Ratih Ariningrum, D. Musadad, Mugeni Sugiharto, K. Karlina, Galih Arianto
Permasalahan pelayanan kesehatan pada masa pandemi covid-19 adalah terganggunya pelaksanaan pelayanan kesehatan esensial. Pelayanan Kesehatan esensial adalah hak dasarkesehatan setiap warga. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial Kota Banjar Baru dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada masa pandemicovid-19. Metoda kajian dilakukan dengan melakukan round table discussion dengan para pengambil kebijakan dan stakeholder. Untuk pendalaman substansi dilakukan konfirmasilapangan terbatas ke beberapa daerah. Hasilnya adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tetap melaksanakan pelayanan esensial di masa pandemi. Pelayanan yang palingterganggu adalah pelayanan esensial yang mengumpulkan banyak orang dan kerjasama lintas sektor juga tidak optimal. Pelayanan esensial di puskesmas terganggu karena mengutamakanskrining dalam upaya penanganan pencegahan dan pembatasan penularan infeksi covid-19. Akibatnya masyarakat mengeluh karena terlalu lama memperoleh pelayanan. Hal initermasuk juga untuk pelayanan kebidanan. Pelayanan di Posyandu juga terhambat. Solusi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan penguatan kegiatan sosialisasimelalui media sosial, seperti pembentukan grup-grup di aplikasi whatsapp dan menyelenggarakan lomba-lomba secara daring. Beberapa komponen di Kota Banjar Baru dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pelayanan esensial yang paling terganggu adalah kesehatan keluarga dan P2P, namun pelayanan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan tidak terganggu. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan beberapa kebijakan sebagai bentuk strategi peningkatan pelayanan kesehatan esensial, yaitu: peningkatan SDM dan logistik seperti penempatan bidan, perawat, kesmas, ahli gizi untuk daerah-daerah terpencil dan sangat terpencil. Saran ditujukan untuk pemberi pelayanan Kesehatan supaya upaya pemberian pelayanan kesehatan esensial di Provinsi Kalimantan Selatan tetap berjalan di masa pandemi covid-19. Upaya tersebut perlu dilaksanakan untuk kelancaran pencapaiantarget cakupan. Dinas Kesehatan telah menggunakan beberapa modifikasi dalam memberikan pelayanan esensial. Puskesmas tetap berupaya untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan esensial dan tetap menjaga protokol kesehatan, karena cakupan pelayanan esensial selalu dievaluasi tiap semester.
{"title":"Implementing Essential Health Service Efforts Policy During the Covid 19 Pandemic in Banjar Baru City and Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan Province","authors":"Ratih Ariningrum, D. Musadad, Mugeni Sugiharto, K. Karlina, Galih Arianto","doi":"10.37145/jak.v6i2.534","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i2.534","url":null,"abstract":"Permasalahan pelayanan kesehatan pada masa pandemi covid-19 adalah terganggunya pelaksanaan pelayanan kesehatan esensial. Pelayanan Kesehatan esensial adalah hak dasarkesehatan setiap warga. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial Kota Banjar Baru dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada masa pandemicovid-19. Metoda kajian dilakukan dengan melakukan round table discussion dengan para pengambil kebijakan dan stakeholder. Untuk pendalaman substansi dilakukan konfirmasilapangan terbatas ke beberapa daerah. Hasilnya adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tetap melaksanakan pelayanan esensial di masa pandemi. Pelayanan yang palingterganggu adalah pelayanan esensial yang mengumpulkan banyak orang dan kerjasama lintas sektor juga tidak optimal. Pelayanan esensial di puskesmas terganggu karena mengutamakanskrining dalam upaya penanganan pencegahan dan pembatasan penularan infeksi covid-19. Akibatnya masyarakat mengeluh karena terlalu lama memperoleh pelayanan. Hal initermasuk juga untuk pelayanan kebidanan. Pelayanan di Posyandu juga terhambat. Solusi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan penguatan kegiatan sosialisasimelalui media sosial, seperti pembentukan grup-grup di aplikasi whatsapp dan menyelenggarakan lomba-lomba secara daring. Beberapa komponen di Kota Banjar Baru dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pelayanan esensial yang paling terganggu adalah kesehatan keluarga dan P2P, namun pelayanan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan tidak terganggu. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan beberapa kebijakan sebagai bentuk strategi peningkatan pelayanan kesehatan esensial, yaitu: peningkatan SDM dan logistik seperti penempatan bidan, perawat, kesmas, ahli gizi untuk daerah-daerah terpencil dan sangat terpencil. Saran ditujukan untuk pemberi pelayanan Kesehatan supaya upaya pemberian pelayanan kesehatan esensial di Provinsi Kalimantan Selatan tetap berjalan di masa pandemi covid-19. Upaya tersebut perlu dilaksanakan untuk kelancaran pencapaiantarget cakupan. Dinas Kesehatan telah menggunakan beberapa modifikasi dalam memberikan pelayanan esensial. Puskesmas tetap berupaya untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan esensial dan tetap menjaga protokol kesehatan, karena cakupan pelayanan esensial selalu dievaluasi tiap semester.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"195 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131653505","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Akibat pandemi Covid-19, Indonesia menghadapi tantangan dan krisis yang tak kalah kompleks, sehingga perlu direspon oleh pemerintah. Krisis dimaksud yakni permasalahan pangan yang pada dasarnya tidak hanya berlaku secara nasional, namun juga menjadi krisis global. Seturut dengan hal tersebut, pemerintah menjadikan ketahanan pangan menjadi isu strategis dan prioritas nasional. Salah satunya, dengan mewujudkan ketahanan pangan di tingkat desa. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan alternatif solusi dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat desa melalui pendekatan kolaborasi lintas stakeholders meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa serta stakeholders non-pemerintah dalam perspektif interactive governance dengan indikator meliputi Governing System (GS), Governance Interaction (GI), dan System-to-be-Governed. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi perlunya dilakukan review atas Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa, optimalisasi sosialisasi kebijakan menyangkut ketahanan pangan, pembentukan tim pokja ketahanan pangan di setiap jenjang dan optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
由于Covid-19大流行，印度尼西亚面临着同样复杂的挑战和危机，因此需要政府作出回应。这场危机本质上不仅适用于国家，而且已经成为一场全球危机。与此同时，政府将粮食安全视为国家的战略和优先事项。一方面，通过在村庄水平上实现粮食安全。处理这些事情,本文旨在说明和替代解决方案实现粮食安全水平在村庄中交通合作方法stakeholders (ministry of food -省,当地政府机构、地区/城市和地区政府和非政府stakeholders的村民互动的治理指标包括Governing视角系统(GS),治理Interaction (GI), System-to-be-Governed。所提出的建议包括对摄政/市长条例和村政条例进行审查的必要性，以粮食安全为基础的政策社会化化，在每个年级建立一个粮食安全团队，以及农村社会社会机构(LKD)的优化作用。
{"title":"Interactive Governance Towards Food Security in Village Level","authors":"Redo Frandika, Rahmania Lufitasari, Sulung Satriyo Irkham Pambudi","doi":"10.37145/jak.v6i2.545","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i2.545","url":null,"abstract":"Akibat pandemi Covid-19, Indonesia menghadapi tantangan dan krisis yang tak kalah kompleks, sehingga perlu direspon oleh pemerintah. Krisis dimaksud yakni permasalahan pangan yang pada dasarnya tidak hanya berlaku secara nasional, namun juga menjadi krisis global. Seturut dengan hal tersebut, pemerintah menjadikan ketahanan pangan menjadi isu strategis dan prioritas nasional. Salah satunya, dengan mewujudkan ketahanan pangan di tingkat desa. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan alternatif solusi dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat desa melalui pendekatan kolaborasi lintas stakeholders meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa serta stakeholders non-pemerintah dalam perspektif interactive governance dengan indikator meliputi Governing System (GS), Governance Interaction (GI), dan System-to-be-Governed. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi perlunya dilakukan review atas Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa, optimalisasi sosialisasi kebijakan menyangkut ketahanan pangan, pembentukan tim pokja ketahanan pangan di setiap jenjang dan optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"160 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134145043","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Hampir 2 (dua) tahun Indonesia dilanda pandemik Covid-19. Saat ini pandemik Covid-19 mulai bisa terkendali, Pemerintah kini berupaya mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan program prioritas untuk mengerakan dan memulihkan perekonomian nasional. Informasi kebijakan dan program prioritas pemulihan ekonomi nasional ini tentunya menjadi informasi yang sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena banyak masyarakat terkena dampak pandemik Covid-19. Dalam komunikasi publiknya tentu membutuhkan kolaborasi lintas sektoral, bukan hanya lintas pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga perlu adanya pelibatan masyarakat langsung. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai mitra strategis komunikasi publik, yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu mitra strategis komunikasi sosial, media, dan lintas pemerintah pusat dan daerah. Mitra strategis komunikasi publik ini menjadi kanal strategis dalam mengamplifikasi informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah karena mitra strategis ini mempunyai pendekatan-pendekatan komunikasi khusus kepada masyarakat sasarannya. Oleh karenanya, sebagai upaya membangun komunikasi publik yang efektif dalam menyebarluaskan informasi kebijakan dan program prioritas pemulihan ekonomi nasional perlu adanya kolaborasi bersama mitra strategis komunikasi publik.
{"title":"Public Communication Strategy for National Economy Recovery Post Covid-19 Through Public Communication Strategic Partner","authors":"Annisa Nur Muslimah Koswara","doi":"10.37145/jak.v6i2.542","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i2.542","url":null,"abstract":"Hampir 2 (dua) tahun Indonesia dilanda pandemik Covid-19. Saat ini pandemik Covid-19 mulai bisa terkendali, Pemerintah kini berupaya mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan program prioritas untuk mengerakan dan memulihkan perekonomian nasional. Informasi kebijakan dan program prioritas pemulihan ekonomi nasional ini tentunya menjadi informasi yang sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena banyak masyarakat terkena dampak pandemik Covid-19. Dalam komunikasi publiknya tentu membutuhkan kolaborasi lintas sektoral, bukan hanya lintas pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga perlu adanya pelibatan masyarakat langsung. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai mitra strategis komunikasi publik, yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu mitra strategis komunikasi sosial, media, dan lintas pemerintah pusat dan daerah. Mitra strategis komunikasi publik ini menjadi kanal strategis dalam mengamplifikasi informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah karena mitra strategis ini mempunyai pendekatan-pendekatan komunikasi khusus kepada masyarakat sasarannya. Oleh karenanya, sebagai upaya membangun komunikasi publik yang efektif dalam menyebarluaskan informasi kebijakan dan program prioritas pemulihan ekonomi nasional perlu adanya kolaborasi bersama mitra strategis komunikasi publik.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129636019","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indonesia mengalami penurunan status ketahanan pangan akibat pandemi Covid-19 yang diindikasikan oleh hasil analisis GFSI, FSVA dan PoU. Penurunan situasi ketahanan pangan tersebut dapat terjadi karena adanya kerentanan dalam sistem pangan Indonesia sehingga mudah terganggu jika ada guncangan yang terjadi. Dalam hal ini, FAO merekomendasikan bagi negara-negara untuk melakukan transformasi sistem pangan. Indonesia telah memiliki regulasi pangan sebagai landasan penyelenggaraan pangan. Saat ini, masih sangat terbatas kajian yang mengulas sejauh mana regulasi pangan Indonesia sesuai dengan konsep sistem pangan yang dikembangkan FAO. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data skunder, dimana pengumpulan data melalui teknik document study dan analisis data melalui teknik content analysis. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi pangan Indonesia telah sesuai dengan konsep sistem pangan FAO. Namun demikian, saat ini masih belum ada regulasi yang mengatur secara teknis tentang mekanisme koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) dalam penyelenggaraan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan adalah perlu membuat kerangka kerja tata kelola penyelenggaraan pangan nasional dengan melibatkan semua K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya.
{"title":"Establishing Food System Governance Post Covid-19 Pandemic through Formulation of Integrated Food Regulation","authors":"A. Syaifudin, Agung Saras Sri Raharjo","doi":"10.37145/jak.v6i2.540","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i2.540","url":null,"abstract":"Indonesia mengalami penurunan status ketahanan pangan akibat pandemi Covid-19 yang diindikasikan oleh hasil analisis GFSI, FSVA dan PoU. Penurunan situasi ketahanan pangan tersebut dapat terjadi karena adanya kerentanan dalam sistem pangan Indonesia sehingga mudah terganggu jika ada guncangan yang terjadi. Dalam hal ini, FAO merekomendasikan bagi negara-negara untuk melakukan transformasi sistem pangan. Indonesia telah memiliki regulasi pangan sebagai landasan penyelenggaraan pangan. Saat ini, masih sangat terbatas kajian yang mengulas sejauh mana regulasi pangan Indonesia sesuai dengan konsep sistem pangan yang dikembangkan FAO. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data skunder, dimana pengumpulan data melalui teknik document study dan analisis data melalui teknik content analysis. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi pangan Indonesia telah sesuai dengan konsep sistem pangan FAO. Namun demikian, saat ini masih belum ada regulasi yang mengatur secara teknis tentang mekanisme koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) dalam penyelenggaraan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan adalah perlu membuat kerangka kerja tata kelola penyelenggaraan pangan nasional dengan melibatkan semua K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"5 24","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120844840","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Afifah Nasyahta Dila, H. Pangaribuan, U. S. Sutarjo
Artikel ini membahas strategi intervensi kolaboratif untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 dalam upaya memerangi pandemi COVID-19. COVID-19 adalah infeksi virus SARS-CoV-2 yang sangat menular dan patogen yang menyebabkan sindrom pernafasan akut yang parah dan telah mengakibatkan hilangnya nyawa yang signifikan di seluruh dunia. Selain itu konsekuensi kesejahteraan masyarakat yang memburuk tidak dapat dihindarii akibat terhambatnya kegiatan perokonomian Kebijakan vaksinasi COVID-19 merupakan pilihan terbaik untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) yang jauh lebih murah daripada mengobati. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung kepada cakupan vaksinasi COVID-19 dimana penerimaan vaksin pada masyarakat berperan penting. Penerimaan vaksinasi adalah perilaku yang dihasilkan dari proses pengambilan keputusan yang kompleks dan berpotensi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Peran tenaga kesehatan saja tidak cukup untuk mencapai terpenuhinya target kekebalan kelompok. Perlu adanya upaya kolaboratif dari pemerintah pusat hingga tingkat masyarakat dalam penerapan kebijakan wajib vaksin, kegiatan sosialisasi, edukasi dan penyediaan akses terhadap layanan serta strategi komunikasi risiko.
{"title":"Multi-Sectoral Collaboration to Improve the COVID-19 Vaccine Acceptance in Indonesia","authors":"Afifah Nasyahta Dila, H. Pangaribuan, U. S. Sutarjo","doi":"10.37145/jak.v6i2.523","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i2.523","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas strategi intervensi kolaboratif untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 dalam upaya memerangi pandemi COVID-19. COVID-19 adalah infeksi virus SARS-CoV-2 yang sangat menular dan patogen yang menyebabkan sindrom pernafasan akut yang parah dan telah mengakibatkan hilangnya nyawa yang signifikan di seluruh dunia. Selain itu konsekuensi kesejahteraan masyarakat yang memburuk tidak dapat dihindarii akibat terhambatnya kegiatan perokonomian Kebijakan vaksinasi COVID-19 merupakan pilihan terbaik untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) yang jauh lebih murah daripada mengobati. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung kepada cakupan vaksinasi COVID-19 dimana penerimaan vaksin pada masyarakat berperan penting. Penerimaan vaksinasi adalah perilaku yang dihasilkan dari proses pengambilan keputusan yang kompleks dan berpotensi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Peran tenaga kesehatan saja tidak cukup untuk mencapai terpenuhinya target kekebalan kelompok. Perlu adanya upaya kolaboratif dari pemerintah pusat hingga tingkat masyarakat dalam penerapan kebijakan wajib vaksin, kegiatan sosialisasi, edukasi dan penyediaan akses terhadap layanan serta strategi komunikasi risiko.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"116 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122828140","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ditetapkannya Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 membuka peluang yang cukup luas bagi Indonesia untuk membawa isu strategis kedalam agenda – agenda prioritas yang mencerminkan kepentingan negara – negara berkembang dan sejalan dengan kepentingan nasional. Keberadaan G20 menjadi semakin strategis dan sangat berpengaruh terhadap tata kelola perekonomian dan keuangan dunia, karna secara kolektif mewakiki sekitar 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan setidaknya 85% Product Domestic Bruto (PDB) global, serta 80% investasi global. Agenda prioritas pada Presidensi G20 Indonesia yang selaras dengan Sustainaible Development Goals (SDG’s) diharapkan mampu menjadi navigator bagi arah pengambilan kebijakan dalam skala nasional, sehingga uforia Presidensi G20 Indonesia tidak hanya menjadi trend melainkan dalam implementasi mampu menjangkau satuan terkecil dari pewilayahan di Indonesia. Berdasarkan fenomena ekonomi konsep pembangunan diharapkan bisa membawa trikle down effect kepada masyarakat luas. Namun dalam praktiknya pembangunan ekonomi di wilayah perdesaan seringkali justru bertolak belakang dari harapan tersebut. Pembangunan ekonomi diwilayah perdesaan menimbulkan efek pengurasan bagi wilayah perdesaan itu sendiri. Sejauhmana peran Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 bagi pembangunan perekonomian perdesaan yang berkelanjutan melalui penyelarasan pilar – pilar presidensi G20 Indonesia menjadi peta jalan dalam penentuan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi desa, sehingga momentum Presidensi G20 Indonesia benar – benar membawa manfaat bagi pengembangan ekonomi wilayah perdesaan.
{"title":"WILL G20 PRESIDENCY OF INDONESIA BECOME A ROAD MAP MILESTONE FOR SUSTAINABLE RURAL ECONOMY DEVELOPMENT?","authors":"Siti Khoeriyah","doi":"10.37145/jak.v6i1.457","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i1.457","url":null,"abstract":"Ditetapkannya Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 membuka peluang yang cukup luas bagi Indonesia untuk membawa isu strategis kedalam agenda – agenda prioritas yang mencerminkan kepentingan negara – negara berkembang dan sejalan dengan kepentingan nasional. Keberadaan G20 menjadi semakin strategis dan sangat berpengaruh terhadap tata kelola perekonomian dan keuangan dunia, karna secara kolektif mewakiki sekitar 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan setidaknya 85% Product Domestic Bruto (PDB) global, serta 80% investasi global. Agenda prioritas pada Presidensi G20 Indonesia yang selaras dengan Sustainaible Development Goals (SDG’s) diharapkan mampu menjadi navigator bagi arah pengambilan kebijakan dalam skala nasional, sehingga uforia Presidensi G20 Indonesia tidak hanya menjadi trend melainkan dalam implementasi mampu menjangkau satuan terkecil dari pewilayahan di Indonesia. Berdasarkan fenomena ekonomi konsep pembangunan diharapkan bisa membawa trikle down effect kepada masyarakat luas. Namun dalam praktiknya pembangunan ekonomi di wilayah perdesaan seringkali justru bertolak belakang dari harapan tersebut. Pembangunan ekonomi diwilayah perdesaan menimbulkan efek pengurasan bagi wilayah perdesaan itu sendiri. Sejauhmana peran Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 bagi pembangunan perekonomian perdesaan yang berkelanjutan melalui penyelarasan pilar – pilar presidensi G20 Indonesia menjadi peta jalan dalam penentuan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi desa, sehingga momentum Presidensi G20 Indonesia benar – benar membawa manfaat bagi pengembangan ekonomi wilayah perdesaan.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"148 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116599038","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Artikel ini membahas adanya pelaksanaan Presidensi G20 dan kegiatan Collective Research and Innovation Initiative (RIIG) yang bertujuan mengkoordinasikan kerja sama antar negara-negara peserta G20 dalam penguatan kolaborasi riset dan inovasi dengan berbagi fasilitas, infrastruktur dan pendanaan, dan menggunakan keanekaragaman hayati untuk mendukung green and blue economy. Hal ini selaras dengan penunjukkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai koordinator dalam pengelolaan Manajemen Talenta Nasional bidang riset dan inovasi dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yang salah satu tujuannya untuk peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan berupa peningkatan ekspor produk berteknologi inovasi menengah-tinggi. Pengelolaan Manajemen Talenta Nasional bidang riset dan inovasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pencapaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
{"title":"Pengaruh Presidensi G20 Terhadap Manajemen Talenta Nasional Bidang Riset dan Inovasi Di Indonesia","authors":"Hendy Arsyad Rahindra, Anita Widi Astuti","doi":"10.37145/jak.v6i1.459","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i1.459","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas adanya pelaksanaan Presidensi G20 dan kegiatan Collective Research and Innovation Initiative (RIIG) yang bertujuan mengkoordinasikan kerja sama antar negara-negara peserta G20 dalam penguatan kolaborasi riset dan inovasi dengan berbagi fasilitas, infrastruktur dan pendanaan, dan menggunakan keanekaragaman hayati untuk mendukung green and blue economy. Hal ini selaras dengan penunjukkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai koordinator dalam pengelolaan Manajemen Talenta Nasional bidang riset dan inovasi dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yang salah satu tujuannya untuk peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan berupa peningkatan ekspor produk berteknologi inovasi menengah-tinggi. Pengelolaan Manajemen Talenta Nasional bidang riset dan inovasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pencapaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131205487","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Bayi dibawah lima tahun (balita) menjadi salah satu kelompok umur yang terkena dampak dari pandemi covid-19, walaupun jumlah jiwa yang meninggal tidak sebanyak kelompok umur diatas 60 tahun. Hal ini disebabkan karena semenjak pandemi layanan kesehatan yang diberikan kepada balita menjadi terhambat. Pos pelayanan terpadu (Posyandu) sebagai penyedia layanan kesehatan untuk balita tidak membuka pelayanan selama masa pandemi. Selain itu, ketika Posyandu membuka pelayanan pun, tak sedikit orang tua/pengasuh yang tidak berkenan membawa balitanya ke Posyandu. Peran Posyandu sangat penting untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, agar tumbuh kembang balita dapat terpantau dengan baik. Dalam rangka mengoptimalkan kembali peran Posyandu, perlu ada langkah konkret yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait, agar layanan kesehatan dapat diterima oleh balita dengan baik, sehingga lebih lanjut dapat mendukung percepatan kesehatan global.
{"title":"Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita dalam Mendukung Percepatan Kesehatan Global","authors":"Sulistianingsih - -","doi":"10.37145/jak.v6i1.437","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i1.437","url":null,"abstract":"Bayi dibawah lima tahun (balita) menjadi salah satu kelompok umur yang terkena dampak dari pandemi covid-19, walaupun jumlah jiwa yang meninggal tidak sebanyak kelompok umur diatas 60 tahun. Hal ini disebabkan karena semenjak pandemi layanan kesehatan yang diberikan kepada balita menjadi terhambat. Pos pelayanan terpadu (Posyandu) sebagai penyedia layanan kesehatan untuk balita tidak membuka pelayanan selama masa pandemi. Selain itu, ketika Posyandu membuka pelayanan pun, tak sedikit orang tua/pengasuh yang tidak berkenan membawa balitanya ke Posyandu. Peran Posyandu sangat penting untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, agar tumbuh kembang balita dapat terpantau dengan baik. Dalam rangka mengoptimalkan kembali peran Posyandu, perlu ada langkah konkret yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait, agar layanan kesehatan dapat diterima oleh balita dengan baik, sehingga lebih lanjut dapat mendukung percepatan kesehatan global.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129017814","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Artikel ini membahas tentang optimalisasi kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan pariwisata pasca pandemi covid 19 di Kota Bukittinggi dan tetap menjadi tujuan destinasi utama para pengunjung wisatawan,. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif..Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan mengumpulkan data-data sekunder. Data juga diperoleh dengan cara mengamati fenomena-fenomena di lapangan. Upaya Pemerintah Kota Bukittinnggi terhadap pariwisata dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang telah dilakukan: 1. Penerapan Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 2. Kendala yang dihadapi adalah persoalan kepatuhan masyarakat Buktinggi yang belum sepenuhnya menyadari akan bahaya pandemi Covid-19. 3. Upaya Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi Memajukan Sektor Pariwisata Pasca Pandemi Covid 19.Kebijakan yang perlu dibenahi setelah COVID-19 adalah masalah sarana pendukung parkir. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata Bukittinggi dan sarana prasarana di objek wisata. Melakukan kerjasama dengan instansi atau dinas terkait untuk mengembangkan Bukittinggi. Meningkatkan kenyamanan pengunjung dengan melakukan sosialisasi sapta pesona terhadap masyarakat. Meningkatkan keamanan dan citra Kota Bukittinggi yang bersih dan bebas dari praktek praktek PEKAT. Kata Kunci : Optimalisasi, Kebijakan Pemerintah, Pariwisata, Pasca Covid 19
{"title":"Optimizing Government Policy in Efforts to Restore Tourism Post Covid 19 Pandemic in Bukittinggi City","authors":"Atiqa Azza El Darman","doi":"10.37145/jak.v6i2.539","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i2.539","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas tentang optimalisasi kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan pariwisata pasca pandemi covid 19 di Kota Bukittinggi dan tetap menjadi tujuan destinasi utama para pengunjung wisatawan,. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif..Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan mengumpulkan data-data sekunder. Data juga diperoleh dengan cara mengamati fenomena-fenomena di lapangan. Upaya Pemerintah Kota Bukittinnggi terhadap pariwisata dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang telah dilakukan: 1. Penerapan Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 2. Kendala yang dihadapi adalah persoalan kepatuhan masyarakat Buktinggi yang belum sepenuhnya menyadari akan bahaya pandemi Covid-19. 3. Upaya Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi Memajukan Sektor Pariwisata Pasca Pandemi Covid 19.Kebijakan yang perlu dibenahi setelah COVID-19 adalah masalah sarana pendukung parkir. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata Bukittinggi dan sarana prasarana di objek wisata. Melakukan kerjasama dengan instansi atau dinas terkait untuk mengembangkan Bukittinggi. Meningkatkan kenyamanan pengunjung dengan melakukan sosialisasi sapta pesona terhadap masyarakat. Meningkatkan keamanan dan citra Kota Bukittinggi yang bersih dan bebas dari praktek praktek PEKAT. \u0000Kata Kunci : Optimalisasi, Kebijakan Pemerintah, Pariwisata, Pasca Covid 19","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117057266","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
According to FAO (2016), Indonesia is the world's second largest producer of "food waste," trailing only Saudi Arabia. Indonesia's population disposes of food waste at a rate of about 300 kg/capita/year, while Saudi Arabia disposes of food waste at a rate of about 427 kg/capita/year. furthermore, as a G20 member, Indonesia requires a significant policy direction in the prevention and reduction of "food loss and waste" in order to contribute to a sustainable food system. SDG 12.3 targets a 50 percent reduction in food waste per capita at the retail/consumer level by 2030, as well as a reduction in food loss from the production stage to distribution. Therefore, to what extent Indonesia's FLW policy? Bappenas has developed an affirmative FLW policy that guides the national FLW system, among other things, through five major directions: behavior changes; improved support for the food system; strengthened regulation and budget optimization; utilization of food loss and waste (FLW); and development of FLW studies and data collections. According to a Bappenas report, without any intervention or strategy, FLW in Indonesia could reach 344 kg/capita/year by 2045. Meanwhile, according to the strategic scenario, FLW can be reduced and will only reach 166 kg/capita/year in 2045. This study reviews the development and implementation of the Food Loss and Waste (FLW) policy in Indonesia and other G20 member countries in accordance with the mandate of the G20 Presidency in 2022.
{"title":"Implementation of Food Loss and Waste (FLW) System in Indonesia as An Initiative of G20 Presidency","authors":"P. Luna, E. Suryana","doi":"10.37145/jak.v6i1.461","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i1.461","url":null,"abstract":"According to FAO (2016), Indonesia is the world's second largest producer of \"food waste,\" trailing only Saudi Arabia. Indonesia's population disposes of food waste at a rate of about 300 kg/capita/year, while Saudi Arabia disposes of food waste at a rate of about 427 kg/capita/year. furthermore, as a G20 member, Indonesia requires a significant policy direction in the prevention and reduction of \"food loss and waste\" in order to contribute to a sustainable food system. SDG 12.3 targets a 50 percent reduction in food waste per capita at the retail/consumer level by 2030, as well as a reduction in food loss from the production stage to distribution. Therefore, to what extent Indonesia's FLW policy? Bappenas has developed an affirmative FLW policy that guides the national FLW system, among other things, through five major directions: behavior changes; improved support for the food system; strengthened regulation and budget optimization; utilization of food loss and waste (FLW); and development of FLW studies and data collections. According to a Bappenas report, without any intervention or strategy, FLW in Indonesia could reach 344 kg/capita/year by 2045. Meanwhile, according to the strategic scenario, FLW can be reduced and will only reach 166 kg/capita/year in 2045. This study reviews the development and implementation of the Food Loss and Waste (FLW) policy in Indonesia and other G20 member countries in accordance with the mandate of the G20 Presidency in 2022. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126491865","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：