Perempuan masuk kelompok rentan dan merupakan kelompok terdampak terbesar dari pandemi Covid-19. Kerentanan perempuan pada masa pandemi juga berkaitan dengan akibatmenurunnya pendapatan rumah tangga, baik karena pemotongan gaji, bahkan kehilangan pekerjaan. Ketika pendapatan rumah tangga berkurang, ketegangan dalam rumah tangga akan meningkat. Perempuan akan menjadi sasaran bagi para pelaku kekerasan, yang sering kali menggunakan kesulitan finansial sebagai alasan di balik kekerasan yang dilakukan. Perempuan di Jawa Barat termasuk kelompok rentan dan memerlukan dukungan sosial dalam bentuk kegiatan Pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kemampuan di bidangekonomi, sosial dan budaya. Sekoper Cinta adalah salah satu kegiatan pemberdayaan perempuan di Jawa Barat yang dapat dijadikan contoh untuk tingkat nasional. Kegiatan ini perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.
{"title":"STRATEGI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI JAWA BARAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19","authors":"N. Rohaeni, Siti Annisa Silvia Rosa, Ikeu Kania","doi":"10.37145/jak.v5i2.491","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.491","url":null,"abstract":"Perempuan masuk kelompok rentan dan merupakan kelompok terdampak terbesar dari pandemi Covid-19. Kerentanan perempuan pada masa pandemi juga berkaitan dengan akibatmenurunnya pendapatan rumah tangga, baik karena pemotongan gaji, bahkan kehilangan pekerjaan. Ketika pendapatan rumah tangga berkurang, ketegangan dalam rumah tangga akan meningkat. Perempuan akan menjadi sasaran bagi para pelaku kekerasan, yang sering kali menggunakan kesulitan finansial sebagai alasan di balik kekerasan yang dilakukan. Perempuan di Jawa Barat termasuk kelompok rentan dan memerlukan dukungan sosial dalam bentuk kegiatan Pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kemampuan di bidangekonomi, sosial dan budaya. Sekoper Cinta adalah salah satu kegiatan pemberdayaan perempuan di Jawa Barat yang dapat dijadikan contoh untuk tingkat nasional. Kegiatan ini perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"249 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133927850","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga karena suaminya meninggaldan bertambahnya jumlah laki-laki yang juga berperan sebagai ibu akibat istrinya wafat terpapar Covid-19. Kondisi tersebut, yang akhirnya memunculkan single parent baru, tidak dapat diabaikan jika merupakan keluarga pra sejahtera dan memiliki anak yang berusia di bawah umur. Solusi nyata sangat diperlukan demi kelangsungan hidupnya. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, dan masyarakat perlu bersinergi dalam pendataan, pemberian bantuan, pendampingan bagi keluarga pra sejahtera tersebut dengan tidak melupakan pengawasan dan evaluasi.
{"title":"SINGLE PARENT AKIBAT PANDEMI COVID-19: URGENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PELATIHAN PARENTING","authors":"Vani Pravita Yuliani, Gine Tendriana","doi":"10.37145/jak.v5i2.490","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.490","url":null,"abstract":"Pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga karena suaminya meninggaldan bertambahnya jumlah laki-laki yang juga berperan sebagai ibu akibat istrinya wafat terpapar Covid-19. Kondisi tersebut, yang akhirnya memunculkan single parent baru, tidak dapat diabaikan jika merupakan keluarga pra sejahtera dan memiliki anak yang berusia di bawah umur. Solusi nyata sangat diperlukan demi kelangsungan hidupnya. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, dan masyarakat perlu bersinergi dalam pendataan, pemberian bantuan, pendampingan bagi keluarga pra sejahtera tersebut dengan tidak melupakan pengawasan dan evaluasi.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"262 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121223208","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi masalah yang krusial, bila nakes sebagai garda terdepan kesejahteraannya terabaikan maka berimplikasi pada buruknya penanganan Covid-19 di Indonesia yang berdampak semakin lamanya pemulihan ekonomi nasional akibat Covid19 ini. Untuk itu, perlu dicarikan solusi mengatasi keterlambatan pembayaran insentif nakes Covid-19. Analisis Kebijakan yang dilakukan menggunakan metode grid analysis. Alternatif kebijakan yang dihasilkan antara lain: a) Memperjelas aturan batas waktu pencairan insentif melalui edaran bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri & Menteri Keuangan, b) Memberikan pendampingan rutin dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan terhadap Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penginputan data ke aplikasi insentif Covid-19, c) Menambah jumlah petugas penginputan data ke aplikasi dan memberikan reward yang sesuai.
{"title":"AKSELERASI PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PENANGANAN COVID-19","authors":"Arvina Silalahi, A. Kurniawan","doi":"10.37145/jak.v5i2.489","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.489","url":null,"abstract":"Keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi masalah yang krusial, bila nakes sebagai garda terdepan kesejahteraannya terabaikan maka berimplikasi pada buruknya penanganan Covid-19 di Indonesia yang berdampak semakin lamanya pemulihan ekonomi nasional akibat Covid19 ini. Untuk itu, perlu dicarikan solusi mengatasi keterlambatan pembayaran insentif nakes Covid-19. Analisis Kebijakan yang dilakukan menggunakan metode grid analysis. Alternatif kebijakan yang dihasilkan antara lain: a) Memperjelas aturan batas waktu pencairan insentif melalui edaran bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri & Menteri Keuangan, b) Memberikan pendampingan rutin dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan terhadap Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penginputan data ke aplikasi insentif Covid-19, c) Menambah jumlah petugas penginputan data ke aplikasi dan memberikan reward yang sesuai.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"129 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115010704","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Angka stunting di Kabupaten Badung menunjukan tren peningkatan sepanjang tahun 2016sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2015 angka stunting tercatat sebanyak 13,6% lalumenurun menjadi 11,5% pada tahun 2016. Memasuki tahun 2017 angka stunting kembalimeningkat, dan hasil Riskesdas tahun 2018 mencatat angka stunting di Kabupaten Badungmencapai 25,24%. Faktor determinan utama yang berhubungan dengan tingginya angkastunting di Kabupaten Badung adalah rendahnya tingkat pengetahuan gizi Ibu balita karenasebagian besar (42,82%) penduduk Kabupaten Badung berpendidikan SD dan SLTP, 40,64%berpendidikan SLTA dan hanya 16,54% yang berpendidikan Tinggi (PT). Hasil penelitianbeberapa negara di dunia bahwa intervensi multisektoral berkelanjutan dapat mengurangistunting hingga 40%. Selain itu, Intervensi gizi spesifik pada balita yang dilakukan oleh sektorkesehatan dan intervensi gizi sensitif yang dilakukan oleh sektor nonkesehatan di beberapawilayah Indonesia menunjukan hasil yang cukup baik. Pemerintah Kabupaten Badung yangmerupakan salah satu kabupaten dengan angka stunting yang melebihi target yang ditetapkanoleh Kementerian Kesehatan RI dan memiliki komitmen dan mendukung upaya pencegahanstunting dengan cara mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun2016 Tentang Kabupaten Layak Anak dan pencanangan Gerakan 1000 hari pertama kelahiran(Garba Sari) untuk pencegahan stunting di Kabupaten Badung.
{"title":"STRATEGI MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN BADUNG","authors":"Made Agus Sugianto, Dewa Ayu Raka Dewi","doi":"10.37145/jak.v4i1.427","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v4i1.427","url":null,"abstract":"Angka stunting di Kabupaten Badung menunjukan tren peningkatan sepanjang tahun 2016sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2015 angka stunting tercatat sebanyak 13,6% lalumenurun menjadi 11,5% pada tahun 2016. Memasuki tahun 2017 angka stunting kembalimeningkat, dan hasil Riskesdas tahun 2018 mencatat angka stunting di Kabupaten Badungmencapai 25,24%. Faktor determinan utama yang berhubungan dengan tingginya angkastunting di Kabupaten Badung adalah rendahnya tingkat pengetahuan gizi Ibu balita karenasebagian besar (42,82%) penduduk Kabupaten Badung berpendidikan SD dan SLTP, 40,64%berpendidikan SLTA dan hanya 16,54% yang berpendidikan Tinggi (PT). Hasil penelitianbeberapa negara di dunia bahwa intervensi multisektoral berkelanjutan dapat mengurangistunting hingga 40%. Selain itu, Intervensi gizi spesifik pada balita yang dilakukan oleh sektorkesehatan dan intervensi gizi sensitif yang dilakukan oleh sektor nonkesehatan di beberapawilayah Indonesia menunjukan hasil yang cukup baik. Pemerintah Kabupaten Badung yangmerupakan salah satu kabupaten dengan angka stunting yang melebihi target yang ditetapkanoleh Kementerian Kesehatan RI dan memiliki komitmen dan mendukung upaya pencegahanstunting dengan cara mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun2016 Tentang Kabupaten Layak Anak dan pencanangan Gerakan 1000 hari pertama kelahiran(Garba Sari) untuk pencegahan stunting di Kabupaten Badung.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"159 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121034902","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penyebaran sindrom pernafasan virus corona (COVID-19) tidak sekadar menimbulkan implikasi di bidang kesehatan semata tetapi juga perekonomian secara global. Salah satu sektorusaha yang terkena dampak pandemi ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampak dari pandemic COVID-19 yang menghantam UMKM adalah sebanyak 163.713pelaku usaha mikro kecil menengah, diantaranya usaha makanan dan minuman serta industri kreatif dan pertanian. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah menyusun strategipengembangan Transformasi Digital yang dapat diterima oleh UMKM dengan menerapkan pendekatan Business Model Innovation, sehingga dengan pengembangan strategi tersebutdapat melihat permasalahan yang ada dengan melakukan pengembangan konsep yang dapat dibutuhkan bagi UMKM agar dapat beradaptasi dengan segala kondisi yang ada serta memiliki nilai daya saing dan dapat berkelanjutan sesuai dengan tuntutan saat ini agar memiliki keunggulan kompetitif. Transformasi digital digunakan untuk melakukan perubahan strategi bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, seperti UMKM. Produk digitalisasi yang merupakan strategi pengembangan dunia usaha UMKM, dapat dikembangkan lebih lanjut dengan bersinergi pada Business Model Innovation agar UMKM tersebut dapat beradaptif dan memiliki nilai daya saing lebih daripada lainnya. Kolaborasi keduanya tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan Value Creation, Value Delivery, dan Value Capture. Penerapan Business Model Innovation pada UMKM akan membantu pengembangan usaha guna meningkatkan nilai ekonomi dari masing-masing UMKM serta model bisnis ini dapat digunakan UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis kedepan. Untuk dapat menjalankanstrategi pengembangan, dibutuhkan suatu Roadmap yang dapat menjelaskan proses digital transformation yang akan berkolaborasi dengan Business Model Innovation. Roadmap tersebut akan digunakan oleh para UMKM untuk menyelaraskan proses transformasi agar berjalan dengan konsep model bisnis yang dikembangkan. Agar hal tersebut dapat berjalan secaraberiringan, dibutuhkan suatu pengungkit (Enabler) yang dapat menjalankan pelaksanaan digital transformation pada model bisnis yang telah dikembangkan.
{"title":"TRANSFORMASI DIGITAL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS UMKM YANG ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN PASCA PANDEMI COVID-19","authors":"Mahardhika Berliandaldo, Angga Wijaya Holman Fasa, Siti Kholiyah, Achmad Chodiq, Tommy Hendrix","doi":"10.37145/jak.v4i2.468","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v4i2.468","url":null,"abstract":"Penyebaran sindrom pernafasan virus corona (COVID-19) tidak sekadar menimbulkan implikasi di bidang kesehatan semata tetapi juga perekonomian secara global. Salah satu sektorusaha yang terkena dampak pandemi ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampak dari pandemic COVID-19 yang menghantam UMKM adalah sebanyak 163.713pelaku usaha mikro kecil menengah, diantaranya usaha makanan dan minuman serta industri kreatif dan pertanian. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah menyusun strategipengembangan Transformasi Digital yang dapat diterima oleh UMKM dengan menerapkan pendekatan Business Model Innovation, sehingga dengan pengembangan strategi tersebutdapat melihat permasalahan yang ada dengan melakukan pengembangan konsep yang dapat dibutuhkan bagi UMKM agar dapat beradaptasi dengan segala kondisi yang ada serta memiliki nilai daya saing dan dapat berkelanjutan sesuai dengan tuntutan saat ini agar memiliki keunggulan kompetitif. Transformasi digital digunakan untuk melakukan perubahan strategi bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, seperti UMKM. Produk digitalisasi yang merupakan strategi pengembangan dunia usaha UMKM, dapat dikembangkan lebih lanjut dengan bersinergi pada Business Model Innovation agar UMKM tersebut dapat beradaptif dan memiliki nilai daya saing lebih daripada lainnya. Kolaborasi keduanya tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan Value Creation, Value Delivery, dan Value Capture. Penerapan Business Model Innovation pada UMKM akan membantu pengembangan usaha guna meningkatkan nilai ekonomi dari masing-masing UMKM serta model bisnis ini dapat digunakan UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis kedepan. Untuk dapat menjalankanstrategi pengembangan, dibutuhkan suatu Roadmap yang dapat menjelaskan proses digital transformation yang akan berkolaborasi dengan Business Model Innovation. Roadmap tersebut akan digunakan oleh para UMKM untuk menyelaraskan proses transformasi agar berjalan dengan konsep model bisnis yang dikembangkan. Agar hal tersebut dapat berjalan secaraberiringan, dibutuhkan suatu pengungkit (Enabler) yang dapat menjalankan pelaksanaan digital transformation pada model bisnis yang telah dikembangkan.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"946 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133871136","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pemerintah daerah terus berusaha untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Ada beberapa tantangan untuk pemerintah terkait hal ini.Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana pelayanan publik di masa pandemi, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pemerintah terkait ini, dan bagaimana cara pemerintah menjawab tantangan tersebut. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembatsan pelayanan publik di masa pandemi. Kesimpulannya adalah tantangan untuk pemerintah diantaranya yaitu: keterbatasan anggaran, pengaturan layanan online, kecepatan layanan, dan perilaku pemberi dan penerima layanan. Untuk menjawab tantangan tersebut ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir malpraktik pada pelayanan publik di masa pandemi yaitu : Kepastian hukum, penguatan kapasitas aparatur, mempersiapkan penggunaan teknologi, menyiapkan anggaran khusus dan penyelenggara pelayanan publik untuk bersikap responsif dan fleksibel terhadap segala kemungkinan munculnya tantangan dan paradigma baru yang mengiringi penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi ini.
{"title":"Tantangan Pemerintah dalam Kebijakan Pembatasan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang di Masa Pandemi Covid-19","authors":"Atiqa Azza El Darman","doi":"10.37145/jak.v5i1.476","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i1.476","url":null,"abstract":"Pemerintah daerah terus berusaha untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Ada beberapa tantangan untuk pemerintah terkait hal ini.Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana pelayanan publik di masa pandemi, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pemerintah terkait ini, dan bagaimana cara pemerintah menjawab tantangan tersebut. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembatsan pelayanan publik di masa pandemi. Kesimpulannya adalah tantangan untuk pemerintah diantaranya yaitu: keterbatasan anggaran, pengaturan layanan online, kecepatan layanan, dan perilaku pemberi dan penerima layanan. Untuk menjawab tantangan tersebut ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir malpraktik pada pelayanan publik di masa pandemi yaitu : Kepastian hukum, penguatan kapasitas aparatur, mempersiapkan penggunaan teknologi, menyiapkan anggaran khusus dan penyelenggara pelayanan publik untuk bersikap responsif dan fleksibel terhadap segala kemungkinan munculnya tantangan dan paradigma baru yang mengiringi penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi ini.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115322788","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Increased production and productivity of maize is a strategy for agricultural development inmeeting food needs which is directly proportional to the increase in population. The expansionof agricultural land is a strategic choice to increase production and productivity, especially incorn. As a result of this expansion, farmers began to encroach on forest areas. Agriculturalactivities are still carried out on land with a slope of> 30º. Forest rehabilitation has increasedfrom 2013-2017 in West Nusa Tenggara Province, increasing production and productivity ofmaize plants should pay attention to land suitability as the basis for cultivation. This studyexamines how programs to increase production and productivity of maize have an impact onforest areas. This research used a qualitative descriptive method with data sources orinformants selected purposively (selected by researchers as key informants) and snowballsampling. Data collection techniques are how to approach subjects, ask questions, observe,read documents and observe the surrounding environment, with criteria of credibilityt,transferability, dependability and confirmabillity.
{"title":"THE POLICY IMPACT OF INCREASING CORN PRODUCTION AND PRODUCTIVITY ON FOREST AREA IN NTB PROVINCE","authors":"Fanni Shafiani","doi":"10.37145/jak.v4i1.420","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v4i1.420","url":null,"abstract":"Increased production and productivity of maize is a strategy for agricultural development inmeeting food needs which is directly proportional to the increase in population. The expansionof agricultural land is a strategic choice to increase production and productivity, especially incorn. As a result of this expansion, farmers began to encroach on forest areas. Agriculturalactivities are still carried out on land with a slope of> 30º. Forest rehabilitation has increasedfrom 2013-2017 in West Nusa Tenggara Province, increasing production and productivity ofmaize plants should pay attention to land suitability as the basis for cultivation. This studyexamines how programs to increase production and productivity of maize have an impact onforest areas. This research used a qualitative descriptive method with data sources orinformants selected purposively (selected by researchers as key informants) and snowballsampling. Data collection techniques are how to approach subjects, ask questions, observe,read documents and observe the surrounding environment, with criteria of credibilityt,transferability, dependability and confirmabillity.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115818034","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Artikel ini membahas tentang kondisi ruang siber selama pandemi Covid-19 dan upaya mengembangkan kebijakan publik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menelusuri secarakritis kondisi ruang siber selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). Hasilpenelitian menemukan target serangan, jenis serangan, dan respon beberapa negara terhadap kondisi ruang siber. Selama pandemi Covid-19, Indonesia telah mengeluarkan beberapa rilis atau kebijakan publiknya dalam mendeteksi, mencegah, mengedukasi, dan mengatasi beberapa insiden selama pandemi Covid-19. Untuk mengembangkan kebijakan publik yang unggul sebagai respon atas meningkatnya serangan siber selama pandemi direkomendasikan Indonesia perlu menetapkan strategi keamanan siber sebagai pondasi perumusan kebijakan publik, BSSN perlu mengoptimalkan ways-nya yaitu “memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan unsur-unsur keamanan siber” kepada Lembaga yang memiliki kewenangan dalam 5 (lima) mandat keamanan siber nasional (five mandates national cybersecurity) sehingga dapat bersama-sama merespon serangan siber selama pandemi covid-19, serta BSSN perlu menentukan Jenis, model dan metode perumusan kebijakan publik secara tepat untuk mempermulus tersusunnya kebijakan dan mendapatkan dukungan dengan memperhatikan prinsip dasar kebijakan keamanan siber.
这篇文章讨论了Covid-19大流行期间的网络环境状况，以及印尼制定公共政策的努力。这项研究的目的是在Covid-19大流行期间追踪网络环境的整体发病率。本研究采用了先测复员和元分析的方法。研究结果发现了一些国家对网络环境的攻击目标、攻击类型和反应。在Covid-19大流行期间，印度尼西亚发布了几项公共政策，在Covid-19大流行期间发现、预防、教育和解决某些事件。为了应对大流行期间日益严重的网络攻击，印尼建议制定网络安全战略，以建立公共政策为基础，BSSN需要优化其“利用、开发、发展”的方式和mengonsolidasikan网络安全研究所”的元素5(五)中有权威的国家网络安全授权(五mandates national cybersecurity)一起,以便回应网络攻击、covid-19 BSSN流行病期间需要确定模型类型,一边和公共政策的制定适当的方法扩大政策tersusunnya和得到的支持,注意网络安全政策的基本原则。
{"title":"Kondisi Ruang Siber Selama Pandemi Covid-19 dan Upaya Mengembangkan Kebijakan Publik di Indonesia","authors":"Irwansyah Irwansyah, Riant Nugroho","doi":"10.37145/jak.v5i1.477","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i1.477","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas tentang kondisi ruang siber selama pandemi Covid-19 dan upaya mengembangkan kebijakan publik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menelusuri secarakritis kondisi ruang siber selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). Hasilpenelitian menemukan target serangan, jenis serangan, dan respon beberapa negara terhadap kondisi ruang siber. Selama pandemi Covid-19, Indonesia telah mengeluarkan beberapa rilis atau kebijakan publiknya dalam mendeteksi, mencegah, mengedukasi, dan mengatasi beberapa insiden selama pandemi Covid-19. Untuk mengembangkan kebijakan publik yang unggul sebagai respon atas meningkatnya serangan siber selama pandemi direkomendasikan Indonesia perlu menetapkan strategi keamanan siber sebagai pondasi perumusan kebijakan publik, BSSN perlu mengoptimalkan ways-nya yaitu “memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan unsur-unsur keamanan siber” kepada Lembaga yang memiliki kewenangan dalam 5 (lima) mandat keamanan siber nasional (five mandates national cybersecurity) sehingga dapat bersama-sama merespon serangan siber selama pandemi covid-19, serta BSSN perlu menentukan Jenis, model dan metode perumusan kebijakan publik secara tepat untuk mempermulus tersusunnya kebijakan dan mendapatkan dukungan dengan memperhatikan prinsip dasar kebijakan keamanan siber.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"150 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128673276","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pandemi Covid-19 mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tatanan Normal Baru. Dalam sistem kerja baru ini ASN dapat bekerja di kantor maupun di rumah (work from home/WFH) berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota. Dalam implementasinya, kebijakan WFH memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sebagian ASN menilai WFH sebagai peluang untuk bekerja secara lebih fleksibel serta bisa lebih dekat dengan keluarga, namun disisi lain ASN justru semakin tidak produktif selama penerapan WFH. Hal ini terjadi karena tidak semua pegawai memiliki fasilitas penunjang yang memadai untuk melakukan WFH dan tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Supaya pelaksaan WFH efektif, setiap ASN diwajibkan menyusun rencana kerja serta melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran dan target kinerja. Setiap ASN juga diharuskan membuat laporan hasil kerja secara berkala, yang ditujukan kepada pimpinan unit kerja.
{"title":"Kebijakan Work From Home Era Covid-19: Kasus Kabupaten Badung","authors":"Made Agus Sugianto","doi":"10.37145/jak.v5i1.481","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i1.481","url":null,"abstract":"Pandemi Covid-19 mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tatanan Normal Baru. Dalam sistem kerja baru ini ASN dapat bekerja di kantor maupun di rumah (work from home/WFH) berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota. Dalam implementasinya, kebijakan WFH memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sebagian ASN menilai WFH sebagai peluang untuk bekerja secara lebih fleksibel serta bisa lebih dekat dengan keluarga, namun disisi lain ASN justru semakin tidak produktif selama penerapan WFH. Hal ini terjadi karena tidak semua pegawai memiliki fasilitas penunjang yang memadai untuk melakukan WFH dan tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Supaya pelaksaan WFH efektif, setiap ASN diwajibkan menyusun rencana kerja serta melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran dan target kinerja. Setiap ASN juga diharuskan membuat laporan hasil kerja secara berkala, yang ditujukan kepada pimpinan unit kerja.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131046901","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Pengembangan e-government dapat dilakukan pada penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pada egovernment, pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis sudah didukung dengan teknologi tanda tangan elektronik (TTE). Dari sisi regulasi, TTE telah memiliki kekuatan hukum sejak disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun penggunaan TTE saat itu belum dirasa penting sampai pada saat datangnya pandemic Covid-19. Penggunaan TTE meningkat signifikan seiring dengan kebijakan work from home (WFH). Regulasi dalam bentuk Undang-undang dan aturan turunannya sudah ada, namun belum adanya aturan yang memaksa penggunaan TTE menjadi kendala dalam penerapan TTE di sektor publik. Kendala kedua adalah masih sedikitnya penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) di Indonesia menyebabkan belum meratanya pengguna TTE di Indonesia. Isu kepercayaan dan budaya kerja masyarakat pada umumnya yang lebih percaya tanda tangan konvensional juga berkontribusi pada terhambatnya penerapan TTE.
{"title":"Tanda Tangan Elektronik Sebagai Kebiasaan Baru Pasca Pandemi Covid-19","authors":"Dhoni Kurniawan, Ratih Mumpuni Arti","doi":"10.37145/jak.v5i1.483","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i1.483","url":null,"abstract":"Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Pengembangan e-government dapat dilakukan pada penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pada egovernment, pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis sudah didukung dengan teknologi tanda tangan elektronik (TTE). Dari sisi regulasi, TTE telah memiliki kekuatan hukum sejak disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun penggunaan TTE saat itu belum dirasa penting sampai pada saat datangnya pandemic Covid-19. Penggunaan TTE meningkat signifikan seiring dengan kebijakan work from home (WFH). Regulasi dalam bentuk Undang-undang dan aturan turunannya sudah ada, namun belum adanya aturan yang memaksa penggunaan TTE menjadi kendala dalam penerapan TTE di sektor publik. Kendala kedua adalah masih sedikitnya penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) di Indonesia menyebabkan belum meratanya pengguna TTE di Indonesia. Isu kepercayaan dan budaya kerja masyarakat pada umumnya yang lebih percaya tanda tangan konvensional juga berkontribusi pada terhambatnya penerapan TTE.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"237 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134285627","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：