Marilyn Marilyn, Amrie Firmansyah, Estralita Trisnawati
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga menempatkan teknologi informasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan variabel independen dan variabel dependen. Data yang digunakan merupakan data primer yang perolehan data dari penyebaran kuesioner melalui google form dengan subjek penelitian adalah dokter yang bekerja secara independen. Kuisioner disebarkan selama periode 14 Maret sampai dengan 25 Maret 2022. Berdasarkan purposive sampling, sampel penelitian ini berjumlah 30 observasi. Data penelitian diolah menggunakan structural equation model dengan software Smart PLS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindasikan bahwa otoritas pajak di Indonesia untuk mengembangkan fasilitas perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terutama peningkatan teknologi informasi yang mudah untuk digunakan.
{"title":"Peran Moderasi Teknologi Informasi Dalam Hubungan Antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Pajak","authors":"Marilyn Marilyn, Amrie Firmansyah, Estralita Trisnawati","doi":"10.31092/jpi.v6i1.1603","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1603","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga menempatkan teknologi informasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan variabel independen dan variabel dependen. Data yang digunakan merupakan data primer yang perolehan data dari penyebaran kuesioner melalui google form dengan subjek penelitian adalah dokter yang bekerja secara independen. Kuisioner disebarkan selama periode 14 Maret sampai dengan 25 Maret 2022. Berdasarkan purposive sampling, sampel penelitian ini berjumlah 30 observasi. Data penelitian diolah menggunakan structural equation model dengan software Smart PLS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindasikan bahwa otoritas pajak di Indonesia untuk mengembangkan fasilitas perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terutama peningkatan teknologi informasi yang mudah untuk digunakan. \u0000 ","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124333324","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif mengenai keadilan pajak terkait penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak OP dengan peredaran bruto hingga 4,8 miliar rupiah setiap tahunnya. Peneliti mengkaji terkait faktor keadilan antara wajib pajak PP 23 dan wajib pajak OP yang menggunakan tarif Pasal 17 dan membahas alasan pemerintah memberlakukan kebijakan batasan peredaran bruto tidak kena pajak. Hasil penelitian mendapatkan beberapa simpulan. Pertama, penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak lebih adil dari sisi keadilan horizontal antar wajib pajak orang pribadi dengan ability to pay yang sama. Wajib pajak OP PP 23 yang memiliki net profit margin yang rendah sebelum penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bisa saja tetap membayar pajak, meskipun penghasilannya di bahwa PTKP OP Pasal 17. Kedua, pemerintah memberlakukan kebijakan ini agar tercipta keadilan antar wajib pajak dengan ability to pay yang sama sekaligus membangun pengetahuan terkait pembukuan bagi wajib pajak PP 23 sebagai pengetahuan ketika menggunakan tarif Pasal 17.
{"title":"Isu Keadilan Dalam Batasan Bruto Tidak Kena Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi","authors":"W. Wahyudi, Suparna Wijaya","doi":"10.31092/jpi.v6i1.1648","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1648","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif mengenai keadilan pajak terkait penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak OP dengan peredaran bruto hingga 4,8 miliar rupiah setiap tahunnya. Peneliti mengkaji terkait faktor keadilan antara wajib pajak PP 23 dan wajib pajak OP yang menggunakan tarif Pasal 17 dan membahas alasan pemerintah memberlakukan kebijakan batasan peredaran bruto tidak kena pajak. Hasil penelitian mendapatkan beberapa simpulan. Pertama, penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak lebih adil dari sisi keadilan horizontal antar wajib pajak orang pribadi dengan ability to pay yang sama. Wajib pajak OP PP 23 yang memiliki net profit margin yang rendah sebelum penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bisa saja tetap membayar pajak, meskipun penghasilannya di bahwa PTKP OP Pasal 17. Kedua, pemerintah memberlakukan kebijakan ini agar tercipta keadilan antar wajib pajak dengan ability to pay yang sama sekaligus membangun pengetahuan terkait pembukuan bagi wajib pajak PP 23 sebagai pengetahuan ketika menggunakan tarif Pasal 17.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128436129","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana tarif dan mekanisme penerapan pajak karbon di Swedia dan Finlandia untuk kemudian dibandingkan dengan rencana penerapannya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan berupa kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Swedia, yang memiliki tarif pajak karbon tertinggi di dunia, berhasil menekan emisi karbonnya dan tanpa memberikan dampak negatif bagi perekonomian negaranya. Serupa dengan Finlandia, yang merupakan negara pertama yang menerapkan pajak karbon di dunia, berhasil menekan emisi karbonnya dan tanpa memberikan dampak negatif bagi perekonomian negaranya. Indonesia akan mulai menerapkan pajak karbon sejak April 2022 atas sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap-batu bara, dimana mekanisme yang diterapkan adalah Cap-and-Tax yakni gabungan dari perdagangan karbon dan emisi karbon. Tarif pajak karbon yang diterapkan adalah sama dengan harga karbon di pasar karbon namun tidak boleh kurang dari Rp30 per kilogram CO₂ ekuivalen.
{"title":"Penerapan Pajak Karbon Di Swedia Dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan Indonesia","authors":"Eykel Bryken Barus, Suparna Wijaya","doi":"10.31092/jpi.v5i2.1653","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1653","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana tarif dan mekanisme penerapan pajak karbon di Swedia dan Finlandia untuk kemudian dibandingkan dengan rencana penerapannya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan berupa kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Swedia, yang memiliki tarif pajak karbon tertinggi di dunia, berhasil menekan emisi karbonnya dan tanpa memberikan dampak negatif bagi perekonomian negaranya. Serupa dengan Finlandia, yang merupakan negara pertama yang menerapkan pajak karbon di dunia, berhasil menekan emisi karbonnya dan tanpa memberikan dampak negatif bagi perekonomian negaranya. Indonesia akan mulai menerapkan pajak karbon sejak April 2022 atas sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap-batu bara, dimana mekanisme yang diterapkan adalah Cap-and-Tax yakni gabungan dari perdagangan karbon dan emisi karbon. Tarif pajak karbon yang diterapkan adalah sama dengan harga karbon di pasar karbon namun tidak boleh kurang dari Rp30 per kilogram CO₂ ekuivalen.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125775603","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Upaya optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM memerlukan inovasi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dari pelaku UMKM. Selama ini pelaku UMKM menghitung sendiri dari omzet yang mereka hasilkan kemudian setiap bulan secara berkala membayar pajaknya dan melaporkannya ke Kantor Pajak. Kehadiran teknologi QRIS saat ini sudah banyak diadopsi oleh pelaku UMKM dalam transaksi pembayaran. Beberapa pemerintah daerah juga sudah mulai menggunakan QRIS untuk pembayaran pajak daerah. Penelitian ini menggunakan metode pengisian kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan UMKM dalam membayar pajak ternyata bukan dikarenakan mereka keberatan membayar pajak sebesar 0,5%, melainkan lebih ke proses administrasi perpajakan yang dianggap merepotkan dan tidak praktis bagi mereka. Model yang diusulkan yaitu integrasi pemungutan pajak melalui teknologi QRIS mendapat respon yang positif dari pelaku UMKM karena secara teoritis menawarkan sisi kepraktisan, kemudahan, dan efektivitas pemungutan pajak.
{"title":"Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS","authors":"Riani Budiarsih, Hartono Sony","doi":"10.31092/jpi.v6i1.1549","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1549","url":null,"abstract":"Upaya optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM memerlukan inovasi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dari pelaku UMKM. Selama ini pelaku UMKM menghitung sendiri dari omzet yang mereka hasilkan kemudian setiap bulan secara berkala membayar pajaknya dan melaporkannya ke Kantor Pajak. Kehadiran teknologi QRIS saat ini sudah banyak diadopsi oleh pelaku UMKM dalam transaksi pembayaran. Beberapa pemerintah daerah juga sudah mulai menggunakan QRIS untuk pembayaran pajak daerah. Penelitian ini menggunakan metode pengisian kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan UMKM dalam membayar pajak ternyata bukan dikarenakan mereka keberatan membayar pajak sebesar 0,5%, melainkan lebih ke proses administrasi perpajakan yang dianggap merepotkan dan tidak praktis bagi mereka. Model yang diusulkan yaitu integrasi pemungutan pajak melalui teknologi QRIS mendapat respon yang positif dari pelaku UMKM karena secara teoritis menawarkan sisi kepraktisan, kemudahan, dan efektivitas pemungutan pajak. ","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125315097","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The Covid-19 pandemic that continues to this day has had a significant impact on the economic sector. One of the impacts is a decrease in tax revenues. The declining tax revenue in this pandemic situation has prompted the government to provide economic policies based on tax incentives to deal with the pandemic for affected taxpayers, especially in the MSMEs sector. The current pandemic requires that most activities be carried out online, including tax obligations. This study aims to examine the effect of Economic Policy Based on Tax Incentives and Modern Tax Administration Systems through e-Registration, e-Filing, e-Billing and e-Reporting for covid-19 incentives on MSMEs Taxpayer Compliance in Denpasar City During the Pandemic Period. This study analyzed primary data from questionnaires distributed to 100 MSMEs taxpayers in Denpasar City. Testing of research variables was carried out using the Partial Least Square method. The results showed that the Economic Policy Based on Tax Incentives and the Modern Tax Administration System with the implementation of e-Filing, e-Billing, e-Reporting for covid-19 incentives had a positive and significant effect on MSMEs taxpayer compliance. While the implementation of e-registration does not have a positive and significant effect on MSMEs taxpayer compliance.
{"title":"Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi","authors":"Gede Aryawan, I. W. Karmana, I. M. Wijana","doi":"10.31092/jpi.v6i1.1518","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1518","url":null,"abstract":"The Covid-19 pandemic that continues to this day has had a significant impact on the economic sector. One of the impacts is a decrease in tax revenues. The declining tax revenue in this pandemic situation has prompted the government to provide economic policies based on tax incentives to deal with the pandemic for affected taxpayers, especially in the MSMEs sector. The current pandemic requires that most activities be carried out online, including tax obligations. This study aims to examine the effect of Economic Policy Based on Tax Incentives and Modern Tax Administration Systems through e-Registration, e-Filing, e-Billing and e-Reporting for covid-19 incentives on MSMEs Taxpayer Compliance in Denpasar City During the Pandemic Period. This study analyzed primary data from questionnaires distributed to 100 MSMEs taxpayers in Denpasar City. Testing of research variables was carried out using the Partial Least Square method. The results showed that the Economic Policy Based on Tax Incentives and the Modern Tax Administration System with the implementation of e-Filing, e-Billing, e-Reporting for covid-19 incentives had a positive and significant effect on MSMEs taxpayer compliance. While the implementation of e-registration does not have a positive and significant effect on MSMEs taxpayer compliance.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127630845","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abraham Sergius Manahan Polorensiun Hutapea, Affan Fahreza Mahardhika, Ahmad Royan, Ferry Irawan
This study is intended to determine the level of effectiveness of the implementation of the letter of reprimand, especially Regional Tax Collection Letters (STPD) and the factors that influence it and to find out the efforts that can be made to maximize tax revenues, especially regional taxes through the issuance of warning letters. This research was conducted indirectly at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Mojokerto Regency, East Java. Based on the results of the study, the active billing action by the Mojokerto Regency Bapenda is still minimal. In addition, the level of effectiveness of tax receipts with warning letters during 2018-2021 did not reach the target so it was classified as ineffective. The issuance of a warning letter has not yet had an impact on Mojokerto Regency's local tax revenue. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan surat teguran terkhusus Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak terkhusus pajak daerah melalui penerbitan surat teguran. Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan penagihan aktif oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto masih minim. Selain itu, tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan surat teguran selama tahun 2018-2021 tidak mencapai target sehingga tergolong tidak efektif. Penerbitan surat teguran masih belum memberikan dampak bagi penerimaan pajak daerah Kabupaten Mojokerto.
本研究旨在确定训诫函，特别是区域税收征信(STPD)的实施有效性水平及其影响因素，并找出可以通过发出警告信来最大化税收收入，特别是区域税收的努力。这项研究是在东爪哇Mojokerto摄政的地区税务局(Bapenda)间接进行的。根据研究结果，Mojokerto Regency Bapenda的主动计费行为仍然很少。此外，在2018-2021年期间，带有警告信的税收收入的有效性水平未达到目标，因此被归类为无效。警告信的发布尚未对Mojokerto Regency的地方税收产生影响。Penelitian ini dimaksukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan surat teguran terkhusus surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)因子-因子，因子，因子，因子，因子，因子，因子，因子，因子，因子。Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto，爪哇木木尔。Berdasarkan hasil penelitian, tindakan penagihan aktif oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto masih minim。在2018-2021年，中国政府制定了可持续发展战略目标，实现了可持续发展战略目标。Penerbitan surat teguran masih belum成员danpak bagi penerimaan pajak daerah Kabupaten Mojokerto。
{"title":"Efektivitas Pelaksanaan Surat Teguran Di Kantor Bapenda Kabupaten Mojokerto Pada Masa Pandemi Covid-19","authors":"Abraham Sergius Manahan Polorensiun Hutapea, Affan Fahreza Mahardhika, Ahmad Royan, Ferry Irawan","doi":"10.31092/jpi.v6i1.1602","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1602","url":null,"abstract":"This study is intended to determine the level of effectiveness of the implementation of the letter of reprimand, especially Regional Tax Collection Letters (STPD) and the factors that influence it and to find out the efforts that can be made to maximize tax revenues, especially regional taxes through the issuance of warning letters. This research was conducted indirectly at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Mojokerto Regency, East Java. Based on the results of the study, the active billing action by the Mojokerto Regency Bapenda is still minimal. In addition, the level of effectiveness of tax receipts with warning letters during 2018-2021 did not reach the target so it was classified as ineffective. The issuance of a warning letter has not yet had an impact on Mojokerto Regency's local tax revenue.\u0000Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan surat teguran terkhusus Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak terkhusus pajak daerah melalui penerbitan surat teguran. Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan penagihan aktif oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto masih minim. Selain itu, tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan surat teguran selama tahun 2018-2021 tidak mencapai target sehingga tergolong tidak efektif. Penerbitan surat teguran masih belum memberikan dampak bagi penerimaan pajak daerah Kabupaten Mojokerto. ","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115699966","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
W. Aji, Ristanti Khusnul Khosafiah, Teta Dirgantara Jusikusuma, Ferry Irawan
This study aims to elaborate the mechanism for resolving tax disputes on claims and objections. This research applies a juridical normative approach. The researcher examines and compares the applicable provisions related to claims and rebuttals. In addition, relevant previous studies are also reviewed. The results of the study obtained several conclusions. First, a lawsuit can be made related to the formal provisions included in the tax collection procedure as stipulated in the law. Second, a rebuttal is an effort made by a third party who feels aggrieved by the tax authority's actions. Third, lawsuits and objections are a form of providing a sense of justice for taxpayers. In addition, it can also be a reflection for the tax authorities in building a better administrative system. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi mekanisme penyelesaian sengketa pajak atas gugatan dan sanggahan. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif yuridis. Peneliti mengkaji dan membandingkan ketentuan yang berlaku terkait dengan gugatan dan sanggahan. Selain itu, diulas pula penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian mendapatkan beberapa simpulan. Pertama, gugatan dapat dilakukan terkait dengan ketentuan formal termasuk dalam prosedur penagihan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua, sanggahan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya tindakan otoritas pajak. Ketiga, upaya gugatan dan sanggahan merupakan salah satu bentuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak. Selain itu, dapat pula menjadi refleksi bagi otoritas pajak dalam membangun sistem administrasi yang lebih baik.
本研究旨在探讨税务争议之解决机制。本研究采用了法律规范的方法。研究人员审查和比较了与索赔和反驳有关的适用规定。此外，还对前人的相关研究进行了综述。研究结果得出了几个结论。首先，可以对法律规定的税收征收程序中包含的形式规定提起诉讼。其次，反驳是指因税务机关的行为而感到委屈的第三方作出的努力。第三，诉讼和反对是为纳税人提供正义感的一种形式。此外，这也可以为税务机关建设更好的行政管理制度提供借鉴。Penelitian ini bertujuan untuk mengdetailasmekanisme penyelesaian senketa pajak atas gugatan dan sanggahan。Penelitian ini menerapkan pendekatan normatiatiis。Peneliti mengkaji dan membandingkan ketentuan yang berlaku terkait dengan gugatan dan sanggahan。Selain itu, diulas pula penelitian-penelitian terdahulu yang relevance。Hasil penelitian mendapatkan beberapa simpulan。在马来西亚，检察官penagihan pajak sebagaimana diatur dalam undang undang。Kedua, sanggahan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya tindakan otoritas pajak。这是我的家乡，我的祖国，我的祖国，我的祖国。中国人民银行、中国人民银行、中国人民银行、中国人民银行、中国人民银行、中国人民银行、中国人民银行、中国人民银行等。
{"title":"Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan","authors":"W. Aji, Ristanti Khusnul Khosafiah, Teta Dirgantara Jusikusuma, Ferry Irawan","doi":"10.31092/jpi.v6i1.1601","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1601","url":null,"abstract":"This study aims to elaborate the mechanism for resolving tax disputes on claims and objections. This research applies a juridical normative approach. The researcher examines and compares the applicable provisions related to claims and rebuttals. In addition, relevant previous studies are also reviewed. The results of the study obtained several conclusions. First, a lawsuit can be made related to the formal provisions included in the tax collection procedure as stipulated in the law. Second, a rebuttal is an effort made by a third party who feels aggrieved by the tax authority's actions. Third, lawsuits and objections are a form of providing a sense of justice for taxpayers. In addition, it can also be a reflection for the tax authorities in building a better administrative system.\u0000Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi mekanisme penyelesaian sengketa pajak atas gugatan dan sanggahan. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif yuridis. Peneliti mengkaji dan membandingkan ketentuan yang berlaku terkait dengan gugatan dan sanggahan. Selain itu, diulas pula penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian mendapatkan beberapa simpulan. Pertama, gugatan dapat dilakukan terkait dengan ketentuan formal termasuk dalam prosedur penagihan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua, sanggahan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya tindakan otoritas pajak. Ketiga, upaya gugatan dan sanggahan merupakan salah satu bentuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak. Selain itu, dapat pula menjadi refleksi bagi otoritas pajak dalam membangun sistem administrasi yang lebih baik.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120947253","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The existence of the Covid-19 pandemic has implications for the economic conditions of West Java Province. This includes the revenue and financing of the West Java Provincial Government (West Java Province) which has a deficit of IDR 5.04 trillion in 2020. Therefore, it is necessary to optimize Regional Original Income (PAD) as an effort to realize regional fiscal independence. This study in addition to describing the urgency of optimizing PAD, also efforts that can be made by the Government in maximizing its PAD revenue. The research methodology used in this research is qualitative. The results of this study indicate the urgency of optimizing PAD, because the economic potential in West Java is high; PAD contribution which tends to decrease in regional income; Pandemic conditions that have not yet ended will have an impact on the community's economy; and the actions of the West Java Provincial Government that have not been optimal to increase PAD. Based on this urgency, efforts to optimize PAD that can be carried out include strengthening the commitment of regional heads in optimizing PAD, mapping the potential of all types of taxes, strengthening tax collection and optimization strategies, providing tax incentives, and providing adequate tax infrastructure and human resources. Thus, PAD optimization can be carried out even in the Covid-19 pandemic situation. Adanya pandemi covid-19 berimplikasi pada kondisi ekonomi Provinsi Jawa Barat. Hal ini termasuk pada pendapatan-pembiayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang defisit Rp5,04 triliun pada 2020. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini selain menguraikan urgensi dilakukannya optimalisasi PAD, juga upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan PAD-nya. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi dilakukan optimalisasi PAD, karena potensi ekonomi di Jawa Barat yang tinggi; kontribusi PAD yang cenderung mengalami penurunan pada pendapatan daerah; kondisi Pandemi yang belum usai menyebabkan dampak pada perekonomian masyarakat; dan tindakan Pemprov Jabar yang belum optimal untuk m eningkatkan PAD. Atas urgensi tersebut, maka upaya optimalisasi PAD yang dapat dilakukan antara lain dengan penguatan komitmen kepala daerah dalam mengoptimalkan PAD, mapping potensi semua jenis pajak, penguatan strategi pemungutan dan optimalisasi pajak, pemberian insentif pajak, dan penyediaan infrastruktur dan SDM pajak yang memadai.
Covid-19大流行的存在对西爪哇省的经济状况产生了影响。这包括西爪哇省政府(西爪哇省)的收入和融资，该政府在2020年的赤字为5.04万亿印尼盾。因此，优化区域原始收入是实现区域财政独立的必要举措。本研究除了描述了优化PAD的紧迫性之外，还描述了政府在最大化其PAD收入方面可以做出的努力。本研究使用的研究方法是定性的。研究结果表明，西爪哇地区经济潜力巨大，亟需优化PAD;非洲发展联盟的贡献倾向于减少区域收入;尚未结束的大流行状况将对社区经济产生影响;以及西爪哇省政府在增加PAD方面的行动并不理想。基于这一紧迫性，优化PAD的工作包括加强区域领导人对优化PAD的承诺，绘制所有类型税收的潜力，加强税收征管和优化战略，提供税收激励，以及提供适当的税收基础设施和人力资源。因此，即使在Covid-19大流行的情况下，也可以进行PAD优化。爪哇巴拉特省新冠肺炎大流行哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇![中文]:Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya mewujudkan kmandirian fiskal Daerah。Penelitian ini selain menguraikan urgensi dilakukannya optimalisisaspad, juga upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan PAD-nya。[2]中国经济发展的新趋势与新趋势，中国经济发展的新趋势与新趋势。【中文译文】【中文译文】【中文译文】传染病，传染病，传染病，传染病，传染病，传染病，传染病;潘姆普罗夫·贾巴尔·杨是最优解。【关键词】adas。
{"title":"Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal","authors":"Zakaria Rizky, Dede Kurnia Syahputra","doi":"10.31092/jpi.v6i1.1545","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1545","url":null,"abstract":"The existence of the Covid-19 pandemic has implications for the economic conditions of West Java Province. This includes the revenue and financing of the West Java Provincial Government (West Java Province) which has a deficit of IDR 5.04 trillion in 2020. Therefore, it is necessary to optimize Regional Original Income (PAD) as an effort to realize regional fiscal independence. This study in addition to describing the urgency of optimizing PAD, also efforts that can be made by the Government in maximizing its PAD revenue. The research methodology used in this research is qualitative. The results of this study indicate the urgency of optimizing PAD, because the economic potential in West Java is high; PAD contribution which tends to decrease in regional income; Pandemic conditions that have not yet ended will have an impact on the community's economy; and the actions of the West Java Provincial Government that have not been optimal to increase PAD. Based on this urgency, efforts to optimize PAD that can be carried out include strengthening the commitment of regional heads in optimizing PAD, mapping the potential of all types of taxes, strengthening tax collection and optimization strategies, providing tax incentives, and providing adequate tax infrastructure and human resources. Thus, PAD optimization can be carried out even in the Covid-19 pandemic situation. Adanya pandemi covid-19 berimplikasi pada kondisi ekonomi Provinsi Jawa Barat. Hal ini termasuk pada pendapatan-pembiayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang defisit Rp5,04 triliun pada 2020. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini selain menguraikan urgensi dilakukannya optimalisasi PAD, juga upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan PAD-nya. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi dilakukan optimalisasi PAD, karena potensi ekonomi di Jawa Barat yang tinggi; kontribusi PAD yang cenderung mengalami penurunan pada pendapatan daerah; kondisi Pandemi yang belum usai menyebabkan dampak pada perekonomian masyarakat; dan tindakan Pemprov Jabar yang belum optimal untuk m eningkatkan PAD. Atas urgensi tersebut, maka upaya optimalisasi PAD yang dapat dilakukan antara lain dengan penguatan komitmen kepala daerah dalam mengoptimalkan PAD, mapping potensi semua jenis pajak, penguatan strategi pemungutan dan optimalisasi pajak, pemberian insentif pajak, dan penyediaan infrastruktur dan SDM pajak yang memadai.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125594708","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study discusses the impact of the Government borne PPnBM incentive policy for the motor vehicle industry which was carried out during the Covid-19 pandemic by analyzing motor vehicle sales data for 2020-2021. This study is a quantitative study that measures the impact of policies using the difference-in-difference (DiD) method. From the results of research using the DiD method, it was found that in the short term the PPnBM incentive policy had a positive impact on increasing vehicle sales by 46.1%. Meanwhile, in the long-term evaluation, it was found that the PPnBM incentive policy did not have a significant impact on motor vehicle sales in Indonesia as long as the policy was implemented. Studi ini membahas mengenai dampak kebijakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah untuk industri kendaraan bermotor yang dijalankan selama pandemi Covid-19 dengan menganalisis data penjualan kendaraan bermotor selama tahun 2020-2021. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang mengukur dampak kebijakan dengan menggunakan metode difference-in-difference (DiD). Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode DiD ditemukan bahwa dalam jangka pendek kebijakan insentif PPnBM memberikan dampak positif pada peningkatan penjualan kendaraan sebesar 46,1%. Sementara dalam evaluasi jangka panjang ditemukan bahwa kebijakan insentif PPnBM justru tidak memberikan dampak signifikan pada penjualan kendaraan bermotor di Indonesia selama kebijakan dilaksanakan.
本研究通过分析2020-2021年的机动车销售数据，讨论了政府在2019冠状病毒病大流行期间实施的PPnBM激励政策对机动车行业的影响。本研究是一项定量研究，使用差分法(DiD)来衡量政策的影响。从DiD方法的研究结果来看，PPnBM激励政策在短期内对汽车销量增长产生了46.1%的积极影响。同时，在长期评估中发现，只要PPnBM激励政策在印尼实施，就不会对机动车销售产生显著影响。研究小组成员有mengenai dampak kebijakan senentif PPnBM ditangung Pemerintah untuk工业kendaran bermotor yang dijalankan selama大流行Covid-19登革热登革热分析数据penalan kendaran bermotor selama tahun 2020-2021。Penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif yang mengukur dampak kebijakan dengan menggunakan方法差中差(DiD)。Dari hasil penelitian dengan menggunakan方法DiD ditemukan bahwa dalam jangka pendek kebijakan inentif PPnBM成员kan dampak positif padpadpeningkatan penjualan kendaraan sebesar 46.1%。马来西亚人民民主运动委员会的成员，印度尼西亚人民民主运动委员会的成员，印度尼西亚人民民主运动委员会主席，印度尼西亚人民民主运动委员会主席。
{"title":"Bagaimana Dampak Kebijakan Insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Kendaraan Bermotor? Bukti Dari Indonesia","authors":"Rheza Afrian Pratama, Jahen Fachrul Rezki","doi":"10.31092/jpi.v6i1.1582","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1582","url":null,"abstract":"This study discusses the impact of the Government borne PPnBM incentive policy for the motor vehicle industry which was carried out during the Covid-19 pandemic by analyzing motor vehicle sales data for 2020-2021. This study is a quantitative study that measures the impact of policies using the difference-in-difference (DiD) method. From the results of research using the DiD method, it was found that in the short term the PPnBM incentive policy had a positive impact on increasing vehicle sales by 46.1%. Meanwhile, in the long-term evaluation, it was found that the PPnBM incentive policy did not have a significant impact on motor vehicle sales in Indonesia as long as the policy was implemented.\u0000Studi ini membahas mengenai dampak kebijakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah untuk industri kendaraan bermotor yang dijalankan selama pandemi Covid-19 dengan menganalisis data penjualan kendaraan bermotor selama tahun 2020-2021. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang mengukur dampak kebijakan dengan menggunakan metode difference-in-difference (DiD). Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode DiD ditemukan bahwa dalam jangka pendek kebijakan insentif PPnBM memberikan dampak positif pada peningkatan penjualan kendaraan sebesar 46,1%. Sementara dalam evaluasi jangka panjang ditemukan bahwa kebijakan insentif PPnBM justru tidak memberikan dampak signifikan pada penjualan kendaraan bermotor di Indonesia selama kebijakan dilaksanakan.\u0000 ","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132569374","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to examine the role of tax justice perception in mediating the effect of trust in government on tax compliance. The research was conducted using quantitative methods. The type of data used in this study is primary data obtained directly from respondent answers to the questionnaires that have been distributed. The population in this study is WPOP Non Karyawan in Indonesia. The sampling technique used in this study is non probability sampling with convenience sampling technique. The research sample used in this study was 385 taxpayers. The results show that trust in government had a positive effect on perception of tax justice and tax compliance, perception of tax justice had a positive effect on tax compliance, and perception of tax justice mediates between trust in government and tax compliance. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran persepsi keadilan pajak dalam memediasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari jawaban responden atas kuesioner yang telah dibagikan. Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP Non Karyawan di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan teknik convenience sampling. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 385 Wajib Pajak. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.
本研究旨在探讨税收公正感知在政府信任对税收合规的中介作用。本研究采用定量方法进行。本研究中使用的数据类型是直接从受访者对已分发的问卷的回答中获得的原始数据。本研究的人群是印度尼西亚的WPOP Non Karyawan。本研究采用的抽样技术是方便抽样技术的非概率抽样。本研究使用的研究样本为385名纳税人。结果表明:政府信任对税收公正感知和税收合规感知有正向影响，税收公正感知对税收合规感知有正向影响，税收公正感知在政府信任和税收合规之间起中介作用。penpentitian ini bertujuan untuk menguji perperi keadilan pajak dalam meedias pengaru keperkayan pajak是什么意思:penpentitian ini bertujuan untuk menguji perperan perjak是什么意思:Penelitian dilakukan dengan方法定量分析。Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah数据primer yang diperoleh langsung dari jawaban响应数据kuisoner yang telah dibagikan。Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP Non Karyawan di Indonesia。penelitian ini adalah，非概率抽样，dengan，便利抽样。Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 385 Wajib Pajak。Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepercayaan pemerintah berpengaran pajak, kepatuhan pajak, kepatuhan pajak, kepatuhan pajak, dan perpercayan pajak menjadi mediasas antara kepercayan和kepatuhan pemerintah kepatuhan pajak。
{"title":"Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening","authors":"Fardan Ma'ruf Zainudin, Rahadi Nugroho, Hanik Susilawati Muamarah","doi":"10.31092/jpi.v6i1.1616","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616","url":null,"abstract":"This study aims to examine the role of tax justice perception in mediating the effect of trust in government on tax compliance. The research was conducted using quantitative methods. The type of data used in this study is primary data obtained directly from respondent answers to the questionnaires that have been distributed. The population in this study is WPOP Non Karyawan in Indonesia. The sampling technique used in this study is non probability sampling with convenience sampling technique. The research sample used in this study was 385 taxpayers. The results show that trust in government had a positive effect on perception of tax justice and tax compliance, perception of tax justice had a positive effect on tax compliance, and perception of tax justice mediates between trust in government and tax compliance.\u0000Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran persepsi keadilan pajak dalam memediasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari jawaban responden atas kuesioner yang telah dibagikan. Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP Non Karyawan di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan teknik convenience sampling. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 385 Wajib Pajak. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131953193","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：