Pub Date : 2022-06-30DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10299
Budi Wardono, Hikmah Hikmah, Hakim Miftahul Huda
SKPT merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu di wilayah perbatasan, mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis wilayah/kawasan. Merauke merupakan salah satu daerah perbatasan yang mempunyai potensi perikanan, namun belum secara optimal dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak awal pengembangan SKPT di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus – November 2018. Lokasi penelitian adalah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Penelitian ini merupakan studi kasus di Kawasan SKPT Merauke. Metode analisis yang digunakan adala analisis deskriptif dan expert judgement. Hasil kajian menunjukkan bahwa dampak awal pengembangan SKPT antara lain terjadinya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana (Pelabuhan, TPI, ketersediaan air, cold storage, penanganan bongkar muat dan layanan perijinan) untuk kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Merauke. Terjadinya peningkatan aktifitas usaha perikanan: penangkapan, penggunaan BBM perbekalan, aktifitas distribusi ikan menggunakan container berpendingin dan ekspor. Dalam jangka panjang diharapkan perikanan dapat menjadi penggerak dalam pembangunan wilayah. Title: Initial Impact Of Development Center Of Integrated Marine And Fisheries (SKPT) District MeraukeSKPT is an integrated marine and fisheries business center in border areas, from upstream to downstream based on region / region. Merauke is one of the border areas that has fishery potential, but it has not been optimally utilized. This study aims to analyze the initial impact of developing SKPT in Merauke Regency, Papua Province. The research was conducted in August - November 2018. The research location is in the Merauke Fishery Port Area, Merauke Regency, Papua Province. This research is a case study in the Merauke SKPT area. The analytical method used is descriptive analysis and expert judgment. The results of the study show that the initial impacts of developing SKPT include an increase in the availability of facilities and infrastructure (ports, TPI, water availability, cold storage, handling of loading and unloading services and licensing services) for fishery business activities in Merauke Regency. There has been an increase in fishery business activities: fishing, use of fuel and supplies, fish distribution activities using refrigerated containers and exports. In the long term, fisheries are expected to be the driving force in regional development.
{"title":"DAMPAK AWAL PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) KABUPATEN MERAUKE","authors":"Budi Wardono, Hikmah Hikmah, Hakim Miftahul Huda","doi":"10.15578/jksekp.v12i1.10299","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10299","url":null,"abstract":"SKPT merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu di wilayah perbatasan, mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis wilayah/kawasan. Merauke merupakan salah satu daerah perbatasan yang mempunyai potensi perikanan, namun belum secara optimal dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak awal pengembangan SKPT di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus – November 2018. Lokasi penelitian adalah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Penelitian ini merupakan studi kasus di Kawasan SKPT Merauke. Metode analisis yang digunakan adala analisis deskriptif dan expert judgement. Hasil kajian menunjukkan bahwa dampak awal pengembangan SKPT antara lain terjadinya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana (Pelabuhan, TPI, ketersediaan air, cold storage, penanganan bongkar muat dan layanan perijinan) untuk kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Merauke. Terjadinya peningkatan aktifitas usaha perikanan: penangkapan, penggunaan BBM perbekalan, aktifitas distribusi ikan menggunakan container berpendingin dan ekspor. Dalam jangka panjang diharapkan perikanan dapat menjadi penggerak dalam pembangunan wilayah. Title: Initial Impact Of Development Center Of Integrated Marine And Fisheries (SKPT) District MeraukeSKPT is an integrated marine and fisheries business center in border areas, from upstream to downstream based on region / region. Merauke is one of the border areas that has fishery potential, but it has not been optimally utilized. This study aims to analyze the initial impact of developing SKPT in Merauke Regency, Papua Province. The research was conducted in August - November 2018. The research location is in the Merauke Fishery Port Area, Merauke Regency, Papua Province. This research is a case study in the Merauke SKPT area. The analytical method used is descriptive analysis and expert judgment. The results of the study show that the initial impacts of developing SKPT include an increase in the availability of facilities and infrastructure (ports, TPI, water availability, cold storage, handling of loading and unloading services and licensing services) for fishery business activities in Merauke Regency. There has been an increase in fishery business activities: fishing, use of fuel and supplies, fish distribution activities using refrigerated containers and exports. In the long term, fisheries are expected to be the driving force in regional development.","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126390862","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-30DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10339
Yulinda Nurul Aini, Y. A. Purba
Potensi perikanan di Indonesia sangat melimpah, namun keberadaannya tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan (SDM KP) yang cukup dan berkualitas. Kondisi itu menjadi tantangan bagi pemerintah, yang mencanangkan agenda poros maritim dunia sejak 2014 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020—2024. Untuk itu, pengoptimalan potensi k e l a u t a n d a n p e r i k a n a n perlu dilakukan dengan menciptakan SDM di seluruh tingkat pendidikan, terutama SMKKP, yang nantinya berperan sebagai penggerak sektor ini. Selain ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja, permasalahan lain dari lulusan SMK KP adalah educational mismatch di dunia kerja. Artikel ini melaporkan analisis kondisi ketenagakerjaan lulusanSMK, dipetakan potensi KP dan penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal, serta dikaji permasalahan educational mismatch. Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan clustering parallel threshold analysis, yang menghasilkan elastisitas penyerapan tenaga kerja (EPTK). Hasil clustering menunjukkan bahwa beberapa wilayah, seperti NTT, Maluku, dan beberapa provinsi di Sulawesi memiliki kondisi potensi kelautan dan perikanan yang tinggi, tetapi EPTK rendah sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan supply tenaga kerja agar dapat mengoptimallkan potensi KP. Adapun wilayah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat memiliki potensi KP yang rendah, tetapi EPTK tinggi sehingga mengalami oversupply tenaga kerja. Pemerintah lokal perlu mengupayakan diversifikasi pekerjaan agar penyerapan tenaga kerja bisa meningkatkan produktivitas perikanan di tingkat lokal. Tingkat educational mismatch lulusan SMK KP yang mencapai 96,24% perlu diatasi melalui program link and match yang fokus pada tujuan pasar sehingga SMK dapat mencetak lulusan yang keterampilan dan kualitasnya sesuai dengan kriteria dunia usaha dan industri. Title: Analysis of Labor Absorption and Link & Match Program in Vocational School Graduates of Marine & Fisheries ProgramThe potential of fisheries in Indonesia is greatly abundant, but its existence is not adequate with the availability and quality of the marine and fisheries human resources. This condition is a challenge for the government, which has launched the world maritime axis agenda since 2014 as stated in the National Medium-Term Development Plan for 2020-2024. Therefore, it is necessary to optimize the potential of marine and fisheries by creating human resources at all levels of education, especially marine and fisheries vocational school or SMK KP, which will later act as a driving force for the fisheries sector. In addition to the mismatch between supply and demand for labor, another problem for SMK KP graduates is the educational mismatch at work. This article reports an analysis of the employment conditions of the vocational school graduates, mapped the potential of marine and fisheries sector, and employment at the local level, and examined educational mism
印尼的渔业潜力是巨大的，但其存在比不上海洋和渔业资源(人力资源KP)的可行性。为此，我们需要在整个教育水平上创造人才，特别是SMKKP，这些人才最终将发挥这一领域的动力。除了供应不足和就业不足之外，职业高中毕业生的另一个问题是职场教育不足。这篇文章报道了对梵语劳动条件的分析，了解了当地KP的潜在吸收能力，并对教育不足的问题提出了建议。分析是通过对咽threshold分析进行的定量分析，分析产生了人工呼吸的弹性。结果显示，像NTT、马鲁库和苏拉威西省这样的一些地区存在高的海洋和渔业潜力，但效率很低，因此地方政府需要增加劳动力供应，以充分利用KP的潜力。至于加里曼丹中部、加里曼丹北部、马鲁库北部和西巴布亚的地区，其KP潜力较低，但EPTK高度，因此人手过剩。地方政府需要寻求多样化的工作，以便吸收劳动力，提高当地渔业生产力。具有SMK KP的具有96.24%的具有SMK专注于市场目标的链接和匹配程序需要克服，以便SMK能够培养符合商业和行业标准的技能和质量的毕业生。题目:分析海洋和渔业资源的限制和链接项目和匹配项目在印度尼西亚的海洋和渔业潜在应用程序是伟大的abundant，但它的存在并不符合海洋和渔业资源的可行性和质量。这一情况对政府来说是一个挑战，自2014年美国在2000 -2024年建立的国家中等发展计划以来，世界卫生组织启动了议程。因此，有必要利用教育各级的人力资源，特别是海洋和渔业，或SMK KP，来优化海洋和渔业的潜力。除了供需和供需之间的不匹配之外，SMK KP graduates的问题是工作中的教育不足。这篇文章报道了对vocaduates学校的产品分析，分析了潜在的海洋和渔场，以及地方一级的就业问题。分析被大量引用，包括平行包装的分析，这种分析被认为存在于否认就业的能力中。例如，在苏拉威西的几个地区，这样的广告展示有高海军和可能的条件，但也有低EPTK，因此，地方政府需要增加实验室供应，以优化海洋和渔业。在加里曼丹中部、北加里曼丹、北马鲁库和西巴布亚的地区有低地中海和渔业的潜力，但有高级管理、过度供应实验室。当地政府需要开展工作，这样就业机会就可以增加当地的渔业生产。graduates之教育级配of marine and fisheries) 96 (vocational school,哪种深处。24%,需要to be a overcome通过链接和竞赛项目那focuses on市场objectives所以那vocational school)可以农产品graduates谁的技能和品质是in accordance with The criteria所需由《世界商业和工业。
{"title":"ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PROGRAM LINK & MATCH PADA LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROGRAM KELAUTAN & PERIKANAN","authors":"Yulinda Nurul Aini, Y. A. Purba","doi":"10.15578/jksekp.v12i1.10339","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10339","url":null,"abstract":"Potensi perikanan di Indonesia sangat melimpah, namun keberadaannya tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan (SDM KP) yang cukup dan berkualitas. Kondisi itu menjadi tantangan bagi pemerintah, yang mencanangkan agenda poros maritim dunia sejak 2014 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020—2024. Untuk itu, pengoptimalan potensi k e l a u t a n d a n p e r i k a n a n perlu dilakukan dengan menciptakan SDM di seluruh tingkat pendidikan, terutama SMKKP, yang nantinya berperan sebagai penggerak sektor ini. Selain ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja, permasalahan lain dari lulusan SMK KP adalah educational mismatch di dunia kerja. Artikel ini melaporkan analisis kondisi ketenagakerjaan lulusanSMK, dipetakan potensi KP dan penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal, serta dikaji permasalahan educational mismatch. Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan clustering parallel threshold analysis, yang menghasilkan elastisitas penyerapan tenaga kerja (EPTK). Hasil clustering menunjukkan bahwa beberapa wilayah, seperti NTT, Maluku, dan beberapa provinsi di Sulawesi memiliki kondisi potensi kelautan dan perikanan yang tinggi, tetapi EPTK rendah sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan supply tenaga kerja agar dapat mengoptimallkan potensi KP. Adapun wilayah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat memiliki potensi KP yang rendah, tetapi EPTK tinggi sehingga mengalami oversupply tenaga kerja. Pemerintah lokal perlu mengupayakan diversifikasi pekerjaan agar penyerapan tenaga kerja bisa meningkatkan produktivitas perikanan di tingkat lokal. Tingkat educational mismatch lulusan SMK KP yang mencapai 96,24% perlu diatasi melalui program link and match yang fokus pada tujuan pasar sehingga SMK dapat mencetak lulusan yang keterampilan dan kualitasnya sesuai dengan kriteria dunia usaha dan industri. Title: Analysis of Labor Absorption and Link & Match Program in Vocational School Graduates of Marine & Fisheries ProgramThe potential of fisheries in Indonesia is greatly abundant, but its existence is not adequate with the availability and quality of the marine and fisheries human resources. This condition is a challenge for the government, which has launched the world maritime axis agenda since 2014 as stated in the National Medium-Term Development Plan for 2020-2024. Therefore, it is necessary to optimize the potential of marine and fisheries by creating human resources at all levels of education, especially marine and fisheries vocational school or SMK KP, which will later act as a driving force for the fisheries sector. In addition to the mismatch between supply and demand for labor, another problem for SMK KP graduates is the educational mismatch at work. This article reports an analysis of the employment conditions of the vocational school graduates, mapped the potential of marine and fisheries sector, and employment at the local level, and examined educational mism","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122182584","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Konsep Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan tindak lanjut dari nawacita, yang memprioritaskan pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan pulau-pulau kecil dan perbatasan/pinggiran. Tantangan utama terkait upaya pembangunan daerah pinggiran adalah ketergantungannya pada intervensi kebijakan yang datang dari luar yang merupakan aspek sumberdaya manusia dan kinerja kelembagaan. Hal tersebut dikhawatirkan berimplikasi negatif pada aspek distribusi manfaat pembangunan dan kepentingan masyarakat lokal. Terkait itu, makalah ini bertujuan untuk mengungkapkinerja pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan serta isu pembangunan inklusif pada program SKPT. Penelitian dilakukan pada Desember tahun 2019 menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi konsep dan pelaksanaan program SKPT dalam perspektif pembangunan sumberdaya manusia, kelembagaan dan isu pembangunan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan eksogenus tidak harus berkonotasi pembangunan yang mengabaikan aspek manusia dan kinerja kelembagaan lokal. Pelajaran dari Program SKPT di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan bahwa dua isu tersebut dapat menjadi modal penting yang ikut berkontribusi pada keberhasilan intervensi terkait program SKPT, termasuk berbagai aktivitas pemberian bantuan dan ekspansi pasar yang terkoneksi dengan kelembagaan-kelembagaan lokal. Title: Lesson Learned of The Outer Island Development Based on The Marine and Fishery Sector: A Case Study of The SKPT of Biak NumforThe concept of Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is derived from the Nawacita that prioritizes the development of small islands and border areas. The major challenge of border area is the dependence on external policy regardless to its local human resource and institutional development. As the result, the development might cause benefits distribution issue and leave localcommunities behind. This paper aims to reveal the extent of human and institutional development, as well as the issue of inclusive development in the SKPT program. The research was conducted in December 2019, using a qualitative approach (case study) to explore the concept and implementation of the SKPT that is related to human resource development, institutions and inclusive development issues. The results show that exogenous development must not ignore the issue of local human resource and institutional development. In fact, the SKPT in Biak Numfor Regency uses these two issues as the basis for determining the programs such as forms of aids and market expansion strategies that connect to local institutions.
纳瓦西塔的综合渔业概念(SKPT)是纳瓦西塔的后续发展，优先于小岛和郊区的海洋发展和渔业。对郊区建设努力的主要挑战是对外部政策干预的依赖，这些干预是人类资源和制度绩效的一个方面。这令人担忧的是，它将发展效益和地方利益的分布牵涉到负面影响。为此，本文旨在披露SKPT项目中对人力资源和制度建设的绩效，以及包容性发展问题。该研究于2019年12月采用定性方法和案例研究，旨在从人力资源发展、制度和包容发展问题的角度探讨SKPT计划的概念和实施。研究表明，外生发展不应该有忽视当地人员和制度绩效的发展内化。Numfor区SKPT项目的教训表明，这两个问题可能是促成SKPT项目干预成功的关键资本，包括与当地体制相关的各种援助活动和市场扩张。片名:博学之课《海洋和外岛开发改编自Fishery SKPT》:A Case Study of区繁殖NumforThe理念of海洋集成and Fisheries)中心(SKPT) is derived from The Nawacita那prioritizes The Development of small群岛和边境地区。区域主要挑战是其地方人类资源和机构发展的外部政策的脱节。美国《发展论点,可能因为benefits distribution问题和把localcommunities抛在脑后。这篇文章大家aims to the extent of human and institutional development), as well as问题》《SKPT inclusive开发程序。该研究于2019年12月提交，使用一个案例研究来解释人类资源开发、机构和潜在发展问题的可行性和实施。再现的非凡发展不能忽视当地人类资源和机构发展的问题。事实上，这两个问题的症候群是决定艾滋病和市场推广与当地机构相关的计划的基础。
{"title":"PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN PULAU TERLUAR BERBASIS SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN: STUDI KASUS SKPT BIAK NUMFOR","authors":"Andrian Ramadhan, Rizky Muhartono, Tikkyrino Kurniawan, Harnita Hadiastuty","doi":"10.15578/jksekp.v11i2.10060","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.10060","url":null,"abstract":"Konsep Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan tindak lanjut dari nawacita, yang memprioritaskan pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan pulau-pulau kecil dan perbatasan/pinggiran. Tantangan utama terkait upaya pembangunan daerah pinggiran adalah ketergantungannya pada intervensi kebijakan yang datang dari luar yang merupakan aspek sumberdaya manusia dan kinerja kelembagaan. Hal tersebut dikhawatirkan berimplikasi negatif pada aspek distribusi manfaat pembangunan dan kepentingan masyarakat lokal. Terkait itu, makalah ini bertujuan untuk mengungkapkinerja pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan serta isu pembangunan inklusif pada program SKPT. Penelitian dilakukan pada Desember tahun 2019 menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi konsep dan pelaksanaan program SKPT dalam perspektif pembangunan sumberdaya manusia, kelembagaan dan isu pembangunan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan eksogenus tidak harus berkonotasi pembangunan yang mengabaikan aspek manusia dan kinerja kelembagaan lokal. Pelajaran dari Program SKPT di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan bahwa dua isu tersebut dapat menjadi modal penting yang ikut berkontribusi pada keberhasilan intervensi terkait program SKPT, termasuk berbagai aktivitas pemberian bantuan dan ekspansi pasar yang terkoneksi dengan kelembagaan-kelembagaan lokal. Title: Lesson Learned of The Outer Island Development Based on The Marine and Fishery Sector: A Case Study of The SKPT of Biak NumforThe concept of Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is derived from the Nawacita that prioritizes the development of small islands and border areas. The major challenge of border area is the dependence on external policy regardless to its local human resource and institutional development. As the result, the development might cause benefits distribution issue and leave localcommunities behind. This paper aims to reveal the extent of human and institutional development, as well as the issue of inclusive development in the SKPT program. The research was conducted in December 2019, using a qualitative approach (case study) to explore the concept and implementation of the SKPT that is related to human resource development, institutions and inclusive development issues. The results show that exogenous development must not ignore the issue of local human resource and institutional development. In fact, the SKPT in Biak Numfor Regency uses these two issues as the basis for determining the programs such as forms of aids and market expansion strategies that connect to local institutions.","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130472965","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-27DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.9996
Pajar Hatma Indra Jaya, Moh. Abu Suhud
Laju penurunan spesies dan populasi ikan di sungai-sungai di Jawa terus terjadi sehingga perlu sebuah model yang tepat untuk menghentikan fenomena tersebut. Salah satu konsep yang dapat dipertimbangkan adalah model suaka ikan. Model ini telah diperkenalkan oleh pemerintah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, namun tidak banyak sungai di Jawa yang mempraktikkan suaka ikan. Meskipun demikian ada sejumlah pihak yang mencoba mempraktikkan model ini di Sungai Winongo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penting yang mendukung praktik suaka ikan di Sungai Winongo. Penelitian ini dilakukan berdasar pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan empat metode pengumpulan data, yakni: (i) observasi yang bersifat partisipatori, (ii) wawancara, (iii) dokumentasi dan reviu literatur, dan (iv) Focus Group Discussion (FGD). Hasil menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam suakaikan merupakan faktor penting mutlak; hal ini terutama karena masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama, yang mampu menjaga sungai selama 24 jam, Namun, partisipasi masyarakat dalam program suaka ikan murni konservasi sulit terjadi karena tidak ada keuntungan yang didapat. Penelitian merekomendasikan dilakukannya modifikasi model suaka ikan. Kerangka model suaka ikan harus mengakomodasikan dua aspek sekaligus, yakni aspek konservasi dan aspek kepentingan ekonomi masyarakat. Kedua aspek tersebut dapat terakomodir dalam suaka ikan yang diterapkan dengan sistem zonasi. Modifikasi suaka ikan dari murni konservasi ke model zonasi ini bisa menjadi alternatif model kebijakan pengelolaan sungai di Jawa. Title: Fish Sanctuary Model For River Management In Java: Study In Winongo River YogyakartaThe decline of species and population fish in Java rivers continually occurs. There is a need for a breakthrough related to the river management model to discontinue the phenomenon. One of the concepts to discontinue the decreasing rate is through fish asylum. The government has introduced this model since the enactment of Law Number 31 of 2004, but not many rivers in Java have practiced the fish asylum. However, there is a group of people attempting to practice the fisheries reserve in Winongo River. This research aims to describe and analyze some of important factors that enable the fisheries reserve in Winongo River. This research was conducted using a qualitative descriptive method using four data collection methods, namely participatory observation, interviews, documentation-literature, and Focus Group Discussion (FGD). This research found that the community’s involvement in fisheries reserves is needed since the community becomes the only stakeholders that can maintain the river.However, the community participation in fisheries reserve program using pure conservation seemed hard to be realized considering no profit obtained by the community. Therefore, a modification of the fisheries reserve model is needed to be done. Fisheries
{"title":"MODEL SUAKA IKAN UNTUK PENGELOLAAN SUNGAI DI JAWA: STUDI DI SUNGAI WINONGO YOGYAKARTA","authors":"Pajar Hatma Indra Jaya, Moh. Abu Suhud","doi":"10.15578/jksekp.v11i2.9996","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9996","url":null,"abstract":"Laju penurunan spesies dan populasi ikan di sungai-sungai di Jawa terus terjadi sehingga perlu sebuah model yang tepat untuk menghentikan fenomena tersebut. Salah satu konsep yang dapat dipertimbangkan adalah model suaka ikan. Model ini telah diperkenalkan oleh pemerintah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, namun tidak banyak sungai di Jawa yang mempraktikkan suaka ikan. Meskipun demikian ada sejumlah pihak yang mencoba mempraktikkan model ini di Sungai Winongo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penting yang mendukung praktik suaka ikan di Sungai Winongo. Penelitian ini dilakukan berdasar pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan empat metode pengumpulan data, yakni: (i) observasi yang bersifat partisipatori, (ii) wawancara, (iii) dokumentasi dan reviu literatur, dan (iv) Focus Group Discussion (FGD). Hasil menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam suakaikan merupakan faktor penting mutlak; hal ini terutama karena masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama, yang mampu menjaga sungai selama 24 jam, Namun, partisipasi masyarakat dalam program suaka ikan murni konservasi sulit terjadi karena tidak ada keuntungan yang didapat. Penelitian merekomendasikan dilakukannya modifikasi model suaka ikan. Kerangka model suaka ikan harus mengakomodasikan dua aspek sekaligus, yakni aspek konservasi dan aspek kepentingan ekonomi masyarakat. Kedua aspek tersebut dapat terakomodir dalam suaka ikan yang diterapkan dengan sistem zonasi. Modifikasi suaka ikan dari murni konservasi ke model zonasi ini bisa menjadi alternatif model kebijakan pengelolaan sungai di Jawa. Title: Fish Sanctuary Model For River Management In Java: Study In Winongo River YogyakartaThe decline of species and population fish in Java rivers continually occurs. There is a need for a breakthrough related to the river management model to discontinue the phenomenon. One of the concepts to discontinue the decreasing rate is through fish asylum. The government has introduced this model since the enactment of Law Number 31 of 2004, but not many rivers in Java have practiced the fish asylum. However, there is a group of people attempting to practice the fisheries reserve in Winongo River. This research aims to describe and analyze some of important factors that enable the fisheries reserve in Winongo River. This research was conducted using a qualitative descriptive method using four data collection methods, namely participatory observation, interviews, documentation-literature, and Focus Group Discussion (FGD). This research found that the community’s involvement in fisheries reserves is needed since the community becomes the only stakeholders that can maintain the river.However, the community participation in fisheries reserve program using pure conservation seemed hard to be realized considering no profit obtained by the community. Therefore, a modification of the fisheries reserve model is needed to be done. Fisheries","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127804631","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-27DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.9233
Maya Shafira, M. Anwar
Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan wilayah pesisir memberikan pekerjaan cukup berat bagi pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki 7 (tujuh) kabupaten/kota pesisir dan 132 pulau. Terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan jarak Ibu kota provinsi dengan wilayahwilayah pesisircukup jauh menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, terutama dalam hal pengawasan. oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna memaksimalkan pengelolaan wilayah pesisir propinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan pesisir Lampung, mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung saat ini, dan merumuskan model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berbasis masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir yang direpresentasikan dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 masih belum memberikan cukup ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yakni menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokalnya. Title: Policy Model For Community-Based Lampung Coastal Management PolicyThe shift in the management of coastal areas from decentralization to a policy of deconcentration provides quite heavy work, especially for the Lampung provincial government which has 7 (seven) coastal districts/cities and 132 islands. The limited human resources, facilities, and infrastructure, and the far distance between the provincial capital and coastal areas create challenges in the management of the Lampung coastal areas, especially in terms of supervision. Therefore, community participation is urgently required to maximize the management of the coastal areas of Lampung. This study aims to describe the utilization of the Lampung coastal areas, to analyze the current coastal management policies of Lampung province. In addition, this study also aims to provide and formulate a community-based model of Lampung coastal area management policies. This research is normative legal research with a qualitative descriptive analysis method. Based on the research results, it is known that the Lampung provincial government policy in the management of coastal areas that is represented in the Provincial Regulation of Lampung No. 1/2018 still does not provide enough space for community participation. Meanwhile, the community-based coastal area management model emphasizes community empowerment and local wisdom.
{"title":"MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG BERBASIS MASYARAKAT","authors":"Maya Shafira, M. Anwar","doi":"10.15578/jksekp.v11i2.9233","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9233","url":null,"abstract":"Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan wilayah pesisir memberikan pekerjaan cukup berat bagi pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki 7 (tujuh) kabupaten/kota pesisir dan 132 pulau. Terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan jarak Ibu kota provinsi dengan wilayahwilayah pesisircukup jauh menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, terutama dalam hal pengawasan. oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna memaksimalkan pengelolaan wilayah pesisir propinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan pesisir Lampung, mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung saat ini, dan merumuskan model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berbasis masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir yang direpresentasikan dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 masih belum memberikan cukup ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yakni menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokalnya. Title: Policy Model For Community-Based Lampung Coastal Management PolicyThe shift in the management of coastal areas from decentralization to a policy of deconcentration provides quite heavy work, especially for the Lampung provincial government which has 7 (seven) coastal districts/cities and 132 islands. The limited human resources, facilities, and infrastructure, and the far distance between the provincial capital and coastal areas create challenges in the management of the Lampung coastal areas, especially in terms of supervision. Therefore, community participation is urgently required to maximize the management of the coastal areas of Lampung. This study aims to describe the utilization of the Lampung coastal areas, to analyze the current coastal management policies of Lampung province. In addition, this study also aims to provide and formulate a community-based model of Lampung coastal area management policies. This research is normative legal research with a qualitative descriptive analysis method. Based on the research results, it is known that the Lampung provincial government policy in the management of coastal areas that is represented in the Provincial Regulation of Lampung No. 1/2018 still does not provide enough space for community participation. Meanwhile, the community-based coastal area management model emphasizes community empowerment and local wisdom.","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131999203","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Permintaan pasar yang terus meningkat dikhawatirkan memberikan tekanan besar pada sumber daya rajungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis status pemanfaatan sumber daya tersebut dan permasalahannya serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei di 4 (empat) lokasi, yaitu Lampung Timur, Cirebon, Demak, dan Rembang. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif, yang mencakup penyajian temuan lapang, penjelasan fenomena yang terjadi, dan pembandingan dengan hasil riset terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan upaya penangkapan rajungan terjadi dengan cara yang membahayakan keberlanjutan sumber daya. Hal tersebut terkait dengan temuan dari riset ini yang menunjukkan adanya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor, dan potensi konflik di antara nelayan. Kebijakan yang kemudian disarankan adalah pengendalikan upaya penangkapan melalui pemberlakuan sistem buka tutup musim penangkapan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup bagi rajungan untuk bereproduksi sehingga memungkinkan kelangsungan stok dan pemanfaatan rajungan di Indonesia. Title Utilization Status and Problems of Crab Resources in IndonesiaThere is a considerable fear that increasing market demand will give a massive pressure on Indonesia crab resources. This research aims to analyze the status and problems of resource utilization as well as to formulate relevant policy recommendations. Data were collected through survey in 4 (four) locations, namely East Lampung, Cirebon, Demak, and Rembang. The data obtained in this study were analyzed using descriptive approach, including description of field findings, phenomena, and comparison with related studies. The analysis results showed that the increased capture of crab endangered the sustainability of resources. This is related to the findings of this research which showed the use of environmentally damaging fishing gear, high dependence on export markets, and potential conflicts among fishers. The study suggests control over the crab capture with open-closed season to allow the crabs to reproduce for its stock availability and utilization in Indonesia.
{"title":"STATUS DAN PERMASALAHAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA RAJUNGAN DI INDONESIA","authors":"Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, Riesti Triyanti, Yesi Dewita Sari, Achmad Zamroni","doi":"10.15578/jksekp.v11i2.9536","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9536","url":null,"abstract":"Permintaan pasar yang terus meningkat dikhawatirkan memberikan tekanan besar pada sumber daya rajungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis status pemanfaatan sumber daya tersebut dan permasalahannya serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei di 4 (empat) lokasi, yaitu Lampung Timur, Cirebon, Demak, dan Rembang. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif, yang mencakup penyajian temuan lapang, penjelasan fenomena yang terjadi, dan pembandingan dengan hasil riset terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan upaya penangkapan rajungan terjadi dengan cara yang membahayakan keberlanjutan sumber daya. Hal tersebut terkait dengan temuan dari riset ini yang menunjukkan adanya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor, dan potensi konflik di antara nelayan. Kebijakan yang kemudian disarankan adalah pengendalikan upaya penangkapan melalui pemberlakuan sistem buka tutup musim penangkapan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup bagi rajungan untuk bereproduksi sehingga memungkinkan kelangsungan stok dan pemanfaatan rajungan di Indonesia. Title Utilization Status and Problems of Crab Resources in IndonesiaThere is a considerable fear that increasing market demand will give a massive pressure on Indonesia crab resources. This research aims to analyze the status and problems of resource utilization as well as to formulate relevant policy recommendations. Data were collected through survey in 4 (four) locations, namely East Lampung, Cirebon, Demak, and Rembang. The data obtained in this study were analyzed using descriptive approach, including description of field findings, phenomena, and comparison with related studies. The analysis results showed that the increased capture of crab endangered the sustainability of resources. This is related to the findings of this research which showed the use of environmentally damaging fishing gear, high dependence on export markets, and potential conflicts among fishers. The study suggests control over the crab capture with open-closed season to allow the crabs to reproduce for its stock availability and utilization in Indonesia.","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116318709","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-27DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.9348
Sifa Nurseptiani, M. M. Kamal, Taryono Taryono, Didiek Surjanto
Badan Sungai Sebangau, Kalimantan Tengah, terbagi atas induk sungai sebagai wilayah umum dan anak sungai sebagai wilayah penangkapan ikan terkontrol melalui pengelolaan berbasis hak. Di sisi lain, sebagian lintasan sungai tersebut merupakan batas terluar kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau (TNS). Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kinerja pengelolaan perikanan berbasis hak di Sungai Sebangau tersebut. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2019 dengan lokasi penelitian yang mencakup kawasan induk sungai dan tiga anak sungainya, yaitu Sungai Bakung, Rasau, dan Bangah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, didukung oleh data primer yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen terkait. Informan utama dalam pengumpulan data primer adalah nelayan sungai. Proses analisis data terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. Dari aspek sumber daya, diperoleh bahwa hutan rawa gambut membawa pengaruh langsung pada kondisi sungai, yang ditandai oleh keberadaan delapan famili ikan di sungai tersebut dan warna air sungai yang cenderung kehitaman. Dari aspek sosial kelembagaan diperoleh hasil bahwa: (1) nelayan memanfaatkan keberadaan modal sosial berupa pola kekeluargaan dan kekerabatan yang merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, (2) kegiatan penangkapan menjadi perekonomian utama, namun pendapatan nelayan mempunyai tingkat ketidakpastian tinggi, (3) nelayan didukung oleh damang, tenaga fasilitator dari Balai TNS, dan WWF Kalimantan Tengah sebagai aktor pengelola sungai dan membentuk interaksi asosiatif dan disosiatif. Penelitian memberikan arahan untuk mengukuhkan aturan dalam mempertahankan pengelolaan perikanan perairan darat berbasis hak di Sungai Sebangau.Titlle: Rights-Based Inland Water Fishery Management In Sebangau River, Sebangau National Park Central KalimantanThe Sebangau River, Central Kalimatan, consists of mainstream as common area and tributaries as controlled area of fishing ground by means of rights-based management. On the other hand, the river constitute outer boundary of the Sebangau National Park (SNP) conservation area in Central Kalimantan. The research objective was to identify the rights-based fisheries management in Sebangau River. This study was conducted in October to December 2019 and was located on the mainstream and three tributaries, they are Bakung, Rasau, and Bangah River. The study used descriptive qualitative method with primary data that were collected from observation, interviews, and documentation, as well as secondary data that were collected from document study. The main informants were fishermen. The process of data analysis involves data reduction, data presentation, and conclusions. The research represented some findings. On resource aspect, it was found that peat swamp forest directly affected the condition of the
加里曼丹中部的塞通克河的身体被划分为普通领土，小溪被划分为根据权利管理的受控渔场。另一方面，这条河的部分通道是仙鹤国家公园保护区(TNS)的边界。该研究的目的是确定以se鹳河为基础的渔业管理的表现。该研究于2019年10月至12月进行，地点包括河床及其三个支流——水杨河、拉秀河和班加河。所使用的方法是描述性定性，由通过观察、采访和文档收集的原始数据以及通过相关文件搜索获得的次要数据支持。原始数据收集的主要线人是渔民。数据分析过程包括数据还原、数据展示和推论。研究结果显示:从资源的角度来看，泥炭沼泽森林直接影响了河流的状况，以河流中8个鱼类家族的存在和较黑的河水的颜色为特征。并没有得到社会体制方面存在的结果表明:(1)渔民利用社会资本的家庭模式和亲缘关系,是社会生活的基础,(2)逮捕成为主要的经济活动,但有高度的不确定性,渔民收入(3)由damang渔民、精力和基金会的主持人TNS大厅,加里曼丹中部的河流和形成联想互动管理作为演员和分裂。该研究为维护塞洪河上合法的陆上渔业管理提供了指导方针。惠特尔:位于塞起重机河的内河渔业管理，西塔克国家公园中心哈里发河，中央哈里发国，因其共同地区而被控制的主流地区和贡品另一方面，宪法在加里曼丹中部的国家公园中被包围。研究目标确定了塞起重机河上的鱼群管理。这项研究是10月到2019年12月提交的，当时发生在主流和三个贡品上，它们是水塘、拉索和班加河。研究用的术语描述了从观察、审讯和文档研究中收集的原始数据。主要的线人是费舍尔。过程数据分析包括减少数据、呈现数据和结论。研究代表了一些结果。在分析结果上，它发现沼泽森林直接影响了河流的情况。它被八鱼家族的神秘和黑水的黑色颜色所牵连。《社交institutional aspect,是找到那个:(1)亲戚系统(social capital for the foundation》是社交生活,(2)钓鱼玩的经济活动,但它是一个高水平的收入(uncertainty for《fishers fishers,(3)是supported by damang TNS,婆罗洲和WWF中央大厅,facilitators来自美国管理和建设associative分离interactions河。这项研究的目的是引导国内渔业管理系统在塞起重机河上的发展。
{"title":"PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT BERBASIS HAK DI SUNGAI SEBANGAU, TAMAN NASIONAL SEBANGAU KALIMANTAN TENGAH","authors":"Sifa Nurseptiani, M. M. Kamal, Taryono Taryono, Didiek Surjanto","doi":"10.15578/jksekp.v11i2.9348","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9348","url":null,"abstract":"Badan Sungai Sebangau, Kalimantan Tengah, terbagi atas induk sungai sebagai wilayah umum dan anak sungai sebagai wilayah penangkapan ikan terkontrol melalui pengelolaan berbasis hak. Di sisi lain, sebagian lintasan sungai tersebut merupakan batas terluar kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau (TNS). Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kinerja pengelolaan perikanan berbasis hak di Sungai Sebangau tersebut. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2019 dengan lokasi penelitian yang mencakup kawasan induk sungai dan tiga anak sungainya, yaitu Sungai Bakung, Rasau, dan Bangah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, didukung oleh data primer yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen terkait. Informan utama dalam pengumpulan data primer adalah nelayan sungai. Proses analisis data terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. Dari aspek sumber daya, diperoleh bahwa hutan rawa gambut membawa pengaruh langsung pada kondisi sungai, yang ditandai oleh keberadaan delapan famili ikan di sungai tersebut dan warna air sungai yang cenderung kehitaman. Dari aspek sosial kelembagaan diperoleh hasil bahwa: (1) nelayan memanfaatkan keberadaan modal sosial berupa pola kekeluargaan dan kekerabatan yang merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, (2) kegiatan penangkapan menjadi perekonomian utama, namun pendapatan nelayan mempunyai tingkat ketidakpastian tinggi, (3) nelayan didukung oleh damang, tenaga fasilitator dari Balai TNS, dan WWF Kalimantan Tengah sebagai aktor pengelola sungai dan membentuk interaksi asosiatif dan disosiatif. Penelitian memberikan arahan untuk mengukuhkan aturan dalam mempertahankan pengelolaan perikanan perairan darat berbasis hak di Sungai Sebangau.Titlle: Rights-Based Inland Water Fishery Management In Sebangau River, Sebangau National Park Central KalimantanThe Sebangau River, Central Kalimatan, consists of mainstream as common area and tributaries as controlled area of fishing ground by means of rights-based management. On the other hand, the river constitute outer boundary of the Sebangau National Park (SNP) conservation area in Central Kalimantan. The research objective was to identify the rights-based fisheries management in Sebangau River. This study was conducted in October to December 2019 and was located on the mainstream and three tributaries, they are Bakung, Rasau, and Bangah River. The study used descriptive qualitative method with primary data that were collected from observation, interviews, and documentation, as well as secondary data that were collected from document study. The main informants were fishermen. The process of data analysis involves data reduction, data presentation, and conclusions. The research represented some findings. On resource aspect, it was found that peat swamp forest directly affected the condition of the ","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127224635","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-27DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.9655
Nur Aini, Arif Satria, E. Wahyuni, Dietrich G Bengen
Raja Ampat merupakan kawasan potensial ekowisata bahari di jantung segitiga terumbu karang dunia dan untuk mengembangkan potensi tersebut, pemerintah setempat menetapkan pembentukan kampung-kampung wisata di sejumlah lokasi. Dalam perkembangannya, kelembagaan pengelolaan kampung-kampung wisata ini tidak terlepas dari tantangan untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengkaji kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan yang ada, (ii) mengidentifikasi kendala kelembagaannya, dan (iii) merumuskan program strategis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kampung-kampung wisata tersebut. Lokasi penelitian mencakup Kampung Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2020, dengan dua pendekatan analisis yaitu Interpretative Structural Modeling (ISM) dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, Dewan Adat Suku Maya, dan Conservation International Indonesia berada pada posisi key player, dengan kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengelolaan ekowisata bahari di kampungkampung wisata. Kelompok masyarakat dan swasta berada pada posisi subyek dengan kepentingan yang tinggi terhadap sumber daya alam tinggi, namun memiiki pengaruh yang rendah dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala kelembagaan dalam pengelolaan kampung wisata, yaitu konflik pemanfaatan ruang dalam sistem pengelolaan tarif Kartu Jasa Lingkungan (KJL). Penelitian ini merekomendasikan sebuah intervensi kebijakan berupa program strategis yang terdiri dari beberapa level dan diprioritaskan pada: (i) pengembangan pengelolaan kolaboratif antar stakeholders, (ii) pemberdayaan masyarakat, (iii) peningkatan efektivitas konservasi, dan (iv) pendistribusian akses yang adil kepada masyarakat. Title: Strategic Programs for Overcoming Institutional Obstacles of Marine Ecotourism Management in Raja Ampat (Case Study: Tourism Villages in Meos Mansar District )Raja Ampat is a potential marine tourism area located in the coral triangle. In 2009, the Raja Ampat Regency Government designated several villages as tourism villages to encourage economic growth in the community in the tourism sector. The management of marine ecotourism in Raja Ampat Tourism Village is inseparable from several institutional obstacles. Every stakeholder involved in management has an interest and influence. This study aims to examine stakeholder mapping, institutional constraints, and strategic programs needed for marine ecotourism management in tourist villages. The research location is in Arborek Village, Yenbuba and Sawinggrai, Meos Mansar District, Raja Ampat Regency. The analysis technique used is Interpretative Structural Modeling (ISM) and qualitative descriptive analysis. The results showed that the government, the Maya tribe Adat Council, and Conservation International
{"title":"PROGRAM STRATEGIS DALAM MENGATASI KENDALA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI DI RAJA AMPAT (Studi Kasus: Kampung Wisata Distrik Meos Mansar)","authors":"Nur Aini, Arif Satria, E. Wahyuni, Dietrich G Bengen","doi":"10.15578/jksekp.v11i2.9655","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9655","url":null,"abstract":"Raja Ampat merupakan kawasan potensial ekowisata bahari di jantung segitiga terumbu karang dunia dan untuk mengembangkan potensi tersebut, pemerintah setempat menetapkan pembentukan kampung-kampung wisata di sejumlah lokasi. Dalam perkembangannya, kelembagaan pengelolaan kampung-kampung wisata ini tidak terlepas dari tantangan untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengkaji kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan yang ada, (ii) mengidentifikasi kendala kelembagaannya, dan (iii) merumuskan program strategis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kampung-kampung wisata tersebut. Lokasi penelitian mencakup Kampung Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2020, dengan dua pendekatan analisis yaitu Interpretative Structural Modeling (ISM) dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, Dewan Adat Suku Maya, dan Conservation International Indonesia berada pada posisi key player, dengan kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengelolaan ekowisata bahari di kampungkampung wisata. Kelompok masyarakat dan swasta berada pada posisi subyek dengan kepentingan yang tinggi terhadap sumber daya alam tinggi, namun memiiki pengaruh yang rendah dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala kelembagaan dalam pengelolaan kampung wisata, yaitu konflik pemanfaatan ruang dalam sistem pengelolaan tarif Kartu Jasa Lingkungan (KJL). Penelitian ini merekomendasikan sebuah intervensi kebijakan berupa program strategis yang terdiri dari beberapa level dan diprioritaskan pada: (i) pengembangan pengelolaan kolaboratif antar stakeholders, (ii) pemberdayaan masyarakat, (iii) peningkatan efektivitas konservasi, dan (iv) pendistribusian akses yang adil kepada masyarakat. Title: Strategic Programs for Overcoming Institutional Obstacles of Marine Ecotourism Management in Raja Ampat (Case Study: Tourism Villages in Meos Mansar District )Raja Ampat is a potential marine tourism area located in the coral triangle. In 2009, the Raja Ampat Regency Government designated several villages as tourism villages to encourage economic growth in the community in the tourism sector. The management of marine ecotourism in Raja Ampat Tourism Village is inseparable from several institutional obstacles. Every stakeholder involved in management has an interest and influence. This study aims to examine stakeholder mapping, institutional constraints, and strategic programs needed for marine ecotourism management in tourist villages. The research location is in Arborek Village, Yenbuba and Sawinggrai, Meos Mansar District, Raja Ampat Regency. The analysis technique used is Interpretative Structural Modeling (ISM) and qualitative descriptive analysis. The results showed that the government, the Maya tribe Adat Council, and Conservation International ","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116976752","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-27DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.10225
Riesti Triyanti, Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, Achmad Zamroni
Potensi Kabupaten Pulau Morotai untuk mendukung produksi tuna sirip kuning provinsi maupun nasional sangat besar, namun tingkat pemanfaatannya rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kelayakan finansial usaha, (2) rantai pasok, (3) model bisnis eksisting, dan (4) strategi pengembangan bisnis. Penelitian dilaksanakan Maret hingga Juni 2021 di Kecamatan Morotai Selatan, Timur, dan Barat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan 60 nelayan dan pendalaman dengan pedagang besar, pengelola koperasi, unit pengolahan tuna. Analisis mencakup kelayakan usaha, rantai pasok, SWOT, dan deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa penangkapan tuna di Morotai, yang dilakukan menggunakan alat pancing ulur dan tonda dan armada kapal motor dan kapal motor tempel memberikan penghasilan memadai bagi nelayan, namun sistem bisnis yang ada masih perlu ditingkatkan. Keuntungan yang diperoleh nelayan adalah Rp 153 juta untuk alat pancing ukur dengan kapal motor dan berturut-turut Rp 1,1 milyar dan Rp 134 juta untuk alat pancing ulur dan tonda dengan kapal motor tempel. Rantai pasok tuna di Morotai terdiri dari lima simpul, dengan share terbesar pada simpul koperasi, yaitu 45%. Hasil lain menunjukkan bahwa dalam sistem bisnis eksisting di Kepulauan Morotai terdapat kelompok nelayan yang belum inklusif dalam rantai pasok tuna, tidak bermitra dengan koperasi, tidak memiliki akses pasar, dan tidak terlibat dalam penentuan harga. Strategi pengembangan bisnis inklusif tuna di Morotai yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah penerapan model pengelolaan perikanan terpadu yang didukung: (i) pasar yang mengakomodasikan investor rantai pasok, (ii) pembukaan akses permodalan bank, dan (iii) kemitraan nelayan dengan koperasi sebagai perantara dan unit pengolah ikan sebagai mitra bisnis. Title: Prospect and Challenges for the Development of Small Scale Tuna Fisheries Inclusive Business in Morotai IslandThe potential of the Morotai Island Regency to support the production of provincial and national yellowfin tuna is very large, but its utilization is low. The research aims to analyze: (1) the financial viability of the business, (2) the supply chain, (3) the existing business model, and (4) the business development strategy. The research was conducted from March to June 2021 in the South, East, and West Morotai Subdistrict. Primary data was collected through interviews with 60 fishers and deepening with wholesalers, cooperative managers, tuna processing units. The analysis includes business feasibility, supply chain, SWOT, and descriptive. The results showed that tuna fishing in Morotai, which was carried out using fishing rods and tonda and a fleet of motorboats and outboard motorboats, provided adequate income for fishers, but the existing business system still needed to be improved. The profit obtained byfishermen is IDR 153 million for measuring fishing rods with motorboats and IDR 1.1 billion and IDR 134 million for fishing rods and trolleys wit
Morotai岛可能会有很大的潜力来支持该省和全国生产黄鳍金枪鱼，但它的摄入量很低。本研究旨在分析:(1)企业财务可行性，(2)企业供应链，(3)商业建模，(4)企业发展战略。这项研究于2021年3月在莫罗泰南部、东部和西部地区进行。主要数据是通过采访60名渔民和与大商人、合作社经理、金枪鱼加工部门的合作人员进行的采访收集的。分析包括可行性企业、供应链、SWOT和描述性。结果表明，在Morotai捕获的金枪鱼使用钓竿和tonda，用汽艇和舷外汽艇为渔民提供了足够的收入，但现有的商业体系仍需要改进。渔民获得的优势是用摩托艇量钓15亿卢比，以及与舷外汽艇连在一起的1.11亿卢比和1.134亿卢比。Morotai的金枪鱼供应链由5节组成，合作社打结的最大份额是45%。另一项结果表明，在Morotai群岛的现有商业体系中，存在着一群不具包容性的渔民，他们与合作社合作，没有市场准入，也没有参与定价。包容性商业发展战略在出金枪鱼可以推荐的这个研究结果是支持统一的渔业管理模型的应用:(i)条链mengakomodasikan投资者提供的市场开幕,(ii)地区银行通道,和(iii)合伙渔民合作社作为中间人和处理器单元鱼作为商业伙伴。标题:小金枪鱼在摩洛哥发展的前景与挑战，其潜在的Morotai Island支持区域和国家黄鳍金枪鱼的生产，但其用途是低。分析研究小组:(1)商业的财务能力，(2)供应链，(3)存在商业模式，(4)商业发展战略。这项研究是今年3月在东、西、摩洛哥子区进行的。主要数据是通过60费雪的采访收集的，与wholesas, cooperation managers, tuna processing units进行调查。商业激活，供应链，SWOT和description分析。最近的遗迹表明，这些金枪鱼是用钓鱼、吨达和舰队的摩托艇和舷外摩托艇来钓鱼的，但存在的商业系统仍然需要被污染。以利润为目的的byfishermen是1530万美元，用摩托艇和IDR 1.1亿美元，IDR值134万美元，用于在舷外驾驶摩托车上钓鱼。5个点的金枪鱼供应链，其中最大的份额是45%。还有一些建议是，在Morotai群岛存在的商业系统中，有一群不包括金枪鱼供应链的人，没有合作伙伴，没有市场访问，也没有参与购买。《出金枪鱼(inclusive business development个会,这可以成为recommended fromthe results of this study is The implementation of an集成fisheries管理模型supported:(i) a市场那accommodates供应链investors开幕式》(第2卷),银行资本通道,费希尔和(iii)的伙伴关系”与美国cooperatives intermediaries美国business partners和fish加工单位。
{"title":"PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN BISNIS INKLUSIF PERIKANAN TUNA SKALA KECIL DI PULAU MOROTAI","authors":"Riesti Triyanti, Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, Achmad Zamroni","doi":"10.15578/jksekp.v11i2.10225","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.10225","url":null,"abstract":"Potensi Kabupaten Pulau Morotai untuk mendukung produksi tuna sirip kuning provinsi maupun nasional sangat besar, namun tingkat pemanfaatannya rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kelayakan finansial usaha, (2) rantai pasok, (3) model bisnis eksisting, dan (4) strategi pengembangan bisnis. Penelitian dilaksanakan Maret hingga Juni 2021 di Kecamatan Morotai Selatan, Timur, dan Barat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan 60 nelayan dan pendalaman dengan pedagang besar, pengelola koperasi, unit pengolahan tuna. Analisis mencakup kelayakan usaha, rantai pasok, SWOT, dan deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa penangkapan tuna di Morotai, yang dilakukan menggunakan alat pancing ulur dan tonda dan armada kapal motor dan kapal motor tempel memberikan penghasilan memadai bagi nelayan, namun sistem bisnis yang ada masih perlu ditingkatkan. Keuntungan yang diperoleh nelayan adalah Rp 153 juta untuk alat pancing ukur dengan kapal motor dan berturut-turut Rp 1,1 milyar dan Rp 134 juta untuk alat pancing ulur dan tonda dengan kapal motor tempel. Rantai pasok tuna di Morotai terdiri dari lima simpul, dengan share terbesar pada simpul koperasi, yaitu 45%. Hasil lain menunjukkan bahwa dalam sistem bisnis eksisting di Kepulauan Morotai terdapat kelompok nelayan yang belum inklusif dalam rantai pasok tuna, tidak bermitra dengan koperasi, tidak memiliki akses pasar, dan tidak terlibat dalam penentuan harga. Strategi pengembangan bisnis inklusif tuna di Morotai yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah penerapan model pengelolaan perikanan terpadu yang didukung: (i) pasar yang mengakomodasikan investor rantai pasok, (ii) pembukaan akses permodalan bank, dan (iii) kemitraan nelayan dengan koperasi sebagai perantara dan unit pengolah ikan sebagai mitra bisnis. Title: Prospect and Challenges for the Development of Small Scale Tuna Fisheries Inclusive Business in Morotai IslandThe potential of the Morotai Island Regency to support the production of provincial and national yellowfin tuna is very large, but its utilization is low. The research aims to analyze: (1) the financial viability of the business, (2) the supply chain, (3) the existing business model, and (4) the business development strategy. The research was conducted from March to June 2021 in the South, East, and West Morotai Subdistrict. Primary data was collected through interviews with 60 fishers and deepening with wholesalers, cooperative managers, tuna processing units. The analysis includes business feasibility, supply chain, SWOT, and descriptive. The results showed that tuna fishing in Morotai, which was carried out using fishing rods and tonda and a fleet of motorboats and outboard motorboats, provided adequate income for fishers, but the existing business system still needed to be improved. The profit obtained byfishermen is IDR 153 million for measuring fishing rods with motorboats and IDR 1.1 billion and IDR 134 million for fishing rods and trolleys wit","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128278118","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.15578/JKSEKP.V11I1.9741
Kadek Diah Kencana Putri, D. Darmawan, Gede Mekse Korri Arisena
Provinsi Bali memiliki potensi untuk pengembangan berbagai usaha perikanan sehingga seharusnya sektor perikanan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di provinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan lebih mendalam terkait hal ini, dengan melibatkan aspek-aspek relevan yang meliputi kontribusi dan tren, pengaruh pendapatan, investasi penanaman modal dalam negeri, investasi penanaman modal asing, dan ekspor sektor perikanan. Aspek-aspek tersebut dianalisis keterkaitannya dengan produk domestik regional bruto Provinsi Bali, melalui analisis regresi “Ordinary Least Square” (OLS), yang dioperasikan menggunakan perangkat Eviews 10. Di samping itu, dilakukan pula analisis daya saing komparatif sektor perikanan menggunakan pendekatan Revealed Comparative Advantage (RCA). Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kontribusi produk domestik regional bruto sektor perikanan terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Bali 2000- 2019 termasuk kategori sedang, yaitu sebesar 4,18%. Lebih lanjut diperoleh bahwa pendapatan dan ekspor berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik regional bruto provinsi; sementara itu, investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing tidak berpengaruh secara signifikan. Ekspor sektor perikanan Provinsi Bali yang memiliki daya saing komparatif yang tinggi menurut komoditas utama Indonesia dengan analisis RCA adalah tuna-tongkol-cakalang dan mutiara yang memiliki kontribusi besar dalam ekspor perikanan Provinsi Bali. Implikasi kebijakan dari hasil-hasil ini adalah bahwa kebijakan untuk pengembangan perikanan di Provinsi Bali perlu memberikan penekanan pada upaya-upaya peningkatan ekspor, yang difokuskan pada tiga empat komoditas, yaitu tuna, tongkol, cakalang, dan mutiara. Tittle: Contribution of the Fisheries Sector on the Economic of Bali ProvinceBali province has the potential to develop for various fisheries businesses that allow a great economic contribution to the province. This research, as an in-depth study, dealth with relevant aspects such as contribution, trend, effect of income, domestic investment, foreign investment and fisheries exports. Those aspects were analyzed with regards to Gross Regional Domestic Product of Bali with regression analysis “Ordinary Least Square” (OLS) exercised by Eviews 10. This study also analyzed the comparative competitiveness of fisheries sector with Revealed Comparative Advantage (RCA) approach. The results showed that the average Gross Regional Domestic Product contribution of fisheries sector to the Gross Regional Domestic Product of Bali Province in 2000-2019 was in the medium category of 4.18%. In addition, income and exports have a significant effect on the Gross Regional Domestic Product of Bali, while domestic investment and foreign investment have no significanteffect. Export commodity from Bali fisheries with a high comparative competitiveness according to Indonesia’s main commodities with RCA analysis are tuna-lit
{"title":"KONTRIBUSI SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN PROVINSI BALI","authors":"Kadek Diah Kencana Putri, D. Darmawan, Gede Mekse Korri Arisena","doi":"10.15578/JKSEKP.V11I1.9741","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V11I1.9741","url":null,"abstract":"Provinsi Bali memiliki potensi untuk pengembangan berbagai usaha perikanan sehingga seharusnya sektor perikanan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di provinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan lebih mendalam terkait hal ini, dengan melibatkan aspek-aspek relevan yang meliputi kontribusi dan tren, pengaruh pendapatan, investasi penanaman modal dalam negeri, investasi penanaman modal asing, dan ekspor sektor perikanan. Aspek-aspek tersebut dianalisis keterkaitannya dengan produk domestik regional bruto Provinsi Bali, melalui analisis regresi “Ordinary Least Square” (OLS), yang dioperasikan menggunakan perangkat Eviews 10. Di samping itu, dilakukan pula analisis daya saing komparatif sektor perikanan menggunakan pendekatan Revealed Comparative Advantage (RCA). Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kontribusi produk domestik regional bruto sektor perikanan terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Bali 2000- 2019 termasuk kategori sedang, yaitu sebesar 4,18%. Lebih lanjut diperoleh bahwa pendapatan dan ekspor berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik regional bruto provinsi; sementara itu, investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing tidak berpengaruh secara signifikan. Ekspor sektor perikanan Provinsi Bali yang memiliki daya saing komparatif yang tinggi menurut komoditas utama Indonesia dengan analisis RCA adalah tuna-tongkol-cakalang dan mutiara yang memiliki kontribusi besar dalam ekspor perikanan Provinsi Bali. Implikasi kebijakan dari hasil-hasil ini adalah bahwa kebijakan untuk pengembangan perikanan di Provinsi Bali perlu memberikan penekanan pada upaya-upaya peningkatan ekspor, yang difokuskan pada tiga empat komoditas, yaitu tuna, tongkol, cakalang, dan mutiara. Tittle: Contribution of the Fisheries Sector on the Economic of Bali ProvinceBali province has the potential to develop for various fisheries businesses that allow a great economic contribution to the province. This research, as an in-depth study, dealth with relevant aspects such as contribution, trend, effect of income, domestic investment, foreign investment and fisheries exports. Those aspects were analyzed with regards to Gross Regional Domestic Product of Bali with regression analysis “Ordinary Least Square” (OLS) exercised by Eviews 10. This study also analyzed the comparative competitiveness of fisheries sector with Revealed Comparative Advantage (RCA) approach. The results showed that the average Gross Regional Domestic Product contribution of fisheries sector to the Gross Regional Domestic Product of Bali Province in 2000-2019 was in the medium category of 4.18%. In addition, income and exports have a significant effect on the Gross Regional Domestic Product of Bali, while domestic investment and foreign investment have no significanteffect. Export commodity from Bali fisheries with a high comparative competitiveness according to Indonesia’s main commodities with RCA analysis are tuna-lit","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121504201","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：