Pub Date : 2024-02-29DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.15306
Naufal Erfada, Hero Priono
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2021. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh, oleh karena itu jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 44 sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan sektor industri yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia melalui website resmi (www.idx.co.id) periode tahun 2018 – 2021. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja keuangan, ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas memoderasi kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.
{"title":"Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi (Sektor Aneka Industri di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2021)","authors":"Naufal Erfada, Hero Priono","doi":"10.36418/syntax-literate.v9i2.15306","DOIUrl":"https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.15306","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2021. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh, oleh karena itu jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 44 sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan sektor industri yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia melalui website resmi (www.idx.co.id) periode tahun 2018 – 2021. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja keuangan, ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas memoderasi kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.","PeriodicalId":510711,"journal":{"name":"Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia","volume":"2019 45","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140415954","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-02-29DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.15308
Dara Aziliya, Agung Firman Sampurna
Supreme Audit Institutions (SAI) are crucial for promoting accountability and transparency, especially in countries such as Indonesia, where corruption and government fraud are widespread. These institutions help the public monitor the government and ensure that public funds are used effectively and efficiently. Achieving good governance requires close collaboration between people and SAI. This study emphasizes the importance of people's participation in Indonesia SAI (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) to identify public issues for auditing purposes. Every year, the BPK conducts over 500 audits, including financial, performance, and auditing with special purposes. BPK produces over 9,000 findings that the government needs to follow. This paper highlights the success stories of participation audits in the Philippines and South Korea, and how Indonesian SAI can learn from both. By working together with the public, audit reports can benefit stakeholders and contribute to better governance.
{"title":"Participatory Auditing: Lessons from Philippines and South Korea and its Implementation in The SAI of Indonesia","authors":"Dara Aziliya, Agung Firman Sampurna","doi":"10.36418/syntax-literate.v9i2.15308","DOIUrl":"https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.15308","url":null,"abstract":"Supreme Audit Institutions (SAI) are crucial for promoting accountability and transparency, especially in countries such as Indonesia, where corruption and government fraud are widespread. These institutions help the public monitor the government and ensure that public funds are used effectively and efficiently. Achieving good governance requires close collaboration between people and SAI. This study emphasizes the importance of people's participation in Indonesia SAI (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) to identify public issues for auditing purposes. Every year, the BPK conducts over 500 audits, including financial, performance, and auditing with special purposes. BPK produces over 9,000 findings that the government needs to follow. This paper highlights the success stories of participation audits in the Philippines and South Korea, and how Indonesian SAI can learn from both. By working together with the public, audit reports can benefit stakeholders and contribute to better governance.","PeriodicalId":510711,"journal":{"name":"Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia","volume":"19 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140413083","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-02-29DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.14599
Eva Eliza Wibisono, Rendy Ananta Prasetya, Savira Ayu Arsita
Penerapan model jaringan / jejaring kebijakan public (policy network) merupakan pendekatan baru untuk melihat fenomena yang semakin kompleks melalui struktur jaringan yang tumpang tindih dari berbagai perlintasan struktur sosial yang melibatkan banyak instansi / pemerintahan publik. Model ini dipilih peneliti karena mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian, identifikasi permasalahan ditemukan tepat pada saat dilakukan penelitian model Waarden, dan teori yang digunakan peneliti yakni jejaring / jaringan kebijakan pada UU Cipta Kerja (omnibus law) khususnya pada bidang perizinan. Kebijakan jaringan (policy network) melibatkan ketergantungan sumber daya yang dibentuk oleh lebih organisasi – organisasi kepemerintahan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Penelitian ini fokus kepada dua (2) permasalahan yakni (1) kerangka policy network pada UU Cipta Kerja; (2) aktor – aktor yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif – eksploratif dengan pendekatan fenomenologis yang secara spesifik menitikberatkan pada pembahasan norma perundang – undangan khususnya UU Cipta Kerja kekhususan perizinan. Temuan dari penelitian dan karya ilmiah ini: i) penerapan UU Cipta Kerja telah memangkas banyak peraturan yang tumpang tindih; ii) Policy Network dapat mempermudah pemahaman atas peraturan perundang – undangan yang kompleks di Indonesia; iii) peran dan kewenangan yang saling lintas batas antar kementerian dan antar aktor akan dapat dipermudah dengan kerangka berpikir Policy Network.
{"title":"Policy Network dari Undang – Undang Cipta Kerja kekhususan terkait Perizinan","authors":"Eva Eliza Wibisono, Rendy Ananta Prasetya, Savira Ayu Arsita","doi":"10.36418/syntax-literate.v9i2.14599","DOIUrl":"https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.14599","url":null,"abstract":"Penerapan model jaringan / jejaring kebijakan public (policy network) merupakan pendekatan baru untuk melihat fenomena yang semakin kompleks melalui struktur jaringan yang tumpang tindih dari berbagai perlintasan struktur sosial yang melibatkan banyak instansi / pemerintahan publik. Model ini dipilih peneliti karena mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian, identifikasi permasalahan ditemukan tepat pada saat dilakukan penelitian model Waarden, dan teori yang digunakan peneliti yakni jejaring / jaringan kebijakan pada UU Cipta Kerja (omnibus law) khususnya pada bidang perizinan. Kebijakan jaringan (policy network) melibatkan ketergantungan sumber daya yang dibentuk oleh lebih organisasi – organisasi kepemerintahan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Penelitian ini fokus kepada dua (2) permasalahan yakni (1) kerangka policy network pada UU Cipta Kerja; (2) aktor – aktor yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif – eksploratif dengan pendekatan fenomenologis yang secara spesifik menitikberatkan pada pembahasan norma perundang – undangan khususnya UU Cipta Kerja kekhususan perizinan. Temuan dari penelitian dan karya ilmiah ini: i) penerapan UU Cipta Kerja telah memangkas banyak peraturan yang tumpang tindih; ii) Policy Network dapat mempermudah pemahaman atas peraturan perundang – undangan yang kompleks di Indonesia; iii) peran dan kewenangan yang saling lintas batas antar kementerian dan antar aktor akan dapat dipermudah dengan kerangka berpikir Policy Network.","PeriodicalId":510711,"journal":{"name":"Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia","volume":"15 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140411969","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-02-26DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.15348
Dzaky Alwan Bisyir, Mohamad Fajri Mekka Putra
Notaris adalah pejabat umum yang disumpah oleh Negara dalam perannya untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Salah satu kewenangan Notaris yang utama yaitu membuat akta notaris atau akta autentik yang merupakan bentuk dari alat bukti tertulis. Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, dan dibuat di tempat akta dibuatkan serta bentuknya diatur secara tegas dalam undang-undang. Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimana nilai pembuktian akta notaris atas suatu perbuatan hukum oleh para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian hukum yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder didapat dengan cara melaksanakan pencarian literatur/studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tanggung jawab notaris yaitu untuk menjamin kebenaran terdapatnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Dalam praktik, Notaris seringkali dianggap sebagai pihak dalam akta, namun nyatanya dalam akta notaris berisikan suatu hal yang dikehendaki oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Notaris hanya berwenang menuliskan kehendak para pihak ke dalam akta notaris sehingga akta dimaksud hanya berisi suatu pernyataan atau perbuatan hukum asli dari kehendak para pihak yang ditulis menggunakan kalimat hukum. Apabila isi akta tersebut dipermasalahkan, maka masalah tersebut seharusnya merupakan masalah dari para pihak tersebut.
{"title":"Aspek Hukum Nilai Pembuktian Dalam Akta Notaris","authors":"Dzaky Alwan Bisyir, Mohamad Fajri Mekka Putra","doi":"10.36418/syntax-literate.v7i12.15348","DOIUrl":"https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.15348","url":null,"abstract":"Notaris adalah pejabat umum yang disumpah oleh Negara dalam perannya untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Salah satu kewenangan Notaris yang utama yaitu membuat akta notaris atau akta autentik yang merupakan bentuk dari alat bukti tertulis. Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, dan dibuat di tempat akta dibuatkan serta bentuknya diatur secara tegas dalam undang-undang. Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimana nilai pembuktian akta notaris atas suatu perbuatan hukum oleh para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian hukum yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder didapat dengan cara melaksanakan pencarian literatur/studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tanggung jawab notaris yaitu untuk menjamin kebenaran terdapatnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Dalam praktik, Notaris seringkali dianggap sebagai pihak dalam akta, namun nyatanya dalam akta notaris berisikan suatu hal yang dikehendaki oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Notaris hanya berwenang menuliskan kehendak para pihak ke dalam akta notaris sehingga akta dimaksud hanya berisi suatu pernyataan atau perbuatan hukum asli dari kehendak para pihak yang ditulis menggunakan kalimat hukum. Apabila isi akta tersebut dipermasalahkan, maka masalah tersebut seharusnya merupakan masalah dari para pihak tersebut.","PeriodicalId":510711,"journal":{"name":"Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia","volume":"47 21","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140431234","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-02-24DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.13822
Muhammad Abi Firmansyah, Soetji Lestari
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah dengan Index Pemberdayaan Gender (IDG) paling baik dibandingkan dengan provinsi lain di Indoensia. Angka Index Pembangunan Manusia (IPM), Index Pembangunan Gender (IPG), Index Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan sudah lebih tinggi dibandingkan skala nasional. Index Pemberdayaan Gender merupakan capaian atau indikator untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi; perempuan perlu diberdayakan sehingga pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) harus menjadi tolak ukur dalam setiap program pemberdayaan manusia. Pengarusutamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan dan pembangunan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebanyak tiga kali pada tahun 2016, 2018, dan 2021; hal tersebut menandakan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah baik dalam pemberdayaan gender melalui pengarusutamaan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa karakteristik setiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Index Pemberdayaan Gender (IPG) pada tahun 2021. Menggunakan metode penelitian studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerataan belum dilakukan secara signifikan, walaupun pada beberapa wilayah sudah mencapai pembangunan dan pemerataan yang maksimal. Ketimpangan angka pembangunan terjadi di Kabupaten Gunung Kidul karena masih memiliki capaian pembangunan manusia berbasis gender yang sangat rendah (tertinggal) dari wilayah lainnya; sedangkan Kota Yogyakarta sudah memiliki capaian yang lebih tinggi dari akumulasi pembangunan wilayah provinsinya. Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakteristk yang berbeda dalam Index Pemberdayaan Gender, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum merata.
与印度尼西亚其他省份相比，日惹特区的性别赋权指数（IDG）最高。日惹特区的人类发展指数（HDI）、性别发展指数（GDI）和性别赋权指数（IDG）均高于全国水平。性别赋权指数是衡量在政治和经济参与的基础上实现性别公正和平等的成就或指标；妇女需要被赋权，因此性别主流化必须成为每个人类赋权计划的基准。性别主流化是将性别观点纳入发展和建设的一系列战略。日惹特区作为一个省份，在2016年、2018年和2021年三次获得Anugerah Parahita Ekapraya（APE）奖项；这表明日惹特区通过性别主流化在性别赋权方面表现出色。本研究旨在根据 2021 年性别赋权指数（IPG）分析日惹特区各区/市的特点。采用文献研究法。结果表明，虽然某些地区实现了最大程度的发展和公平，但公平性并未得到显著提高。Gunung Kidul 行政区在发展数据方面存在不平等，因为该地区基于性别的人类发展成就仍然非常低（落后于其他地区）；而日惹市的成就已经高于该省级地区的累积发展。日惹省特别行政区的各县/市在性别赋权指数方面各具特色，日惹省特别行政区的公平发展和性别赋权 分布不均。
{"title":"Karakteristik Capaian Index Pemberdayaan Gender di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Gender (PMBG) 2021","authors":"Muhammad Abi Firmansyah, Soetji Lestari","doi":"10.36418/syntax-literate.v9i2.13822","DOIUrl":"https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.13822","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah dengan Index Pemberdayaan Gender (IDG) paling baik dibandingkan dengan provinsi lain di Indoensia. Angka Index Pembangunan Manusia (IPM), Index Pembangunan Gender (IPG), Index Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan sudah lebih tinggi dibandingkan skala nasional. Index Pemberdayaan Gender merupakan capaian atau indikator untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi; perempuan perlu diberdayakan sehingga pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) harus menjadi tolak ukur dalam setiap program pemberdayaan manusia. Pengarusutamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan dan pembangunan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebanyak tiga kali pada tahun 2016, 2018, dan 2021; hal tersebut menandakan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah baik dalam pemberdayaan gender melalui pengarusutamaan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa karakteristik setiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Index Pemberdayaan Gender (IPG) pada tahun 2021. Menggunakan metode penelitian studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerataan belum dilakukan secara signifikan, walaupun pada beberapa wilayah sudah mencapai pembangunan dan pemerataan yang maksimal. Ketimpangan angka pembangunan terjadi di Kabupaten Gunung Kidul karena masih memiliki capaian pembangunan manusia berbasis gender yang sangat rendah (tertinggal) dari wilayah lainnya; sedangkan Kota Yogyakarta sudah memiliki capaian yang lebih tinggi dari akumulasi pembangunan wilayah provinsinya. Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakteristk yang berbeda dalam Index Pemberdayaan Gender, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum merata. \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":510711,"journal":{"name":"Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia","volume":"16 3S2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140434739","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-02-24DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.11026
Inne Pujianti, Ahmad Mulyana
Film is actually a text that shows social reality. The text contained in a film forms a meaning as well as reflects a certain culture. The messages conveyed in films can be informative as well as educational media for the audience, messages to introduce a culture, build a democratic society and films can also unite differences and construct social realities that occur in society. The author in this study looks at the differences in the meaning of pluralism in the film "Raya and The Last Dragon". That there is a fact that a film can carry out the function of improving people's lives with the story line with the diversity that exists and the characteristics of the differences depicted in the film. This study aims to find out the various meanings in terms of designation, implied and myths contained in the film "Raya and the Last Dragon". The writing in this study uses a constructive paradigm to carry out Roland Barthes' semiotic analysis and this research uses qualitative research methods to understand the various meanings in the film "Raya and the Last Dragon". Based on the results of research and discussion, it can be said that this film shows the meaning of pluralism which is understood democratically, equality of difference. the differences that are denotatively described have connotations associated with the differences that are constructed into an agreement. The film depicts togetherness and unity in a difference, so that a myth arises that describes a shift in meaning from plurality, namely that strength and unity are formed from differences and diversity that exist.
{"title":"Makna Pluralitas Dalam Film “Raya And The Last Dragon” (Studi Analisis Semiotika Roland Barthes)","authors":"Inne Pujianti, Ahmad Mulyana","doi":"10.36418/syntax-literate.v9i2.11026","DOIUrl":"https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.11026","url":null,"abstract":"Film is actually a text that shows social reality. The text contained in a film forms a meaning as well as reflects a certain culture. The messages conveyed in films can be informative as well as educational media for the audience, messages to introduce a culture, build a democratic society and films can also unite differences and construct social realities that occur in society. The author in this study looks at the differences in the meaning of pluralism in the film \"Raya and The Last Dragon\". That there is a fact that a film can carry out the function of improving people's lives with the story line with the diversity that exists and the characteristics of the differences depicted in the film. This study aims to find out the various meanings in terms of designation, implied and myths contained in the film \"Raya and the Last Dragon\". The writing in this study uses a constructive paradigm to carry out Roland Barthes' semiotic analysis and this research uses qualitative research methods to understand the various meanings in the film \"Raya and the Last Dragon\". Based on the results of research and discussion, it can be said that this film shows the meaning of pluralism which is understood democratically, equality of difference. the differences that are denotatively described have connotations associated with the differences that are constructed into an agreement. The film depicts togetherness and unity in a difference, so that a myth arises that describes a shift in meaning from plurality, namely that strength and unity are formed from differences and diversity that exist.","PeriodicalId":510711,"journal":{"name":"Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia","volume":"77 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140433524","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-02-23DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.15310
Dedy Fachrudin, I. Oka, Chuanda Chuanda
Penerapan ATFM dan A-CDM dalam bentuk kolaborasi bersama melalui konsep Integrasi ATFM/A-CDM mutlak diperlukan dalam meningkatkan tata kelola penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, efektif, efisien dan mempunyai kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan, dalam hal ini berupa utilisasi penggunaan ruang udara dengan menyeimbangkan kebutuhan operasional dengan kapasitas ruang udara yang lebih baik dengan perencanaan yang lebih presisi, utilisasi sumber daya dan penggunaan kapasitas bandar udara yang lebih optimal, mengurangi kelebihan beban kerja yang tidak diinginkan, optimalisasi dan efektifikasi slot time, dan peningkatan prediktabilitas kegiatan operasional terkait penyelenggaraan penerbangan lainnya. Saat ini di Indonesia khususnya di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, penerapan ATFM/A-CDM masih belum berjalan dengan optimal, masih perlu adanya kesamaan persepsi dan definisi diantara pemangku kepentingan dalam ekosistem A-CDM, kesamaan cara pandang dapat mulai dibangun melalui diskusi, brainstorming, workshop dan komitmen bersama dalam menjalankan pertukaran informasi dan data terkait dengan kebutuhan ATFM/A-CDM, termasuk juga merubah paradigma operasional yang sebelumnya menerapkan pola “first come, first served” menjadi “best plan, best served” pola ini menggambarkan bagaimana kedepan para pemangku kepentingan berkomitmen terhadap perencanaan penerbangan yang lebih matang dan presisi melalui keakuratan pertukaran data serta informasi yang diperlukan diantara pemangku kepentingan, guna mencapai peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna moda transportasi udara di Indonesia.
{"title":"Pengembangan Model Integrasi ATFM/A-CDM di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten","authors":"Dedy Fachrudin, I. Oka, Chuanda Chuanda","doi":"10.36418/syntax-literate.v9i2.15310","DOIUrl":"https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.15310","url":null,"abstract":"Penerapan ATFM dan A-CDM dalam bentuk kolaborasi bersama melalui konsep Integrasi ATFM/A-CDM mutlak diperlukan dalam meningkatkan tata kelola penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, efektif, efisien dan mempunyai kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan, dalam hal ini berupa utilisasi penggunaan ruang udara dengan menyeimbangkan kebutuhan operasional dengan kapasitas ruang udara yang lebih baik dengan perencanaan yang lebih presisi, utilisasi sumber daya dan penggunaan kapasitas bandar udara yang lebih optimal, mengurangi kelebihan beban kerja yang tidak diinginkan, optimalisasi dan efektifikasi slot time, dan peningkatan prediktabilitas kegiatan operasional terkait penyelenggaraan penerbangan lainnya. Saat ini di Indonesia khususnya di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, penerapan ATFM/A-CDM masih belum berjalan dengan optimal, masih perlu adanya kesamaan persepsi dan definisi diantara pemangku kepentingan dalam ekosistem A-CDM, kesamaan cara pandang dapat mulai dibangun melalui diskusi, brainstorming, workshop dan komitmen bersama dalam menjalankan pertukaran informasi dan data terkait dengan kebutuhan ATFM/A-CDM, termasuk juga merubah paradigma operasional yang sebelumnya menerapkan pola “first come, first served” menjadi “best plan, best served” pola ini menggambarkan bagaimana kedepan para pemangku kepentingan berkomitmen terhadap perencanaan penerbangan yang lebih matang dan presisi melalui keakuratan pertukaran data serta informasi yang diperlukan diantara pemangku kepentingan, guna mencapai peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna moda transportasi udara di Indonesia.","PeriodicalId":510711,"journal":{"name":"Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia","volume":"53 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140437023","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-02-21DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.15315
Alif Hibatullah
Riba merupakan tambahan dari pinjaman dan ini diharamkan dalam Islam. Dan telah dijelaskan dalam Al-Qur’an. Umat Islam sebagai agama yang merujuk Al-Qur’an sebagai pedoman hidup faktanya memiliki berbagai aliran yang memiliki perbedaan hukum dan ideologi. Tetapi dalam diskursus riba dua kelompok Islam yakni Syi’ah dan Sunni memiliki persamaan tentang haramnya riba. Maka dari itu penelitian ini dilakukan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan al-Thabarsi sebagai salah satu tokoh Syi’ah Ithna ‘Asy’ari merumuskan hukum riba memiliki tiga kandungan Pertama, riba sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, dan hal ini menjadi alasan di balik penurunan ayat-ayat yang melarang praktik riba. Kedua, larangan terhadap riba didasarkan pada kepedulian terhadap orang-orang yang berada dalam kesulitan; dengan menghindari riba, orang yang mampu dapat membantu orang yang kurang mampu. Ketiga, hal ini juga menyangkut prinsip keadilan, karena memberlakukan tambahan atas pinjaman akan memberatkan pihak yang meminjam, dan hal ini tidak adil serta berpotensi menciptakan ketidaksetaraan sosial.
Riba 是附加贷款，伊斯兰教禁止这种行为。这在《古兰经》中已有解释。穆斯林作为一种以《古兰经》作为生活指南的宗教，事实上有各种不同的流派，它们在法律和意识形态上存在差异。但在关于高利贷的论述中，什叶派和逊尼派这两个伊斯兰教派别在高利贷的危害性方面有相似之处。因此，我们开展了这项研究。采用的是定性研究方法。结果表明，作为什叶派 Ithna 'Ash'ari 人物之一的 al-Thabarsi 制定的高利贷法有三个内容 第一，高利贷从先知穆罕默德时代就已经存在，这也成为禁止高利贷行为的经文减少的原因。其次，禁止高利贷是基于对有困难的人的关心；通过避免高利贷，有能力的人可以帮助能力较弱的人。第三，这也与公正原则有关，因为对贷款收取额外费用会给借款人带来负担，这是不公平的，有可能造成社会不平等。
{"title":"Riba Perspektif Madzhab Syi’ah Ithna ‘Asy’ariah: Analisis Ayat Riba Dalam Tafsir Majma Al-Bayan Fi Tafsir Al-Quran Karya Al-Thabarisi","authors":"Alif Hibatullah","doi":"10.36418/syntax-literate.v7i12.15315","DOIUrl":"https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.15315","url":null,"abstract":"Riba merupakan tambahan dari pinjaman dan ini diharamkan dalam Islam. Dan telah dijelaskan dalam Al-Qur’an. Umat Islam sebagai agama yang merujuk Al-Qur’an sebagai pedoman hidup faktanya memiliki berbagai aliran yang memiliki perbedaan hukum dan ideologi. Tetapi dalam diskursus riba dua kelompok Islam yakni Syi’ah dan Sunni memiliki persamaan tentang haramnya riba. Maka dari itu penelitian ini dilakukan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan al-Thabarsi sebagai salah satu tokoh Syi’ah Ithna ‘Asy’ari merumuskan hukum riba memiliki tiga kandungan Pertama, riba sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, dan hal ini menjadi alasan di balik penurunan ayat-ayat yang melarang praktik riba. Kedua, larangan terhadap riba didasarkan pada kepedulian terhadap orang-orang yang berada dalam kesulitan; dengan menghindari riba, orang yang mampu dapat membantu orang yang kurang mampu. Ketiga, hal ini juga menyangkut prinsip keadilan, karena memberlakukan tambahan atas pinjaman akan memberatkan pihak yang meminjam, dan hal ini tidak adil serta berpotensi menciptakan ketidaksetaraan sosial.","PeriodicalId":510711,"journal":{"name":"Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia","volume":"22 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140443101","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-02-21DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.15324
Silviana Chindyanita
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dan menganalisis dampak pengendalian internal dan audit internal terhadap pencegahan kecurangan di PT Ratana Permata Mulia. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kuantitatif dengan 150 responden sebagai sampel. Data dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equational Modeling (SEM) menggunakan SMART-PLS serta Statistical Package For Social Science (SPSS) dengan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengendalian internal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan, (2) audit internal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan, dan (3) secara simultan, pengendalian internal dan audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
{"title":"Pengaruh Pengendalian Internal dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) di PT Ratana Permata Mulia (Studi Kasus pada Karyawan Parkir Kantor Cabang di PT Ratana Permata Mulia)","authors":"Silviana Chindyanita","doi":"10.36418/syntax-literate.v7i12.15324","DOIUrl":"https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.15324","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dan menganalisis dampak pengendalian internal dan audit internal terhadap pencegahan kecurangan di PT Ratana Permata Mulia. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kuantitatif dengan 150 responden sebagai sampel. Data dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equational Modeling (SEM) menggunakan SMART-PLS serta Statistical Package For Social Science (SPSS) dengan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengendalian internal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan, (2) audit internal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan, dan (3) secara simultan, pengendalian internal dan audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.","PeriodicalId":510711,"journal":{"name":"Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia","volume":"182 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140443634","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-02-20DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.14770
Farel Luis Fernando, Andria Luhur
Dalam layanan pinjaman online,banyak masalah mengenai menyebarluaskan data pribadi yang dilakukan pihak penyelenggara pinjaman online tanpa memberitahu atau meminta izin dari nasabahnya.terkait hal itu perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam layanan pinjaman online dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.tujuan penulisan ini untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi nasabah pinjaman online.Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan.Hasil studi menunjukan perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggar data pribadi dalam pinjaman online telah tercantum dalam peraturan otoritas jasa keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi,yang ditegaskan pada pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib bertanggungjawab menjaga rahasia,keutuhan Dan ketersediaan data pribadi nasabah serta pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari nasabah kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi nasabah di atur dalam pasal 47 ayat(1),yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis,denda,kewajiban membayar uang tertentu,pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.
{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online (Studi di OVO)","authors":"Farel Luis Fernando, Andria Luhur","doi":"10.36418/syntax-literate.v9i2.14770","DOIUrl":"https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.14770","url":null,"abstract":"Dalam layanan pinjaman online,banyak masalah mengenai menyebarluaskan data pribadi yang dilakukan pihak penyelenggara pinjaman online tanpa memberitahu atau meminta izin dari nasabahnya.terkait hal itu perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam layanan pinjaman online dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.tujuan penulisan ini untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi nasabah pinjaman online.Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan.Hasil studi menunjukan perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggar data pribadi dalam pinjaman online telah tercantum dalam peraturan otoritas jasa keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi,yang ditegaskan pada pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib bertanggungjawab menjaga rahasia,keutuhan Dan ketersediaan data pribadi nasabah serta pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari nasabah kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi nasabah di atur dalam pasal 47 ayat(1),yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis,denda,kewajiban membayar uang tertentu,pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.","PeriodicalId":510711,"journal":{"name":"Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia","volume":"50 13","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140445914","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：