antar makanan (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring), travel (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, logistik (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Sedangkan dalam tingkat Internasional terdapat beberapa perjanjian yaitu Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA), ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
全球化的影响在于技术的进步。生活的各个方面都离不开先进的技术,其中一种是服务。各种各样的服务平台,包括Grab和Gojek。本研究的作者对抓斗和Gojek所处的服务部门非常感兴趣,并分析抓斗和Gojek在其他国家的扩张情况,并审查在国家法律和国际法层面设置的服务安排。这篇文章采用了规范法律研究方法,采用了雕像式的方法和相互同意的方法。这个研究的结果是,Gojek Grab是由各种积极的律法和关于Gojek服务贸易部门和区抓住其中e-wallet(2018年印尼银行20/6 / PBI /号码规则关于电子货币),外卖食品和药物食物(监督机构规定2020年8号在网上流通的药品和食品的监督),旅游(2017年交通部长第108条关于乘坐公共交通工具的规定)不在轨道、物流(2009年交通和公路交通法规)。而在国际一级有一些协议即Asia-Pacific东盟经济合作组织(APEC),在服务框架协议(AFAS) ASEAN-China自由贸易协定》(ACFTA), ASEAN-Korea自由贸易协定》(AKFTA) ASEAN-India自由贸易协定》(AIFTA), ASEAN-Australia新西兰自由贸易协定》(AANZFTA) ASEAN-Hong香港自由贸易协定》(AHKFTA),区域综合经济伙伴关系”(RCEP)。
{"title":"LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA OLEH GOJEK DAN GRAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL","authors":"Risca Hanesty Maharani","doi":"10.35586/jyur.v8i2.3135","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.3135","url":null,"abstract":"Dampak dari globalisasi adalah dengan semakin berkembangnya kemajuan di bidang teknologi. Segala aspek kehidupan tidak lepas dengan kemajuan teknologi, salah satunya layanan jasa. Berbagai macam platform layanan jasa, beberapa diantaranya yaitu Grab dan Gojek. Adapun yang menjadi ketertarikan penulis dalam penelitian ini yaitu meneliti sektor-sektor layanan jasa yang terdapat pada Grab dan Gojek dan menganalisis bagaimana ekspansi Grab dan Gojek di negara-negara lain serta mengkaji berbagai pengaturan yang mengatur menengenai layanan jasa baik di tingkat hukum nasional maupun hukum internasional. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan comparative approach. Hasil dari penelitian ini adalaha bahwa Gojek dan Grab diatur oleh berbagai jenis hukum positif yang mengatur tentang sektor perdagangan jasa Gojek dan Grab diantaranya di sektor e-wallet (Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik), layanan pesan antar makanan (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring), travel (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, logistik (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Sedangkan dalam tingkat Internasional terdapat beberapa perjanjian yaitu Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA), ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"9 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130959568","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
STUDI KRITIS EKSAMINASI PUBLIK DALAM MENGAWASI PUTUSAN HAKIM PERKARA KORUPSI 对腐败案件法官判决进行批判性研究
Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.35586/jyur.v8i2.3443
Fakhris Lutfianto Hapsoro, Susi Dwi Harijanti, Ali Abdurahman
Eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi kerap dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian di Fakultas Hukum. Ada tiga lembaga yang menyelenggarakan eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan BG, dimana rekomendasi hasil eksaminasi publik dari ketiga lembaga tersebut diabaikan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini dibatasi dengan dua identifikasi masalah: bagaimana pelaksanaan eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan BG yang dilakukan oleh ICW, LKBH FH Unand, dan MaPPI FH UI; dan bagaimana upaya penguatan eksistensi eksaminasi publik agar dapat diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Kedua identifikasi masalah tersebut dijawab menggunakan metode pendekatan sosio-legal, menggunakan spesifikasi penelitian evaluatif dan deskriptif analitis, serta menggunakan data sekunder (studi kepustakaan) yang didukung oleh data primer (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal, yaitu pertama, pelaksanaan eksaminasi publik yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut menghasilkan hasil yang sama, yaitu menilai hakim praperadilan telah keliru dalam melakukan penemuan/penerobosan hukum untuk memperluas ruang lingkup upaya paksa. Namun, komposisi majelis eksaminator pada MaPPI FH UI bersifat internalistik dan teknokratis; Kedua, upaya penguatan eksistensi eksaminasi publik dapat dimuat klausul akomodasi hasil eksaminasi publik di dalam Peraturan Mahkamah Agung.
公众对腐败裁决的授权通常是由非政府组织和智囊团所执行的。有三个机构举行了对BG预审判决的公开授权书,其中三家机构的公开授权书结果被最高法院忽略了。本研究仅限于两种问题认同:如何执行由ICW、LKBH FH Unand和MaPPI FH UI执行的公共预审判决;以及如何加强公共渗出的努力,以引起最高法院的注意。这两种问题认同都是通过社会法律方法来解决的,使用评估和分析性描述性研究的规范,以及使用原始数据支持的次要数据(出版物研究)。这项研究的结果表明,有两件事是,首先,这三个机构的公共行为行为产生了类似的结果,即对初审法官的发现/违反法律以扩大强迫劳动的范围。然而,MaPPI FH UI的执行规程组成是内部的和技术的;第二,加强公共传播的存在的努力可在最高法院章程中引入一项公共授精条款。
{"title":"STUDI KRITIS EKSAMINASI PUBLIK DALAM MENGAWASI PUTUSAN HAKIM PERKARA KORUPSI","authors":"Fakhris Lutfianto Hapsoro, Susi Dwi Harijanti, Ali Abdurahman","doi":"10.35586/jyur.v8i2.3443","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.3443","url":null,"abstract":"Eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi kerap dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian di Fakultas Hukum. Ada tiga lembaga yang menyelenggarakan eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan BG, dimana rekomendasi hasil eksaminasi publik dari ketiga lembaga tersebut diabaikan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini dibatasi dengan dua identifikasi masalah: bagaimana pelaksanaan eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan BG yang dilakukan oleh ICW, LKBH FH Unand, dan MaPPI FH UI; dan bagaimana upaya penguatan eksistensi eksaminasi publik agar dapat diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Kedua identifikasi masalah tersebut dijawab menggunakan metode pendekatan sosio-legal, menggunakan spesifikasi penelitian evaluatif dan deskriptif analitis, serta menggunakan data sekunder (studi kepustakaan) yang didukung oleh data primer (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal, yaitu pertama, pelaksanaan eksaminasi publik yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut menghasilkan hasil yang sama, yaitu menilai hakim praperadilan telah keliru dalam melakukan penemuan/penerobosan hukum untuk memperluas ruang lingkup upaya paksa. Namun, komposisi majelis eksaminator pada MaPPI FH UI bersifat internalistik dan teknokratis; Kedua, upaya penguatan eksistensi eksaminasi publik dapat dimuat klausul akomodasi hasil eksaminasi publik di dalam Peraturan Mahkamah Agung.","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"135 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122344871","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERTENTANGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN UNDANG-UNDANG TRANSFER DANA DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BERBASIS INTERNET 信息立法和电子交易与以互联网为基础的商品期货交易中的资金转账法案的冲突
Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.35586/jyur.v8i2.2831
Endang Pitaloka
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan internal hukum yang saling bertentangan dalam perdagangan berjangka komoditi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertentangan antara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Transfer Dana dan juga untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi nasabah yang bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis internet. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal, pertama, terjadinya pertentangan antara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Transfer Dana dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Internet karena adanya dua ketentuan yang saling bertolak belakang yakni Pemblokiran dan Pengaksepan. Kedua, meskipun terdapat kontrak sebagai instrumen yang dapat mengikat para pihak pembuatnya, namun perlindungan hukum bagi nasabah Indonesia yang bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis internet yang menggunakan jasa pialang luar negeri dinilai masih lemah sehingga nasabah Indonesia berada pada posisi rentan terhadap pialang luar negeri.
这项研究背后是内部法律问题,这些问题在商品期货交易中相互冲突。本研究的目的是确定第27节(2)信息法和第15节(1)资金转账法之间的冲突,并了解以互联网为基础的商品期货交易的法律保护措施。这项法律研究是一种规范法的研究,其重点是对其研究对象的内部视角。研究得出两项结论:第一,基于互联网目的的资源交易的27节(2)电子交易法与第15条(1)以互联网为基础的商品交易的资金转移法之间存在冲突,原因是存在两种截然不同的限制和访问条款。其次,尽管合同是约束制造商的工具,但在以海外经纪人服务为基础的互联网商品交易中进行交易的印尼客户的法律保护仍被认为是弱的,因此印尼客户很容易受到外国经纪人的影响。
{"title":"PERTENTANGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN UNDANG-UNDANG TRANSFER DANA DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BERBASIS INTERNET","authors":"Endang Pitaloka","doi":"10.35586/jyur.v8i2.2831","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.2831","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan internal hukum yang saling bertentangan dalam perdagangan berjangka komoditi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertentangan antara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Transfer Dana dan juga untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi nasabah yang bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis internet. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal, pertama, terjadinya pertentangan antara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Transfer Dana dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Internet karena adanya dua ketentuan yang saling bertolak belakang yakni Pemblokiran dan Pengaksepan. Kedua, meskipun terdapat kontrak sebagai instrumen yang dapat mengikat para pihak pembuatnya, namun perlindungan hukum bagi nasabah Indonesia yang bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis internet yang menggunakan jasa pialang luar negeri dinilai masih lemah sehingga nasabah Indonesia berada pada posisi rentan terhadap pialang luar negeri.","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"19 8","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132070729","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM 法官对儿童的教育制度与法律冲突
Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.35586/jyur.v8i2.2797
Indra Cosmas Silalahi
Sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk aktualisasi hak-hak untuk anak yang melakukan tindak pidana, maka akan dibahas berbagai permasalahan yang berkaitan mengenai hambatan serta penanganan yang paling baik untuk anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan uraian tersebut latar belakang masalah penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak, maka akan dirumuskan identifikasi masalah tentang kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan  implementasi sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jenis penelitian mengenai sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia. Penelitian ini dapat pula dikatakan sebagai penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan dari sebuah studi kepustakaan. Dalam penerapannya sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum masih terdapat beberapa kendala seperti dalam penjatuhan putusan sanksi pidana terhadap anak hakim hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada tanpa memperhatikan, latar belakang anak,, kurangnya sarana dan prasarana, masih kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang penerapannya sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum dan kendala-kendala lain yang akan diuraikan dalam pembahasan jurnal ini.  
针对违反法律的儿童的教育制度,作为对从事犯罪行为的儿童权利的实现形式,将讨论有关对与法律冲突的儿童的最佳障碍和处理的相关问题。根据这一描述,法官对儿童实行教育选举制度的背景,它将明确确定以教育预算为基础的儿童适用与法律冲突的儿童的障碍,以及法官对与法律冲突的儿童实施教育制度的问题。法官对与法律发生冲突的儿童的教育系统的研究是一种规范法研究,一种参考适用于印尼现有良好立法法规的研究。这项研究也可以说是文学研究,因为在这项研究中使用的法律材料是从一项研究中收集来的。在对与法律冲突的儿童进行教育体制的实施中,仍然存在一些障碍,比如对法官的儿子实施刑事制裁判决只适用于现有的法律法规,不考虑孩子的背景,缺乏设施和基础设施,执法人员对儿童教育制度的应用仍然缺乏知识,这些儿童与法律和《华尔街日报》讨论中将概述的其他障碍。
{"title":"SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM","authors":"Indra Cosmas Silalahi","doi":"10.35586/jyur.v8i2.2797","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.2797","url":null,"abstract":"Sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk aktualisasi hak-hak untuk anak yang melakukan tindak pidana, maka akan dibahas berbagai permasalahan yang berkaitan mengenai hambatan serta penanganan yang paling baik untuk anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan uraian tersebut latar belakang masalah penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak, maka akan dirumuskan identifikasi masalah tentang kendala-kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan  implementasi sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jenis penelitian mengenai sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia. Penelitian ini dapat pula dikatakan sebagai penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan dari sebuah studi kepustakaan. Dalam penerapannya sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum masih terdapat beberapa kendala seperti dalam penjatuhan putusan sanksi pidana terhadap anak hakim hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada tanpa memperhatikan, latar belakang anak,, kurangnya sarana dan prasarana, masih kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang penerapannya sistem pemidanaan edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum dan kendala-kendala lain yang akan diuraikan dalam pembahasan jurnal ini.  ","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125288593","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERLINDUNGAN HUKUM DESAINER PAKAIAN YANG DESAINNYA DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL 法律保护设计为商业用途的服装设计师
Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.35586/jyur.v8i2.2857
Sarrah Istighfarrin, Fauzul Aliwarman
Dalam menciptakan desain sebuah pakaian, dibutuhkan proses panjang untuk memperoleh inspirasi dan pertimbangan yang matang disertai riset terlebih dahulu. Namun, dengan proses yang cukup memakan waktu tersebut menyebabkan banyak orang tidak menghargai proses menciptakan desain sebuah pakaian. Hingga banyak orang memutuskan untuk melakukan peniruan pada desain yang telah ada sebelumnya milik orang lain. Pelanggaran dalam hak desain industrial yang dibahas oleh penulis ini ialah Penggunaan Desain Pakaian Tanpa Izin padahal hal tersebut telah ditentukan pada Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Padahal, hal itu tentunya melanggar hak cipta atas karya yang diciptakan oleh desainer tersebut, dimana dia tidak mendapatkan hak komisi yang seharusnya ia dapatkan. Pada penelitian ini sendiri penulis mengunakan metode penelitian analisa yuridis, dimana akan dianalisis secara yuridis dan teoritis berkaitan dengan perlindungan hukum dan juga upaya hukum bagi desainer yang merasa dirugikan tersebut. Hasil penelitian ini ialah dimana pada dasarnya desainer pakaian yang desainnya digunakan secara ilegal mendapatkan perlindungan hukum secara perundang-undangan, namun juga harus dibarengi dia dapat membuktikannya bahwa itu memang benar-benar karya otentiknya, lalu juga dia jika memang sudah kejadian dia dapat mengajukan upaya hukum secara litigasi atau non litigasi.
设计一件衣服需要很长一段时间的过程来获得灵感和深思熟虑,然后进行研究。然而,这一耗时的过程使许多人不欣赏设计服装的过程。许多人决定模仿别人以前的设计。这位作者所讨论的工商业设计权利的侵犯,是未经许可使用服装设计,而印尼共和国2000年第31条第54条就工业设计规定。然而,这显然违反了设计师创作的作品的版权,他没有得到他应该得到的佣金特权。在这项研究中,作者本人使用了一种法律分析方法,该方法将在法律保护和理论上进行分析,并对受到损害的设计师的法律努力进行分析。研究结果是非法使用基本上设计师设计的衣服在哪里得到法律保护的立法,但也必须再加上他可以证明,这真的otentiknya作品,然后他如果已经发生也可以提出诉讼或非诉讼地法律的努力。
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM DESAINER PAKAIAN YANG DESAINNYA DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL","authors":"Sarrah Istighfarrin, Fauzul Aliwarman","doi":"10.35586/jyur.v8i2.2857","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.2857","url":null,"abstract":"Dalam menciptakan desain sebuah pakaian, dibutuhkan proses panjang untuk memperoleh inspirasi dan pertimbangan yang matang disertai riset terlebih dahulu. Namun, dengan proses yang cukup memakan waktu tersebut menyebabkan banyak orang tidak menghargai proses menciptakan desain sebuah pakaian. Hingga banyak orang memutuskan untuk melakukan peniruan pada desain yang telah ada sebelumnya milik orang lain. Pelanggaran dalam hak desain industrial yang dibahas oleh penulis ini ialah Penggunaan Desain Pakaian Tanpa Izin padahal hal tersebut telah ditentukan pada Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Padahal, hal itu tentunya melanggar hak cipta atas karya yang diciptakan oleh desainer tersebut, dimana dia tidak mendapatkan hak komisi yang seharusnya ia dapatkan. Pada penelitian ini sendiri penulis mengunakan metode penelitian analisa yuridis, dimana akan dianalisis secara yuridis dan teoritis berkaitan dengan perlindungan hukum dan juga upaya hukum bagi desainer yang merasa dirugikan tersebut. Hasil penelitian ini ialah dimana pada dasarnya desainer pakaian yang desainnya digunakan secara ilegal mendapatkan perlindungan hukum secara perundang-undangan, namun juga harus dibarengi dia dapat membuktikannya bahwa itu memang benar-benar karya otentiknya, lalu juga dia jika memang sudah kejadian dia dapat mengajukan upaya hukum secara litigasi atau non litigasi.","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127937200","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK PEKERJA YANG DIRUMAHKAN PERUSAHAAN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA SURABAYA 分析了泗水市COVID-19大流行影响公司在家工作权利的管辖范围
Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.35586/jyur.v8i2.2843
Mutia Reka, Benita Dita Rezanti, Haryo Sulistiyantoro
Pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia dari Maret 2020 membawa dampak menyusahkan, misal pada bidang ketenagakerjaan, dimana perusahaan yang merugi karena permintaan berkurang, beberapa perusahaan di Surabaya akhirnya merumahkan pekerja, dengan dalih dipanggil lagi perusahaan saat membutuhkan, namun disini hak normatif pekerja sering diabaikan, padahal mereka, pekerja yang dirumahkan saat pandemi COVID-19 dimuat dalam  Surat Edaran Menteri Ketegakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha  Dalam Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19, namun terdapat aturan lebih jelas yang mengaturnya.  Pada penelitian ini berfokus pada analisa secara perundang-undangan pekerja yang dirumahkan, lalu analisa pada pemenuhan hak pekerja yang dirumahkan baik itu akibat hukumnya maupun hak normatifnya. Pada penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif, dimana permasalahan yang dibahas penulis yakni pemenuhan hak pekerja yang dirumahkan karena pandemi COVID-19 akan dianalisa dengan pendekatan perundang-undangan dan teoritis, penelitian ini didukung dengan data sekunder dan primer yang diperoleh penulis. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya tindakan merumahkan pekerja memang bisa dilakukan mengingat kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk mempekerjakannya, namun sebisa mungkin dihindari oleh perusahaan karena mengandung akibat hukum, dan jika terpaksa merumahkan pekerja perusahaan terdapat hak dan kewajiban seperti upah penuh yang wajib dibayarkan sesuai perundang-undangan ataupun apabila ada kesepakatan lain.Kata Kunci: Pandemi COVID-19, Hak Pekerja, Dirumahkan
印尼爆发的流行病COVID-19 2020年3月带来麻烦,比如在就业领域,亏损的公司,因为需求减少,一些公司在泗水最终裁员工人,公司需要的时候又打电话给的借口,但这里规范工人经常被忽视,而他们的权利,工人再教育当流行病COVID-19传单中加载的印度尼西亚共和国部长Ketegakerjaan M - 3号香港。04/III/2020关于工人/工人保护和COVID-19的预防和对策的生存,但有更明确的规则来指导它们。本研究的重点是对受管制工人及其公民权利所产生的合法职能进行分析,然后再分析这些工作人员的权利是否得到履行。本研究采用了规范性司法研究方法,作者讨论的问题将通过法律和理论方法分析,以支持作者获得的次要和主要数据。这些研究结果可以总结还有另外裁员工人确实可行的行为考虑到公司不允许雇佣她们的情况,但尽可能避免的公司因为它们含有法律后果,如果公司被迫裁员工人有权利和义务比如报酬支付的强制性的立法或其他如果有交易。关键词:COVID-19流行病,工人权利,家庭解放
{"title":"ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK PEKERJA YANG DIRUMAHKAN PERUSAHAAN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA SURABAYA","authors":"Mutia Reka, Benita Dita Rezanti, Haryo Sulistiyantoro","doi":"10.35586/jyur.v8i2.2843","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.2843","url":null,"abstract":"Pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia dari Maret 2020 membawa dampak menyusahkan, misal pada bidang ketenagakerjaan, dimana perusahaan yang merugi karena permintaan berkurang, beberapa perusahaan di Surabaya akhirnya merumahkan pekerja, dengan dalih dipanggil lagi perusahaan saat membutuhkan, namun disini hak normatif pekerja sering diabaikan, padahal mereka, pekerja yang dirumahkan saat pandemi COVID-19 dimuat dalam  Surat Edaran Menteri Ketegakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha  Dalam Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19, namun terdapat aturan lebih jelas yang mengaturnya.  Pada penelitian ini berfokus pada analisa secara perundang-undangan pekerja yang dirumahkan, lalu analisa pada pemenuhan hak pekerja yang dirumahkan baik itu akibat hukumnya maupun hak normatifnya. Pada penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif, dimana permasalahan yang dibahas penulis yakni pemenuhan hak pekerja yang dirumahkan karena pandemi COVID-19 akan dianalisa dengan pendekatan perundang-undangan dan teoritis, penelitian ini didukung dengan data sekunder dan primer yang diperoleh penulis. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya tindakan merumahkan pekerja memang bisa dilakukan mengingat kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk mempekerjakannya, namun sebisa mungkin dihindari oleh perusahaan karena mengandung akibat hukum, dan jika terpaksa merumahkan pekerja perusahaan terdapat hak dan kewajiban seperti upah penuh yang wajib dibayarkan sesuai perundang-undangan ataupun apabila ada kesepakatan lain.Kata Kunci: Pandemi COVID-19, Hak Pekerja, Dirumahkan","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"1133 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116803611","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERMASALAHAN DAN PENGATURAN ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL MULTI PIHAK 多各方国际商业套利的问题和安排
Pub Date : 2022-01-01 DOI: 10.35586/jyur.v8i2.3243
Nadia Nurani Isfarin, Megafury Apriandhini
Seiring dengan semakin berkembangnya transaksi bisnis internasional, arbitrase sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa bisnis telah berkembang secara pesat. Dalam perkembangan tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh arbitrase komersial internasional diantaranya dalam menyelesaikan sengketa bisnis multi pihak. Tulisan ini akan mengkaji dua hal utama yaitu permasalahan dalam arbitrase internasional multi pihak serta pengaturan arbitrase multi pihak dalam peraturan di UNCITRAL (United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), ICSID (International Chamber for Settlement of Investment Dispute) dan ICC (International Chamber of Commerce). Melalui metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa permasalahan arbitrase internasional multi pihak meliputi: proses pencapaian kesepakatan, pelaksanaan prinsip kesetaraan dan kerahasiaan. Baik UNCITRAL (United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), ICSID (International Chamber for Settlement of Investment Dispute) dan ICC (International Chamber of Commerce) telah mengatur hukum formil arbitrase multi pihak terutama dalam hal kekepakatan tentang masuknya pihak lain dan penunjukan arbitrator. 
随着国际商业交易的发展,另一种商业争端的仲裁正在迅速发展。在这一发展中,国际商业仲裁在解决多党商业争端方面面临了一些挑战。本文将回顾主要两件事,即在国际仲裁问题多和安排仲裁一方多内部人士在UNCITRAL规则(联合国公约《外国Arbitral奖),识别和执法ICSID(国际结算室of Investment Dispute)和ICC(国际商会)。通过规范性司法研究的方法,得出结论,国际多方面仲裁问题包括:达成协议、实现公平原则和保密的过程。联合国仲裁和拟议外交任命理事会、ICSID(国际内务委员会分歧)和国际刑事法院(国际商会)都制定了多方面的formil仲裁法,特别是在处理其他党派入境和仲裁方面。
{"title":"PERMASALAHAN DAN PENGATURAN ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL MULTI PIHAK","authors":"Nadia Nurani Isfarin, Megafury Apriandhini","doi":"10.35586/jyur.v8i2.3243","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.3243","url":null,"abstract":"Seiring dengan semakin berkembangnya transaksi bisnis internasional, arbitrase sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa bisnis telah berkembang secara pesat. Dalam perkembangan tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh arbitrase komersial internasional diantaranya dalam menyelesaikan sengketa bisnis multi pihak. Tulisan ini akan mengkaji dua hal utama yaitu permasalahan dalam arbitrase internasional multi pihak serta pengaturan arbitrase multi pihak dalam peraturan di UNCITRAL (United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), ICSID (International Chamber for Settlement of Investment Dispute) dan ICC (International Chamber of Commerce). Melalui metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa permasalahan arbitrase internasional multi pihak meliputi: proses pencapaian kesepakatan, pelaksanaan prinsip kesetaraan dan kerahasiaan. Baik UNCITRAL (United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), ICSID (International Chamber for Settlement of Investment Dispute) dan ICC (International Chamber of Commerce) telah mengatur hukum formil arbitrase multi pihak terutama dalam hal kekepakatan tentang masuknya pihak lain dan penunjukan arbitrator. ","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121836156","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN SEBAGAI PEMBATAS PEMENUHAN AZAS KESEIMBANGAN 违反《阁楼合同》的条件,以达到平衡
Pub Date : 2021-12-28 DOI: 10.35586/jyur.v8i2.3720
Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Pelaksanaan jual beli apartemen banyak dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu unit apartemen yang akan dibeli yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai pengikatan sementara, dikarenakan apartemen belum lunas, belum selesai dibangun, ataupun sertifikat yang belum pecah. Namun, dalam pelaksanannya, banyak PPJB apartemen yang menimbulkan wanprestasi di kemudian hari yang berujung pada gugatan yang dilakukan oleh pembeli (konsumen). Pada prakteknya, pembuatan PPJB Apartemen dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak pengembang, sehingga tidak terdapat keseimbangan kehendak dari para pihak. Perjanjian selain harus mememnuhi syarat-syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, juga harus memberlakukan asas-asas dalam perjanjian, salah satu asasnya keseimbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan asas keseimbangan dalam PPJB apartemen.  Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam PPJB Apartemen terdapat penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi dari pihak pengembang terhadap pihak pembeli dimana isi perjanjian yang dibuat oleh pengembang hanya menguntungkan pihak pengembang yang posisi tawarnya lebih tinggi dan merugikan pembeli yang tidak ikut serta dalam menentukan isi perjanjian, sehingga tidak terpenuhinya asas keseimbangan dalam PPJB apartemen. Penentuan isi PPJB apartemen yang dilakukan secara sepihak oleh pihak pengembang, lebih banyak menguntungkan pengembang saja, sehingga menyebabkan sering terjadinya wanprestasi yang merugikan pihak pembeli dan menimbulkan gugatan dari pembeli di kemudian hari.
在许多情况下,由于公寓未完工、未完工或未破证书的临时结束语,将购买的公寓单元作为临时结束语进行订购,这在许多情况下是必要的。然而,在实施过程中,大量的公寓PPJB在未来引起了轰动,导致了买家的诉讼。实际上,建造PPJB公寓的一方,即开发人员,使双方的意志无法平衡。《盟约》除了在第1320条《公民法》中规定了《盟约》的有效条款外,还必须在《盟约》中建立一种平衡的原则。本研究的目的是确定在公寓PPJB中平衡原则的实现。本研究采用规范法文方法和概念性方法进行研究。这项研究的结果,PPJB公寓中滥用情况,因为开发商对买家在哪一方的经济优势由开发商只是有利可图的协议内容开发商tawarnya更高职位和有害的买家没有参与决定的协议内容,以免PPJB公寓的平衡的原则。在开发人员单方面确定PPJB公寓的内容,只会给开发商带来更多的好处,这往往会导致企业成就损害购买者,并导致未来买家的诉讼。
{"title":"PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN SEBAGAI PEMBATAS PEMENUHAN AZAS KESEIMBANGAN","authors":"Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe","doi":"10.35586/jyur.v8i2.3720","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.3720","url":null,"abstract":"Pelaksanaan jual beli apartemen banyak dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu unit apartemen yang akan dibeli yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai pengikatan sementara, dikarenakan apartemen belum lunas, belum selesai dibangun, ataupun sertifikat yang belum pecah. Namun, dalam pelaksanannya, banyak PPJB apartemen yang menimbulkan wanprestasi di kemudian hari yang berujung pada gugatan yang dilakukan oleh pembeli (konsumen). Pada prakteknya, pembuatan PPJB Apartemen dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak pengembang, sehingga tidak terdapat keseimbangan kehendak dari para pihak. Perjanjian selain harus mememnuhi syarat-syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, juga harus memberlakukan asas-asas dalam perjanjian, salah satu asasnya keseimbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan asas keseimbangan dalam PPJB apartemen.  Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam PPJB Apartemen terdapat penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi dari pihak pengembang terhadap pihak pembeli dimana isi perjanjian yang dibuat oleh pengembang hanya menguntungkan pihak pengembang yang posisi tawarnya lebih tinggi dan merugikan pembeli yang tidak ikut serta dalam menentukan isi perjanjian, sehingga tidak terpenuhinya asas keseimbangan dalam PPJB apartemen. Penentuan isi PPJB apartemen yang dilakukan secara sepihak oleh pihak pengembang, lebih banyak menguntungkan pengembang saja, sehingga menyebabkan sering terjadinya wanprestasi yang merugikan pihak pembeli dan menimbulkan gugatan dari pembeli di kemudian hari.","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"453 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124305552","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
HAK ATAS TANAH SEBAGAI SARANA DALAM PENANAMAN MODAL 土地权作为投资手段
Pub Date : 2021-08-13 DOI: 10.35586/JYUR.V8I1.1618
Adrian Wahyu Ramadhan, Gelza Sectine Putri, Dianita Hani Putri
kemudahan pelayanan hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah kepada penanam modal berdasarkan Undang – Undang Penanaman Modal dan Undang – Undang Pokok Agraria. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, serta dilakukan pendekatan undang – undang dan juga secara konseptual. Pentingnya suatu pemahaman tentang konsep kemudahan pelayanan terkait hak atas tanah yang diberikan bagi penanam modal, khususnya mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan juga Hak Pakai, karena tidak semua orang tahu dan konsep tersebut sangat luas jangkauannya yang tersebar dalam berbagai macam undang – undang. Kemudian pemahaman mengenai pentingnya suatu insentif yang harus diberikan pemerintah dalam penerapan kemudahan pelayanan dimana hal tersebut sangat dibutuhkan dalam kegiatan investasi. Pemerintah perlu membuat suatu aturan secara eksplisit terkait fasilitas dan juga jaminan kegiatan investasi yang belum diatur dalam peraturan – peraturan yang telah ada.
政府根据《土地权利法案》(根据资本投资法案和《土地基础法》)给予投资者的土地权利的简易性。作者使用的是研究方法,以及规范研究方法——邀请邀请也在概念上。了解为投资者提供土地使用权的概念的重要性,特别是在商业、建筑和使用权方面,因为不是每个人都知道,而且这些概念在许多不同的法律中具有广泛的广度。然后有激励的重要性的理解必须在应用服务的便利条件,政府给予这些投资活动中是非常需要的。政府需要明确规定这些设施,并保证在现有规则中不受监管的投资活动。
{"title":"HAK ATAS TANAH SEBAGAI SARANA DALAM PENANAMAN MODAL","authors":"Adrian Wahyu Ramadhan, Gelza Sectine Putri, Dianita Hani Putri","doi":"10.35586/JYUR.V8I1.1618","DOIUrl":"https://doi.org/10.35586/JYUR.V8I1.1618","url":null,"abstract":"kemudahan pelayanan hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah kepada penanam modal berdasarkan Undang – Undang Penanaman Modal dan Undang – Undang Pokok Agraria. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, serta dilakukan pendekatan undang – undang dan juga secara konseptual. Pentingnya suatu pemahaman tentang konsep kemudahan pelayanan terkait hak atas tanah yang diberikan bagi penanam modal, khususnya mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan juga Hak Pakai, karena tidak semua orang tahu dan konsep tersebut sangat luas jangkauannya yang tersebar dalam berbagai macam undang – undang. Kemudian pemahaman mengenai pentingnya suatu insentif yang harus diberikan pemerintah dalam penerapan kemudahan pelayanan dimana hal tersebut sangat dibutuhkan dalam kegiatan investasi. Pemerintah perlu membuat suatu aturan secara eksplisit terkait fasilitas dan juga jaminan kegiatan investasi yang belum diatur dalam peraturan – peraturan yang telah ada.","PeriodicalId":429205,"journal":{"name":"Jurnal Yuridis","volume":"208 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131095928","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
Jurnal Yuridis
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1