This research has two problem formulations, First, how the Constitutional Court's construction in giving consideration to "open legal policy"; Second, what is the urgency of the Constitutional Court's reconstruction in giving consideration to"open legal policy"? This research uses a normative juridical study using the statutory and conceptual approach. The results of this study are: First, that is a lack of clarity and consistency from the Constitutional Court in determining benchmarks for open legal policy considerations. Second, there are new concept been proposed: a) applying the doctrine of "political question"; b) The Constitutional Court still tests a norm based on formal and substantial requirements. The advice given is that Constitutional Court should take a position in accordance with the reconstruction proposed in this study.
{"title":"URGENSI REKONSTRUKSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (OPEN LEGAL POLICY)","authors":"M. A. Fauzani, Fandi Nur Rohman","doi":"10.24002/jep.v35i2.2501","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501","url":null,"abstract":"This research has two problem formulations, First, how the Constitutional Court's construction in giving consideration to \"open legal policy\"; Second, what is the urgency of the Constitutional Court's reconstruction in giving consideration to\"open legal policy\"? This research uses a normative juridical study using the statutory and conceptual approach. The results of this study are: First, that is a lack of clarity and consistency from the Constitutional Court in determining benchmarks for open legal policy considerations. Second, there are new concept been proposed: a) applying the doctrine of \"political question\"; b) The Constitutional Court still tests a norm based on formal and substantial requirements. The advice given is that Constitutional Court should take a position in accordance with the reconstruction proposed in this study.","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-01-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46529561","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Author Index Volume 35 2019","authors":"Justitia Et Pax Manager","doi":"10.24002/jep.v35i2.3614","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.3614","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45062460","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Subject Index Volume 35 2019","authors":"Justitia Et Pax Manager","doi":"10.24002/jep.v35i2.3615","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.3615","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49215564","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bagi partai politik dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi, dan formulasi pertanggungjawaban pidana tersebut serta bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada partai politik selaku korporasi. Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi untuk penerapan pertanggungjawaban pidana koporasi bagi partai politik dan jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada partai politik selaku korporasiKata Kunci: partai politik, pertanggungjawaban pidana. korporasi ABSTRACTThis study aims to determine the arrangements regarding corporate criminal liability for political parties in the event of criminal acts of corruption, and the formulation of these criminal liabilities and the form of sanctions to be imposed on political parties as corporations. The results of this study are recommendations for the application of corporate criminal liability for political parties and types of sanctions that can be applied to political parties as corporationsKeywords: political parties, criminal liability. corporation
{"title":"Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi","authors":"Vincentius Patria Setyawan","doi":"10.24002/jep.v35i1.2070","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.2070","url":null,"abstract":"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bagi partai politik dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi, dan formulasi pertanggungjawaban pidana tersebut serta bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada partai politik selaku korporasi. Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi untuk penerapan pertanggungjawaban pidana koporasi bagi partai politik dan jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada partai politik selaku korporasiKata Kunci: partai politik, pertanggungjawaban pidana. korporasi ABSTRACTThis study aims to determine the arrangements regarding corporate criminal liability for political parties in the event of criminal acts of corruption, and the formulation of these criminal liabilities and the form of sanctions to be imposed on political parties as corporations. The results of this study are recommendations for the application of corporate criminal liability for political parties and types of sanctions that can be applied to political parties as corporationsKeywords: political parties, criminal liability. corporation","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48214841","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum sering dijumpai dengan berbagai pelanggaran bahkan tindak pidana di dalamnya, oleh karena itu legislator memuat ketentuan tindak pidana pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan diaturnya ketentuan tindak pidana dalam pemilu, hal ini menunjukkan bahwa legislator menganggap bahwa pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, sehingga pemilihan umum wajib diupayakan untuk terlaksana secara bersih dari tindak pidana. Alih-alih menjaga prinsip kedaulatan rakyat, di dalam Undang-Undang Pemilu terdapat ketentuan tindak pidana pemilu yang justru berpotensi mereduksi nilai-nilai prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri. Seperti dijumpai pada Pasal 509 terkait larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat di masa tenang. Berdasarkan hal itu maka peneliti tertarik segera mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan tindak pidana pemilu tersebut dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. Penelitian ini mengkaji dengan metode penelitian yuridis normatif (legal research) yang bersifat deskriptif, menjabarkan penelitian secara kualitatif untuk menjawab permasalahan ketentuan tindak pidana pemilu yang dimuat dalam Undang-Undang Pemilu dilihat dari perspektif prinsip kedaulatan rakyat. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan terkait pengumuman survei atau jajak pendapat di masa tenang dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat merupakan suatu ketentuan yang mereduksi perkembangan demokrasi di Indonesia, karena membatasi kebebasan masyarakat dalam mendapatkan dan menyebarkan informasi terlebih dengan menggunakan metodologi ilmiah. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan kepada legislator agar lebih memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat juga asas kepastian hukum dalam membuat ketentuan tindak pidana pemilu di dalam Undang-Undang Pemilu.
{"title":"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT","authors":"I. Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro","doi":"10.24002/jep.v35i1.2052","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.2052","url":null,"abstract":"Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum sering dijumpai dengan berbagai pelanggaran bahkan tindak pidana di dalamnya, oleh karena itu legislator memuat ketentuan tindak pidana pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan diaturnya ketentuan tindak pidana dalam pemilu, hal ini menunjukkan bahwa legislator menganggap bahwa pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, sehingga pemilihan umum wajib diupayakan untuk terlaksana secara bersih dari tindak pidana. Alih-alih menjaga prinsip kedaulatan rakyat, di dalam Undang-Undang Pemilu terdapat ketentuan tindak pidana pemilu yang justru berpotensi mereduksi nilai-nilai prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri. Seperti dijumpai pada Pasal 509 terkait larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat di masa tenang. Berdasarkan hal itu maka peneliti tertarik segera mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan tindak pidana pemilu tersebut dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. Penelitian ini mengkaji dengan metode penelitian yuridis normatif (legal research) yang bersifat deskriptif, menjabarkan penelitian secara kualitatif untuk menjawab permasalahan ketentuan tindak pidana pemilu yang dimuat dalam Undang-Undang Pemilu dilihat dari perspektif prinsip kedaulatan rakyat. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan terkait pengumuman survei atau jajak pendapat di masa tenang dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat merupakan suatu ketentuan yang mereduksi perkembangan demokrasi di Indonesia, karena membatasi kebebasan masyarakat dalam mendapatkan dan menyebarkan informasi terlebih dengan menggunakan metodologi ilmiah. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan kepada legislator agar lebih memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat juga asas kepastian hukum dalam membuat ketentuan tindak pidana pemilu di dalam Undang-Undang Pemilu.","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49554398","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Some cases of financial business transactions practices in Indonesia had caused financial damages were suffered by the consumers. Eventhough Indonesia had well regulated the protection of financial service cunsumers, in practices of dispute settlement oftently the concumers could not got fair solutions, so their rights could not be well fullfiled. The problem in this research was studied by a normative legal research, the data were analyzed by qualitative and comparative methods, and the conclusion was done by deductive method. From the analyzed data, it could be concluded that the effectiveness of the consumers protection in the sector of financial services business regulation in Indonesia was not high due to some reasons, such as, the weakness of the law enforcement, the OJK had not been pro-active in giving protection to the financial service consumers and the problem of legal culture of the Indonesian society.
{"title":"EFFECTIVENESS OF THE REGULATION ON FINANCIAL SERVICE CONSUMER PROTECTION IN INDONESIA","authors":"Triyana Yohanes, Nikolaus Budi Arianto Wijaya","doi":"10.24002/JEP.V35I1.1964","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/JEP.V35I1.1964","url":null,"abstract":"Some cases of financial business transactions practices in Indonesia had caused financial damages were suffered by the consumers. Eventhough Indonesia had well regulated the protection of financial service cunsumers, in practices of dispute settlement oftently the concumers could not got fair solutions, so their rights could not be well fullfiled. The problem in this research was studied by a normative legal research, the data were analyzed by qualitative and comparative methods, and the conclusion was done by deductive method. From the analyzed data, it could be concluded that the effectiveness of the consumers protection in the sector of financial services business regulation in Indonesia was not high due to some reasons, such as, the weakness of the law enforcement, the OJK had not been pro-active in giving protection to the financial service consumers and the problem of legal culture of the Indonesian society. ","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47399540","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Bilyet giro is a payment instrument that use for a non cash payment. It’s a payment order for the bank to transfer a money form drawer‘s giro account to receiver’s giro account. Bilyet giro users know term the empty of bilyet giro, that is a bilyet giro that has been rejected by bank so bank don’t take order from bilyet giro. Someone that draw it, also known as defaulting party in civil law. Society development make the empty of bilyet giro become a criminal acts of fraud, through KUHP article 378. This research gaols is to find out, is it possible for that case that related to a civil law can be implement with a criminal acts of fraud. Analysis method in this research used a qualitive method that analyzing obtained data and conclude them with deductive way that relate to how to implement a criminal acts of fraud this case. This research result is the acts of fraud can be implement to this case when in that case include some lie, that’s one of the element of KUHP article 378. This Implementation is to punish someone that uses the empty of bilyet giro as a tool to cheat other.
{"title":"PENERAPAN ATURAN DELIK PENIPUAN DALAM KASUS PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG","authors":"B. Siagian","doi":"10.24002/JEP.V35I1.2189","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/JEP.V35I1.2189","url":null,"abstract":"Bilyet giro is a payment instrument that use for a non cash payment. It’s a payment order for the bank to transfer a money form drawer‘s giro account to receiver’s giro account. Bilyet giro users know term the empty of bilyet giro, that is a bilyet giro that has been rejected by bank so bank don’t take order from bilyet giro. Someone that draw it, also known as defaulting party in civil law. Society development make the empty of bilyet giro become a criminal acts of fraud, through KUHP article 378. This research gaols is to find out, is it possible for that case that related to a civil law can be implement with a criminal acts of fraud. Analysis method in this research used a qualitive method that analyzing obtained data and conclude them with deductive way that relate to how to implement a criminal acts of fraud this case. This research result is the acts of fraud can be implement to this case when in that case include some lie, that’s one of the element of KUHP article 378. This Implementation is to punish someone that uses the empty of bilyet giro as a tool to cheat other. ","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44587790","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to know and analyze and examine the realization of good governance principles in fisheries management regulation in Indonesia; analyze and formulate the ideal fisheries management regulation model in accordance with the concept of good governance.This research is normative juridical research, which is research that puts law as a building of norm system, consisting of principles, norms, rule of law, judgment, agreement, and doctrine. The approach used in this normative legal research is the statute approach and the conceptual approach. The data obtained were analyzed by qualitative method. Based on data analysis, it can be concluded that 1) Realization of 8 Main Characteristics of good governance according to UNESCAP are participation, orientation on consensus, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, fair and inclusive and follow the rule of law in law, and efficient that cannot be applied; 2) The ideal fisheries management model in accordance with the principle of good governance is a co-management model, because this model use community empowerment and involve all stakeholders as well.
{"title":"PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PERATURAN PENGELOLAAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA","authors":"R. S. Widyaningtyas","doi":"10.24002/JEP.V35I1.2190","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/JEP.V35I1.2190","url":null,"abstract":"This study aims to know and analyze and examine the realization of good governance principles in fisheries management regulation in Indonesia; analyze and formulate the ideal fisheries management regulation model in accordance with the concept of good governance.This research is normative juridical research, which is research that puts law as a building of norm system, consisting of principles, norms, rule of law, judgment, agreement, and doctrine. The approach used in this normative legal research is the statute approach and the conceptual approach. The data obtained were analyzed by qualitative method. Based on data analysis, it can be concluded that 1) Realization of 8 Main Characteristics of good governance according to UNESCAP are participation, orientation on consensus, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, fair and inclusive and follow the rule of law in law, and efficient that cannot be applied; 2) The ideal fisheries management model in accordance with the principle of good governance is a co-management model, because this model use community empowerment and involve all stakeholders as well. ","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49294295","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstractThe number of cases of wrongful catches of late shows police negligence in performing their duties. For example in the case of Hasan Basri. The purpose of this research is to know the function of the Police in law enforcement in Indonesia, to know the accountability of Police investigators and the victim's legal efforts in the case of wrongful catch or error in persona. The research method used in this research is the normative juridical approach The function of the Police in law enforcement in Indonesia is one of the functions of state government The accountability of Police investigators refers to the provisions Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and the code of ethics of the police. The legal efforts that need to be done by the victim who experienced the wrong of catching them is pre-trial, if the case has not been entered the main trial of the case. If the case has reached the principal trial of the case, the victim may claim damages and rehabilitation .Keywords: Law Analysis, Error in Persona, Court Decision. AbstrakBanyaknya kasus salah tangkap akhir-akhir ini menunjukkan kelalaian polisi dalam menjalankan tugasnya. Misalnya dalam kasus Hasan Basri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Polisi dalam penegakan hukum di Indonesia, untuk mengetahui akuntabilitas penyidik Kepolisian dan upaya hukum korban dalam kasus salah tangkap atau salah orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara. Akuntabilitas penyidik Kepolisian mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kode etik kepolisian. Upaya hukum yang perlu dilakukan oleh korban yang mengalami kesalahan dalam menangkapnya adalah pra-persidangan, jika kasusnya belum masuk persidangan utama kasus tersebut. Jika kasus tersebut telah mencapai persidangan utama dari kasus tersebut, korban dapat mengklaim ganti rugi dan rehabilitasi.Kata kunci: Analisis Hukum, Kesalahan Tangkap, Putusan Pengadilan.
{"title":"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2161K/PID/2012)","authors":"Sabungan Sibarani","doi":"10.24002/JEP.V34I2.1668","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/JEP.V34I2.1668","url":null,"abstract":"AbstractThe number of cases of wrongful catches of late shows police negligence in performing their duties. For example in the case of Hasan Basri. The purpose of this research is to know the function of the Police in law enforcement in Indonesia, to know the accountability of Police investigators and the victim's legal efforts in the case of wrongful catch or error in persona. The research method used in this research is the normative juridical approach The function of the Police in law enforcement in Indonesia is one of the functions of state government The accountability of Police investigators refers to the provisions Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and the code of ethics of the police. The legal efforts that need to be done by the victim who experienced the wrong of catching them is pre-trial, if the case has not been entered the main trial of the case. If the case has reached the principal trial of the case, the victim may claim damages and rehabilitation .Keywords: Law Analysis, Error in Persona, Court Decision. AbstrakBanyaknya kasus salah tangkap akhir-akhir ini menunjukkan kelalaian polisi dalam menjalankan tugasnya. Misalnya dalam kasus Hasan Basri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Polisi dalam penegakan hukum di Indonesia, untuk mengetahui akuntabilitas penyidik Kepolisian dan upaya hukum korban dalam kasus salah tangkap atau salah orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara. Akuntabilitas penyidik Kepolisian mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kode etik kepolisian. Upaya hukum yang perlu dilakukan oleh korban yang mengalami kesalahan dalam menangkapnya adalah pra-persidangan, jika kasusnya belum masuk persidangan utama kasus tersebut. Jika kasus tersebut telah mencapai persidangan utama dari kasus tersebut, korban dapat mengklaim ganti rugi dan rehabilitasi.Kata kunci: Analisis Hukum, Kesalahan Tangkap, Putusan Pengadilan.","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47718533","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstractThe general election is a means of implementing the people's sovereignty to elect people who will occupy the seat of government. This general election was held to realize a democratic country, where the leaders were chosen based on the majority of votes. Countries that adhere to democracy generally accommodate the political rights of their citizens in an election, whether they are direct or indirect. Basically everyone has the right to participate in government in other words everyone has the right to be elected or elected. Regarding to Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 regarding the Nomination of Members of The House Representatives, Assembly at Provincial and Assembly at Regional, there is one requirement for legislative candidate became controversial because there is a prohibition on ex-prisoners of corruption, drugs (as a dealer), and sexual crimes against children to be the Nomination of Members of The House Representatives, Assembly at Provincial and Assembly at Regional. Some ex-convicts already did judicial review, therefore we need to understand the legality of the regulation for ex-convicts regarding to election.Key Words: Human Rights, Right to Participate in Government, Ex-convictAbstrakPemilihan umum adalah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan kata lain setiap orang memiliki hak untuk dipilih maupun memilih. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memberikan batasan satu syarat bagi calon anggota legislatif yang menjadi kontroversi karena adanya larangan bagi mantan narapidana korupsi, narkoba (sebagai bandar), dan kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh peraturan tersebut mengajukan judicial review, oleh karena itu, patut dikaji bagaimana legalitas hak yang dimiliki oleh mantan narapidana dalam pemilihan umum.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan, Mantan Narapidana.
{"title":"Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan","authors":"Noer Sida","doi":"10.24002/jep.v34i2.1734","DOIUrl":"https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1734","url":null,"abstract":"AbstractThe general election is a means of implementing the people's sovereignty to elect people who will occupy the seat of government. This general election was held to realize a democratic country, where the leaders were chosen based on the majority of votes. Countries that adhere to democracy generally accommodate the political rights of their citizens in an election, whether they are direct or indirect. Basically everyone has the right to participate in government in other words everyone has the right to be elected or elected. Regarding to Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 regarding the Nomination of Members of The House Representatives, Assembly at Provincial and Assembly at Regional, there is one requirement for legislative candidate became controversial because there is a prohibition on ex-prisoners of corruption, drugs (as a dealer), and sexual crimes against children to be the Nomination of Members of The House Representatives, Assembly at Provincial and Assembly at Regional. Some ex-convicts already did judicial review, therefore we need to understand the legality of the regulation for ex-convicts regarding to election.Key Words: Human Rights, Right to Participate in Government, Ex-convictAbstrakPemilihan umum adalah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan kata lain setiap orang memiliki hak untuk dipilih maupun memilih. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memberikan batasan satu syarat bagi calon anggota legislatif yang menjadi kontroversi karena adanya larangan bagi mantan narapidana korupsi, narkoba (sebagai bandar), dan kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh peraturan tersebut mengajukan judicial review, oleh karena itu, patut dikaji bagaimana legalitas hak yang dimiliki oleh mantan narapidana dalam pemilihan umum.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan, Mantan Narapidana.","PeriodicalId":52874,"journal":{"name":"Justitia Et Pax","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43586482","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：