Kemudahan dalam melakukan eksekusi dilandasi perlindungan terhadap kreditor untuk dapat jaminan pelunasan kewajiban debitor yang resiko terjadinya gagal bayar atau kerdit macet dengan adanya Sertfikat Fidusia tentunya kedudukan kreditor menjadi terlindungi pada suatu kegiatan eksekusi apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi) dari debitor dalam perjanjanjian utama atau perjanjian tambahan yang menggunakan insturumen lembaga jaminan fidusia. Putusan dari Mahkamah Kontitusi ini dalam presfektif hukum terdapatnya perlindungan hukum dengan menjalankan asas keseimbangan dari pihak-pihak yang melaksanakan suatu perbuatan hukum adalah dalam suatu kerangka kreditor dan debitor harus mendapat perlakuan sama dan seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban serta resiko pada keadaan yang ditimbulkan sehingga keadilan yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri dapat berjalan dengan baik. Tulisan ini mengkaji mengenai Implikasi putusan tersebut dalam asas keadilan dalam kerangka keseimbangan perlidungan antar debitor dan kreditor. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada kesimpulan tulisan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi syarat mengenai berlakunya eksekusi jaminan fidusia beradasarkanSertfikat Jaminan Fidusia tentu akan mengakibatkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi kreditor apabila terjadi permasalahan dikemudian hari nantinya penegasan klausul standart dan prosudur standart yang harus dilakukan para pihak (debitor dan kreditor) perlu untuk diberlakukan demi menjamin arah perlindungan apabila terjadi cidera janji/wanprestasi, kedepannya untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang lebih maksilmal terhadap para pihak secara lebih seimbang maka revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia perlu untuk dikedepankan. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia, Asas Keadilan
{"title":"EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERASASKAN KEADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019","authors":"Iwan Riswandie","doi":"10.51749/jphi.v2i2.48","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.48","url":null,"abstract":"Kemudahan dalam melakukan eksekusi dilandasi perlindungan terhadap kreditor untuk dapat jaminan pelunasan kewajiban debitor yang resiko terjadinya gagal bayar atau kerdit macet dengan adanya Sertfikat Fidusia tentunya kedudukan kreditor menjadi terlindungi pada suatu kegiatan eksekusi apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi) dari debitor dalam perjanjanjian utama atau perjanjian tambahan yang menggunakan insturumen lembaga jaminan fidusia. Putusan dari Mahkamah Kontitusi ini dalam presfektif hukum terdapatnya perlindungan hukum dengan menjalankan asas keseimbangan dari pihak-pihak yang melaksanakan suatu perbuatan hukum adalah dalam suatu kerangka kreditor dan debitor harus mendapat perlakuan sama dan seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban serta resiko pada keadaan yang ditimbulkan sehingga keadilan yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri dapat berjalan dengan baik. Tulisan ini mengkaji mengenai Implikasi putusan tersebut dalam asas keadilan dalam kerangka keseimbangan perlidungan antar debitor dan kreditor. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada kesimpulan tulisan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi syarat mengenai berlakunya eksekusi jaminan fidusia beradasarkanSertfikat Jaminan Fidusia tentu akan mengakibatkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi kreditor apabila terjadi permasalahan dikemudian hari nantinya penegasan klausul standart dan prosudur standart yang harus dilakukan para pihak (debitor dan kreditor) perlu untuk diberlakukan demi menjamin arah perlindungan apabila terjadi cidera janji/wanprestasi, kedepannya untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang lebih maksilmal terhadap para pihak secara lebih seimbang maka revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia perlu untuk dikedepankan. \u0000Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia, Asas Keadilan","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130326944","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
A. Munawar, M. Aini, Dedik Sugiyanto, Miftah Ulumudin Tsani
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 memberikan dampak perubahan pada beberapa ketentuan yang diatur dalam UU-PPLH termasuk bagian yang dihapus adalah Pasal 26 ayat (4) UU-PPLH yang berbunyi “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL” juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen tersebut, dengan dihapusnya ketentuan pasal 26 ayat (4) UU-PPLH berakibat kepada Masyarakat tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup alias amdal pada suatu proyek karena hak mereka sudah dihapus didalam UU Cipta Kerja. Adapun rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum dihapusnya ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pwerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya rumusan masalah yang ke dua adalah Bagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 Huruf H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dikarenakan permasalahan akan dianalisis dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dihapusnya ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
{"title":"ANALISIS YURIDIS DIHAPUSNYA KETENTUAN PASAL 26 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA","authors":"A. Munawar, M. Aini, Dedik Sugiyanto, Miftah Ulumudin Tsani","doi":"10.51749/jphi.v2i3.40","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.40","url":null,"abstract":"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 memberikan dampak perubahan pada beberapa ketentuan yang diatur dalam UU-PPLH termasuk bagian yang dihapus adalah Pasal 26 ayat (4) UU-PPLH yang berbunyi “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL” juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen tersebut, dengan dihapusnya ketentuan pasal 26 ayat (4) UU-PPLH berakibat kepada Masyarakat tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup alias amdal pada suatu proyek karena hak mereka sudah dihapus didalam UU Cipta Kerja. Adapun rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum dihapusnya ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pwerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya rumusan masalah yang ke dua adalah Bagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 Huruf H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dikarenakan permasalahan akan dianalisis dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dihapusnya ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114969762","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh korporasi. semakin bertambahnya kegiatan pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak dari pencemaran lingkungan sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup serta kenyamanan lingkungan di masa yang akan datang. Negara Indonesia sudah menyiapkan sebuah peraturan dalam upaya menjaga lingkungan hidup seperti di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan model Omnibus Law, pada undang-undang tersebut tema besar yang menjadi tujuan hendak dicapai adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi. Untuk mempermudah mencapai tujuan tersebut maka dilakukanlah sebuah penyederhanaan sebuah perizinan, Maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ikut terkena efeknya dengan dilakukannya perubahan mengenai perizinan serta ada beberapa pasal yang diubah,diganti, dan dihapuskan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer,sekunder,primer. Hasil Penelitian ini membahas tentang penyederhanaan terhadap perizinan serta terjadi revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pergeseran sanksi pidana menjadi sanksi administrasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu pelemahan dalam penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi yang menjadi pelaku pencemaran lingkungan hidup.
{"title":"KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN","authors":"Khairunnisa Fahriati, Nurul Listiyani, Iwan Riswandie","doi":"10.51749/jphi.v2i3.49","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.49","url":null,"abstract":"Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh korporasi. semakin bertambahnya kegiatan pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak dari pencemaran lingkungan sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup serta kenyamanan lingkungan di masa yang akan datang. Negara Indonesia sudah menyiapkan sebuah peraturan dalam upaya menjaga lingkungan hidup seperti di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan model Omnibus Law, pada undang-undang tersebut tema besar yang menjadi tujuan hendak dicapai adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi. Untuk mempermudah mencapai tujuan tersebut maka dilakukanlah sebuah penyederhanaan sebuah perizinan, Maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ikut terkena efeknya dengan dilakukannya perubahan mengenai perizinan serta ada beberapa pasal yang diubah,diganti, dan dihapuskan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer,sekunder,primer. Hasil Penelitian ini membahas tentang penyederhanaan terhadap perizinan serta terjadi revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pergeseran sanksi pidana menjadi sanksi administrasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu pelemahan dalam penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi yang menjadi pelaku pencemaran lingkungan hidup.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"117 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117312131","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to determine the qualifications of the crime of distributing pornographic videos in the view of criminal law and to determine the application of material criminal law to the crime of spreading pornographic videos. This research method uses a normative juridical approach, secondary data from library research techniques. Then it was analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results of the research conducted by the author that the act of pornography is a crime that is private in nature so that law enforcement against pornography eradication there are many difficulties. One of the inhibiting factors for eradicating pornography is the lack of cooperation from the community and various parties in reporting this crime. The application of criminal law has a tendency to be influenced by the structure of society, which is an obstacle that allows the application of criminal law to be carried out and can provide obstacles that lead to the application of criminal law cannot be carried out or cannot be maximized. The elements of a pornographic crime consist of a subjective element, namely an error, which means that the act was intentionally or with its consent, and an objective element, namely an act (to be) which means an object or model that contains pornographic content. (2) The crime of pornography is carried out based on the Criminal Procedure Code unless otherwise stipulated in Law Number 44 of 2008.
{"title":"Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi","authors":"G. Safitri, Hendy Indra Pratama","doi":"10.51749/jphi.v2i2.37","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.37","url":null,"abstract":"This study aims to determine the qualifications of the crime of distributing pornographic videos in the view of criminal law and to determine the application of material criminal law to the crime of spreading pornographic videos. This research method uses a normative juridical approach, secondary data from library research techniques. Then it was analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results of the research conducted by the author that the act of pornography is a crime that is private in nature so that law enforcement against pornography eradication there are many difficulties. One of the inhibiting factors for eradicating pornography is the lack of cooperation from the community and various parties in reporting this crime. The application of criminal law has a tendency to be influenced by the structure of society, which is an obstacle that allows the application of criminal law to be carried out and can provide obstacles that lead to the application of criminal law cannot be carried out or cannot be maximized. The elements of a pornographic crime consist of a subjective element, namely an error, which means that the act was intentionally or with its consent, and an objective element, namely an act (to be) which means an object or model that contains pornographic content. (2) The crime of pornography is carried out based on the Criminal Procedure Code unless otherwise stipulated in Law Number 44 of 2008.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121097415","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Banking institutions as a financial institution operate and collect fundsfrom the public in the form of deposits and distribute them to the public in the form of credit or other forms, of course, are closely related to the risks that occur. The main risk in providing credit is bad credit. Given this risk, banks in providing credit are not only based on binding credit agreements, but often also require accessor agreements in the form of material guarantees. The material agreement that is often required in the granting of credit in large amounts is the binding of mortgage rights on land and or buildings. However, in fact, even though the mortgage has been installed at the time of bad credit, there is often resistance from the debtor or the owner of the guarantee and even a third party that the debtor has planned so that a confiscation can be placed on an object that has been encumbered with a mortgage in order to hinder or stop the execution. The problems that we raise are how legal protection is and how efforts can be made if there is resistance or attempts to place confiscations on mortgage objects to interfere with the auction. The type of legal research used is doctrinal research, with a statutory, conceptual, and comparative approach. From the research, it was found that the provisions of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and other provisions have provided legal protection to mortgage holders for efforts to place confiscations, in addition creditors holding mortgages can also intervene or file resistance claims in case between the owner of the collateral and a third party requesting the placement of the confiscation.
{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Upaya Pihak Ketiga Untuk Meletakan Sita","authors":"Sahal Afhami","doi":"10.51749/jphi.v2i2.39","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.39","url":null,"abstract":"Banking institutions as a financial institution operate and collect fundsfrom the public in the form of deposits and distribute them to the public in the form of credit or other forms, of course, are closely related to the risks that occur. The main risk in providing credit is bad credit. Given this risk, banks in providing credit are not only based on binding credit agreements, but often also require accessor agreements in the form of material guarantees. The material agreement that is often required in the granting of credit in large amounts is the binding of mortgage rights on land and or buildings. However, in fact, even though the mortgage has been installed at the time of bad credit, there is often resistance from the debtor or the owner of the guarantee and even a third party that the debtor has planned so that a confiscation can be placed on an object that has been encumbered with a mortgage in order to hinder or stop the execution. The problems that we raise are how legal protection is and how efforts can be made if there is resistance or attempts to place confiscations on mortgage objects to interfere with the auction. The type of legal research used is doctrinal research, with a statutory, conceptual, and comparative approach. From the research, it was found that the provisions of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and other provisions have provided legal protection to mortgage holders for efforts to place confiscations, in addition creditors holding mortgages can also intervene or file resistance claims in case between the owner of the collateral and a third party requesting the placement of the confiscation.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125429836","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The study, entitled "the Application of Private Enforcement in Competition Law Enforcement in Indonesia, United State of America and European Union" raises two problem formulations, namely: how is the provision and application of private enforcement of competition law in the United States of America and European Union, and how is the provision and application of private enforcement of competition law in Indonesia? This research is a normative or doctrinal legal research, which describes, explains and analyzes legal materials that refer to the laws and regulations in Indonesia, the United States of America and European Union. Analysis of legal materials uses a qualitative descriptive approach, which is carried out by collecting legal materials, qualifying them, connecting theories related to research problems, drawing conclusions to determine the results and recommendations. The results of this study indicate that the occurrence of business competition law vacuum in Indonesia is related to the implementation of private enforcement of competition law. Thus, the authors explain the conditions and application of private enforcement of business competition law in effect in the United States of America and the European Union as well as alternatives that can be used in terms of implementing private enforcement of competition law in Indonesia based on legal principles in force in Indonesia.
{"title":"Penerapan Private Enforcement Dalam Penegakan Hukum Persaiangan Usaha Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Uni Eropa","authors":"Muhammad Alim Kurniawan, Siti Anisah","doi":"10.51749/jphi.v2i2.36","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.36","url":null,"abstract":"The study, entitled \"the Application of Private Enforcement in Competition Law Enforcement in Indonesia, United State of America and European Union\" raises two problem formulations, namely: how is the provision and application of private enforcement of competition law in the United States of America and European Union, and how is the provision and application of private enforcement of competition law in Indonesia? This research is a normative or doctrinal legal research, which describes, explains and analyzes legal materials that refer to the laws and regulations in Indonesia, the United States of America and European Union. Analysis of legal materials uses a qualitative descriptive approach, which is carried out by collecting legal materials, qualifying them, connecting theories related to research problems, drawing conclusions to determine the results and recommendations. The results of this study indicate that the occurrence of business competition law vacuum in Indonesia is related to the implementation of private enforcement of competition law. Thus, the authors explain the conditions and application of private enforcement of business competition law in effect in the United States of America and the European Union as well as alternatives that can be used in terms of implementing private enforcement of competition law in Indonesia based on legal principles in force in Indonesia.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124410726","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The purpose of this study is to discuss the urgency of re-enactment as evidence in evidence by the public prosecutor at trial and to find out whether the re-enactment reflects the principle of due process of law ? The research method used in this study is a normative research method. the results of the study can be drawn several conclusions. First, the urgency of re-enactment as evidence in evidence by the public prosecutor at trial is to give confidence to the panel of judges against the criminal events committed by the defendant. The public prosecutor tries so that the judge does not experience any more hesitation in deciding the case by representing a criminal event that actually occurred before the trial through a re-enactment mechanism. Second, the redesign has not fully reflected the principle of due process of law in general, but has not been able to fully accommodate it. This is because the regulations regarding reconstruction are still not clearly regulated, as well as which parties can follow suit.
{"title":"Reka Ulang Sebagai Alat Bukti Surat Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law","authors":"Akhmad Zubairy","doi":"10.51749/jphi.v2i2.34","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.34","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to discuss the urgency of re-enactment as evidence in evidence by the public prosecutor at trial and to find out whether the re-enactment reflects the principle of due process of law ? The research method used in this study is a normative research method. the results of the study can be drawn several conclusions. First, the urgency of re-enactment as evidence in evidence by the public prosecutor at trial is to give confidence to the panel of judges against the criminal events committed by the defendant. The public prosecutor tries so that the judge does not experience any more hesitation in deciding the case by representing a criminal event that actually occurred before the trial through a re-enactment mechanism. Second, the redesign has not fully reflected the principle of due process of law in general, but has not been able to fully accommodate it. This is because the regulations regarding reconstruction are still not clearly regulated, as well as which parties can follow suit. ","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127648203","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The purpose of this study is to find out first, how the arrangements of detention institutions to ensure legal certainty on the implementation of the judge's detention order (Ordering the defendant to be detained immediately) contained in the Court's decision. Second, to find out the juridical implications for the defendant and the Public Prosecutor on the implementation of the judge's detention order contained in the Court's decision. The method used in this research is a normative juridical research method. The results of the study said that in the public interest detention can be done with strict conditions. Therefore, the detention made against the defendant is limited by the rights of the suspect/defendant and the legislation is carried out in a limitative manner in accordance with the provisions of the Criminal Code. The implementation of the judge's detention authority in judicial practice there is ambiguity of legal norms because it is not regulated in the Criminal Code on the rules of judge's detention authority after the verdict is pronounced by the judge so that it gives rise to different interpretations from the point of view of the Public Prosecutor and Defendant's Legal Adviser. The judge's detention order is in accordance with the Instructions from the Attorney General of the Republic of Indonesia in his letter Number: R-89/EP/Ejp/05/2002 dated 06 May 2002 states: if there is an order to detain the defendant contained in the decision, then the Public Prosecutor must immediately execute it , although the decision does not yet have permanent legal force, because the implementation of the detention of the defendant carried out by the Public Prosecutor does not execute the court's decision, but merely executes the Judge's order contained in the verdict, as referred to in article 197 paragraph (1) letter k KUHAP.
{"title":"Tinjauan Yuridis Lembaga Penahanan Terhadap Pelaksanaan Perintah Penahanan Hakim Yang Terdapat Dalam Putusan Pengadilan","authors":"M. Said","doi":"10.51749/jphi.v2i2.35","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.35","url":null,"abstract":"\u0000The purpose of this study is to find out first, how the arrangements of detention institutions to ensure legal certainty on the implementation of the judge's detention order (Ordering the defendant to be detained immediately) contained in the Court's decision. Second, to find out the juridical implications for the defendant and the Public Prosecutor on the implementation of the judge's detention order contained in the Court's decision. The method used in this research is a normative juridical research method. The results of the study said that in the public interest detention can be done with strict conditions. Therefore, the detention made against the defendant is limited by the rights of the suspect/defendant and the legislation is carried out in a limitative manner in accordance with the provisions of the Criminal Code. The implementation of the judge's detention authority in judicial practice there is ambiguity of legal norms because it is not regulated in the Criminal Code on the rules of judge's detention authority after the verdict is pronounced by the judge so that it gives rise to different interpretations from the point of view of the Public Prosecutor and Defendant's Legal Adviser. The judge's detention order is in accordance with the Instructions from the Attorney General of the Republic of Indonesia in his letter Number: R-89/EP/Ejp/05/2002 dated 06 May 2002 states: if there is an order to detain the defendant contained in the decision, then the Public Prosecutor must immediately execute it , although the decision does not yet have permanent legal force, because the implementation of the detention of the defendant carried out by the Public Prosecutor does not execute the court's decision, but merely executes the Judge's order contained in the verdict, as referred to in article 197 paragraph (1) letter k KUHAP.\u0000","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128939245","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Investigators also have an obligation to serve the interests of the the suspect, when they ask to be presented with a witness who according to their version can help to break the elements or discharge them from the suspicion, this kind of witness is known as A De Charge (Exoneration Witness). The problem arises how to assess and screen and summon an a de charge witnesses. Investigators must have a clear and complete ground for implementing this provision. Based on that issue, the problem formulations in this study are as follows: (1) What are the criteria for a de charge witnesses who can be examined by investigators? (2) What are the sanctions for investigators when refusing to call and examine a de charge witnesses? The research method used in this paper is a normative research method with a statutory and conceptual approach. The results show that the neglect of the a de charge witness examination has made the norms governing the examination of a de charge witnesses becomes less crucial, which should receive serious attention in investigations for the realization of a criminal justice that upholds the principle of fair trial.
调查人员也有义务为嫌疑人的利益服务，当他们要求提供一名证人时，根据他们的说法，这类证人可以帮助打破这些要素或解除他们的嫌疑，这种证人被称为a De Charge(无罪证人)。问题是如何评估、筛选和传唤临时证人。调查人员必须有明确和完整的理由来执行这项规定。基于这一问题，本研究的问题表述如下:(1)可以被侦查人员审查的非指控证人的标准是什么?(二)调查人员拒绝传唤、讯问指定证人的处罚是什么?本文采用的研究方法是一种具有法定法和概念法的规范性研究方法。结果表明，对代理证人审查的忽视使得代理证人审查的规范变得不那么重要，为了实现坚持公平审判原则的刑事司法，在侦查中应该引起重视。
{"title":"Kewajiban Penyidik Dalam Memanggil Dan Memeriksa Saksi A De Charge","authors":"Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan","doi":"10.51749/jphi.v2i2.38","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.38","url":null,"abstract":"Investigators also have an obligation to serve the interests of the the suspect, when they ask to be presented with a witness who according to their version can help to break the elements or discharge them from the suspicion, this kind of witness is known as A De Charge (Exoneration Witness). The problem arises how to assess and screen and summon an a de charge witnesses. Investigators must have a clear and complete ground for implementing this provision. Based on that issue, the problem formulations in this study are as follows: (1) What are the criteria for a de charge witnesses who can be examined by investigators? (2) What are the sanctions for investigators when refusing to call and examine a de charge witnesses? The research method used in this paper is a normative research method with a statutory and conceptual approach. The results show that the neglect of the a de charge witness examination has made the norms governing the examination of a de charge witnesses becomes less crucial, which should receive serious attention in investigations for the realization of a criminal justice that upholds the principle of fair trial.\u0000 ","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125351140","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indonesia is infamous as the largest waste producer with insufficient management. Based on the Data from the Central Statistics Agency shows that at least plastic waste in Indonesia reaches 64 million tons. Further the import of non-hazardous waste has become a polemic due to the fact that there has been smuggling of waste contaminated with B3 waste in the practice of importing waste in Indonesia which results in many environmental and social problems. Therefore, existing legal rules must be fully enforced to ensure environmental sustainability while fulfilling the needs of the national industry. With a conceptual approach, this study examines legal instruments and the accountability of parties involved in importing non-hazardous waste in Indonesia.
{"title":"Polemik Kebijakan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Indonesia","authors":"Martin EKO PRIYANTO","doi":"10.51749/jphi.v2i2.13","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.13","url":null,"abstract":"Indonesia is infamous as the largest waste producer with insufficient management. Based on the Data from the Central Statistics Agency shows that at least plastic waste in Indonesia reaches 64 million tons. Further the import of non-hazardous waste has become a polemic due to the fact that there has been smuggling of waste contaminated with B3 waste in the practice of importing waste in Indonesia which results in many environmental and social problems. Therefore, existing legal rules must be fully enforced to ensure environmental sustainability while fulfilling the needs of the national industry. With a conceptual approach, this study examines legal instruments and the accountability of parties involved in importing non-hazardous waste in Indonesia.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126689216","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：