Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan seperti perbankan. Dasar hukum dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan bertugas tidak hanya mengatur dan mengawasi perbankan saja, tetapi juga mencakup pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. THE ROLE OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ON SUPERVISION OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN INDONESIA This research aims to explain the role of the Financial Services Authority as an independent institution in supervising financial service institutions in Indonesia as well as the authority of the Financial Services Authority as regulated in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. The method used in this research is normative legal research. From the research results, it is explained that the Financial Services Authority is an independent institution and free from interference from other parties, which has the function, task and authority to regulate, supervise, examine and investigate financial service institutions such as banks. The legal basis for the establishment of the Financial Services Authority is Law Number 21 of 2011. Institutionally, the Financial Services Authority is outside the government, which means that the Financial Services Authority is not part of the government's power. The Financial Services Authority was formed with the aim that all activities in the financial services sector are carried out in an orderly, fair, transparent and accountable manner; able to realize a financial system that grows in a sustainable and stable manner; and able to protect the interests of consumers and society. The Financial Services Authority is tasked with not only regulating and supervising banking, but also covering the capital market, insurance, pension funds, financing institutions, and other financial service institutions.
本研究旨在解释金融服务管理局作为一个独立机构在监督印尼金融服务机构方面的作用，以及2011年第21号《金融服务权威》中规定的金融服务权威权威。本研究采用的方法是规范法的研究。研究表明，金融服务管理局是一个独立的、不受他人干预的机构，其职能、职责和管理、监督、审查和对银行等金融服务机构的调查。金融服务管理局成立的法律依据是2011年第21条。在体制上，金融服务机构是政府之外的，其措辞是金融服务机构不属于政府管辖的一部分。金融服务管理局成立的目的是让金融服务部门的所有活动定期、公正、透明和负责;实现可持续稳定的金融体系;能够保护消费者和社会利益。金融服务机构不仅负责监管和监督银行，还包括资本市场、保险、养老基金、融资机构和其他金融服务机构。《角色OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ON SUPERVISION OF FINANCIAL INSTITUTIONS在印尼这个角色》研究aims to解释金融服务管理局据英国《独立报》美国an institution IN指导金融服务管理局》INSTITUTIONS在印尼as well as regulated在21号法律的美国金融服务管理局2011 concerning THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY。这项研究使用的方法是合理的法律研究。从研究结果来看，可以指出，金融管理局是独立机构，不受其他党派的干扰，这有其功能、专责机构、监督机构、监督机构、examine和金融机构这样的银行。2011年金融授权制度的合法基础是第21条。政府管理局在政府之外，这意味着政府的权力不是政府权力的一部分。金融服务管理局(Financial Services Authority)的目标是，金融服务部门的所有运作都是有序的、公平的、透明的和通达的。能够认识到在可持续和稳定的模式下成长的金融系统;保护客户和社会的利益。《金融服务管理局是tasked with不仅regulating和指导银行,但也covering The资本市场、保险,退休金基金融资institutions,和其他金融服务institutions。
{"title":"PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA","authors":"Annisa Arifka Sari","doi":"10.31849/jgh.v1i02.7698","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7698","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan seperti perbankan. Dasar hukum dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan bertugas tidak hanya mengatur dan mengawasi perbankan saja, tetapi juga mencakup pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. \u0000 \u0000 THE ROLE OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ON SUPERVISION OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN INDONESIA \u0000This research aims to explain the role of the Financial Services Authority as an independent institution in supervising financial service institutions in Indonesia as well as the authority of the Financial Services Authority as regulated in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. The method used in this research is normative legal research. From the research results, it is explained that the Financial Services Authority is an independent institution and free from interference from other parties, which has the function, task and authority to regulate, supervise, examine and investigate financial service institutions such as banks. The legal basis for the establishment of the Financial Services Authority is Law Number 21 of 2011. Institutionally, the Financial Services Authority is outside the government, which means that the Financial Services Authority is not part of the government's power. The Financial Services Authority was formed with the aim that all activities in the financial services sector are carried out in an orderly, fair, transparent and accountable manner; able to realize a financial system that grows in a sustainable and stable manner; and able to protect the interests of consumers and society. The Financial Services Authority is tasked with not only regulating and supervising banking, but also covering the capital market, insurance, pension funds, financing institutions, and other financial service institutions. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122503102","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Peraturan Daerah Khusus dan Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dengan Peraturan Daerah, maka kedudukan Peraturan Daerah Khusus dan Qanun setingkat dengan Peraturan Daerah. Berbeda halnya dengan Qanun, Peraturan Daerah Khusus hanya terdapat pada tingkatan Provinsi dan kedudukannya setingkat dengan Peraturan Daerah Provinsi. Penelitian ini merupakan penelitan hukum normatif. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Dalam Penjelasan Pasal 7 menegaskan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Khusus serta Peraturan Daerah Provinsi yang berlaku di Provinsi Papua. THE EXISTENCE OF SPECIAL REGIONAL REGULATIONS AND QANUN IN THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY LIFE Special Regional Regulations and Qanun are statutory regulations similar to Regional Regulations, so the position of Special Regional Regulations and Qanun is at the same level as Regional Regulations. Unlike the case with Qanun, Special Regional Regulations only exist at the provincial level and their position is at the same level as the Provincial Regulations. This research is a normative legal research. Law Number 10 of 2004 states that the types and hierarchies of statutory regulations are as follows: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Laws/Government Regulations in Lieu of Laws, Government Regulations, Presidential Regulations and Regional Regulations. The Elucidation of Article 7 confirms that included in the types of provincial regulations are Qanun that apply in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam and Special Regional Regulations and Provincial Regulations that apply in Papua Province.
{"title":"KEBERADAAN PERATURAN DAERAH KHUSUS DAN QANUN DALAM PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN MASYARAKAT","authors":"Ardenolis Ardenolis, Busrianto Busrianto","doi":"10.31849/jgh.v1i02.7702","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7702","url":null,"abstract":"Peraturan Daerah Khusus dan Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dengan Peraturan Daerah, maka kedudukan Peraturan Daerah Khusus dan Qanun setingkat dengan Peraturan Daerah. Berbeda halnya dengan Qanun, Peraturan Daerah Khusus hanya terdapat pada tingkatan Provinsi dan kedudukannya setingkat dengan Peraturan Daerah Provinsi. Penelitian ini merupakan penelitan hukum normatif. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Dalam Penjelasan Pasal 7 menegaskan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Khusus serta Peraturan Daerah Provinsi yang berlaku di Provinsi Papua. \u0000 \u0000THE EXISTENCE OF SPECIAL REGIONAL REGULATIONS AND QANUN IN THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY LIFE \u0000 Special Regional Regulations and Qanun are statutory regulations similar to Regional Regulations, so the position of Special Regional Regulations and Qanun is at the same level as Regional Regulations. Unlike the case with Qanun, Special Regional Regulations only exist at the provincial level and their position is at the same level as the Provincial Regulations. This research is a normative legal research. Law Number 10 of 2004 states that the types and hierarchies of statutory regulations are as follows: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Laws/Government Regulations in Lieu of Laws, Government Regulations, Presidential Regulations and Regional Regulations. The Elucidation of Article 7 confirms that included in the types of provincial regulations are Qanun that apply in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam and Special Regional Regulations and Provincial Regulations that apply in Papua Province. \u0000 ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128446760","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan desa kembali mulai diseragamkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran lembaga pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di pedesaan serta tata kelola kebijakan pembangunan desa melalui pemanfaatan Dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor pendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa di Kecamatan Trucuk yaitu adanya pengarahan, bimbingan, serta pelatihan bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan peraturan desa untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa yang berkelanjutan. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa di Kecamatan Trucuk yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyikapi program kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas umum yang ada di desa. Pemerintahan desa yang baik adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antarlevel pemerintah, melainkan sebagai upaya membawa pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa yang kuat dan otonom tidak akan bermakna bagi masyarakat tanpa ditopang oleh transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat. IMPLEMENTATION OF ACCELERATION OF VILLAGE DEVELOPMENT IN REALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED ON LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE Abstract In the course of the Indonesian state administration, the village government system began to be uniform again through Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This research aims to explain the role of village government institutions in the implementation of sustainable development in rural areas and the governance of village development policies through the use of Village Funds. The method used in this research is empirical legal research. The results of this research explain that the supporting factors for the implementation of the duties of the village head in Trucuk Village are direction, guidance, and training for village heads in drafting village regulations to realize the acceleration of sustainable village development. Meanwhile, the factors that hinder the implementation of the duties of the village head in Trucuk Village are the low participation of the community in responding to the work programs run by the village government and the low awareness of the community in maintaining public facilities in the village. Good village governance is an institutional framework to strengthen village autonomy because substantively decentralization and village autonomy are not just a matter of sharing authority between levels of government, but as an effort to bring the government closer to the community. A strong and autonomous village government will not be meaningful to the co
{"title":"IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA","authors":"Abustan Abustun","doi":"10.31849/jgh.v1i02.7701","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7701","url":null,"abstract":"Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan desa kembali mulai diseragamkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran lembaga pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di pedesaan serta tata kelola kebijakan pembangunan desa melalui pemanfaatan Dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor pendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa di Kecamatan Trucuk yaitu adanya pengarahan, bimbingan, serta pelatihan bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan peraturan desa untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa yang berkelanjutan. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa di Kecamatan Trucuk yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyikapi program kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas umum yang ada di desa. Pemerintahan desa yang baik adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antarlevel pemerintah, melainkan sebagai upaya membawa pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa yang kuat dan otonom tidak akan bermakna bagi masyarakat tanpa ditopang oleh transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat. \u0000 \u0000IMPLEMENTATION OF ACCELERATION OF VILLAGE DEVELOPMENT IN REALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED ON LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE \u0000Abstract \u0000In the course of the Indonesian state administration, the village government system began to be uniform again through Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This research aims to explain the role of village government institutions in the implementation of sustainable development in rural areas and the governance of village development policies through the use of Village Funds. The method used in this research is empirical legal research. The results of this research explain that the supporting factors for the implementation of the duties of the village head in Trucuk Village are direction, guidance, and training for village heads in drafting village regulations to realize the acceleration of sustainable village development. Meanwhile, the factors that hinder the implementation of the duties of the village head in Trucuk Village are the low participation of the community in responding to the work programs run by the village government and the low awareness of the community in maintaining public facilities in the village. Good village governance is an institutional framework to strengthen village autonomy because substantively decentralization and village autonomy are not just a matter of sharing authority between levels of government, but as an effort to bring the government closer to the community. A strong and autonomous village government will not be meaningful to the co","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123971566","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Artikel ini menganalisis akad rahn yang dipraktikkan di pegadaian syariah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis praktik rahn, hambatan, dan pemanfaatan objek rahn. Metode penelitian dengan menggunakan metode hukum sosiologis yang menganalisis berlakunya hukum dalam raktik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan akad rahn Pegadaian Syariah cabang Pekanbaru dimulai saat nasabah datang langsung ke Pegadaian Syariah dengan membawa marhun. Berdasarkan taksiran yang dibuat murtahin, maka ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayarkan oleh rahin. Nasabah membayar biaya administrasi. Petugas menyimpan barang dengan baik, dan menyerahkan surat bukti penyimpanan barang kepada nasabah. Sejumlah hambatan yang ditemukan dalam akad rahn adalah a) Pembayaran Kurang Lancar dengan sebutan tunggakan hitam dan tunggakan merah. b) Pembiayaan Diragukan yaitu sisa pembiayaan atau pinjaman yang belum atau tidak dibayar setelah lebih dari tiga bulan sejak jatuh tempo lunas. Penguasaan objek rahn dalam transaksi rahn, barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Namun, dalam praktik terdapat juga barang gadai masih tetap dikuasai oleh pemberi gadai. Terkait dengan hal ini DSN telah menetapkan ketentuan akad gadai yang demikian dengan sebutan rahn tasjily, yakni jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. Kata Kunci: Rahn, marhun, murtahin IMPLEMENTATION OF RAHN AKAD IN SHARIA PAWN SHOPS BASED ON SHARIA ECONOMIC LAW COMPILATION IN PEKANBARU Abstract This article analyzes the rahn contract practiced in sharia pawnshops. The research objective was to analyze the practice of rahn, barriers, and the use of rahn objects. The research method uses sociological legal methods that analyze the application of law in practice in society. The results showed that the implementation of the Pekanbaru branch of the Rahn Pegadaian Syariah contract was started when the customer came directly to the Sharia Pegadaian with a marhun. Based on the estimation made by the murtahin, it is determined the amount of service fee that must be paid by Rahin. The customer pays an administration fee. The clerk keeps the goods properly, and submits proof of storage of goods to the customer. A number of obstacles found in the rahn contract are a) Under-Current Payments, known as black arrears and red arrears. b) Doubtful Financing, namely the remaining unpaid or unpaid financing or loan after more than three months since full maturity. The control of the rahn object in a rahn transaction, the pawning item is controlled by the pawn recipient. However, in practice there are also items that are pawned which are still controlled by the pawner. In this regard, the DSN has stipulated the provisions of such a pawning contract known as rahn tasjily, namely collateral in the form of goods for debt but the collateral (marhun)
{"title":"PELAKSANAAN AKAD RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PEKANBARU","authors":"H. Basri, Muhammad Azani","doi":"10.31849/jgh.v1i02.7697","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7697","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Artikel ini menganalisis akad rahn yang dipraktikkan di pegadaian syariah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis praktik rahn, hambatan, dan pemanfaatan objek rahn. Metode penelitian dengan menggunakan metode hukum sosiologis yang menganalisis berlakunya hukum dalam raktik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan akad rahn Pegadaian Syariah cabang Pekanbaru dimulai saat nasabah datang langsung ke Pegadaian Syariah dengan membawa marhun. Berdasarkan taksiran yang dibuat murtahin, maka ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayarkan oleh rahin. Nasabah membayar biaya administrasi. Petugas menyimpan barang dengan baik, dan menyerahkan surat bukti penyimpanan barang kepada nasabah. Sejumlah hambatan yang ditemukan dalam akad rahn adalah a) Pembayaran Kurang Lancar dengan sebutan tunggakan hitam dan tunggakan merah. b) Pembiayaan Diragukan yaitu sisa pembiayaan atau pinjaman yang belum atau tidak dibayar setelah lebih dari tiga bulan sejak jatuh tempo lunas. Penguasaan objek rahn dalam transaksi rahn, barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Namun, dalam praktik terdapat juga barang gadai masih tetap dikuasai oleh pemberi gadai. Terkait dengan hal ini DSN telah menetapkan ketentuan akad gadai yang demikian dengan sebutan rahn tasjily, yakni jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. \u0000Kata Kunci: Rahn, marhun, murtahin \u0000IMPLEMENTATION OF RAHN AKAD IN SHARIA PAWN SHOPS BASED ON SHARIA ECONOMIC LAW COMPILATION IN PEKANBARU \u0000 \u0000Abstract \u0000This article analyzes the rahn contract practiced in sharia pawnshops. The research objective was to analyze the practice of rahn, barriers, and the use of rahn objects. The research method uses sociological legal methods that analyze the application of law in practice in society. The results showed that the implementation of the Pekanbaru branch of the Rahn Pegadaian Syariah contract was started when the customer came directly to the Sharia Pegadaian with a marhun. Based on the estimation made by the murtahin, it is determined the amount of service fee that must be paid by Rahin. The customer pays an administration fee. The clerk keeps the goods properly, and submits proof of storage of goods to the customer. A number of obstacles found in the rahn contract are a) Under-Current Payments, known as black arrears and red arrears. b) Doubtful Financing, namely the remaining unpaid or unpaid financing or loan after more than three months since full maturity. The control of the rahn object in a rahn transaction, the pawning item is controlled by the pawn recipient. However, in practice there are also items that are pawned which are still controlled by the pawner. In this regard, the DSN has stipulated the provisions of such a pawning contract known as rahn tasjily, namely collateral in the form of goods for debt but the collateral (marhun) ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131289869","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Rizana Rizana, Ade Pratiwi Susanty, Andrew Shandy Utama
Berdasarkan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tertib berlalu lintas terhadap pemakaian helm bagi mahasiswa pengendara sepeda motor di dalam area kampus Universitas Lancang Kuning menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pelaksanaan tertib berlalu lintas terhadap pemakaian helm bagi mahasiswa pengendara sepeda motor di dalam area kampus Universitas Lancang Kuning belum terlaksana. Faktor yang menghambat adalah belum adanya peraturan internal di Universitas Lancang Kuning yang mewajibkan mahasiswa untuk memakai helm pada saat mengendarai sepeda motor di dalam area kampus. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur mengenai sanksi bagi pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, tetapi penegakan hukum pelanggaran tertib berlalu lintas terhadap pemakaian helm bagi mahasiswa pengendara sepeda motor di dalam area kampus Universitas Lancang Kuning belum pernah diterapkan. IMPLEMENTATION OF TRAFFIC CONDITIONS FOR THE WEARING OF HELMET FOR STUDENT RIDERS MOTORCYCLES IN CAMPUS AREA LANCANG KUNING UNIVERSITY ACCORDING TO LAW NUMBER 22 OF 2009 Based on Article 106 Paragraph (8) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, it is stated that every person driving a motorcycle and motorbike passengers are required to wear a helmet that meets the Indonesian National Standard. This research aims to explain the implementation of orderly traffic to the use of helmets for students who ride motorbikes in the campus area of Lancang Kuning University according to Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The method used in this research is socio-legal research. The implementation of traffic order on the use of helmets for students riding motorbikes in the campus area of Lancang Kuning University hasn’t yet been implemented. The inhibiting factor is the absence of an internal regulation at Lancang Kuning University which requires students to wear a helmet when riding a motorcycle in the campus area. Although Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation has stipulated sanctions for motorcyclists who don’t wear helmets, law enforcement of traffic order violations against the use of helmets for student motorcyclists within the campus area of Lancang Kuning University has never been implemented.
根据第106条第106节(8)2009年《交通与交通》第22条，明确指出，任何驾驶摩托车和骑摩托车的人都必须戴上符合印尼国家标准的头盔。根据2009年《交通与公路交通法》第22号规定，该研究旨在解释在黄色奔驰大学校园内骑摩托车的学生是否必须戴上头盔。本研究采用的方法是社会学定律。在黄色时髦大学校园内，一名骑摩托车的学生必须遵守交通法规。阻碍这一障碍的因素是黄热病大学的内部法律仍然不要求学生在校园内骑摩托车时戴上头盔。虽然2009年第22条有关交通和公路交通的法律已经规定，禁止不戴头盔的摩托车司机使用，但在放肆的黄色大学校园内，对骑自行车的学生使用头盔的违反交通规则的法律尚未实施。IMPLEMENTATION OF交通条件为《校区为学生戴着头盔的骑士电单车放肆黄色区域大学弥足2009年22号法律》改编自文章106号法律的第(8)段22 2009 concerning交通和公路运输,它的stated that每一个人开车是摩托车和motorbike乘客所需穿百万头盔那遇见的是印尼国家标准。这项研究旨在探讨2009年西福特大学(University of背离)第22号交通协奏曲和公路交通的orderly traffic的实施。用于这项研究的方法是社会合法研究。全校学生骑摩托车的交通法规的实施还没有实施。最重要的因素是，在大学里，合格的黄衫学生在骑摩托车时没有戴头盔。虽然2009年《交通与交通》(Traffic and Road)关注的22号法律为不戴头盔的摩托车手设立了纪律委员会，对那所时髦大学校园里的学生摩托车手的使用提出了反作用条例条例从未实施。
{"title":"PELAKSANAAN TERTIB BERLALU LINTAS TERHADAP PEMAKAIAN HELM BAGI MAHASISWA PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI DALAM AREA KAMPUS UNIVERSITAS LANCANG KUNING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009","authors":"Rizana Rizana, Ade Pratiwi Susanty, Andrew Shandy Utama","doi":"10.31849/jgh.v1i02.7699","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7699","url":null,"abstract":"Berdasarkan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tertib berlalu lintas terhadap pemakaian helm bagi mahasiswa pengendara sepeda motor di dalam area kampus Universitas Lancang Kuning menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pelaksanaan tertib berlalu lintas terhadap pemakaian helm bagi mahasiswa pengendara sepeda motor di dalam area kampus Universitas Lancang Kuning belum terlaksana. Faktor yang menghambat adalah belum adanya peraturan internal di Universitas Lancang Kuning yang mewajibkan mahasiswa untuk memakai helm pada saat mengendarai sepeda motor di dalam area kampus. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur mengenai sanksi bagi pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, tetapi penegakan hukum pelanggaran tertib berlalu lintas terhadap pemakaian helm bagi mahasiswa pengendara sepeda motor di dalam area kampus Universitas Lancang Kuning belum pernah diterapkan. \u0000 \u0000 IMPLEMENTATION OF TRAFFIC CONDITIONS FOR THE WEARING OF HELMET FOR STUDENT RIDERS MOTORCYCLES IN CAMPUS AREA LANCANG KUNING UNIVERSITY ACCORDING TO LAW NUMBER 22 OF 2009 \u0000Based on Article 106 Paragraph (8) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, it is stated that every person driving a motorcycle and motorbike passengers are required to wear a helmet that meets the Indonesian National Standard. This research aims to explain the implementation of orderly traffic to the use of helmets for students who ride motorbikes in the campus area of Lancang Kuning University according to Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The method used in this research is socio-legal research. The implementation of traffic order on the use of helmets for students riding motorbikes in the campus area of Lancang Kuning University hasn’t yet been implemented. The inhibiting factor is the absence of an internal regulation at Lancang Kuning University which requires students to wear a helmet when riding a motorcycle in the campus area. Although Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation has stipulated sanctions for motorcyclists who don’t wear helmets, law enforcement of traffic order violations against the use of helmets for student motorcyclists within the campus area of Lancang Kuning University has never been implemented. \u0000 ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129988077","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pelaksanaan desentralisasi dalam negara kesatuan berarti memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus dan/atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu. Untuk itu daerah otonom diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas tentang urgensi pembentukan peraturan daerah pada era otonomi daerah ialah sebagai rule dari pelaksanaan otonomi daerah, utamanya menyangkut urusan-urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Serta konsep ideal peraturan daerah pada era otonomi daerah dikembalikan kepada asas formil dan materil pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. URGENCE FOR ESTABLISHING REGIONAL REGULATIONS IN THE ERA REGIONAL AUTONOMY The implementation of decentralization in a unitary state means giving the right to regulate and manage the interests and aspirations of the local community, the formation of an autonomous region and the delegation of legal authority from the central government to the regional government to regulate, manage and/or part of certain government affairs. For this reason, autonomous regions are given the authority to form regional regulations. This research is a normative legal research that discusses the urgency of the formation of regional regulations in the era of regional autonomy, namely as a rule for the implementation of regional autonomy, especially regarding government affairs as referred to in the Regional Government Law and Government Regulation Number 38 of 2007 concerning Division of Affairs. Government between the Government, Provincial Government, and Regency/City Regional Government. And the ideal concept of regional regulations in the era of regional autonomy was returned to the formal and material principles of the formation of laws and regulations as contained in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations.
美国的分散管理意味着授予管理和照顾当地人民的利益和愿望的权利，建立自治领土和从中央政府向地方政府提交合法权力，以管理、照顾和/或管理某一政府事务的一部分。因此，自治市被授权制定自治市法规。这项研究是法律规范的研究,讨论了规则的形成时代区域自治地区的紧迫性是作为实施区域自治的规则,规定在政府对地方政府的法律事务主要涉及政府法规和38号2007年关于政府事务划分政府、省地方政府和政府之间地区/城市地区。2011年第12条关于建立立法法规的规定，以及在区域自治时代的地方法规理想的概念，已恢复到适当的形式和材料的形成。URGENCE区域为《时代区域ESTABLISHING REGULATIONS AUTONOMY implementation of decentralization》a unitary state university)意味着给《coming right to regulate and怎么办interests and aspirations of THE local社区,delegation》《来自塞地区的编队和管理局从中央政府到区域的合法政府to regulate,怎么办and / or确定政府事务的一部分。出于这个原因，自治区授权申请区域登记。这个研究是a normative urgency》合法研究那discusses编队区域regulations of autonomy, namely区域时代》在美国统治区域for the implementation of autonomy,尤其是关于美国政府事务区域referred to》《政府法律和政府Regulation)是2007年的38号concerning事务的组织。政府、政府和区域政府之间的政府。2011年第12届《遵守法律》中美国法律规定的正式和规范的区域法规的理想观念是维持议会的地位。
{"title":"URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH","authors":"I. Lesmana","doi":"10.31849/jgh.v1i02.7700","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7700","url":null,"abstract":"Pelaksanaan desentralisasi dalam negara kesatuan berarti memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus dan/atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu. Untuk itu daerah otonom diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas tentang urgensi pembentukan peraturan daerah pada era otonomi daerah ialah sebagai rule dari pelaksanaan otonomi daerah, utamanya menyangkut urusan-urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Serta konsep ideal peraturan daerah pada era otonomi daerah dikembalikan kepada asas formil dan materil pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. \u0000URGENCE FOR ESTABLISHING REGIONAL REGULATIONS IN THE ERA REGIONAL AUTONOMY \u0000The implementation of decentralization in a unitary state means giving the right to regulate and manage the interests and aspirations of the local community, the formation of an autonomous region and the delegation of legal authority from the central government to the regional government to regulate, manage and/or part of certain government affairs. For this reason, autonomous regions are given the authority to form regional regulations. This research is a normative legal research that discusses the urgency of the formation of regional regulations in the era of regional autonomy, namely as a rule for the implementation of regional autonomy, especially regarding government affairs as referred to in the Regional Government Law and Government Regulation Number 38 of 2007 concerning Division of Affairs. Government between the Government, Provincial Government, and Regency/City Regional Government. And the ideal concept of regional regulations in the era of regional autonomy was returned to the formal and material principles of the formation of laws and regulations as contained in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations. \u0000 ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"15 9","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113941183","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi elektronik dan digital menimbulkan dampak hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek hukum. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia dapat berdampak positif dan negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia. Dampak negatif bisa terjadi berkaitan dengan dunia kejahatan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah maraknya kejahatan pornografi di dunia maya. Dalam upaya menghadapi kejahatan tersebut, hukum positif yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi
{"title":"PORNOGRAFI DUNIA MAYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI ELEKTRONIK","authors":"Vera Rimbawani Sushanty","doi":"10.31849/jgh.v1i01.2894","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2894","url":null,"abstract":"Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi elektronik dan digital menimbulkan dampak hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek hukum. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia dapat berdampak positif dan negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia. Dampak negatif bisa terjadi berkaitan dengan dunia kejahatan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah maraknya kejahatan pornografi di dunia maya. Dalam upaya menghadapi kejahatan tersebut, hukum positif yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"13 10","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113970656","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The verdict obtained by JES is Article 406 Paragraph (1) Jo Article 55 Paragraph (1) The 1 Criminal Code, Article 14 letter a of the Criminal Code is a trial decision to JES. Judge considerations put forward justice on the basis of the principle of social function. This is because JES did so to bring material across the victim area by unlawful means (vandalism) in the area of land owned by the victim's witness. The formulation of the problem of this study is, how the judge consideration ensnare the perpetrator of destruction by considering the principle of soial function. The research of this scientific paper, the type of normative legal research, the problem approach is the case approach, which studies the application of norms or rules of law conducted in legal practice. The data used are secondary data, and use grammatical interpretation. From the research it can be seen that the judge is very consider the principle of social function, so this decision not only gives a deterrent effect to JES but also gives affirmation of justice for humanity. With the approach of the principle of social function it is expected that the judge in giving the decision must be neutral and see the facts submitted in the court with care and in its activeness in the trial the judge should accentuate his soul as law enforcement.
{"title":"MENJERAT PELAKU PENYURUH PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASAS FUNGSI SOSIAL Kajian Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN.Blg","authors":"L. Arliman S","doi":"10.31849/jgh.v1i01.2936","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2936","url":null,"abstract":"The verdict obtained by JES is Article 406 Paragraph (1) Jo Article 55 Paragraph (1) The 1 Criminal Code, Article 14 letter a of the Criminal Code is a trial decision to JES. Judge considerations put forward justice on the basis of the principle of social function. This is because JES did so to bring material across the victim area by unlawful means (vandalism) in the area of land owned by the victim's witness. The formulation of the problem of this study is, how the judge consideration ensnare the perpetrator of destruction by considering the principle of soial function. The research of this scientific paper, the type of normative legal research, the problem approach is the case approach, which studies the application of norms or rules of law conducted in legal practice. The data used are secondary data, and use grammatical interpretation. From the research it can be seen that the judge is very consider the principle of social function, so this decision not only gives a deterrent effect to JES but also gives affirmation of justice for humanity. With the approach of the principle of social function it is expected that the judge in giving the decision must be neutral and see the facts submitted in the court with care and in its activeness in the trial the judge should accentuate his soul as law enforcement.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129001436","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pelabelan produk makanan kemasan diatur dalam Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. Meskipun telah ada peraturan, namun masih ditemukan label yang tidak mencantumkan informasi lengkap di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bersifat hukum sosiologis, yaitu memperoleh data langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pelabelan dan menemukan solusi terhadap hambatan dalam pelaksanaan pelabelan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak ditemukan makanan hasil produk industri rumah tangga yang tidak mencantumkan komposisi bahan pada label kemasan. Hal ini tentu saja merugikan konsumen terhadap hak atas keamanan produk. Hambatan terjadi karena pelaku usaha tidak mengetahui peraturan tentang label dan tidak mendapat sosialisasi. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu melakukan pengawasan terhadap pencantuman komposisi bahan pada label dan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai pelaksanaan pelabelan sesuai peraturan Perundang-Undangan
{"title":"PENCANTUMAN KOMPOSISI BAHAN PADA LABEL MAKANAN KEMASAN SEBAGAI HAK HUKUM DI KOTA PEKANBARU","authors":"Riantika Pratiwi","doi":"10.31849/jgh.v1i01.2903","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2903","url":null,"abstract":"Pelabelan produk makanan kemasan diatur dalam Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. Meskipun telah ada peraturan, namun masih ditemukan label yang tidak mencantumkan informasi lengkap di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bersifat hukum sosiologis, yaitu memperoleh data langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pelabelan dan menemukan solusi terhadap hambatan dalam pelaksanaan pelabelan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak ditemukan makanan hasil produk industri rumah tangga yang tidak mencantumkan komposisi bahan pada label kemasan. Hal ini tentu saja merugikan konsumen terhadap hak atas keamanan produk. Hambatan terjadi karena pelaku usaha tidak mengetahui peraturan tentang label dan tidak mendapat sosialisasi. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu melakukan pengawasan terhadap pencantuman komposisi bahan pada label dan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai pelaksanaan pelabelan sesuai peraturan Perundang-Undangan","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121480196","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kekerasan rumah tangga merupakan kejahatan yang serius. Kasus kekerasan ini selalu meningkat setiap tahun dalam berbagai bentuk, baik kuantitas maupun kualitas. Efek buruk tidak hanya menimpa para korban, namun juga kepada pihak lain dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap kekerasan rumah tangga khususnya terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan falsafah Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia mengeluarkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kemudian dibentuk Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998. Pada tahun 2004, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang secara spesifik mengatur larangan melakukan kekerasan rumahtangga dalam bentuk apa pun. Hal ini berarti bahwa Indonesia sangat menentang kekerasan rumah tangga serta memandangnya ini sebagai kejahatan kemanusiaan yang serius sehingga perlu ditanggulangi secara sungguh-sungguh.
{"title":"KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI KEJAHATAN KEMANUSIAAN","authors":"Hanafi Arief","doi":"10.31849/jgh.v1i01.2896","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2896","url":null,"abstract":"Kekerasan rumah tangga merupakan kejahatan yang serius. Kasus kekerasan ini selalu meningkat setiap tahun dalam berbagai bentuk, baik kuantitas maupun kualitas. Efek buruk tidak hanya menimpa para korban, namun juga kepada pihak lain dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap kekerasan rumah tangga khususnya terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan falsafah Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia mengeluarkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kemudian dibentuk Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998. Pada tahun 2004, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang secara spesifik mengatur larangan melakukan kekerasan rumahtangga dalam bentuk apa pun. Hal ini berarti bahwa Indonesia sangat menentang kekerasan rumah tangga serta memandangnya ini sebagai kejahatan kemanusiaan yang serius sehingga perlu ditanggulangi secara sungguh-sungguh.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"183 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131755869","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：