Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.15578/JKSEKP.V11I1.9103
Ari Kurniawan, Darmawan, Wawan Oktariza
Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya harus diartikan sebagai praktik yang mampu menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut. Sementara itu, dalam pengelolaan berkelanjutan terdapat sejumlah ukuran sehingga keberadaan tolok ukur tentang praktik pengelolaan yang arif menjadi sangat relevan. Penelitian yang dilakukan pada Juni – Juli 2019 ini bertujuan menyusun tolok ukur tingkat kearifan masyarakat dalam mengelola sumber daya ikan. Studi kasus dilakukan pada sebuah praktik pengelolaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kerifan lokal, yaitu di Desa Adat Kedonganan, Bali. Penyusunan tolok ukur dalam penelitian ini dimulai dengan studi pustaka, yang hasilnya kemudian diuji melalui pendekatan observasi lapang dan wawancara mendalam terhadap narasumber yang dipilih secara purposif. Narasumber tersebut adalah lima orang perangkat prajuru adat dan lima orang perwakilan kelompok nelayan. Hasil penelitian ini adalah satu instrumen tolok ukur yang memiliki dua bagian yaitu: (a) aspek dasar pemikiran (factual knowledge) dan (b) aspek praktik pengelolaan (procedural knowledge). Masing-masing bagian memiliki lima kriteria yaitu: (i) ekosistem dan sumber daya, (ii) perencanaan dan tata kelola, (iii) kelembagaan, (iV) alat tangkap dan teknologi, dan (v) sosial dan ekonomi, di mana setiap kriteria tersebut memiliki indikator dan parameter penilaian tertentu. Hasil uji lapang mengungkap adanya perbedaan tingkat kearifan di antara prajuru adat dengan nelayan. Pada aspek factual knowledge, tingkat kearifan nelayan teridentifikasi kuat pada kriteria ‘sosial dan ekonomi’, moderat pada ‘alat tangkap dan teknologi’, dan lemah pada tiga kriteria lainnya. Sementara itu, prajuru desa hanya lemah pada kriteria ‘sumber daya dan ekosistem’. Pada aspek procedural knowledge, tidak teridentifikasi perbedaan kearifan; baik prajuru desa maupun nelayan, keduanya cenderung lemah pada kriteria ‘ekosistem dan sumber daya’ dan ‘perencanaan, dan kelembagaan’, moderat pada kriteria “alat tangkap’ dan tinggi pada kriteria “sosial ekonomi’. Tittle: The Development of Sustainable Fisheries Management Benchmarker for Local Wisdom in Kedonganan Tradisional Village, Bali Local wisdom in resource management must be interpreted as a practice that is able to maintain the sustainability of these resources. Meanwhile, in sustainable management there are a number of measures, which is why the existence of benchmarks on wise management practices is exceptionally relevant. The research, which was conducted in June – July 2019, aimed to compile a benchmark for the level of community wisdom in managing fish resources. The case study was carried out on a fisheries management practice in the Kedonganan Traditional Village of Bali, that has been determined by the government as local wisdom. The study began with a literature study, the results of which were then tested through a field observation approach and in-depth interviews with purposively selected sources. These resource persons
当地资源管理的智慧必须被看作是一种能够保持资源可持续性的做法。与此同时，在可持续管理中，有许多衡量因素使合理管理实践的存在变得非常相关。这项在2019年6月至7月进行的研究旨在衡量社区管理鱼类资源的智慧水平。本案例研究是在巴厘岛海关村Kedonganan建立的管理实践中进行的。本研究的测量表的编制始于对文献的研究，该研究的结果随后通过广泛观察的方法和对目标选择的对象的深入采访进行测试。这个消息来源是五名海关士兵和五名渔民代表。本研究包括一种测量仪器，分为两部分:(a)思维的基本方面(事实知识)和(b)管理实践方面(过程知识)。每个部分都有五个标准:(i)生态系统和资源，(ii)规划和管理，(iii)体制和技术，(iV)社会和经济工具，其中每个标准都有特定的指标和判断参数。现场测试显示，一名商船水手和一名渔民之间的准确率差异很大。在“社会和经济”、“渔具和技术”等方面，渔民的智慧水平得到了充分的评价，在其他三种标准上也较弱。与此同时，农村士兵在资源和生态系统方面并不出色。在加工知识方面，未指明智慧的差异;无论是乡村士兵还是渔民，在生态系统和资源、计划和制度方面都倾向于较弱，在“渔具”标准上较温和，在社会经济标准上较高。标题:在巴厘岛传统的繁荣管理中，当地的资源管理机构的发展必须被解释为一种实践，即能够维持这些资源的可持续发展。与此同时，在可持续的管理中存在许多度量问题，这就是为什么在明智的管理实践上存在benchmark是无关紧要的。该研究是2011年6月至7月19日委托的，可以对管理鱼类资源的社区智慧进行补偿。案件调查显示，在巴厘岛传统村庄的文化恶作剧中，当地政府为当地的智慧做出了决定。这项研究是基于一项研究，当时所进行的研究是通过一个现场观察和内部内部审查与选择性采样进行的审查。这些资源包括五名海关士兵，五名代表，来自五次捕鱼集团。这项研究的结果是两部分的工具:(a)资产管理实践(b)资产管理实践(procedural knowledge)。每一部分都有五个关键因素，namely:来自战场测试的结果表明，在部落领袖和渔民之间的智慧水平上存在差异。基于某些方面的知识，fisherman的智慧水平与《社会与经济》(social and economic)一样强大，《钓衣技术》(fishing gear and technology)的温和派和《其他三种crit阿论》(other three crit阿论)一样薄弱。我的意思是，海关官员只对资源和生态系统的critics软弱。在某些方面，知识方面没有不同的地方是确定的;当地的汽车司机和司机都要对“ecosystems and resources”和“planning and institutions”的crittrials软弱，在“社交经济”的crit阿石上既紧张又紧张。
{"title":"PENYUSUNAN TOLOK UKUR PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN UNTUK KEARIFAN LOKAL DI DESA ADAT KEDONGANAN PROVINSI BALI","authors":"Ari Kurniawan, Darmawan, Wawan Oktariza","doi":"10.15578/JKSEKP.V11I1.9103","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V11I1.9103","url":null,"abstract":"Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya harus diartikan sebagai praktik yang mampu menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut. Sementara itu, dalam pengelolaan berkelanjutan terdapat sejumlah ukuran sehingga keberadaan tolok ukur tentang praktik pengelolaan yang arif menjadi sangat relevan. Penelitian yang dilakukan pada Juni – Juli 2019 ini bertujuan menyusun tolok ukur tingkat kearifan masyarakat dalam mengelola sumber daya ikan. Studi kasus dilakukan pada sebuah praktik pengelolaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kerifan lokal, yaitu di Desa Adat Kedonganan, Bali. Penyusunan tolok ukur dalam penelitian ini dimulai dengan studi pustaka, yang hasilnya kemudian diuji melalui pendekatan observasi lapang dan wawancara mendalam terhadap narasumber yang dipilih secara purposif. Narasumber tersebut adalah lima orang perangkat prajuru adat dan lima orang perwakilan kelompok nelayan. Hasil penelitian ini adalah satu instrumen tolok ukur yang memiliki dua bagian yaitu: (a) aspek dasar pemikiran (factual knowledge) dan (b) aspek praktik pengelolaan (procedural knowledge). Masing-masing bagian memiliki lima kriteria yaitu: (i) ekosistem dan sumber daya, (ii) perencanaan dan tata kelola, (iii) kelembagaan, (iV) alat tangkap dan teknologi, dan (v) sosial dan ekonomi, di mana setiap kriteria tersebut memiliki indikator dan parameter penilaian tertentu. Hasil uji lapang mengungkap adanya perbedaan tingkat kearifan di antara prajuru adat dengan nelayan. Pada aspek factual knowledge, tingkat kearifan nelayan teridentifikasi kuat pada kriteria ‘sosial dan ekonomi’, moderat pada ‘alat tangkap dan teknologi’, dan lemah pada tiga kriteria lainnya. Sementara itu, prajuru desa hanya lemah pada kriteria ‘sumber daya dan ekosistem’. Pada aspek procedural knowledge, tidak teridentifikasi perbedaan kearifan; baik prajuru desa maupun nelayan, keduanya cenderung lemah pada kriteria ‘ekosistem dan sumber daya’ dan ‘perencanaan, dan kelembagaan’, moderat pada kriteria “alat tangkap’ dan tinggi pada kriteria “sosial ekonomi’. Tittle: The Development of Sustainable Fisheries Management Benchmarker for Local Wisdom in Kedonganan Tradisional Village, Bali Local wisdom in resource management must be interpreted as a practice that is able to maintain the sustainability of these resources. Meanwhile, in sustainable management there are a number of measures, which is why the existence of benchmarks on wise management practices is exceptionally relevant. The research, which was conducted in June – July 2019, aimed to compile a benchmark for the level of community wisdom in managing fish resources. The case study was carried out on a fisheries management practice in the Kedonganan Traditional Village of Bali, that has been determined by the government as local wisdom. The study began with a literature study, the results of which were then tested through a field observation approach and in-depth interviews with purposively selected sources. These resource persons","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"04 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127183128","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.15578/JKSEKP.V11I1.9493
Rismutia Hayu Deswati, Irwan Muliawa, R. Yusuf, Tenny Apriliani
Moratorium izin operasional kapal ikan yang dibangun di luar negeri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014, merupakan kebijakan strategi untuk memberantas praktik IUU Fishing di perairan Indonesia. Tahun 2020 atau lima tahun setelah kebijakan tersebut, pemerintah mengeluarkan wacana untuk memberlakukan kembali izin operasional bagi kapal-kapal yang terkena moratorium. Wacana ini mengundang respon beragam dari para pengusaha perikanan yang terdampak. Untuk itu penelitian ini dilaksanakan, dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap persepsi pengusaha terhadap kebijakan tersebut, dengan harapan bahwa kebijakan lebih baik dapat dirumuskan untuk waktu yang akan datang. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pengusaha perikanan terdampak untuk mewakili pelaku usaha, dan pengawas perikanan untuk mewakili pelaksana kebijakan. Lokasi penelitian adalah DKI Jakarta, Bitung dan Bali, mewakili lokasi di mana kapal terdampak berlabuh Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 kategori persepsi responden terkait kebijakan pemberlakuan izin kapal ikan tersebut: (1) responden setuju pengaktifan kembali izin kapal ikan tersebut dengan catatan diikuti pembatasan alat tangkap yang digunakan, area operasi penangkapan ikan, ukuran kapal dan jenis komoditas hasil tangkapan, sebanyak 47%; (2) responden setuju sebanyak 33 %, dan (3) responden tidak setuju sebanyak 20 %. Berdasar itu, kebijakan yang direkomendasikan adalah: (1) mengefektifkan komunikasi antara pemerintah dengan pemilik kapal dalam penyusunan kebijakan, (2) memperbaiki koordinasi hulu ke hilir ketika kebijakan telah dijalankan dan (3) menguatkan komitmen dan konsistensi pelaksanaan kebijakan oleh pelaku usaha dan pemerintah. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan agar keberadaan kapal ikan buatan luar negeri itu dapat mendorong peningkatan produktifitas dan ekspor. Tittle: Perception of Reenacting Permit Policy For Foreign Made Fishing Vessels in Indonesian WaterThe moratorium on the issuance of foreign-made fishing boat permits, as stated in the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 56 of 2014, is a strategy taken by the Indonesian government in respond to the practice of IUU fishing in Indonesian waters. In 2020, or five years after the policy, a discourse to reimpose the operational permits for vessels affected by the moratorium has been raised up. Various responses emerged from the affected fishery entrepreneurs. Therefore, the purpose of the research is to describe the perception of the entrepreneurs regarding the plan for better policy. Primary data were collected through interviews with the affected fishery entrepreneurs as representatives of business actors, and with fisheries supervisors at the research location as representatives of the government. The research were conducted in Jakarta, Bitung and Bali, which represent the locations of moratorium on dock permit. The results of this study pointed out the 3 categorie
{"title":"PERSEPSI TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KEMBALI IZIN KAPAL IKAN BUATAN LUAR NEGERI DI PERAIRAN INDONESIA","authors":"Rismutia Hayu Deswati, Irwan Muliawa, R. Yusuf, Tenny Apriliani","doi":"10.15578/JKSEKP.V11I1.9493","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V11I1.9493","url":null,"abstract":"Moratorium izin operasional kapal ikan yang dibangun di luar negeri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014, merupakan kebijakan strategi untuk memberantas praktik IUU Fishing di perairan Indonesia. Tahun 2020 atau lima tahun setelah kebijakan tersebut, pemerintah mengeluarkan wacana untuk memberlakukan kembali izin operasional bagi kapal-kapal yang terkena moratorium. Wacana ini mengundang respon beragam dari para pengusaha perikanan yang terdampak. Untuk itu penelitian ini dilaksanakan, dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap persepsi pengusaha terhadap kebijakan tersebut, dengan harapan bahwa kebijakan lebih baik dapat dirumuskan untuk waktu yang akan datang. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pengusaha perikanan terdampak untuk mewakili pelaku usaha, dan pengawas perikanan untuk mewakili pelaksana kebijakan. Lokasi penelitian adalah DKI Jakarta, Bitung dan Bali, mewakili lokasi di mana kapal terdampak berlabuh Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 kategori persepsi responden terkait kebijakan pemberlakuan izin kapal ikan tersebut: (1) responden setuju pengaktifan kembali izin kapal ikan tersebut dengan catatan diikuti pembatasan alat tangkap yang digunakan, area operasi penangkapan ikan, ukuran kapal dan jenis komoditas hasil tangkapan, sebanyak 47%; (2) responden setuju sebanyak 33 %, dan (3) responden tidak setuju sebanyak 20 %. Berdasar itu, kebijakan yang direkomendasikan adalah: (1) mengefektifkan komunikasi antara pemerintah dengan pemilik kapal dalam penyusunan kebijakan, (2) memperbaiki koordinasi hulu ke hilir ketika kebijakan telah dijalankan dan (3) menguatkan komitmen dan konsistensi pelaksanaan kebijakan oleh pelaku usaha dan pemerintah. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan agar keberadaan kapal ikan buatan luar negeri itu dapat mendorong peningkatan produktifitas dan ekspor. Tittle: Perception of Reenacting Permit Policy For Foreign Made Fishing Vessels in Indonesian WaterThe moratorium on the issuance of foreign-made fishing boat permits, as stated in the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 56 of 2014, is a strategy taken by the Indonesian government in respond to the practice of IUU fishing in Indonesian waters. In 2020, or five years after the policy, a discourse to reimpose the operational permits for vessels affected by the moratorium has been raised up. Various responses emerged from the affected fishery entrepreneurs. Therefore, the purpose of the research is to describe the perception of the entrepreneurs regarding the plan for better policy. Primary data were collected through interviews with the affected fishery entrepreneurs as representatives of business actors, and with fisheries supervisors at the research location as representatives of the government. The research were conducted in Jakarta, Bitung and Bali, which represent the locations of moratorium on dock permit. The results of this study pointed out the 3 categorie","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127501508","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.15578/JKSEKP.V11I1.8230
Firman Farid Muhsoni, M. Zainuri, Indah Wahyuni Abida
Pasca pembangunan Jembatan Suramadu, Pelabuhan Kamal mengalami penurunan aktivitas secara drastis. Kondisi ini menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat sebesar 98%. Pemerintah Kabupaten Bangkalan merencanakan untuk mengembangkan kawasan Pelabuhan Kamal sebagai alternatif penyeberangan dan wisata baharí. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keberlanjutan wisata bahari yang direncanakan tersebut, ditinjau dari dimensi ekologis, sosial, ekonomi, potensi sumber daya, hukum dan kelembagaan. Metode yang digunakan adalah Rapid Appraissal for Fisheries (RAPFISH), yang didasarkan pada teknik ordinasi menggunakan Multi-Dimensional Scaling (MDS). Data diambil dengan kuesioner yang digunakan untuk melakukan wawancara terhadap 43 responden yang melakukan aktivitas di Pelabuhan, yaitu wiraswata/pedagang 28 orang, pegawai pemerintah 4 orang dan penduduk 11 orang. Hasil analsis menunjukkan bahwa indeks keberlanjutan untuk dimensi ekologi adalah 43,52, dimensi sumber daya 31,84, dimensi ekonomi 35,78, dan dimensi sosial 31,84 dan dikategorikan sebagai ‘kurang berkelanjutan’. Sementara itu, dimensi hukum dan kelembagaan mempunyai nilai 10,33 sehingga dikategorikan sebagai ‘tidak berkelanjutan’. Hasil ini menunjukkan bahwa semua dimensi memerlukan intervensi sehingga rencana pembangunan wisata bahari di Suramadu oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat berlanjut. Dari hasil analisis leverage, diperoleh hasil bahwa intervensi direkomendasikan untuk diprioritaskan pada atribut ekologi, potensi sumber daya, ekonomi, sosial, hukum dan kelembagaan. Title: Evaluation of The Use of Kamal Port For Bahari Tourism Suramadu Bridge Using Rapfish ModelingAfter the construction of Suramadu Bridge, Kamal Port experienced a drastic decline in its activity. This condition caused a decrease in people’s income by up to 98%. The Bangkalan Regency Government has planned to develop the Kamal Port area as an alternative crossing and marine tourism. The study aimed to analyze the sustainability index of marine tourism plan at the Kamal Port based on ecological, social, economic, potential resource, legal, and institutional. The method used was Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) based on ordination technique using Multi-Dimensional Scaling (MDS). Data were collected thorugh questionnaired interviews with 43 relevant respondents at the port, namely 28 entrepreneurs/traders, 4 government officials, and 11 residents. Result of the analysis showed that the sustainability index of ecological dimension was 43.52, resources 31.84, economy 35.78, social 31.84, all of which fell into the less sustainable category. Meanwhile, the legal and institutional dimensions have a value of 10.33, all of which were categorized as ‘unsustainable’. These results suggest further intervention on all dimension for the continuity of the marine tourism plan in Suramadu. Based on the leverage analysis, it is recommended to prioritize intervention on ecological, resource potential, economic, social, legal
{"title":"EVALUASI PEMANFAATAN PELABUHAN KAMAL UNTUK WISATA BAHARI PASCA PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAMADU MENGGUNAKAN PEMODELAN RAPFISH","authors":"Firman Farid Muhsoni, M. Zainuri, Indah Wahyuni Abida","doi":"10.15578/JKSEKP.V11I1.8230","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V11I1.8230","url":null,"abstract":"Pasca pembangunan Jembatan Suramadu, Pelabuhan Kamal mengalami penurunan aktivitas secara drastis. Kondisi ini menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat sebesar 98%. Pemerintah Kabupaten Bangkalan merencanakan untuk mengembangkan kawasan Pelabuhan Kamal sebagai alternatif penyeberangan dan wisata baharí. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keberlanjutan wisata bahari yang direncanakan tersebut, ditinjau dari dimensi ekologis, sosial, ekonomi, potensi sumber daya, hukum dan kelembagaan. Metode yang digunakan adalah Rapid Appraissal for Fisheries (RAPFISH), yang didasarkan pada teknik ordinasi menggunakan Multi-Dimensional Scaling (MDS). Data diambil dengan kuesioner yang digunakan untuk melakukan wawancara terhadap 43 responden yang melakukan aktivitas di Pelabuhan, yaitu wiraswata/pedagang 28 orang, pegawai pemerintah 4 orang dan penduduk 11 orang. Hasil analsis menunjukkan bahwa indeks keberlanjutan untuk dimensi ekologi adalah 43,52, dimensi sumber daya 31,84, dimensi ekonomi 35,78, dan dimensi sosial 31,84 dan dikategorikan sebagai ‘kurang berkelanjutan’. Sementara itu, dimensi hukum dan kelembagaan mempunyai nilai 10,33 sehingga dikategorikan sebagai ‘tidak berkelanjutan’. Hasil ini menunjukkan bahwa semua dimensi memerlukan intervensi sehingga rencana pembangunan wisata bahari di Suramadu oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat berlanjut. Dari hasil analisis leverage, diperoleh hasil bahwa intervensi direkomendasikan untuk diprioritaskan pada atribut ekologi, potensi sumber daya, ekonomi, sosial, hukum dan kelembagaan. Title: Evaluation of The Use of Kamal Port For Bahari Tourism Suramadu Bridge Using Rapfish ModelingAfter the construction of Suramadu Bridge, Kamal Port experienced a drastic decline in its activity. This condition caused a decrease in people’s income by up to 98%. The Bangkalan Regency Government has planned to develop the Kamal Port area as an alternative crossing and marine tourism. The study aimed to analyze the sustainability index of marine tourism plan at the Kamal Port based on ecological, social, economic, potential resource, legal, and institutional. The method used was Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) based on ordination technique using Multi-Dimensional Scaling (MDS). Data were collected thorugh questionnaired interviews with 43 relevant respondents at the port, namely 28 entrepreneurs/traders, 4 government officials, and 11 residents. Result of the analysis showed that the sustainability index of ecological dimension was 43.52, resources 31.84, economy 35.78, social 31.84, all of which fell into the less sustainable category. Meanwhile, the legal and institutional dimensions have a value of 10.33, all of which were categorized as ‘unsustainable’. These results suggest further intervention on all dimension for the continuity of the marine tourism plan in Suramadu. Based on the leverage analysis, it is recommended to prioritize intervention on ecological, resource potential, economic, social, legal","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115201108","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.15578/JKSEKP.V11I1.8866
A. Asnawi, Firsta Kusuma Yudha, Umi Muawanah
Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik merupakan upaya pemerintah membangun perikanan di pulau terluar Indonesia. Penelitian ini bertujuan mempelajari kondisi usaha perikanan di Sebatik, sebagai bahan masukan dalam pengelolaan dan memajukan SKPT Sebatik. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 di Sebatik menggunakan data primer primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui survey dengan responden yang dipilih secara purposif dan dengan teknik snowball sampling, dan melalui Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder diperoleh dari studi literatur pada dokumen-dokumen terkait. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi informasi kualitatif menggunakan pendekatan tematik Ada lima temuan pokok dari penelitian ini. Pertama: terjadi tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan melebihi batas untuk (i) pelagis besar, (ii) rajungan dan (iii) cumi-cumi akibat penggunaan alat tangkap trawl oleh nelayan Tawau pada waktu lampau. Kedua: Sebagian besar Ikan hasil tangkapan di Sebatik didaratkan menggunakan motor tempel dengan kapasitas 0-5 GT. Ketiga; terdapat lima jenis ikan bernilai ekonomis tinggi yang termasuk jenis udang dan moluska. Keempat: pemasaran ikan dari Sebatik dicirikan oleh adanya ikatan sosial ekonomi antara pedagang pengumpul, pedagang besar, dan agen di Tawau Malaysia. Kelima: kondisi-kondisi tersebut membuat pencatatan ekspor menjadi kurang baik dan dapat beresiko pada keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah itu. Berdasar hal ini, langkah strategis yang dapat direkomendasikan adalah penguatan integrasi aktor-aktor usaha perikanan tangkap di Sebatik ke dalam skema SKPT untuk memudahkan pencatatan ekspor hasil perikanan dari Sebatik ke Tawau Malaysia. Tittle: Fisheries Bussiness in Sebatik Island to Support the SKPT SebatikThe Sebatik Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT Sebatik) built to develop the fisheries sector in Indonesia’s outermost islands. This study aimed to asses the fisheries business condition in Sebatik as recommendation for the management and advancement of SKPT Sebatik. The research was conducted in 2018 in Sebatik based on primary and secondary data. Primary data were collected through surveys with purposive and snowball sampling, and Focus Group Discussion (FGD). Secondary data were obtained from literature studies of relevant documents. The data were processed into qualitative information with thematic approach. There are five key findings of the research. First, the utilization rate of fisheries resources has exceeded its maximum level for (i) large pelagic fish, (ii) crabs, and (iii) squids as a result of the past trawl fishing by Tawau fishers. Second, most of the catches in Sebatik are landed using outboard motors of 0-5 GT. Third, there are five species of fish classified as shrimp and molluscs that bring a high economic value. Fourth, there is a social economic relationship among traders, wholesalers and agents in Tawau Malaysia in fish marketing from Sebatik. Fifth,
{"title":"USAHA PERIKANAN TANGKAP DI PULAU SEBATIK DALAM MENDUKUNG SKPT SEBATIK","authors":"A. Asnawi, Firsta Kusuma Yudha, Umi Muawanah","doi":"10.15578/JKSEKP.V11I1.8866","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V11I1.8866","url":null,"abstract":"Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik merupakan upaya pemerintah membangun perikanan di pulau terluar Indonesia. Penelitian ini bertujuan mempelajari kondisi usaha perikanan di Sebatik, sebagai bahan masukan dalam pengelolaan dan memajukan SKPT Sebatik. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 di Sebatik menggunakan data primer primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui survey dengan responden yang dipilih secara purposif dan dengan teknik snowball sampling, dan melalui Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder diperoleh dari studi literatur pada dokumen-dokumen terkait. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi informasi kualitatif menggunakan pendekatan tematik Ada lima temuan pokok dari penelitian ini. Pertama: terjadi tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan melebihi batas untuk (i) pelagis besar, (ii) rajungan dan (iii) cumi-cumi akibat penggunaan alat tangkap trawl oleh nelayan Tawau pada waktu lampau. Kedua: Sebagian besar Ikan hasil tangkapan di Sebatik didaratkan menggunakan motor tempel dengan kapasitas 0-5 GT. Ketiga; terdapat lima jenis ikan bernilai ekonomis tinggi yang termasuk jenis udang dan moluska. Keempat: pemasaran ikan dari Sebatik dicirikan oleh adanya ikatan sosial ekonomi antara pedagang pengumpul, pedagang besar, dan agen di Tawau Malaysia. Kelima: kondisi-kondisi tersebut membuat pencatatan ekspor menjadi kurang baik dan dapat beresiko pada keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah itu. Berdasar hal ini, langkah strategis yang dapat direkomendasikan adalah penguatan integrasi aktor-aktor usaha perikanan tangkap di Sebatik ke dalam skema SKPT untuk memudahkan pencatatan ekspor hasil perikanan dari Sebatik ke Tawau Malaysia. Tittle: Fisheries Bussiness in Sebatik Island to Support the SKPT SebatikThe Sebatik Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT Sebatik) built to develop the fisheries sector in Indonesia’s outermost islands. This study aimed to asses the fisheries business condition in Sebatik as recommendation for the management and advancement of SKPT Sebatik. The research was conducted in 2018 in Sebatik based on primary and secondary data. Primary data were collected through surveys with purposive and snowball sampling, and Focus Group Discussion (FGD). Secondary data were obtained from literature studies of relevant documents. The data were processed into qualitative information with thematic approach. There are five key findings of the research. First, the utilization rate of fisheries resources has exceeded its maximum level for (i) large pelagic fish, (ii) crabs, and (iii) squids as a result of the past trawl fishing by Tawau fishers. Second, most of the catches in Sebatik are landed using outboard motors of 0-5 GT. Third, there are five species of fish classified as shrimp and molluscs that bring a high economic value. Fourth, there is a social economic relationship among traders, wholesalers and agents in Tawau Malaysia in fish marketing from Sebatik. Fifth,","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125893595","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.15578/JKSEKP.V11I1.9967
N. I. Soesilo
Makalah ini memuat evaluasi tentang implementasi berbagai kebijakan ekonomi kerakyatan di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998. Meski tidak terdukung oleh ketersediaan data dan bersifat sangat umum, pencapaian ekonomi kerakyatan dalam sektor kelautan dan perikanan dapat diukur dan dirinci menurut analisis kurun waktu dengan penggunaan logika, pola dan metode perhitungan yang sama. Dalam penelitian ini, pengukuran pencapaian tersebut dilakukan dengan pendekatan keunggulan komparatif dari tren data pada setiap periode kebijakan menteri. Ada empat skenario evaluasi ekonomi kerakyatan yang diamati, yang diturunkan dari ketentuan TAP MPR tersebut di atas: (i) Skenario A, yang berorientasi pada masyarakat paling bawah dan koperasi melalui pendekatan nilai tukar nelayan dan jumlah ikan yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan; (ii) Skenario B, yaitu skenario A yang ditambah dengan elemen perusahaan dalam negeri dan perusahaan lainnya; (iii) Skenario C, yaitu Skenario B yang ditambah dengan komparasi perusahaan asing; (iv) Skenario D, yaitu Skenario C yang ditambah dengan elemen ekspor impor. Hasil menunjukkan bahwa setiap skenario memiliki periode terbaiknya. Skenario A terbaik adalah terjadi pada periode kebijakan tahun 2011-2014. Skenario B dan C terbaik adalah terjadi pada periode kebijakan tahun 2014-2019. Sementara itu, Skenario D terbaik adalah terjadi pada periode kebijakan 2011-2014. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa apabila didukung ketersediaan data, pendekatan ini dapat direplikasi untuk terlaksananya implementasi ekonomi kerakyatan yang lebih baik di Indonesia. Tittle: Comparative Implementation of People’s Economy in the Marine and Fisheries SectorThis paper reports a bottom-up comparative evaluation of policy implementation on people’s economy in Indonesia as regulated in TAP MPR Number XVI/ MPR /1998. Albeit lack of data, this experiment shows that the achievement of people’s economy’s can be detailed in marine and fishery sector by using similiar time series analysis with the same logic and methodology. The trend’s comparative advantage of statistical data for each ministerial period is calculated. There are four scenarios to achieve multi-goals: (i) The A Scenario, the pro-poor implementation orientation is calculated using the exercise of exchange rate of fishers and the number of fish sold at the Fish Auction Center; (ii) The B Scenario, which is Scenario A added by elements of domestic companies and other companies; (iii) The C Scenario, which is the sum of the B scenario by including the comparison of foreign companies; (iv)The D Scenario, which is the C Scenario plus export and import activities. Each scenario has its best period. The best A scenario was in the 2011-2014 period. The best B and C scenarios were between 2014-2019, and the best D scenario was in the 2011-2014 period. The implication of this research is that if supported by the availability of data, t
本文对印尼海洋和渔业部门实施的严格经济政策进行了评估，该政策是由数字XVI/MPR/1998 TAP MPR规定的。尽管数据的可用性和普遍性质不支持，但海洋和渔业的严格经济成就可以通过使用相同的逻辑、模式和计算方法的不断分析来衡量和详细。在这项研究中，通过在每个部长级政策时期数据趋势的比较优势来衡量成就。根据上述TAP MPR规定，有四种被观察到的严格的经济评估场景:(i)该场景A，以最低的社会为导向，通过渔民的汇率方法和在鱼类拍卖场所销售的鱼类数量进行合作;(ii)方案B，即场景A加上内部企业和其他企业;(iii)方案C，即B方案加上外国公司的比较;(iv)方案D，即方案C加上进出口元素。结果表明，每一种情况都有最好的时期。最好的情况是2011-2014年政策期。最佳方案B和C发生在2014-2019年的政策周期。与此同时，最好的D方案发生在2013 -2014政策时期。这项研究的含义是，在数据可用性的支持下，这种方法可以复制以实现印尼更好的硬度经济。标题:对海洋和渔业中人民经济的综合实施报告:在印尼按MPR编号XVI/ MPR /1998对人民经济的综合评估。尽管数据的缺乏，但通过使用类似逻辑和方法的循环分析，人们在海洋和经济领域所做的实验可能会详细介绍。每一小部分的统计数据中趋势的比较优势是计算出来的。有四种不同的目标实现的场景:(i)其中一种情况，支持实现的方向正在计算，使用fishers的exercise和鱼的数量在鱼的吸引力中心出售;(ii)场景B，这是场景A附加的家庭伙伴和其他伙伴;(iii) C场景，这是B场景的总和，包括外国伙伴;(四)D场景，这是C场景加上出口和进口活动。每一种情况都有最好的时期。最佳情况发生在2011年至2014年的period。最佳的B和C场景是在2019年至2019年之间，最佳的场景是在2011-2014年的period中。这项研究的含义是，如果通过数据的运用，这种批准可以复制印尼人民经济的更好实现。
{"title":"KOMPARASI IMPLEMENTASI EKONOMI KERAKYATAN DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN","authors":"N. I. Soesilo","doi":"10.15578/JKSEKP.V11I1.9967","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V11I1.9967","url":null,"abstract":"Makalah ini memuat evaluasi tentang implementasi berbagai kebijakan ekonomi kerakyatan di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998. Meski tidak terdukung oleh ketersediaan data dan bersifat sangat umum, pencapaian ekonomi kerakyatan dalam sektor kelautan dan perikanan dapat diukur dan dirinci menurut analisis kurun waktu dengan penggunaan logika, pola dan metode perhitungan yang sama. Dalam penelitian ini, pengukuran pencapaian tersebut dilakukan dengan pendekatan keunggulan komparatif dari tren data pada setiap periode kebijakan menteri. Ada empat skenario evaluasi ekonomi kerakyatan yang diamati, yang diturunkan dari ketentuan TAP MPR tersebut di atas: (i) Skenario A, yang berorientasi pada masyarakat paling bawah dan koperasi melalui pendekatan nilai tukar nelayan dan jumlah ikan yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan; (ii) Skenario B, yaitu skenario A yang ditambah dengan elemen perusahaan dalam negeri dan perusahaan lainnya; (iii) Skenario C, yaitu Skenario B yang ditambah dengan komparasi perusahaan asing; (iv) Skenario D, yaitu Skenario C yang ditambah dengan elemen ekspor impor. Hasil menunjukkan bahwa setiap skenario memiliki periode terbaiknya. Skenario A terbaik adalah terjadi pada periode kebijakan tahun 2011-2014. Skenario B dan C terbaik adalah terjadi pada periode kebijakan tahun 2014-2019. Sementara itu, Skenario D terbaik adalah terjadi pada periode kebijakan 2011-2014. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa apabila didukung ketersediaan data, pendekatan ini dapat direplikasi untuk terlaksananya implementasi ekonomi kerakyatan yang lebih baik di Indonesia. Tittle: Comparative Implementation of People’s Economy in the Marine and Fisheries SectorThis paper reports a bottom-up comparative evaluation of policy implementation on people’s economy in Indonesia as regulated in TAP MPR Number XVI/ MPR /1998. Albeit lack of data, this experiment shows that the achievement of people’s economy’s can be detailed in marine and fishery sector by using similiar time series analysis with the same logic and methodology. The trend’s comparative advantage of statistical data for each ministerial period is calculated. There are four scenarios to achieve multi-goals: (i) The A Scenario, the pro-poor implementation orientation is calculated using the exercise of exchange rate of fishers and the number of fish sold at the Fish Auction Center; (ii) The B Scenario, which is Scenario A added by elements of domestic companies and other companies; (iii) The C Scenario, which is the sum of the B scenario by including the comparison of foreign companies; (iv)The D Scenario, which is the C Scenario plus export and import activities. Each scenario has its best period. The best A scenario was in the 2011-2014 period. The best B and C scenarios were between 2014-2019, and the best D scenario was in the 2011-2014 period. The implication of this research is that if supported by the availability of data, t","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129954265","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.15578/JKSEKP.V11I1.9501
Freshty Yulia Arthatiani, Budi Wardono, Estu Sri Luhur, Tenny Apriliani
Rumput laut merupakan salah satu komoditas utama perikanan di Indonesia, di mana China merupakan tujuan pasar terbesar dengan share ekspor rata-rata sebesar 76% dari total ekspor rumput laut. Covid-19 berawal di negara tujuan ekspor utama tersebut sehingga diduga membawa dampak pada kinerja ekspor rumput laut Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja ekspor rumput laut Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Data untuk penelitian ini adalah statistik ekspor impor BPS, yang dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk menghitung laju pertumbuhan berdasarkan jenis komoditas, yakni rumput laut kering, agar-agar dan karaginan, yang dianggap dapat memberikan gambaran situasional kinerja ekspor rumput laut Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya Hasil analisis menunjukkan bahwa rumput laut mengalami penurunan ekspor cukup besar pada triwulan 1 tahun 2020, yakni sebesar 30,54% berdasarkan volume ekspor dan 19,90% berdasarkan nilai ekspornya yang kemudian mulai pulih pada triwulan 2 sehingga agregat penurunan ekspor selama semester 1 tahun 2020 sebesar 7,70% dari sisi volume dan 6,17% dari sisi nilai. Penurunan besar tersebut disumbang terutama oleh penurunan signifikan pada ekspor rumput laut kering jenis Euchema cottonii, meskipun di sisi lain terjadi peningkatan ekspor rumput laut olahan. Implikasi kebijakan dari hasil kajian adalah (i) meningkatnya urgensi untuk mempercepat pengembangan industri rumput laut di sisi hilir dan (ii) makin perlunya melakukan diversifikasi jenis rumput laut yang diproduksi; kedua hal tersebut diperlukan untuk membuat usaha rumput laut nasional dapat bertahan dari bencana non alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu seperti pandemi Covid-19. Title: Export Performance Situation Analysis of Indonesian Seaweed During the Outbreak of COVID-19Seaweed is among the Indonesian leading fishery commodities. The main destination country of Indonesian seaweed export is China with average export share about 76% from the total Indonesian seaweed export. Covid-19 originated from China and the pandemic is therefore believed to have an impact on Indonesian seaweed export performance. This study aimed to analyze the performance of Indonesian seaweed export during Covid-19 outbreak. The study analyzed export and import data from Statistics Indonesia (BPS) with descriptive statistic method to measure the growth of seaweed export commodities such as dried seaweed, agar, and carrageenan. The data were analyzed to investigate the situation analysis of seaweed export performance compared with the export performance in the previous year. The results showed that seaweed had undergone a significant decline in export in the first quarter of 2020 about 30.54% on export volume and 19.90% on export value. In the second quarter, it started to recover with the aggregate decline during the first semester of 2020 was 7.70% on the volume and 6.17% on the value. The decline in exports was due to significant decrease of dried Euchem
{"title":"ANALISIS SITUASIONAL KINERJA EKSPOR RUMPUT LAUT INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Freshty Yulia Arthatiani, Budi Wardono, Estu Sri Luhur, Tenny Apriliani","doi":"10.15578/JKSEKP.V11I1.9501","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V11I1.9501","url":null,"abstract":"Rumput laut merupakan salah satu komoditas utama perikanan di Indonesia, di mana China merupakan tujuan pasar terbesar dengan share ekspor rata-rata sebesar 76% dari total ekspor rumput laut. Covid-19 berawal di negara tujuan ekspor utama tersebut sehingga diduga membawa dampak pada kinerja ekspor rumput laut Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja ekspor rumput laut Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Data untuk penelitian ini adalah statistik ekspor impor BPS, yang dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk menghitung laju pertumbuhan berdasarkan jenis komoditas, yakni rumput laut kering, agar-agar dan karaginan, yang dianggap dapat memberikan gambaran situasional kinerja ekspor rumput laut Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya Hasil analisis menunjukkan bahwa rumput laut mengalami penurunan ekspor cukup besar pada triwulan 1 tahun 2020, yakni sebesar 30,54% berdasarkan volume ekspor dan 19,90% berdasarkan nilai ekspornya yang kemudian mulai pulih pada triwulan 2 sehingga agregat penurunan ekspor selama semester 1 tahun 2020 sebesar 7,70% dari sisi volume dan 6,17% dari sisi nilai. Penurunan besar tersebut disumbang terutama oleh penurunan signifikan pada ekspor rumput laut kering jenis Euchema cottonii, meskipun di sisi lain terjadi peningkatan ekspor rumput laut olahan. Implikasi kebijakan dari hasil kajian adalah (i) meningkatnya urgensi untuk mempercepat pengembangan industri rumput laut di sisi hilir dan (ii) makin perlunya melakukan diversifikasi jenis rumput laut yang diproduksi; kedua hal tersebut diperlukan untuk membuat usaha rumput laut nasional dapat bertahan dari bencana non alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu seperti pandemi Covid-19. Title: Export Performance Situation Analysis of Indonesian Seaweed During the Outbreak of COVID-19Seaweed is among the Indonesian leading fishery commodities. The main destination country of Indonesian seaweed export is China with average export share about 76% from the total Indonesian seaweed export. Covid-19 originated from China and the pandemic is therefore believed to have an impact on Indonesian seaweed export performance. This study aimed to analyze the performance of Indonesian seaweed export during Covid-19 outbreak. The study analyzed export and import data from Statistics Indonesia (BPS) with descriptive statistic method to measure the growth of seaweed export commodities such as dried seaweed, agar, and carrageenan. The data were analyzed to investigate the situation analysis of seaweed export performance compared with the export performance in the previous year. The results showed that seaweed had undergone a significant decline in export in the first quarter of 2020 about 30.54% on export volume and 19.90% on export value. In the second quarter, it started to recover with the aggregate decline during the first semester of 2020 was 7.70% on the volume and 6.17% on the value. The decline in exports was due to significant decrease of dried Euchem","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116027120","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.15578/jksekp.v11i1.10109
Redaksi Pelaksana
{"title":"Front and Back Matter","authors":"Redaksi Pelaksana","doi":"10.15578/jksekp.v11i1.10109","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i1.10109","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115225105","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-29DOI: 10.15578/jksekp.v10i2.9297
Tenny Apriliani, Rismutia Hayu Deswati
Impor ikan salmon-trout semakin meningkat seiring bervariasinya menu masakan Jepang di Indonesia pada sejumlah hotel, restoran dan katering. Pengendalian impor terhadap komoditas harus dilakukan sebagai upaya mengurangi defisit neraca perdagangan. Pengendalian impor ikan salmon-trout sangat penting dilakukan karena merupakan produk pesaing ikan lokal dan berpotensi menurunkan permintaan terhadap ikan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengendalian impor ikan salmon-trout terutama untuk konsumsi hotel, restoran, katering, pasar modern (Horekapasmod) dan industri pengolahan ikan (re-ekspor). Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan impor salmon-trout pada bulan bulan Maret hingga September 2019 di DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai pintu masuk impor utama ikan salmon-trout. Data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai institusi seperti BPS dan berbagai hasil penelitian beberapa perguruan tinggi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analysis hierarchy process (AHP) untuk merumuskan strategi pengendalian impor salmon-trout. Strategi pengendalian impor salmon-trout berdasarkan hasil analisis disusun berdasarkan prioritas. Prioritas pertama dengan bobot nilai 0,413 adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang jenis ikan yang memiliki kandungan gizi sama dengan salmon-trout. Prioritas kedua adalah peningkatan ketersediaan dan perbaikan kualitas ikan lokal yang potensial mensubstitusi salmon-trout dengan bobot 0.363. Prioritas ketiga adalah mengikuti kerjasama perdagangan internasional untuk ekspansi pasar ekspor khususnya untuk fillet salmon-trout dengan bobot sebesar 0,224. Pelaksanaan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan lokal yang asupan gizinya tidak kalah dengan salmon-trout sehingga alokasi impor dalam negeri dapat dikurangi secara bertahap.Title: Salmon-Trout Import Control Strategies for Domestic Market ConsumptionSalmon-trout imports has increased along with the growth of hotels, restaurants and restaurants with Japanese cuisine in Indonesia. Control of imports of commodities must be done as an effort to reduce the trade balance deficit. Import control of salmon-trout is very important because it is a local fish competitor and has the potential to reduce demand for local fish. Therefore, this study aims to formulate a salmon-trout import control strategy especially for hotels, restaurants, catering, retails and processing industry (re-export) consumption. Primary and secondary data were used in this study, primary data derived from interviews and discussions with salmon-trout importer stakeholders in March to September 2019 in DKI Jakarta and East Java as the main entry point for salmon-trout import. Secondary data was also collected and from various institutions such as BPS and various research results from several universities. The data collected then a
{"title":"STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR SALMON-TROUT UNTUK KONSUMSI PASAR DALAM NEGERI","authors":"Tenny Apriliani, Rismutia Hayu Deswati","doi":"10.15578/jksekp.v10i2.9297","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v10i2.9297","url":null,"abstract":"Impor ikan salmon-trout semakin meningkat seiring bervariasinya menu masakan Jepang di Indonesia pada sejumlah hotel, restoran dan katering. Pengendalian impor terhadap komoditas harus dilakukan sebagai upaya mengurangi defisit neraca perdagangan. Pengendalian impor ikan salmon-trout sangat penting dilakukan karena merupakan produk pesaing ikan lokal dan berpotensi menurunkan permintaan terhadap ikan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengendalian impor ikan salmon-trout terutama untuk konsumsi hotel, restoran, katering, pasar modern (Horekapasmod) dan industri pengolahan ikan (re-ekspor). Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan impor salmon-trout pada bulan bulan Maret hingga September 2019 di DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai pintu masuk impor utama ikan salmon-trout. Data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai institusi seperti BPS dan berbagai hasil penelitian beberapa perguruan tinggi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analysis hierarchy process (AHP) untuk merumuskan strategi pengendalian impor salmon-trout. Strategi pengendalian impor salmon-trout berdasarkan hasil analisis disusun berdasarkan prioritas. Prioritas pertama dengan bobot nilai 0,413 adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang jenis ikan yang memiliki kandungan gizi sama dengan salmon-trout. Prioritas kedua adalah peningkatan ketersediaan dan perbaikan kualitas ikan lokal yang potensial mensubstitusi salmon-trout dengan bobot 0.363. Prioritas ketiga adalah mengikuti kerjasama perdagangan internasional untuk ekspansi pasar ekspor khususnya untuk fillet salmon-trout dengan bobot sebesar 0,224. Pelaksanaan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan lokal yang asupan gizinya tidak kalah dengan salmon-trout sehingga alokasi impor dalam negeri dapat dikurangi secara bertahap.Title: Salmon-Trout Import Control Strategies for Domestic Market ConsumptionSalmon-trout imports has increased along with the growth of hotels, restaurants and restaurants with Japanese cuisine in Indonesia. Control of imports of commodities must be done as an effort to reduce the trade balance deficit. Import control of salmon-trout is very important because it is a local fish competitor and has the potential to reduce demand for local fish. Therefore, this study aims to formulate a salmon-trout import control strategy especially for hotels, restaurants, catering, retails and processing industry (re-export) consumption. Primary and secondary data were used in this study, primary data derived from interviews and discussions with salmon-trout importer stakeholders in March to September 2019 in DKI Jakarta and East Java as the main entry point for salmon-trout import. Secondary data was also collected and from various institutions such as BPS and various research results from several universities. The data collected then a","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132850784","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-29DOI: 10.15578/jksekp.v10i2.9248
Kastana Sapanli, Tridoyo Kusumastanto, S. Budiharsono, Agus Sadelie
Amanat UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan salah satunya percepatan dan penguatan ekonomi nasional dari potensi kelautan yang ada. Penelitian ini mengkaji kontribusi PDB ekonomi kelautan; dampak pengembangan ekonomi kelautan; dan implikasi kebijakan pengembangan ekonomi kelautan. Metode penelitian menggunakan analisis data sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2010-2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan model I-O (Input-Output) yang diupdate ke tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase produk kelautan terhadap PDB terus meningkat mencapai 28.01 % pada tahun 2015. Berdasarkan kajian terhadap dampak ekonomi yang dihasilkan, perlu diprioritaskan pengembangan ekonomi kelautan pada tiga sektor yaitu: industri kelautan, perikanan dan pariwisata bahari. Prinsip kebijakan pengembangan ekonomi kelautan harus inovatif dan berkelanjutan yang bertumpu pada peningkatan daya saing, modernisasi sistem produksi, penguatan kapasitas pelaku industri dan berbasis komoditas.Title: Dynamics and Policies of Indonesia’s Ocean Economic DevelopmentLaw number 32 of 2014 about The Sea mandates the national economic acceleration and empowerment from the potential of marine. This research examined the contribution of the ocean economy to GDP, impact of ocean economic development, and policy implication of ocean economic development. The research used secondary data analysis method. It used secondary data of 2010-2015 that were collected from Statistics Indonesia. Data were analyzed with quantitative descriptive method with I-O model (input-output), that were updated to 2015. The results showed that the percentage of marine products contribution to GDP increased to 28.01% in 2015. Based on the analysis of economic impact, it is necessary to prioritize the ocean economic development on three sectors: marine industry, fisheries, and marine tourism. The ocean economic development policies must be innovative, sustainable, increasing competitiveness, modernizing production systems, and strengthening the capacity of industrial and commodity-based players.
2014年32法案关于海洋的其中一个加速度的使命和深化海洋经济潜能的国家的存在。这项研究探讨了海洋经济gdp的贡献;海洋经济发展的影响;海洋经济发展和政策的影响。次要研究使用的数据分析方法。数据来自统计局(BPS) 2015年至2015年的次级数据。定量数据进行描述性分析使用I-O模型的输入输出()更新到2015年。研究结果表明,海洋产品对gdp的比例继续上升,达到28 01 %到2015年。根据产生的经济影响的研究,需要优先发展海洋经济的三个区,即:海洋工业、海洋渔业和旅游业。海洋经济必须创新和可持续发展的政策原则取决于增加竞争力,现代化工业生产系统,加强罪犯容量和基于商品。片名:动态和政策》2014年印尼海洋经济DevelopmentLaw 32号的关于《national Economic acceleration and empowerment)从海洋mandates之潜在的海军陆战队。这个研究contribution》examined海洋经济对GDP,海洋经济发展的冲击,and policy implication of海洋经济发展。《研究过去这数据分析方法。它过去这2010-2015那是印尼collected from统计的数据。数据是和quantitative analyzed descriptive方法和输入输出I-O(模型),那是updated到2015年。《percentage of The results那里的海洋产品contribution to increased到28 . 01% GDP在2015年。分析》改编自经济冲击,是必要to prioritize海洋经济发展上三个sectors:海军fisheries,工业和海洋旅游。海洋经济可持续发展政策必须innovative, increasing competitiveness modernizing制作系统,强化工业之capacity和commodity-based球员。
{"title":"DINAMIKA DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KELAUTAN INDONESIA","authors":"Kastana Sapanli, Tridoyo Kusumastanto, S. Budiharsono, Agus Sadelie","doi":"10.15578/jksekp.v10i2.9248","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v10i2.9248","url":null,"abstract":"Amanat UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan salah satunya percepatan dan penguatan ekonomi nasional dari potensi kelautan yang ada. Penelitian ini mengkaji kontribusi PDB ekonomi kelautan; dampak pengembangan ekonomi kelautan; dan implikasi kebijakan pengembangan ekonomi kelautan. Metode penelitian menggunakan analisis data sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2010-2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan model I-O (Input-Output) yang diupdate ke tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase produk kelautan terhadap PDB terus meningkat mencapai 28.01 % pada tahun 2015. Berdasarkan kajian terhadap dampak ekonomi yang dihasilkan, perlu diprioritaskan pengembangan ekonomi kelautan pada tiga sektor yaitu: industri kelautan, perikanan dan pariwisata bahari. Prinsip kebijakan pengembangan ekonomi kelautan harus inovatif dan berkelanjutan yang bertumpu pada peningkatan daya saing, modernisasi sistem produksi, penguatan kapasitas pelaku industri dan berbasis komoditas.Title: Dynamics and Policies of Indonesia’s Ocean Economic DevelopmentLaw number 32 of 2014 about The Sea mandates the national economic acceleration and empowerment from the potential of marine. This research examined the contribution of the ocean economy to GDP, impact of ocean economic development, and policy implication of ocean economic development. The research used secondary data analysis method. It used secondary data of 2010-2015 that were collected from Statistics Indonesia. Data were analyzed with quantitative descriptive method with I-O model (input-output), that were updated to 2015. The results showed that the percentage of marine products contribution to GDP increased to 28.01% in 2015. Based on the analysis of economic impact, it is necessary to prioritize the ocean economic development on three sectors: marine industry, fisheries, and marine tourism. The ocean economic development policies must be innovative, sustainable, increasing competitiveness, modernizing production systems, and strengthening the capacity of industrial and commodity-based players.","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130380006","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-29DOI: 10.15578/jksekp.v10i2.8941
Umi Muawanah, Nendah Kurniasari, Permana Ari Soejarwo, Christina Yuliaty
Sejak 2018 pemerintah Kabupaten Sorong telah melakukan pengembangan pariwisata bahari berbasis budaya bahari di Malaumkarta. Pengembangan pariwisata merupakan prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan minat pemangku kepentingan serta evaluasi dukungan terhadap peraturan di tingkat nasional dan lokal dalam pengembangan wisata bahari berbasis budaya bahari di Malaumkarta dengan mengunakan analisis hierarki proses (AHP) dan analisis konten. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2019 di Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata bahari di Malaumkarta merupakan bentuk partisipasi bersama dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Loka Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda Kabupaten Sorong serta Dewan “Adat” dan Lembaga Adat. Selain itu juga didukung penuh oleh dua peraturan daerah sangat mendukung wisata bahari yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang acknowledgement dan perlindungan tradisi serta Keputusan Bupati No. 7 Tahun 2017 tentang hukum tradisional, kearifan lokal dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya laut di Malaumkarta, Kabupaten Sorong. Penelitian ini menunjukkan bahwa stakeholder utama, stakeholder kunci dan stakeholder pendukung harus melakukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan sinergitas peran yaitu dengan peningkatkan koordinasi antar SKPD, pembangunan fasilitas umum di lokasi wisata serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam mendukung pengembangan wisata bahari berbasis budaya bahari.Title: Role, Stakeholder Interest and Policy Support in the Development of A Marine Cultural Tourism in Malaumkarta, Sorong RegencyThe Development of marine tourism and maritime culture based tourism in Malaumkarta, Sorong was streghthened since 2018. Marine tourism has been a priority economic development in Sorong. This study aims to understand the role and interest from many Stakeholders in the further development of ecotourism in Sorong and to evaluate the support of laws and regulations in enhancing the ecotourism in Malaumkarta at national level and local level using Analysis of Hierarchy Proces (AHP). The research was carried out in May 2019 in the District of Sorong. The research shows that governance of marine tourism based on maritime culture in Malaumkarta is co-management tourism with strong supports from local government and local communities such as Office of Tourisme, office of Fisheries, Local Planning Bereu, and “Adat” council, and Village Adat Leaders. Two local regulation strongly support the marine tourism namely Peraturan Daerah (Perda) District of Sorong No. 10 year 2017 on Acknowledgement and Protection of Tradition and Bupati Decree No. 7 year 2017 on traditional laws and local wisdom in management and conservation of marine r
自2018年以来，索伦摄政政府一直在马劳姆卡塔发展以海洋文化为基础的海洋旅游。旅游业的发展是梭龙地区经济发展的优先事项。本研究旨在了解利益相关者在Malaumkarta的国家和地方项目对以bahari文化为基础的海洋旅游发展的监管的作用和兴趣，并通过对过程层次分析(AHP)和内容分析进行评估。该研究于2019年5月在梭朗区进行。研究结果表明，马劳卡尔塔的海洋旅游发展是地方政府和地方人民参与的一种形式，其中包括旅游、公共就业服务、沿海和海洋资源管理、海洋服务和渔业、Bappeda摄政和土著机构。此外也完全支持由两个规则非常支持海洋旅游地区即地区(法令)索龙县2017年第10号关于acknowledgement和保护传统和摄政王2017年第7号决定中关于法律传统,当地的智慧管理和保护海洋资源在Malaumkarta,索龙县。这项研究表明,主要利益相关者的战略,支持关键利益相关者和利益相关者必须采取措施来增强sinergitas即与角色之间的协调过大SKPD旅游公共设施建设现场,并向当地社区提供培训和辅导,以提高技能和知识以海洋文化为基础的支持海洋旅游开发中。以上标题:自2018年以来，马洛姆卡拉塔海洋文化旅游发展的利益和政策支持。海洋旅游在南方是一项主要的经济发展。这些研究将了解许多利益利益的利益，这些利益来自于国家和地方的发展和评估在Malaumkarta的国家和地方的ecotourism支持，使用分级分析。该研究于2019年5月在梭朗地区被埋葬。海洋旅游州长以海洋贸易文化为基础的研究显示，该基金与当地政府、渔业办公室、当地策划机构、地方议会和乡村社区共同提供贸易支持。当地两个strongly支持区域海洋旅游namely规则》(dublin regulation) 2017年第10号法令)特区索龙一年在Acknowledgement和保护传统的摄政王命令第七。2017年在传统的本地智慧在管理和保护海洋资源的in Malaumkarta,索龙特区。The study节目那玩stakeholders, key stakeholders和supporting stakeholders需要有战略项目和initiatives要增加《roles sinergity》本地政府offices (SKPD),在旅游sites and development of public faciltiy provision of training and site协助to local communiites enhanching他们的技能和知识在supporting海洋旅游发展》改编自maritime文化。
{"title":"PERAN, KEPENTINGAN STAKEHOLDER DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI BERBASIS BUDAYA BAHARI DI MALAUMKARTA, KABUPATEN SORONG","authors":"Umi Muawanah, Nendah Kurniasari, Permana Ari Soejarwo, Christina Yuliaty","doi":"10.15578/jksekp.v10i2.8941","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v10i2.8941","url":null,"abstract":"Sejak 2018 pemerintah Kabupaten Sorong telah melakukan pengembangan pariwisata bahari berbasis budaya bahari di Malaumkarta. Pengembangan pariwisata merupakan prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan minat pemangku kepentingan serta evaluasi dukungan terhadap peraturan di tingkat nasional dan lokal dalam pengembangan wisata bahari berbasis budaya bahari di Malaumkarta dengan mengunakan analisis hierarki proses (AHP) dan analisis konten. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2019 di Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata bahari di Malaumkarta merupakan bentuk partisipasi bersama dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Loka Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda Kabupaten Sorong serta Dewan “Adat” dan Lembaga Adat. Selain itu juga didukung penuh oleh dua peraturan daerah sangat mendukung wisata bahari yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang acknowledgement dan perlindungan tradisi serta Keputusan Bupati No. 7 Tahun 2017 tentang hukum tradisional, kearifan lokal dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya laut di Malaumkarta, Kabupaten Sorong. Penelitian ini menunjukkan bahwa stakeholder utama, stakeholder kunci dan stakeholder pendukung harus melakukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan sinergitas peran yaitu dengan peningkatkan koordinasi antar SKPD, pembangunan fasilitas umum di lokasi wisata serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam mendukung pengembangan wisata bahari berbasis budaya bahari.Title: Role, Stakeholder Interest and Policy Support in the Development of A Marine Cultural Tourism in Malaumkarta, Sorong RegencyThe Development of marine tourism and maritime culture based tourism in Malaumkarta, Sorong was streghthened since 2018. Marine tourism has been a priority economic development in Sorong. This study aims to understand the role and interest from many Stakeholders in the further development of ecotourism in Sorong and to evaluate the support of laws and regulations in enhancing the ecotourism in Malaumkarta at national level and local level using Analysis of Hierarchy Proces (AHP). The research was carried out in May 2019 in the District of Sorong. The research shows that governance of marine tourism based on maritime culture in Malaumkarta is co-management tourism with strong supports from local government and local communities such as Office of Tourisme, office of Fisheries, Local Planning Bereu, and “Adat” council, and Village Adat Leaders. Two local regulation strongly support the marine tourism namely Peraturan Daerah (Perda) District of Sorong No. 10 year 2017 on Acknowledgement and Protection of Tradition and Bupati Decree No. 7 year 2017 on traditional laws and local wisdom in management and conservation of marine r","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131833339","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：