How is the application of legal theory in the context of sharia-based business competition law reform, the research method is normative juridical research, the Islamic view on healthy competition in the business world, strongly recommends (orders) humans to compete (compete) in terms of piety and goodness including in muamalah healthy and not harmful to each other. Islam prohibits monopolistic practices and unfair business competition.
{"title":"Application of Legal Theory in the Context of Renewal of Sharia-Based Business Competition Law","authors":"Rezmia Febrina","doi":"10.31849/jgh.v4i01.9955","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v4i01.9955","url":null,"abstract":"How is the application of legal theory in the context of sharia-based business competition law reform, the research method is normative juridical research, the Islamic view on healthy competition in the business world, strongly recommends (orders) humans to compete (compete) in terms of piety and goodness including in muamalah healthy and not harmful to each other. Islam prohibits monopolistic practices and unfair business competition.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129045049","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di kejaksaan Negeri Pekanbaru meliputi; berhadapan dengan anak, lemahnya alat bukti di persidangan (tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, lemahnya surat visum et repertum dan terdakwa tidak mengakui), unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan KUHP. Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi kendala dalam penanganan perkara pidana pencabulan terhadap anak dalam rangka penegakan hukum adalah; orang tua (keluarga korban), melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas: menggali pendapat para ahli agar unsur-unsur dalam Undang-undang Perlindungan Anak terpenuhi dalam setiap tidak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Penelitian merupakan penelitian hukum sosiologis The inhibiting factors of the Public Prosecutor in handling cases of criminal acts of sexual abuse against children at the Pekanbaru State Prosecutor's Office include; dealing with children, the weakness of the tools in the trial (the absence of evidence that saw the incident directly, the weakness of the visum et repertum letter and not admitting), there are no elements contained in the Child Protection Act that is not proclamation so that the Public Prosecutor uses the Criminal Code. The efforts of the Public Prosecutor in dealing with problems in handling criminal cases of child molestation in the context of law enforcement are; the parents (family of the victim), take legal action against the acquittal: explore the opinions of experts so that the elements in the Child Protection Act are fulfilled in every crime of sexual abuse in which the victim is a child. The research is a sociological legal research.
{"title":"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS","authors":"Olivia Anggie Johar, M. Haq","doi":"10.31849/jgh.v3i02.8905","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8905","url":null,"abstract":"Faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di kejaksaan Negeri Pekanbaru meliputi; berhadapan dengan anak, lemahnya alat bukti di persidangan (tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, lemahnya surat visum et repertum dan terdakwa tidak mengakui), unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan KUHP. Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi kendala dalam penanganan perkara pidana pencabulan terhadap anak dalam rangka penegakan hukum adalah; orang tua (keluarga korban), melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas: menggali pendapat para ahli agar unsur-unsur dalam Undang-undang Perlindungan Anak terpenuhi dalam setiap tidak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Penelitian merupakan penelitian hukum sosiologis \u0000The inhibiting factors of the Public Prosecutor in handling cases of criminal acts of sexual abuse against children at the Pekanbaru State Prosecutor's Office include; dealing with children, the weakness of the tools in the trial (the absence of evidence that saw the incident directly, the weakness of the visum et repertum letter and not admitting), there are no elements contained in the Child Protection Act that is not proclamation so that the Public Prosecutor uses the Criminal Code. The efforts of the Public Prosecutor in dealing with problems in handling criminal cases of child molestation in the context of law enforcement are; the parents (family of the victim), take legal action against the acquittal: explore the opinions of experts so that the elements in the Child Protection Act are fulfilled in every crime of sexual abuse in which the victim is a child. The research is a sociological legal research.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"540 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134033551","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan pengancaman untuk bersetubuh di luar penikahan. Metode penelitian normatif. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentukbentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa. Sexual violence is a crime that disturbs the community where the violence violates human rights, it is the government's duty to provide guarantees to women for their human rights. The purpose of this research is to find out and analyze the factors that cause the perpetrators to commit crimes of sexual violence and analyze the judge's considerations in imposing criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of sexual violence by threatening to have sex outside of marriage. Normative research methods. Sexual violence refers to any sexual activity, its form can be in the form of assault or without assault. The category of assault, causing suffering in the form of physical injury, category of sexual violence without assault suffers from emotional trauma. Forms of sexual violence can be in the form of being seduced, poked, forcibly hugged, squeezed, forced to masturbate, oral sex, anal sex, and rape.
{"title":"DESKRIPSI ANALISIS TINDAK PIDANA TENTANG KEKERASAN SEKSUAL YANG MENGANCAM BERSETUBUH DI LUAR PENIKAHAN","authors":"Tami Rusli, Aftaf Brilian Martquardo","doi":"10.31849/jgh.v3i02.8904","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8904","url":null,"abstract":"Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan pengancaman untuk bersetubuh di luar penikahan. Metode penelitian normatif. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentukbentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa. \u0000Sexual violence is a crime that disturbs the community where the violence violates human rights, it is the government's duty to provide guarantees to women for their human rights. The purpose of this research is to find out and analyze the factors that cause the perpetrators to commit crimes of sexual violence and analyze the judge's considerations in imposing criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of sexual violence by threatening to have sex outside of marriage. Normative research methods. Sexual violence refers to any sexual activity, its form can be in the form of assault or without assault. The category of assault, causing suffering in the form of physical injury, category of sexual violence without assault suffers from emotional trauma. Forms of sexual violence can be in the form of being seduced, poked, forcibly hugged, squeezed, forced to masturbate, oral sex, anal sex, and rape.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"103 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115895215","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pola pengaturan demonstrasi pada masa pandemi Covid-19, penelitian ini digunakan dalam metode hukum normatif karena untuk melihat pertentangan asas hukum, kekaburan norma hingga adanya kekosongan norma yang terkait dengan pengaturan demonstrasi pada masa pandemi. Pada dasarnya demonstrasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kelazimannya demonstrasi identik dengan kerumunan yang menggunakan fasilitas umum namun masukknya masa pandemi Covid-19 membuat kegiatan demonstrasi diatur dengan ketat berdasarkan Permenkes No.9 Tahun 2020. Setelah ditelusuri dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada bentuk kekaburan norma dan kekosongan norma dalam pengaturan pelaksanaan demonstrasi pada masa pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Permenkes No.9 Tahun 2020 sehingga perlu kiranya merevsi ulang pengaturan demonstrasi pada masa pandemi Covid-19 This study aims to determine the extent of the pattern of regulating demonstrations during the Covid-19 pandemic, this research is used in the normative legal method because it looks at the conflicting legal principles, the vagueness of norms to the existence of a norm vacuum related to the regulation of demonstrations during the pandemic. Basically demonstrations are part of human rights guaranteed in the 1945 Constitution. Usually demonstrations are identical to crowds using public facilities, but the entry of the Covid-19 pandemic has made demonstration activities strictly regulated based on Minister of Health Regulation No. 9 of 2020 but after being traced It can be concluded that there is still a form of norm ambiguity and norm void in the regulation of demonstration implementation during the Covid-19 pandemic as stated in the Minister of Health Regulation No. 9 of 2020 so it is necessary to revise the demonstration arrangement during the Covid-19 pandemic.
本研究的目的是确定Covid-19大流行的示威模式在规范法方法中使用的程度，因为它将不同的规范、规范的复杂性和与大流行示威安排相关的规范真空视为矛盾。示威基本上是1945年宪法保障的人权的一部分。示威活动的发病率与使用公共设施的人群是一样的，但在Covid-19大流行期间，根据2020年9号的警告，组织了抗议活动。可伸缩后追踪结论,还有模糊性规范和真空环境中实施示范规范形式的流行病Covid-19时期写成Permenkes 9号2020年,所以需要重新愿merevsi示威Covid-19这个流行病研究时期设置aims to个重大模式之extent of regulating demonstrations during the Covid-19流行,这项研究使用在普通方法中是合法的，因为它似乎是在合法原则的冲突中，在大流行期间进行常规占卜的真空相关。这基本上是1945年宪法规定的人权的一部分。通常的示威活动被认为是公众使用的，但Covid-19入门》的流行已经让示范活动严格regulated改编自institutes of Health)部长Regulation) 9号》讲traced之后的2020年,但它可以成为结论这就是那里还是a form of the norm norm ambiguity和空隙Regulation)》在示范期间implementation境Covid-19流行美国stated institutes of Health)部长Regulation) 9号2020,所以是必要的修改《Covid-19机构during示范的流行。
{"title":"PENGATURAN PELAKSANAAN DEMONSTRASI PADA MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Andrizal Andrizal, Rachmad Oky Saputra","doi":"10.31849/jgh.v3i02.8910","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8910","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pola pengaturan demonstrasi pada masa pandemi Covid-19, penelitian ini digunakan dalam metode hukum normatif karena untuk melihat pertentangan asas hukum, kekaburan norma hingga adanya kekosongan norma yang terkait dengan pengaturan demonstrasi pada masa pandemi. Pada dasarnya demonstrasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kelazimannya demonstrasi identik dengan kerumunan yang menggunakan fasilitas umum namun masukknya masa pandemi Covid-19 membuat kegiatan demonstrasi diatur dengan ketat berdasarkan Permenkes No.9 Tahun 2020. Setelah ditelusuri dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada bentuk kekaburan norma dan kekosongan norma dalam pengaturan pelaksanaan demonstrasi pada masa pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Permenkes No.9 Tahun 2020 sehingga perlu kiranya merevsi ulang pengaturan demonstrasi pada masa pandemi Covid-19 \u0000This study aims to determine the extent of the pattern of regulating demonstrations during the Covid-19 pandemic, this research is used in the normative legal method because it looks at the conflicting legal principles, the vagueness of norms to the existence of a norm vacuum related to the regulation of demonstrations during the pandemic. Basically demonstrations are part of human rights guaranteed in the 1945 Constitution. Usually demonstrations are identical to crowds using public facilities, but the entry of the Covid-19 pandemic has made demonstration activities strictly regulated based on Minister of Health Regulation No. 9 of 2020 but after being traced It can be concluded that there is still a form of norm ambiguity and norm void in the regulation of demonstration implementation during the Covid-19 pandemic as stated in the Minister of Health Regulation No. 9 of 2020 so it is necessary to revise the demonstration arrangement during the Covid-19 pandemic.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121532277","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ketut Siregig, Suta Ramadhan, Muhammad Yusril Nasawijaya
Perkembangan teknonologi saat ini menyebabkan manusia sangat membutuhkan segala jenis pelayanan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi untuk mempermudah setiap orang untuk bertelekomunikasi. Namun sering kali teknologi teersebut disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan persoalan yang rumit. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab pelaku tanpa hak mentransmisikan informasi dokumen elektronik dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pelaku kejahatan tindak pidana konvensional dengan melakukan perbuatan yang belum diatur atau sulit untuk diklarifikasi sebagai tindak pidana menurut perundang-undangan yang ada. Pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Diterbitkannya UU ITE menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam perkembangan teknologi informasi khususnya dalam mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi The development of technology today causes humans to really need all kinds of technology services, especially in the field of telecommunications to make it easier for everyone to communicate. However, this technology is often misused in everyday life, causing complicated problems. The purpose of this study is to analyze the factors that cause perpetrators without the right to transmit electronic document information and analyze the judge's legal considerations in applying criminal sanctions. The research method used is normative research. Perpetrators of conventional criminal acts by committing acts that have not been regulated or difficult to be clarified as criminal acts according to existing legislation. The government issued and enforced Law Number 11 of 2008 concerning ITE and later amended by Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008. The issuance of the ITE Law shows that the Indonesian nation does not want to be left behind in the development of information technology, especially in prevent misuse of the use of information technology
目前的技术发展使人类迫切需要各种各样的技术服务，特别是在电信领域，使个人更容易传送。然而，经常提到的技术在日常生活中被滥用，导致了复杂的问题。研究目的是分析肇事者在没有权利传送电子文件信息的情况下的原因因素，并分析法官对实施刑事制裁的法律判断。采用的研究方法是规范研究。按照现有法律，犯下传统罪行的人会做出未经管制或难以澄清的行为。政府在2008年发布和执行了关于这个技术的第11条，然后根据2016年第19条修改了2008年第11条。出版法案还不错指出,印尼国家不想错过中信息技术的迅猛发展,特别是防止滥用信息技术利用《今日development of technology)敢死队humans to真的需要所有kinds of technology services,尤其是in The field of telecommunications让它容易为大家to communicate)。但是，这种技术每天都有问题。这项研究的目的是分析导致传送电子文件文件的因素，并分析法官对申请犯罪援助的法律考虑。已用的研究方法是常识。犯罪行为委员会的肇事者，他们既没有受到监管，也没有困难，就像罪犯要求执行立法一样。政府发行并强制执行法律印尼国家不希望留在信息技术发展中，特别是在使用信息技术的过程中
{"title":"PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TANPA HAK MENTRANSMISIKAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MENGANDUNG KESUSILAAN","authors":"Ketut Siregig, Suta Ramadhan, Muhammad Yusril Nasawijaya","doi":"10.31849/jgh.v3i02.8906","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8906","url":null,"abstract":"Perkembangan teknonologi saat ini menyebabkan manusia sangat membutuhkan segala jenis pelayanan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi untuk mempermudah setiap orang untuk bertelekomunikasi. Namun sering kali teknologi teersebut disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan persoalan yang rumit. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab pelaku tanpa hak mentransmisikan informasi dokumen elektronik dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pelaku kejahatan tindak pidana konvensional dengan melakukan perbuatan yang belum diatur atau sulit untuk diklarifikasi sebagai tindak pidana menurut perundang-undangan yang ada. Pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Diterbitkannya UU ITE menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam perkembangan teknologi informasi khususnya dalam mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi \u0000The development of technology today causes humans to really need all kinds of technology services, especially in the field of telecommunications to make it easier for everyone to communicate. However, this technology is often misused in everyday life, causing complicated problems. The purpose of this study is to analyze the factors that cause perpetrators without the right to transmit electronic document information and analyze the judge's legal considerations in applying criminal sanctions. The research method used is normative research. Perpetrators of conventional criminal acts by committing acts that have not been regulated or difficult to be clarified as criminal acts according to existing legislation. The government issued and enforced Law Number 11 of 2008 concerning ITE and later amended by Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008. The issuance of the ITE Law shows that the Indonesian nation does not want to be left behind in the development of information technology, especially in prevent misuse of the use of information technology","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"296 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115922787","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Harta gono gini atau yang dikenal dengan harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung sebelum terjadinya perceraian. Berdasarkan hukum positif yang berlaku diIndonesia, harta gono gini itu di atur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan pembagian harta bersama dalam menurut hukum positif dan hukum islam. Peneltian ini menggunakan metode kualitatif yaitu berdasarkan hukum positif dan hukum islam. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing ½ bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan. Gono Gini assets, also known as joint assets, are marital property produced by a husband and wife jointly during the marriage period before the divorce. Based on the positive law that applies in Indonesia, the assets of gono gini are regulated in Law No. 1 of 1974 concerning marriage, and in Islamic law it is regulated in the Compilation of Islamic Law. The purpose of this study is to find out how to compare the distribution of joint property according to positive law and Islamic law. This research uses a qualitative method that is based on positive law and Islamic law. The conclusion in this study is that according to the KHI based on Article 97 the joint property after divorce is divided equally, each of the share between husband and wife is the same. Meanwhile, according to the Civil Code, the distribution can be made on the evidence submitted by the plaintiff and the defendant.
{"title":"PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM","authors":"Dwi Anindya Harimurti","doi":"10.31849/jgh.v3i02.8908","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908","url":null,"abstract":"Harta gono gini atau yang dikenal dengan harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung sebelum terjadinya perceraian. Berdasarkan hukum positif yang berlaku diIndonesia, harta gono gini itu di atur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan pembagian harta bersama dalam menurut hukum positif dan hukum islam. Peneltian ini menggunakan metode kualitatif yaitu berdasarkan hukum positif dan hukum islam. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing ½ bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan. \u0000Gono Gini assets, also known as joint assets, are marital property produced by a husband and wife jointly during the marriage period before the divorce. Based on the positive law that applies in Indonesia, the assets of gono gini are regulated in Law No. 1 of 1974 concerning marriage, and in Islamic law it is regulated in the Compilation of Islamic Law. The purpose of this study is to find out how to compare the distribution of joint property according to positive law and Islamic law. This research uses a qualitative method that is based on positive law and Islamic law. The conclusion in this study is that according to the KHI based on Article 97 the joint property after divorce is divided equally, each of the share between husband and wife is the same. Meanwhile, according to the Civil Code, the distribution can be made on the evidence submitted by the plaintiff and the defendant. ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123032911","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indikasi geografis merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Salah satu bentuk indikasi yang telah didaftarkan yiatu kopi liberika dari Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti. Dengan ada pendaftaran tersebut tentu telah ada perlindungan terhadap produk kopi tersebut. Pendaftaran tersebut tentu memiliki arti penting. Tulisan ini membahas arti penting pendaftaran kopi liberika dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif. Geographical indications are part of intellectual property. Geographical indications are a sign indicating the area of origin of an item and/or product which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors or a combination of these two factors gives a certain reputation, quality, and characteristics to the goods and/or products produced. One form of indication that has been registered is liberica coffee from the Kepulauan Meranti Regency. With this registration, of course there is protection for the coffee product. The registration certainly has an important meaning. This paper discusses the importance of registering liberica coffee from the Kepulauan Meranti Regency. This research uses a normative juridical approach.
地理标记是知识产权的一部分。迹象的征兆显示地理区域的货物和/或产品,因为地理环境因素包括自然因素、人为因素或这两个因素的结合给商品声誉、质量和某些特征和/或产品的专利使用费。其中一种是莫兰提群岛摄区的liberika咖啡。这些注册有当然有了保护这些咖啡产品。注册这些当然都有重要意义。这篇文章讨论的意义是莫兰群岛地区的咖啡liberika登记。这项研究是通过规范核法学的方法进行的。地理任命是知识产权的一部分。Geographical indications是a indicating签约《起源》的区域项目和/或广告哪种帐款to Geographical环境factors)在内的自然factors,这两个字的《human factors or a factors给一个确定胡说八道,质量和characteristics goods》和/或产品由。一号form of indication那已经registered是摄政liberica咖啡从《群岛是莫兰。与这个registration,当然是有保护的咖啡广告。《registration肯定有重要的意义。这篇文章discusses registering之重要性liberica咖啡从《摄政是莫兰群岛。这个研究利用a normative法律进近。
{"title":"ARTI PENTING PENDAFTARAN KOPI LIBERIKA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI RIAU DALAM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL","authors":"Adi Tiaraputri","doi":"10.31849/jgh.v3i02.8909","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8909","url":null,"abstract":"Indikasi geografis merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Salah satu bentuk indikasi yang telah didaftarkan yiatu kopi liberika dari Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti. Dengan ada pendaftaran tersebut tentu telah ada perlindungan terhadap produk kopi tersebut. Pendaftaran tersebut tentu memiliki arti penting. Tulisan ini membahas arti penting pendaftaran kopi liberika dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif. \u0000Geographical indications are part of intellectual property. Geographical indications are a sign indicating the area of origin of an item and/or product which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors or a combination of these two factors gives a certain reputation, quality, and characteristics to the goods and/or products produced. One form of indication that has been registered is liberica coffee from the Kepulauan Meranti Regency. With this registration, of course there is protection for the coffee product. The registration certainly has an important meaning. This paper discusses the importance of registering liberica coffee from the Kepulauan Meranti Regency. This research uses a normative juridical approach.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128152447","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan eksekusi ketika debitur cidera janji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 setelah adanya putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah konsep parate eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dan kesimpulan dalam karya ilmiah ini adalah terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara kedua belah pihak dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun sertifikat Jaminan Fidusia telah mencantumkan irah-irah sebagai title eksekutorial serta di dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul pelaksanaan parate eksekusi apabila debitur cidera janji (wanprestasi). The fiducial bail certificate serves as a guarantee of execution when the debitur pledge as fixed in the 1999 article of the constitutional court number 18/ puu-xvii /2019 has changed the concept of the parate of fiduciary execution by the creditors (finance company) to the fiduciary bail on the fiduciary basis if the debtor's interest is felt. The purpose of this study is to know the effects of a constitutional court ruling on the execution of fiduciary bail. The methods in this study use the normative type of legal research. The results and conclusions in this scientific work are against fiduciary guarantees that there is no agreement on an adverse promise between the two sides and the borrower's objection of voluntarily handing over an object which is fiduciary security, Therefore, the execution of a fiduciary security object should be based on a legally strong court ruling even though a fiduciary bail certificate has been ironed as an executive title and in the finance agreement stipulates that the party-executed clause is carried out in the wake of an unspecified execution clause.
1999年《宪法》第18条第18条/PUU-XVII/2019条裁定，债务人因债务人的身份受到伤害而被任命为执行死刑的保证证书。本研究的目的是确定宪法法院判决对受刑受刑的影响。本研究的方法采用了规范法的类型。这项科学工作的结论和结论是基于信任度的保证，信任者和债务人之间没有达成一致的承诺。那么，执行受托人抵押品赎回权的条款必须基于法院的一项具有法律效力的判决，尽管受托人已将阿联酋保证书列为执行头衔，并在金融协议中，在债务人因受伤害而受到惩罚条款。《fiducial保释证书基本美国保证of execution当债务人的誓言美国固定》1999年文章》2019年移交法庭18号puu-xvii /变了parate of execution信托理念》由creditors(金融公司)》是保释在《debtor基地如果信托的信托利益是感觉。这项研究的目的是了解幕后操纵法庭判决的后果。这项研究的方法使用普通的法律研究方法。在这项科学工作中，反对虚情假意的证据是不一致的the execution of a信托安全对象应该改编自非法坚强法庭统治即使a信托保释证书已经被美国ironed an行政头衔和在《party-executed stipulates finance协议那clause是carried out in the wake of an unspecified execution clause。
{"title":"PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019","authors":"Robert Bouzen, Ashibly Ashibly","doi":"10.31849/jgh.v3i02.8907","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8907","url":null,"abstract":"Sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan eksekusi ketika debitur cidera janji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 setelah adanya putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah konsep parate eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dan kesimpulan dalam karya ilmiah ini adalah terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara kedua belah pihak dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun sertifikat Jaminan Fidusia telah mencantumkan irah-irah sebagai title eksekutorial serta di dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul pelaksanaan parate eksekusi apabila debitur cidera janji (wanprestasi). \u0000The fiducial bail certificate serves as a guarantee of execution when the debitur pledge as fixed in the 1999 article of the constitutional court number 18/ puu-xvii /2019 has changed the concept of the parate of fiduciary execution by the creditors (finance company) to the fiduciary bail on the fiduciary basis if the debtor's interest is felt. The purpose of this study is to know the effects of a constitutional court ruling on the execution of fiduciary bail. The methods in this study use the normative type of legal research. The results and conclusions in this scientific work are against fiduciary guarantees that there is no agreement on an adverse promise between the two sides and the borrower's objection of voluntarily handing over an object which is fiduciary security, Therefore, the execution of a fiduciary security object should be based on a legally strong court ruling even though a fiduciary bail certificate has been ironed as an executive title and in the finance agreement stipulates that the party-executed clause is carried out in the wake of an unspecified execution clause.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126065958","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Proses pemeriksaan saksi dimulai dari penyidikan sampai pada tingkat penuntutan di pengadilan. Di tingkat penyidikan maka terlebih dahulu saksi diperiksa oleh penyidik dengan memperhatikan perlindungan terhadap saksi yaitu tanpa ancaman atau tekanan.dari pihak manapun. Kemudian saksi dapat diperiksa di tempat kediaman saksi dan saksi diperiksa tanpa disumpah. Sedangkan pada tingkat penuntutan atau pesidangan maka terlebih dahulu saksi dipanggil untuk didengar keterangannya. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran, serta pendapat lainnya dari pakar atau media apapun, yaitu terkait pemeriksaan saksi dalam perkara pidana berdasarkan ius contitum indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative. Abstract The process of examining witnesses starts from the investigation to the level of prosecution in court. At the level of investigation, the investigator first examines witnesses by paying attention to the protection of witnesses, namely without threats or pressure from any party. Then the witness can be examined at the witness' residence and the witness can be examined without being sworn in. Meanwhile, at the level of prosecution or trial, witnesses are first called to be heard. This study aims to meet the need for the object of writing or a scientific work in order to obtain data, main ideas, and other opinions from experts or any media, which is related to the examination of witnesses in criminal cases based on ius contitum indonesia. This research the authors use normative legal research methods
{"title":"PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN IUS CONTITUM INDONESIA","authors":"Toni Parlindungan S","doi":"10.31849/jgh.v3i01.7503","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7503","url":null,"abstract":"Proses pemeriksaan saksi dimulai dari penyidikan sampai pada tingkat penuntutan di pengadilan. Di tingkat penyidikan maka terlebih dahulu saksi diperiksa oleh penyidik dengan memperhatikan perlindungan terhadap saksi yaitu tanpa ancaman atau tekanan.dari pihak manapun. Kemudian saksi dapat diperiksa di tempat kediaman saksi dan saksi diperiksa tanpa disumpah. Sedangkan pada tingkat penuntutan atau pesidangan maka terlebih dahulu saksi dipanggil untuk didengar keterangannya. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran, serta pendapat lainnya dari pakar atau media apapun, yaitu terkait pemeriksaan saksi dalam perkara pidana berdasarkan ius contitum indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative. \u0000 \u0000Abstract \u0000The process of examining witnesses starts from the investigation to the level of prosecution in court. At the level of investigation, the investigator first examines witnesses by paying attention to the protection of witnesses, namely without threats or pressure from any party. Then the witness can be examined at the witness' residence and the witness can be examined without being sworn in. Meanwhile, at the level of prosecution or trial, witnesses are first called to be heard. This study aims to meet the need for the object of writing or a scientific work in order to obtain data, main ideas, and other opinions from experts or any media, which is related to the examination of witnesses in criminal cases based on ius contitum indonesia. This research the authors use normative legal research methods","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126557915","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini menjelaskan bahwa pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa modal dasar pendirian Perseroan Terbatas paling sedikit berjumlah Rp50.000.000,. Namun jumlah tersebut menyulitkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya usaha mikro. Oleh karena itu, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 kemudian mempermudah pendirian Perseroan Terbatas dengan pendiri hanya membuat Surat Pernyataan Telah Menyetor Modal tanpa harus menyetorkan modalnya. Mengingat penyetoran modal pendirian Perseroan Terbatas merupakan kewajiban yang mutlak yang harus dipenuhi oleh siapapun yang telah menyetujui penempatan modalnya pada Perseroan Terbatas dalam suatu dokumen resmi, baik yang dilakukan sebelum maupun setelah Perseroan Terbatas berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum, maka ketiadaan penyetoran modal pada saat yang telah ditentukan dapat melahirkan perikatan utang-piutang antara Perseroan Terbatas sebagai kreditur dengan pemegang saham sebagai debitur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Abstract This research explain that Article 32 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies states that the authorized capital for the establishment of a Limited Liability Company is at least IDR 50,000,000,. However this number makes it difficult for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially micro businesses. Therefore, in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 4 of 2014 then it makes it easier for the establishment of a Limited Liability Company with the founders only to make a Statement of Having Paid Capital without having to deposit their capital. Considering that the payment of capital for the establishment of a Limited Liability Company is an absolute obligation that must be fulfilled by anyone who has approved the placement of their capital in a Limited Liability Company in an official document, either before or after the Limited Liability Company has been established and obtained its status as a legal entity, there is no capital injection at the time. which has been determined can give birth to a debt-receivable agreement between the Limited Liability Company as a creditor and the shareholders as the debtor. . The method used in this research is normative legal research.
这项研究解释说，2007年第32节(1)关于有限责任条例的第40条提到了最低限度的自由责任资本。但对于中小型、小型和中型企业(UMKM)来说，这是一个很大的挑战，尤其是小规模企业。因此，2014年4月4日，在《司法部长法与人权》(law department of law)的规定下，与开国元勋(创建者)达成有限的自由裁量权，而不需要提交资金就能获得资本。因此，有限责任公司的资本存款是一项绝对的义务，任何同意将其资金存在于一份官方文件中的人，无论在这项法律文件之前还是之后，都必须履行这种义务。因此，在规定的时间内没有资本存款可能会在债权人和股东成为债务人之间产生有限利息。本研究采用的方法是规范法的研究。这项研究的解释是，这篇文章的第32条。依赖这些数字使微企业、小企业和媒介企业(MSMEs)更难，尤其是微型企业。因此，在2014年《法律与人权部长》(Minister of Law and Human Rights Number 4)的规定下，这使它更容易建立一个有限的公司，与创立者建立一个不涉及资本存款的声明。考虑到那个体制》《capital . payment for a有限责任公司绝对是一个抵押那一定能实现配置》由谁已经同意了他们的capital in a有限责任公司in an官方文件,不管之前或之后有限责任公司已经建立和获得它的美国合法的实体的地位,没有capital injection is at the time)。被认为是理所当然的，这可以在有限的公司作为推销商和客户作为债务人之间产生一种可接受的共识。这项研究使用的方法是合理的法律研究。
{"title":"ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN SETOR MODAL SEBAGAI PENGGANTI BUKTI SETOR MODAL DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA","authors":"D. Oktavia, Irene Svinarky","doi":"10.31849/jgh.v3i01.7504","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7504","url":null,"abstract":"Penelitian ini menjelaskan bahwa pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa modal dasar pendirian Perseroan Terbatas paling sedikit berjumlah Rp50.000.000,. Namun jumlah tersebut menyulitkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya usaha mikro. Oleh karena itu, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 kemudian mempermudah pendirian Perseroan Terbatas dengan pendiri hanya membuat Surat Pernyataan Telah Menyetor Modal tanpa harus menyetorkan modalnya. Mengingat penyetoran modal pendirian Perseroan Terbatas merupakan kewajiban yang mutlak yang harus dipenuhi oleh siapapun yang telah menyetujui penempatan modalnya pada Perseroan Terbatas dalam suatu dokumen resmi, baik yang dilakukan sebelum maupun setelah Perseroan Terbatas berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum, maka ketiadaan penyetoran modal pada saat yang telah ditentukan dapat melahirkan perikatan utang-piutang antara Perseroan Terbatas sebagai kreditur dengan pemegang saham sebagai debitur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. \u0000Abstract \u0000This research explain that Article 32 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies states that the authorized capital for the establishment of a Limited Liability Company is at least IDR 50,000,000,. However this number makes it difficult for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially micro businesses. Therefore, in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 4 of 2014 then it makes it easier for the establishment of a Limited Liability Company with the founders only to make a Statement of Having Paid Capital without having to deposit their capital. Considering that the payment of capital for the establishment of a Limited Liability Company is an absolute obligation that must be fulfilled by anyone who has approved the placement of their capital in a Limited Liability Company in an official document, either before or after the Limited Liability Company has been established and obtained its status as a legal entity, there is no capital injection at the time. which has been determined can give birth to a debt-receivable agreement between the Limited Liability Company as a creditor and the shareholders as the debtor. . The method used in this research is normative legal research.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"171 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132018862","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：