Pub Date : 2019-04-04DOI: 10.15578/JKSEKP.V8I2.7432
Luce Dwi Nanda, Firwan Tan, Melinda Noer
Kerusakan dan pencemaran yang terjadi di Danau Maninjau telah mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam program penyelamatan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode survei. Tingkat partisipasi masyarakat dianalisis pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program dengan menggunakan Tipologi Arnstein. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan program termasuk pada tingkat informing, sementara pada tahap pelaksanaan termasuk tingkat consultation sedangkan pada tahap monitoring dan evaluasi hanya mencapai tingkat therapy. Permasalahan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau antara lain disebabkan oleh keterbatasan lahan untuk berusaha, tingkat pendidikan yang relatif rendah dan keterbatasan lapangan pekerjaan, ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap keramba, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan, kurangnya komitmen masyarakat dalam menjaga kelestarian danau, kurangnya koordinasi antar pemerintah serta belum adanya komitmen dan ketegasan pemerintah untuk menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. Title; Community Participation Level InThe Sustainable Management and Conservation Program of Maninjau Lake Damage and pollution in Lake Maninjau has resulted in economic and social losses. Government has made many efforts to overcome these problems. This study aims to review the community participation level in the restoration and management of sustainable environmental conservation program of Lake Maninjau. This is a descriptive qualitative research with survey method. Level of community participation was analyzed in planning, implementation, monitoring and evaluation of the program using Arnstein’s Typology. The results showed that community participation level at the planning phase is in informing level, while during application phase is in consultation level, and finally, during monitoring and evaluation phase is in therapy level. Problems in sustainable management of Lake Maninjau are caused by limited land for business, low level of education and limited employment, high level of economic dependence on “keramba”, lack of community knowledge on sustainable environmental management, lack of community commitment in preserving lakes, lack of inter-governmental coordination and lack of commitment and firmness from the government to enforce the established rules.
马尼加湖的破坏和污染造成了经济和社会损失。各国政府为解决这一问题作出了许多努力。本研究旨在评估社区参与和管理马尼加湖可持续环境的水平。本研究采用调查方法进行描述性质的质询。通过阿恩斯坦分诊法分析计划、实施和监督项目评估阶段的公民参与水平。研究表明，计划阶段的公民参与程度包括信息层次，而实施阶段包括咨询率，监督和评估阶段只达到治疗水平。马宁加湖可持续环境管理的问题部分是由于土地限制、教育水平相对较低和就业限制、对内阁的高度经济依赖、社会对可持续环境管理的缺乏知识、社会对可持续环境管理的缺乏承诺、政府之间缺乏协调，政府尚未承诺和执行既定规则。片名;社区参与层面的可持续管理和保护计划在马尼加湖的马尼加湖的破坏和污染在经济和社会损失中得到了再生。政府为解决这些问题付出了很多努力。这项研究旨在审查马尼加湖可持续环境保护计划的社区参与水平。这是一项具有勘察公理的研究。社区参与水平是分析计划、实施、监督和评估这个项目使用阿恩斯坦的Typology。最近的建议是，在实验阶段的社区参与是在信息层面，而在应用阶段是在咨询级别，最后，在监测和评估阶段是在治疗水平上。Problems in马尼加湖是枪舌战limited)的可持续管理土地的商业模式,低水平的教育和有限的就业keramba”上,高水平的经济依赖,缺乏知识社区在可持续环境管理的社区commitment in preserving湖之缺乏,缺乏of inter-governmental coordination和缺乏of commitment and firmness从《政府to enforce)和《建立规则。
{"title":"TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENYELAMATAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DANAU MANINJAU","authors":"Luce Dwi Nanda, Firwan Tan, Melinda Noer","doi":"10.15578/JKSEKP.V8I2.7432","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V8I2.7432","url":null,"abstract":"Kerusakan dan pencemaran yang terjadi di Danau Maninjau telah mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam program penyelamatan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode survei. Tingkat partisipasi masyarakat dianalisis pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program dengan menggunakan Tipologi Arnstein. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan program termasuk pada tingkat informing, sementara pada tahap pelaksanaan termasuk tingkat consultation sedangkan pada tahap monitoring dan evaluasi hanya mencapai tingkat therapy. Permasalahan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau antara lain disebabkan oleh keterbatasan lahan untuk berusaha, tingkat pendidikan yang relatif rendah dan keterbatasan lapangan pekerjaan, ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap keramba, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan, kurangnya komitmen masyarakat dalam menjaga kelestarian danau, kurangnya koordinasi antar pemerintah serta belum adanya komitmen dan ketegasan pemerintah untuk menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. Title; Community Participation Level InThe Sustainable Management and Conservation Program of Maninjau Lake Damage and pollution in Lake Maninjau has resulted in economic and social losses. Government has made many efforts to overcome these problems. This study aims to review the community participation level in the restoration and management of sustainable environmental conservation program of Lake Maninjau. This is a descriptive qualitative research with survey method. Level of community participation was analyzed in planning, implementation, monitoring and evaluation of the program using Arnstein’s Typology. The results showed that community participation level at the planning phase is in informing level, while during application phase is in consultation level, and finally, during monitoring and evaluation phase is in therapy level. Problems in sustainable management of Lake Maninjau are caused by limited land for business, low level of education and limited employment, high level of economic dependence on “keramba”, lack of community knowledge on sustainable environmental management, lack of community commitment in preserving lakes, lack of inter-governmental coordination and lack of commitment and firmness from the government to enforce the established rules. ","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123811470","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-04DOI: 10.15578/JKSEKP.V8I2.7431
A. Nurhayati, Isni Nurruhwati, T. Herawati, Asep Agus Handaka
Pemanfaatan sumber daya perairan umum perlu diatur dengan kelembagaan pengelolaan yang efektif yang dapat menjamin manfaat bagi pelaku usaha dan kelestarian sumber daya yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi adaptif pengelolaan perairan umum berbasis kelembagaan lokal, yang diharapkan dapat secara efektif menjawab tantangan pengelolaan sumber daya perairan umum. Penelitian ini menggunakan metode participatory action research kemudian dideskriptifkan secara kuantitatif yang didukung oleh data primer dan sekunder yang diperoleh melalui Focused Group Disscusion (FGD) dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di waduk Cirata telah diterapkan kelembagaaan lokal yaitu Masyarakat Peduli Cirata (MPC) yang melibatkan segenap stakeholders yaitu masyarakat pengguna perairan umum di Waduk Cirata, Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) dan pembudidaya ikan KJA. Dari kasus kelembagaan di Waduk Cirata ini, dapat dipetik sejumlah pelajaran yang dapat diterapkan untuk kasus serupa di tempat lain. Pelajaran terpenting adalah terkait dengan penerapan strategi adaptif. Komponen utama dari strategi adaptif yang menopang efektivitas kelembagaan pada kasus Waduk Cirata adalah pemanfaatan dan kontrol tepat guna yang dilandasi kesepahamaan di antara stakeholders tentang fungsi potensial dari waduk dan interaksinya dengan lingkungan. Implementasi operasional dari strategi ini adalah: (1) memperbolehkan berlangsungnya perikanan budidaya karamba jaring apung (KJA), namun di sisi lain menerapkan kontrol dan dievaluasi untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya dengan melibatkan kelompok MPC, (2) mendorong pengembangan wisata pemancingan (recreational fishing), tetapi melakukan langkah-langkah untuk pengendalian tangkapan sehingga tidak merusak keberlanjutan sumber daya ikan endemik, (3) pemanfaatan gulma eceng gondok yang dipadukan sekaligus dengan upaya pembersihan jalur transportasi air. Title: Studi Kasus di Perairan Umum Waduk Cirata Kab Cianjur, Jawa Barat) Adaptive Management Strategy Based on Local Institution of The Aquatic Resource (A Case Study at The Cirata Reservoir of Cianjur Regency, West JavaUtilization of open water resources needs to be regulated with effective management institution that can guarantee the benefits for the users and its sustainability. This research aims to examine and formulate adaptive strategies for the management of open water based on local institutions, which are expected to effectively answer the challenges of open water resource management. This research used participatory action research method approach and quantitatively described with primary and secondary data collected from Focused Group Disscusion (FGD) and surveys. Results showed that there are local established institution named Cirata Community Care (MPC) which involves all relevant stakeholders, they are common users, West Java Province Marine and Fisheries Service Office, Cirata Reservoir Management Ag
公共资源的使用需要通过有效的管理制度来管理，以确保企业人员和资源的可用性。本研究旨在审查以地方体制为基础的一般水管理的适应战略，以有效应对公共资源管理的挑战。该研究采用的是participatory action research方法，然后通过Focused Group discusion (FGD)和调查获得的主要和次要数据加以量化。研究结果表明，Cirata的地方制度包括了Cirata社区的所有利益相关者(MPC)，包括西爪哇省Cirata水箱、sea服务和渔业、Cirata水库(BPWC)的管理机构。在Cirata水库的体制案例中，可以学到一些可以应用于其他地方类似案例的课程。最重要的教训是适应策略的应用。支持Cirata这个系统有效的适应性策略的关键组成部分是在对潜在水库功能和与环境互动的利益相关者之间进行适当的使用和控制。该策略的操作实施如下:(1)允许渔业养殖karamba (KJA)，但另一方面，实施控制和评估，通过与MPC集团合作来维持其生态系统平衡，(2)鼓励渔业旅游业的发展，但采取措施控制捕捞，以免破坏当地鱼类资源的可持续性，(3)风化杂草的使用与清理水路相结合。片名:案例研究在公共水域Cirata Kab Cianjur水库,西爪哇省)Adaptive管理这些湿之个会改编自Local的研究资源(A Case Study at The Cirata Cianjur丽晶,西之JavaUtilization开放出来的水水库和有效管理的资源需要to be regulated那它可以保证《用户benefits人人平等和可持续发展。这项研究旨在解决当地开放水管理的策略，预计将有效解决open water resource management的挑战。这项研究使用的参与研究方法就是通过初级和量化从焦点小组讨论和审查收集的数据。Results指出，当地建立了一个名为Cirata Community Care的机构(MPC)，这些机构包括普通的功能，西爪哇省海军和渔业服务办公室，Cirata水库Management Agency (BPWC)和渔业社区。在一大堆类似的案例中，研究发现在其他地方也有类似的案例案例。最重要的一个是战略。最重要的是，有策略来支持其地方机构的效率和控制机制，也就是:那些建立在共同理解的前提下的资源，以及水库的发展和对环境的干扰。以下策略的实施:(1)将其浮华的网络笼子的水箱置于控制和评估其操作的命令下，通过volving MPC集团来保持其生态系统的平衡;(2)协调重建捕鱼的发展，好控制命令中的抓鱼资源;(3)将周末的雨水用在干净的饮用水上。
{"title":"STRATEGI PENGELOLAAN ADAPTIF BERBASIS KELEMBAGAAN LOKAL SUMBER DAYA PERAIRAN","authors":"A. Nurhayati, Isni Nurruhwati, T. Herawati, Asep Agus Handaka","doi":"10.15578/JKSEKP.V8I2.7431","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V8I2.7431","url":null,"abstract":"Pemanfaatan sumber daya perairan umum perlu diatur dengan kelembagaan pengelolaan yang efektif yang dapat menjamin manfaat bagi pelaku usaha dan kelestarian sumber daya yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi adaptif pengelolaan perairan umum berbasis kelembagaan lokal, yang diharapkan dapat secara efektif menjawab tantangan pengelolaan sumber daya perairan umum. Penelitian ini menggunakan metode participatory action research kemudian dideskriptifkan secara kuantitatif yang didukung oleh data primer dan sekunder yang diperoleh melalui Focused Group Disscusion (FGD) dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di waduk Cirata telah diterapkan kelembagaaan lokal yaitu Masyarakat Peduli Cirata (MPC) yang melibatkan segenap stakeholders yaitu masyarakat pengguna perairan umum di Waduk Cirata, Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) dan pembudidaya ikan KJA. Dari kasus kelembagaan di Waduk Cirata ini, dapat dipetik sejumlah pelajaran yang dapat diterapkan untuk kasus serupa di tempat lain. Pelajaran terpenting adalah terkait dengan penerapan strategi adaptif. Komponen utama dari strategi adaptif yang menopang efektivitas kelembagaan pada kasus Waduk Cirata adalah pemanfaatan dan kontrol tepat guna yang dilandasi kesepahamaan di antara stakeholders tentang fungsi potensial dari waduk dan interaksinya dengan lingkungan. Implementasi operasional dari strategi ini adalah: (1) memperbolehkan berlangsungnya perikanan budidaya karamba jaring apung (KJA), namun di sisi lain menerapkan kontrol dan dievaluasi untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya dengan melibatkan kelompok MPC, (2) mendorong pengembangan wisata pemancingan (recreational fishing), tetapi melakukan langkah-langkah untuk pengendalian tangkapan sehingga tidak merusak keberlanjutan sumber daya ikan endemik, (3) pemanfaatan gulma eceng gondok yang dipadukan sekaligus dengan upaya pembersihan jalur transportasi air. Title: Studi Kasus di Perairan Umum Waduk Cirata Kab Cianjur, Jawa Barat) Adaptive Management Strategy Based on Local Institution of The Aquatic Resource (A Case Study at The Cirata Reservoir of Cianjur Regency, West JavaUtilization of open water resources needs to be regulated with effective management institution that can guarantee the benefits for the users and its sustainability. This research aims to examine and formulate adaptive strategies for the management of open water based on local institutions, which are expected to effectively answer the challenges of open water resource management. This research used participatory action research method approach and quantitatively described with primary and secondary data collected from Focused Group Disscusion (FGD) and surveys. Results showed that there are local established institution named Cirata Community Care (MPC) which involves all relevant stakeholders, they are common users, West Java Province Marine and Fisheries Service Office, Cirata Reservoir Management Ag","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128686816","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-04DOI: 10.15578/JKSEKP.V8I2.7213
M. Rizky, Zuzy Anna, Achmad Rizal, Asep Suryana
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan perikanan bubu dan mencari tahu faktor apa yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan perikanan bubu. Penelitian dilaksanakan di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat pada bulan Februari tahun 2018 dengan jumlah responden sebanyak 60 orang nelayan alat tangkap bubu. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner untuk mendapatkan data primer mengenai kondisi perikanan bubu. Analisis sosial meliputi aspek sosio demografi, institusional dan konflik. Analisis finansial meliputi analisis pendapatan dan B/C ratio serta dilakukan analisis regresi untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel input. Analisis lingkungan dilakukan berdasarkan pandangan nelayan mengenai dampak pengoperasian bubu terhadap lingkungan. Aspek sosial menunjukkan nelayan bubu Karangsong tidak memiliki kelompok, ditemukan konflik alat tangkap dan konflik terkait kegiatan perikanan dan hasil tangkapan yang tidak dilaporkan aktifitasnya ke TPI maupn PPI. Hasil analisis finansial didapatkan pendapatan nelayan berkisar antara Rp1.532.000 - Rp5.401.600 dan nilai B/C Ratio rata rata per jenis kapal adalah 2.05 untuk 3 GT, 5.1 untuk 4 GT dan 5.6 untuk 6 GT. Hasil analisis lingkungan diketahui 100% nelayan memiliki perspektif bahwa perikanan bubu ramah lingkungan.Title: Socio-Economic and Environment Analysis of Trap Fishery Will Karangsong Village Indramayu of West Java This research was conducted in Karangsong, Indramayu, West Java in February 2018 with 60 respondents of traps fishermen. This research aims to analyze the socio-economic and environmental condition of fishing traps and tried to find out what factors influencing the conditions. Primary data were collected through questionnaires and interviews about the condition of fishing traps. Social analysis of the research includes demography, institution and conflict, while financial analysis includes income analysis and B/C ratio as well as regression analysis to find out correlation between inputs. Environmental analysis was built upon fishermen’s perspective about how fishing traps affect the environment. Social aspect of the research found that fishermen did not have any group, and there are many conflicts especially related to fishing gear and unreported fishing. Results in financial analysis found that fishermen’s income range between IDR 1.532.000 - IDR 5.401.600 and average value of B/C Ratio for 3 GTs, 4 GTs and 6 GTs were 2.05, 5.1 and 5.6, respectively. Environmental analysis indicated that 100% of fishermen perceive that fishing traps are environmentally friendly.
{"title":"SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN PERIKANAN BUBU DI DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BARAT","authors":"M. Rizky, Zuzy Anna, Achmad Rizal, Asep Suryana","doi":"10.15578/JKSEKP.V8I2.7213","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V8I2.7213","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan perikanan bubu dan mencari tahu faktor apa yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan perikanan bubu. Penelitian dilaksanakan di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat pada bulan Februari tahun 2018 dengan jumlah responden sebanyak 60 orang nelayan alat tangkap bubu. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner untuk mendapatkan data primer mengenai kondisi perikanan bubu. Analisis sosial meliputi aspek sosio demografi, institusional dan konflik. Analisis finansial meliputi analisis pendapatan dan B/C ratio serta dilakukan analisis regresi untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel input. Analisis lingkungan dilakukan berdasarkan pandangan nelayan mengenai dampak pengoperasian bubu terhadap lingkungan. Aspek sosial menunjukkan nelayan bubu Karangsong tidak memiliki kelompok, ditemukan konflik alat tangkap dan konflik terkait kegiatan perikanan dan hasil tangkapan yang tidak dilaporkan aktifitasnya ke TPI maupn PPI. Hasil analisis finansial didapatkan pendapatan nelayan berkisar antara Rp1.532.000 - Rp5.401.600 dan nilai B/C Ratio rata rata per jenis kapal adalah 2.05 untuk 3 GT, 5.1 untuk 4 GT dan 5.6 untuk 6 GT. Hasil analisis lingkungan diketahui 100% nelayan memiliki perspektif bahwa perikanan bubu ramah lingkungan.Title: Socio-Economic and Environment Analysis of Trap Fishery Will Karangsong Village Indramayu of West Java This research was conducted in Karangsong, Indramayu, West Java in February 2018 with 60 respondents of traps fishermen. This research aims to analyze the socio-economic and environmental condition of fishing traps and tried to find out what factors influencing the conditions. Primary data were collected through questionnaires and interviews about the condition of fishing traps. Social analysis of the research includes demography, institution and conflict, while financial analysis includes income analysis and B/C ratio as well as regression analysis to find out correlation between inputs. Environmental analysis was built upon fishermen’s perspective about how fishing traps affect the environment. Social aspect of the research found that fishermen did not have any group, and there are many conflicts especially related to fishing gear and unreported fishing. Results in financial analysis found that fishermen’s income range between IDR 1.532.000 - IDR 5.401.600 and average value of B/C Ratio for 3 GTs, 4 GTs and 6 GTs were 2.05, 5.1 and 5.6, respectively. Environmental analysis indicated that 100% of fishermen perceive that fishing traps are environmentally friendly. ","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"285 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125742238","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-04DOI: 10.15578/JKSEKP.V8I2.6918
Yayan Hikmayani, I. Muliawan, T. R. Adi
Analisis terhadap perkembangan nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) telah dilakukan sejak tahun 2014 sampai 2016. Permasalahan penentuan tingkat kesejahteraan dengan menyusun indikator yang mengarahkan pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara sektoral dan menjadi wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah penting. Tujuan penulisan makalah ini untuk melihat kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan. Metode penelitian menggunakan metode desk study. Data terdiri data sekunder yang meliputi data ekonomi dan sosial kelembagaan yang dikumpulkan dan diperoleh dari Eselon 1 lingkup KKP. Verifikasi data dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus yang dihadiri oleh pengambil kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) tahun 2016 sebesar 48,33. Nilai dimensi sosial dan kelembagaan sebesar 43,31 dan nilai dimensi ekonomi sebesar 43,27. Daerah yang memiliki Nilai IKMKP terbesar yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai sebesar 100. Sementara itu, daerah yang memiliki nilai IKMKP paling kecil yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai sebesar 0,00. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa program-program pemerintah yang telah dialokasikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan sebaliknya untuk Provinsi Kalimantan Tengah masih belum memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraaanya. Adapun dari analisa faktor penimbang, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan akan lebih efektif jika semakin banyak jumlah Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM) yang terfasilitasi permodalan dan tidak terjadi perubahan komposisi pada struktur ongkos usaha perikanan.Title: Analysis of The Development Marine and Fisheries Welfare Community Index (IKMKP) Analysis of the development of Marine and Fisheries Community Welfare Index (IKMKP) has been carried out since 2014 until 2016. It is important to determine the welfare level by formulating indicators to the development of the marine and fisheries sector through Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF). The purpose of this paper is to measure the performance of marine and fisheries development based on fisheries businessmen welfare indicators. The research used desk study method and secondary data of economic and social institutional which are collected from Echelon-1 of MMAF. Data were verified in focus group discussions among policy makers of MMAF and were analyzed using quantitative descriptive approach. The results showed that Marine and Fisheries Community Welfare Index (IKMKP) value in 2016 was 48.33. The value of social and institutional dimensions is 43.31 and value of economic dimension is 43.27. Regions that have
{"title":"ANALISIS DAN PENGHITUNGAN INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN (IKMKP)","authors":"Yayan Hikmayani, I. Muliawan, T. R. Adi","doi":"10.15578/JKSEKP.V8I2.6918","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V8I2.6918","url":null,"abstract":"Analisis terhadap perkembangan nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) telah dilakukan sejak tahun 2014 sampai 2016. Permasalahan penentuan tingkat kesejahteraan dengan menyusun indikator yang mengarahkan pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara sektoral dan menjadi wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah penting. Tujuan penulisan makalah ini untuk melihat kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan. Metode penelitian menggunakan metode desk study. Data terdiri data sekunder yang meliputi data ekonomi dan sosial kelembagaan yang dikumpulkan dan diperoleh dari Eselon 1 lingkup KKP. Verifikasi data dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus yang dihadiri oleh pengambil kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) tahun 2016 sebesar 48,33. Nilai dimensi sosial dan kelembagaan sebesar 43,31 dan nilai dimensi ekonomi sebesar 43,27. Daerah yang memiliki Nilai IKMKP terbesar yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai sebesar 100. Sementara itu, daerah yang memiliki nilai IKMKP paling kecil yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai sebesar 0,00. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa program-program pemerintah yang telah dialokasikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan sebaliknya untuk Provinsi Kalimantan Tengah masih belum memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraaanya. Adapun dari analisa faktor penimbang, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan akan lebih efektif jika semakin banyak jumlah Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM) yang terfasilitasi permodalan dan tidak terjadi perubahan komposisi pada struktur ongkos usaha perikanan.Title: Analysis of The Development Marine and Fisheries Welfare Community Index (IKMKP) Analysis of the development of Marine and Fisheries Community Welfare Index (IKMKP) has been carried out since 2014 until 2016. It is important to determine the welfare level by formulating indicators to the development of the marine and fisheries sector through Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF). The purpose of this paper is to measure the performance of marine and fisheries development based on fisheries businessmen welfare indicators. The research used desk study method and secondary data of economic and social institutional which are collected from Echelon-1 of MMAF. Data were verified in focus group discussions among policy makers of MMAF and were analyzed using quantitative descriptive approach. The results showed that Marine and Fisheries Community Welfare Index (IKMKP) value in 2016 was 48.33. The value of social and institutional dimensions is 43.31 and value of economic dimension is 43.27. Regions that have ","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130230251","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-04DOI: 10.15578/JKSEKP.V8I2.7430
Eva Royandi, Arif Satria, Saharuddin Saharuddin
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aktor dan relasi kekuasaan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya laut Palabuhanratu. Lokasi penelitian di Perairan Laut Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aktor membangun kekuasaan melalui mekanisme akses berbasis hak dan mekanismes akses berbasis struktur dan relasi sosial dengan basis kekuasaan modal, pasar, teknologi, pengetahuan, identitas sosial, otoritas, dan patron klien. Kelompok nelayan lokal, nelayan dari luar (nelayan Banten) dan nelayan pendatang etnis Jawa berupaya mempertahankan akses, sementara kelompok nelayan etnis Bugis berupaya mengontrol akses terhadap sumber daya laut. Perbedaan posisi antar kelompok nelayan menyebabkan terjadinya relasi kekuasaan antar kelompok nelayan dalam memperoleh sumber daya laut Palabuhanratu. Sementara aktivitas pihak pengelola PLTU dianggap membatasi kekuasaan kelompok nelayan melalui penggunaan wilayah pesisir dan penggunaan jalur transportasi laut. Keterbatasan akses kelompok nelayan menyebabkan terjadinya relasi kuasa antara nelayan dengan pengelola PLTU. Title: Group of Interest and Relation Power in The Utilization of Marine Resources PalabuhanratuThe purpose of this study is to analyze the actors and power relations occured in the management of Palabuhanratu marine resources. Research was located in Palabuhanratu Sea Waters, Sukabumi, West Java. Research used qualitative methods. Results of the study showed that all actors built power through right-based access mechanisms and mechanisms based on structure and social relations with a basis of power of capital, markets, technology, knowledge, social identity, authority, and patron clients. Local fishing groups, outside fishers (Banten fishers) and Javanese ethnic fishers tried to maintain access, while Bugis ethnic fishers groups tried to control access to marine resources. Differences in position between fishers groups led to power relations among the groups in obtaining Palabuhanratu marine resources. While the activities of the management of the Steam Power Plant (PLTU) were considered to limit the power of fishers groups through the use of coastal areas and sea transportation routes. Limited access of fishers groups led to power relations between fishers and managers of Steam Power Plants (PLTU).
{"title":"KELOMPOK KEPENTINGAN DAN RELASI KUASA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT PALABUHANRATU","authors":"Eva Royandi, Arif Satria, Saharuddin Saharuddin","doi":"10.15578/JKSEKP.V8I2.7430","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V8I2.7430","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aktor dan relasi kekuasaan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya laut Palabuhanratu. Lokasi penelitian di Perairan Laut Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aktor membangun kekuasaan melalui mekanisme akses berbasis hak dan mekanismes akses berbasis struktur dan relasi sosial dengan basis kekuasaan modal, pasar, teknologi, pengetahuan, identitas sosial, otoritas, dan patron klien. Kelompok nelayan lokal, nelayan dari luar (nelayan Banten) dan nelayan pendatang etnis Jawa berupaya mempertahankan akses, sementara kelompok nelayan etnis Bugis berupaya mengontrol akses terhadap sumber daya laut. Perbedaan posisi antar kelompok nelayan menyebabkan terjadinya relasi kekuasaan antar kelompok nelayan dalam memperoleh sumber daya laut Palabuhanratu. Sementara aktivitas pihak pengelola PLTU dianggap membatasi kekuasaan kelompok nelayan melalui penggunaan wilayah pesisir dan penggunaan jalur transportasi laut. Keterbatasan akses kelompok nelayan menyebabkan terjadinya relasi kuasa antara nelayan dengan pengelola PLTU. Title: Group of Interest and Relation Power in The Utilization of Marine Resources PalabuhanratuThe purpose of this study is to analyze the actors and power relations occured in the management of Palabuhanratu marine resources. Research was located in Palabuhanratu Sea Waters, Sukabumi, West Java. Research used qualitative methods. Results of the study showed that all actors built power through right-based access mechanisms and mechanisms based on structure and social relations with a basis of power of capital, markets, technology, knowledge, social identity, authority, and patron clients. Local fishing groups, outside fishers (Banten fishers) and Javanese ethnic fishers tried to maintain access, while Bugis ethnic fishers groups tried to control access to marine resources. Differences in position between fishers groups led to power relations among the groups in obtaining Palabuhanratu marine resources. While the activities of the management of the Steam Power Plant (PLTU) were considered to limit the power of fishers groups through the use of coastal areas and sea transportation routes. Limited access of fishers groups led to power relations between fishers and managers of Steam Power Plants (PLTU). ","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127340353","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-04DOI: 10.15578/JKSEKP.V8I2.7321
Nendah Kurniasari, Latifatul Rosidah, Mei Dwi Erlina
Sektor kelautan dan perikanan di Kota Sabang memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan membutuhkan penyelesaian yang berbeda pula di setiap tipologi sehingga diperlukan identifikasi tipologi mana yang lebih prioritas, penting, dan mendesak untuk diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan sektor tersebut agar terjadi sinergitas dalam pengembangan setiap tipologi. Penelitian dilakukan di Kota Sabang pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi grup terfokus tehadap pelaku usaha dan pemangku kepentingan di Kota Sabang. Analisis data menggunakan analisis Urgency, Seriousness, and Growth (USG), analisis Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) dan analisis Qualitative Strategic Planning Method (QSPM). Hasil penelitian menujukkan bahwa prioritas sektor perikanan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota Sabang adalah pengembangan usaha pengolahan perikanan. Oleh karena itu, strategi yang perlu dilakukan adalah; 1) memanfaatkan kawasan destinasi wisata sebagai peluang pasar dengan meningkatkan kualitas produk olahan melalui peningkatan kualitas bahan baku, 2) membangun sentra pengolahan ikan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kualitas air sebagai unsur utama dalam proses pengolahan agar memenuhi kebutuhan pasar, dan 3) memperbaiki akses pengolah terhadap bahan baku melalui pembangunan sentra pendaratan ikan.Title: Strategy for Development of Marine and Fisheries Sector in Sabang CityMarine and fisheries sector in Sabang City has different problems and thus requires different solutions in each typology. Therefore, it is necessary to identify which typologies are more priority, important, and urgent to resolve. This study aims to formulate development strategy for the sector to be more effective and efficient. The study was conducted in Sabang City in 2016 using qualitative and quantitative approaches based on primary and secondary data. Primary data were collected through interview, observation, documentation, and focused group discussions (FGD) between fishery businessmen and stakeholders in Sabang. Data were analyzed using analysis of Urgency, Seriousness, and Growth (USG), analysis of Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) and analysis of Qualitative Strategic Planning Method (QSPM). The results showed that the development priority for marine and fishery sector in Sabang City is developing fisheries processing business. Therefore, it needs following strategies: 1) optimizing the tourist destination as a market place by improving the quality of fishery products through the quality of its raw materials, 2) developing “fish processing center” supported with the availability and quality of fresh water to meet the market needs, and 3) Improving the access of fish processors to the raw materials through the developm
沙邦的海洋部门和渔业有不同的问题，每个类型学都需要不同的解决方案，因此需要确定哪一种类型学的优先级、重要性和紧迫。本研究旨在制定该部门发展的战略，使其在每一种类学发展中具有协同作用。2016年，在沙邦市进行的一项研究采用一种定性和定量方法，采用主要和次要数据。主要的数据收集是通过采访、观察、文档和小组讨论来集中讨论沙邦市的商人和利益相关者。数据分析使用紧急分析、Seriousness和Growth分析、力量分析、Weakness分析、机会分析和Threat分析(SWOT)以及战略规划方法(QSPM)分析。研究结果表明，渔业在海洋部门的发展和沙邦渔业中的优先事项是渔业再加工业务的发展。因此，需要采取的策略是;1)利用地区旅游目的地作为市场机会通过提高原料质量加工提高产品质量,2)建造sentra鱼类加工考虑可用性和水质作为主要成分的加工过程中,为了满足市场需求,建设3)提高对原材料通过处理器访问sentra鱼降落。标题:沙邦城市海洋和渔业区域发展战略不同的问题，每一种类型都有不同的要求。因此，有必要确定哪些typologies更优先、更重要、更迫切地需要解决。这个研究有助于发展部门的战略更有效和方便。研究报告于2016年被列入沙宾市。主要的数据是在采访、观察、文件处理和对等商业纠纷之间收集的。数据是用紧急分析、连续性和声音分析、力量、敏捷、机会和威胁分析(QSPM)来分析数据。最近的分析表明，在沙邦市，渔业和渔业部门开发渔业的首要任务是开发渔业。这就是,它需要跟踪策略:1)optimizing旅游目的地美国市场的地方:improving fishery产品之品质质量》通过它的原始材料,2)developing”鱼加工中心”supported with the availability》和新鲜的水质量高兴见到的市场需求,和3)improving the access of fish processors raw》材料穿过开发鱼landing中心。
{"title":"STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KOTA SABANG","authors":"Nendah Kurniasari, Latifatul Rosidah, Mei Dwi Erlina","doi":"10.15578/JKSEKP.V8I2.7321","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V8I2.7321","url":null,"abstract":"Sektor kelautan dan perikanan di Kota Sabang memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan membutuhkan penyelesaian yang berbeda pula di setiap tipologi sehingga diperlukan identifikasi tipologi mana yang lebih prioritas, penting, dan mendesak untuk diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan sektor tersebut agar terjadi sinergitas dalam pengembangan setiap tipologi. Penelitian dilakukan di Kota Sabang pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi grup terfokus tehadap pelaku usaha dan pemangku kepentingan di Kota Sabang. Analisis data menggunakan analisis Urgency, Seriousness, and Growth (USG), analisis Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) dan analisis Qualitative Strategic Planning Method (QSPM). Hasil penelitian menujukkan bahwa prioritas sektor perikanan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota Sabang adalah pengembangan usaha pengolahan perikanan. Oleh karena itu, strategi yang perlu dilakukan adalah; 1) memanfaatkan kawasan destinasi wisata sebagai peluang pasar dengan meningkatkan kualitas produk olahan melalui peningkatan kualitas bahan baku, 2) membangun sentra pengolahan ikan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kualitas air sebagai unsur utama dalam proses pengolahan agar memenuhi kebutuhan pasar, dan 3) memperbaiki akses pengolah terhadap bahan baku melalui pembangunan sentra pendaratan ikan.Title: Strategy for Development of Marine and Fisheries Sector in Sabang CityMarine and fisheries sector in Sabang City has different problems and thus requires different solutions in each typology. Therefore, it is necessary to identify which typologies are more priority, important, and urgent to resolve. This study aims to formulate development strategy for the sector to be more effective and efficient. The study was conducted in Sabang City in 2016 using qualitative and quantitative approaches based on primary and secondary data. Primary data were collected through interview, observation, documentation, and focused group discussions (FGD) between fishery businessmen and stakeholders in Sabang. Data were analyzed using analysis of Urgency, Seriousness, and Growth (USG), analysis of Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) and analysis of Qualitative Strategic Planning Method (QSPM). The results showed that the development priority for marine and fishery sector in Sabang City is developing fisheries processing business. Therefore, it needs following strategies: 1) optimizing the tourist destination as a market place by improving the quality of fishery products through the quality of its raw materials, 2) developing “fish processing center” supported with the availability and quality of fresh water to meet the market needs, and 3) Improving the access of fish processors to the raw materials through the developm","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"178 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132747690","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-04DOI: 10.15578/JKSEKP.V8I2.7245
Siti hajar Suryawati, Permana Ari Soejarwo, I. Muliawan, Maulana Firdaus
Taman Wisata Perairan Gili Matra merupakan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi dan kualitas ekologi yang sangat besar. TWP Gili Matra juga digunakan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai ekonomi total ekosistem terumbu karang dan mangrove di TWP Gili Matra menggunakan metode TEV (Total Economic Value) yang terdiri dari analisis nilai guna langsung menggunakan metode effect on production (EoP) dan travel cost method (TCM), nilai guna tidak langsung menggunakan metode replacement cost dan contingent valuation method (CVM), nilai pilihan menggunakan benefit transfer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kegunaan langsung yang meliputi nilai kegunaan sebagai perikanan tangkap sebesar Rp151.130.418/ ha/tahun, nilai kegunaan sebagai penyedia jasa wisata sebesar Rp1.102.165.479/tahun. Nilai kegunaan tidak langsung meliputi nilai kegunaan sebagai pelindung pantai sebesar Rp9.569.065.000/tahun, nilai kegunaan sebagai serapan karbon sebesar Rp150.378,54/tahun serta sebagai nilai kegunaan sosial budaya sebesar Rp4.460.856.979/tahun. Selanjutnya sebagai nilai pilihan untuk penyedia keanekaragaman hayati yaitu untuk ekosistem mangrove sebesar Rp3.043.593.225/tahun serta terumbu karang sebesar Rp10.821.883.500/tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai ekonomi tersebut mempunyai manfaat dan fungsi yang penting sebagai sumberdaya ekonomi maupun ekologi bagi masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu keberadaan TWP Gili Matra harus tetap dipelihara sebagai aset pembangunan wilayah. Pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan mangrove dapat dilakukan secara terpadu antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta agar ketersediaan sumberdaya terumbu karang dan mangrove di TWP Gili Matra tetap terjaga. Title: Economic Valuation of Coral Reef and Mangrove Resources in The Gili Matra Marine Tourism Park Area, Lombok Utara, Nusa Tenggara BaratGili matra tourism park (TWP Gili Matra) is an area with a high value and quality in both ecological and economical. TWP Gili Matra also contributes to living source for local community. This research aims to identify utilization of coral reef and mangrove ecosystem in TWP Gili Matra by using Total Economic Value (TEV) method that consists of direct utilization value analysis using Effect on Production (EoP) method and Travel Cost Method (TCM), while indirect utilization value using Replacement Cost Method and Contingent Valuation Method (CVM), option value analysis using Benefit Transfer method. The results showed that the direct use value including the use value as a capture fishery of IDR 151,130,418/ ha/year, the use value as a tourist service provider of IDR 1,102,165,479/year. Indirect use value including the use value as a coastal protector of IDR 9.569.065.000/year, the use value as carbon uptake of IDR150,378,54/year and the use value as social cultural value of IDR 4,460,856,979/year. Furthermore as selected value fo
{"title":"VALUASI EKONOMI SUMBERDAYA TERUMBU KARANG DAN MANGROVE DI KAWASAN TAMAN WISATA PERAIRAN (TWP) GILI MATRA, LOMBOK UTARA, NUSA TENGGARA BARAT","authors":"Siti hajar Suryawati, Permana Ari Soejarwo, I. Muliawan, Maulana Firdaus","doi":"10.15578/JKSEKP.V8I2.7245","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V8I2.7245","url":null,"abstract":"Taman Wisata Perairan Gili Matra merupakan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi dan kualitas ekologi yang sangat besar. TWP Gili Matra juga digunakan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai ekonomi total ekosistem terumbu karang dan mangrove di TWP Gili Matra menggunakan metode TEV (Total Economic Value) yang terdiri dari analisis nilai guna langsung menggunakan metode effect on production (EoP) dan travel cost method (TCM), nilai guna tidak langsung menggunakan metode replacement cost dan contingent valuation method (CVM), nilai pilihan menggunakan benefit transfer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kegunaan langsung yang meliputi nilai kegunaan sebagai perikanan tangkap sebesar Rp151.130.418/ ha/tahun, nilai kegunaan sebagai penyedia jasa wisata sebesar Rp1.102.165.479/tahun. Nilai kegunaan tidak langsung meliputi nilai kegunaan sebagai pelindung pantai sebesar Rp9.569.065.000/tahun, nilai kegunaan sebagai serapan karbon sebesar Rp150.378,54/tahun serta sebagai nilai kegunaan sosial budaya sebesar Rp4.460.856.979/tahun. Selanjutnya sebagai nilai pilihan untuk penyedia keanekaragaman hayati yaitu untuk ekosistem mangrove sebesar Rp3.043.593.225/tahun serta terumbu karang sebesar Rp10.821.883.500/tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai ekonomi tersebut mempunyai manfaat dan fungsi yang penting sebagai sumberdaya ekonomi maupun ekologi bagi masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu keberadaan TWP Gili Matra harus tetap dipelihara sebagai aset pembangunan wilayah. Pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan mangrove dapat dilakukan secara terpadu antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta agar ketersediaan sumberdaya terumbu karang dan mangrove di TWP Gili Matra tetap terjaga. Title: Economic Valuation of Coral Reef and Mangrove Resources in The Gili Matra Marine Tourism Park Area, Lombok Utara, Nusa Tenggara BaratGili matra tourism park (TWP Gili Matra) is an area with a high value and quality in both ecological and economical. TWP Gili Matra also contributes to living source for local community. This research aims to identify utilization of coral reef and mangrove ecosystem in TWP Gili Matra by using Total Economic Value (TEV) method that consists of direct utilization value analysis using Effect on Production (EoP) method and Travel Cost Method (TCM), while indirect utilization value using Replacement Cost Method and Contingent Valuation Method (CVM), option value analysis using Benefit Transfer method. The results showed that the direct use value including the use value as a capture fishery of IDR 151,130,418/ ha/year, the use value as a tourist service provider of IDR 1,102,165,479/year. Indirect use value including the use value as a coastal protector of IDR 9.569.065.000/year, the use value as carbon uptake of IDR150,378,54/year and the use value as social cultural value of IDR 4,460,856,979/year. Furthermore as selected value fo","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"os-15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127764641","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-11-30DOI: 10.15578/JKSEKP.V8I1.7342
Ilham Ferbiansyah
{"title":"Front and Bak Matter","authors":"Ilham Ferbiansyah","doi":"10.15578/JKSEKP.V8I1.7342","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V8I1.7342","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"79 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115531514","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-11-30DOI: 10.15578/jksekp.v8i1.7102
Armen Zulham
Kehadiran nelayan China, Vietnam dan Thailand, pelaku illegal fishing pada Laut Natuna Utara merupakan sinyal bahwa ikan pada perairan tersebut cukup potensial. Keberhasilan memerangi Illegal Unreported and Unregulated fishing (IUU- Fishing) pada perairan itu, seharusnya mendorong entitas bisnis perikanan Natuna berperan memanfaatkan keberhasilan tersebut. Namun, peran itu belum terwujud, karena struktur sosial dan jaringan sosial pelaku usaha perikanan Natuna kapasitasnya belum dipetakan. Pemetaan ini diperlukan untuk: (a). menilai kemampuan pemupukan modal. (b).mengetahui kemampuan akses sumberdaya ikan di Laut Natuna Utara. (c). memahami perkembangan industri pengolahan di Natuna. (d). mengetahui pelaku yang mempunyai akses pasar dan jaringan perdagangan ikan. (e). memahami perilaku bisnis pelaku usaha perikanan di Natuna. Upaya meningkatkan peran pelaku usaha perikanan di Natuna, dilaksanakan melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa. Kontruksi sosial SKPT tersebut, diwujudkan penuh tantangan karena struktur sosialnya masih premature. Sementara struktur sosial dan jaringan bisnis perikanan diluar SKPT telah mapan. Assessment sosial ini, bertujuan memberi informasi tentang struktur sosial dan jaringan sosial perikanan Natuna diluar SKPT Selat Lampa, sebagai bahan untuk memfungsikan SKPT tersebut. Tulisan ini menggunakan data survey dan diskusi pelaku bisnis perikanan di Natuna pada pada bulan Oktober 2017. Hasil analisis merekomendasikan pedagang besar pada jaringan bisnis ikan di Natuna harus diintegrasikan dalam entitas bisnis usaha patungan, sebagai wadah mereka berperan di SKPT Selat Lampa
{"title":"PENILAIAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN ENTITAS BISNIS PERIKANAN PADA SKPT SELAT LAMPA, NATUNA","authors":"Armen Zulham","doi":"10.15578/jksekp.v8i1.7102","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v8i1.7102","url":null,"abstract":"Kehadiran nelayan China, Vietnam dan Thailand, pelaku illegal fishing pada Laut Natuna Utara merupakan sinyal bahwa ikan pada perairan tersebut cukup potensial. Keberhasilan memerangi Illegal Unreported and Unregulated fishing (IUU- Fishing) pada perairan itu, seharusnya mendorong entitas bisnis perikanan Natuna berperan memanfaatkan keberhasilan tersebut. Namun, peran itu belum terwujud, karena struktur sosial dan jaringan sosial pelaku usaha perikanan Natuna kapasitasnya belum dipetakan. Pemetaan ini diperlukan untuk: (a). menilai kemampuan pemupukan modal. (b).mengetahui kemampuan akses sumberdaya ikan di Laut Natuna Utara. (c). memahami perkembangan industri pengolahan di Natuna. (d). mengetahui pelaku yang mempunyai akses pasar dan jaringan perdagangan ikan. (e). memahami perilaku bisnis pelaku usaha perikanan di Natuna. Upaya meningkatkan peran pelaku usaha perikanan di Natuna, dilaksanakan melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa. Kontruksi sosial SKPT tersebut, diwujudkan penuh tantangan karena struktur sosialnya masih premature. Sementara struktur sosial dan jaringan bisnis perikanan diluar SKPT telah mapan. Assessment sosial ini, bertujuan memberi informasi tentang struktur sosial dan jaringan sosial perikanan Natuna diluar SKPT Selat Lampa, sebagai bahan untuk memfungsikan SKPT tersebut. Tulisan ini menggunakan data survey dan diskusi pelaku bisnis perikanan di Natuna pada pada bulan Oktober 2017. Hasil analisis merekomendasikan pedagang besar pada jaringan bisnis ikan di Natuna harus diintegrasikan dalam entitas bisnis usaha patungan, sebagai wadah mereka berperan di SKPT Selat Lampa","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128049357","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-11-30DOI: 10.15578/JKSEKP.V8I1.6487
Fadjri Alihar
Ada beberapa persoalan yang terkait dengan pulau-pulau terluar, pertama, aspek keamanan yang berkaitan dengan aspek perlindungan dan pemeliharaan. Kedua, banyak diantara pulau-pulau tersebut yang tidak berpenghuni. Ketiga, aspek pemberdayaan masyarakat. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi berbagai data, baik hasil penelitian, naskah-naskah akademik dan berbagai data dari internet untuk memahami berbagai persoalan yang terjadi di pulau-pulau terluar Indonesia. Disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia terlalu menyepelekan persoalan yang terjadi pulau-pulau terluar, padahal menyangkut harga diri dan martbat bangsa. Pemerintah dituntut untuk mendata kembali berbagai pulau-pulau terluar yang tersebar di daerah perbatasan dengan negara tetangga. Selain itu pemerintah juga dituntut mereklamasi beberapa pulau-pulau terluar karena terancam tenggelam dan ini berdampak terhadap garis perbatasan Indonesia. Untuk mengisi pulau-pulau terluar tersebut kiranya diperlukan sebuah program transmigrasi lokal yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan berbasis kelautan dan kepulauan. There are several matters concerning the outer islands of Indonesia. First is related with security matters. This is most likely policing of defence and conserve the national, as well as states borders. Secondly is concerning thier inhabitant. Most of the islnads are not being occupied. Thirdly is about social enhancing of the resident of those outer islands. This article is going to explore any specific data or informations collected from either surveys, literature reviews of both hardcopies and softcopies which are downloaded from web media, in order to understand the matters concerning those outer islands which are bounderising the Republik of Indonesia. The result is that to a certain extent the government of Indonesia seems to underestimate the be existent of those outer island of Indonesia. Even though this really is concering the self-respect, as well as honour of the Republik of Indonesia as a big nation. Then, the government of Indonesia is supposedly forced to take into account the reassessment of those outer islands of Indonesia, particularly those which are bounderized with other countries. The goverment is also demanded to do the reclaimation of several outer islands which are being shinked. This effort is must be done in order to keep up the Indonesian borderlines or peripheries. The local, as well as inter-islands transmigration programs, which are socially and fisically trained by the marine and oceanic-atoll expertise could be the best solution for keeping-up and safeguarding those outer islands of Indonesia.
{"title":"KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU TERLUAR DITINJUAU DARI ASPEK KEPENDUDUKAN","authors":"Fadjri Alihar","doi":"10.15578/JKSEKP.V8I1.6487","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V8I1.6487","url":null,"abstract":"Ada beberapa persoalan yang terkait dengan pulau-pulau terluar, pertama, aspek keamanan yang berkaitan dengan aspek perlindungan dan pemeliharaan. Kedua, banyak diantara pulau-pulau tersebut yang tidak berpenghuni. Ketiga, aspek pemberdayaan masyarakat. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi berbagai data, baik hasil penelitian, naskah-naskah akademik dan berbagai data dari internet untuk memahami berbagai persoalan yang terjadi di pulau-pulau terluar Indonesia. Disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia terlalu menyepelekan persoalan yang terjadi pulau-pulau terluar, padahal menyangkut harga diri dan martbat bangsa. Pemerintah dituntut untuk mendata kembali berbagai pulau-pulau terluar yang tersebar di daerah perbatasan dengan negara tetangga. Selain itu pemerintah juga dituntut mereklamasi beberapa pulau-pulau terluar karena terancam tenggelam dan ini berdampak terhadap garis perbatasan Indonesia. Untuk mengisi pulau-pulau terluar tersebut kiranya diperlukan sebuah program transmigrasi lokal yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan berbasis kelautan dan kepulauan. There are several matters concerning the outer islands of Indonesia. First is related with security matters. This is most likely policing of defence and conserve the national, as well as states borders. Secondly is concerning thier inhabitant. Most of the islnads are not being occupied. Thirdly is about social enhancing of the resident of those outer islands. This article is going to explore any specific data or informations collected from either surveys, literature reviews of both hardcopies and softcopies which are downloaded from web media, in order to understand the matters concerning those outer islands which are bounderising the Republik of Indonesia. The result is that to a certain extent the government of Indonesia seems to underestimate the be existent of those outer island of Indonesia. Even though this really is concering the self-respect, as well as honour of the Republik of Indonesia as a big nation. Then, the government of Indonesia is supposedly forced to take into account the reassessment of those outer islands of Indonesia, particularly those which are bounderized with other countries. The goverment is also demanded to do the reclaimation of several outer islands which are being shinked. This effort is must be done in order to keep up the Indonesian borderlines or peripheries. The local, as well as inter-islands transmigration programs, which are socially and fisically trained by the marine and oceanic-atoll expertise could be the best solution for keeping-up and safeguarding those outer islands of Indonesia.","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"158 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121051680","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：