Fenomena Cyber Begging dalam beberapa tahun terakhir telah meningkat seiring dengan perkembangan internet dan meningkatnya penggunaan media sosial. Tidak semua pelaku Cyber Begging berada dalam kesulitan keuangan yang parah, dimana beberapa orang meminta uang hanya untuk memenuhi keinginan memiliki barang mewah atau untuk kepentingan pribadi. Meningkatnya penggunaan media sosial serta luhurnya jati diri warga Negara Indonesia untuk saling tolong menolong disalahgunakan oleh pelaku cyber begging untuk mengumpulkan uang demi kepentingan pribadi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi dan studi literatur, tulisan ini ingin melihat lebih jauh fenomena, dampak, kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perilaku/kondisi Cyber Begging. Ditemukan dari sisi kebijakan terdapat celah kebijakan yang mengatur kegiatan cyber begging. Sementara penyebabnya yang berhasil diidentifikasi adalah efek samping perkembangan teknologi informasi, masalah kemiskinan, dan faktor psikologi. Kedepan perlu adanya edukasi untuk para pengguna media sosial, memperhatikan kredibilitas baik pihak maupun lembaga yang membuka donasi, serta perlu adanya regulasi khusus berkenaan dengan fenomena cyber begging.
{"title":"MEMAHAMI FENOMENA CYBER BEGGING PADA MEDIA SOSIAL","authors":"Toofik Dwi Nugroho, Rabiatul Adawiyah","doi":"10.37145/jak.v7i1.585","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v7i1.585","url":null,"abstract":"Fenomena Cyber Begging dalam beberapa tahun terakhir telah meningkat seiring dengan perkembangan internet dan meningkatnya penggunaan media sosial. Tidak semua pelaku Cyber Begging berada dalam kesulitan keuangan yang parah, dimana beberapa orang meminta uang hanya untuk memenuhi keinginan memiliki barang mewah atau untuk kepentingan pribadi. Meningkatnya penggunaan media sosial serta luhurnya jati diri warga Negara Indonesia untuk saling tolong menolong disalahgunakan oleh pelaku cyber begging untuk mengumpulkan uang demi kepentingan pribadi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi dan studi literatur, tulisan ini ingin melihat lebih jauh fenomena, dampak, kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perilaku/kondisi Cyber Begging. Ditemukan dari sisi kebijakan terdapat celah kebijakan yang mengatur kegiatan cyber begging. Sementara penyebabnya yang berhasil diidentifikasi adalah efek samping perkembangan teknologi informasi, masalah kemiskinan, dan faktor psikologi. Kedepan perlu adanya edukasi untuk para pengguna media sosial, memperhatikan kredibilitas baik pihak maupun lembaga yang membuka donasi, serta perlu adanya regulasi khusus berkenaan dengan fenomena cyber begging.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126500296","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The increase in fertilizer prices impacts production costs since contribution of fertilizer costs to the total production cost is very significant (10-30%). Some factors influencing the price hike include higher price of raw materials for fertilizer, Russia’s invasion to Ukraine, the covid-19 pandemic, climate change, natural disasters, and export restrictions by fertilizer producers. This paper examines the word fertilizer crisis concerning the phenomena imposed by prices, consumers, exporting and importing countries, the condition of fertilizers in Indonesia, and their impact on Indonesia from the aspects of domestic fertilizers conditions and farmers’ socio-economic conditions as well as food security. As global fertilizer prices continue to increase, this effects domestic fertilizer prices. This condition disrupts farmers' availability and affordability of fertilizers, resulting in the withdrawal of consumption by farmers, which can reduce production and productivity. The increase in fertilizer prices impacts the government's budget allocation for fertilizer subsidies or can also decrease the volume of fertilizer subsidies. From the socio-economic aspect of farmers, the increase in fertilizer prices causes an increase in production costs and reduces production, thereby reducing farmers' income. The impact of decreased production can trigger food price abuse. Increases in food prices affect the purchasing power of farmers and the public and cause inflation death, which can disrupt economic growth. This can lead to increased poverty, decreased living standards, and social instability. The decline in the production of food commodities can disturb the stability of food security to cause a food crisis. The policy implication for the government is maintaining the existing fertilizer subsidy policies in the short or medium term till the price of fertilizer stabilize while building an efficient and effective subsidy system. It is necessary to increase the efficiency of using fertilizers by farmers assisted by extension agents and other parties.
{"title":"GLOBAL FERTILIZER CRISIS: THE IMPACT ON INDONESIA","authors":"J. Mulyono, M. Sarwani, Sumardjo Gatot Irianto","doi":"10.37145/jak.v7i1.560","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v7i1.560","url":null,"abstract":"The increase in fertilizer prices impacts production costs since contribution of fertilizer costs to the total production cost is very significant (10-30%). Some factors influencing the price hike include higher price of raw materials for fertilizer, Russia’s invasion to Ukraine, the covid-19 pandemic, climate change, natural disasters, and export restrictions by fertilizer producers. This paper examines the word fertilizer crisis concerning the phenomena imposed by prices, consumers, exporting and importing countries, the condition of fertilizers in Indonesia, and their impact on Indonesia from the aspects of domestic fertilizers conditions and farmers’ socio-economic conditions as well as food security. As global fertilizer prices continue to increase, this effects domestic fertilizer prices. This condition disrupts farmers' availability and affordability of fertilizers, resulting in the withdrawal of consumption by farmers, which can reduce production and productivity. The increase in fertilizer prices impacts the government's budget allocation for fertilizer subsidies or can also decrease the volume of fertilizer subsidies. From the socio-economic aspect of farmers, the increase in fertilizer prices causes an increase in production costs and reduces production, thereby reducing farmers' income. The impact of decreased production can trigger food price abuse. Increases in food prices affect the purchasing power of farmers and the public and cause inflation death, which can disrupt economic growth. This can lead to increased poverty, decreased living standards, and social instability. The decline in the production of food commodities can disturb the stability of food security to cause a food crisis. The policy implication for the government is maintaining the existing fertilizer subsidy policies in the short or medium term till the price of fertilizer stabilize while building an efficient and effective subsidy system. It is necessary to increase the efficiency of using fertilizers by farmers assisted by extension agents and other parties.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126326781","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pengadaan pegawai non-ASN masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dengan optimal sampai saat ini. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Kementerian PAN dan RB bersama BKN pada Bulan Mei-Oktober 2022, jumlah pegawai non-ASN melonjak drastis menjadi 2.360.723 dari sebelumnya yang hanya berjumlah 363.934. Berbagai kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengerem bertambahnya jumlah pegawai non-ASN ini. Namun karena belum jelasnya batasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadikan rekrutmen pegawai non-ASN dengan berbagai pengistilahan masih dilakukan oleh pemerintah daerah dengan argumentasi pemenuhan kebutuhan pegawai untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi publik. Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan untuk memperbaiki penataan dan manajemen pegawai pemerintah non-ASN ini yaitu: (1) Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB tetap berpegang teguh pada komitmen awal bahwa Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan lagi mengangkat pegawai diluar PNS dan PPPK, agar sesuai amanat UU ASN dan PP Manajemen PPPK yaitu hanya ada 2 jenis kepegawaian yang ada di instansi pemerintah: PNS dan PPPK, (2) Merumuskan grand design penyelesaian permasalahan pegawai non-ASN, (3) Untuk memperjelas batasan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PAN dan RB dan instansi di daerah, perlu diatur dalam sebuah kebijakan tentang kewenangan pemerintah daerah yang masih di perbolehkan dalam melakukan pengadaan pegawai non-ASN yang didasarkan pada penyelenggaraan pelayanan publik yang krusial yang didasarkan pada perjanjian kerja, kinerja pegawai, dan kebutuhan pegawai di Pemerintah Daerah selama periode tertentu. Kata Kunci: Batasan Kewenangan, Pegawai non-ASN, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
{"title":"LIMITATIONS OF AUTHORITY OF THE CENTRAL AND REGIONAL GOVERNMENTS IN THE RECRUITMENT OF NON-ASN EMPLOYEES","authors":"Riyadi Sri Purnomo, Frenky Kristian Saragi","doi":"10.37145/jak.v7i1.615","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v7i1.615","url":null,"abstract":"Pengadaan pegawai non-ASN masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dengan optimal sampai saat ini. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Kementerian PAN dan RB bersama BKN pada Bulan Mei-Oktober 2022, jumlah pegawai non-ASN melonjak drastis menjadi 2.360.723 dari sebelumnya yang hanya berjumlah 363.934. Berbagai kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengerem bertambahnya jumlah pegawai non-ASN ini. Namun karena belum jelasnya batasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadikan rekrutmen pegawai non-ASN dengan berbagai pengistilahan masih dilakukan oleh pemerintah daerah dengan argumentasi pemenuhan kebutuhan pegawai untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi publik. Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan untuk memperbaiki penataan dan manajemen pegawai pemerintah non-ASN ini yaitu: (1) Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB tetap berpegang teguh pada komitmen awal bahwa Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan lagi mengangkat pegawai diluar PNS dan PPPK, agar sesuai amanat UU ASN dan PP Manajemen PPPK yaitu hanya ada 2 jenis kepegawaian yang ada di instansi pemerintah: PNS dan PPPK, (2) Merumuskan grand design penyelesaian permasalahan pegawai non-ASN, (3) Untuk memperjelas batasan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PAN dan RB dan instansi di daerah, perlu diatur dalam sebuah kebijakan tentang kewenangan pemerintah daerah yang masih di perbolehkan dalam melakukan pengadaan pegawai non-ASN yang didasarkan pada penyelenggaraan pelayanan publik yang krusial yang didasarkan pada perjanjian kerja, kinerja pegawai, dan kebutuhan pegawai di Pemerintah Daerah selama periode tertentu. \u0000Kata Kunci: Batasan Kewenangan, Pegawai non-ASN, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129456437","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The need for food continues to increase, on the one hand agricultural land, especially paddy fields, continues to decrease. The government is pushing for an increase in food production, especially rice through the food estate development program in central Kalimantan. This study aims to: 1. Describe the existing condition of the central Kalimantan food estate development program location; 2. Analyze the implementation of the Central Kalimantan food estate development program; and 3. Identify constraints and challenges in implementing the Central Kalimantan food estate development program. This study uses a qualitative descriptive approach. Data collection and analysis techniques through literature studies from report documents, publications, and other information accessed from the internet. The results showed that the the Central Kalimantan food estate development program with agricultural intensification through the application of technology could increase rice roduction, which was contributed by increased productivity and cropping index, although it was not optimal. The agricultural extensification program through the creation of new paddy fields faces many obstacles, so that it cannot be utilized optimally. Delays in rice seeds and agricultural production facilities continue to occur and are repeated. The development of agricultural mechanization experienced technical and sosio-cultural constraints. Management of water, construction and rehabilitation of infrastructure is not optimal. Farmer’s economic institutions through corporations have not been well developed, so that the implementation of the Central Kalimantan food estate development program has not run optimally, so it has not had an impact on increasing farmers’ income and welfare.
{"title":"IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN FOOD ESTATE DI KALIMANTAN TENGAH","authors":"J. Mulyono","doi":"10.37145/jak.v7i1.599","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v7i1.599","url":null,"abstract":"The need for food continues to increase, on the one hand agricultural land, especially paddy fields, continues to decrease. The government is pushing for an increase in food production, especially rice through the food estate development program in central Kalimantan. This study aims to: 1. Describe the existing condition of the central Kalimantan food estate development program location; 2. Analyze the implementation of the Central Kalimantan food estate development program; and 3. Identify constraints and challenges in implementing the Central Kalimantan food estate development program. This study uses a qualitative descriptive approach. Data collection and analysis techniques through literature studies from report documents, publications, and other information accessed from the internet. The results showed that the the Central Kalimantan food estate development program with agricultural intensification through the application of technology could increase rice roduction, which was contributed by increased productivity and cropping index, although it was not optimal. The agricultural extensification program through the creation of new paddy fields faces many obstacles, so that it cannot be utilized optimally. Delays in rice seeds and agricultural production facilities continue to occur and are repeated. The development of agricultural mechanization experienced technical and sosio-cultural constraints. Management of water, construction and rehabilitation of infrastructure is not optimal. Farmer’s economic institutions through corporations have not been well developed, so that the implementation of the Central Kalimantan food estate development program has not run optimally, so it has not had an impact on increasing farmers’ income and welfare.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"284 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121817186","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dalam mendukung implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan. Sistem tersebut digunakan untuk memfasilitasi entry data oleh Pemerintah Desa maupun Kelurahan sekaligus menjadi sumber data dan informasi terkait profil seluruh Desa dan Kelurahan di Indonesia. Seiring meningkatnya kebutuhan berbagi pakai (interoperabilitas) data serta ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Sistem Informasi Prodeskel berpotensi untuk dapat mendukung secara optimal program tersebut melalui pengembangan tata kelola interoperabilitas. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis tantangan dalam mengembangkan tata kelola interoperabilitas pada Sistem Informasi Prodeskel sebagai upaya mendukung Program SDI. Hasil dari kajian ini memperlihatkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam mewujudkan tata kelola interoperabilitas baik dari sisi interoperabilitas hukum, organisasi, semantik maupun teknis.
{"title":"CHALLENGES OF INTEROPERABILITY GOVERNANCE IN VILLAGE AND SUB-DISTRICT PROFILE INFORMATION SYSTEM AS AN EFFORT TO SUPPORT THE ONE DATA INDONESIA PROGRAM","authors":"Muhamad Nur Fajar","doi":"10.37145/jak.v7i1.601","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v7i1.601","url":null,"abstract":"Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dalam mendukung implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan. Sistem tersebut digunakan untuk memfasilitasi entry data oleh Pemerintah Desa maupun Kelurahan sekaligus menjadi sumber data dan informasi terkait profil seluruh Desa dan Kelurahan di Indonesia. Seiring meningkatnya kebutuhan berbagi pakai (interoperabilitas) data serta ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Sistem Informasi Prodeskel berpotensi untuk dapat mendukung secara optimal program tersebut melalui pengembangan tata kelola interoperabilitas. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis tantangan dalam mengembangkan tata kelola interoperabilitas pada Sistem Informasi Prodeskel sebagai upaya mendukung Program SDI. Hasil dari kajian ini memperlihatkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam mewujudkan tata kelola interoperabilitas baik dari sisi interoperabilitas hukum, organisasi, semantik maupun teknis.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124999130","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Andi Miftahul Farid, Ellyzan Ellyzan, Lia Oktavera
Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Natuna Tahun 2021 sebesar 12,00 (urutan 319 dari 514 kabupaten dan kota) termasuk kelas risiko sedang. Bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Natuna tanggal 6 Maret 2023 mengakibatkan 54 orang meninggal dunia, 100 rumah penduduk terdampak, dan kerusakan infrastruktur. Mayoritas masyarakat Pulau Serasan adalah rumah tangga nelayan. Bencana tanah longsor di Natuna tidak berdampak secara signifikan terhadap alat-alat produksi perikanan tangkap, tetapi berdampak pada keluarga nelayan yang tulang punggung keluarganya meninggal akibat bencana. Dampak sosial-ekonomi pasca bencana tanah longsor di Natuna adalah ; (1) sebanyak 100 keluarga akan menempati hunian baru yang disediakan oleh Pemerintah, (2) ratusan masyarakat meninggalkan Pulau Serasan, dan (3) sebagian masyarakat yang terdampak bencana akan beralih usaha ekonomi rumah tangganya. Strategi kebijakan untuk memulihkan kondisi sosial-ekonomi melalui perbaikan insfrastruktur yang rusak, pelatihan keterampilan usaha, pemodalan usaha, penguatan produksi perikanan tangkap, dan penguatan komunitas tanggap bencana berbasis masyarakat.
{"title":"ANALYSIS OF POST-LANDSLIDE DISASTER SOCIOECONOMIC CONDITION RECOVERY POLICY IN NATUNA REGENCY","authors":"Andi Miftahul Farid, Ellyzan Ellyzan, Lia Oktavera","doi":"10.37145/jak.v7i1.593","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v7i1.593","url":null,"abstract":"Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Natuna Tahun 2021 sebesar 12,00 (urutan 319 dari 514 kabupaten dan kota) termasuk kelas risiko sedang. Bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Natuna tanggal 6 Maret 2023 mengakibatkan 54 orang meninggal dunia, 100 rumah penduduk terdampak, dan kerusakan infrastruktur. Mayoritas masyarakat Pulau Serasan adalah rumah tangga nelayan. Bencana tanah longsor di Natuna tidak berdampak secara signifikan terhadap alat-alat produksi perikanan tangkap, tetapi berdampak pada keluarga nelayan yang tulang punggung keluarganya meninggal akibat bencana. Dampak sosial-ekonomi pasca bencana tanah longsor di Natuna adalah ; (1) sebanyak 100 keluarga akan menempati hunian baru yang disediakan oleh Pemerintah, (2) ratusan masyarakat meninggalkan Pulau Serasan, dan (3) sebagian masyarakat yang terdampak bencana akan beralih usaha ekonomi rumah tangganya. Strategi kebijakan untuk memulihkan kondisi sosial-ekonomi melalui perbaikan insfrastruktur yang rusak, pelatihan keterampilan usaha, pemodalan usaha, penguatan produksi perikanan tangkap, dan penguatan komunitas tanggap bencana berbasis masyarakat.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"142 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132088147","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Rekognisi sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) menjadi titik tolak peran strategis Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk menjadi mitra pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar lainnya bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, untuk mendukung program Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Posyandu dapat didayagunakan dari sisi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan kader. Berkenaan dengan hal tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan dan memberikan rekomendasi kebijakan sebagai upaya mengoptimalksan peran Posyandu dalam rangka implementasi Program Integrasi Pelasyanan Kesehatan Primer di tingkat Desa dengan menggunakan pendekatan co-production melalui indikator-indikator yang meliputi peningkatan kapasitas masyarakat, hubungan timbal balik dan setara antar stakeholder, pengembangan jejaring, pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator, dan masyarakat sebagai aset. Rekomendasi yang diusulkan yakni Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Posyandu, Revisi kebijakan dari sisi Kementerian Kesehatan, Penguatan peran Pojanal dan Pokja Posyandu di tiap jenjang, dan Pelatihan peningkatan kapasitas kader Posyandu. Kata Kunci: Co-Production, Posyandu, Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Desa
{"title":"CO-PRODUCTION: EMPOWERMENT POSYANDU ON PRIMARY HEALTH SERVIVE INTEGRATION PROGRAM AT THE VILLAGE LEVEL","authors":"Sulung Satriyo Irkham Pambudi, Rully Andianto Harsono","doi":"10.37145/jak.v7i1.608","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v7i1.608","url":null,"abstract":"Rekognisi sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) menjadi titik tolak peran strategis Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk menjadi mitra pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar lainnya bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, untuk mendukung program Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Posyandu dapat didayagunakan dari sisi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan kader. Berkenaan dengan hal tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan dan memberikan rekomendasi kebijakan sebagai upaya mengoptimalksan peran Posyandu dalam rangka implementasi Program Integrasi Pelasyanan Kesehatan Primer di tingkat Desa dengan menggunakan pendekatan co-production melalui indikator-indikator yang meliputi peningkatan kapasitas masyarakat, hubungan timbal balik dan setara antar stakeholder, pengembangan jejaring, pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator, dan masyarakat sebagai aset. Rekomendasi yang diusulkan yakni Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Posyandu, Revisi kebijakan dari sisi Kementerian Kesehatan, Penguatan peran Pojanal dan Pokja Posyandu di tiap jenjang, dan Pelatihan peningkatan kapasitas kader Posyandu. \u0000Kata Kunci: Co-Production, Posyandu, Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Desa","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"326 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133001501","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
S. Sunaryo, S. Astutiningsih, S. Wahyono, Puteri Shabrina Adani
Wellness tourism (wisata kebugaran) adalah wisata yang mengutamakan peningkatan kesehatan, kebugaran fisik dan pemulihan kesehatan spiritual wisatawan. Sebagai langkah operasional dalam mencapai tujuan pengembangan produk dan destinasi pariwisata, serta strategi pemasaran produk wisata wellness di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan beberapa strategi pemasaran, yaitu pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial; perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif; dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peningkatan jumlah wisatawan mancanegara pada Wellness Tourism melalui optimalisasi media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran melalui media sosial dapat meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Potensi pemasaran ke target pasar wellness tourism dilakukan dengan menganalisis penggunaan platform media sosial di negara tersebut. Rekomendasi disampaikan kepada regulator, fasilitator dan pelaku industri wellness tourism yang meliputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta industri wellness tourism. Kata Kunci : Strategi Pemasaran, Wellness Tourism, Wisatawan, Media Sosial.
{"title":"WELLNESS TOURISM MARKETING STRATEGY THROUGH SOCIAL MEDIA","authors":"S. Sunaryo, S. Astutiningsih, S. Wahyono, Puteri Shabrina Adani","doi":"10.37145/jak.v7i1.614","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v7i1.614","url":null,"abstract":"Wellness tourism (wisata kebugaran) adalah wisata yang mengutamakan peningkatan kesehatan, kebugaran fisik dan pemulihan kesehatan spiritual wisatawan. Sebagai langkah operasional dalam mencapai tujuan pengembangan produk dan destinasi pariwisata, serta strategi pemasaran produk wisata wellness di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan beberapa strategi pemasaran, yaitu pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial; perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif; dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peningkatan jumlah wisatawan mancanegara pada Wellness Tourism melalui optimalisasi media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran melalui media sosial dapat meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Potensi pemasaran ke target pasar wellness tourism dilakukan dengan menganalisis penggunaan platform media sosial di negara tersebut. Rekomendasi disampaikan kepada regulator, fasilitator dan pelaku industri wellness tourism yang meliputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta industri wellness tourism. \u0000Kata Kunci : Strategi Pemasaran, Wellness Tourism, Wisatawan, Media Sosial.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126352346","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Artikel ini membahas tentang potensi ekonomi yang ada di pulau Jawa. Setelah diketahui sektor basis yang ada di pulau Jawa, maka dapat dilakukan sinergitas diantara sektor basis di setiap provinsi yang ada di pulau Jawa tersebut guna meningkatkan perekonomian pasca pandemi covid-19 di Indonesia. Kontribusi Produk Domestik Bruto menurut Pulau Tahun 2021 masih ditopang dan didominasi oleh Pulau Jawa yaitu sebesar 57,89%. Sektor unggulan berupa jasa perusahaan di Provinsi DKI Jakarta, industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah, penyediaan akomodasi dan makan minum di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur, serta real estate di Provinsi Banten. Sektor basis tersebut diharapkan mampu merangsang pertumbuhan sektor non basis sehingga menjadi sektor potensial, sehingga pada akhirnya semua sektor ekonomi bersama-sama mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu pemerintah harus mulai mengembangkan kembali sektor non basis. Diantaranya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Provinsi DKI Jakarta. Sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Jawa Barat, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Banten. Terakhir, sektor pengadaan listrik dan gas di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur.
{"title":"Synergy Of Economic Potential in Java Island Post Covid-19 Pandemic","authors":"S. -","doi":"10.37145/jak.v6i2.552","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i2.552","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas tentang potensi ekonomi yang ada di pulau Jawa. Setelah diketahui sektor basis yang ada di pulau Jawa, maka dapat dilakukan sinergitas diantara sektor basis di setiap provinsi yang ada di pulau Jawa tersebut guna meningkatkan perekonomian pasca pandemi covid-19 di Indonesia. Kontribusi Produk Domestik Bruto menurut Pulau Tahun 2021 masih ditopang dan didominasi oleh Pulau Jawa yaitu sebesar 57,89%. Sektor unggulan berupa jasa perusahaan di Provinsi DKI Jakarta, industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah, penyediaan akomodasi dan makan minum di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur, serta real estate di Provinsi Banten. Sektor basis tersebut diharapkan mampu merangsang pertumbuhan sektor non basis sehingga menjadi sektor potensial, sehingga pada akhirnya semua sektor ekonomi bersama-sama mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu pemerintah harus mulai mengembangkan kembali sektor non basis. Diantaranya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Provinsi DKI Jakarta. Sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Jawa Barat, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Banten. Terakhir, sektor pengadaan listrik dan gas di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124415170","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Terigu hingga saat ini masih menjadi bahan baku utama industry pangan terutama untuk produk mi dan bakeri serta banyak digunakan oleh masyarakat dalam pengoalahan berbagai menu makanan sehari-hari. Namun demikian, kebutuhan terigu nasional masih dipenuhi dari impor. Kondisi geopolitik, perubahan iklim, dan ketahan pangan menjadi pertimbangan perlunya substitusi terigu dengan memanfaatkan sumber karbohidrat lokal. Permasalahannya dari perspektif penganekaragaman produk adalah apakah tepung yang berasal dari bahan lokal tersebut dapat diolah menjadi produk berbahan baku terigu. Berdasarkan kajian, kemampuan tepung sorgum untuk diolah menjadi berbagai produk berbahan terigu sudah banyak diteliti. Kelemahan tepung sorgum yang tidak memiliki gluten dapat disiasati melalui teknik formulasi dengan sumber protein lain, pati ataupun hidrokoloid. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah 1) Tepung sorgum dapat mensubstitusi terigu dari aspek pengembangan produk olahan, dengan dukungan teknologi penanganan bahan baku untuk meningkatkan mutu serta keamanan pangan dan juga teknologi pengolahan produknya; 2) Produk olahan sorgum perlu dipromosikan secara luas dan intensif kepada masyarakat dalam upaya menguatkan pasar. Promosi dapat dilakukan oleh Pemda setempat daerah sentra produksi secara lokal ataupun nasional; 3) Fungsi kesehatan sorgum dapat diangkat sebagai nilai lebih produk olahan sorgum dalam rangka promosi produk olahan sorgum.
{"title":"The Potential Of Sorghum for Wheat Substitution in Diversification Perspective Of Processed Products","authors":"Ira Mulyawanti, K. Dewandari, Prayudi Syamsuri","doi":"10.37145/jak.v6i2.553","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v6i2.553","url":null,"abstract":"Terigu hingga saat ini masih menjadi bahan baku utama industry pangan terutama untuk produk mi dan bakeri serta banyak digunakan oleh masyarakat dalam pengoalahan berbagai menu makanan sehari-hari. Namun demikian, kebutuhan terigu nasional masih dipenuhi dari impor. Kondisi geopolitik, perubahan iklim, dan ketahan pangan menjadi pertimbangan perlunya substitusi terigu dengan memanfaatkan sumber karbohidrat lokal. Permasalahannya dari perspektif penganekaragaman produk adalah apakah tepung yang berasal dari bahan lokal tersebut dapat diolah menjadi produk berbahan baku terigu. Berdasarkan kajian, kemampuan tepung sorgum untuk diolah menjadi berbagai produk berbahan terigu sudah banyak diteliti. Kelemahan tepung sorgum yang tidak memiliki gluten dapat disiasati melalui teknik formulasi dengan sumber protein lain, pati ataupun hidrokoloid. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah 1) Tepung sorgum dapat mensubstitusi terigu dari aspek pengembangan produk olahan, dengan dukungan teknologi penanganan bahan baku untuk meningkatkan mutu serta keamanan pangan dan juga teknologi pengolahan produknya; 2) Produk olahan sorgum perlu dipromosikan secara luas dan intensif kepada masyarakat dalam upaya menguatkan pasar. Promosi dapat dilakukan oleh Pemda setempat daerah sentra produksi secara lokal ataupun nasional; 3) Fungsi kesehatan sorgum dapat diangkat sebagai nilai lebih produk olahan sorgum dalam rangka promosi produk olahan sorgum. ","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130990251","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：