{"title":"Subject Index Volume 34 2018","authors":"Justitia Et Pax Manager","doi":"10.24002/jep.v34i2.3617","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.3617","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45683986","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Author Index Volume 34 2018","authors":"Justitia Et Pax Manager","doi":"10.24002/jep.v34i2.3616","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.3616","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48682570","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Legal Aid Organization is an organization that provides legal aid to the seeker of justice without accepting honorarium, to protect the people from the oppression of laws that often befall them. In real life, there are still plenty of LBH , not verified at Kemenkumham yet, including LKBH FH UP45. Nevertheless, LKBH FH UP45 as an institution that has not been verified, had been accompanying clients in court. Legal aid given by LKBH FH UP45 done until things get verdicts magnitude. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum is quite effective and quite helpful in the implementation of the grant of legal aid and consultancy in LKBH FH UP45.Key Words : Effective, Legal Aid, LBH, Verification AbstrakLembaga Bantuan Hukum merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima honorarium, guna melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Dalam kehidupan nyata, masih banyak LBH sebagai pemberi bantuan hukum, belum terverifikasi di Kemenkumham, termasuk LKBH FH UP45. Namun demikian, LKBH FH UP45 sebagai lembaga yang belum terverifikasi, sudah pernah mendampingi klien di pengadilan. Bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH FH UP45 dilakukan hingga perkara mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum cukup efektif dan cukup membantu dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan konsultasi di LKBH FH UP45. Kata Kunci : Efektifitas, bantuan hukum, LBH, dan verifikasi
{"title":"EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PADA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA","authors":"Sulfi Amalia","doi":"10.24002/jep.v34i2.1628","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1628","url":null,"abstract":"Legal Aid Organization is an organization that provides legal aid to the seeker of justice without accepting honorarium, to protect the people from the oppression of laws that often befall them. In real life, there are still plenty of LBH , not verified at Kemenkumham yet, including LKBH FH UP45. Nevertheless, LKBH FH UP45 as an institution that has not been verified, had been accompanying clients in court. Legal aid given by LKBH FH UP45 done until things get verdicts magnitude. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum is quite effective and quite helpful in the implementation of the grant of legal aid and consultancy in LKBH FH UP45.Key Words : Effective, Legal Aid, LBH, Verification AbstrakLembaga Bantuan Hukum merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima honorarium, guna melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Dalam kehidupan nyata, masih banyak LBH sebagai pemberi bantuan hukum, belum terverifikasi di Kemenkumham, termasuk LKBH FH UP45. Namun demikian, LKBH FH UP45 sebagai lembaga yang belum terverifikasi, sudah pernah mendampingi klien di pengadilan. Bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH FH UP45 dilakukan hingga perkara mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum cukup efektif dan cukup membantu dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan konsultasi di LKBH FH UP45. Kata Kunci : Efektifitas, bantuan hukum, LBH, dan verifikasi","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41775585","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract his paper aims to initiate the reform of corruption prisoner penal policies due to the practice of corruption and irregularities in prisons. This paper uses the normative approach method that is studying and analyzing secondary data in the form of journals and the results of previous research and analyzing various laws and regulations relating to socialization institutions and criminal acts of corruption. From the results of the analysis, the author argues that reconstructing the regulation of correctional prisoners in corruption is urgent, by integrating its eradication in a criminal justice system flow specifically for corruption ranging from the investigation stage to the correctional stage under the coordination or supervision of a strong, clean and independent institution. Therefore, the author’s idea is to revise the existing laws and regulations in the field of correctional and corruption enforcement or create new regulations that regulate the integration of handling corruption from the investigation to correctional stages under an independent institution Keywords: Policy Reform, Correctional, Prisoners, CorruptionIntusariTulisan ini betujuan menggagas reformasi kebijakan pemasyarakatan narapidana korupsi akibat praktek korupsi dan penyimpangan pada Lembaga pemasyarakatan. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan normative yakni mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya serta menganaliis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga pemsayarakatan dan tindak pidana korupsi. Dari hasil analisis,penulis berpendapat bahwa merekonstruksi ulang regulasi bidang pemasyarakatan narapidana korupsi adalah hal urgen,dengan mengintegrasikan pemberantasannnya dalam sebuah alur sistem peradilan pidana khusus tindak pidana korupsi mulai tahap penyelidikan sampai tahap pemasyarakatan dibawah koordinasi atau pengawasan satu Lembaga yang kuat,bersih dan independent. Oleh karena itu gagasan penulis adalah merevisi peraturan perundang-undangan yang ada baik di bidang pemasyarakatan maupun dibidang penegakan korupsi atau meciptakan regulasi baru yang mengatur integrasi penanganan korupsi mulai tahap penyelidikan sampai pemasyarakatan dibawah satu lembaga independent Kata Kunci: Reformasi Kebijakan, Pemasyarakatan, Narapidana,Korupsi
{"title":"GAGASAN REFORMASI KEBIJAKAN PEMASYARAKATAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM UPAYA MENCEGAH PRAKTEK KORUPSI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN","authors":"W. S. Nansi","doi":"10.24002/jep.v34i2.1877","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1877","url":null,"abstract":"Abstract his paper aims to initiate the reform of corruption prisoner penal policies due to the practice of corruption and irregularities in prisons. This paper uses the normative approach method that is studying and analyzing secondary data in the form of journals and the results of previous research and analyzing various laws and regulations relating to socialization institutions and criminal acts of corruption. From the results of the analysis, the author argues that reconstructing the regulation of correctional prisoners in corruption is urgent, by integrating its eradication in a criminal justice system flow specifically for corruption ranging from the investigation stage to the correctional stage under the coordination or supervision of a strong, clean and independent institution. Therefore, the author’s idea is to revise the existing laws and regulations in the field of correctional and corruption enforcement or create new regulations that regulate the integration of handling corruption from the investigation to correctional stages under an independent institution Keywords: Policy Reform, Correctional, Prisoners, CorruptionIntusariTulisan ini betujuan menggagas reformasi kebijakan pemasyarakatan narapidana korupsi akibat praktek korupsi dan penyimpangan pada Lembaga pemasyarakatan. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan normative yakni mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya serta menganaliis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga pemsayarakatan dan tindak pidana korupsi. Dari hasil analisis,penulis berpendapat bahwa merekonstruksi ulang regulasi bidang pemasyarakatan narapidana korupsi adalah hal urgen,dengan mengintegrasikan pemberantasannnya dalam sebuah alur sistem peradilan pidana khusus tindak pidana korupsi mulai tahap penyelidikan sampai tahap pemasyarakatan dibawah koordinasi atau pengawasan satu Lembaga yang kuat,bersih dan independent. Oleh karena itu gagasan penulis adalah merevisi peraturan perundang-undangan yang ada baik di bidang pemasyarakatan maupun dibidang penegakan korupsi atau meciptakan regulasi baru yang mengatur integrasi penanganan korupsi mulai tahap penyelidikan sampai pemasyarakatan dibawah satu lembaga independent Kata Kunci: Reformasi Kebijakan, Pemasyarakatan, Narapidana,Korupsi","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46359648","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstractIn order to carry out the duties of representatives abroad, diplomatic representatives are given privileges and immunity. However, in practice there have been several cases where diplomatic officials violated the provisions of the 1961 Vienna Convention, especially the abuse of privileges and immunities they had. This violation has a certain effect in the form of an obligation for the state, both the recipient country and the sender to overcome this violation. In this regard, this paper intends to discuss what obligations should be carried out by the state in connection with the violation of diplomatic privileges and immunities by diplomatic officials themselves. The results of this paper show that there are several things that can be done by the state to respond to violations committed by diplomatic officials in the recipient country. The recipient country can declare a persona non-grataor expel a diplomatic representative back to the country of origin. In addition, the recipient country may also request the sending country to remove immunity held by the diplomatic officer concerned. As for the recipient country, the country can consider removing the immunity of its diplomatic officials, as well as calling back to the country of mission. Keywords: state’s obligation, violation, diplomatic privilege and immunityIntisari Dalam rangka menjalankan tugas perwakilan di luar negeri, perwakilan diplomatik diberikan keistimewaan dan kekebalan. Kendati demikian, dalam praktek ditemukan beberapa kasus di mana pejabat diplomatik melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961, terkhusus penyalahgunaan hak keistimewaan dan kekebalan yang dimilikinya. Pelanggaran ini tentu menimbulkan akibat tertentu berupa kewajiban bagi negara, baik negera penerima maupun pengirim untuk menanggulangi pelanggaran ini. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini hendak membahas kewajiban seperti apa yang perlu dilakukan negara sehubungan dengan terjadinya pelanggaran hak keisitimewaan dan kekebalan diplomatik oleh pejabat diplomatik itu sendiri. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh negara untuk menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di negara penerima. Untuk negara penerima dapat menyatakan persona non-grata maupun mengusir perwakilan diplomatik kembali ke negara asal. Selain itu, negara penerima dapat juga meminta negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik yang bersangkutan. Sedangkan bagi negara penerima, negara tersebut dapat mempertimbangkan untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatiknya, maupun melakukan pemanggilan kembali ke negara perutusan. Kata kunci:Kewajiban Negara, Pelanggaran, Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik
{"title":"KEWAJIBAN NEGARA SEHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA PELANGGARAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN DIPLOMATIK OLEH PEJABAT DIPLOMAT","authors":"Heribertus Untung Setyardi","doi":"10.24002/jep.v34i2.1874","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1874","url":null,"abstract":"AbstractIn order to carry out the duties of representatives abroad, diplomatic representatives are given privileges and immunity. However, in practice there have been several cases where diplomatic officials violated the provisions of the 1961 Vienna Convention, especially the abuse of privileges and immunities they had. This violation has a certain effect in the form of an obligation for the state, both the recipient country and the sender to overcome this violation. In this regard, this paper intends to discuss what obligations should be carried out by the state in connection with the violation of diplomatic privileges and immunities by diplomatic officials themselves. The results of this paper show that there are several things that can be done by the state to respond to violations committed by diplomatic officials in the recipient country. The recipient country can declare a persona non-grataor expel a diplomatic representative back to the country of origin. In addition, the recipient country may also request the sending country to remove immunity held by the diplomatic officer concerned. As for the recipient country, the country can consider removing the immunity of its diplomatic officials, as well as calling back to the country of mission. Keywords: state’s obligation, violation, diplomatic privilege and immunityIntisari Dalam rangka menjalankan tugas perwakilan di luar negeri, perwakilan diplomatik diberikan keistimewaan dan kekebalan. Kendati demikian, dalam praktek ditemukan beberapa kasus di mana pejabat diplomatik melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961, terkhusus penyalahgunaan hak keistimewaan dan kekebalan yang dimilikinya. Pelanggaran ini tentu menimbulkan akibat tertentu berupa kewajiban bagi negara, baik negera penerima maupun pengirim untuk menanggulangi pelanggaran ini. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini hendak membahas kewajiban seperti apa yang perlu dilakukan negara sehubungan dengan terjadinya pelanggaran hak keisitimewaan dan kekebalan diplomatik oleh pejabat diplomatik itu sendiri. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh negara untuk menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di negara penerima. Untuk negara penerima dapat menyatakan persona non-grata maupun mengusir perwakilan diplomatik kembali ke negara asal. Selain itu, negara penerima dapat juga meminta negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik yang bersangkutan. Sedangkan bagi negara penerima, negara tersebut dapat mempertimbangkan untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatiknya, maupun melakukan pemanggilan kembali ke negara perutusan. Kata kunci:Kewajiban Negara, Pelanggaran, Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42729478","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstractThe purpose of this research is to investigate the implementation of law enforcement against the criminalization of women commercial sex workers in Parangtritis after enactment of Bantul District Regulation Number 5 of 2007 on the Prohibition of Prostitution and the problem of regulation enforcement of Bantul District Regulation Number 5 of 2007 on the Prohibition of Prostitution. This research is an empirical legal research with a descriptive approach. The results were analyzed with qualitative methods which further draw conclusions with inductive thinking method. The results showed that the application of Bantul District Number 5 of 2007 on the Prohibition of Prostitution is not successful in reducing the number of prostitution in Parangkusumo, Bantul. In addition, the negative impacts were appeared such as the impact of economic, the impact of law certainty, and the impact of the Social Politics on gender mainstreaming in form of inferiority inaugural women’s position in society. The Failure of Bantul District Regulation Number 5 of 2007 on the Prohibition of Prostitution to identify the root of prostitution’s problem is another implementation obstacle.Keywords: District Regulation, Law Enforcement, Prostitution.IntisariTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap kriminalisasi perempuan pekerja seks komersial di Parangtritis setelah pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi tidak berhasil menurunkan angka prostitusi di Parangtritis, Kabupaten Bantul. Di samping itu, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi menimbulkan beberapa dampak negatif yaitu dampak ekonomi, dampak kepastian hukum dan dampak sosial politik pengarusutamaan gender dalam bentuk inferioritas posisi perempuan dalam masyarakat. Kegagalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi dalam mengidentifikasi akar kemunculan prostitusi menjadi salah satu penghalang pelaksanaan hukum. Kata Kunci : Peraturan Daerah, Penegakan Hukum, Prostitusi.
{"title":"PROSTITUTION, GENDER JUSTICE, AND LAW ENFORCEMENT","authors":"Linda Sudiono","doi":"10.24002/jep.v34i2.1872","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1872","url":null,"abstract":"AbstractThe purpose of this research is to investigate the implementation of law enforcement against the criminalization of women commercial sex workers in Parangtritis after enactment of Bantul District Regulation Number 5 of 2007 on the Prohibition of Prostitution and the problem of regulation enforcement of Bantul District Regulation Number 5 of 2007 on the Prohibition of Prostitution. This research is an empirical legal research with a descriptive approach. The results were analyzed with qualitative methods which further draw conclusions with inductive thinking method. The results showed that the application of Bantul District Number 5 of 2007 on the Prohibition of Prostitution is not successful in reducing the number of prostitution in Parangkusumo, Bantul. In addition, the negative impacts were appeared such as the impact of economic, the impact of law certainty, and the impact of the Social Politics on gender mainstreaming in form of inferiority inaugural women’s position in society. The Failure of Bantul District Regulation Number 5 of 2007 on the Prohibition of Prostitution to identify the root of prostitution’s problem is another implementation obstacle.Keywords: District Regulation, Law Enforcement, Prostitution.IntisariTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap kriminalisasi perempuan pekerja seks komersial di Parangtritis setelah pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi tidak berhasil menurunkan angka prostitusi di Parangtritis, Kabupaten Bantul. Di samping itu, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi menimbulkan beberapa dampak negatif yaitu dampak ekonomi, dampak kepastian hukum dan dampak sosial politik pengarusutamaan gender dalam bentuk inferioritas posisi perempuan dalam masyarakat. Kegagalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi dalam mengidentifikasi akar kemunculan prostitusi menjadi salah satu penghalang pelaksanaan hukum. Kata Kunci : Peraturan Daerah, Penegakan Hukum, Prostitusi.","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49430178","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The realization of social justice for all population, especially for poor and disadvantaged people as implementation access to justice completely, so there is no legal term only for able and rich people, but legal for all. This research focuses on constitutional legal aid concept and wishes to be implemented in Indonesia. This study uses normative juridical approach, the analysis use qualitative descriptive with secondary data sources. Conclusions obtained, the concept of constitutional legal aid is feasible and must be applied in Indonesia on the basis of constitutions order, by changing the law on legal aid through judicial review.
{"title":"KONSEP BANTUAN HUKUM KONSTITUSIONAL : Kodrat Manusia Mendapatkan Access to Justice","authors":"Bayu Krisnapati, S.H., M.H.","doi":"10.24002/JEP.V34I2.1724","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/JEP.V34I2.1724","url":null,"abstract":"The realization of social justice for all population, especially for poor and disadvantaged people as implementation access to justice completely, so there is no legal term only for able and rich people, but legal for all. This research focuses on constitutional legal aid concept and wishes to be implemented in Indonesia. This study uses normative juridical approach, the analysis use qualitative descriptive with secondary data sources. Conclusions obtained, the concept of constitutional legal aid is feasible and must be applied in Indonesia on the basis of constitutions order, by changing the law on legal aid through judicial review.","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43256076","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Official Certifier of Title Deeds as the official deed of land deed maker is expected can prevent an absentee. This research aim is to identify the duty of Official Certifier of Title Deeds to prevent an absentee. This essay uses empiris method. The results of this research show that Official Certifier of Title Deeds has several methods to prevent an absentee, which are, the Official Certifier of Title Deeds gives the parties a legal opinion to prevent an absentee, checks the parties domicile, makes sure that the parties made a statement letter that does not result in absentee, and the Official Certifier of Title Deeds do not process if it can be an absentee. Keywords : Property Rights, Landreform, Official Certifier of Title Deeds. INTISARIPPAT sebagai pejabat pembuat akta tanah diharapkan dapat mencegah kepemilikan secara absentee. Penelitian ini untuk mengetahui peran PPAT dalam mencegah pemilikan secara absentee melalui jual-beli Hak Milik atas tanah pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini adalah PPAT memiliki cara-cara untuk mencegah kepemilikan secara absentee, yang terdiri dari pemberian konsultasi hukum untuk mencegah kepemilikan secara absentee, memeriksa domisili para pihak, dibuatnya surat pernyataan bahwa peralihan Hak Milik tanah pertanian tersebut tidak menimbulkan kepemilikan secara absentee, dan tidak diprosesnya Akta Jual Beli tanah pertanian apabila menimbulkan kepemilikan secara absentee.Kata Kunci : Hak Milik atas Tanah, Landreform, PPAT
{"title":"PERAN PPAT DALAM MENCEGAH PEMILIKAN SECARA ABSENTEE MELALUI JUAL-BELI HAK MILIK ATAS TANAH PERTANIAN","authors":"I. Yonatan, Maria Hutapea","doi":"10.24002/JEP.V34I1.1627","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/JEP.V34I1.1627","url":null,"abstract":"Official Certifier of Title Deeds as the official deed of land deed maker is expected can prevent an absentee. This research aim is to identify the duty of Official Certifier of Title Deeds to prevent an absentee. This essay uses empiris method. The results of this research show that Official Certifier of Title Deeds has several methods to prevent an absentee, which are, the Official Certifier of Title Deeds gives the parties a legal opinion to prevent an absentee, checks the parties domicile, makes sure that the parties made a statement letter that does not result in absentee, and the Official Certifier of Title Deeds do not process if it can be an absentee. Keywords : Property Rights, Landreform, Official Certifier of Title Deeds. INTISARIPPAT sebagai pejabat pembuat akta tanah diharapkan dapat mencegah kepemilikan secara absentee. Penelitian ini untuk mengetahui peran PPAT dalam mencegah pemilikan secara absentee melalui jual-beli Hak Milik atas tanah pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini adalah PPAT memiliki cara-cara untuk mencegah kepemilikan secara absentee, yang terdiri dari pemberian konsultasi hukum untuk mencegah kepemilikan secara absentee, memeriksa domisili para pihak, dibuatnya surat pernyataan bahwa peralihan Hak Milik tanah pertanian tersebut tidak menimbulkan kepemilikan secara absentee, dan tidak diprosesnya Akta Jual Beli tanah pertanian apabila menimbulkan kepemilikan secara absentee.Kata Kunci : Hak Milik atas Tanah, Landreform, PPAT","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48950501","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This research aims to analyze free trade within the framework of the ASEAN Free Trade Agreement and the ASEAN Trade in Goods Agreement as well as the ASEAN Maritime Connectivity and ASEAN Trade in Goods Agreement in the framework of free trade. This research uses normative legal research methods. The results of this research indicate that AFTA is a major driver in the ASEAN free trade sector through the CEPT mechanism. ATIGA was then born focusing on reducing and abolishing ASEAN trade tariffs. As for ASEAN connectivity is the relationship between countries that facilitate the flow of capital, goods, services, and people within the region to become a barrier-free trade route for trade liberalization by sea.Keywords: ASEAN Free Trade Agreement, ASEAN Trade in Goods Agreement, ASEAN Maritime ConnectivityABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN Free Trade Agreement dan ASEAN Trade in Goods Agreement serta keterkaitan ASEAN Maritime Connectivity dan ASEAN Trade in Goods Agreement dalam kerangka perdagangan bebas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AFTA menjadi penggerak utama dalam sektor perdagangan bebas ASEAN melalui mekanisme CEPT. Kemudian lahirlah ATIGA yang berfokus pada tindakan pengurangan dan penghapusan tarif perdagangan ASEAN. Sedangkan terkait dengan konektivitas ASEAN merupakan keterhubungan negara-negara yang memudahkan aliran modal, barang, jasa, dan orang dalam kawasan agar menjadi jalur perdagangan bebas hambatan untuk liberalisasi perdagangan melalui laut.Kata Kunci: ASEAN Free Trade Agreement, ASEAN Trade in Goods Agreement, ASEAN Maritime Connectivity
本研究旨在分析《东盟自由贸易协定》和《东盟货物贸易协定》框架下的自由贸易，以及自由贸易框架下的《东盟海上互联互通协定》和《东盟货物贸易协定》。本研究采用规范的法学研究方法。研究结果表明，东盟自由贸易区是通过CEPT机制推动东盟自由贸易部门发展的主要动力。ATIGA随后诞生，重点是降低和废除东盟的贸易关税。东盟互联互通是指各国之间的关系，促进区域内资本、货物、服务和人员流动，成为海上贸易自由化的无障碍贸易通道。关键词:东盟自由贸易协定，东盟货物贸易协定，东盟海上互联互通东盟自由贸易协定东盟货物贸易协定东盟海上互联互通东盟货物贸易协定东盟货物贸易协定Penelitian ini menggunakan方法Penelitian hukum规范。Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AFTA menjadi penggerak utama dalam部门perdagangan是东盟多边贸易机制。东盟，东盟，东盟，东盟。东南亚国家联盟(ASEAN)，东南亚国家联盟(ASEAN)，东南亚国家联盟(ASEAN)，东南亚国家联盟(ASEAN)，东南亚国家联盟(ASEAN)，东南亚国家联盟(ASEAN)。Kata Kunci:东盟自由贸易协定、东盟货物贸易协定、东盟海上互联互通
{"title":"MARITIME CONNECTIVITY TERKAIT ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT","authors":"Aldo Rico Geraldi","doi":"10.24002/jep.v34i1.1625","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/jep.v34i1.1625","url":null,"abstract":"This research aims to analyze free trade within the framework of the ASEAN Free Trade Agreement and the ASEAN Trade in Goods Agreement as well as the ASEAN Maritime Connectivity and ASEAN Trade in Goods Agreement in the framework of free trade. This research uses normative legal research methods. The results of this research indicate that AFTA is a major driver in the ASEAN free trade sector through the CEPT mechanism. ATIGA was then born focusing on reducing and abolishing ASEAN trade tariffs. As for ASEAN connectivity is the relationship between countries that facilitate the flow of capital, goods, services, and people within the region to become a barrier-free trade route for trade liberalization by sea.Keywords: ASEAN Free Trade Agreement, ASEAN Trade in Goods Agreement, ASEAN Maritime ConnectivityABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN Free Trade Agreement dan ASEAN Trade in Goods Agreement serta keterkaitan ASEAN Maritime Connectivity dan ASEAN Trade in Goods Agreement dalam kerangka perdagangan bebas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AFTA menjadi penggerak utama dalam sektor perdagangan bebas ASEAN melalui mekanisme CEPT. Kemudian lahirlah ATIGA yang berfokus pada tindakan pengurangan dan penghapusan tarif perdagangan ASEAN. Sedangkan terkait dengan konektivitas ASEAN merupakan keterhubungan negara-negara yang memudahkan aliran modal, barang, jasa, dan orang dalam kawasan agar menjadi jalur perdagangan bebas hambatan untuk liberalisasi perdagangan melalui laut.Kata Kunci: ASEAN Free Trade Agreement, ASEAN Trade in Goods Agreement, ASEAN Maritime Connectivity","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44767083","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This paper would like to examine the requirements and validity of jus cogens. This is very important because jus cogens itself is very difficult to identify. This ambiguity makes jus cogens a controversial norm, and is considered not to provide legal certainty. Moreover, in terms of the implementation of the norm. In this regard, I will provide some alternative requirements of a norm as jus cogens, and a brief review of the validity of jus cogens inferred from the opinions of international legal experts and the provisions of the Vienna Convention 1969 on the Law of Treaties.Keywords: Jus cogens, international law, Vienna Convention on the law of treaties 1969. IntisariTulisan ini hendak mengkaji persyaratan dan validitas dari jus cogens. Hal ini dianggap penting sebab jus cogens itu sendiri sangat sulit untuk diidentifikasikan. Ketidakjelasan ini membuat jus cogens sebagai norma yang kontroversial, dan dianggap tidak memberikan kepastian hukum. Terlebih lagi dalam hal pemberlakuan norma tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini akan memberikan beberapa alernatif persyaratan suatu norma sebagai jus cogens, dan kajian singkat mengenai validitas pemberlakuan jus cogens yang disimpulkan dari pendapat-pendapat ahli hukum internasional dan ketentuan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.Kata Kunci: Jus cogens, hukum internasional, Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.
{"title":"IDENTIFIKASI DAN VALIDITAS NORMA-NORMA JUS COGENS DALAM HUKUM INTERNASIONAL","authors":"Hendro Valence Luhulima","doi":"10.24002/JEP.V34I1.1623","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/JEP.V34I1.1623","url":null,"abstract":"This paper would like to examine the requirements and validity of jus cogens. This is very important because jus cogens itself is very difficult to identify. This ambiguity makes jus cogens a controversial norm, and is considered not to provide legal certainty. Moreover, in terms of the implementation of the norm. In this regard, I will provide some alternative requirements of a norm as jus cogens, and a brief review of the validity of jus cogens inferred from the opinions of international legal experts and the provisions of the Vienna Convention 1969 on the Law of Treaties.Keywords: Jus cogens, international law, Vienna Convention on the law of treaties 1969. IntisariTulisan ini hendak mengkaji persyaratan dan validitas dari jus cogens. Hal ini dianggap penting sebab jus cogens itu sendiri sangat sulit untuk diidentifikasikan. Ketidakjelasan ini membuat jus cogens sebagai norma yang kontroversial, dan dianggap tidak memberikan kepastian hukum. Terlebih lagi dalam hal pemberlakuan norma tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini akan memberikan beberapa alernatif persyaratan suatu norma sebagai jus cogens, dan kajian singkat mengenai validitas pemberlakuan jus cogens yang disimpulkan dari pendapat-pendapat ahli hukum internasional dan ketentuan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.Kata Kunci: Jus cogens, hukum internasional, Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48386430","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：