Pub Date : 2019-01-28DOI: 10.33474/hukeno.v3i1.1921
S. Akhmad
Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Kedudukan akta otentik yang dikeluarkan atau dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan hukum yang mengandung kepastian hukum terhadap pembuktian tindak pidana pemalsuan. Dalam hal alat bukti, akta otentik yang dikeluarkan notaris ini berkedudukan sebagai alat bukti surat. Jika akta otentiknya dipalsukan, maka ia dapat menjadi salah satu alat bukti yang bisa digunakan menjerat (mempertanggun- jawabkan) pelakunya. Jika notarisnya terlibat dalam hal terjadinya tindak pidana pemalsuan akta, maka notaris ini juga dapat dijerat dengan pertanggungjawaban sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum.Kata kunci :akta autentik, pembuktian, pemalsuan.An authentic deed is a deed made by an authorized general official that contains or describes in an authentic manner an action or a situation that is seen or witnessed by the general official of the deed. The position of an authentic deed issued or made by a notary has legal force that contains legal certainty against proof of fraud. In the case of evidence, an authentic deed issued by a notary is located as proof of letter. If the authentic deed is falsified, then it is one proof that can be used to ensnare the responsible person. If the notary is involved in the case of a criminal act of falsification of the deed, then this notary may also be charged with liability as the party who committed a violation of the law.Keywords: authentic deed, proof, falsificatio
{"title":"KEKUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS UNTUK PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN","authors":"S. Akhmad","doi":"10.33474/hukeno.v3i1.1921","DOIUrl":"https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1921","url":null,"abstract":"Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Kedudukan akta otentik yang dikeluarkan atau dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan hukum yang mengandung kepastian hukum terhadap pembuktian tindak pidana pemalsuan. Dalam hal alat bukti, akta otentik yang dikeluarkan notaris ini berkedudukan sebagai alat bukti surat. Jika akta otentiknya dipalsukan, maka ia dapat menjadi salah satu alat bukti yang bisa digunakan menjerat (mempertanggun- jawabkan) pelakunya. Jika notarisnya terlibat dalam hal terjadinya tindak pidana pemalsuan akta, maka notaris ini juga dapat dijerat dengan pertanggungjawaban sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum.Kata kunci :akta autentik, pembuktian, pemalsuan.An authentic deed is a deed made by an authorized general official that contains or describes in an authentic manner an action or a situation that is seen or witnessed by the general official of the deed. The position of an authentic deed issued or made by a notary has legal force that contains legal certainty against proof of fraud. In the case of evidence, an authentic deed issued by a notary is located as proof of letter. If the authentic deed is falsified, then it is one proof that can be used to ensnare the responsible person. If the notary is involved in the case of a criminal act of falsification of the deed, then this notary may also be charged with liability as the party who committed a violation of the law.Keywords: authentic deed, proof, falsificatio","PeriodicalId":287129,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Kenotariatan","volume":"152 10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131142530","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-01-28DOI: 10.33474/HUKENO.V3I1.1920
M. S. Borman
Kedudukan notaris sangat strategis, karena notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah atau negara, disamping mempunyai kewenangan dalam membuat atau menerbitkan akta autentik. Akta autenik yang dibuat oleh notaris inilah yang membuat notaris menjadi salah satu pelaksana profesi hukum yang banyak berpengaruh terhadap banyak hal yang berhubungan dengan dunia hukum dan layanan masyarakat. Kewenangan notaris ini pula yang membuat masyarakat atau pemohon, khususnya para pemohon layanan jasa pembuatan akta perjanjian bergantung pada pelaksanaan profesinya.Kata kunci: kedudukan, notaris, kewenangan, profesi, pelaksanaanThe position of the notary is very strategic, because the notary is a public official appointed by the government or the state, besides having the authority to make or issue authentic deeds. This authentic deed made by a notary makes a notary become one of the executors of the legal profession that has a lot of influence on many matters relating to the world of law and public services. The authority of this notary also makes the community or the applicant, especially the applicants for the service of making an agreement deed dependent on the implementation of their profession. Keywords: position, notary, authority, profession, implementation
{"title":"KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS","authors":"M. S. Borman","doi":"10.33474/HUKENO.V3I1.1920","DOIUrl":"https://doi.org/10.33474/HUKENO.V3I1.1920","url":null,"abstract":"Kedudukan notaris sangat strategis, karena notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah atau negara, disamping mempunyai kewenangan dalam membuat atau menerbitkan akta autentik. Akta autenik yang dibuat oleh notaris inilah yang membuat notaris menjadi salah satu pelaksana profesi hukum yang banyak berpengaruh terhadap banyak hal yang berhubungan dengan dunia hukum dan layanan masyarakat. Kewenangan notaris ini pula yang membuat masyarakat atau pemohon, khususnya para pemohon layanan jasa pembuatan akta perjanjian bergantung pada pelaksanaan profesinya.Kata kunci: kedudukan, notaris, kewenangan, profesi, pelaksanaanThe position of the notary is very strategic, because the notary is a public official appointed by the government or the state, besides having the authority to make or issue authentic deeds. This authentic deed made by a notary makes a notary become one of the executors of the legal profession that has a lot of influence on many matters relating to the world of law and public services. The authority of this notary also makes the community or the applicant, especially the applicants for the service of making an agreement deed dependent on the implementation of their profession. Keywords: position, notary, authority, profession, implementation","PeriodicalId":287129,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Kenotariatan","volume":"289 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133646639","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-01-28DOI: 10.33474/HUKENO.V3I1.1924
Pramadita Anggara Putra
Notaris sebagai salah satu profesi dalam menjalankan fungsi dan wewenang nya tentunya banyak berinteraksi dengan banyak orang, tidak hanya internal di lingkungan Kantor Notaris tetapi juga dengan pihak-pihak lain, baik subyek hukum pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha lainnya, ataupun instansi pemerintah. Dalam hubungan tersebut secara internal di kantor notaris, Notaris membutuhkan satu atau lebih Karyawan, tentunya hubungan tersebut tidak hanya sekedar sebuah hubungan, tetapi hubungan yang disebut dengan hubungan hukum. perjanjian kerja yang terjadi antara karyawan dan notaris adalah perjanjian kerja secara lisan, hubungan hukum yang terjadi antara karyawan dan notaris berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kata Kunci: efektivtias, perjanjian kerja, karyawan, notarisNotary as one of the professions in carrying out their functions and authority certainly interacts with many people, not only internally within the Notary Office but also with other parties, both personal legal and legal entities and or other business entities, or government agencies. Internally, the relationship in the notary's office, a Notary requires one or more Employees, of course the relationship is not just a relationship, but a relationship called legal relationship. work agreements that occur between employees and notaries are verbal work agreements, legal relationships that occur between employees and notaries take place over a period of time.Keywords: effectiveness, work agreement, employee, notary
{"title":"EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN NOTARIS","authors":"Pramadita Anggara Putra","doi":"10.33474/HUKENO.V3I1.1924","DOIUrl":"https://doi.org/10.33474/HUKENO.V3I1.1924","url":null,"abstract":"Notaris sebagai salah satu profesi dalam menjalankan fungsi dan wewenang nya tentunya banyak berinteraksi dengan banyak orang, tidak hanya internal di lingkungan Kantor Notaris tetapi juga dengan pihak-pihak lain, baik subyek hukum pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha lainnya, ataupun instansi pemerintah. Dalam hubungan tersebut secara internal di kantor notaris, Notaris membutuhkan satu atau lebih Karyawan, tentunya hubungan tersebut tidak hanya sekedar sebuah hubungan, tetapi hubungan yang disebut dengan hubungan hukum. perjanjian kerja yang terjadi antara karyawan dan notaris adalah perjanjian kerja secara lisan, hubungan hukum yang terjadi antara karyawan dan notaris berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kata Kunci: efektivtias, perjanjian kerja, karyawan, notarisNotary as one of the professions in carrying out their functions and authority certainly interacts with many people, not only internally within the Notary Office but also with other parties, both personal legal and legal entities and or other business entities, or government agencies. Internally, the relationship in the notary's office, a Notary requires one or more Employees, of course the relationship is not just a relationship, but a relationship called legal relationship. work agreements that occur between employees and notaries are verbal work agreements, legal relationships that occur between employees and notaries take place over a period of time.Keywords: effectiveness, work agreement, employee, notary ","PeriodicalId":287129,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Kenotariatan","volume":"56 87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131589888","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-01-28DOI: 10.33474/HUKENO.V3I1.1919
Agus Ikhwanto
Kebijakan pengendalian konversi lahan pertanian pangan ke depan seyogjanya tidak hanya mengandalkan pendekatan yuridis, tetapi didukung pula dengan pendekatan ekonomi dan sosial. Setiap kebijakan konversi lahan pertanian pangan perlu diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran yaitu, menekan intensitas faktor ekonomi dan sosial yang dapat merangsang konversi lahan sawah, mengendalikan luas lokasi dan jenis lahan yang dikonversi dalam rangka menekan potensi dampak negatif yang ditimbulkan, menetralisir dampak negatif konversi lahan sawah melalui kegiatan investasi yang melibatkan dana masyarakat terutama kalangan swata pelaku konversi lahan.Kata Kunci: alih fungsi lahan, pangan berkelanjutan.The policy on controlling agricultural land conversion in the future should not only rely on a juridical approach, but also supported by economic and social approaches. Every policy on conversion of agricultural land needs to be directed at achieving 3 (three) targets, namely, suppressing the intensity of economic and social factors that can stimulate conversion of paddy fields, controlling the area and type of land converted to reduce the potential negative impacts, neutralize negative impacts conversion of paddy fields through investment activities involving community funds, especially private sector agents.Keywords: land use change, sustainable food.
粮食作物转型政策不仅依赖于法律途径，而且也依赖于经济和社会方法。每个农田的粮食需要转换政策旨在实现目标3(三)也就是说,按经济和社会因素的强度可以刺激转换亩稻田,控制框架中的位置和类型转换的土地面积按造成潜在的负面影响,消除负面影响转换亩稻田通过涉及社会基金的投资活动尤其是土地转换swata罪犯当中。关键词:可持续的土地、可持续的粮食。在未来控制农业土地的政策不应仅仅仅仅依赖于商业和社会的支持。每农业政策在conversion of land需要to be at导演achieving 3(三)很明显,namely, suppressing经济与社会之强度factors that can stimulate conversion of paddy字段,条控制《》和土地converted to型区域减少潜在的负impacts, neutralize负impacts conversion of paddy字段通过投资活动involving社区基金,尤其是二等区代理。变化的土地，可持续的食物。
{"title":"ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN","authors":"Agus Ikhwanto","doi":"10.33474/HUKENO.V3I1.1919","DOIUrl":"https://doi.org/10.33474/HUKENO.V3I1.1919","url":null,"abstract":"Kebijakan pengendalian konversi lahan pertanian pangan ke depan seyogjanya tidak hanya mengandalkan pendekatan yuridis, tetapi didukung pula dengan pendekatan ekonomi dan sosial. Setiap kebijakan konversi lahan pertanian pangan perlu diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran yaitu, menekan intensitas faktor ekonomi dan sosial yang dapat merangsang konversi lahan sawah, mengendalikan luas lokasi dan jenis lahan yang dikonversi dalam rangka menekan potensi dampak negatif yang ditimbulkan, menetralisir dampak negatif konversi lahan sawah melalui kegiatan investasi yang melibatkan dana masyarakat terutama kalangan swata pelaku konversi lahan.Kata Kunci: alih fungsi lahan, pangan berkelanjutan.The policy on controlling agricultural land conversion in the future should not only rely on a juridical approach, but also supported by economic and social approaches. Every policy on conversion of agricultural land needs to be directed at achieving 3 (three) targets, namely, suppressing the intensity of economic and social factors that can stimulate conversion of paddy fields, controlling the area and type of land converted to reduce the potential negative impacts, neutralize negative impacts conversion of paddy fields through investment activities involving community funds, especially private sector agents.Keywords: land use change, sustainable food.","PeriodicalId":287129,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Kenotariatan","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127667357","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-01-28DOI: 10.33474/HUKENO.V3I1.1922
M. Arifin
Dalam sebuah grosse akta akan memiliki kekuatan hukum eksekutorial apabila dalam pembuatan akta harus diperhatikan syarat- syaratnya, baik itu syarat formil maupun syarat materiil, serta grosse akta tersebut harus murni berdiri sendiri, yang artinya bahwa grosse akta tersebut tidak dicampur-aduk dengan perjanjian lainnya..Bahwa grosse akta harus terlebih dahulu meminta fiat putusan pengadilan negeri, bertujuan untuk menilai adanya cacat yuridis pada suatu akta tersebut atau tidak, dan apabila ada hakim dalam pemeriksaannya menemukan cacat yuridis dalam isi perjanjiannya maka grosse akta tersebut untuk pelaksanan eksekusinya harus melalui gugatan perdata biasa.Kata kunci: akta, eksekusi, putusan, hakimIn a grosse deed, it will have executorial legal power in making the deed, the conditions must be considered, both formal and material requirements. As well as the grosse deed must be purely independent, which means that the grosse deed is not mixed up with other agreements. That the grosse deed must first ask for a fiat court decision, aiming to assess whether there is a juridical defect on the deed or not and if there is a judge in his examination to find a juridical defect in the contents of the agreement, the grosse deed for execution must go through an ordinary civil suit.Keywords: deed, execution, decision, judge
{"title":"EKSEKUSI GROSSE AKTA MERUJUK PADA PASAL 244 HIR DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG","authors":"M. Arifin","doi":"10.33474/HUKENO.V3I1.1922","DOIUrl":"https://doi.org/10.33474/HUKENO.V3I1.1922","url":null,"abstract":"Dalam sebuah grosse akta akan memiliki kekuatan hukum eksekutorial apabila dalam pembuatan akta harus diperhatikan syarat- syaratnya, baik itu syarat formil maupun syarat materiil, serta grosse akta tersebut harus murni berdiri sendiri, yang artinya bahwa grosse akta tersebut tidak dicampur-aduk dengan perjanjian lainnya..Bahwa grosse akta harus terlebih dahulu meminta fiat putusan pengadilan negeri, bertujuan untuk menilai adanya cacat yuridis pada suatu akta tersebut atau tidak, dan apabila ada hakim dalam pemeriksaannya menemukan cacat yuridis dalam isi perjanjiannya maka grosse akta tersebut untuk pelaksanan eksekusinya harus melalui gugatan perdata biasa.Kata kunci: akta, eksekusi, putusan, hakimIn a grosse deed, it will have executorial legal power in making the deed, the conditions must be considered, both formal and material requirements. As well as the grosse deed must be purely independent, which means that the grosse deed is not mixed up with other agreements. That the grosse deed must first ask for a fiat court decision, aiming to assess whether there is a juridical defect on the deed or not and if there is a judge in his examination to find a juridical defect in the contents of the agreement, the grosse deed for execution must go through an ordinary civil suit.Keywords: deed, execution, decision, judge","PeriodicalId":287129,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Kenotariatan","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115322750","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-01-28DOI: 10.33474/HUKENO.V3I1.1917
Sri Endah Cahayani
Jaminan yang diberikan oleh debitor kepada bank masih relatif cukup banyak dengan bukti kepemilikan yang masih berupa letter C, sehingga dalam pengikatan jaminannya dengan menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dengan demikian memerlukan perpanjangan beberapa kali untuk dapat dilakukan pemasangan Hak Tanggungan, karena untuk proses pengurusan letter C menjadi sertifikat dibutuhkan waktu relatif cukup panjang kurang lebih 12 (duabelas) bulan, hal ini tidak menutup kemungkinan tidak dapat terlaksananya penandatanganan perpanjangan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).Kata kunci: jaminan, akta, hak tanggungan, surat kuasaThe guarantee given by the debtor to the bank is still relatively large with proof of ownership that is still in the form of letter C, so that in binding the guarantee by using a Power of Attorney Charges (SKMHT) with a period of 3 (three) months, thus requiring several extensions to mortgage rights can be done, because for the process of arranging the letter C into a certificate, it takes relatively long time of approximately 12 (twelve) months, this does not rule out the possibility of signing the extension of the Power of Attorney Charges (SKMHT).Keywords: guarantee, deed, mortgage rights, power of attorney
债务人向银行提供的抵押品相对来说还是比较多的，以 C 信函的形式提供所有权证明，因此在使用授权委托书（SKMHT）绑定担保时，授权委托书的期限为 3 个月，因此需要多次延期才能设置抵押权，因为将 C 信函处理为证书的过程需要相对较长的时间，约为 12 个月，这并不排除无法进行授权委托书（SKMHT）延期签署的可能性。关键词债务人向银行提供的担保仍然比较大，其所有权证明仍然是 C 信函的形式，因此，在通过使用授权委托书（SKMHT）对担保进行约束时，期限为 3（三）个月、因此，需要对抵押权进行多次延期，因为将 C 信安排为证书的过程需要相对较长的时间，约为 12（十二）个月，这并不排除签署授权委托书（SKMHT）延期的可能性。关键词：担保、契约、抵押权、委托书
{"title":"PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TANPA DIIKUTI AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN","authors":"Sri Endah Cahayani","doi":"10.33474/HUKENO.V3I1.1917","DOIUrl":"https://doi.org/10.33474/HUKENO.V3I1.1917","url":null,"abstract":"Jaminan yang diberikan oleh debitor kepada bank masih relatif cukup banyak dengan bukti kepemilikan yang masih berupa letter C, sehingga dalam pengikatan jaminannya dengan menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dengan demikian memerlukan perpanjangan beberapa kali untuk dapat dilakukan pemasangan Hak Tanggungan, karena untuk proses pengurusan letter C menjadi sertifikat dibutuhkan waktu relatif cukup panjang kurang lebih 12 (duabelas) bulan, hal ini tidak menutup kemungkinan tidak dapat terlaksananya penandatanganan perpanjangan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).Kata kunci: jaminan, akta, hak tanggungan, surat kuasaThe guarantee given by the debtor to the bank is still relatively large with proof of ownership that is still in the form of letter C, so that in binding the guarantee by using a Power of Attorney Charges (SKMHT) with a period of 3 (three) months, thus requiring several extensions to mortgage rights can be done, because for the process of arranging the letter C into a certificate, it takes relatively long time of approximately 12 (twelve) months, this does not rule out the possibility of signing the extension of the Power of Attorney Charges (SKMHT).Keywords: guarantee, deed, mortgage rights, power of attorney","PeriodicalId":287129,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Kenotariatan","volume":"462 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125814861","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-01-28DOI: 10.33474/HUKENO.V3I1.1918
Fanny Tanuwijaya
Pemidanaan yang diberlakukan atau dikenakan pada seseorang jelas mempunyai tujuan, termasuk pada notaris. Tujuanya bukan hanya membuat jera dan mereformasi pribadi notaris yang terlibat melakukan tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah supaya di kemudian hari tidak ada lagi notaris yang berani melakukan kejahatan atau tindak pidana yang sama. Notaris juga manusia biasa, meskipun dirinya menyandang profesi khusus, yang bisa saja terjerumus melakukan tindak pidana, sehingga pemberlakuan pemidanaan juga harus berlaku padanya secara egaliter, dan bahkan karena profesinya ini pula, penjatuhan hukuman yang bersifat pemberatan pantas diberlakukan padanya.Kata kunci: notaris, profesi, tindak pidana, pemidanaan Punishment enforced or imposed on someone clearly has a purpose, including the notary. The aim is not only to deter and reform the notary who is involved in committing a criminal act, but also to prevent the notary from daring to commit the same crime or criminal act in the future. Notaries are also ordinary human beings, even though they carry a special profession, which can be caught in criminal acts, so that the imposition of punishment must also apply to him in an egalitarian manner, and even because of his profession, appropriate sentencing is imposed on him.Keywords: notary, profession, criminal act, punishment
{"title":"KONSTRUKSI HUBUNGAN PEMIDANAAN DENGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS","authors":"Fanny Tanuwijaya","doi":"10.33474/HUKENO.V3I1.1918","DOIUrl":"https://doi.org/10.33474/HUKENO.V3I1.1918","url":null,"abstract":"Pemidanaan yang diberlakukan atau dikenakan pada seseorang jelas mempunyai tujuan, termasuk pada notaris. Tujuanya bukan hanya membuat jera dan mereformasi pribadi notaris yang terlibat melakukan tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah supaya di kemudian hari tidak ada lagi notaris yang berani melakukan kejahatan atau tindak pidana yang sama. Notaris juga manusia biasa, meskipun dirinya menyandang profesi khusus, yang bisa saja terjerumus melakukan tindak pidana, sehingga pemberlakuan pemidanaan juga harus berlaku padanya secara egaliter, dan bahkan karena profesinya ini pula, penjatuhan hukuman yang bersifat pemberatan pantas diberlakukan padanya.Kata kunci: notaris, profesi, tindak pidana, pemidanaan Punishment enforced or imposed on someone clearly has a purpose, including the notary. The aim is not only to deter and reform the notary who is involved in committing a criminal act, but also to prevent the notary from daring to commit the same crime or criminal act in the future. Notaries are also ordinary human beings, even though they carry a special profession, which can be caught in criminal acts, so that the imposition of punishment must also apply to him in an egalitarian manner, and even because of his profession, appropriate sentencing is imposed on him.Keywords: notary, profession, criminal act, punishment","PeriodicalId":287129,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Kenotariatan","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133069308","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-01-28DOI: 10.33474/HUKENO.V3I1.1914
Iin Purwaningsih
Kasus yang berhubungan dengan kejahatan atau tindak pidana seringkali dilakukan oleh notaris. Meskipun notaris ini diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat umum, akan tetapi ada diantaraya yang terjerumus dalam perilaku yang berlawanan denan norma hukum dank kode etik. Salah satu jenis tindak pidana yang terkadang mejerumuskan notaris adalah pemalsuan akta autentik. Kasus pemalsuan akta autentik ini terjadi akibat kecenderungan salah yang diikuti notaris, yakni kecenderungan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan kalau penghasilan itu diperoleh dengan cara yang normal.Kata kunci: notaris, profesi, pemalsuan, akta autentikCase which deals with crimes or criminal acts is often carried out by notaries. Although this notary is appointed by the government as a public official, there are some who fall into behavior that is contrary to legals norm and code of ethics. One of crimes that sometimes plunge the notary is falsification of authentic deeds. The case of falsifying this authentic deed was due to wrong tendency followed by the notary, namely the tendency to earn more income than the income was obtained in a normal way.Keywords: notary, profession, falsification, authentic deed
{"title":"PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG MELIBATKAN NOTARIS","authors":"Iin Purwaningsih","doi":"10.33474/HUKENO.V3I1.1914","DOIUrl":"https://doi.org/10.33474/HUKENO.V3I1.1914","url":null,"abstract":"Kasus yang berhubungan dengan kejahatan atau tindak pidana seringkali dilakukan oleh notaris. Meskipun notaris ini diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat umum, akan tetapi ada diantaraya yang terjerumus dalam perilaku yang berlawanan denan norma hukum dank kode etik. Salah satu jenis tindak pidana yang terkadang mejerumuskan notaris adalah pemalsuan akta autentik. Kasus pemalsuan akta autentik ini terjadi akibat kecenderungan salah yang diikuti notaris, yakni kecenderungan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan kalau penghasilan itu diperoleh dengan cara yang normal.Kata kunci: notaris, profesi, pemalsuan, akta autentikCase which deals with crimes or criminal acts is often carried out by notaries. Although this notary is appointed by the government as a public official, there are some who fall into behavior that is contrary to legals norm and code of ethics. One of crimes that sometimes plunge the notary is falsification of authentic deeds. The case of falsifying this authentic deed was due to wrong tendency followed by the notary, namely the tendency to earn more income than the income was obtained in a normal way.Keywords: notary, profession, falsification, authentic deed","PeriodicalId":287129,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan Kenotariatan","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130552282","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：