Strategi Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 terutama kaitannya dengan pemulihan ekonomi daerah Jawa barat menjadi isu yang relevan dan krusial saat ini.Mengingat Jawa barat sebagai kontributor terbesar dari sisi ekspor dari Januari – Desember 2020 yaitu sebesar 16.28%. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif ekplanatif dengan sumber data studi literatur, laporan mingguan komite penanganan Covid-19 Pemerintah Propinsi Jawa Barat, notulensi rapat, dan media daring yang kredibel . Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam pemulihan ekonomi daerah Propinsi Jawa Barat. Beberapa strategi kebijakan dari hasil kajian diantaranya regulasi yang secara afirmatif mendukung dan menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Propinsi Jawa Barat yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, serta adanya program percepatan penanganan Covid-19 yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat di tahun 2021 guna makin mempercepat proses penanganan Covid-19. Beberapa program kebijakan dalam pemulihan ekonomi di tahun 2021 yakni program PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara) dengan rencana lokasi implementasi di 100 puskesmas di 12 Kabupaten/Kota dan program petani milenial. Strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi menggunakan model pentahelik merupakan strategi unggulan yang dilakukan pemerintah Jawa Barat berbasis kolaborasi, koordinasi dan hubungan interaksi antar aktor kebijakan. Model pentahelik didukung oleh temuan baru dalan kajian ini yakni kepemimpinan yang aspiratif dan dari unsur kelembagaan dengan dibentuknya Satgas Covid di tingkat Propinsi maupun Kabupaten Kota di Jawa Barat.
{"title":"Strategi Kebijakan Penanganan Covid-19 dalam Pemulihan Ekonomi Daerah Propinsi Jawa Barat","authors":"Lia Fitrianingrum","doi":"10.37145/jak.v5i1.480","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i1.480","url":null,"abstract":"Strategi Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 terutama kaitannya dengan pemulihan ekonomi daerah Jawa barat menjadi isu yang relevan dan krusial saat ini.Mengingat Jawa barat sebagai kontributor terbesar dari sisi ekspor dari Januari – Desember 2020 yaitu sebesar 16.28%. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif ekplanatif dengan sumber data studi literatur, laporan mingguan komite penanganan Covid-19 Pemerintah Propinsi Jawa Barat, notulensi rapat, dan media daring yang kredibel . Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam pemulihan ekonomi daerah Propinsi Jawa Barat. Beberapa strategi kebijakan dari hasil kajian diantaranya regulasi yang secara afirmatif mendukung dan menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Propinsi Jawa Barat yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, serta adanya program percepatan penanganan Covid-19 yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat di tahun 2021 guna makin mempercepat proses penanganan Covid-19. Beberapa program kebijakan dalam pemulihan ekonomi di tahun 2021 yakni program PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara) dengan rencana lokasi implementasi di 100 puskesmas di 12 Kabupaten/Kota dan program petani milenial. Strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi menggunakan model pentahelik merupakan strategi unggulan yang dilakukan pemerintah Jawa Barat berbasis kolaborasi, koordinasi dan hubungan interaksi antar aktor kebijakan. Model pentahelik didukung oleh temuan baru dalan kajian ini yakni kepemimpinan yang aspiratif dan dari unsur kelembagaan dengan dibentuknya Satgas Covid di tingkat Propinsi maupun Kabupaten Kota di Jawa Barat.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126154439","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pelajaran global apa yang dapat dipetik dari pandemi Covid-19 dari segi politik, ekonomi, dan lingkungan. Untuk menjawabpertanyaan tersebut, digunakan metode studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder dari buku, jurnal, berita, dan statistik yang relevan. Dari dimensi politik, pandemi menuntut negara untuk tidak berpaling kepada godaan ke arah sistem yang lebih otoriter, melainkan menguatkan sistem dan nilai demokratis yang diiringi dengan pengakuan terhadap kekuatan mandiri warga. Dari segi ekonomi, pandemi menjadi peluang untuk menjadikan negara sebagai instrumen permanen kesejahteraan rakyat melalui adopsi kebijakan pendapatan dasar universal yang membantu warga terdampak dan pekerja esensial. Dari segi lingkungan, pandemi membuka borok dari praktek agrikultur dan peternakan modern yang memfasilitasi munculnya risiko kesehatan dalam bentuk berbagai penyakit zonosis baru. Ekososialisme ditawarkan sebagai paradigma baru dari aktivitas ekonomi yang melakukan pendekatan yang lebih adil dan harmonis terhadap lingkungan dan keselamatan manusia.
{"title":"Tiga Pelajaran Kritis Pandemi Covid-19 dan Implikasinya Bagi Kebijakan: Perspektif Global","authors":"Antonius Galih Prasetyo","doi":"10.37145/jak.v5i1.473","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i1.473","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pelajaran global apa yang dapat dipetik dari pandemi Covid-19 dari segi politik, ekonomi, dan lingkungan. Untuk menjawabpertanyaan tersebut, digunakan metode studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder dari buku, jurnal, berita, dan statistik yang relevan. Dari dimensi politik, pandemi menuntut negara untuk tidak berpaling kepada godaan ke arah sistem yang lebih otoriter, melainkan menguatkan sistem dan nilai demokratis yang diiringi dengan pengakuan terhadap kekuatan mandiri warga. Dari segi ekonomi, pandemi menjadi peluang untuk menjadikan negara sebagai instrumen permanen kesejahteraan rakyat melalui adopsi kebijakan pendapatan dasar universal yang membantu warga terdampak dan pekerja esensial. Dari segi lingkungan, pandemi membuka borok dari praktek agrikultur dan peternakan modern yang memfasilitasi munculnya risiko kesehatan dalam bentuk berbagai penyakit zonosis baru. Ekososialisme ditawarkan sebagai paradigma baru dari aktivitas ekonomi yang melakukan pendekatan yang lebih adil dan harmonis terhadap lingkungan dan keselamatan manusia.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"83 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122300305","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pandemi Covid-19 menimbulkan perubahan tata kerja dan perilaku, khususnya bagi pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dimana semula diselenggarakan secara tatap muka menjadi pertemuan virtual. Dengan metode deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penyelenggaraan kegiatan secara virtual yang diukur berdasarkan partisipasi stakeholders ataupun peserta, meliputi kehadiran dan tanggapan peserta kegiatan. Data diperoleh dari sejumlah 14 (empat belas) kegiatan yang mewakili sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baik yang diselenggarakan sebelum maupun selama masapandemi. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan secara virtual dinilai efektif dibuktikan dengan peningkatan partisipasi kehadiran peserta dan penyampaian SuratPernyataan Minat Badan Usaha terhadap proyek KPBU.
{"title":"Efektivitas Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar Selama Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sektor PUPR","authors":"Kingkin Fitoriani, Regina Yuliani","doi":"10.37145/jak.v5i1.479","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i1.479","url":null,"abstract":"Pandemi Covid-19 menimbulkan perubahan tata kerja dan perilaku, khususnya bagi pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dimana semula diselenggarakan secara tatap muka menjadi pertemuan virtual. Dengan metode deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penyelenggaraan kegiatan secara virtual yang diukur berdasarkan partisipasi stakeholders ataupun peserta, meliputi kehadiran dan tanggapan peserta kegiatan. Data diperoleh dari sejumlah 14 (empat belas) kegiatan yang mewakili sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baik yang diselenggarakan sebelum maupun selama masapandemi. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan secara virtual dinilai efektif dibuktikan dengan peningkatan partisipasi kehadiran peserta dan penyampaian SuratPernyataan Minat Badan Usaha terhadap proyek KPBU.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129076590","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penyuluh Perikanan bekerja di lapangan, melakukan kegiatan pendampingan pelaku utama Kelautan dan Perikanan. Tugas tersebut menuntut Penyuluh Perikanan bertemu dengan banyak orang dan memerlukan mobilitas tinggi. Di sisi lain, sejak Maret 2020 sampai saat ini Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Pemerintah dan sebagian Pemerintah Daerahmengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan Kebijakan Work Form Home (WFH) bagi ASN. Akibatpandemi, kebijakan PPKM dan WFH membuat gerak Penyuluh Perikanan terbatas, target IKU banyak yang tidak tercapai, sehingga capaian kinerja Penyuluh Perikanan menurun. Contohnya, kinerja Penyuluh Perikanan tahun 2020 di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat sejumlah 104 orang (51%) berkinerja cukup bahkan kurang. Tulisan ini merupakanstrategi bagi Penyuluh Perikanan agar tetap produktif di masa pandemi. Strategi yang digunakan adalah penyuluhan secara tak langsung melalui pemanfaatan TI seperti medsosWhatsapp, Telegram, Youtube, Facebook, dan aplikasi pertemuan Zoom. Materi penyuluhan dibuat jelas dan singkat agar dapat dikirim melalui medsos.
{"title":"Strategi Produktivitas Penyuluhan Perikanan pada Masa Pandemi","authors":"Cecep Sudrajat","doi":"10.37145/jak.v5i1.482","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i1.482","url":null,"abstract":"Penyuluh Perikanan bekerja di lapangan, melakukan kegiatan pendampingan pelaku utama Kelautan dan Perikanan. Tugas tersebut menuntut Penyuluh Perikanan bertemu dengan banyak orang dan memerlukan mobilitas tinggi. Di sisi lain, sejak Maret 2020 sampai saat ini Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Pemerintah dan sebagian Pemerintah Daerahmengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan Kebijakan Work Form Home (WFH) bagi ASN. Akibatpandemi, kebijakan PPKM dan WFH membuat gerak Penyuluh Perikanan terbatas, target IKU banyak yang tidak tercapai, sehingga capaian kinerja Penyuluh Perikanan menurun. Contohnya, kinerja Penyuluh Perikanan tahun 2020 di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat sejumlah 104 orang (51%) berkinerja cukup bahkan kurang. Tulisan ini merupakanstrategi bagi Penyuluh Perikanan agar tetap produktif di masa pandemi. Strategi yang digunakan adalah penyuluhan secara tak langsung melalui pemanfaatan TI seperti medsosWhatsapp, Telegram, Youtube, Facebook, dan aplikasi pertemuan Zoom. Materi penyuluhan dibuat jelas dan singkat agar dapat dikirim melalui medsos.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128996991","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pelajaran global apa yang dapat dipetikdari pandemi Covid-19 dari segi politik, ekonomi, dan lingkungan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan metode studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder dari buku, jurnal, berita, dan statistik yang relevan. Dari dimensi politik, pandemi menuntut negara untuk tidak berpaling kepada godaan ke arah sistem yang lebih otoriter, melainkan menguatkan sistem dan nilai demokratis yang diiringi dengan pengakuan terhadap kekuatan mandiri warga. Dari segi ekonomi, pandemi menjadi peluang untuk menjadikan negara sebagai instrumen permanen kesejahteraan rakyat melalui adopsi kebijakan pendapatan dasar universal yang membantu warga terdampak dan pekerja esensial. Dari segi lingkungan, pandemi membuka borok dari praktek agrikultur dan peternakan modern yang memfasilitasi munculnya risiko kesehatan dalam bentuk berbagai penyakit zonosis baru. Ekososialisme ditawarkan sebagai paradigma baru dari aktivitas ekonomi yang melakukan pendekatan yang lebih adil dan harmonis terhadap lingkungan dan keselamatan manusia.
{"title":"Tiga Pelajaran Kritis Pandemi Covid-19 dan Implikasinya Bagi Kebijakan: Perspektif Global","authors":"Antonius Galih Prasetyo","doi":"10.37145/jak.v5i1.418","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i1.418","url":null,"abstract":" Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pelajaran global apa yang dapat dipetikdari pandemi Covid-19 dari segi politik, ekonomi, dan lingkungan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan metode studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder dari buku, jurnal, berita, dan statistik yang relevan. Dari dimensi politik, pandemi menuntut negara untuk tidak berpaling kepada godaan ke arah sistem yang lebih otoriter, melainkan menguatkan sistem dan nilai demokratis yang diiringi dengan pengakuan terhadap kekuatan mandiri warga. Dari segi ekonomi, pandemi menjadi peluang untuk menjadikan negara sebagai instrumen permanen kesejahteraan rakyat melalui adopsi kebijakan pendapatan dasar universal yang membantu warga terdampak dan pekerja esensial. Dari segi lingkungan, pandemi membuka borok dari praktek agrikultur dan peternakan modern yang memfasilitasi munculnya risiko kesehatan dalam bentuk berbagai penyakit zonosis baru. Ekososialisme ditawarkan sebagai paradigma baru dari aktivitas ekonomi yang melakukan pendekatan yang lebih adil dan harmonis terhadap lingkungan dan keselamatan manusia.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124606039","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pengembangan kawasan industri saat ini menghadapi tantangan yang berat pada masa pandemi Covid-19, dimana tingkat utilisasi dan produktivitas perusahaan industri di dalam kawasan industri mengalami penurunan cukup signifikan. Oleh karena itu, dalam upaya pemulihan aktivitas usaha industri di kawasan industri diperlukan penyesuaian beberapa kebijakan yang dapat memberikan ruang gerak perusahaan industri dalam meningkatkan prokduktivitas dan daya saingnya. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran salah satu hasil kajian kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis pengaruh sensitivitas perubahan harga gas terhadap biaya produksi perusahaan industri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa harga gas di kawasan industri masih tinggi yaitu masih diatas USD 8/MMBTU dan apabila harga gas diturunkan menjadi USD 6/MMBTU, maka akan memberikan pengaruh sebesar 3,65% terhadap penurunan biaya produksi perusahaan industri di kawasan industri. Oleh karena, itu kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri sangat penting untuk segera ditetapkan. Selain untuk membantu industri dalam meningkatkan utilitas dan produktivitasnya, juga sekaligus membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
{"title":"Urgensi Kebijakan Penurunan Harga Gas di Kawasan Industri dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19","authors":"Winardi Winardi, Syahresmita Syahresmita","doi":"10.37145/jak.v5i1.478","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v5i1.478","url":null,"abstract":"Pengembangan kawasan industri saat ini menghadapi tantangan yang berat pada masa pandemi Covid-19, dimana tingkat utilisasi dan produktivitas perusahaan industri di dalam kawasan industri mengalami penurunan cukup signifikan. Oleh karena itu, dalam upaya pemulihan aktivitas usaha industri di kawasan industri diperlukan penyesuaian beberapa kebijakan yang dapat memberikan ruang gerak perusahaan industri dalam meningkatkan prokduktivitas dan daya saingnya. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran salah satu hasil kajian kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis pengaruh sensitivitas perubahan harga gas terhadap biaya produksi perusahaan industri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa harga gas di kawasan industri masih tinggi yaitu masih diatas USD 8/MMBTU dan apabila harga gas diturunkan menjadi USD 6/MMBTU, maka akan memberikan pengaruh sebesar 3,65% terhadap penurunan biaya produksi perusahaan industri di kawasan industri. Oleh karena, itu kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri sangat penting untuk segera ditetapkan. Selain untuk membantu industri dalam meningkatkan utilitas dan produktivitasnya, juga sekaligus membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126414579","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Amaliah Fitriah, Lukman Solihin, Joko Purnama, Ika Hijriani, I. Widjaya
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua apabila sekolah dibuka kembali dalam masa pandemi Covid-19. Pembukaan sekolah dalam masa pandemi Covid-19 telah menimbulkan pro dan kontra mengenai dampak yang dapat ditimbulkannya. Di satu sisi, penutupan sekolah dalam jangka waktu lama telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi siswa berupa kehilangan pencapaian belajar (learning loss), munculnya masalah kesehatan mental siswa, dan potensi hilangnya keuntungan ekonomi akibat penutupan sekolah. Di sisi lain, membuka kembali sekolah dalam masa pandemi Covid-19 juga dapat menimbulkan risiko yang tidak kalah serius, utamanya terkait dengan keselamatan dan kesehatan siswa, guru dan tenaga kependidikan, maupun keluarganya. Survei ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru, kepala sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan telah siap dalam berbagai aspek kesiapan pembukaan sekolah yang meliputi: prosedur pembelajaran tatap muka, pendataan kesehatan warga sekolah, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dan penerapan protokol kesehatan. Namun survei juga menemukan walaupun sebagian besar sarana prasarana kesehatan sudah terpenuhi, masih banyak yang kondisinya belum memadai. Selain itu pendataan kesehatan juga belum dilakukan secara berkala dan maksimal. Oleh karena itu pemerintah harus merencanakan kebijakan pembukaan kembali sekolah dengan hati-hati dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang harus dipersiapkan sebelum pembukaan kembali sekolah.
{"title":"KESIAPAN PEMBUKAAN KEMBALI SEKOLAH DALAM MASA PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF PARA PEMANGKU KEPENTINGAN","authors":"Amaliah Fitriah, Lukman Solihin, Joko Purnama, Ika Hijriani, I. Widjaya","doi":"10.37145/jak.v4i2.467","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v4i2.467","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua apabila sekolah dibuka kembali dalam masa pandemi Covid-19. Pembukaan sekolah dalam masa pandemi Covid-19 telah menimbulkan pro dan kontra mengenai dampak yang dapat ditimbulkannya. Di satu sisi, penutupan sekolah dalam jangka waktu lama telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi siswa berupa kehilangan pencapaian belajar (learning loss), munculnya masalah kesehatan mental siswa, dan potensi hilangnya keuntungan ekonomi akibat penutupan sekolah. Di sisi lain, membuka kembali sekolah dalam masa pandemi Covid-19 juga dapat menimbulkan risiko yang tidak kalah serius, utamanya terkait dengan keselamatan dan kesehatan siswa, guru dan tenaga kependidikan, maupun keluarganya. Survei ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru, kepala sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan telah siap dalam berbagai aspek kesiapan pembukaan sekolah yang meliputi: prosedur pembelajaran tatap muka, pendataan kesehatan warga sekolah, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dan penerapan protokol kesehatan. Namun survei juga menemukan walaupun sebagian besar sarana prasarana kesehatan sudah terpenuhi, masih banyak yang kondisinya belum memadai. Selain itu pendataan kesehatan juga belum dilakukan secara berkala dan maksimal. Oleh karena itu pemerintah harus merencanakan kebijakan pembukaan kembali sekolah dengan hati-hati dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang harus dipersiapkan sebelum pembukaan kembali sekolah.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129757949","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran Pelatihan Calon Analis Kebijakan dengan metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan menggantikan pelatihan klasikal pada masa kondisi pandemi COVID-19. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis dilakukan dengan pengumpulan data nilai evaluasi peserta pelatihan Calon Analis Kebijakan dengan metode pembelajaran secara klasikal dan pembelajaran dengan metode jarak jauh. Analisis juga dilakukan melalui wawancara kepada alumni dan hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan. Pelatihan Calon Analis Kebijakan adalah pelatihan yang diselenggarakan bagi calon Analis Kebijakan untuk pengangkatan pertama. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan Calon Analis Kebijakan dalam melaksanakan tugas sebagai Analis Kebijakan secara profesional. Populasi pada penelitian ini adalah peserta Pelatihan Calon Analis Kebijakan dengan metode pembelajaran secara klasikal pada tahun 2019 dan metode pembelajaran jarak jauh (full e-learning) pada tahun 2020. Berdasarkan data yang ditemukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelatihan Calon Analis Kebijakan dengan metode pembelajaran e-learning efektif dalam mencapai kompetensi peserta dibandingkan dengan bentuk pelatihan klasikal. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai yang diperoleh oleh peserta.
{"title":"EFEKTIVITAS PELATIHAN JARAK JAUH DALAM MENCAPAI KOMPETENSI PESERTA PELATIHAN: STUDI KASUS PELATIHAN CALON ANALIS KEBIJAKAN","authors":"Sherwin Mikhael Soantahon, Siti Tunsiah","doi":"10.37145/jak.v4i2.434","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v4i2.434","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran Pelatihan Calon Analis Kebijakan dengan metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan menggantikan pelatihan klasikal pada masa kondisi pandemi COVID-19. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis dilakukan dengan pengumpulan data nilai evaluasi peserta pelatihan Calon Analis Kebijakan dengan metode pembelajaran secara klasikal dan pembelajaran dengan metode jarak jauh. Analisis juga dilakukan melalui wawancara kepada alumni dan hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan. Pelatihan Calon Analis Kebijakan adalah pelatihan yang diselenggarakan bagi calon Analis Kebijakan untuk pengangkatan pertama. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan Calon Analis Kebijakan dalam melaksanakan tugas sebagai Analis Kebijakan secara profesional. Populasi pada penelitian ini adalah peserta Pelatihan Calon Analis Kebijakan dengan metode pembelajaran secara klasikal pada tahun 2019 dan metode pembelajaran jarak jauh (full e-learning) pada tahun 2020. Berdasarkan data yang ditemukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelatihan Calon Analis Kebijakan dengan metode pembelajaran e-learning efektif dalam mencapai kompetensi peserta dibandingkan dengan bentuk pelatihan klasikal. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai yang diperoleh oleh peserta.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116095796","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Krisis yang terjadi saat ini sebagai dampak Covid-19 menyebabkan kinerja perekonomian nasional terganggu. Begitu juga sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat mengalami kendala dan hambatan sebagai akibat dari kebijakan pembatasan aktifitas masyarakat untuk menekan berkembangnya pandemi Covid-19. Pemerintah telah menunjukkan tanggung jawabnya dalam konteks negara kesejahteraan melalui kebijakan perlindungan sosial. Sedangkan berbagai kegiatan filantropi yang dilakukan masyarakat merupakan angin segar bagi ketahanan bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19. Berbagai kegiatan filantropy dalam menggalang dana masyarakat dan perusahaan telah banyak dilakukan. Namun sasaran dan tujuan kegiatannya hanya bersifat jangka pendek, yaitu dimanfaatkan untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan kebutuhan alat kesehatan lainnya serta menyediakan kebutuhan sembako bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Policy Brief ini bertujuan untuk menganilisis dan mengkaji penerapan filantropi sebagai sebuah kebijakan di tengahpandemic covid-19. Metode penulisan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan dampak covid-19 dan kegiatan filantropi yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan. Menurut penulis sebaiknya kebijakan filantropi yang dilakukan dapat memberikan nilai sosial ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat (sustainable programe), yaitu berupa investasi sosial sebagai upaya penjaminan agar tiap-tiap individu punya kemampuan dan kualitas yang diperlukan untuk bekerja, bertahan hidup, dan menjalankan fungsinya sebagai warga negara di masa kini dan mendatang. Program yang dilakukan dapat berupa Pembangunan Masyarakat (community development) dengan sasaran untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dan memberikan aksesibilitas usaha serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
{"title":"MENYOAL FILANTROPI : INVESTASI SOSIAL DI TENGAH PANDEMI","authors":"Fitriansyah Fitriansyah","doi":"10.37145/jak.v4i2.469","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v4i2.469","url":null,"abstract":"Krisis yang terjadi saat ini sebagai dampak Covid-19 menyebabkan kinerja perekonomian nasional terganggu. Begitu juga sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat mengalami kendala dan hambatan sebagai akibat dari kebijakan pembatasan aktifitas masyarakat untuk menekan berkembangnya pandemi Covid-19. Pemerintah telah menunjukkan tanggung jawabnya dalam konteks negara kesejahteraan melalui kebijakan perlindungan sosial. Sedangkan berbagai kegiatan filantropi yang dilakukan masyarakat merupakan angin segar bagi ketahanan bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19. Berbagai kegiatan filantropy dalam menggalang dana masyarakat dan perusahaan telah banyak dilakukan. Namun sasaran dan tujuan kegiatannya hanya bersifat jangka pendek, yaitu dimanfaatkan untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan kebutuhan alat kesehatan lainnya serta menyediakan kebutuhan sembako bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Policy Brief ini bertujuan untuk menganilisis dan mengkaji penerapan filantropi sebagai sebuah kebijakan di tengahpandemic covid-19. Metode penulisan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan dampak covid-19 dan kegiatan filantropi yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan. Menurut penulis sebaiknya kebijakan filantropi yang dilakukan dapat memberikan nilai sosial ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat (sustainable programe), yaitu berupa investasi sosial sebagai upaya penjaminan agar tiap-tiap individu punya kemampuan dan kualitas yang diperlukan untuk bekerja, bertahan hidup, dan menjalankan fungsinya sebagai warga negara di masa kini dan mendatang. Program yang dilakukan dapat berupa Pembangunan Masyarakat (community development) dengan sasaran untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dan memberikan aksesibilitas usaha serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"105 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124754905","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19. Pembatasan sosial dan perlambatan roda perekonomian berdampak langsung pada merosotnya produksi dan penjualan yang mengancam keberlangsungan usaha. Sebagai sektor yang memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional, UMKM juga masih menghadapi tantangan akses terhadap permodalan, terlebih di era pandemi Covid19. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pemberdayaan UMKM perlu menjadi prioritas dalam skema kebijakan untuk merespon dampak dari situasi pandemi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk membantu UMKM bertahan melewati masa pandemi. Meski demikian, pemerintah juga perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi rakyat pasca pandemi.
{"title":"URGENSI REVITALISASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UNTUK PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19","authors":"Dia Mawesti","doi":"10.37145/jak.v4i2.471","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v4i2.471","url":null,"abstract":"Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19. Pembatasan sosial dan perlambatan roda perekonomian berdampak langsung pada merosotnya produksi dan penjualan yang mengancam keberlangsungan usaha. Sebagai sektor yang memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional, UMKM juga masih menghadapi tantangan akses terhadap permodalan, terlebih di era pandemi Covid19. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pemberdayaan UMKM perlu menjadi prioritas dalam skema kebijakan untuk merespon dampak dari situasi pandemi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk membantu UMKM bertahan melewati masa pandemi. Meski demikian, pemerintah juga perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi rakyat pasca pandemi.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116339187","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：