Pub Date : 2022-12-28DOI: 10.15578/jksekp.v12i2.11156
Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin, B. Darma
Penelitian ini bertujuan melakukan optimalisasi keberadaan Pelabuhan Perikanan Labuan agar dapat menjadi pengungkit perekonomian daerah. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2021 dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method). Pengumpulan data primer yang terkait dengan persepsi setiap pemangku kepentingan (stakeholder) dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion), sedangkan analisis data menggunakan MACTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan dengan empat pemangku kepentingan di antaranya, yakni UPTD PPP, nelayan, pengelola TPI, dan kelompok pengolah hasil perikanan, memiliki tingkat ketergantungan serta tingkat pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan. Seluruh pemangku kepentingan bersepakat bahwa tujuan pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan pada peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan, keamanan dan keselamatan pelayaran, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan desa, dan fasilitasi bagi nelayan. Keberadaan pedagang kaki lima di wilayah pelabuhan akan menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya optimalisasi peran seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan, sinkronisasi program kerja dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan di Labuan agar tujuan pengembangannya tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta perlunya pelibatan institusi desa melalui pengadaan lahan bagi pedagang kaki lima agar keberadaannya tidak mengganggu fungsi pelabuhan. Title: Stakeholders Analysis for the Development of Labuan Fishery Port to Improve Economy of the Community This study aims to optimize the existence of the Labuan Fishing Port so that can be leveraged for the regional economy. This research was conducted from September to November 2021 with a qualitative and quantitative method approach (mix method). Primary data collection related to the perception of each stakeholder is carried out through interviews and focus group discussions while data analysis used MAXTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations) to see the role of stakeholders in achieving outcomes directly or indirectly. The results showed that there were eleven stakeholders who played a role in the development of the Labuan Fishery Port and four of theme, namely UPTD PPP, fishermen, TPI managers and fishery product processing groups, had a high level of dependence and a strong level of influence on the success of fishing port development. All stakeholders agree that the purpose of developing fishing ports is directed at increasing the role of UPTD PPP in achieving development goals, shipping security and
本研究旨在将Labuan渔港的存在变为区域经济的最大化作用。该研究于2021年9月至11月采用定性和定量方法(混合方法)进行。对每个利益相关者的印象的主要数据收集是通过少数群体的采访和讨论来进行的，而数据分析则使用max来进行。研究表明，11名利益相关者参与了拉布渔业港口的发展，其中4名利益相关者参与了UPTD PPP、渔民、TPI经营者和渔业渔业加工组的发展，对拉布渔业港口建设成功产生了巨大的依赖和影响。所有利益相关者一致同意，渔业开发目标的目标是增加UPTD PPP在实现发展目标、安全航行、社区经济、农村收入增加和渔民便利方面的作用。如果管理不当，街头商贩就会出现问题。给出的建议是优化的必要性与发展相关的所有利益相关者的角色Labuan渔业港口项目,同步所有利益相关者的工作目的是为了培养Labuan渔业港口开发和使社会受益,实现土地pelibatan村庄通过采购机构的必要性使街头小贩不存在干扰港口功能。标题:利益集团分析社区发展的港口改良经济的方法这项研究的范围是从2021年9月到11月，有资格和量量的方法加以考虑。利用最大值分析数据分析、实践、实践和建议发现，实现这些目标的利益相关者的角色角色的核心数据是直接或间接的。The results那里那有一个角色是十一个stakeholders世卫组织在in The development of The Labuan Fishery》和主题四港,namely UPTD PPP, fishermen TPI经理和Fishery广告加工集团,有一个高水平的依赖和a级特朗of影响on The success of钓鱼港发展。开发捕鱼港的所有利益相关者都是被导演的，包括在实现开发目标、航运安全安全、社区经济发展的过程中增加，在农村收入和渔业短缺中增加。在港口的街道供应商的存在将导致财产不管理问题。《需要optimize recommendations吉文是所有相关的stakeholders的角色》《Labuan钓鱼港发展,为了synchronize钓鱼之工作项目所有stakeholders冲洗百万在港Labuan所以那它的发展目标是achieved和。benefits to《社区与需要牵扯到村通过土地收购institutions for《港街vendors区域。
{"title":"Analisis Pemangku Kepentingan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat","authors":"Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin, B. Darma","doi":"10.15578/jksekp.v12i2.11156","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11156","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan melakukan optimalisasi keberadaan Pelabuhan Perikanan Labuan agar dapat menjadi pengungkit perekonomian daerah. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2021 dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method). Pengumpulan data primer yang terkait dengan persepsi setiap pemangku kepentingan (stakeholder) dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion), sedangkan analisis data menggunakan MACTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan dengan empat pemangku kepentingan di antaranya, yakni UPTD PPP, nelayan, pengelola TPI, dan kelompok pengolah hasil perikanan, memiliki tingkat ketergantungan serta tingkat pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan. Seluruh pemangku kepentingan bersepakat bahwa tujuan pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan pada peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan, keamanan dan keselamatan pelayaran, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan desa, dan fasilitasi bagi nelayan. Keberadaan pedagang kaki lima di wilayah pelabuhan akan menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya optimalisasi peran seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan, sinkronisasi program kerja dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan di Labuan agar tujuan pengembangannya tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta perlunya pelibatan institusi desa melalui pengadaan lahan bagi pedagang kaki lima agar keberadaannya tidak mengganggu fungsi pelabuhan. Title: Stakeholders Analysis for the Development of Labuan Fishery Port to Improve Economy of the Community This study aims to optimize the existence of the Labuan Fishing Port so that can be leveraged for the regional economy. This research was conducted from September to November 2021 with a qualitative and quantitative method approach (mix method). Primary data collection related to the perception of each stakeholder is carried out through interviews and focus group discussions while data analysis used MAXTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations) to see the role of stakeholders in achieving outcomes directly or indirectly. The results showed that there were eleven stakeholders who played a role in the development of the Labuan Fishery Port and four of theme, namely UPTD PPP, fishermen, TPI managers and fishery product processing groups, had a high level of dependence and a strong level of influence on the success of fishing port development. All stakeholders agree that the purpose of developing fishing ports is directed at increasing the role of UPTD PPP in achieving development goals, shipping security and","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130533206","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-28DOI: 10.15578/jksekp.v12i2.11315
Heri Ariadi, Tholibah Mujtahidah, S. Hidayati
Petik laut adalah tradisi kebudayaan masyarakat nelayan di pesisir Jembrana, Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola perbedaan pelaksanaan tradisi petik laut antara nelayan yang beragama Hindu dan nelayan yang beragama Islam di Jembrana Bali serta pola kebijakan di wilayah pesisir yang dapat dibuat berdasarkan adanya akulturasi budaya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data berdasarkan wawancara mendalam (deep interview) dan pemberian kuesioner kepada 20 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tradisi petik laut oleh nelayan yang beragama Hindu dan nelayan yang beragama Islam adalah mirip. Nelayan Hindu melaksanakan tradisi petik laut berdasarkan pada keyakinan pancasradha selama 3 hari yang berlandaskan pada tattwa, susila, dan upacara. Nelayan Islam melaksanakan tradisi petik laut didasarkan keyakinan iman kepada Tuhan selama 3 hari yang diiringi dengan pembuatan larung sesaji. Tradisi petik laut merupakan hasil akulturasi budaya yang ada sejak zaman nenek moyang sebagai cara bersyukur dan memohon berkah kepada Tuhan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pola pelaksanaan tradisi petik laut antara nelayan yang beragama Hindu dan Islam terletak dari pada teknis pelaksanaan tradisi yang akan memberikan corak perbedaan. Tradisi petik laut di Jembrana yang berlangsung turun-temurun dapat memberikan fondasi kebijakan berupa (1) sebagai landasan dasar penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan pesisir yang berbasis pada budaya masyarakat, (2) landasan religius tradisi petik laut dapat dijadikan sebagai visi pengelolaan sumber daya pesisir yang lestari, dan (3) tradisi petik laut yang dijalankan oleh agama Hindu dan Islam dapat dijadikan sebagai opsi pengembangan cultural tourisms bagi pemerintah daerah setempat.Title: Implementation of The Petik Laut Tradition on Hindu and Islamic Fishers with Correlation of Coastal Resource Management in Jembrana Petik Laut is a cultural tradition of the fishing community on the coast of Jembrana, Bali. The purpose of this study was to determine the pattern of differences in the process of implementing the petik laut tradition between Hindu fishermen and Muslim fishermen in Jembrana Bali and the pattern of policies in coastal areas that can be made from this cultural acculturation. The research method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques based on deep interviews and giving questionnaires to 20 respondents. The results show that the implementation of the petik laut tradition by Hindu fishermen and Muslim fishermen is similar. Hindu fishermen carry out the petik laut tradition based on the five-day faith of five days, based on tattwa, morals, and ceremonies. Islamic fishermen carry out the petik laut tradition based on faith in God for 3 days accompanied by making offerings. The petik laut tradition is the result of cultural acculturation that has ex
收获的是巴厘岛Jembrana沿岸渔民的文化传统。这项研究的目的是确定巴厘岛巴厘岛印度教渔民和伊斯兰渔民之间海盐捕捞的不同模式，以及基于这种文化养殖业可以建立的沿海政策模式。本研究采用的研究方法是一种基于深入采访的数据提取技术的定性描述，并对20名受访者进行问卷调查。研究表明，印度教渔民和伊斯兰渔民对海带传统的应用类似。印度渔民根据pancasradha的信仰进行了为期三天的采摘传统，这是基于tattwa, susila和仪式。伊斯兰渔民遵循海选传统，他们对上帝的信仰三天，以及制作寺庙。海选传统是祖先时代的文化水产养殖业，是一种感恩和祈求上帝祝福的方式。研究结果表明，信奉印度教和伊斯兰教的渔民海选的模式与实施传统的技术形成对比。历来海运的传统传统为政策奠定了基础:(1)作为以公共文化为基础的沿海管理的基础，(2)宗教传统的基础可以作为可持续沿海资源管理的愿景，(3)印度教和伊斯兰教的海选传统可以作为当地政府文化旅游发展的选择。标题:在巴厘岛的Jembrana海岸上实现印度教和伊斯兰教的传统捕鱼社区是一个文化传统。这项研究的目的是确定在巴厘岛巴厘岛的印度教渔民和穆斯林渔民之间的传统海洋习俗的不同模式，以及在这个文化活动中可以创造的政治模式。这项研究使用的研究方法描述了数据收集技术的资格，基于深度面试，并向20名回答者提出问题。参考文献表明，印度渔民和穆斯林渔民传统海运的实施类似。印度教传教士携带着基于5天信仰的传统传统，基于tattwa、道德和仪式。伊斯兰渔民以上帝的信仰为基础，建立了3天的传统，以相互指责为基础。海洋传统是一种文化行为的结果，这种行为在古人的时代就存在了，就像一种感谢上帝祝福的方式。研究结论的结果表明，印度教和穆斯林渔民之间传统的实施模式在技术上具有不同的风格。采摘传统海洋》Jembrana哪种已经昏倒下去从一代到一代可以。《form of policy foundations(1)《基地》准备regulations on海岸地区管理的改编自社区文化宗教基金会》,(2)摘海洋传统可以成为美国过去a vision for可持续海岸资源管理,由印度教和伊斯兰教引发的传统习俗可以用作当地政府发展文化旅游的一种选择。
{"title":"Pelaksanaan Tradisi Petik Laut Nelayan Hindu dan Islam Dalam Korelasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Jembrana","authors":"Heri Ariadi, Tholibah Mujtahidah, S. Hidayati","doi":"10.15578/jksekp.v12i2.11315","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11315","url":null,"abstract":"Petik laut adalah tradisi kebudayaan masyarakat nelayan di pesisir Jembrana, Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola perbedaan pelaksanaan tradisi petik laut antara nelayan yang beragama Hindu dan nelayan yang beragama Islam di Jembrana Bali serta pola kebijakan di wilayah pesisir yang dapat dibuat berdasarkan adanya akulturasi budaya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data berdasarkan wawancara mendalam (deep interview) dan pemberian kuesioner kepada 20 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tradisi petik laut oleh nelayan yang beragama Hindu dan nelayan yang beragama Islam adalah mirip. Nelayan Hindu melaksanakan tradisi petik laut berdasarkan pada keyakinan pancasradha selama 3 hari yang berlandaskan pada tattwa, susila, dan upacara. Nelayan Islam melaksanakan tradisi petik laut didasarkan keyakinan iman kepada Tuhan selama 3 hari yang diiringi dengan pembuatan larung sesaji. Tradisi petik laut merupakan hasil akulturasi budaya yang ada sejak zaman nenek moyang sebagai cara bersyukur dan memohon berkah kepada Tuhan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pola pelaksanaan tradisi petik laut antara nelayan yang beragama Hindu dan Islam terletak dari pada teknis pelaksanaan tradisi yang akan memberikan corak perbedaan. Tradisi petik laut di Jembrana yang berlangsung turun-temurun dapat memberikan fondasi kebijakan berupa (1) sebagai landasan dasar penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan pesisir yang berbasis pada budaya masyarakat, (2) landasan religius tradisi petik laut dapat dijadikan sebagai visi pengelolaan sumber daya pesisir yang lestari, dan (3) tradisi petik laut yang dijalankan oleh agama Hindu dan Islam dapat dijadikan sebagai opsi pengembangan cultural tourisms bagi pemerintah daerah setempat.Title: Implementation of The Petik Laut Tradition on Hindu and Islamic Fishers with Correlation of Coastal Resource Management in Jembrana Petik Laut is a cultural tradition of the fishing community on the coast of Jembrana, Bali. The purpose of this study was to determine the pattern of differences in the process of implementing the petik laut tradition between Hindu fishermen and Muslim fishermen in Jembrana Bali and the pattern of policies in coastal areas that can be made from this cultural acculturation. The research method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques based on deep interviews and giving questionnaires to 20 respondents. The results show that the implementation of the petik laut tradition by Hindu fishermen and Muslim fishermen is similar. Hindu fishermen carry out the petik laut tradition based on the five-day faith of five days, based on tattwa, morals, and ceremonies. Islamic fishermen carry out the petik laut tradition based on faith in God for 3 days accompanied by making offerings. The petik laut tradition is the result of cultural acculturation that has ex","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"616 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123325008","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-08DOI: 10.15578/jksekp.v12i2.11077
Rahmadi Sunoko, Asep Saefuddin, R. Syarief, Nimmi Zulbainarni
Garam memiliki peranan penting sebagai bagian ekonomi masyarakat pesisir serta sejarah yang panjang, khususnya di wilayah pesisir Jawa dan Madura. Dalam praktik tata niaga, garam hasil produksi petambak garam dibeli oleh pedagang/produsen yang sebagian besar diolah untuk memenuhi pasar garam konsumsi beryodium dan kebutuhan garam bahan baku industri, seperti industri aneka pangan. Dengan melakukan pendekatan analisis deskriptif dan pengamatan langsung terhadap proses produksi garam dari bahan baku hingga menjadi produk olahan serta wawancara kepada petambak garam, pedagang garam, dan pengolah garam, penelitian ini mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana praktik standardisasi garam konsumsi beryodium di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan standardisasi garam konsumsi beryodium, apakah merupakan bagian dari proteksionisme atau tidak serta bagaimana pengaruhnya terhadap daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Standardisasi garam konsumsi beryodium dengan kandungan NaCl>94% berada di bawah rekomendasi Codex (>97%). Implementasi SNI garam konsumsi beryodium merupakan contoh pseudo-protectionism dalam bentuk under-standardization. Kebijakan ini mampu memberikan pasar bagi produksi garam nasional dengan tetap menjunjung fairness dalam perdagangan global. Implikasi atas kebijakan ini mempertegas posisi pemerintah yang memiliki andil besar dalam rangka meningkatkan daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Namun, under-standardization sebagai suatu bentuk proteksionisme tidak akan efektif ketika tidak terjadi peningkatan kualitas bahan baku garam di hulu. Kebijakan ini memiliki manfaat jangka pendek, tetapi tidak mampu menjadi katalis bagi peningkatan daya saing IKM pengolah garam dan petambak garam itu sendiri. Meskipun terdapat jaminan tersedianya pasar bagi garam produksi petambak garam nasional, itu tidak menjamin harga yang baik. Hal itu disebabkan oleh pasar garam konsumsi dan pengasinan ikan yang tidak mampu menyerap seluruh produksi nasional. Sementara itu, industri lainnya menggunakan garam impor yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industrinya.Tittle: Protectionism and Iodized Food Salt Standardization Salt has a significant role as a part of the coastal economy communities and has a long history, especially in coastal areas of Java dan Madura Islands. In commercial practice, solar salt is produced by farmers and delivered to the market as raw material. In the processing plant, solar salt is processed to be iodized food salt and to fulfill industry needed. By conducting a descriptive analysis approach and direct observation of the salt production process from raw materials to processed products as well as interviews with salt farmers, salt traders,and salt processors, this study aims to explore further how the practice of standardizing iodized food salt in Indonesia. This study also analyzes the policy of standardization of iodized consumption salt, whethe
盐在沿海社会的经济和悠久历史中扮演着重要的角色，特别是在爪哇和马杜拉的沿海地区。在商业实践中，盐农生产的盐主要是由商人或制造商购买的，这些制造商主要是为了满足碘消费的市场和各种食品等工业原料盐的需求。通过对从原料到加工产品的盐生产过程的描述性分析和直接观察方法，以及对盐农、盐商和盐加工商的采访，本研究进一步探讨了印尼碘消费盐的标准化做法。这项研究还分析了碘盐消费盐的标准化政策，它是否是保护主义的一部分，以及它如何影响盐农竞争力和中小行业(IKM)的盐处理。氯化盐的标准化浓度为94%在法典推荐下(>97%)。以低于标准的形式实施单磷酸盐是一种伪化的例子。这一政策通过继续维护全球贸易的美丽，为国家盐生产提供了市场。这一政策的影响加强了政府在改善盐养殖和中小行业(IKM)盐加工业方面的巨大作用。然而，如果上游的盐原料质量没有提高，标准保护主义的形式将无效。这一政策有短期利益，但它不能成为盐处理厂和盐养殖场本身提高竞争力的催化剂。虽然国家海盐生产的市场可以保证，但这并不能保证良好的价格。这是由消费盐和腌制鱼类的市场造成的，它们无法吸收整个国家的生产。与此同时，其他行业使用的进口盐符合其工业需求的规范。主题:新教和贫困食品标准盐作为海岸经济联盟的一部分，具有重要意义，主要存在于爪哇和马杜拉群岛的海岸地区。在商业实践中，太阳盐由工厂工厂生产并运送到美国原料市场。在加工工厂，太阳能盐被用来补充食品和满足需求。通过描述对盐法、盐traders和盐加工过程的分析和直接观察，这项研究旨在探讨印尼盐渍、盐traders和盐加工的进一步实践。这项研究还分析了盐缺乏供应标准的政策，这是否包括保护主义的一部分，以及它如何影响盐的有限和小的工业(SMEs)对盐的处理。基于NaCl满足>94%的适度含蓄盐的标准化是在抄本推荐下(>97%)。印度尼西亚国家标准(SNI)的iodition盐的实施是标准不足形式的伪保护行为的表现。这个政策可以为国家盐制作而upholding。a市场fairness在全球贸易。《位置》这个policy emphasizes implication梅杰政府哪有a (salt农民和IKM competitiveness》角色在increasing为加工盐。但是,美国under-standardization a form of protectionism不会成为有效,如果没有improvement是在盐raw材料上游之品质。这一政策有缺陷，但不能加剧盐产业和盐养料本身的加权。尽管有一种保证，将有一个由国家盐农民生产的盐可获得的市场，但这并不能保证一个好的价格。这是对全国生产不可吸收的盐和旗鱼的市场份额的谴责。另一方面，另一种工业使用盐作为工业需求的特殊来源。
{"title":"Proteksionisme dan Standardisasi Garam Konsumsi Beryodium","authors":"Rahmadi Sunoko, Asep Saefuddin, R. Syarief, Nimmi Zulbainarni","doi":"10.15578/jksekp.v12i2.11077","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11077","url":null,"abstract":"Garam memiliki peranan penting sebagai bagian ekonomi masyarakat pesisir serta sejarah yang panjang, khususnya di wilayah pesisir Jawa dan Madura. Dalam praktik tata niaga, garam hasil produksi petambak garam dibeli oleh pedagang/produsen yang sebagian besar diolah untuk memenuhi pasar garam konsumsi beryodium dan kebutuhan garam bahan baku industri, seperti industri aneka pangan. Dengan melakukan pendekatan analisis deskriptif dan pengamatan langsung terhadap proses produksi garam dari bahan baku hingga menjadi produk olahan serta wawancara kepada petambak garam, pedagang garam, dan pengolah garam, penelitian ini mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana praktik standardisasi garam konsumsi beryodium di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan standardisasi garam konsumsi beryodium, apakah merupakan bagian dari proteksionisme atau tidak serta bagaimana pengaruhnya terhadap daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Standardisasi garam konsumsi beryodium dengan kandungan NaCl>94% berada di bawah rekomendasi Codex (>97%). Implementasi SNI garam konsumsi beryodium merupakan contoh pseudo-protectionism dalam bentuk under-standardization. Kebijakan ini mampu memberikan pasar bagi produksi garam nasional dengan tetap menjunjung fairness dalam perdagangan global. Implikasi atas kebijakan ini mempertegas posisi pemerintah yang memiliki andil besar dalam rangka meningkatkan daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Namun, under-standardization sebagai suatu bentuk proteksionisme tidak akan efektif ketika tidak terjadi peningkatan kualitas bahan baku garam di hulu. Kebijakan ini memiliki manfaat jangka pendek, tetapi tidak mampu menjadi katalis bagi peningkatan daya saing IKM pengolah garam dan petambak garam itu sendiri. Meskipun terdapat jaminan tersedianya pasar bagi garam produksi petambak garam nasional, itu tidak menjamin harga yang baik. Hal itu disebabkan oleh pasar garam konsumsi dan pengasinan ikan yang tidak mampu menyerap seluruh produksi nasional. Sementara itu, industri lainnya menggunakan garam impor yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industrinya.Tittle: Protectionism and Iodized Food Salt Standardization Salt has a significant role as a part of the coastal economy communities and has a long history, especially in coastal areas of Java dan Madura Islands. In commercial practice, solar salt is produced by farmers and delivered to the market as raw material. In the processing plant, solar salt is processed to be iodized food salt and to fulfill industry needed. By conducting a descriptive analysis approach and direct observation of the salt production process from raw materials to processed products as well as interviews with salt farmers, salt traders,and salt processors, this study aims to explore further how the practice of standardizing iodized food salt in Indonesia. This study also analyzes the policy of standardization of iodized consumption salt, whethe","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131772578","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-08DOI: 10.15578/jksekp.v12i2.11145
Akhmad Solihin, .. Darmawan, Mohammad Fedi Alfiadi Sondita, A. Purbayanto
Indonesia telah meratifikasi kesepakatan Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) pada tahun 2016. Kesepakatan internasional tersebut mewajibkan Indonesia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan-pelabuhan perikanan nasional. Kesiapan Indonesia sangat penting untuk dapat melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009 dan (2) memetakan pemenuhan kewajiban Indonesia yang dimuat dalam peraturan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dan yuridis komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tujuh hal utama yang harus menjadi perhatian Indonesia, yaitu kewajiban penegakan hukum, kewajiban memperhatikan hukum internasional lain, kewajiban tukar informasi, kewajiban pelaksanaan pengelolaan konservasi dari organisasi pengelola perikanan regional, kewajiban penetapan pelabuhan perikanan, kewajiban kapasitas sumber daya untuk pemeriksaan dan pelatihan, dan kewajiban pemeriksaan. Salah satu kewajiban yang belum terpenuhi adalah kapasitas sumber daya manusia. Kewajiban lainnya sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 39/Permen-KP/2019 tentang tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 52/Kepmen-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur.Title: Port State Role Based on International Law and its Implementation in IndonesiaIndonesia has ratified the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) in 2016. The international agreement requires Indonesia to carry out surveillance and law enforcement at national fishing ports. Indonesia’s readiness is crucial to carry out the obligations contained in the agreement. The aims of this study are (1) to identify the obligations contained in the 2009 PSMA; and (2) to map the fulfillment of Indonesia’s obligations contained in the regulations. This research uses normative juridical and comparative juridical analysis methods. The results of this study reveal that there are seven main concerns of Indonesia, e.g. obligations to enforce the law, obligations to pay attention to other international laws, obligations to exchange information, obligations to implement conservation management from regional fisheries management organizations, obligations to determine fishing ports, obligations for human resource capacity for inspection and training, and inspection obligations. One of the obligations that has not been fulfilled is the capacity of human
印度尼西亚于2016年批准了《预防、阻止和消除非法、未报告和不受管制钓鱼》2009年的《港口国措施协议》。国际协议规定，印尼必须对全国渔业港口进行监督和执法。印尼准备履行该协议所规定的义务是至关重要的。本研究的目的是(1)确定PSMA 2009中所载的义务，(2)概述印尼在《条例》中所规定的义务的履行。本研究采用规范和比较司法分析方法进行研究。这项研究的结果表明，印尼有七个主要问题需要关注:执法义务、对其他国际法的关注、交换信息义务、区域渔业管理组织的管理义务、渔业管理义务、渔业管理义务、审查和培训资源义务。未履行的义务之一是人力资源。其他义务规则中包含了海洋和渔业部长39号(lcs)糖果Permen-KP / 2019年关于执行国家规定捕鱼港口防止、阻止和消除非法、不报告和不受监管、海洋和渔业部长决定(Kepmen lcs) 52 - Kepmen-KP - 2020年间关于港口国执行条款,防止地方港口的阻碍,以及非法、未报告和未管制的渔业。2016年《以国际法律为基础的端口State Role及其实施的协议》(PSMA 2009)印尼国际要求采取监视和法律规定的国家钓鱼港。印尼的现实是残酷地把那些被列入契约的关税。这些研究的条件(1)确定2009年PSMA中被捆绑的债券;(2)列出印尼的最终限制。这是一项非法律分析的研究。The results of this study透露,以至于有七玩“白天长印尼的法律,e . g . obligations to enforce obligations继承去参加其他国际间谍活动,对交易所资讯网、obligations to implement obligations conservation管理从fisheries区域管理organizations, obligations到个重大钓鱼ports, obligations for human resource capacity for inspection)和培训,inspection obligations。没有实现的义务之一是人类资源的能力。其他obligations已被有趣》《海洋事务部长Fisheries著作百科全书》(dublin Regulation糖果lcs) 39号2019 - Permen-KP concerning the Implementation of State Provisions to Prevent港,Deters管制捕鱼的困扰,和非法Elliminate Unreported》和《海洋事务部长命令》和52 / Kepmen-KP当家Fisheries 2020年间在《Ports designation for the Implementation of the State to Prevent港,阻止非法和Eliminate报告和不受管制的钓鱼。
{"title":"Peran Negara Pelabuhan Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia","authors":"Akhmad Solihin, .. Darmawan, Mohammad Fedi Alfiadi Sondita, A. Purbayanto","doi":"10.15578/jksekp.v12i2.11145","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11145","url":null,"abstract":"Indonesia telah meratifikasi kesepakatan Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) pada tahun 2016. Kesepakatan internasional tersebut mewajibkan Indonesia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan-pelabuhan perikanan nasional. Kesiapan Indonesia sangat penting untuk dapat melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009 dan (2) memetakan pemenuhan kewajiban Indonesia yang dimuat dalam peraturan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dan yuridis komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tujuh hal utama yang harus menjadi perhatian Indonesia, yaitu kewajiban penegakan hukum, kewajiban memperhatikan hukum internasional lain, kewajiban tukar informasi, kewajiban pelaksanaan pengelolaan konservasi dari organisasi pengelola perikanan regional, kewajiban penetapan pelabuhan perikanan, kewajiban kapasitas sumber daya untuk pemeriksaan dan pelatihan, dan kewajiban pemeriksaan. Salah satu kewajiban yang belum terpenuhi adalah kapasitas sumber daya manusia. Kewajiban lainnya sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 39/Permen-KP/2019 tentang tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 52/Kepmen-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur.Title: Port State Role Based on International Law and its Implementation in IndonesiaIndonesia has ratified the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) in 2016. The international agreement requires Indonesia to carry out surveillance and law enforcement at national fishing ports. Indonesia’s readiness is crucial to carry out the obligations contained in the agreement. The aims of this study are (1) to identify the obligations contained in the 2009 PSMA; and (2) to map the fulfillment of Indonesia’s obligations contained in the regulations. This research uses normative juridical and comparative juridical analysis methods. The results of this study reveal that there are seven main concerns of Indonesia, e.g. obligations to enforce the law, obligations to pay attention to other international laws, obligations to exchange information, obligations to implement conservation management from regional fisheries management organizations, obligations to determine fishing ports, obligations for human resource capacity for inspection and training, and inspection obligations. One of the obligations that has not been fulfilled is the capacity of human","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121385456","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-08DOI: 10.15578/jksekp.v12i2.11106
Iqlimah Rahmadina Duwila, .. Suadi, Siti Ari Budhiyanti
Masa pandemi memunculkan berbagai permasalahan pada industri perikanan, salah satunya terkait isu ketersediaan, kualitas pasokan, dan pemasok bahan baku. Menyikapi hal itu, pelaku usaha melakukan upaya-upaya penanganan masalah, yang dituangkan dalam perbaikan pengelolaan rantai pasok untuk mendukung keberlangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu pengelolaan rantai pasok ikan cakalang pada masa pandemi Covid-19, mengidentifikasi model rantai pasok ikan cakalang mengukur kinerja rantai pasok ikan cakalang. Penelitian dilakukan melalui pendekatan studi kasus di PT ASTB Maluku Tengah pada bulan Januari-April 2021. Penelitian ini menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan data sekunder diperoleh dari Dinas Kelautan Provinsi Maluku, Balai Karantina Ikan Provinsi Maluku dan informasi dari hasil-hasil penelitian terkait secara deksriptif kualitatif dan kuantitatif dengan metode SCOR dan AHP untuk menilai kinerja rantai pasok. Hasil penelitian menunjukan hasil-hasil sebagai berikut: (i) aliran barang di PT ASTB bersumber dari pemasok yang berada di wilayah Maluku, (ii) transaksi finansial antara pelaku usaha dilakukan secara tunai atau transfer, dengan sistem relasi berbasis kepercayaan tanpa piutang, (iii) aliran informasi mengalir dari dan ke pemasok di PT ASTB terjadi melalui layanan telpon atau whatsapp, (iv) pandemi Covid-19 tidak menghentikan bisnis ikan cakalang beku (frozen) PT ASTB, (v) pelaku rantai pasok ikan cakalang terdiri dari pemasok, pengolah dan konsumen dalam Maluku (pasar lokal, tradisional dan domestik) dan luar Maluku (ekspor), (vi) kinerja rantai pasok ikan cakalang PT ASTB dikategorikan sebagai “Baik/Good”. Perusahaan dapat lebih baik lagi (from good to excellent) dengan melakukan upaya peningkatan kinerja rantai pasok yang memprioritaskan perbaikan pada kriteria terendah yaitu return.Title: Lessons Learned From Skipjack Tuna Supply-Chain Management During the Covid-19 Pandemic by PT ASTB in Central MalukuThe pandemic period raises various problems in the fishing industry, one of which is related to issues of availability, quality of supply, and suppliers of raw materials. In response to this, business actors make efforts to handle problems, which are outlined in improving supply chain management to support business continuity. . This study aims to identify the issue of skipjack supply chain management during the Covid-19 pandemic, identify the skipjack supply chain model and, measure the performance of the skipjack supply chain. The research was conducted through a case study approach at PT ASTB in January-April 2021. This study used primary data obtained through interviews with respondents who were determined using purposive sampling technique and secondary data obtained from the Maluku Provincial Marine Service, Maluku Provincial Fish Quarantine Center and information from research results related descriptively qualita
{"title":"Pelajaran Dari Pengelolaan Rantai Pasok Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh PT ASTB di Maluku Tengah","authors":"Iqlimah Rahmadina Duwila, .. Suadi, Siti Ari Budhiyanti","doi":"10.15578/jksekp.v12i2.11106","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11106","url":null,"abstract":"Masa pandemi memunculkan berbagai permasalahan pada industri perikanan, salah satunya terkait isu ketersediaan, kualitas pasokan, dan pemasok bahan baku. Menyikapi hal itu, pelaku usaha melakukan upaya-upaya penanganan masalah, yang dituangkan dalam perbaikan pengelolaan rantai pasok untuk mendukung keberlangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu pengelolaan rantai pasok ikan cakalang pada masa pandemi Covid-19, mengidentifikasi model rantai pasok ikan cakalang mengukur kinerja rantai pasok ikan cakalang. Penelitian dilakukan melalui pendekatan studi kasus di PT ASTB Maluku Tengah pada bulan Januari-April 2021. Penelitian ini menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan data sekunder diperoleh dari Dinas Kelautan Provinsi Maluku, Balai Karantina Ikan Provinsi Maluku dan informasi dari hasil-hasil penelitian terkait secara deksriptif kualitatif dan kuantitatif dengan metode SCOR dan AHP untuk menilai kinerja rantai pasok. Hasil penelitian menunjukan hasil-hasil sebagai berikut: (i) aliran barang di PT ASTB bersumber dari pemasok yang berada di wilayah Maluku, (ii) transaksi finansial antara pelaku usaha dilakukan secara tunai atau transfer, dengan sistem relasi berbasis kepercayaan tanpa piutang, (iii) aliran informasi mengalir dari dan ke pemasok di PT ASTB terjadi melalui layanan telpon atau whatsapp, (iv) pandemi Covid-19 tidak menghentikan bisnis ikan cakalang beku (frozen) PT ASTB, (v) pelaku rantai pasok ikan cakalang terdiri dari pemasok, pengolah dan konsumen dalam Maluku (pasar lokal, tradisional dan domestik) dan luar Maluku (ekspor), (vi) kinerja rantai pasok ikan cakalang PT ASTB dikategorikan sebagai “Baik/Good”. Perusahaan dapat lebih baik lagi (from good to excellent) dengan melakukan upaya peningkatan kinerja rantai pasok yang memprioritaskan perbaikan pada kriteria terendah yaitu return.Title: Lessons Learned From Skipjack Tuna Supply-Chain Management During the Covid-19 Pandemic by PT ASTB in Central MalukuThe pandemic period raises various problems in the fishing industry, one of which is related to issues of availability, quality of supply, and suppliers of raw materials. In response to this, business actors make efforts to handle problems, which are outlined in improving supply chain management to support business continuity. . This study aims to identify the issue of skipjack supply chain management during the Covid-19 pandemic, identify the skipjack supply chain model and, measure the performance of the skipjack supply chain. The research was conducted through a case study approach at PT ASTB in January-April 2021. This study used primary data obtained through interviews with respondents who were determined using purposive sampling technique and secondary data obtained from the Maluku Provincial Marine Service, Maluku Provincial Fish Quarantine Center and information from research results related descriptively qualita","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127182079","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-30DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10825
Soetji Andari
Komunitas nelayan, kelompok yang tergantung pada lingkungan sumber daya laut, pada umumnya hidup dalam jerat kemiskinan karena banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Kebutuhan bertahan pada nelayan miskin terjadi karena rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang tersedia. Tangkapan ikan dijual melalui nelayan besar yang menguasai pasar membuat nelayan miskin tidak memiliki posisi tawar. Tingkat pendidikan rendah mengakibatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan sangat terbatas. Umumnya keterampilan itu diperoleh secara turun-temurun. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebutuhan nelayan miskin dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak bagi keluarga dan dapat menjalankan fungsi sosialnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang didukung dengan data deskriptif untuk menggambarkan gambaran permasalahan kesejahteraan nelayan miskin. Data disajikan dengan menggunakan grafik. Responden adalah penduduk miskin yang tinggal di Kota Makasar yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Penghasilan kecil dan pendapatan sebulan tidak pasti jumlahnya sehingga nelayan terbelit utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan miskin membutuhkan sampan, modal usaha, dan ketersediaan bahan bakar minyak dengan harga standar. Selain itu, nelayan miskin membutuhkan perbaikan jalan, penurunan harga bahan pokok, dan ketersedia air bersih. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin, diperlukan kebijakan dan implementasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kebijakan pemerintah daerah dan dinas/instansi terkait dilakukan melalui pemberian bantuan usaha atau ekonomis produktif dan pemberian sampan bagi nelayan miskin. Perbaikan regulasi maritim dilakukan untuk melindungi nelayan miskin dari para punggawa atau pemilik modal, serta memberi dukungan melalui pelatihan dan subsidi untuk kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan nelayan miskin. Title: The Needs of Poor Fishermen in Fulfilling Family Welfare in Ujung Tanah District, Makassar CityThe fishing community is a group that depends on the marine resource environment. They live in poverty because of many factors, both internal and external. The survival needs of poor fishermen need to be done because of the low capacity of human resources in managing the available potential, the catch is sold through large fishermen who dominate the market and have no bargaining power. The low level of education results in very limited knowledge and skills of fishermen, generally acquired from generation to generation. The purpose of the study was to determine the needs of poor fishermen in improving family welfare. Family welfare is a condition of meeting material, spiritual, and social needs in order to be able to live a decent life for the family and be able to carry out its social functions. The method used is a quantitative research method
渔业社区，一个依赖海洋资源环境的群体，通常生活在贫困的陷阱中，因为有许多因素，无论是内部的还是外部的。贫困渔民的生存需求是由于人力资源缺乏管理可用潜力的能力。捕鱼是通过垄断市场的大渔民销售的，这使得贫穷的渔民没有讨价还价的余地。低教育水平使渔民的知识和技能受到严重限制。一般来说，这些技能是代代相传的。研究的目的是确定穷苦渔民在促进家庭福利方面的需求。家庭福利是一种满足家庭生活和履行社会职能所需的物质、精神和社会需求的状态。该方法是一种定量研究方法，采用描述性数据来描述贫困渔民的福利问题。数据是用图表提出的。受访者是居住在马卡萨市的穷人，以捕鱼为生。由于微薄的收入和一个月的收入不确定，渔民们负债累累。研究结果表明，贫穷的渔民需要标准价格的独木舟、资本和燃料供应。此外，贫困的渔民还需要修路、降低基本产品价格和清洁用水。为了改善贫困渔民的福利，需要政策和实施来改善家庭福利。地方政府和有关部门的政策是通过生产或经济援助和向贫困渔民提供独木舟来实现的。海上法规整顿是为了保护贫困的渔民不受punggawa或资本所有者的伤害，并通过培训和补贴来满足贫困渔民的需求。片名:《可怜的Fishermen需要在家庭福利在区土地的尽头,Makassar CityThe Fulfilling钓鱼社区是a group that depends on The海洋资源环境。他们生活在贫困中，因为有许多因素，包括内部和外部。可怜之生存需要fishermen需要做的做,因为《low capacity of人力资源部的管理》《抓住潜在的"可以,出售了通过大fishermen dominate谁是市场和没有bargaining power。教育之低水平results in fishermen的非常有限的知识和技能,generally获得从一代到一代。研究之目的是要个重大可怜的fishermen in improving家庭福利之需要。福利是一个会议的条件，材料，精神和社会需要为家庭生活做出牺牲，并能够履行其社会功能。《方法以前是个quantitative research方法supported by descriptive可怜的数据去描述问题》福利fishermen,数据是由用graphs》。不负责任的是住在马卡萨的穷人，他们的父母是渔民。很少的收入和每月的收入不确定的数字，所以它们是欠的。据称，这些穷人需要大麻、商业资本和标准价格的燃料。此外，可怜的费雪门需要修路，基本商品的下贱，以及清洁水的可用性。为了促进贫穷渔民的福利和促进促进家庭福利的实现。当地政府和机构的政策是为生产业务提供经济援助，为贫穷的渔民提供独木舟。Improve maritime regulations to保护来自不同各方的可怜的fishermen high-interest贷款在内的来自第三各方,支援。通过培训和subsidies需要相关来说可怜的fishermen之需要。
{"title":"KEBUTUHAN NELAYAN MISKIN DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KECAMATAN UJUNG TANAH, KOTA MAKASSAR","authors":"Soetji Andari","doi":"10.15578/jksekp.v12i1.10825","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10825","url":null,"abstract":"Komunitas nelayan, kelompok yang tergantung pada lingkungan sumber daya laut, pada umumnya hidup dalam jerat kemiskinan karena banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Kebutuhan bertahan pada nelayan miskin terjadi karena rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang tersedia. Tangkapan ikan dijual melalui nelayan besar yang menguasai pasar membuat nelayan miskin tidak memiliki posisi tawar. Tingkat pendidikan rendah mengakibatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan sangat terbatas. Umumnya keterampilan itu diperoleh secara turun-temurun. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebutuhan nelayan miskin dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak bagi keluarga dan dapat menjalankan fungsi sosialnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang didukung dengan data deskriptif untuk menggambarkan gambaran permasalahan kesejahteraan nelayan miskin. Data disajikan dengan menggunakan grafik. Responden adalah penduduk miskin yang tinggal di Kota Makasar yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Penghasilan kecil dan pendapatan sebulan tidak pasti jumlahnya sehingga nelayan terbelit utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan miskin membutuhkan sampan, modal usaha, dan ketersediaan bahan bakar minyak dengan harga standar. Selain itu, nelayan miskin membutuhkan perbaikan jalan, penurunan harga bahan pokok, dan ketersedia air bersih. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin, diperlukan kebijakan dan implementasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kebijakan pemerintah daerah dan dinas/instansi terkait dilakukan melalui pemberian bantuan usaha atau ekonomis produktif dan pemberian sampan bagi nelayan miskin. Perbaikan regulasi maritim dilakukan untuk melindungi nelayan miskin dari para punggawa atau pemilik modal, serta memberi dukungan melalui pelatihan dan subsidi untuk kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan nelayan miskin. Title: The Needs of Poor Fishermen in Fulfilling Family Welfare in Ujung Tanah District, Makassar CityThe fishing community is a group that depends on the marine resource environment. They live in poverty because of many factors, both internal and external. The survival needs of poor fishermen need to be done because of the low capacity of human resources in managing the available potential, the catch is sold through large fishermen who dominate the market and have no bargaining power. The low level of education results in very limited knowledge and skills of fishermen, generally acquired from generation to generation. The purpose of the study was to determine the needs of poor fishermen in improving family welfare. Family welfare is a condition of meeting material, spiritual, and social needs in order to be able to live a decent life for the family and be able to carry out its social functions. The method used is a quantitative research method","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"77 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121987165","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-30DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10573
Ramlah S, Hasan Eldin Adimu, A. Asni, Latifa Fekri
Sektor perikanan tangkap memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan pengembangan usaha nelayan skala kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan usaha perikanan skala kecil dan menganalisis tingkat efisiensi jenis alat tangkap nelayan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan adalah data primer berdasarkan hasil wawancara langsung di lapangan serta data sekunder dikumpulkan dari instansi pemerintah terkait. Kegiatan usaha perikanan tangkap skala kecil, khususnya pada alat tangkap pancing tonda dan rawai dasar, memiliki nilai efisiensi yang rendah jika dilihat dari nilai profitabilitasnya, yaitu 20% dan 30%, jika dibandingkan dengan alat tangkap jala jatuh berkapal dan bagan dengan nilai profitabilitas, yaitu 40% dan 50%. Secara umum, perikanan skala kecil di Kolaka masih sangat memiliki ketergantungan dengan pemilik modal usaha untuk menjalankan kegiatan perikanan. Pengembangan usaha perikanan, khususnya pada alat tangkap yang memiliki nilai efisiensi rendah, perlu bantuan modal yang besar untuk meningkatkan nilai pendapatannya. Kebijakan perikanan skala kecil di Kabupaten Kolaka dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Tangkap, khususnya pada bidang pemberdayaan nelayan skala kecil. Title: Analysis of Small Scale Catch Fisheries Business in Kolaka District, South SulawesiThe capture fisheries sector has an important role in efforts to improve the community’s economy, one of which is the development of small-scale fishing businesses. This study aims to determine the potential for developing small-scale fisheries and to analyze the efficiency level of types of fishing gear. The research location is in Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province, the data used is primary data based on the results of direct interviews in the field and secondary data collected from relevant government agencies. Small-scale capture fishery business activities, especially in line fishing gear and basic longlines, have low-efficiency values seen from their profitability values, namely 20%, and 30% compared to fishing gear, Jalah Jatu, and boats, with profitability values of 40% and 50%, respectively. In general, small-scale fisheries in Kolaka are still very dependent on business capital owners to carry out fishing activities. The development of fisheries business, especially in fishing gear that has a low-efficiency value, requires large capital assistance to increase the value of its income. Small-scale fisheries policies in Kolaka Regency are managed by the Capture Fisheries Technical Implementation Unit, especially in the field of empowering small-scale fishermen.
{"title":"PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DI KABUPATEN KOLAKA, SULAWESI TENGGARA","authors":"Ramlah S, Hasan Eldin Adimu, A. Asni, Latifa Fekri","doi":"10.15578/jksekp.v12i1.10573","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10573","url":null,"abstract":"Sektor perikanan tangkap memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan pengembangan usaha nelayan skala kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan usaha perikanan skala kecil dan menganalisis tingkat efisiensi jenis alat tangkap nelayan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan adalah data primer berdasarkan hasil wawancara langsung di lapangan serta data sekunder dikumpulkan dari instansi pemerintah terkait. Kegiatan usaha perikanan tangkap skala kecil, khususnya pada alat tangkap pancing tonda dan rawai dasar, memiliki nilai efisiensi yang rendah jika dilihat dari nilai profitabilitasnya, yaitu 20% dan 30%, jika dibandingkan dengan alat tangkap jala jatuh berkapal dan bagan dengan nilai profitabilitas, yaitu 40% dan 50%. Secara umum, perikanan skala kecil di Kolaka masih sangat memiliki ketergantungan dengan pemilik modal usaha untuk menjalankan kegiatan perikanan. Pengembangan usaha perikanan, khususnya pada alat tangkap yang memiliki nilai efisiensi rendah, perlu bantuan modal yang besar untuk meningkatkan nilai pendapatannya. Kebijakan perikanan skala kecil di Kabupaten Kolaka dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Tangkap, khususnya pada bidang pemberdayaan nelayan skala kecil. Title: Analysis of Small Scale Catch Fisheries Business in Kolaka District, South SulawesiThe capture fisheries sector has an important role in efforts to improve the community’s economy, one of which is the development of small-scale fishing businesses. This study aims to determine the potential for developing small-scale fisheries and to analyze the efficiency level of types of fishing gear. The research location is in Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province, the data used is primary data based on the results of direct interviews in the field and secondary data collected from relevant government agencies. Small-scale capture fishery business activities, especially in line fishing gear and basic longlines, have low-efficiency values seen from their profitability values, namely 20%, and 30% compared to fishing gear, Jalah Jatu, and boats, with profitability values of 40% and 50%, respectively. In general, small-scale fisheries in Kolaka are still very dependent on business capital owners to carry out fishing activities. The development of fisheries business, especially in fishing gear that has a low-efficiency value, requires large capital assistance to increase the value of its income. Small-scale fisheries policies in Kolaka Regency are managed by the Capture Fisheries Technical Implementation Unit, especially in the field of empowering small-scale fishermen.","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126830830","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-30DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10441
Anggraeni Budi Pratiwi, A. Darmawan, Sulastri Arsad
Mangrove yang tumbuh di wilayah-wilayah pesisir memiliki banyak manfaat ekologi, tetapi keberadaannya telah banyak terganggu karena alih fungsi menjadi lahan komersial dan mengalami degradasi. Degradasi mangrove menimbulkan masalah lingkungan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya perlu pengelolaan yang tepat, salah satunya melalui pengembangan ekowisata. Kasus Ekowisata Mangrove Patuguran, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan merupakan contoh yang baik terkait hal ini. Berdasar itu, penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut dengan tujuan (i) menganalisis kondisi dan potensi kawasan mangrove, dan daya dukungnya bagi pengembangan ekowisata, serta (ii) memberikan rekomendasi pengelolaan dan pengembangannya. Pendekatan yang digunakan adalah metode survei, dengan data yang dikumpulkan melalui sejumlah teknik: (i) pemotretan udara, (ii) sampling mangrove secara bertingkat (stratified), (iii) wawancara, dan (iv) reviu data sekunder. Data dianalisis menggunakan dua pendekatan: (i) indeks kesesuaian wisata (IKW) dan (ii) analisis daya dukung kawasan (DDK). Analisis IKW menunjukkan bahwa: (i) tujuh stasiun berkategori sesuai bersyarat (S3), (ii) dua stasiun memenuhi kriteria sesuai (S2). Artinya, secara keseluruhan Ekowisata Mangrove Patuguran terkategorikan sesuai bersyarat. Analisis DDK menunjukkan bahwa: (i) kegiatan menyusuri mangrove dilakukan oleh 52 orang/hari, (ii) memancing 275 orang/hari, (iii) berekreasi dan berjemur masing- masing 9 orang/ hari. Dari hasil-hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan sejumlah hal sebagai berikut: (i) penanaman mangrove dengan spesies yang sudah ada, (ii) mempertahankan kerapatan mangrove, (iii) penambahan jenis mangrove, (iv) mempertahankan objek biota yang menjadikan mangrove sebagai habitatnya, (v) peningkatan aksesibilitas, (vi) perbaikan fasilitas pejalan kaki, (vii) pemberlakuan kuota kunjungan, dan (viii) peningkatan peran pemerintah dan Pokmaswas dalam aspek regulasi dan pengelolaan kawasan. Title: Analysis of Suitability and Carrying Capacity of Mangrove Ecotourism Development in Rejoso, Pasuruan, East JavaMangroves that grow in coastal areas have many ecological benefits, but their existence has been disrupted due to conversion to commercial land and degradation. Mangrove degradation causes environmental problems and community welfare, therefore, good management practices required where one of it could be achieved through the development of ecotourism. The case of Patuguran Mangrove Ecotourism, Rejoso District, Pasuruan Regency is one of the good example. Based on this condition, the research conducted at the location with objectives: (i) to analyst condition, potential of the mangrove area, and its carrying capacity for ecotourism development, (ii) to provide recommendation for a good management and development. In the research a set of survey with several techniques conducted to obtain data, those were: (i) aerial photography, (ii) stratified mangrove sampling, (iii) interv
{"title":"ANALISIS KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI REJOSO, PASURUAN, JAWA TIMUR","authors":"Anggraeni Budi Pratiwi, A. Darmawan, Sulastri Arsad","doi":"10.15578/jksekp.v12i1.10441","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10441","url":null,"abstract":"Mangrove yang tumbuh di wilayah-wilayah pesisir memiliki banyak manfaat ekologi, tetapi keberadaannya telah banyak terganggu karena alih fungsi menjadi lahan komersial dan mengalami degradasi. Degradasi mangrove menimbulkan masalah lingkungan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya perlu pengelolaan yang tepat, salah satunya melalui pengembangan ekowisata. Kasus Ekowisata Mangrove Patuguran, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan merupakan contoh yang baik terkait hal ini. Berdasar itu, penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut dengan tujuan (i) menganalisis kondisi dan potensi kawasan mangrove, dan daya dukungnya bagi pengembangan ekowisata, serta (ii) memberikan rekomendasi pengelolaan dan pengembangannya. Pendekatan yang digunakan adalah metode survei, dengan data yang dikumpulkan melalui sejumlah teknik: (i) pemotretan udara, (ii) sampling mangrove secara bertingkat (stratified), (iii) wawancara, dan (iv) reviu data sekunder. Data dianalisis menggunakan dua pendekatan: (i) indeks kesesuaian wisata (IKW) dan (ii) analisis daya dukung kawasan (DDK). Analisis IKW menunjukkan bahwa: (i) tujuh stasiun berkategori sesuai bersyarat (S3), (ii) dua stasiun memenuhi kriteria sesuai (S2). Artinya, secara keseluruhan Ekowisata Mangrove Patuguran terkategorikan sesuai bersyarat. Analisis DDK menunjukkan bahwa: (i) kegiatan menyusuri mangrove dilakukan oleh 52 orang/hari, (ii) memancing 275 orang/hari, (iii) berekreasi dan berjemur masing- masing 9 orang/ hari. Dari hasil-hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan sejumlah hal sebagai berikut: (i) penanaman mangrove dengan spesies yang sudah ada, (ii) mempertahankan kerapatan mangrove, (iii) penambahan jenis mangrove, (iv) mempertahankan objek biota yang menjadikan mangrove sebagai habitatnya, (v) peningkatan aksesibilitas, (vi) perbaikan fasilitas pejalan kaki, (vii) pemberlakuan kuota kunjungan, dan (viii) peningkatan peran pemerintah dan Pokmaswas dalam aspek regulasi dan pengelolaan kawasan. Title: Analysis of Suitability and Carrying Capacity of Mangrove Ecotourism Development in Rejoso, Pasuruan, East JavaMangroves that grow in coastal areas have many ecological benefits, but their existence has been disrupted due to conversion to commercial land and degradation. Mangrove degradation causes environmental problems and community welfare, therefore, good management practices required where one of it could be achieved through the development of ecotourism. The case of Patuguran Mangrove Ecotourism, Rejoso District, Pasuruan Regency is one of the good example. Based on this condition, the research conducted at the location with objectives: (i) to analyst condition, potential of the mangrove area, and its carrying capacity for ecotourism development, (ii) to provide recommendation for a good management and development. In the research a set of survey with several techniques conducted to obtain data, those were: (i) aerial photography, (ii) stratified mangrove sampling, (iii) interv","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131765621","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-30DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10048
L. Choirunnisa, Evi Gravitiani
Ekosistem mangrove memiliki nilai manfaat ekologis maupun sosial ekonomi yang besar. Pengelolaan hutan mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan belum berjalan dengan baik karena masyarakat belum menyadari betapa besarnya manfaat yang terkandung dalam sebuah hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan untukmengukur dan mengekspos manfaat pilihan dari aspek nilai keanekaragaman hayati ekosistem mangrove pada daerah pesisir Kabupaten Pacitan. Nilai keragaman hayati sebagai acuan dalam melestarikan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan dihitung berdasarkan circular economy. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei–Juni 2021 menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan untuk melihat nilai pilihan adalah metode benefit transfer dengan menilai perkiraan benefit dari tempat lain, kemudian ditransfer untuk nilai manfaat dari lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi manfaat pilihan atas hutan mangrove yang dinilai berdasarkan keanekaragaman hayati di Desa Sidomulyo, KecamatanNgadirojo, dan di Teluk Pacitan Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan dengan luas mangrove 7 ha adalah sebesar Rp1.018.470,00/ha/tahun. Nilai ekonomi manfaat pilihan pada ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan perlu dijaga melalui pengelolaan yang terintegrasi dengan aplikasi untuk memantau objek pada hutan mangrove serta memantau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat selaku pengelola ekosistem mangrove. Kegiatan pengelolaan sampah juga perlu dikembangkan melalui penerapan 3R (reduce, reuse, dan recycle). Konsep circular economy digunakan agar nilai manfaat pilihan tidak berkurang dan dapat meningkatkan manfaat secara sosial ekonomi maupun ekologi sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Pacitan juga meningkat. Title: Application of Benefit Transfer In Coastal Mangrove Ecosystem Management of Pacitan Regency Based on Circular EconomyMangrove ecosystems have great ecological and socio-economic benefits. The management of mangrove forests on the coast of Pacitan Regency has not been going well because the community has not realized the substantial benefit of a mangrove forest. This study aims to measure and expose the benefits of the option value based on a biodiversity value of the mangrove ecosystem in the coastal area of Pacitan Regency. The biodiversity value as a reference in preserving the coastal mangrove ecosystem of Pacitan Regency is calculated based on the circular economy. The research was conducted in May– June 2021 using a descriptive analysis approach. Data were collected from secondary data related to the research. The method used to see the option value is the benefit transfer method by assessing the estimated benefits from other places, then transferred to obtain the option value of benefits from the environment. The results showed that the value of the selected economic option of mangrove forests was assessed based on biodiver
{"title":"APLIKASI BENEFIT TRANSFER PADA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PESISIR KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN PENDEKATAN CIRCULAR ECONOMY","authors":"L. Choirunnisa, Evi Gravitiani","doi":"10.15578/jksekp.v12i1.10048","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10048","url":null,"abstract":"Ekosistem mangrove memiliki nilai manfaat ekologis maupun sosial ekonomi yang besar. Pengelolaan hutan mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan belum berjalan dengan baik karena masyarakat belum menyadari betapa besarnya manfaat yang terkandung dalam sebuah hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan untukmengukur dan mengekspos manfaat pilihan dari aspek nilai keanekaragaman hayati ekosistem mangrove pada daerah pesisir Kabupaten Pacitan. Nilai keragaman hayati sebagai acuan dalam melestarikan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan dihitung berdasarkan circular economy. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei–Juni 2021 menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan untuk melihat nilai pilihan adalah metode benefit transfer dengan menilai perkiraan benefit dari tempat lain, kemudian ditransfer untuk nilai manfaat dari lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi manfaat pilihan atas hutan mangrove yang dinilai berdasarkan keanekaragaman hayati di Desa Sidomulyo, KecamatanNgadirojo, dan di Teluk Pacitan Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan dengan luas mangrove 7 ha adalah sebesar Rp1.018.470,00/ha/tahun. Nilai ekonomi manfaat pilihan pada ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan perlu dijaga melalui pengelolaan yang terintegrasi dengan aplikasi untuk memantau objek pada hutan mangrove serta memantau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat selaku pengelola ekosistem mangrove. Kegiatan pengelolaan sampah juga perlu dikembangkan melalui penerapan 3R (reduce, reuse, dan recycle). Konsep circular economy digunakan agar nilai manfaat pilihan tidak berkurang dan dapat meningkatkan manfaat secara sosial ekonomi maupun ekologi sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Pacitan juga meningkat. Title: Application of Benefit Transfer In Coastal Mangrove Ecosystem Management of Pacitan Regency Based on Circular EconomyMangrove ecosystems have great ecological and socio-economic benefits. The management of mangrove forests on the coast of Pacitan Regency has not been going well because the community has not realized the substantial benefit of a mangrove forest. This study aims to measure and expose the benefits of the option value based on a biodiversity value of the mangrove ecosystem in the coastal area of Pacitan Regency. The biodiversity value as a reference in preserving the coastal mangrove ecosystem of Pacitan Regency is calculated based on the circular economy. The research was conducted in May– June 2021 using a descriptive analysis approach. Data were collected from secondary data related to the research. The method used to see the option value is the benefit transfer method by assessing the estimated benefits from other places, then transferred to obtain the option value of benefits from the environment. The results showed that the value of the selected economic option of mangrove forests was assessed based on biodiver","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"252 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115205272","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-30DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10973
Permana Ari Soejarwo, Sonny Koeshendrajana, Tenny Apriliani, Christina Yuliaty, Rismutia Hayu Deswati, Yesi Dewita Sari, Rahmadi Sunoko, Jaulim Sirait
Penyelamatan danau prioritas nasional merupakan amanat Presiden yang tertuang dalam Perpres No. 60 Tahun 2021. Danau Maninjau, yang merupakan salah satu danau prioritas, memiliki manfaat multiguna termasuk untuk budi daya karamba jaring apung (KJA), namun terancam keberadaannya akibat adanya pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelamatan Danau Maninjau dari dampak pencemaran air yang berasal dari kegiatan perikanan budi daya KJA. Data dan informasi primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, focus group discussion (FGD) yang melibatkan camat, wali nagari, pengurus asosiasi budi daya KJA, ketua kelompok poklahsar; serta pengumpulan data sekunder yang berasal dari instansi terkait yang relevan dengan kegiatan penelitian ini. Data dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan rekonstruksi permasalahan terkait budi daya KJA di danau tersebut dan mengidentifikasi strategi penyelamatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tajam pencemaran Danau Maninjau dapat dihubungkan dengan peningkatan jumlah KJA dari 16.380 petak pada tahun 2014 menjadi 17.417 petak pada tahun 2021, yang ditandai dengan kematian ikan massal dan kerusakan lingkungan lainnya. Upaya pengelolaan danau dan KJA melalui kebijakan moratorium penambahan KJA baru dan penyediaan mata pencaharian alternatif bagi pembudi daya terdampak merupakan kebijakan yang tepat, namun harus dibarengi dengan tindakan pendukung yang relevan. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan moratorium, pendataan KJA aktif melalui pemberlakuan Surat Keterangan Usaha atau bukti kepemilikan KJA merupakan langkah-langkah relevan yang diperlukan untuk mendukung pengendalian jumlah dan penataan KJA. Pemerintah Pusat, Daerah dan Nagari, dan harus diperankan secara efektif dan bertanggung jawab secara integratif dalam menyediakan sarana dan prasarana mata pencaharian alternatif prioritas bagi pembudi daya terdampak. Title: Management of Floating Net Cages (KJA) Aquaculture in an Effort To Save Maninjau LakeSaving effort of the national priority lake is the President’s mandate as stated in Presidential Regulation Number 60/2021. Maninjau Lake is included in the priority lakes with multipurpose benefits. One of the lake utilization is aquaculture activities in the form of Floating Net Cages (KJA). This study aims to analyze Maninjau Lake saving effort due to water pollution from Floating Net Cages (KJA) aquaculture activities. Primary data and information were collected through field observations, interviews, focus group discussions (FGD) with the Camat, wali nagari, management of the KJA cultivation association, head of the poklahsar group, as well as secondary data collection from relevant agencies related to this research activity. The data were analyzed descriptively in order to provide information about the general description of KJA cultivation and efforts to save Maninjau Lake. Based on previous study, from 2014 - 2021 there is an increase in the number of KJA from
救助湖的国家优先事项是奥巴马总统在2021年60年的新闻稿中发表的讲话。马尼加湖是最重要的湖泊之一，它有多种用途，包括渔业karamba (KJA)，但由于受到污染而受到威胁。本研究旨在分析KJA渔业渔业活动所产生的水污染对目标湖的拯救工作。主要数据和信息是通过现场观察、采访、焦点小组讨论(FGD)收集的以及从相关机构收集与研究活动相关的次要数据。数据进行了描述性的分析，以导致对KJA开发项目的问题的重建，并确定其救援策略。研究结果表明，马南加湖污染的急剧增加可能与2021年KJA的数量从2014年的16380个网格增加到17417个网格的数量相关联。通过新的禁令来管理湖泊和KJA的努力，并为受影响的企业提供替代就业机会，这是正确的政策，但同时也必须采取相关的支持措施。对暂停工作的严格监督，通过执行行政命令或证明KJA所有权的证据，是支持控制KJA数量和安排所需的相关措施。中央政府、地区和纳格里政府应该有效、负全部责任，为受影响的电力劳动者提供替代生计和优先基础设施。《浮华网景管理》(KJA)的《努力拯救国家优先湖的水文化》(the President maninway of the national priority lake Effort)是总统的指令，美国总统地址是《60/2021号》(60/2021)。马尼加湖是一个多目的贝尼菲特的原始湖。湖公用事业的一种是浮动网络Cages形式的水行为。这一研究是分析马尼加湖的遗产，为水污染提供水。主要的数据和信息是通过现场观察、审讯、焦点小组讨论与Camat、纳格里监护人、KJA文化协会的管理、poklahsar集团的负责人收集的相关数据。数据是分析的描述，要求提供关于KJA文化和有用的拯救马尼加湖的一般信息。从2014年到2021年，KJA的数字有所增加，从16.380种家禽增加到17417种。管理湖泊和海洋水域的政策之一是建立新的海洋保护区。它还预测，将会有一个关于政策影响的文化的替代livelihoods的社会发展。这决定了政策后果那一定carried out by都严格监测条件的中央和区域Governments》《纽约KJA暂停,muensterberger有源KJA数据由发卡a证书of KJA或安全软件耕耘of KJA ownership to support条控制KJA当家》,和arranging KJA。为了受文化影响，中央、地区和纳格里政府负责提供优先的临时住房和基础设施。
{"title":"PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG (KJA) DALAM UPAYA PENYELAMATAN DANAU MANINJAU","authors":"Permana Ari Soejarwo, Sonny Koeshendrajana, Tenny Apriliani, Christina Yuliaty, Rismutia Hayu Deswati, Yesi Dewita Sari, Rahmadi Sunoko, Jaulim Sirait","doi":"10.15578/jksekp.v12i1.10973","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10973","url":null,"abstract":"Penyelamatan danau prioritas nasional merupakan amanat Presiden yang tertuang dalam Perpres No. 60 Tahun 2021. Danau Maninjau, yang merupakan salah satu danau prioritas, memiliki manfaat multiguna termasuk untuk budi daya karamba jaring apung (KJA), namun terancam keberadaannya akibat adanya pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelamatan Danau Maninjau dari dampak pencemaran air yang berasal dari kegiatan perikanan budi daya KJA. Data dan informasi primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, focus group discussion (FGD) yang melibatkan camat, wali nagari, pengurus asosiasi budi daya KJA, ketua kelompok poklahsar; serta pengumpulan data sekunder yang berasal dari instansi terkait yang relevan dengan kegiatan penelitian ini. Data dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan rekonstruksi permasalahan terkait budi daya KJA di danau tersebut dan mengidentifikasi strategi penyelamatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tajam pencemaran Danau Maninjau dapat dihubungkan dengan peningkatan jumlah KJA dari 16.380 petak pada tahun 2014 menjadi 17.417 petak pada tahun 2021, yang ditandai dengan kematian ikan massal dan kerusakan lingkungan lainnya. Upaya pengelolaan danau dan KJA melalui kebijakan moratorium penambahan KJA baru dan penyediaan mata pencaharian alternatif bagi pembudi daya terdampak merupakan kebijakan yang tepat, namun harus dibarengi dengan tindakan pendukung yang relevan. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan moratorium, pendataan KJA aktif melalui pemberlakuan Surat Keterangan Usaha atau bukti kepemilikan KJA merupakan langkah-langkah relevan yang diperlukan untuk mendukung pengendalian jumlah dan penataan KJA. Pemerintah Pusat, Daerah dan Nagari, dan harus diperankan secara efektif dan bertanggung jawab secara integratif dalam menyediakan sarana dan prasarana mata pencaharian alternatif prioritas bagi pembudi daya terdampak. Title: Management of Floating Net Cages (KJA) Aquaculture in an Effort To Save Maninjau LakeSaving effort of the national priority lake is the President’s mandate as stated in Presidential Regulation Number 60/2021. Maninjau Lake is included in the priority lakes with multipurpose benefits. One of the lake utilization is aquaculture activities in the form of Floating Net Cages (KJA). This study aims to analyze Maninjau Lake saving effort due to water pollution from Floating Net Cages (KJA) aquaculture activities. Primary data and information were collected through field observations, interviews, focus group discussions (FGD) with the Camat, wali nagari, management of the KJA cultivation association, head of the poklahsar group, as well as secondary data collection from relevant agencies related to this research activity. The data were analyzed descriptively in order to provide information about the general description of KJA cultivation and efforts to save Maninjau Lake. Based on previous study, from 2014 - 2021 there is an increase in the number of KJA from","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"123 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128144641","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：