Pub Date : 2023-07-29DOI: 10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p09
Auliya Safira Putri, DyahOchtorina Susanti, R. Tektona
The presence of an imbalance in the partnership between sugar mills and sugarcane farmers under the agricultural land leasing system has an impact on national sugar productivity. This study was based on the speculative hypothesis that existing partnerships frequently harm sugarcane farmers. The goal of this study is to examine a type of partnership that occurs in sugar cane farming in Indonesia using a new method based on sharia economic law known as the mukharabah bil mudharabah contract. The research method employed in this study is normative-juridical, including statutory and conceptual methods. This research yielded findings in the form of a new concept that depicts the characteristics of sugarcane farmer partnerships based on the mukharabah bil mudharabah contract and provides policy input for the government regarding sugarcane farmer partnerships with financing institutions based on the mukharabah bil mudharabah contract. In relation to this, the researchers proposed the concept of a "mukharabah bil mudharabah" contract to replace the partnership concept that has been implemented thus far in the hope that it will not be detrimental to sugarcane farmers. Adanya ketidakseimbangan pada kerja sama kemitraan di antara pabrik gula dan petani tebu yang dilakukan dengan sistem sewa lahan pertanian mempengaruhi produktivitas gula nasional. Penelitian ini dilakukan dengan dasar hipotesa sementara bahwa kemitraan yang ada saat ini sering kali merugikan petani tebu. Objek penelitian ini adalah bentuk kemitraan yang terjadi pada pertanian tebu di Indonesia dengan metode baru berdasarkan konsep hukum ekonomi syariah yang dikenal dengan nama akad mukharabah bil mudharabah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa konsep baru yang menunjukkan karakteristik mengenai kemitraan petani tebu berdasar akad mukharabah bil mudharabah, dan masukan kebijakan bagi pemerintah terkait kemitraan petani tebu dengan lembaga pembiayaan dengan berdasar konsep akad mukharabah bil mudharabah. Terkait hal tersebut maka peneliti mengajukan konsep akad mukharabah bil mudharabah guna menggantikan konsep kemitraan yang selama ini dijalankan dengan harapan tidak merugikan petani tebu.
在农地租赁制度下，糖厂与蔗农之间的合作关系存在不平衡，影响了国家制糖生产力。这项研究是基于一种推测性假设，即现有的伙伴关系经常伤害甘蔗农民。本研究的目的是研究印度尼西亚甘蔗种植中的一种伙伴关系，使用一种基于伊斯兰教经济法的新方法，即mukharabah bil mudharabah合同。本研究采用的研究方法是规范法，包括成文法和概念法。本研究以一个新概念的形式得出结论，该概念描述了基于mukharabah bill mudharabah合同的甘蔗农民伙伴关系的特征，并为政府提供了关于基于mukharabah bill mudharabah合同的甘蔗农民与金融机构伙伴关系的政策投入。为此，研究人员提出了“mukharabah bil mudharabah”合同的概念，以取代迄今为止实施的伙伴关系概念，希望它不会对甘蔗农民造成损害。Adanya ketidakseimbangan padpadkerja sama kemitraan di antara pabrik gula danpetani tebu yang dilakukan dengan系统sewa lahan pertanian mempengaruhi producktivitas gula national。Penelitian ini dilakukan dengan dasar hipotesa sementara bawa kemitraan yang ada saat ini服务于kali merugikan petani tebu。这句话的意思是:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yitityuridis normatiatian pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual。Penelitian ini menghasilkan temuan berupa konsep baru yang menunjukkan karakteristik mengeni kemitraan petani tetei bertani akarabi mudharabah, dan masukan kebijakan bagi perememinabah, dan masukan kebijakan bagi peremitraan petani tebu dengan lembaga pembiayaan dengan berdasar konsep akad mukharabah bil mudharabah。我的意思是说，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是我的意思。
{"title":"Karakteristik Akad Mukhabarah bil Mudharabah Pada Kemitraan Pertanian Tebu","authors":"Auliya Safira Putri, DyahOchtorina Susanti, R. Tektona","doi":"10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p09","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p09","url":null,"abstract":"The presence of an imbalance in the partnership between sugar mills and sugarcane farmers under the agricultural land leasing system has an impact on national sugar productivity. This study was based on the speculative hypothesis that existing partnerships frequently harm sugarcane farmers. The goal of this study is to examine a type of partnership that occurs in sugar cane farming in Indonesia using a new method based on sharia economic law known as the mukharabah bil mudharabah contract. The research method employed in this study is normative-juridical, including statutory and conceptual methods. This research yielded findings in the form of a new concept that depicts the characteristics of sugarcane farmer partnerships based on the mukharabah bil mudharabah contract and provides policy input for the government regarding sugarcane farmer partnerships with financing institutions based on the mukharabah bil mudharabah contract. In relation to this, the researchers proposed the concept of a \"mukharabah bil mudharabah\" contract to replace the partnership concept that has been implemented thus far in the hope that it will not be detrimental to sugarcane farmers. \u0000Adanya ketidakseimbangan pada kerja sama kemitraan di antara pabrik gula dan petani tebu yang dilakukan dengan sistem sewa lahan pertanian mempengaruhi produktivitas gula nasional. Penelitian ini dilakukan dengan dasar hipotesa sementara bahwa kemitraan yang ada saat ini sering kali merugikan petani tebu. Objek penelitian ini adalah bentuk kemitraan yang terjadi pada pertanian tebu di Indonesia dengan metode baru berdasarkan konsep hukum ekonomi syariah yang dikenal dengan nama akad mukharabah bil mudharabah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa konsep baru yang menunjukkan karakteristik mengenai kemitraan petani tebu berdasar akad mukharabah bil mudharabah, dan masukan kebijakan bagi pemerintah terkait kemitraan petani tebu dengan lembaga pembiayaan dengan berdasar konsep akad mukharabah bil mudharabah. Terkait hal tersebut maka peneliti mengajukan konsep akad mukharabah bil mudharabah guna menggantikan konsep kemitraan yang selama ini dijalankan dengan harapan tidak merugikan petani tebu.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80686188","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-29DOI: 10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p12
Kent Revelino Chandra, I. P. Widiatedja
The objective of this research is to explore the regulation of freedom of opinion and expression under international law and its implementation within the context of Russia's national law, particularly in relation to the Russia-Ukraine war. The study aims to examine and analyze the justifiability of the current restrictions imposed by Russia under international law and whether they align with the established criteria. According to General Comment No. 34, freedom of opinion should not be subject to limitations during an emergency, whereas freedom of expression may be restricted under specific conditions outlined in the Siracusa principles. These conditions encompass the requirement for restrictions to be based on clear and accessible laws, serving legitimate purposes, and implementing measures that are proportionate to protect the relevant interests. Through normative legal research methods utilizing statutory, case, and factual analysis, along with a conceptual/analytical approach, this paper concludes that freedom of opinion and expression are safeguarded and their limitations are determined as outlined in the ICCPR. As a result, Russia's actions in curbing freedom of expression do not align with the principles of international law. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi berdasarkan hukum international serta bagaimana pengaturannya dalam hukum nasional Rusia di tengah perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tulisan ini berupaya mengidentifikasi dan menganalisis ketepatan pembatasan hak berpendapat di Rusia menurut hukum internasional. General Comment Nomor 34 menyatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah salah satu elemen, yang tidak akan pernah bisa dibatasi walau dalam keadaan darurat sekalipun. Hal ini kemudian berbeda dengan kebebasan berekspresi yang dapat di batasi apabila memenuhi secara komulatif syarat dari prinsip-prinsip siracusa, yaitu: Pertama, pembatasan wajib berdasarkan hukum yang dapat diakses dan tidak kabur. Kedua, pembatasan wajib memiliki tujuan yang sah. Ketiga, pemerintah wajib menetapkan pembatasan dimana merupakan limitasi yang serendah mungkin untuk melindungi kepentingan yang ada. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penyusunan penulisan ini, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan fakta, serta pendekatan konseptual/analitis. Tulisan ini menemukan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi telah dilindungi dan ditentukan batasan-batasannya dalam ICCPR. Dengan demikian, tindakan Russia dalam membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah tidak sesuai dengan kaidah hukum internasional yang berlaku.
本研究的目的是探讨在国际法下对意见和表达自由的监管及其在俄罗斯国内法背景下的实施，特别是与俄罗斯-乌克兰战争有关的法律。这项研究旨在检查和分析俄罗斯目前根据国际法施加的限制的合理性，以及这些限制是否符合既定标准。根据第34号一般性意见，在紧急情况下，意见自由不应受到限制，而在锡拉库萨原则概述的特定条件下，言论自由可受到限制。这些条件包括要求限制必须基于明确易懂的法律，服务于合法目的，并采取适当措施保护相关利益。通过使用法定、案例和事实分析的规范性法律研究方法，以及概念/分析方法，本文得出结论，如《公民权利和政治权利国际公约》所述，意见和表达自由受到保障，其限制得到确定。因此，俄罗斯限制言论自由的行为不符合国际法原则。印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚。俄罗斯国际旅行社(russian menurut hukum international):俄罗斯国际旅行社(russian menurut hukum international)第34号一般性意见menyatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah salah satu element, yang tidak akan pernah bisa dibatasi walau dalam keadaan darurat sekalipun。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。Kedua, pembatasan, wajib, memoriliki, tujuan yang。Ketiga, pemerintah wajib menetapkan pembatasan dimana merupakan limited, yang serendah mungkin untuk melindungi kemingingan yang ada。Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penyusunan penulisan ini, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan fakta, serta pendekatan konsepical /analitis。tuisan ini menemukan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi telah dilindungi dan ditentukan batasan batasannya dalam ICCPR。登干德米克安，廷达坎俄罗斯dalam成员，kebebasan, berpendapat, danekekresresi, adalah, dalakan, kaidah, hukum国际杨伯拉库。
{"title":"Perang Rusia-Ukraina dan Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Rusia","authors":"Kent Revelino Chandra, I. P. Widiatedja","doi":"10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p12","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p12","url":null,"abstract":"The objective of this research is to explore the regulation of freedom of opinion and expression under international law and its implementation within the context of Russia's national law, particularly in relation to the Russia-Ukraine war. The study aims to examine and analyze the justifiability of the current restrictions imposed by Russia under international law and whether they align with the established criteria. According to General Comment No. 34, freedom of opinion should not be subject to limitations during an emergency, whereas freedom of expression may be restricted under specific conditions outlined in the Siracusa principles. These conditions encompass the requirement for restrictions to be based on clear and accessible laws, serving legitimate purposes, and implementing measures that are proportionate to protect the relevant interests. Through normative legal research methods utilizing statutory, case, and factual analysis, along with a conceptual/analytical approach, this paper concludes that freedom of opinion and expression are safeguarded and their limitations are determined as outlined in the ICCPR. As a result, Russia's actions in curbing freedom of expression do not align with the principles of international law. \u0000Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi berdasarkan hukum international serta bagaimana pengaturannya dalam hukum nasional Rusia di tengah perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tulisan ini berupaya mengidentifikasi dan menganalisis ketepatan pembatasan hak berpendapat di Rusia menurut hukum internasional. General Comment Nomor 34 menyatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah salah satu elemen, yang tidak akan pernah bisa dibatasi walau dalam keadaan darurat sekalipun. Hal ini kemudian berbeda dengan kebebasan berekspresi yang dapat di batasi apabila memenuhi secara komulatif syarat dari prinsip-prinsip siracusa, yaitu: Pertama, pembatasan wajib berdasarkan hukum yang dapat diakses dan tidak kabur. Kedua, pembatasan wajib memiliki tujuan yang sah. Ketiga, pemerintah wajib menetapkan pembatasan dimana merupakan limitasi yang serendah mungkin untuk melindungi kepentingan yang ada. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penyusunan penulisan ini, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan fakta, serta pendekatan konseptual/analitis. Tulisan ini menemukan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi telah dilindungi dan ditentukan batasan-batasannya dalam ICCPR. Dengan demikian, tindakan Russia dalam membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah tidak sesuai dengan kaidah hukum internasional yang berlaku.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88279677","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-29DOI: 10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p06
I. Made, Adi Widnyana
The research was aimed to examine the authority of Adat village in the management of coastal areas based on Bali Province Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning Adat Village and constructing the regulation on forest park in coastal areas from the perspective of ius constituendum. This was normative legal research using statutory approach and conceptual approach. The study indicated that there is a conflict of norm in the authority to manage the coastal areas in Bali, which according to the Article 25 point 1 c and d of the Perda Desa Adat, it can be seen that Adat Village has the authority to manage the coastal areas, which includes Tahura Ngurah Rai, however, according to Article 1 point 10 of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No: P.10/Menhut-II/2009, the authority to manage the forest park is delegated to the UPTD Tahura Ngurah Rai, which was formed and is under the Bali Provincial Environment and Forestry Services as the holder of autonomous forest management rights in Bali. Hence, it is important to harmonize the application of the authority of Adat Village with the national regulation to avoid conflict of norms by taking in to account the Stufenbau Theory and the principles of lex superior derogat legi inferiori in reforming a regulation on forest park in coastal area in the future as ius constituendum
本研究旨在以《巴厘省2019年关于阿达特村的第4号地方法规》为依据，从宪法视角构建沿海地区森林公园法规，考察阿达特村在沿海地区管理中的权威。这是运用成文法方法和概念方法的规范性法律研究。研究表明，巴厘岛沿海地区的管理权力存在规范冲突，根据Perda Desa Adat第25条第1款c和d款，可以看出Adat村有权管理包括Tahura Ngurah Rai在内的沿海地区，然而，根据环境和林业部长条例第1条第10款:P.10/Menhut-II/2009，管理森林公园的权力下放给了UPTD Tahura Ngurah Rai，该机构成立并隶属于巴厘岛省环境和林业服务局，是巴厘岛森林自主管理权的持有者。因此，在今后的沿海地区森林公园立法改革中，应考虑到施图芬堡理论和优先克减法下的法律原则，使阿达特村权力的适用与国家法规相协调，避免规范冲突
{"title":"Customary Village Authority in Coastal Area Management : an Ius Constituendum Perspective","authors":"I. Made, Adi Widnyana","doi":"10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p06","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p06","url":null,"abstract":"The research was aimed to examine the authority of Adat village in the management of coastal areas based on Bali Province Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning Adat Village and constructing the regulation on forest park in coastal areas from the perspective of ius constituendum. This was normative legal research using statutory approach and conceptual approach. The study indicated that there is a conflict of norm in the authority to manage the coastal areas in Bali, which according to the Article 25 point 1 c and d of the Perda Desa Adat, it can be seen that Adat Village has the authority to manage the coastal areas, which includes Tahura Ngurah Rai, however, according to Article 1 point 10 of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No: P.10/Menhut-II/2009, the authority to manage the forest park is delegated to the UPTD Tahura Ngurah Rai, which was formed and is under the Bali Provincial Environment and Forestry Services as the holder of autonomous forest management rights in Bali. Hence, it is important to harmonize the application of the authority of Adat Village with the national regulation to avoid conflict of norms by taking in to account the Stufenbau Theory and the principles of lex superior derogat legi inferiori in reforming a regulation on forest park in coastal area in the future as ius constituendum","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80899155","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-29DOI: 10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p15
Lis Julianti, I. M. Sudirga
This study aims to find and examine the implementation of land management in the Kerobokan Traditional Village for tourism industry activities. The issues raised in this study are about mechanisms and procedures for land management and the implementation of land management in traditional villages for the tourism industry. This research is an empirical research with an emphasis on field data as primary data. This study found that the implementation of land management in the Kerobokan Traditional Village for tourism industry activities was carried out by leasing a contract based on an agreement through the relevant Paruman Desa Adat/Banjar Adat. The Kerobokan Traditional Village also has a Perarem Pangele which regulates administrative provisions that must be met by krama tamiu (in this case including investors). The authority to manage this land is strengthened by the Regional Regulation of the Province of Bali Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Article 1 number 8 which provides autonomy for Traditional Villages to manage their own households. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengkaji terkait implementasi pengelolaan tanah di Desa Adat Kerobokan untuk kegiatan industri pariwisata. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang mekanisme dan prosedur pengelolaan tanah serta implementasi pengelolaan tanah di Desa Adat untuk industri pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian empirik dengan menekankan pada data lapangan sebagai data primer. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi pengelolaan tanah di Desa Adat Kerobokan untuk kegiatan industri pariwisata dilakukan dengan sewa kontrak berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat yang bersangkutan. Desa Adat Kerobokan juga memiliki Perarem Pangele yang mengatur tentang ketentuan administrasi yang harus dipenuhi oleh para krama tamiu (dalam hal ini termasuk investor). Kewenangan pengelolaan tanah tersebut diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat pada Pasal 1 angka 8 yang memberikan otonomi bagi Desa Adat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
本研究旨在寻找并检视克罗博坎传统村落在旅游产业活动中的土地管理实施情况。本研究提出的问题是关于土地管理的机制和程序，以及传统村庄土地管理在旅游业中的实施。本研究是一项实证研究，强调以实地数据为主要数据。这项研究发现，在Kerobokan传统村实施旅游业活动的土地管理是通过相关Paruman Desa Adat/Banjar Adat根据协议租赁合同进行的。Kerobokan传统村还有一个Perarem Pangele，它规定了krama tamiu(在这种情况下包括投资者)必须遵守的行政规定。《2019年巴厘省关于传统村庄的第4号区域条例》第1条第8款加强了这片土地的管理权力，该条例规定了传统村庄管理自己家庭的自主权。Penelitian ini bertujuan untuk menemukan and mengkaji terkaji implementi penelolaan tanah di Desa Adat Kerobokan untuk kegiatan industrii pariwisata。常务副秘书长杨振东说:“常务副秘书长的职责是执行常务副秘书长的职责，常务副秘书长的职责是执行常务副秘书长的职责，常务副秘书长的职责是常务副秘书长的职责。Penelitian ini merupakan Penelitian experience dengan menekankan pada data lapangan sebagai data primer。Penelitian ini menemukan bahwa implementaspenelolaan tanah di Desa Adat Kerobokan untuk kegiatan industrii pariwisata dilakukan dengan sewa kontrak berakakan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat yang bersangkutan。Desa Adat Kerobokan juga memiliki Perarem Pangele yang mengatur tentang ketentuan administrasi yang harus dipenuhi oleh para krama tamiu (dalam hal ini termasuk投资者)。Kewenangan pengelolaan tanah tersebut diperkuat dengan Peraturan Daerah省，Bali noor 4 Tahun 2019 tentenang Desa adada Pasal 1 angka 8 yang成员，kan otonomi bagi Desa Adat untuk mengurus rumah tangganya sendiri。
{"title":"Implementasi Pengelolaan Tanah di Desa Adat Kerobokan untuk Kegiatan Industri Pariwisata","authors":"Lis Julianti, I. M. Sudirga","doi":"10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p15","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p15","url":null,"abstract":"This study aims to find and examine the implementation of land management in the Kerobokan Traditional Village for tourism industry activities. The issues raised in this study are about mechanisms and procedures for land management and the implementation of land management in traditional villages for the tourism industry. This research is an empirical research with an emphasis on field data as primary data. This study found that the implementation of land management in the Kerobokan Traditional Village for tourism industry activities was carried out by leasing a contract based on an agreement through the relevant Paruman Desa Adat/Banjar Adat. The Kerobokan Traditional Village also has a Perarem Pangele which regulates administrative provisions that must be met by krama tamiu (in this case including investors). The authority to manage this land is strengthened by the Regional Regulation of the Province of Bali Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Article 1 number 8 which provides autonomy for Traditional Villages to manage their own households. \u0000Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengkaji terkait implementasi pengelolaan tanah di Desa Adat Kerobokan untuk kegiatan industri pariwisata. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang mekanisme dan prosedur pengelolaan tanah serta implementasi pengelolaan tanah di Desa Adat untuk industri pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian empirik dengan menekankan pada data lapangan sebagai data primer. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi pengelolaan tanah di Desa Adat Kerobokan untuk kegiatan industri pariwisata dilakukan dengan sewa kontrak berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat yang bersangkutan. Desa Adat Kerobokan juga memiliki Perarem Pangele yang mengatur tentang ketentuan administrasi yang harus dipenuhi oleh para krama tamiu (dalam hal ini termasuk investor). Kewenangan pengelolaan tanah tersebut diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat pada Pasal 1 angka 8 yang memberikan otonomi bagi Desa Adat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73761133","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-29DOI: 10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p01
N. Sulistyo, Budi Ambarini, M. Yamani, T. Andika, Terhadap Peningkatan, Kesejahteraan Masyarakat, Studi Pada, Badan Usaha, M. Desa, BUMDes Di, Tlogo Ceper Desa Ponggok, Dan Manjungan, Kabupaten Klaten
This study aims to analyze the arrangement of Village Owned Enterprises in Indonesia and their management in realizing village Sustainable Development Goals. Village Owned Enterprises as socio-economic institutions in villages can realize sustainable development goals in villages. However, most of the existing Village-Owned Enterprises have yet to function optimally in driving the village economy. This is doctrinal legal research with legal, conceptual, and philosophical approaches. This method seeks to discuss the arrangement of Village-Owned Enterprises in Indonesia and the importance of institutional strengthening of Village-Owned Enterprises as socio-economic institutions with legal status in realizing the Sustainable Development Goals in Villages. The institutional arrangement and strengthening of Village-Owned Enterprises, apart from legal and economic aspects, also require social capital support. Rural local customs in the form of local wisdom and customary law norms that are still relevant can be social capital for the institutional strengthening of Village-Owned Enterprises. Based on local wisdom and customary law norms, the institutional management of Village Owned Enterprises can be optimal in realizing the goals of village sustainable development.
{"title":"Institutional Strengthening of Village-Owned Enterprise Legal Entities as a Manifestation of Village Sustainable Development Goals","authors":"N. Sulistyo, Budi Ambarini, M. Yamani, T. Andika, Terhadap Peningkatan, Kesejahteraan Masyarakat, Studi Pada, Badan Usaha, M. Desa, BUMDes Di, Tlogo Ceper Desa Ponggok, Dan Manjungan, Kabupaten Klaten","doi":"10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p01","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p01","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the arrangement of Village Owned Enterprises in Indonesia and their management in realizing village Sustainable Development Goals. Village Owned Enterprises as socio-economic institutions in villages can realize sustainable development goals in villages. However, most of the existing Village-Owned Enterprises have yet to function optimally in driving the village economy. This is doctrinal legal research with legal, conceptual, and philosophical approaches. This method seeks to discuss the arrangement of Village-Owned Enterprises in Indonesia and the importance of institutional strengthening of Village-Owned Enterprises as socio-economic institutions with legal status in realizing the Sustainable Development Goals in Villages. The institutional arrangement and strengthening of Village-Owned Enterprises, apart from legal and economic aspects, also require social capital support. Rural local customs in the form of local wisdom and customary law norms that are still relevant can be social capital for the institutional strengthening of Village-Owned Enterprises. Based on local wisdom and customary law norms, the institutional management of Village Owned Enterprises can be optimal in realizing the goals of village sustainable development.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74199404","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-29DOI: 10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p05
Ni Nyoman Juwita Arsawati, Dewi Bunga, Putu Eva Ditayani Antari, Made Wahyu Chandra Satriana
Personal chat is a personal communication conducted in two directions and concerns privacy in communication. The latest behavior of social media users shows considerable virtual openness. The social media users upload screenshots of their personal chat to their social media accounts and even send them to gossip accounts in social media. In this study, there are three issues discussed namely privacy rights in personal chats uploaded on social media, potential crime of uploading personal chats, and state legal responses to the spread of personal chat screenshot on social media. The right to privacy is basically giving the freedom to publish or not publish personal chat on social media. There are at least two privacies protected in personal chat namely the sender and recipient of the message, but they are not limited to people or things discussed in the personal chat. Uploading personal chat screenshots on social media has the potential to cause doxing (theft of personal data) and cyberbullying. Countries respond to these conditions with legal provisions in their respective countries. The act of spreading personal chat screenshot on social media has a legal consequence of a lawsuit for compensation for violations of personal data, criminal sanctions for defamation and cyberbullying.
{"title":"Uploading Private Chat Screenshots on Social Media: How the Law Respond it?","authors":"Ni Nyoman Juwita Arsawati, Dewi Bunga, Putu Eva Ditayani Antari, Made Wahyu Chandra Satriana","doi":"10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p05","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p05","url":null,"abstract":"Personal chat is a personal communication conducted in two directions and concerns privacy in communication. The latest behavior of social media users shows considerable virtual openness. The social media users upload screenshots of their personal chat to their social media accounts and even send them to gossip accounts in social media. In this study, there are three issues discussed namely privacy rights in personal chats uploaded on social media, potential crime of uploading personal chats, and state legal responses to the spread of personal chat screenshot on social media. The right to privacy is basically giving the freedom to publish or not publish personal chat on social media. There are at least two privacies protected in personal chat namely the sender and recipient of the message, but they are not limited to people or things discussed in the personal chat. Uploading personal chat screenshots on social media has the potential to cause doxing (theft of personal data) and cyberbullying. Countries respond to these conditions with legal provisions in their respective countries. The act of spreading personal chat screenshot on social media has a legal consequence of a lawsuit for compensation for violations of personal data, criminal sanctions for defamation and cyberbullying.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82674868","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-29DOI: 10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p02
Jay Maulana, I. M. Sarjana, I. Gusti, Agung Mas, Rwa Jayantiari
This article aims to determine the principles and regulations of international trade and to analyze the regulation for imposing security measures on imports of fabric products. The method used in this study is a normative juridical legal research type, with a statutory approach or statute approach to analyze legal issues. This research finds that the principle of International Trade adopted by the Indonesian state/Government is essentially aimed at protecting domestic products to maintain a healthy trade climate. International Trade is regulated by General Agreement on Tariffs and Trade, General Agreement on Trade in Services, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and Dispute Resolution of the World Trade Organization. Furthermore, in regards to the imposition of security measures on the import of fabric products in Indonesia, it is regulated in the Minister of Finance Regulations and its amendments. However, the Ministerial Regulation felt to be contradictory to the Minister of Trade’s Regulation. So, it is considered less effective because it will only burden local entrepreneurs/companies who need material products from abroad, on one hand the volume of imports has been limited and on the other hand there is an additional imposition of import duty as a result of security measures.
{"title":"Harmonization of Import Duty in the Form of Security Measures for Textile Products","authors":"Jay Maulana, I. M. Sarjana, I. Gusti, Agung Mas, Rwa Jayantiari","doi":"10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p02","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p02","url":null,"abstract":"This article aims to determine the principles and regulations of international trade and to analyze the regulation for imposing security measures on imports of fabric products. The method used in this study is a normative juridical legal research type, with a statutory approach or statute approach to analyze legal issues. This research finds that the principle of International Trade adopted by the Indonesian state/Government is essentially aimed at protecting domestic products to maintain a healthy trade climate. International Trade is regulated by General Agreement on Tariffs and Trade, General Agreement on Trade in Services, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and Dispute Resolution of the World Trade Organization. Furthermore, in regards to the imposition of security measures on the import of fabric products in Indonesia, it is regulated in the Minister of Finance Regulations and its amendments. However, the Ministerial Regulation felt to be contradictory to the Minister of Trade’s Regulation. So, it is considered less effective because it will only burden local entrepreneurs/companies who need material products from abroad, on one hand the volume of imports has been limited and on the other hand there is an additional imposition of import duty as a result of security measures.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87001160","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-29DOI: 10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p04
I. Deva, Harista Setiawan, Putu Aras Samsithawrati
The purpose of this study is to determine the regulation of traditional drinks as intangible cultural heritage and to analyze the protection of Balinese Arak as one of the traditional knowledge that is used commercially in the context of intangible cultural heritage. This article uses normative legal research with statute, analytical, and conceptual approaches. The results showed that the regulation of traditional drinks as intangible cultural heritage, specifically traditional knowledge, is regulated in several laws and regulations such as the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Law No. 5 of 2017 on Advancement of Culture, Bali Regional Regulation Number 4 of 2020 on Strengthening and Promotion of Balinese Culture as well as Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 on the Management of Balinese Fermented and/or Distilled Drink. Although IHC is for preservation, however, it can be interpreted that Law No. 5 of 2017 on Advancement of Culture is more than just preservation as it already regulates in general the commercialization of the object of cultural advancement. The protection of Balinese Arak as one of the traditional knowledge that is used commercially is protected under Articles 37 and 38 of Law No. 5 of 2017 on Advancement of Culture where the Indonesian Government gives permission to big industry and/or foreign parties who want to take advantage of Indonesian cultural advancement objects on the condition that they must meet the principle of benefit sharing as a form of protection.
{"title":"Legal Protection Toward Balinese Arak as Intangible Cultural Heritage","authors":"I. Deva, Harista Setiawan, Putu Aras Samsithawrati","doi":"10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p04","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p04","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to determine the regulation of traditional drinks as intangible cultural heritage and to analyze the protection of Balinese Arak as one of the traditional knowledge that is used commercially in the context of intangible cultural heritage. This article uses normative legal research with statute, analytical, and conceptual approaches. The results showed that the regulation of traditional drinks as intangible cultural heritage, specifically traditional knowledge, is regulated in several laws and regulations such as the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Law No. 5 of 2017 on Advancement of Culture, Bali Regional Regulation Number 4 of 2020 on Strengthening and Promotion of Balinese Culture as well as Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 on the Management of Balinese Fermented and/or Distilled Drink. Although IHC is for preservation, however, it can be interpreted that Law No. 5 of 2017 on Advancement of Culture is more than just preservation as it already regulates in general the commercialization of the object of cultural advancement. The protection of Balinese Arak as one of the traditional knowledge that is used commercially is protected under Articles 37 and 38 of Law No. 5 of 2017 on Advancement of Culture where the Indonesian Government gives permission to big industry and/or foreign parties who want to take advantage of Indonesian cultural advancement objects on the condition that they must meet the principle of benefit sharing as a form of protection.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86616714","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-29DOI: 10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p08
Made Gde Subha Karma Resen
The purpose of this writing is to find out the substance that can be applied to a Notary’s statement and the reason for a Notary’s statement being labeled as a cover note. This study uses normative research methods with the problem of voidness in norms with statutory, conceptual, and analytical approaches. The sources of legal materials used consist of primary legal materials that come from laws and regulations related to legal issues, secondary legal materials obtained from journals, expert views and the results of previous research as well as tertiary legal materials obtained from legal dictionaries and language dictionaries which are described qualitatively. The results of the research show that the substance that can be applied to a Notary’s statement is a statement that explains the facts about events that actually happened and not as a guarantee for something. A notary statement with cover note label is a term used in practice that has been going on continuously. The cover note labeling describes the condition of the notary's statement containing the substance of protecting, guaranteeing and promising. This substance has the potential to cause legal problems for notaries and consequences for civil law liability, administrative law, and criminal law. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui substansi yang dapat diterapkan pada surat keterangan notaris dan penyebab surat keterangan notaris yang dilabeling Cover Note menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan adanya permasalahan kekosongan norma dengan jenis pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan analisis. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, bahan hukum sekunder yang didapatkan dari jurnal, pandangan ahli maupun hasil penelitian terdahulu dan bahan hukum tersier dididapatkan dari kamus hukum maupun kamus bahasa yang diuraikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi yang dapat diterapkan pada surat keterangan adalah pernyataan yang menerangkan fakta terhadap peristiwa yang benar terjadi menyangkut kewajiban dan kewenangannya, serta bukan sebagai jaminan/penanggungan terhadap sesuatu. Surat keterangan notaris yang dilabeling covernote merupakan istilah dalam praktek yang telah berlangsung terus menerus. Labeling covernote tersebut menggambarkan keadaan surat keterangan notaris mengandung substansi melindungi, menjamin dan menjanjikan. Substansi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi notaris dan berkonsekuensi pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana.
本文的目的是找出可以应用于公证人声明的实质内容，以及公证人声明被标记为封面说明的原因。本研究采用规范研究方法，以法定、概念和分析方法探讨规范的空白性问题。所使用的法律资料来源包括来自与法律问题有关的法律法规的一级法律资料，来自期刊、专家意见和前人研究成果的二级法律资料，以及来自法律词典和语言词典的三级法律资料，这些资料都是定性描述的。研究结果表明，可以应用于公证人陈述的内容是解释实际发生的事件的事实，而不是作为对某事的保证。加盖附注标签的公证声明书是一种在实践中不断使用的术语。封面说明标签描述公证声明的条件，包含保护、保证和承诺的内容。这种物质有可能给公证员带来法律问题，并对民事责任、行政法和刑法造成后果。Tujuan penulisan ini yitu untuk mengetahui substance yang dapat diterapkan pada surat keterangan公证是dan penyebab surat keterangan公证是yang dilabeling封面说明menimbulkan permasalahan hukum。Penelitian ini menggunakan方法Penelitian normatif dengan adanya permasalahan kekosongan norma dengan jenis pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan分析。sunber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan isu hukum, bahan hukum sekunder yang didapatkan dari journal, pandangan ahli maupun hasil penelitian terdahulu dan bahan hukum tersier dididapatkan dari kamus hukum maupun kamus bahasa yang diuraikan secara kuitatif。Hasil penelitian menunjukkan bahwa物质yang dapat diterapkan pada surat keterangan adalah pernyatan yang menerangkan fakta terhadap peristiwa yang benar terjadi menyangkut kewajiban dan kewenangannya, serta bukan sebagai jaminan/penanggungan terhadap sesuatu。Surat keterangan公证是yang dilabing封面注释merupakan istilah dalam praktek yang telah berlangsung terus menerus。标签封面注简写，但孟甘巴坎keadaan surat keterangan公证是孟甘物质melindungi，孟甘丹menjanjikan。物质ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi公证是dan berkonsekuensi pertanggungjawaban perdata，行政，dan pidana。
{"title":"Surat Keterangan Notaris Dalam Konteks Labeling Cover Note","authors":"Made Gde Subha Karma Resen","doi":"10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p08","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p08","url":null,"abstract":"The purpose of this writing is to find out the substance that can be applied to a Notary’s statement and the reason for a Notary’s statement being labeled as a cover note. This study uses normative research methods with the problem of voidness in norms with statutory, conceptual, and analytical approaches. The sources of legal materials used consist of primary legal materials that come from laws and regulations related to legal issues, secondary legal materials obtained from journals, expert views and the results of previous research as well as tertiary legal materials obtained from legal dictionaries and language dictionaries which are described qualitatively. The results of the research show that the substance that can be applied to a Notary’s statement is a statement that explains the facts about events that actually happened and not as a guarantee for something. A notary statement with cover note label is a term used in practice that has been going on continuously. The cover note labeling describes the condition of the notary's statement containing the substance of protecting, guaranteeing and promising. This substance has the potential to cause legal problems for notaries and consequences for civil law liability, administrative law, and criminal law. \u0000Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui substansi yang dapat diterapkan pada surat keterangan notaris dan penyebab surat keterangan notaris yang dilabeling Cover Note menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan adanya permasalahan kekosongan norma dengan jenis pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan analisis. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, bahan hukum sekunder yang didapatkan dari jurnal, pandangan ahli maupun hasil penelitian terdahulu dan bahan hukum tersier dididapatkan dari kamus hukum maupun kamus bahasa yang diuraikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi yang dapat diterapkan pada surat keterangan adalah pernyataan yang menerangkan fakta terhadap peristiwa yang benar terjadi menyangkut kewajiban dan kewenangannya, serta bukan sebagai jaminan/penanggungan terhadap sesuatu. Surat keterangan notaris yang dilabeling covernote merupakan istilah dalam praktek yang telah berlangsung terus menerus. Labeling covernote tersebut menggambarkan keadaan surat keterangan notaris mengandung substansi melindungi, menjamin dan menjanjikan. Substansi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi notaris dan berkonsekuensi pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90804812","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-29DOI: 10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p10
Wayan Novy Purwanto, Info Artikel, I. Wayan, Novy Purwanto
The purpose of this study is to explore land consolidation arrangements in Bali and explore in depth the transformation of Tri Hita Karana in land consolidation arrangements in Bali. This research method uses normative legal research. The approach used is the statutory approach, the concept approach and the facts approach. The sources of legal materials in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. The result of this research is that land consolidation arrangements in Bali must still refer to the Bali RTRWP Regional Regulation and the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 4 of 1991 concerning Land Consolidation. In relation to the transformation of Tri Hita Karana, the regulation of land consolidation in the BPN regulation must pay attention to the philosophical values ??adopted by the community in each region. Thus, land consolidation in Bali is inspired by Tri Hita Karana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali dan menelusuri secara mendalam tentang transformasi Tri Hita Karana dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan fakta. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali harus tetap mengacu pada Perda RTRWP Bali dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Terkait dengan transformasi Tri Hita Karana, maka pelaksanaan konsolidasi tanah dalam peraturan BPN tersebut wajib memperhatikan nilai falsafah yang dianut oleh masyarakat di masing-masing daerah. Dengan demikian, konsolidasi tanah di Bali dijiwai oleh Tri Hita Karana.
本研究旨在探讨巴厘土地整理安排，并深入探讨三希塔卡拉纳在巴厘土地整理安排中的转变。本研究方法采用规范法学研究。所采用的方法是法定方法、概念方法和事实方法。本研究的法律资料来源分为一级、二级和三级法律资料。这项研究的结果是，巴厘的土地整理安排仍然必须参照《巴厘土地和农业资源项目区域条例》和1991年关于土地整理的第4号国家土地局局长条例。相对于三希塔卡拉纳的改造，BPN规制中的土地整理规制必须注意哲学价值??由每个地区的社区采用。因此，巴厘岛的土地整理受到了Tri Hita Karana的启发。图juan penelitian ini adalah untuk menelusuri pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali和menelusuri secara mendalam tentani transformi Tri Hita Karana dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali。研究了一种新方法，即从内蒙古到新疆，从内蒙古到新疆。Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konsep dan Pendekatan fakta。Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dantersier。2019年10月12日，马来西亚国庆日，马来西亚国庆日，马来西亚国庆日。Terkait dengan transformasi Tri Hita Karana, maka pelaksanaan konsolidasi tanah dalam peraturan BPN terjib member perhatikan nilai falsafah yang dianut oleh masyarakat di masing daerah。登根德米克安，konsolidasi tanah di Bali dijiwai oleh Tri Hita Karana。
{"title":"Transformasi Tri Hita Karana dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Bali","authors":"Wayan Novy Purwanto, Info Artikel, I. Wayan, Novy Purwanto","doi":"10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p10","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p10","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to explore land consolidation arrangements in Bali and explore in depth the transformation of Tri Hita Karana in land consolidation arrangements in Bali. This research method uses normative legal research. The approach used is the statutory approach, the concept approach and the facts approach. The sources of legal materials in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. The result of this research is that land consolidation arrangements in Bali must still refer to the Bali RTRWP Regional Regulation and the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 4 of 1991 concerning Land Consolidation. In relation to the transformation of Tri Hita Karana, the regulation of land consolidation in the BPN regulation must pay attention to the philosophical values ??adopted by the community in each region. Thus, land consolidation in Bali is inspired by Tri Hita Karana. \u0000Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali dan menelusuri secara mendalam tentang transformasi Tri Hita Karana dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan fakta. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali harus tetap mengacu pada Perda RTRWP Bali dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Terkait dengan transformasi Tri Hita Karana, maka pelaksanaan konsolidasi tanah dalam peraturan BPN tersebut wajib memperhatikan nilai falsafah yang dianut oleh masyarakat di masing-masing daerah. Dengan demikian, konsolidasi tanah di Bali dijiwai oleh Tri Hita Karana.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88856197","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：