Eksekusi hukuman mati dalam hukum positif Indonesia dilakukan dengan cara hukuman mati, yang berarti bahwa eksekusi hukuman mati tidak dilakukan di depan orang banyak atau tidak dipublikasikan. Dalam hukum pidana Islam, dieksekusi dengan cara dipenggal, dilempar dengan batu (Rajam) dan dieksekusi di depan umum, artinya eksekusi hukuman mati disaksikan oleh publik. Jenis penelitian merupakan penelitian normative.Pokok bahasan dari artikel ini adalah bagaimana eksekusi hukuman mati memberikan efek jera bagi masyarakat? karena salah satu tujuan hukuman mati adalah memberikan efek jera kepada seseorang / masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Tidak ada perbedaan antara eksekusi hukuman mati dilihat dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, pada dasarnya kedua tindak pidana tersebut sama-sama memberikan efek jera berupa ketakutan kepada publik untuk melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum. Perbedaan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, hanya dalam hal prosedur eksekusi. Abstract The execution of the death penalty in Indonesian positive law is carried out by means of a death shot, meaning that the execution of the death penalty is not carried out in front of a crowd or unpublished. In Islamic criminal law, the execution is executed by beheaded, thrown with stone (Rajam) and the execution is executed in front of the public, meaning that the execution of capital punishment is witnessed by the public. this type of research is normative research. The subject matter of this article is how the execution of capital punishment theoretically gives more deterrent effect to society? because one of the objectives of criminalizing, especially capital punishment is to give deterrent effect to a person / society in order not to commit a crime / crime. The execution of the death penalty between two criminal sides namely the positive crime of Indonesia and Islamic crime, basically the two criminal act equally give a deterrent effect in the form of fear to the public to commit a crime or a crime that violates the law. It's just possible to see the difference between positive criminal Indonesia and Islamic crime in terms of the procedure of execution execution.
印尼法律中执行死刑的方式是死刑，这意味着死刑不是在公众面前执行，也不是公开执行。在伊斯兰刑法中，死刑是通过斩首、用石头砸死和公开处决，这意味着在公众面前执行死刑。研究类型是正常的研究。本文的主题是，执行死刑对社会有什么影响?因为死刑的一个目的是防止人们犯罪。在印尼积极的法律和伊斯兰教的法律中，执行死刑是没有区别的，基本上这两种犯罪都是对公众对犯罪或非法行为的恐惧的威慑。印尼正法律和伊斯兰法律之间的区别，就执行程序而言。在印度尼西亚正典中，死刑判决的判决被定义为死刑死刑判决的意思是，死亡惩罚的判决并没有刻在人群或公众面前。在伊斯兰罪犯法中，决策是由十条法令制定的，十条法令是在公众面前颁布的，其后果是资本惩罚的死刑是由公众强制执行的。这一研究类型是常识研究。这篇文章的主题是，资本惩罚的后果是如何给社会带来更多的影响的?因为《criminalizing objectives,尤其是资本的一个惩罚是把deterrent效应给百万人- society in to commit a音符秩序犯罪犯罪。两名印尼罪犯和伊斯兰犯罪之间的死刑判决，基本上两项犯罪行为同样允许公众对违反法律的犯罪行为产生决定性的影响。这可能只是在调查印尼正犯罪和伊斯兰犯罪之间的差异。
{"title":"DIKOTOMI PIDANA MATI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM","authors":"M. Afif","doi":"10.31849/jgh.v3i01.7500","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7500","url":null,"abstract":"Eksekusi hukuman mati dalam hukum positif Indonesia dilakukan dengan cara hukuman mati, yang berarti bahwa eksekusi hukuman mati tidak dilakukan di depan orang banyak atau tidak dipublikasikan. Dalam hukum pidana Islam, dieksekusi dengan cara dipenggal, dilempar dengan batu (Rajam) dan dieksekusi di depan umum, artinya eksekusi hukuman mati disaksikan oleh publik. Jenis penelitian merupakan penelitian normative.Pokok bahasan dari artikel ini adalah bagaimana eksekusi hukuman mati memberikan efek jera bagi masyarakat? karena salah satu tujuan hukuman mati adalah memberikan efek jera kepada seseorang / masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Tidak ada perbedaan antara eksekusi hukuman mati dilihat dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, pada dasarnya kedua tindak pidana tersebut sama-sama memberikan efek jera berupa ketakutan kepada publik untuk melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum. Perbedaan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, hanya dalam hal prosedur eksekusi. \u0000Abstract \u0000The execution of the death penalty in Indonesian positive law is carried out by means of a death shot, meaning that the execution of the death penalty is not carried out in front of a crowd or unpublished. In Islamic criminal law, the execution is executed by beheaded, thrown with stone (Rajam) and the execution is executed in front of the public, meaning that the execution of capital punishment is witnessed by the public. this type of research is normative research. The subject matter of this article is how the execution of capital punishment theoretically gives more deterrent effect to society? because one of the objectives of criminalizing, especially capital punishment is to give deterrent effect to a person / society in order not to commit a crime / crime. The execution of the death penalty between two criminal sides namely the positive crime of Indonesia and Islamic crime, basically the two criminal act equally give a deterrent effect in the form of fear to the public to commit a crime or a crime that violates the law. It's just possible to see the difference between positive criminal Indonesia and Islamic crime in terms of the procedure of execution execution. \u0000 ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121440337","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penyalahgunaan narkotika juga dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas mengenai keterkaitan antara hukum dengan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika di Pekanbaru belum tercapai karena masih ada anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pekanbaru adalah belum sepenuhnya dilakukan diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, belum memberikan perlindungan hukum dan memberi hak-hak anak dikarenakan fasilitas yang belum memadai. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengatasi perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Pekanbaru memaksimalkan kinerja jumlah personil yang terbatas, memaksimalkan sarana dan prasarana dari P2TP2A (Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Abstract Narcotics abuse is currently not only done by adults, but narcotics abuse is also carried out by children who are still underage. This type of research is a sociological legal research that discusses the relationship between law and society. Legal protection for children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Pekanbaru has not been achieved because there are still children who abuse narcotics. The obstacles in the legal protection of children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Pekanbaru are that diversion has not been fully carried out against children who abuse narcotics, has not provided legal protection and provided children's rights due to inadequate facilities. Efforts to overcome obstacles in overcoming legal protection for children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics in Pekanbaru maximize the performance of a limited number of personnel, maximizing the facilities and infrastructure of P2TP2A (Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children).
今天，滥用药物的行为不仅是成人进行的，而且是未成年儿童进行的。这类研究是一项讨论法律与社会关系的社会学法律研究。根据2009年北坎新第35条关于中医的法律，对儿童麻醉品滥用的保护尚未实现，因为仍有儿童滥用麻醉品。根据2009年第35条《新北安巴尔麻醉品法》，保护儿童麻醉品的法律障碍还没有完全对麻醉品滥用的儿童实施，还没有对未充分实施的儿童实施法律保护，以及由于设施不足而给予儿童权利。根据2009年缅甸《新几内亚麻醉品法》第35条，解决儿童滥用麻醉品法律保护壁垒的努力。这些壁垒旨在最大限度地提高非营利人员的工作效率，最大化妇女和儿童赋权综合服务中心的设施和基础设施。不满的愤怒不仅是由阿杜斯犯下的，而且毒品的骨灰还被仍然年轻的孩子们所掩埋。这一研究类型是一种法律社会学研究，揭示了法律和社会之间的关系。根据2009年法例第35条的毒品交易，法律上对儿童的法律保护并没有得到解决，因为还有一些孩子虐待毒品。基于2009年法律第35条上的对毒品的合法保护儿童的障碍，并没有完全针对那些虐待毒品的儿童，也没有法律保护和保护儿童的权利。Efforts to overcome obstacles在克服合法保护的儿童在麻醉剂abuse改编自2009年的法律第35号concerning麻醉剂在北干巴鲁maximize a limited)之演出of personnel, maximizing the facilities当家》和P2TP2A(集成基础设施服务中心(Empowerment of Women and children)。
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA","authors":"Fahmi Fahmi, Rai Iqsandri, Rizana Rizana","doi":"10.31849/jgh.v3i01.7501","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7501","url":null,"abstract":"Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penyalahgunaan narkotika juga dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas mengenai keterkaitan antara hukum dengan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika di Pekanbaru belum tercapai karena masih ada anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pekanbaru adalah belum sepenuhnya dilakukan diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, belum memberikan perlindungan hukum dan memberi hak-hak anak dikarenakan fasilitas yang belum memadai. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengatasi perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Pekanbaru memaksimalkan kinerja jumlah personil yang terbatas, memaksimalkan sarana dan prasarana dari P2TP2A (Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). \u0000Abstract \u0000Narcotics abuse is currently not only done by adults, but narcotics abuse is also carried out by children who are still underage. This type of research is a sociological legal research that discusses the relationship between law and society. Legal protection for children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Pekanbaru has not been achieved because there are still children who abuse narcotics. The obstacles in the legal protection of children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Pekanbaru are that diversion has not been fully carried out against children who abuse narcotics, has not provided legal protection and provided children's rights due to inadequate facilities. Efforts to overcome obstacles in overcoming legal protection for children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics in Pekanbaru maximize the performance of a limited number of personnel, maximizing the facilities and infrastructure of P2TP2A (Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children). \u0000 ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130142573","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pasal 108 junto Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dijadikan alat oleh penegak hukum untuk menangkap dan menghukum pembakar lahan. Sebagian pelaku yang ditangkap dan dihukum adalah petani lokal yang miskin dan masyarakat yang membakar di pekarangan rumahnya. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui¸ arah kebijakan negara terhadap pelarangan membuka lahan dengan cara membakar dan orang atau badan hukum yang dikategorikan sebagai pelaku usaha perkebunan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan. Hasil dari kajian menemukan bahwa, Usaha Perkebunan dilakukan dengan berwawasan lingkungan yang memiliki relevansi dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan pelaku usaha perkebunan yang dilarang membuka lahan dengan cara membakar bukanlah pekebun melainkan perusahaan perkebunan Abstract Article 108 junto Article 56 paragraph (1) of Law No. 39 of 2014 on Plantation is used as a tool by law enforcement to arrest and punish arsonists. Some of the perpetrators arrested and convicted were poor local farmers and people who burned in the yard of his house. This journal aims to determine the direction of state policy towards the prohibition of clearing land by burning and people or legal entities categorized as plantation businesses in Article 56 paragraph (1) of the Plantation Law. The results of the study found that, Plantation Business is carried out with environmental insights that have relevance to Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and plantation businesses that are prohibited from clearing land by burning are not planters but plantation companies
2014年第108条第56条(1)《种植园法》被执法部门用来逮捕和惩罚烧毁土地的行为。一些被逮捕和定罪的罪犯是当地农民，他们被烧死在院子里。这本日记旨在探讨¸对禁令的国家政策方向打开燃烧方式和土地的个人或法律实体归类为罪犯种植园的法案第56章(1)节中所起的种植园。研究的结果发现,通过环保的农场有相关性的努力与2009年第32号法案关于禁止PPLH和罪犯的农场努力打开燃烧方式不是园丁,而是抽象种植园公司土地文章108 junto文章56号法律的第(1)段39在种植园是2014年以前美国的工具由法律执法to arrest and punish arsonists。一些被逮捕和接受的人是被判在他家院子里被烧死的可怜的农场工人。这本杂志为《种植园法》第56段的文章(1)列出了被燃烧或合法利用的土地的方向。研究发现的结果表明，园艺业务正在考虑与2009年环境保护、管理和种植有关的法律问题
{"title":"TAFSIR YURIDIS FILOSOFIS PASAL 56 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN","authors":"Zainul Akmal","doi":"10.31849/jgh.v3i01.7505","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7505","url":null,"abstract":"Pasal 108 junto Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dijadikan alat oleh penegak hukum untuk menangkap dan menghukum pembakar lahan. Sebagian pelaku yang ditangkap dan dihukum adalah petani lokal yang miskin dan masyarakat yang membakar di pekarangan rumahnya. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui¸ arah kebijakan negara terhadap pelarangan membuka lahan dengan cara membakar dan orang atau badan hukum yang dikategorikan sebagai pelaku usaha perkebunan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan. Hasil dari kajian menemukan bahwa, Usaha Perkebunan dilakukan dengan berwawasan lingkungan yang memiliki relevansi dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan pelaku usaha perkebunan yang dilarang membuka lahan dengan cara membakar bukanlah pekebun melainkan perusahaan perkebunan \u0000Abstract \u0000Article 108 junto Article 56 paragraph (1) of Law No. 39 of 2014 on Plantation is used as a tool by law enforcement to arrest and punish arsonists. Some of the perpetrators arrested and convicted were poor local farmers and people who burned in the yard of his house. This journal aims to determine the direction of state policy towards the prohibition of clearing land by burning and people or legal entities categorized as plantation businesses in Article 56 paragraph (1) of the Plantation Law. The results of the study found that, Plantation Business is carried out with environmental insights that have relevance to Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and plantation businesses that are prohibited from clearing land by burning are not planters but plantation companies","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114705346","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Kemunculan pandemi virus corona di Wuhan, China, pada bulan Desember tahun lalu menjadi ancaman kematian global. Hal ini disebabkan kemampuan virus menyebar dengan cepat dan kemampuannya dalam menimbulkan dampak yang fatal bagi kesehatan. Kekhawatiran akibat dampak yang ditimbulkan virus corona, menyebabkan karantina kesehatan menjadi wacana yang harus segera dilakukan pemerintah Indonesia. Wacana ini berkembang karena termaktub dan tercantum jelas bahwa karantina kesehatan merupakan cara yang efektif memutus mata rantai penyebaran virus di saat terjadi kedaratan bencana seperti wabah virus corona hari ini yang dapat menimbulkan dampak dan kerugian besar bagi negara dan masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan jelas menerangkan tentang adanya pembatasan mengenai masuk dan keluarnya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia. REGIONAL QUARANTINE BASED ON LAW No. 6 OF 2018 CONCERNING HEALTH QUARANTINE Abstract The appearance of the Corona virus pandemic in Wuhan, China, in December last year became a threat of global death. This is due to the rapidly spreading virus ability and its ability to inflict a fatal impact on health. Concerns due to the impact caused by Corona virus, cause health quarantine to be a discourse that the government should immediately do. This discourse develops because it is enlisted and clearly stated that health quarantine is an effective way to break the chain of virus spread in the event of catastrophic emergency such as Corona virus outbreak today that can cause substantial impact and loss for the country and Society of Indonesia. In Law No. 6 of 2018 concerning health's infidelity clearly describes the limitations on entrance and discharge of individuals to an area that has been declared the source of the plague, including also regulating the presence of orders for isolation, territorial quarantine, vaccination, etc. to stop the spread of the outbreak in Indonesia.
去年12月，中国武汉日冕大流行的明显症状是全球死亡威胁。这是因为病毒的快速传播能力和它对健康的致命影响。由于担心科罗娜病毒的影响，卫生隔离成为印尼政府应该尽快采取的措施。这一说法的发展原因是，卫生隔离是一种有效的方式，在像今天的corona病毒疫情这样的灾难发生时，病毒的传播可能会给印度尼西亚的国家和社会带来巨大的损失。2018年6号法律中关于健康Kekarantinaan清楚关于出口和个人进入她的遏制疫情的来源,包括宣布实行的地方安排怎样的命令做隔离,隔离地区,接种疫苗和其他所有发生在印度尼西亚的阻止瘟疫的传播。根据《2018年6月6日法》，在中国武汉爆发的日冕大流行病毒在去年12月出现了全球死亡威胁。这就解释了病毒的迅速传播，以及它对健康的致命影响。与病毒Corona的影响有关，因为卫生检疫确定政府应该立即这样做。这篇文章的阐述是，由于健康隔离是一种有效的破坏病毒链的方式，在今天的灾难性事件中，这种病毒会导致对印尼国家和社会的严重影响和损失。在2018年1月6号法律》(concerning health的不忠很明显局限性在入口和出院》描述了individuals to an源代码》那个区域已被declared瘟疫,先声》也regulating在内的命令为isolation territorial检疫、包围等停止疫情在印尼传播》。
{"title":"KARANTINA WILAYAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN","authors":"Desi Sommaliagustina","doi":"10.31849/jgh.v3i01.7497","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7497","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Kemunculan pandemi virus corona di Wuhan, China, pada bulan Desember tahun lalu menjadi ancaman kematian global. Hal ini disebabkan kemampuan virus menyebar dengan cepat dan kemampuannya dalam menimbulkan dampak yang fatal bagi kesehatan. Kekhawatiran akibat dampak yang ditimbulkan virus corona, menyebabkan karantina kesehatan menjadi wacana yang harus segera dilakukan pemerintah Indonesia. Wacana ini berkembang karena termaktub dan tercantum jelas bahwa karantina kesehatan merupakan cara yang efektif memutus mata rantai penyebaran virus di saat terjadi kedaratan bencana seperti wabah virus corona hari ini yang dapat menimbulkan dampak dan kerugian besar bagi negara dan masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan jelas menerangkan tentang adanya pembatasan mengenai masuk dan keluarnya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia. \u0000 \u0000REGIONAL QUARANTINE BASED ON LAW No. 6 OF 2018 CONCERNING HEALTH QUARANTINE \u0000 \u0000Abstract \u0000The appearance of the Corona virus pandemic in Wuhan, China, in December last year became a threat of global death. This is due to the rapidly spreading virus ability and its ability to inflict a fatal impact on health. Concerns due to the impact caused by Corona virus, cause health quarantine to be a discourse that the government should immediately do. This discourse develops because it is enlisted and clearly stated that health quarantine is an effective way to break the chain of virus spread in the event of catastrophic emergency such as Corona virus outbreak today that can cause substantial impact and loss for the country and Society of Indonesia. In Law No. 6 of 2018 concerning health's infidelity clearly describes the limitations on entrance and discharge of individuals to an area that has been declared the source of the plague, including also regulating the presence of orders for isolation, territorial quarantine, vaccination, etc. to stop the spread of the outbreak in Indonesia. \u0000 ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133945082","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Akad jual beli adalah suatu pertukaran (exchanging) antara suatu komoditas dengan uang atau antara komoditas dan komoditas lain.Dimana tulisan ini memaparkan tentang apa itu jual beli, Rukun dan syarat akad jual beli dalam Kompilasi hukum ekonomi Islam yang didalamnya ada beberapa ketentuan dalam pelaksanaan jual beli. Kemudian ada hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad jual beli yang di dalamnnya mengatur hak yang dilakukan setelah akad jual beli lalu ada jual beli yang dilakukan oleh orang pailit dan sakit keras yang mengatur ketentuan jual beli bagi orang yang sedang pailit dan sakit keras, lalu memuat juga informasi singkat tentang konsep yang ada dalam jual beli dan di akhir makalah memuat kesimpulan atau penutup tentang rumusan masalah dari makalah ini. Abstract Sale and purchase agreement is an exchange (exchanging) between a commodity with money or between commodities and other commodities. Where this paper describes what is buying and selling, Pillars and terms of sale and purchase agreement in the Compilation of Islamic economic law in which there are several provisions in selling buy. Then there are rights relating to prices and goods after the sale and purchase agreement which regulates the rights carried out after the sale and purchase agreement and then there is a sale and purchase carried out by a bankrupt and seriously ill person who governs the terms of sale and purchase for people who are bankrupt and seriously ill, then includes also brief information about the concepts that exist in the sale and purchase and at the end of the paper contains conclusions or conclusions about the formulation of the problem of this paper.
阿卡德语是一种商品与金钱的交换，或商品与其他商品的交换。这篇文章阐述了阿卡德经济法的合理性、和解和交易条件，其中包括对买卖行为的一些规定。后来有权利有关的价格和商品买卖的阿卡德语dalamnnya安排在阿卡德语之后进行买卖的权利还有买卖的人做的破产和管理规定买卖的,她病得很重的人来说,也在破产,她病得很重,然后包含概念的简要信息买卖和里最后的论文包含本文的开头或结尾的结论的公式问题。不公平销售和购买意向是一种商品与金钱或商品与其他商品之间的交换。这篇论文描述了在selling buy中存在的伊斯兰经济体系中购买、出售、购买和购买条款的内容。然后有权利论坛relating to实惠and goods哪种regulates出售和购买协议》之后的《权利carried out之后出售和购买协议然后有出售和购买carried out by a bankrupt条款》和世卫组织人统治着病出售和购买for people who are bankrupt病,然后包括关于在出售和购买中存在的concepts的详细信息，以及关于纸张问题的结论或结论的结论。
{"title":"PELAKSANAAN TRANSAKSI AKAD JUAL BELI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU","authors":"Muhammad Azani, H. Basri, Dewi Nurjannah Nasution","doi":"10.31849/jgh.v3i01.7499","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499","url":null,"abstract":"Akad jual beli adalah suatu pertukaran (exchanging) antara suatu komoditas dengan uang atau antara komoditas dan komoditas lain.Dimana tulisan ini memaparkan tentang apa itu jual beli, Rukun dan syarat akad jual beli dalam Kompilasi hukum ekonomi Islam yang didalamnya ada beberapa ketentuan dalam pelaksanaan jual beli. Kemudian ada hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad jual beli yang di dalamnnya mengatur hak yang dilakukan setelah akad jual beli lalu ada jual beli yang dilakukan oleh orang pailit dan sakit keras yang mengatur ketentuan jual beli bagi orang yang sedang pailit dan sakit keras, lalu memuat juga informasi singkat tentang konsep yang ada dalam jual beli dan di akhir makalah memuat kesimpulan atau penutup tentang rumusan masalah dari makalah ini. \u0000Abstract \u0000Sale and purchase agreement is an exchange (exchanging) between a commodity with money or between commodities and other commodities. Where this paper describes what is buying and selling, Pillars and terms of sale and purchase agreement in the Compilation of Islamic economic law in which there are several provisions in selling buy. Then there are rights relating to prices and goods after the sale and purchase agreement which regulates the rights carried out after the sale and purchase agreement and then there is a sale and purchase carried out by a bankrupt and seriously ill person who governs the terms of sale and purchase for people who are bankrupt and seriously ill, then includes also brief information about the concepts that exist in the sale and purchase and at the end of the paper contains conclusions or conclusions about the formulation of the problem of this paper. \u0000 ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115476298","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pemegang izin usaha pertambangan yang ada di provinsi riau tidak melaksanakan kewjibannya untuk mereklamasi pasca tambang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Tujuan Penelitian adalah Untuk Menganalisis Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau. Jenis penelitian adalah penelitian hukum Sosiologis. Implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan adanya pilihan-pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi riau tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara. Praktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan. license holders in Riau Province do not carry out their obligations to post-mining reclamation in accordance with Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The purpose of the study was to analyze the implementation of the obligation of the holder of a mining business license (IUP) to post-mining reclamation based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in Riau Province. The type of research is Sociological law research. The implementation of laws and regulations regarding coal mine reclamation has not been implemented properly. This is due to the choice of reclamation obligations that result in forest loss. The Riau Provincial Government has not made efforts to improve regulations, including the weak supervision of coal mining companies. The practice of reclamation as an obligation is not carried out properly and occurs in almost all districts/cities that have coal mining areas in forest area.
根据2009年《矿产和煤炭》第4条，廖内现有的矿业许可证持有者未能对矿山后开垦工作进行开垦。这项研究的目的是分析基于2009年廖内矿产和煤炭开采法第4条重组后矿业许可证义务的执行。研究是社会学的法律研究。宣布矿产填海法规的执行还没有得到很好的实施。这是由于开垦的义务的选择，这些义务会导致森林的消失。廖内省政府没有采取任何改善措施，包括对一家矿业公司缺乏监管。作为一项义务的开垦做法没有得到应有的执行，而且几乎发生在森林地区的所有县/城市。廖内省持有许可证的人不会带着他们的义务去履行2009年《矿产协奏曲与煤炭开采法》第4号的债务。这项研究的目的是分析2009年廖内省矿物协进会4号法律纠纷的执行情况。研究类型是社会学法律研究。laws的实施和规定的煤炭开采一直没有得到适当的实施。这是丹的选择》reclamation obligations那个论点在森林丧失。《廖纪念政府已经不是让efforts to improve regulations软弱supervision》在内,煤炭矿业companies。reclamation实践》是美国的抵押不是carried out可以和occurs》和几乎所有districts -城市有煤炭矿业地区的森林地区。
{"title":"IMPLEMENTASI KEWAJIBAN REKLAMASI PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI RIAU","authors":"A. Joni","doi":"10.31849/jgh.v2i02.8559","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8559","url":null,"abstract":"Pemegang izin usaha pertambangan yang ada di provinsi riau tidak melaksanakan kewjibannya untuk mereklamasi pasca tambang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Tujuan Penelitian adalah Untuk Menganalisis Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau. Jenis penelitian adalah penelitian hukum Sosiologis. Implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan adanya pilihan-pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi riau tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara. Praktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan. \u0000license holders in Riau Province do not carry out their obligations to post-mining reclamation in accordance with Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The purpose of the study was to analyze the implementation of the obligation of the holder of a mining business license (IUP) to post-mining reclamation based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in Riau Province. The type of research is Sociological law research. The implementation of laws and regulations regarding coal mine reclamation has not been implemented properly. This is due to the choice of reclamation obligations that result in forest loss. The Riau Provincial Government has not made efforts to improve regulations, including the weak supervision of coal mining companies. The practice of reclamation as an obligation is not carried out properly and occurs in almost all districts/cities that have coal mining areas in forest area. \u0000 ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133663034","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perjanjian konsumen pada dasarnya dibuat guna memenuhi kebutuhan konsumen dengan jumlah yang tinggi, maka untuk mempermudah pelaku usaha perjanjian konsumen dicetak secara masal dengan klausula baku yang ditetapkan sepihak. Namun kewenangan sepihak ini berpotensi disalahgunakan pelaku usaha dengan mencantumkan klausula baku yang dilarang. Klausula baku yang dilarang menurut UUPK adalah klausula yang berisikan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klausula baku dalam suatu perjanjian serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Klausula baku yang dilarang merupakan klausula dalam perjanjian baku yang berisikan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. pengalihan tanggung jawab tersebut telah diatur larangan pencantumannya melalui Pasal 18 Ayat (1) UUPK. Kemudian terhadap perjanjian yang dipastikan menggunakan klausula baku yang dilarang maka akibat hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal Ayat (3) UUPK adalah batal demi hukum. Consumer agreements are basically made to meet the needs of consumers in high numbers, so to make it easier for business actors, consumer agreements are printed en masse with standard clauses set unilaterally. However, this unilateral authority has the potential to be misused by business actors by including standard clauses that are prohibited. Standard clauses that are prohibited under UUPK are clauses that contain the release of the responsibility of business actors to consumers. This study aims to analyze the standard clauses in an agreement and their legal consequences based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This type of research is normative legal research. The result of this research is that the standard clause that is prohibited is a clause in the standard agreement which contains the transfer of responsibility for business actors. the transfer of responsibility has been regulated by the prohibition of its inclusion in Article 18 Paragraph (1) of the UUPK. Then, for agreements that are confirmed to use standard clauses that are prohibited, the legal consequences as stipulated in Article Paragraph (3) of the UUPK are null and void
{"title":"KLAUSULA BAKU DALAM SUATU PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN","authors":"Melisa Aquaria Putri S","doi":"10.31849/jgh.v2i02.8553","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8553","url":null,"abstract":"Perjanjian konsumen pada dasarnya dibuat guna memenuhi kebutuhan konsumen dengan jumlah yang tinggi, maka untuk mempermudah pelaku usaha perjanjian konsumen dicetak secara masal dengan klausula baku yang ditetapkan sepihak. Namun kewenangan sepihak ini berpotensi disalahgunakan pelaku usaha dengan mencantumkan klausula baku yang dilarang. Klausula baku yang dilarang menurut UUPK adalah klausula yang berisikan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klausula baku dalam suatu perjanjian serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Klausula baku yang dilarang merupakan klausula dalam perjanjian baku yang berisikan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. pengalihan tanggung jawab tersebut telah diatur larangan pencantumannya melalui Pasal 18 Ayat (1) UUPK. Kemudian terhadap perjanjian yang dipastikan menggunakan klausula baku yang dilarang maka akibat hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal Ayat (3) UUPK adalah batal demi hukum. \u0000Consumer agreements are basically made to meet the needs of consumers in high numbers, so to make it easier for business actors, consumer agreements are printed en masse with standard clauses set unilaterally. However, this unilateral authority has the potential to be misused by business actors by including standard clauses that are prohibited. Standard clauses that are prohibited under UUPK are clauses that contain the release of the responsibility of business actors to consumers. This study aims to analyze the standard clauses in an agreement and their legal consequences based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This type of research is normative legal research. The result of this research is that the standard clause that is prohibited is a clause in the standard agreement which contains the transfer of responsibility for business actors. the transfer of responsibility has been regulated by the prohibition of its inclusion in Article 18 Paragraph (1) of the UUPK. Then, for agreements that are confirmed to use standard clauses that are prohibited, the legal consequences as stipulated in Article Paragraph (3) of the UUPK are null and void","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127901559","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kepemilikan tanah pertanian secara absentee dapat terjadinya karena adanya jual-beli tanah dan pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah, dan bagaimanakah idealnya perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian tidak memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah, karena di dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah wajib memindahkan kepemilikan tanahnya kepada orang lain sesuai ketetuan yang telah ditetapkan. Absentee ownership of agricultural land can occur because of the sale and purchase of land and inheritance. This study aims to find out how legal protection is for agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district where the land is located based on government regulation Number 41 of 1964 concerning the Implementation of Land Division, and how ideally is the legal protection for agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district where the land is located. The method used is normative legal research. In this study the data were analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it is known that legal protection for agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district where the land is located based on Government Regulation Number 41 of 1964 concerning the Implementation of Distribution does not provide protection to land owners, because the Government Regulation states that agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district The place where the land is located is obliged to transfer the ownership of the land to another person in accordance with the provisions that have been determined.
农业土地的任意所有权可以归因于土地买卖和遗产。这项研究的目的是了解，根据1964年政府第41号条例，在分配土地方面，对非法土地所有者的法律保护是如何实现的，以及在地区性问题上对非法土地所有者的理想保护又是如何实现的。采用的方法是规范法的研究。在本研究中，数据经过定性的分析。根据一项研究，根据1964年政府第41条规定的土地分割法，对土地所有者的法律保护并不能保护土地所有者。因为政府规定，土地所有者住在原址之外，根据规定必须将土地所有权转让给他人。农业土地的缺席使其丧失抵押品赎回权，因为其出售和购买土地及其内在。这个研究aims to发现如何合法保护代表农业土地所有者是谁domiciled外面《land sub-district哪里定位是改编自《政府regulation)是1964年的41号concerning the Implementation of land分裂,和如何ideally是农业的合法保护土地所有者是谁domiciled外面《land sub-district哪里是定位。使用的方法是常规的法律研究。在这项研究中，数据是分析性质的。根据研究的结果，据了解，在1964年第41届政府规定的地区之外，对农业地区的合法保护措施没有提供土地保护，因为政府规定，农业土地所有者居住在一个地区外，那里的土地所有者被遗忘，将土地的权力转移给另一个有权作出决定的条款的人。
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH PERTANIAN YANG BERDOMISILI DI LUAR KECAMATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 41 TAHUN 1964 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI RUGI","authors":"Natashia Natashia","doi":"10.31849/jgh.v2i02.8560","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8560","url":null,"abstract":"Kepemilikan tanah pertanian secara absentee dapat terjadinya karena adanya jual-beli tanah dan pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah, dan bagaimanakah idealnya perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian tidak memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah, karena di dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah wajib memindahkan kepemilikan tanahnya kepada orang lain sesuai ketetuan yang telah ditetapkan. \u0000Absentee ownership of agricultural land can occur because of the sale and purchase of land and inheritance. This study aims to find out how legal protection is for agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district where the land is located based on government regulation Number 41 of 1964 concerning the Implementation of Land Division, and how ideally is the legal protection for agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district where the land is located. The method used is normative legal research. In this study the data were analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it is known that legal protection for agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district where the land is located based on Government Regulation Number 41 of 1964 concerning the Implementation of Distribution does not provide protection to land owners, because the Government Regulation states that agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district The place where the land is located is obliged to transfer the ownership of the land to another person in accordance with the provisions that have been determined.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"2005 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121008743","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Makanan berbahaya akan menghambat tercapainya kesehatan masyarakat. Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya menuju Indonesia Sehat 2025 ditinjau melalui sistem keamanan makanan di Indonesia dan efektivitas penegakan hukum bagi produsen makanan berbahaya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah normatif yuridis. Hasil pembahasan dan Kesimpulan adalah bahwa faktor internal dan eksternal ditemukan berperan dalam banyaknya produsen makanan berbahaya di Indonesia, namun pengendalian oleh BPOM tampak meningkat setiap tahunnya. Alhasil, produk pangan Indonesia diharapkan mampu mencapai target Indonesia Sehat 2025 dan bersaing di pasar internasional, serta meningkatkan perekonomian Indonesia. Dangerous foods will hinder the achievement of public health. The analysis of the effectiveness of law enforcement against hazardous food producers towards Healthy Indonesia 2025 is reviewed through the food safety system in Indonesia and the effectiveness of law enforcement for hazardous food producers. The method used in writing this article is juridical normative. The results of the discussion and conclusion are that internal and external factors are found to play a role in the number of dangerous food producers in Indonesia, but control by BPOM seems to increase every year. As a result, Indonesian food products are expected to be able to achieve the target of Healthy Indonesia 2025 and compete in the international market, as well as improve the Indonesian economy.
{"title":"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN MAKANAN BERBAHAYA MENUJU INDONESIA SEHAT 2025","authors":"Maggie Stella Hung","doi":"10.31849/jgh.v2i02.8558","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8558","url":null,"abstract":"Makanan berbahaya akan menghambat tercapainya kesehatan masyarakat. Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya menuju Indonesia Sehat 2025 ditinjau melalui sistem keamanan makanan di Indonesia dan efektivitas penegakan hukum bagi produsen makanan berbahaya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah normatif yuridis. Hasil pembahasan dan Kesimpulan adalah bahwa faktor internal dan eksternal ditemukan berperan dalam banyaknya produsen makanan berbahaya di Indonesia, namun pengendalian oleh BPOM tampak meningkat setiap tahunnya. Alhasil, produk pangan Indonesia diharapkan mampu mencapai target Indonesia Sehat 2025 dan bersaing di pasar internasional, serta meningkatkan perekonomian Indonesia. \u0000Dangerous foods will hinder the achievement of public health. The analysis of the effectiveness of law enforcement against hazardous food producers towards Healthy Indonesia 2025 is reviewed through the food safety system in Indonesia and the effectiveness of law enforcement for hazardous food producers. The method used in writing this article is juridical normative. The results of the discussion and conclusion are that internal and external factors are found to play a role in the number of dangerous food producers in Indonesia, but control by BPOM seems to increase every year. As a result, Indonesian food products are expected to be able to achieve the target of Healthy Indonesia 2025 and compete in the international market, as well as improve the Indonesian economy.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125224385","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Bentuk perilaku bisnis yang kerap kali dipergunakan oleh pelaku usaha adalah dengan mempergunakan perjanjian baku/kontrak baku/perjanjian standar, berupa suatu perjanjian yang sebelumnya oleh pihak pelaku usaha telah menentukan secara sepihak muatan isinya dengan maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak konsumen. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan akibat hukum dari konsep kontrak baku dalam kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan. Metode penelitian jenis penelitian hukum normatif, penelitian terhadap bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Hasil penilitian ini bahwa pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen dalam membuat kontrak baku terdapat pelepasan tanggung jawab dari pelaku usaha disebabkan adanya klausula eksonerasi di dalam kontrak baku tersebut yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dihubungkan dengan keabsahan perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi yang menimbulkan akibat hukumnya kontrak baku batal demi hukum. The form of business behavior that is often used by business actors is to use a standard agreement/standard contract/standard agreement, in the form of an agreement that previously by the business actor has unilaterally determined the content of its contents with the intention of being used repeatedly in relation to the consumer. . The purpose of this research is to analyze and find the legal consequences of the concept of standard contracts in the business activities of consumer finance institutions based on Law Number 8 of 1999 concerning Protection. The research method is normative legal research, research on library materials that are relevant to the problems to be analyzed. The result of this research is that the consumer financing institution business actor in making the standard contract there is a release of responsibility from the business actor due to the exoneration clause in the standard contract which is contrary to the provisions of Article 18 of the Consumer Protection Law and is related to the validity of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code, so that the conditions for the validity of the agreement are not fulfilled which results in the legal consequences of the standard contract being null and void.
一种经常被企业使用的商业行为形式是使用标准的合同/合同/协议，这是一种企业事先就其内容单边定义的协议，目的是在与消费者的关系中反复使用。这项研究的目的是分析和发现，根据1999年第8号《保护法》，在消费者融资机构的努力实践中，合同合同概念的法律后果。规范法律研究类型的研究方法，研究与问题相关的文献材料。结果研究先天认为罪犯是消费者融资机构的努力让原始合同中释放罪犯的责任在劳工合同中努力由于劳森eksonerasi巴库的人违背了《消费者保护法》第18章的条款和与条约的有效性,正如第1320 KUHPerdata,合法契约的条件没有得到满足而引起法律后果巴库取消合同的法律。商业社会行为之表格就是经常过去由商业演员是用百万标准协议标准合同/协议标准in The form of an协议,顺便说一下那个previously商业演员有unilaterally intended它的地点之内容与《》的关系的意图存在重复以前的消费者。。这项研究的目的是分析并发现1999年《公共金融机构第8号关切保护法》中合法的合同。研究方法是合理的法律研究，在图书馆材料上进行研究，这些材料与分析有关。这个论点》研究的就是那把消费者商业融资institution演员》让责任标准合同有发行》从《商业模式》的演员丹exoneration clause in The标准合同,这是contrary to The provisions of文章18《消费者保护法律和美国stated validity》是要把相关协议在文章《民权法典,1320因此，协议的效力并不包括标准合同的法律后果。
{"title":"KONSEP KONTRAK BAKU DALAM KEGIATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN","authors":"Torang Panjaitan","doi":"10.31849/jgh.v2i02.8555","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8555","url":null,"abstract":"Bentuk perilaku bisnis yang kerap kali dipergunakan oleh pelaku usaha adalah dengan mempergunakan perjanjian baku/kontrak baku/perjanjian standar, berupa suatu perjanjian yang sebelumnya oleh pihak pelaku usaha telah menentukan secara sepihak muatan isinya dengan maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak konsumen. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan akibat hukum dari konsep kontrak baku dalam kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan. Metode penelitian jenis penelitian hukum normatif, penelitian terhadap bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Hasil penilitian ini bahwa pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen dalam membuat kontrak baku terdapat pelepasan tanggung jawab dari pelaku usaha disebabkan adanya klausula eksonerasi di dalam kontrak baku tersebut yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dihubungkan dengan keabsahan perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi yang menimbulkan akibat hukumnya kontrak baku batal demi hukum. \u0000The form of business behavior that is often used by business actors is to use a standard agreement/standard contract/standard agreement, in the form of an agreement that previously by the business actor has unilaterally determined the content of its contents with the intention of being used repeatedly in relation to the consumer. . The purpose of this research is to analyze and find the legal consequences of the concept of standard contracts in the business activities of consumer finance institutions based on Law Number 8 of 1999 concerning Protection. The research method is normative legal research, research on library materials that are relevant to the problems to be analyzed. The result of this research is that the consumer financing institution business actor in making the standard contract there is a release of responsibility from the business actor due to the exoneration clause in the standard contract which is contrary to the provisions of Article 18 of the Consumer Protection Law and is related to the validity of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code, so that the conditions for the validity of the agreement are not fulfilled which results in the legal consequences of the standard contract being null and void.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"85 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132171117","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：