AbstrakKearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi serta lingkungan yang hidup ditengah-tengah masyarakat lokal. Sistem budaya masyarakat Melayu di Riau mempunyai muatan yang baik untuk mengelola lingkungan dengan gaya yang harmonis. Dalam sistem budaya orang Melayu di Riau bisa terbaca dengan jelas bagaimana nilai-nilai budaya mereka memberi pedoman dan arah agar lingkungan terpelihara. Masyarakat Melayu sarat dengan nilai-nilai kearifan budaya dalam memelihara lingkungan. Kearifan pemeliharaan lingkungan berkelanjutan dapat dilihat dalam sistem sosial ekonomi mereka misalnya dalam pemeliharaan hutan tanah ulayat berladang, menangkap ikan, mengambil madu, pemeliharaan sungai, pemeliharaan hutan, ekosistem air dan darat.Kata kunci: Nilai-Nilai Adat; Kearifan Lokal; Pemeliharaan LingkunganAbstractLocal wisdom is a system in the order of social, political, cultural, and economic life and the environment that lives in the midst of local communities. The cultural system of Malay people in Riau has a good content for managing the environment in a harmonious style. In the cultural system of Malays in Riau can be read clearly how their cultural values provide guidance and direction for the environment to be maintained. Malay society is full of cultural wisdom values in preserving the environment. The wisdom of maintaining a sustainable environment can be seen in their socio economic system, for example in maintaining forest, communal land, farming, fishing, taking honey, maintaining rivers, maintaining forest, water and land ecosystem.Keywords: Customary Values; Local Wisdom; Environment Maintained
{"title":"IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ADAT DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MELESTARIKAN HUTAN, SUNGAI DAN DANAU DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR","authors":"Widia Edorita, Zulfikar Jayakusuma","doi":"10.30652/rlj.v2i2.6201","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6201","url":null,"abstract":"AbstrakKearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi serta lingkungan yang hidup ditengah-tengah masyarakat lokal. Sistem budaya masyarakat Melayu di Riau mempunyai muatan yang baik untuk mengelola lingkungan dengan gaya yang harmonis. Dalam sistem budaya orang Melayu di Riau bisa terbaca dengan jelas bagaimana nilai-nilai budaya mereka memberi pedoman dan arah agar lingkungan terpelihara. Masyarakat Melayu sarat dengan nilai-nilai kearifan budaya dalam memelihara lingkungan. Kearifan pemeliharaan lingkungan berkelanjutan dapat dilihat dalam sistem sosial ekonomi mereka misalnya dalam pemeliharaan hutan tanah ulayat berladang, menangkap ikan, mengambil madu, pemeliharaan sungai, pemeliharaan hutan, ekosistem air dan darat.Kata kunci: Nilai-Nilai Adat; Kearifan Lokal; Pemeliharaan LingkunganAbstractLocal wisdom is a system in the order of social, political, cultural, and economic life and the environment that lives in the midst of local communities. The cultural system of Malay people in Riau has a good content for managing the environment in a harmonious style. In the cultural system of Malays in Riau can be read clearly how their cultural values provide guidance and direction for the environment to be maintained. Malay society is full of cultural wisdom values in preserving the environment. The wisdom of maintaining a sustainable environment can be seen in their socio economic system, for example in maintaining forest, communal land, farming, fishing, taking honey, maintaining rivers, maintaining forest, water and land ecosystem.Keywords: Customary Values; Local Wisdom; Environment Maintained","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122404369","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakBantuan hukum merupakan hak setiap orang. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terlebih bagi masyarakat yang tidak mampu. Melalui penyelenggara bantuan hukum inilah akses keadilan dapat tersalurkan bagi masyarakat miskin terutama di Jawa Tengah dan salah satunya adalah melalui Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah. Penulisan Hukum ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik studi dokumen dan wawancara adalah yang digunakan dalam hal pengumpulan data. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi bantuan hukum bagi kelompok orang miskin belum diimplementasikan dengan baik. Bukan hanya dari keseriusan pemerintah dalam menangani golongan fakir miskin, namun juga sedikitnya pihak penyelenggara bantuan hukum yang berkenan memberikan bantuan hukum secara prodeo.Kata Kunci : Bantuan Hukum, Prodeo, Golongan Fakir Miskin, Akses Keadilan AbstractLegal aid is the right of every person. As stated in Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. Especially for people who can not afford. Not only the people who can not afford economically but also those who are legally blind. In fact, it was found many constraints experienced providers of legal aid in providing legal assistance to community groups, especially the poor. Through these legal aid providers access to justice can be channeled for the poor, especially in Central Java and one of them is through the Legal Aid Society of Central Java. This essay is a qualitative method with socio-legal approach. And it used primary and secondary data. Study of documents and interview techniques are used in data collection. The study concluded that the implementation of legal aid for persons or groups of poor people have not been implemented properly. Not only from the government's seriousness in dealing with the poor classes through its policies, but also at least the organizers are pleased to provide legal aid legal assistance prodeo.Keywords : Legal Aid, Prodeo, Poor, Acces to Justice
{"title":"KINERJA LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN AKSES KEADILAN GOLONGAN FAKIR MISKIN (STUDI PERAN TENTANG LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN FAKIR MISKIN)","authors":"Elvi Zahara","doi":"10.30652/rlj.v2i2.5277","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.5277","url":null,"abstract":"AbstrakBantuan hukum merupakan hak setiap orang. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terlebih bagi masyarakat yang tidak mampu. Melalui penyelenggara bantuan hukum inilah akses keadilan dapat tersalurkan bagi masyarakat miskin terutama di Jawa Tengah dan salah satunya adalah melalui Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah. Penulisan Hukum ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik studi dokumen dan wawancara adalah yang digunakan dalam hal pengumpulan data. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi bantuan hukum bagi kelompok orang miskin belum diimplementasikan dengan baik. Bukan hanya dari keseriusan pemerintah dalam menangani golongan fakir miskin, namun juga sedikitnya pihak penyelenggara bantuan hukum yang berkenan memberikan bantuan hukum secara prodeo.Kata Kunci : Bantuan Hukum, Prodeo, Golongan Fakir Miskin, Akses Keadilan AbstractLegal aid is the right of every person. As stated in Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. Especially for people who can not afford. Not only the people who can not afford economically but also those who are legally blind. In fact, it was found many constraints experienced providers of legal aid in providing legal assistance to community groups, especially the poor. Through these legal aid providers access to justice can be channeled for the poor, especially in Central Java and one of them is through the Legal Aid Society of Central Java. This essay is a qualitative method with socio-legal approach. And it used primary and secondary data. Study of documents and interview techniques are used in data collection. The study concluded that the implementation of legal aid for persons or groups of poor people have not been implemented properly. Not only from the government's seriousness in dealing with the poor classes through its policies, but also at least the organizers are pleased to provide legal aid legal assistance prodeo.Keywords : Legal Aid, Prodeo, Poor, Acces to Justice","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131983354","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakCerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang menghendaki perceraian. Gugatan perceraian yang terjadi adalah adanya pernikahan yang pernah dilaksanakan hanya beberapa bulan, setelah itu pihak istri mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis. Tujuan penelitian untuk menganalisis penyelesaian cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dipadukan dengan data kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, penyelesaian cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak baik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI. Penyelesaian cerai gugat bagi masyarakat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis. Kedua, cerai gugat pernikahan atas kehendak orang tua di Kecamatan Tualang Kepada PA Bengkalis karena kedua belah pihak merasa bahwa sejak awal mereka sama-sama tidak ada kecocokan, meskipun salah satu pihak masih tidak ingin bercerai dengan pasangannya.Kata Kunci: Cerai Gugat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam AbstractDivorce is a divorce filed by the wife who wants a divorce. Divorce lawsuit that occurred was the existence of a marriage that had been held for only a few months, after which the wife filed a petition for divorce in the Religious Court of Bengkalis. The purpose of the research is to analyze the settlement of a claim for divorce based on Law of Number 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law in Tualang District, Siak Regency. The research method uses sociological legal research with data collection techniques through interviews combined with library data. The results of the study stated that first, the settlement of the claim for divorce can only be done before a court hearing after the court has not succeeded in reconciling the two parties either regulated by Law of Number 1 of 1974 or Compilation of Islamic Law. The settlement of the claim for divorce for the people of Tualang District, Siak Regency is in the Religious Court (PA) of Bengkalis. Second, the marriage claim divorce on the will of parents in the Tualang Subdistrict To Religious Court of Bengkalis because both parties felt that from the beginning they had no match, even though one party still did not want to divorce their partner. Keywords: Divorce, Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law
{"title":"PENYELESAIAN CERAI GUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK","authors":"Muhammad Azani, H. Basri","doi":"10.30652/rlj.v2i2.6058","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6058","url":null,"abstract":"AbstrakCerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang menghendaki perceraian. Gugatan perceraian yang terjadi adalah adanya pernikahan yang pernah dilaksanakan hanya beberapa bulan, setelah itu pihak istri mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis. Tujuan penelitian untuk menganalisis penyelesaian cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dipadukan dengan data kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, penyelesaian cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak baik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI. Penyelesaian cerai gugat bagi masyarakat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis. Kedua, cerai gugat pernikahan atas kehendak orang tua di Kecamatan Tualang Kepada PA Bengkalis karena kedua belah pihak merasa bahwa sejak awal mereka sama-sama tidak ada kecocokan, meskipun salah satu pihak masih tidak ingin bercerai dengan pasangannya.Kata Kunci: Cerai Gugat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam AbstractDivorce is a divorce filed by the wife who wants a divorce. Divorce lawsuit that occurred was the existence of a marriage that had been held for only a few months, after which the wife filed a petition for divorce in the Religious Court of Bengkalis. The purpose of the research is to analyze the settlement of a claim for divorce based on Law of Number 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law in Tualang District, Siak Regency. The research method uses sociological legal research with data collection techniques through interviews combined with library data. The results of the study stated that first, the settlement of the claim for divorce can only be done before a court hearing after the court has not succeeded in reconciling the two parties either regulated by Law of Number 1 of 1974 or Compilation of Islamic Law. The settlement of the claim for divorce for the people of Tualang District, Siak Regency is in the Religious Court (PA) of Bengkalis. Second, the marriage claim divorce on the will of parents in the Tualang Subdistrict To Religious Court of Bengkalis because both parties felt that from the beginning they had no match, even though one party still did not want to divorce their partner. Keywords: Divorce, Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128741754","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menentukan batasan-batasan antara perbuatan badan atau pejabat pemerintah (bestuurhandelingen) yang merugikan keuangan negara berkualitas sebagai maladministrasi atau merupakan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak semua perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh pejabat publik yang merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi. Dalam menentukan batasan-batasan antara perbuatan maladministrasi dengan tindak pidana korupsi badan atau pejabat pemerintah harus menghindarkan diri dari tindakan diskresioner yang mengandung nuansa hukum pidana seperti kecurangan, manipulasi, penyesatan, penyembunyian fakta, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan peraturan.Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Maladministrasi AbstractThe aim of this research is to determine the limitations of the act of government officials (bestuurhandelingen) that inflict state financial loss qualified as maladministration or a corruption offense. The research method used is Juridical Normative. The result of the study shows that, not every act of government officials that inflict state financial loss qualified as a corruption offense. In determining of the limits between maladministration act and corruption offense, the government officials must avoid itself from acts of discretion that containing the nuances of criminal law such as cheating (deceit), manipulation, misrepresentation, concealment of facts, breach of trust, subterfuge, or illegal circumvention.Keywords: Corruption, Criminal Act, Maladministration
{"title":"BATASAN ANTARA PERBUATAN MALADMINISTRASI DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"Odie Faiz Guslan","doi":"10.30652/RLJ.V2I2.4942","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V2I2.4942","url":null,"abstract":"AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menentukan batasan-batasan antara perbuatan badan atau pejabat pemerintah (bestuurhandelingen) yang merugikan keuangan negara berkualitas sebagai maladministrasi atau merupakan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak semua perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh pejabat publik yang merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi. Dalam menentukan batasan-batasan antara perbuatan maladministrasi dengan tindak pidana korupsi badan atau pejabat pemerintah harus menghindarkan diri dari tindakan diskresioner yang mengandung nuansa hukum pidana seperti kecurangan, manipulasi, penyesatan, penyembunyian fakta, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan peraturan.Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Maladministrasi AbstractThe aim of this research is to determine the limitations of the act of government officials (bestuurhandelingen) that inflict state financial loss qualified as maladministration or a corruption offense. The research method used is Juridical Normative. The result of the study shows that, not every act of government officials that inflict state financial loss qualified as a corruption offense. In determining of the limits between maladministration act and corruption offense, the government officials must avoid itself from acts of discretion that containing the nuances of criminal law such as cheating (deceit), manipulation, misrepresentation, concealment of facts, breach of trust, subterfuge, or illegal circumvention.Keywords: Corruption, Criminal Act, Maladministration","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"06 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130565838","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analisis terhadap upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Petapahan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum. Pendekatan ini berdasarkan pendekatan hukum adat, dengan kajian terhadap nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Petapahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Perkembangan arus globalisasi tentunya memberikan dampak terhadap keberadaan lingkungan, tidak terkecuali lingkungan masyarakat adat Petapahan. Semakin banyak persoalan pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang berimbas pada kehidupan manusia itu sendiri. Upaya hukum masyarakat adat Petapahan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan dirasakan memberikan dampak positif hingga saat ini bagi masyarakat adat Petapahan dalam menjaga, mengelola dan melindungi lingkungan.Kata Kunci: Hukum Adat, Lingkungan, Kearifan Lokal AbstractThe purpose of this study was to describe the analysis of the efforts made by the indigenous people Petapahan for the management and protection of the environment. The approach used in this study is a sociological approach, namely studies that discuss the enactment of the law. This approach is based on common law approach, the study of local wisdom values on indigenous and tribal peoples Petapahan Kampar district in Riau province. The development of globalization certainly has an impact on the existence of the environment, not least environment of Petapahan indigenous people. The more the problems of pollution and destruction in environmental which impact human life itself. Petapahan indigenous legal remedy against perceived environmental management and protection have a positive impact to this day for indigenous peoples Petapahan in maintaining, managing and protecting the environment.Keywords: Customary Law, Environment, Local Wisdom
{"title":"UPAYA HUKUM MASYARAKAT ADAT PETAPAHAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN","authors":"Nabella Puspa Rani, Dedy Felandry","doi":"10.30652/rlj.v2i2.6200","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6200","url":null,"abstract":"AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analisis terhadap upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Petapahan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum. Pendekatan ini berdasarkan pendekatan hukum adat, dengan kajian terhadap nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Petapahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Perkembangan arus globalisasi tentunya memberikan dampak terhadap keberadaan lingkungan, tidak terkecuali lingkungan masyarakat adat Petapahan. Semakin banyak persoalan pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang berimbas pada kehidupan manusia itu sendiri. Upaya hukum masyarakat adat Petapahan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan dirasakan memberikan dampak positif hingga saat ini bagi masyarakat adat Petapahan dalam menjaga, mengelola dan melindungi lingkungan.Kata Kunci: Hukum Adat, Lingkungan, Kearifan Lokal AbstractThe purpose of this study was to describe the analysis of the efforts made by the indigenous people Petapahan for the management and protection of the environment. The approach used in this study is a sociological approach, namely studies that discuss the enactment of the law. This approach is based on common law approach, the study of local wisdom values on indigenous and tribal peoples Petapahan Kampar district in Riau province. The development of globalization certainly has an impact on the existence of the environment, not least environment of Petapahan indigenous people. The more the problems of pollution and destruction in environmental which impact human life itself. Petapahan indigenous legal remedy against perceived environmental management and protection have a positive impact to this day for indigenous peoples Petapahan in maintaining, managing and protecting the environment.Keywords: Customary Law, Environment, Local Wisdom","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"2011 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127358186","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakSalah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah melalui itsbat nikah yang tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Kedudukan itsbat nikah dalam peraturan perundang-undangan perkawinan memberi dasar adanya kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat mesti dilakukan penetapan secara administratif melalui lembaga itsbat nikah. Kepastian hukum itsbat nikah terhadap status anak dan harta perkawinan merupakan sarana untuk menegakkan perlindungan harta, dengan itsbat nikah yang berkonsekuensi diakuinya pernikahan secarah hukum formal, maka secara otomatis status anak dan harta perkawinan menjadi diakui, sehingga kepemilikan harta dan hak-hak lain yang berkaitan dapat terpelihara.Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perkawinan; Itsbat Nikah AbstractOne of the government's efforts in providing services to people who do not have a marriage certificate through “itsbat nikah” has a positive aspect in facilitating the public to re-register the marriage that has taken place. The position of “itsbat nikah” in marriage law provides the basis for legal certainty for marriages that are not recorded. Marriage that is not recorded must be determined administratively through the marriage institution. Legal certainty of “itsbat nikah” to the status of the child and marriage property is a means to enforce property protection, with its “itsbat nikah” consequently the recognition of marriage as a formal law, the status of the child and marriage property will automatically be recognized, so that the ownership of property and other related rights can be maintained.Keywords: Legal Certainty, Marriage, Itsbat Nikah
政府通过itsbat为那些没有结婚证书的人提供服务的努力之一，这无疑是一个积极的方面，使他们更容易重新记录所发生的婚姻。婚姻itsbat在婚姻法律法规中的地位为未记录的婚姻的法律确定性奠定了基础。未经登记的婚姻必须通过itsbat婚姻机构进行行政任命。根据婚姻法，婚姻法对儿童身份和婚姻财产的保障是建立财产保护的一种手段，在正式法律承认的基础上，儿童的地位和婚姻财产就会自动得到承认，从而保留财产和其他相关权利。关键词:法律确定性;婚姻;政府为那些在“不结婚”中没有结婚证书的人提供的条件下的婚姻无效，对公众对他们所接管的婚姻有积极的看法。合法婚姻的“婚姻”基础提供了不记录婚姻的合法保障。没有记录的婚姻必须是确定的婚姻制度。合法certainty of itsbat结婚”》《儿童地位和婚姻财产是一个意味着to enforce财产保护,with its识别》“婚itsbat consequently婚姻正式法律地位》,美国孩子和婚姻财产将自动recognized ownership》,所以那个财产和其他相关权利可以成为maintained。结婚，结婚，结婚
{"title":"JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKAWINAN MELALUI ITSBAT NIKAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA)","authors":"Z. Zainuddin, Nurarifin Jaya","doi":"10.30652/rlj.v2i2.6086","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6086","url":null,"abstract":"AbstrakSalah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah melalui itsbat nikah yang tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Kedudukan itsbat nikah dalam peraturan perundang-undangan perkawinan memberi dasar adanya kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat mesti dilakukan penetapan secara administratif melalui lembaga itsbat nikah. Kepastian hukum itsbat nikah terhadap status anak dan harta perkawinan merupakan sarana untuk menegakkan perlindungan harta, dengan itsbat nikah yang berkonsekuensi diakuinya pernikahan secarah hukum formal, maka secara otomatis status anak dan harta perkawinan menjadi diakui, sehingga kepemilikan harta dan hak-hak lain yang berkaitan dapat terpelihara.Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perkawinan; Itsbat Nikah AbstractOne of the government's efforts in providing services to people who do not have a marriage certificate through “itsbat nikah” has a positive aspect in facilitating the public to re-register the marriage that has taken place. The position of “itsbat nikah” in marriage law provides the basis for legal certainty for marriages that are not recorded. Marriage that is not recorded must be determined administratively through the marriage institution. Legal certainty of “itsbat nikah” to the status of the child and marriage property is a means to enforce property protection, with its “itsbat nikah” consequently the recognition of marriage as a formal law, the status of the child and marriage property will automatically be recognized, so that the ownership of property and other related rights can be maintained.Keywords: Legal Certainty, Marriage, Itsbat Nikah","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"77 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114170219","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan implikasi keputusan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan notaris. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Adanya permohonan pemeriksaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim maka MKN Wilayah akan membentuk majelis pemeriksa untuk memanggil, memeriksa, dan mendengarkan keterangan langsung dari notaris. Hasil pemeriksaan dari Majelis Pemeriksalah yang kemudian menjadi acuan MKN Wilayah untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan pemanggilan Notaris oleh penegak hukum. Keputusan persetujuan atau penolakan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan keputusan final dan tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh bagi notaris ataupun penegak hukum sehingga akibatnya pihak-pihak terkait harus menjalankan keputusan tersebut. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (3) dan (4) UUJN ditentukan bahwa jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. MKN Wilayah tidak memberikan jawaban maka dianggap memberikan persetujuan. Dengan demikian proses pemanggilan harus tetap dilaksanakan. Hal ini dapat merugikan notaris, karena seharusnya MKN Wilayah dapat menyatakan sikap atau pertimbangannya.Kata Kunci: Keputusan, Majelis Kehormatan Notaris, Notaris AbstractThis study aimed to determine and analyze the authority of the Notary Public Honorary Board (MKN) in the investigation of the notary and to know and analyze the implications of the Decision of the Notary Honorary Board in the investigation of notaries. The location of the research was conducted in the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights of South Sulawesi. The results of the study indicate that the Honorary Board of Notary is authorized to conduct an investigation and issue a decision on approval or rejection of a call of a notary by an investigator, public prosecutor or judge. With the existence of an investigation request from the investigator, public prosecutor, or judge then the Regional Notary Honorary Board will form an investigator board to call, examine, and listen to the direct statement from the notary. The result of an investigation from the Investigator Board then becomes the reference of Regional MKN to give approval or reject the request of the notary calling by the law enforcer. The decision of the approval or rejection of the Regional Notary Honorary Board of the Notary is final and there is no other attempt that can be taken by the notary or law enforcers so that the parties concerned must follow the decision. Indeed, based on the provisions of Article 66 Paragraph (3) and (4) of Law on Notary Position (UUJN) it is stipulated that if within 30 (thirty) days. Regional MKN d
本研究旨在了解公证人荣誉委员会(MKN)的权力范围，以及公证人荣誉委员会的决定在公证听证会上的影响。研究地点是南苏拉威西的法律部和人权办公室。研究表明，公证人荣誉委员会有权进行审查，并对检察官、检察官或法官发出同意或拒绝公证判决。根据控方、检察官或法官的判决，国家财产将成立一个审查委员会，传唤、审查和听取公证证词。法庭听证会的结果被认为是国家人权委员会批准或拒绝执法部门的公证传票。同意或拒绝分区公证人荣誉委员会的决定是最后的决定，对公证人或法律作出任何其他努力，因此当权派必须作出这一决定。事实上，根据第66章第3节和第4章，UUJN规定，如果在30天(30天)之内。MKN地区不提供答复，将被视为批准。因此，调用过程必须继续进行。这对公证人是有害的，因为领土应该能够陈述其立场或理由。关键字:决定、公证大会、公证本研究授权调查、了解和分析公证委员会中公证条款的含义。研究的地点是苏拉威西正义与人权部的区域办事处。调查结果的结果是授权授权调查或撤销由一名调查人员、公共检察官或法官发出的通知。鉴于调查要求调查人员、公共检察官或法官，那么地区公证委员会将要求调查委员会进行电话调查，调查并听取该声明的直接陈述。调查结果来自调查委员会，然后是区域会议的建议，即给予批准或拒绝法律授权的诺斯卡来电的要求。地区荣誉委员会的决定是最终的，没有其他因素可以与Notary或law enforcers相协调，所以参与者必须遵守这些决定。根据第66篇文章的规定(3)和(4)关于Notary Position (UUJN)的法律规定，它规定在30天之内。区域不给出答案，这被认为是一致的。这就是来电者必须继续运行的原因。这可能是有害的，因为区域可能会破坏它的正位或考虑。键盘提示
{"title":"ANALISIS HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN NOTARIS","authors":"N. Nurjannah, Aminuddin Ilmar, Zulkifli Aspan","doi":"10.30652/rlj.v2i2.5965","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.5965","url":null,"abstract":"AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan implikasi keputusan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan notaris. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Adanya permohonan pemeriksaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim maka MKN Wilayah akan membentuk majelis pemeriksa untuk memanggil, memeriksa, dan mendengarkan keterangan langsung dari notaris. Hasil pemeriksaan dari Majelis Pemeriksalah yang kemudian menjadi acuan MKN Wilayah untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan pemanggilan Notaris oleh penegak hukum. Keputusan persetujuan atau penolakan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan keputusan final dan tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh bagi notaris ataupun penegak hukum sehingga akibatnya pihak-pihak terkait harus menjalankan keputusan tersebut. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (3) dan (4) UUJN ditentukan bahwa jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. MKN Wilayah tidak memberikan jawaban maka dianggap memberikan persetujuan. Dengan demikian proses pemanggilan harus tetap dilaksanakan. Hal ini dapat merugikan notaris, karena seharusnya MKN Wilayah dapat menyatakan sikap atau pertimbangannya.Kata Kunci: Keputusan, Majelis Kehormatan Notaris, Notaris AbstractThis study aimed to determine and analyze the authority of the Notary Public Honorary Board (MKN) in the investigation of the notary and to know and analyze the implications of the Decision of the Notary Honorary Board in the investigation of notaries. The location of the research was conducted in the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights of South Sulawesi. The results of the study indicate that the Honorary Board of Notary is authorized to conduct an investigation and issue a decision on approval or rejection of a call of a notary by an investigator, public prosecutor or judge. With the existence of an investigation request from the investigator, public prosecutor, or judge then the Regional Notary Honorary Board will form an investigator board to call, examine, and listen to the direct statement from the notary. The result of an investigation from the Investigator Board then becomes the reference of Regional MKN to give approval or reject the request of the notary calling by the law enforcer. The decision of the approval or rejection of the Regional Notary Honorary Board of the Notary is final and there is no other attempt that can be taken by the notary or law enforcers so that the parties concerned must follow the decision. Indeed, based on the provisions of Article 66 Paragraph (3) and (4) of Law on Notary Position (UUJN) it is stipulated that if within 30 (thirty) days. Regional MKN d","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"82 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126269405","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The State regulates the procedures for the management of fish resources that are contained in various regulations. The State also provides space for the community to manage fish resources. In the management of fish resources based on the principles of management. The management of fish resources includes also controlling of fish resources. Bengkalis Regency is the coastal areas which has potential fish resource, terubuk fish. The research method used the normative method with approach of legislation concerning the role of the community in the management of fish resources.Keywords : Fish Resources, Management, National Law
{"title":"PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT NASIONAL","authors":"Adi Tiaraputri, Ledy Diana","doi":"10.30652/rlj.v2i1.4572","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v2i1.4572","url":null,"abstract":"The State regulates the procedures for the management of fish resources that are contained in various regulations. The State also provides space for the community to manage fish resources. In the management of fish resources based on the principles of management. The management of fish resources includes also controlling of fish resources. Bengkalis Regency is the coastal areas which has potential fish resource, terubuk fish. The research method used the normative method with approach of legislation concerning the role of the community in the management of fish resources.Keywords : Fish Resources, Management, National Law","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"370 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128027479","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to analyze protect the environment through the provision of credit assistance and supervision of credit granting by banks to protect the environment. This research is done by using empirical normative research method The results of this study indicate that: 1) Prevention of the bank in making credit agreements by including clauses prevention of environmental pollution must be done by the debtor. While repressively, the Bank is obliged to pay attention to the results of the PROPER assessment issued by the Ministry of Environment which is a mandatory requirement for the industry to apply for banking credit 2) OJK form of supervision on the provision of environmentally sound credit by the banks by ordering all LJK activities to establish sustainable financial system in which sustainable finance is defined as the overall support of the financial services sector to create sustainable economic growth by harmonizing economic, social and environmental interests.Keywords : Environment, Banking, Credit
{"title":"PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PEMBERIAN BANTUAN KREDIT OLEH PERBANKAN","authors":"Wadjedah Nursyamsi, Irwansyah Irwansyah, N. Said","doi":"10.30652/rlj.v2i1.4716","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v2i1.4716","url":null,"abstract":"This study aims to analyze protect the environment through the provision of credit assistance and supervision of credit granting by banks to protect the environment. This research is done by using empirical normative research method The results of this study indicate that: 1) Prevention of the bank in making credit agreements by including clauses prevention of environmental pollution must be done by the debtor. While repressively, the Bank is obliged to pay attention to the results of the PROPER assessment issued by the Ministry of Environment which is a mandatory requirement for the industry to apply for banking credit 2) OJK form of supervision on the provision of environmentally sound credit by the banks by ordering all LJK activities to establish sustainable financial system in which sustainable finance is defined as the overall support of the financial services sector to create sustainable economic growth by harmonizing economic, social and environmental interests.Keywords : Environment, Banking, Credit","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128055960","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to analyze the validity of declaration of release of the right to demand tax refund BPHTB on tax validation application and Legal protection for applicant tax refund BPHTB on cancellation of Sale and Purchase transactions. This research is done by using normative juridical research method with approach of legislation and also conceptual approach (conceptual approach). The results of this study indicate that: 1) Validity Letter Statement Release of rights according to tax restitution BPHTB in tax validation application in this case the Statement does not provide legal certainty. ) Legal protection for applicant tax refund BPHTB on cancellation of sale transactions purchase may be made pursuant to Ministerial Regulation No. 187 / PMK.03 / 2015 stating that the application for refund of tax overpayment should not be payable.Keywords : BPHTB, Restitution
{"title":"KEABSAHAN PERNYATAAN PELEPASAN HAK MENUNTUT RESTITUSI PAJAK PADA PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI","authors":"Arjun Arjun, A. Borahima, Nurfaidah Said","doi":"10.30652/rlj.v2i1.4719","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v2i1.4719","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the validity of declaration of release of the right to demand tax refund BPHTB on tax validation application and Legal protection for applicant tax refund BPHTB on cancellation of Sale and Purchase transactions. This research is done by using normative juridical research method with approach of legislation and also conceptual approach (conceptual approach). The results of this study indicate that: 1) Validity Letter Statement Release of rights according to tax restitution BPHTB in tax validation application in this case the Statement does not provide legal certainty. ) Legal protection for applicant tax refund BPHTB on cancellation of sale transactions purchase may be made pursuant to Ministerial Regulation No. 187 / PMK.03 / 2015 stating that the application for refund of tax overpayment should not be payable.Keywords : BPHTB, Restitution","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125871518","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：