Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam upaya untuk mendapatkan kesehatan, seseorang tidak hanya mempercayakan kepada jasa kesehatan medis seperti dokter tetapi masih banyak mempercayakan kesembuhan dari penyakitnya kepada pengobatan tradisonal seperti dukun, tabib, dan lain sebagainya. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2008, angka kesakitan penduduk secara nasional sebesar 33,24%. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap pengobatan tradisional ini tinggi. Hasil Pembahasannya bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengobat tradisional yang mengakibatkan luka berat atau kematian hingga saat ini masih diatur dengan KUHP, yaitu pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP jo. 361 KUHP. Health is a human right and one of the elements of welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as referred to in the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In an effort to obtain health, one does not only entrust medical health services such as However, many doctors still entrust healing from their illness to traditional treatments such as shamans, healers, and so on. This research method is a juridical normative legal research method. With data collection techniques sourced from literature studies related to this research. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia stated that in 2008, the national population morbidity rate was 33.24%. This shows that the public's interest in this traditional medicine is high. The result of the discussion is that the form of criminal liability for negligence of traditional healers resulting in serious injury or death is still regulated by the Criminal Code, namely Article 359 of the Criminal Code and Article 360 of the Criminal Code jo. 361 of the Criminal Code.
{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGOBAT TRADISIONAL AKIBAT KELALAIANNYA DALAM PELAYANAN PASIEN","authors":"Candra Suwito, Fitria Nelda, Welli Zulfikar","doi":"10.31849/jgh.v2i02.8557","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8557","url":null,"abstract":"Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam upaya untuk mendapatkan kesehatan, seseorang tidak hanya mempercayakan kepada jasa kesehatan medis seperti dokter tetapi masih banyak mempercayakan kesembuhan dari penyakitnya kepada pengobatan tradisonal seperti dukun, tabib, dan lain sebagainya. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2008, angka kesakitan penduduk secara nasional sebesar 33,24%. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap pengobatan tradisional ini tinggi. Hasil Pembahasannya bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengobat tradisional yang mengakibatkan luka berat atau kematian hingga saat ini masih diatur dengan KUHP, yaitu pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP jo. 361 KUHP. \u0000Health is a human right and one of the elements of welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as referred to in the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In an effort to obtain health, one does not only entrust medical health services such as However, many doctors still entrust healing from their illness to traditional treatments such as shamans, healers, and so on. This research method is a juridical normative legal research method. With data collection techniques sourced from literature studies related to this research. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia stated that in 2008, the national population morbidity rate was 33.24%. This shows that the public's interest in this traditional medicine is high. The result of the discussion is that the form of criminal liability for negligence of traditional healers resulting in serious injury or death is still regulated by the Criminal Code, namely Article 359 of the Criminal Code and Article 360 of the Criminal Code jo. 361 of the Criminal Code. \u0000 ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131297382","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Berbagai macam kasus yang terjadi seperti Pembatalan kontrak sepihak antara Pemerintah dengan beberapa Rekanan Kontraktor, Perusahaan dengan pekerja adanya terjadi Penyalahgunaan Keadaan terhadap Pembatalan Kontrak Secara Sepihak yang menimbulkan persengketaan, Aspek Hukum yang ditimbulkan harus diselesaikan secara Yuridis di Pengadilan Negeri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum hukum terhadap penyalahgunaan keadaan terhadap pembatalan kontrak secara sepihak. Metode penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah bahwa perjanjian harus dilakasanakan dengan iktikad baik, jika berupa kontrak standar atau baku maka para pihak yang terikat perjanjian kontrak perlu memahami isi perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak. Masih adanya penyimpangan terhadap perjanjian kontrak yang sudah disepakati dimana dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pihak penyedia barang dan jasa wanprestasi dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan, akibat hukumnya Pasal 1365 menunjukan kekuasaan dan tidak adanya iktikad baik. Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata dan berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata. Various kinds of cases that occur such as unilateral contract cancellations between the Government and several Contractor Partners, the Company and workers, there is an Abuse of Circumstances against the Unilateral Contract Cancellation which causes a dispute, the Legal Aspects that arise must be resolved Juridically in the District Court. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of abuse of circumstances against unilateral contract cancellation. The method of writing this research is normative legal research. The results of the study are that the agreement must be carried out in good faith, if it is in the form of a standard or standard contract then the parties who are bound by the contract agreement need to understand the contents of the agreement that has been agreed upon by the parties. There are still deviations from the contract agreement that has been agreed where in the implementation of the agreement for the procurement of goods and services the provider of goods and services defaults due to abuse of circumstances, as a result of the law Article 1365 shows power and lack of good faith. Based on Article 1266 of the Civil Code and based on Article 1267 of the Civil Code
政府与几个附属承包商之间的单方面合同被取消、公司与雇员之间的单方面公司滥用合同被取消的情况等案件，可能会导致争议，其后果的法律方面必须在初审法院获得司法管辖权。本研究的目的是分析滥用环境的法律对取消合同的影响。写这项研究的方法是规范法的研究。研究结果是，如果协议是标准合同或标准合同，那么签订合同的各方需要了解各方已经达成的协议的内容。由于条件被滥用，《商品与服务提供者》第1365条规定了权力和无价值的行为，因此，在签订了商定的合同合同时，这种协议仍然存在分歧。根据民法第1266条和民法第1267条。政府和塞西奥契约伙伴、公司和工作人员之间的一系列关系，对单边合同合同的影响，存在一种虐待，这种冲突导致了合法的利益，这些利益必须在地区法院解决司法问题。这项研究的目的是分析与单侧合同相关的法律后果。这个研究的作法是合理的。《协定》必须results of The study就是那个be carried out in good faith,如果是in The form of a标准或标准合同,然后《合同协议各方束缚:是谁不需要理解地点》协议那一直过着各方的了。有些还是deviations从《那已经被范围在合同协议》和《协定》为implementation《供应商procurement of goods and services of goods and services defaults帐款abuse of处境,美国百万1365法律文章论点》节目祝之权力和缺乏信仰。基于《文明法典》第1266条，基于《文明法典》第1267条
{"title":"PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM KONTRAK","authors":"Nurmantias Nurmantias","doi":"10.31849/jgh.v2i02.8556","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8556","url":null,"abstract":"Berbagai macam kasus yang terjadi seperti Pembatalan kontrak sepihak antara Pemerintah dengan beberapa Rekanan Kontraktor, Perusahaan dengan pekerja adanya terjadi Penyalahgunaan Keadaan terhadap Pembatalan Kontrak Secara Sepihak yang menimbulkan persengketaan, Aspek Hukum yang ditimbulkan harus diselesaikan secara Yuridis di Pengadilan Negeri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum hukum terhadap penyalahgunaan keadaan terhadap pembatalan kontrak secara sepihak. Metode penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah bahwa perjanjian harus dilakasanakan dengan iktikad baik, jika berupa kontrak standar atau baku maka para pihak yang terikat perjanjian kontrak perlu memahami isi perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak. Masih adanya penyimpangan terhadap perjanjian kontrak yang sudah disepakati dimana dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pihak penyedia barang dan jasa wanprestasi dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan, akibat hukumnya Pasal 1365 menunjukan kekuasaan dan tidak adanya iktikad baik. Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata dan berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata. \u0000Various kinds of cases that occur such as unilateral contract cancellations between the Government and several Contractor Partners, the Company and workers, there is an Abuse of Circumstances against the Unilateral Contract Cancellation which causes a dispute, the Legal Aspects that arise must be resolved Juridically in the District Court. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of abuse of circumstances against unilateral contract cancellation. The method of writing this research is normative legal research. The results of the study are that the agreement must be carried out in good faith, if it is in the form of a standard or standard contract then the parties who are bound by the contract agreement need to understand the contents of the agreement that has been agreed upon by the parties. There are still deviations from the contract agreement that has been agreed where in the implementation of the agreement for the procurement of goods and services the provider of goods and services defaults due to abuse of circumstances, as a result of the law Article 1365 shows power and lack of good faith. Based on Article 1266 of the Civil Code and based on Article 1267 of the Civil Code","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129337483","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normati, bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan tentang pertentangan norma antara Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Perpajakan tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pihak, posisi Fiskus sebagai “negara” memiliki kekuasaan (absolute power) untuk menghitung, menetapkan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dan membuat keputusan atas permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Merujuk kepada Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, tidak mencerminkan prinsip Kesamaan Kedudukan Hukum (Wajib Pajak/warga negara dengan Fiskus dalam upaya memperoleh keadilan), ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut merupakan suatu barier terhadap warga negara yang ingin mencari keadilan. Bentuk ideal hubungan hukum Wajib Pajak dan Fiskus adalah dengan memberikan kesamaan terkait dengan punishment dan reward bagi para pihak, kesalahan perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak tidak selalu disebabkan atas kesalahan pihak Wajib Pajak akan tetapi Fiskus secara jabatan juga dapat melakukan kesalahan baik secara sengaja ataupun tidak dalam menetapkan besaran pajak. The type of research used in this research is normative juridical, descriptive analytic, which explains the conflicting norms between Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions on Tax Procedures and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions on Taxation does not provide fair legal certainty for the parties, the position of Fiskus as a "state" has absolute power to calculate, determine the amount of tax that must be paid by Taxpayers and make decisions on objection requests. submitted by the Taxpayer. Referring to Article 25 paragraph (9) and Article 27 paragraph (5d) of Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions on Tax Procedures, it does not reflect the principle of Equality of Legal Position (Taxpayer/citizen with Fiskus in an effort to obtain justice), the provisions This is contrary to Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, this article is a barrier against citizens who want to seek justice. The ideal form of legal relationship between taxpayers and tax authorities is to provide equality related to punishment and reward for the parties, errors in calculating the amount of tax that must be paid by taxpayers are not always caused by the taxpayer's fault, but the tax authorities in office can also make mistakes both physically and mentally. intentionally or not in determining the amount of tax.
这项研究使用的研究类型为byudis normati，这是一种具有分析性描述性的研究，它解释了2007年第28条税收条例与1945年印度尼西亚共和国宪法基本法律条款之间的规范冲突。研究结果得出结论,2007年28号法律关于税务规划公共政策提供不公平的法律确定性的一方面,Fiskus位置作为“国家”有绝对权力(power)来计算,建立大规模的决策必须由纳税人支付的税款和由纳税人的异议申请。指的是章25节(9)节和第27章(5d) 2007年28号法律关于公共税收条例规定,不能反映共同原则与Fiskus(纳税人/公民的法律地位中获得正义)的努力,这违背了第27节(1)规定的基本模板。1945年印度尼西亚共和国,该章是一个保护网的公民想寻求正义。理想形式的法律关系和Fiskus是纳税人提供共同点与惩罚和奖励的一方面,税收规模方面的计算错误的错误必须由纳税人支付并不总是引起纳税人然而Fiskus一方在职位上也可以做错什么无论是故意不设定中大规模的税收。这一研究中使用的研究类型是标准分析，描述2007年宪法第28号议定书和1945年印度尼西亚共和国宪法之间的冲突规范。2007年可解决方案的第28号法律问题并没有为这些政党提供法律保障，财政制度作为一种“国家”的绝对权力不可逆转，确定了必须由Taxpayers付款并对目标要求作出决定的税收制度。由完工律师提交。Referring to文章25第(9)段》和法律文章27另起(5d) 2007年的28号concerning General Provisions给予税收上Procedures推开的平等权利》,它确实不是什么重要公民和合法的位置(Taxpayer / Fiskus in an努力去得到正义),the Provisions这contrary to文章27《1945年宪法》第(1)段印度尼西亚共和国,这文章是一个barrier反对公民谁想寻求正义。taxpayers之间法律关系之理想形式和给予税收当局是需要。平等权利相关的惩罚和奖励给各方,错误》之数量计算营业税那被taxpayers付一定是音符总是枪舌战《营业税taxpayer的断层,但当局都在办公室也能让错误的和mentally。有意或无意决定tax的分量。
{"title":"PRINSIP KESAMAAN KEDUDUKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI INDONESIA","authors":"H. Hasan","doi":"10.31849/jgh.v2i01.8235","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8235","url":null,"abstract":"Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normati, bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan tentang pertentangan norma antara Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Perpajakan tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pihak, posisi Fiskus sebagai “negara” memiliki kekuasaan (absolute power) untuk menghitung, menetapkan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dan membuat keputusan atas permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Merujuk kepada Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, tidak mencerminkan prinsip Kesamaan Kedudukan Hukum (Wajib Pajak/warga negara dengan Fiskus dalam upaya memperoleh keadilan), ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut merupakan suatu barier terhadap warga negara yang ingin mencari keadilan. Bentuk ideal hubungan hukum Wajib Pajak dan Fiskus adalah dengan memberikan kesamaan terkait dengan punishment dan reward bagi para pihak, kesalahan perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak tidak selalu disebabkan atas kesalahan pihak Wajib Pajak akan tetapi Fiskus secara jabatan juga dapat melakukan kesalahan baik secara sengaja ataupun tidak dalam menetapkan besaran pajak. \u0000The type of research used in this research is normative juridical, descriptive analytic, which explains the conflicting norms between Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions on Tax Procedures and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions on Taxation does not provide fair legal certainty for the parties, the position of Fiskus as a \"state\" has absolute power to calculate, determine the amount of tax that must be paid by Taxpayers and make decisions on objection requests. submitted by the Taxpayer. Referring to Article 25 paragraph (9) and Article 27 paragraph (5d) of Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions on Tax Procedures, it does not reflect the principle of Equality of Legal Position (Taxpayer/citizen with Fiskus in an effort to obtain justice), the provisions This is contrary to Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, this article is a barrier against citizens who want to seek justice. The ideal form of legal relationship between taxpayers and tax authorities is to provide equality related to punishment and reward for the parties, errors in calculating the amount of tax that must be paid by taxpayers are not always caused by the taxpayer's fault, but the tax authorities in office can also make mistakes both physically and mentally. intentionally or not in determining the amount of tax.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"215 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132453265","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pasal 4 butir (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Hak Konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Faktanya masih ada konsumen yang belum mendapatkan haknya seperti yang diatur dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen penerbangan di indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap maskapai penerbangan yang tidak melindungi konsumen. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen penerbangan di Indonesia, tidak maksimal dikarenakan belum efektifnya sistim perlindungan konsumen yang meliputi ganti rugi terhadap barang kehilangan, kerusakan dan keterlambatan penerbangan. Akibat hukum terhadap maskapai penerbangan yang tidak melindungi konsumen, dapat dilaksanakan melalui peradilan (Litigasi) dan diluar pengadilan (non-litigasi), sesuai dengan pelaksanaan perundang-undangan yang ada akan tetapi belum optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Article 4 point (c) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection on Consumer Rights to obtain the right to correct, clear, and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and/or services. The fact is that there are still consumers who have not yet received their rights as regulated by law. This study aims to determine and analyze the legal protection of aviation consumers in Indonesia, and to find out how the legal consequences for airlines that do not protect consumers. This type of research is normative legal research. The results of the study show that legal protection for aviation consumers in Indonesia is not optimal due to the ineffectiveness of the consumer protection system which includes compensation for lost goods, damage and flight delays. The legal consequences for airlines that do not protect consumers can be carried out through court (litigation) and out of court (non-litigation), in accordance with the implementation of existing laws but not yet optimal in accordance with the mandate of Law Number 8 of 1999 concerning Protection Consumer
1999年第4条(c)关于消费者对消费者权利的保护，即对商品和/或服务的正确、明确和诚实信息的权利。事实上，仍然有消费者没有得到他们在宪法中规定的权利。本研究的目的是了解和分析印尼对航空消费者的法律保护，以及法律对不保护消费者的航空公司的影响。这种研究是规范法的研究。研究结果表明，印尼对航空消费者的法律保护并不是完全有效的，因为消费者保护系统包括赔偿损失、损坏和航班延误。由于法律对不保护消费者的航空公司的不利影响，可以通过司法(诉讼)和庭外法庭(非诉讼)执行，根据现有法律，但还不符合1999年《消费者保护法》第8条规定的最佳执行。《1999年《第八条法规》(c)第8条关心保护权利、明确和诚实的信息，以确定和/或服务的条件和保证。事实上，仍有一些代理人不像法律规定的那样接受他们的权利。这一研究旨在确定和分析印尼对航空公司的法律保护措施，并查明其不保护企业的法律后果。这是一种实验类型，这是正常的法律研究。研究表明，在印尼合法保护航空结业的行为并没有最理想的结果，这包括对丢失的产品、损坏和飞行延误的赔偿。航空公司的法律后果,以至于不要保护consumers can be carried out通过法庭(垄断诉讼)和out of court (non-litigation), in accordance with The implementation of The existing间谍活动,但还没有最佳in accordance with 1999年《法律之8号mandate concerning保护消费者
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENERBANGAN DI INDONESIA","authors":"Mega Waty","doi":"10.31849/jgh.v2i01.8234","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8234","url":null,"abstract":"Pasal 4 butir (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Hak Konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Faktanya masih ada konsumen yang belum mendapatkan haknya seperti yang diatur dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen penerbangan di indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap maskapai penerbangan yang tidak melindungi konsumen. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen penerbangan di Indonesia, tidak maksimal dikarenakan belum efektifnya sistim perlindungan konsumen yang meliputi ganti rugi terhadap barang kehilangan, kerusakan dan keterlambatan penerbangan. Akibat hukum terhadap maskapai penerbangan yang tidak melindungi konsumen, dapat dilaksanakan melalui peradilan (Litigasi) dan diluar pengadilan (non-litigasi), sesuai dengan pelaksanaan perundang-undangan yang ada akan tetapi belum optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. \u0000Article 4 point (c) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection on Consumer Rights to obtain the right to correct, clear, and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and/or services. The fact is that there are still consumers who have not yet received their rights as regulated by law. This study aims to determine and analyze the legal protection of aviation consumers in Indonesia, and to find out how the legal consequences for airlines that do not protect consumers. This type of research is normative legal research. The results of the study show that legal protection for aviation consumers in Indonesia is not optimal due to the ineffectiveness of the consumer protection system which includes compensation for lost goods, damage and flight delays. The legal consequences for airlines that do not protect consumers can be carried out through court (litigation) and out of court (non-litigation), in accordance with the implementation of existing laws but not yet optimal in accordance with the mandate of Law Number 8 of 1999 concerning Protection Consumer","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115424361","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya untuk pelaku masih ad hambatan. Faktor-faktor penghambat yang timbul penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru antara lain secara ekternal dan internal . Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat yang timbul pada penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru bisa dilakukan dengan Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak. Menjalin Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya. Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi di Kalangan Masyarakat. Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Memberikan kesadaran hukum pada masyarakat bahwa masa depan anak-anak cerah jangan rusak dengan menjadikan mereka pelaku Narkotika, sebagai anggota masyarakat dan anak-anak merupakan masa depan bangsa kita wajib untuk membantu mereka untuk sadar dan jera agar tidak melakukannya lagi dengan memberikan kesempatan dengan mempertanggungjawabkan yang dilakukan dengan menerima pembinaan, bimbingan dan lain-lain. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. The application of sanctions against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court Legal Area, especially for perpetrators, still has obstacles. The inhibiting factors that arise from the application of sanctions against perpetrators of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court are externally and internally. Efforts to overcome the inhibiting factors that arise in the application of sanctions against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court can be done by drawing up a work plan and maximizing the performance of each investigator in handling child cases. Establish Intensive Communication with Other Law Enforcement Officials. Conducting Socialization on Diversion in the Community. Making an Agreement on Supervision of the Implementation of the Results of the Diversion Agreement Providing legal awareness to the community that the bright future of children should not be damaged by making them narcotics offenders, as members of the community and children are the future of our nation. do it again by providing opportunities to account for what is done by receiving coaching, guidance and others. The research used is sociological law research.
在北坎巴鲁地区对滥用毒品罪的肇事者实施刑罚，特别是对肇事者实施惩罚仍在进行中。在北韩地方法院(Pekanbaru state law)对违反麻醉品刑罚者实施惩罚的障碍因素包括外部和内部。要解决北京地方法院对滥用毒品重罪实施制裁所产生的抑制因素，就必须制定一份工作计划，并在处理儿童案件方面提高每个调查人员的表现。与其他执法人员建立了密切的沟通。在社区中进行分化。使监督协议的执行交易结果娱乐社区的法律意识到坏孩子未来不要以他们毒品罪犯,作为社会成员的孩子是国家的未来,我们有义务帮助他们回过头来惨痛的教训,不要再给它一个机会与负责接受辅导、指导和其他人所做的。所使用的研究是社会学的法律研究。在新朝鲜地区法律法庭，特别是perpetracles地区，毒品犯罪行为委员会的应用程序仍然存在。在新地区的北朝鲜法庭上，反对毒品压迫的宗教压迫的因素是外在和内在的。在新朝鲜区审判中，针对毒品犯罪行为的煽动因素的作用可以通过制定一项计划并扩大每一名处理儿童案件的人员的行为来完成。与其他法律官员建立严格的沟通。社会社会的集中。对应支持的对社会的合法实现做出回应的承诺，即不应让像社会成员那样的毒品入侵和儿童成为我们国家的未来。再做一遍，为受赠人、诡计和其他人所做的事情提供机会。研究是社会学法律研究。
{"title":"PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU","authors":"Olivia Anggie Johar, Fahmi Fahmi, Dani Marsadi","doi":"10.31849/jgh.v2i01.8232","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8232","url":null,"abstract":"Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya untuk pelaku masih ad hambatan. Faktor-faktor penghambat yang timbul penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru antara lain secara ekternal dan internal . Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat yang timbul pada penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru bisa dilakukan dengan Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak. Menjalin Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya. Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi di Kalangan Masyarakat. Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Memberikan kesadaran hukum pada masyarakat bahwa masa depan anak-anak cerah jangan rusak dengan menjadikan mereka pelaku Narkotika, sebagai anggota masyarakat dan anak-anak merupakan masa depan bangsa kita wajib untuk membantu mereka untuk sadar dan jera agar tidak melakukannya lagi dengan memberikan kesempatan dengan mempertanggungjawabkan yang dilakukan dengan menerima pembinaan, bimbingan dan lain-lain. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. \u0000The application of sanctions against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court Legal Area, especially for perpetrators, still has obstacles. The inhibiting factors that arise from the application of sanctions against perpetrators of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court are externally and internally. Efforts to overcome the inhibiting factors that arise in the application of sanctions against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court can be done by drawing up a work plan and maximizing the performance of each investigator in handling child cases. Establish Intensive Communication with Other Law Enforcement Officials. Conducting Socialization on Diversion in the Community. Making an Agreement on Supervision of the Implementation of the Results of the Diversion Agreement Providing legal awareness to the community that the bright future of children should not be damaged by making them narcotics offenders, as members of the community and children are the future of our nation. do it again by providing opportunities to account for what is done by receiving coaching, guidance and others. The research used is sociological law research.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126509903","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pacu jalur merupakan salah satu tradisi dari Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Pacu jalur juga termasuk dalam ruang lingkup kebudayaan. Untuk ada kelestarian kebudayaan tentunya harus ada perlindungan terhadap kebudyaan tersebut. Tulisan ini mengkali terkat konsep perlindungan yang dapat diberikan pada tradisi pacu jalur. Metode penelitian dalam tulisan ini melalui pendekatan yuridis normatif. Dalam tulisan ini mengkaji konsep perlindungan untuk pacu jalur dapat melalui perlindungan warisan budaya tak benda dan kekayaan intelektual komunal. Pacu Jalur is one of the traditions of Kuantan Singingi Regency, Riau Province. Pacu jalur is also included in the scope of culture. For there to be preservation of culture, of course, there must be protection of that culture. This paper examines the concept of protection that can be given to the tradition of racing lanes. The research method in this paper is through a normative juridical approach. In this paper, we examine the concept of protection for the runway through the protection of intangible cultural heritage and communal intellectual property.
{"title":"KONSEP PERLINDUNGAN PACU JALUR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI","authors":"Adi Tiaraputri, Ledy Diana","doi":"10.31849/jgh.v2i01.8227","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8227","url":null,"abstract":"Pacu jalur merupakan salah satu tradisi dari Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Pacu jalur juga termasuk dalam ruang lingkup kebudayaan. Untuk ada kelestarian kebudayaan tentunya harus ada perlindungan terhadap kebudyaan tersebut. Tulisan ini mengkali terkat konsep perlindungan yang dapat diberikan pada tradisi pacu jalur. Metode penelitian dalam tulisan ini melalui pendekatan yuridis normatif. Dalam tulisan ini mengkaji konsep perlindungan untuk pacu jalur dapat melalui perlindungan warisan budaya tak benda dan kekayaan intelektual komunal. \u0000Pacu Jalur is one of the traditions of Kuantan Singingi Regency, Riau Province. Pacu jalur is also included in the scope of culture. For there to be preservation of culture, of course, there must be protection of that culture. This paper examines the concept of protection that can be given to the tradition of racing lanes. The research method in this paper is through a normative juridical approach. In this paper, we examine the concept of protection for the runway through the protection of intangible cultural heritage and communal intellectual property.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125708719","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harta yang telah dijanjiakan. Namun dalam jual beli khususnya rumah pembeli sering kali dirugikan oleh pihak penjual karena ketidaksesuaian kondisi rumah yang telah dijanjiakn. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindugan terhadap konsumen dalam Perjanjian pengikatan jual beli perumahan dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap pengikatan jual beli perumahan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian penulis menerapkan metode berpikir induktif, diketahui bahwa perlindugan terhadap konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan belum terealisasikan dengan baik karena sebagaimana dijelaskan bahwa sarana perumahan, dan permukiman, maka pihak yang membangun perumahan tersebut wajib menyediakan tempat penyediaan sarana dan prasarana terhadap perumahan. Akibat hukum terhadap pengikatan jual beli perumahan, warga perumahan tersebut dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat pelaku usaha dan sekaligus melaporkan pengembang perumahan secara pidana ke Pengadilan. Sale and purchase is an agreement in which one party (the seller) reminds himself to surrender an object, and the other party (the buyer) pays for the promised property. However, in buying and selling, especially houses, buyers are often harmed by the seller because of the incompatibility of the condition of the house that has been promised. The purpose of this study is to analyze consumer protection in the housing sale and purchase binding agreement and to analyze the legal consequences of the housing sale and purchase agreement. The method used is normative legal research. The results of the research the author applies the inductive thinking method, it is known that the protection of consumers in the housing sale and purchase binding agreement has not been realized properly because as explained that housing and settlement facilities, the party who builds the housing is obliged to provide a place to provide facilities and infrastructure for housing. The legal consequences of binding the sale and purchase of housing, residents of these housing estates can take legal action by suing business actors and at the same time reporting the housing developer criminally to the Court.
买卖是一种协议，一方提醒自己放弃一种货币，另一方提醒自己偿还所承诺的财富。但在买卖尤其是买方房屋时，往往会因为房屋承诺的不一致而受到卖方的损失。本研究的目的是在住房交易协议中分析消费者的安全问题，并分析住房交易的法律后果。采用的方法是规范法的研究。研究表明，研究表明，在“住房买卖协议”中，消费者的屏蔽并没有得到很好地实现，因为正如所解释的那样，住房建设人员有义务为住房提供设施和基础设施。由于对住房买卖的法律限制，这些住房居民可以通过起诉企业家并向法院报告非法住房开发商而采取法律行动。出售和购买是一种约定，只保留自己的目标，另一种付出代价的承诺财产。基于所承诺的家庭所带来的限制，尤其是房屋所带来的限制。这项研究的目的是分析进行房屋买卖的消费者保护，并进行进行消毒处理，分析房屋买卖和购买决定的法律后果。使用的方法是常规的法律研究。《作家results of The research applies inductive思考方法,是知名的境保护consumers的住宅销售和购买了印象深刻协议不是一直在结算的时候可以,因为美国、讲解那的房子和facilities,《party)世卫组织构建的房子是obliged to下去。a place to facilities and infrastructure for的房子。与出售房屋和购买房屋的合法后果，这些房屋地产的居住者可以向商人报告房屋开发商对法庭的犯罪行为。
{"title":"PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH INCRAHT)","authors":"Ahmad Hussein","doi":"10.31849/jgh.v2i01.8237","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8237","url":null,"abstract":"Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harta yang telah dijanjiakan. Namun dalam jual beli khususnya rumah pembeli sering kali dirugikan oleh pihak penjual karena ketidaksesuaian kondisi rumah yang telah dijanjiakn. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindugan terhadap konsumen dalam Perjanjian pengikatan jual beli perumahan dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap pengikatan jual beli perumahan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian penulis menerapkan metode berpikir induktif, diketahui bahwa perlindugan terhadap konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan belum terealisasikan dengan baik karena sebagaimana dijelaskan bahwa sarana perumahan, dan permukiman, maka pihak yang membangun perumahan tersebut wajib menyediakan tempat penyediaan sarana dan prasarana terhadap perumahan. Akibat hukum terhadap pengikatan jual beli perumahan, warga perumahan tersebut dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat pelaku usaha dan sekaligus melaporkan pengembang perumahan secara pidana ke Pengadilan. \u0000Sale and purchase is an agreement in which one party (the seller) reminds himself to surrender an object, and the other party (the buyer) pays for the promised property. However, in buying and selling, especially houses, buyers are often harmed by the seller because of the incompatibility of the condition of the house that has been promised. The purpose of this study is to analyze consumer protection in the housing sale and purchase binding agreement and to analyze the legal consequences of the housing sale and purchase agreement. The method used is normative legal research. The results of the research the author applies the inductive thinking method, it is known that the protection of consumers in the housing sale and purchase binding agreement has not been realized properly because as explained that housing and settlement facilities, the party who builds the housing is obliged to provide a place to provide facilities and infrastructure for housing. The legal consequences of binding the sale and purchase of housing, residents of these housing estates can take legal action by suing business actors and at the same time reporting the housing developer criminally to the Court.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130806814","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Itikad baik bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dimaksudkan agar konsumen didalam menggunakan barang-barang yang dibeli mendapat suatu tindakan perlindungan sebagaimana juga yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun yang terjadi adalah bahwa itikad baik pelaku usaha tidak berjalan sebagai mana mestinya, yaitu tidak adanya keseimbangan antara itikad baik pelaku usaha dan perlindungan konsumen yang di dapat oleh konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis itikad baik terhadap pelaku usaha dan menganalisis akibat hukum pelaku usaha yang tidak beritikad baik kepada konsumen berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap promosi yang tidak benar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya terdapat dalam Pasal 7 menyatakan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, benar dan tidak menyesatkan konsumen, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.Serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Good faith for business actors in carrying out their business is intended so that consumers in using the purchased goods receive a protective measure as also stated in the Consumer Protection Act. However, what happens is that the good faith of business actors does not work as it should, namely there is no balance between the good faith of business actors and consumer protection that is obtained by consumers. The purpose of the study is to analyze the good faith of business actors and to analyze the legal consequences of business actors who do not have good intentions towards consumers based on Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. This research method is normative legal research. The results of this study are the responsibility of business actors for improper promotions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) especially contained in Article 7 stating that business actors are obliged to provide correct, clear and honest information, correct and not misleading consumers. , so as not to cause harm to consumers. As well as legal consequences for business actors who violate will be subject to sanctions in accordance with the provisions of Article 60 and Article 62 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
诚信经营业务中对罪犯的努力是让消费者在使用购买的物品也有保护措施,正如倒的消费者保护法。但事实是，企业的诚信并不像它们应该的那样运作，也就是说，企业诚信与消费者保护之间缺乏平衡。本研究的目的是分析对行凶者的努力和诚意善意分析罪犯的法律后果不向消费者根据邀请8号——邀请自1999年关于保护消费者。本研究方法是规范法的研究。这项研究结果是犯罪者责任中不正确的宣传努力自1999年8号法律中关于消费者保护(UUPK)特别是第7章宣布实行强制性的努力提供正确的信息,很明显,说实话,真的,不误导消费者,以免引起消费者的损失。以及对犯罪者的法律后果违反制裁将符合规定的企业自1999年第60章和第62章8号法律关于消费者保护好信仰为商业模式在进行中了他们的商业模式是intended演员用的那个consumers in purchased goods我们a)保护美国《消费者保护法案也stated所拘束。祝信仰》,但是,那是什么会发生商业模式美国演员根本不工作是应该,namely good faith》没有余额之间是商业演员和消费者保护就是获得由consumers。研究之目的是to analyze The good faith of business演员and to analyze)商业模式之法律后果演员谁不要有祝意图向consumers改编自1999年concerning消费者保护的8号法律。这个研究方法是normative合法的研究。这项研究的结果是商业活动人士对1999年《关注消费者权利法案》第8号提案(UUPK)的推荐书(UUPK)的影响，特别是涉及到商业活动人士被遗忘的7个陈述，即“正当和诚实的信息”、正确和未误读的陈述。美国,所以到因为伤害到consumers音符。《1999年第8号关心消费者保护法》第60和第62条法律规定的商业行为的合法后果。
{"title":"ITIKAD BAIK PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN","authors":"Roby Dadhan Marganti Ritonga","doi":"10.31849/jgh.v2i01.8236","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8236","url":null,"abstract":"Itikad baik bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dimaksudkan agar konsumen didalam menggunakan barang-barang yang dibeli mendapat suatu tindakan perlindungan sebagaimana juga yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun yang terjadi adalah bahwa itikad baik pelaku usaha tidak berjalan sebagai mana mestinya, yaitu tidak adanya keseimbangan antara itikad baik pelaku usaha dan perlindungan konsumen yang di dapat oleh konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis itikad baik terhadap pelaku usaha dan menganalisis akibat hukum pelaku usaha yang tidak beritikad baik kepada konsumen berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap promosi yang tidak benar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya terdapat dalam Pasal 7 menyatakan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, benar dan tidak menyesatkan konsumen, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.Serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen \u0000Good faith for business actors in carrying out their business is intended so that consumers in using the purchased goods receive a protective measure as also stated in the Consumer Protection Act. However, what happens is that the good faith of business actors does not work as it should, namely there is no balance between the good faith of business actors and consumer protection that is obtained by consumers. The purpose of the study is to analyze the good faith of business actors and to analyze the legal consequences of business actors who do not have good intentions towards consumers based on Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. This research method is normative legal research. The results of this study are the responsibility of business actors for improper promotions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) especially contained in Article 7 stating that business actors are obliged to provide correct, clear and honest information, correct and not misleading consumers. , so as not to cause harm to consumers. As well as legal consequences for business actors who violate will be subject to sanctions in accordance with the provisions of Article 60 and Article 62 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123363206","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Amandemen terhadap UUD 1945 yang telah dilalui empat tahap, mengakibatkan evolusi dari Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia. Evolusi tersebut bisa berakibat fatal, yaitu dengan terbukanya peluang bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Naturalisasi menuju Kursi Lembaga Kepresidenan, yang akan mengakibatkan tersingkirnya “Orang Indonesia Asli (Bumi Putra)” dari panggung politik di Negeri ini. Sedangkan Pasal 6 UUD 1945 dan selanjutnya berevolusi pasca beberapa tahapan amandemen hingga saat ini disebut dengan UUD NRI Tahun 1945 telah mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia, serta menganalisis perubahan Undang-Undang Dasar ( UUD ) 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, dan idealnya persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia. Metode penelitian ini adalah hukum normatif. Hasil penelitiann ini adalah bahwa secara redaksional kata demi kata dalam Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 secara substansial hanya mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden hanyalah seorang WNI dari kelahirannya menuju kursi kepresidenan di Republik Indonesia. The amendments to the 1945 Constitution which have been passed through four stages have resulted in the evolution of the Requirements for Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates in Indonesia. This evolution can have fatal consequences, namely by opening up opportunities for Naturalized Indonesian Citizens (WNI) to become the Chair of the Presidential Institution, which will result in the elimination of "Original Indonesians (Bumi Putra)" from the political stage in this country. Meanwhile, Article 6 of the 1945 Constitution and its subsequent evolution after several stages of amendment until now referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has regulated it. This study aims to analyze the process of Requirements for Presidential and Vice-Presidential Candidates in Indonesia, as well as analyze the amendments to the 1945 Constitution (UUD) before and after the Amendment, and ideally the requirements for Presidential and Vice-Presidential Candidates in Indonesia. This research method is normative law. The results of this study are that word for word editorial in Article 6 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia substantially only requires that the presidential and vice-presidential candidates are only Indonesian citizens from birth to the presidency in the Republic of Indonesia
{"title":"CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945","authors":"Alwan Fadhil","doi":"10.31849/jgh.v2i01.8238","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8238","url":null,"abstract":"Amandemen terhadap UUD 1945 yang telah dilalui empat tahap, mengakibatkan evolusi dari Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia. Evolusi tersebut bisa berakibat fatal, yaitu dengan terbukanya peluang bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Naturalisasi menuju Kursi Lembaga Kepresidenan, yang akan mengakibatkan tersingkirnya “Orang Indonesia Asli (Bumi Putra)” dari panggung politik di Negeri ini. Sedangkan Pasal 6 UUD 1945 dan selanjutnya berevolusi pasca beberapa tahapan amandemen hingga saat ini disebut dengan UUD NRI Tahun 1945 telah mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia, serta menganalisis perubahan Undang-Undang Dasar ( UUD ) 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, dan idealnya persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia. Metode penelitian ini adalah hukum normatif. Hasil penelitiann ini adalah bahwa secara redaksional kata demi kata dalam Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 secara substansial hanya mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden hanyalah seorang WNI dari kelahirannya menuju kursi kepresidenan di Republik Indonesia. \u0000The amendments to the 1945 Constitution which have been passed through four stages have resulted in the evolution of the Requirements for Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates in Indonesia. This evolution can have fatal consequences, namely by opening up opportunities for Naturalized Indonesian Citizens (WNI) to become the Chair of the Presidential Institution, which will result in the elimination of \"Original Indonesians (Bumi Putra)\" from the political stage in this country. Meanwhile, Article 6 of the 1945 Constitution and its subsequent evolution after several stages of amendment until now referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has regulated it. This study aims to analyze the process of Requirements for Presidential and Vice-Presidential Candidates in Indonesia, as well as analyze the amendments to the 1945 Constitution (UUD) before and after the Amendment, and ideally the requirements for Presidential and Vice-Presidential Candidates in Indonesia. This research method is normative law. The results of this study are that word for word editorial in Article 6 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia substantially only requires that the presidential and vice-presidential candidates are only Indonesian citizens from birth to the presidency in the Republic of Indonesia","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131857894","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Efektivitas penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya menuju Indonesia Sehat 2025 tersebut didasarkan apabila pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan produk makanan yang mengandung bahan kimia serta membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, maka pelaku usaha/produsen melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bertujuan untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya menuju Indonesia Sehat 2025. Faktor hukumnya, yaitu lemahnya sanksi terhadap pelanggarnya, proses penanganan masalah berbelit-belit, kurang profesionalnya para aparatur penegak hukum dan kurangnya koordinasi antar penegak hukum. Tanggung jawab pidana produsen terhadap kerugian yang diderita konsumen akibat makanan berbahaya yang diproduksi, dipasarkan, ditawarkan dan diperdagangkannya, secara yuridis, dalam konsepsi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON FOOD MANUFACTURERS IN INDONESIA Abstract The effectiveness of law enforcement against dangerous food producers towards Healthy Indonesia 2025 is based on if business actors produce and trade food products that contain chemicals and endanger the health and safety of consumers, then the business actor/producer violates Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law No. Law Number 18 of 2012 concerning Food, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is a normative legal research that aims to determine the factors that influence the effectiveness of law enforcement against producers of dangerous food towards Healthy Indonesia 2025. The legal factors are the weakness of sanctions against violators, the process of handling problems is complicated, the lack of professionalism of law enforcement officials and the lack of coordination between law enforcement. The producer's criminal responsibility for the loss suffered by the consumer due to the dangerous food produced, marketed, offered and traded, legally, in the conception of the Consumer Protection Act and other relevant laws and regulations. Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Food Producers
抽象危险对食品生产商执法的有效性就向该印尼2025健康基于当罪犯生产和贩卖的食物不含化学产品的努力以及危及我国消费者的健康和安全,那么罪犯违反生产商努力- 36号2009年健康,2012年18号法律关于粮食,8号1999年关于保护消费者的法律。这项研究是一项针对有害食品生产商对印尼健康2025年健康食品生产商实施法律影响的挪威法律研究。其法律因素包括对违规者的制裁较低、处理复杂问题的过程、执法人员的专业职能以及执法人员之间缺乏协调。生产商对消费者对有害食品的生产、销售、提供和交易所造成的有害食品的刑事责任，在法律上，在消费者保护法和其他相关法规的概念上。《印尼法律执法上的显示其食品MANUFACTURERS抽象法律执法之显示其反对危险的食品生产商向健康商业2025是改编自印尼如果演员农产品贸易食品产品,以至于控制化学和endanger《商业模式health and safety OF consumers,然后演员/制片人violates法律OF 2009 concerning health) 36号,号法律。2012年第18届中国食品法案，1999年第8届中国消费者保护法案。这项研究是一项常规的法律研究，旨在确定法律对危险食品制造商影响深远的事实。法律因素是处理问题的弱点，处理问题的程序是有争议的，法律官员的职业规范和法律条例的缺失。消费者对损失的责任在于危险的食品生产、市场、贸易、合法、法律和其他相关法律的概念。重点:效率、执法、食品生产商
{"title":"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN MAKANAN DI INDONESIA","authors":"R. Purnamasari, Solihan Solihan, Viyola Azzahra","doi":"10.31849/jgh.v1i02.7696","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7696","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000 \u0000Efektivitas penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya menuju Indonesia Sehat 2025 tersebut didasarkan apabila pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan produk makanan yang mengandung bahan kimia serta membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, maka pelaku usaha/produsen melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bertujuan untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya menuju Indonesia Sehat 2025. Faktor hukumnya, yaitu lemahnya sanksi terhadap pelanggarnya, proses penanganan masalah berbelit-belit, kurang profesionalnya para aparatur penegak hukum dan kurangnya koordinasi antar penegak hukum. Tanggung jawab pidana produsen terhadap kerugian yang diderita konsumen akibat makanan berbahaya yang diproduksi, dipasarkan, ditawarkan dan diperdagangkannya, secara yuridis, dalam konsepsi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. \u0000 \u0000 \u0000THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON FOOD MANUFACTURERS IN INDONESIA \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000The effectiveness of law enforcement against dangerous food producers towards Healthy Indonesia 2025 is based on if business actors produce and trade food products that contain chemicals and endanger the health and safety of consumers, then the business actor/producer violates Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law No. Law Number 18 of 2012 concerning Food, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is a normative legal research that aims to determine the factors that influence the effectiveness of law enforcement against producers of dangerous food towards Healthy Indonesia 2025. The legal factors are the weakness of sanctions against violators, the process of handling problems is complicated, the lack of professionalism of law enforcement officials and the lack of coordination between law enforcement. The producer's criminal responsibility for the loss suffered by the consumer due to the dangerous food produced, marketed, offered and traded, legally, in the conception of the Consumer Protection Act and other relevant laws and regulations. \u0000 \u0000Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Food Producers","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125564244","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：