Pub Date : 2019-05-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p06
M. Bima
Corruption is a special crime that has a negative impact on the survival of the nation and the state. corruption can occur everywhere / all levels. From this description, this study aims to analyze the verdicts of the Makassar District Court judges in cases of corruption. The problems that arise in this study are: What is the judge's verdict against the occurrence of criminal acts of corruption. The method used in this study is a normative legal research method by analyzing data descriptively-quantitatively. The results showed, first, the verdict was a very significant influence on the rampant cases of criminal acts of corruption, corruption cases increased from year to year. secondly, the judge's verdict in the case of corruption is strongly influenced by the demands of the prosecutor. Prosecutors 'demands and judges' verdicts are very low, so they do not provide a deterrent effect for perpetrators of corruption. This illustrates that the judge has not fully applied the punishment to the perpetrators of corruption in order to give a deterrent effect, because there are still many judicial verdicts that are lower than the demands of the public prosecutor. Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang berdampak buruk bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. korupsi dapat terjadi dimana-mana/semua level. Dari uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang vonis hakim Pengadilan Negeri Makassar pada perkara tindak pidana korupsi. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah vonis hakim terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneltian hukum normatif dengan menganalisis data secara deskriptif-kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, vonis hakim sangat berpengaruh signifikan terhadap maraknya kasus tindak pidana korupsi, kasus tindak pidana korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun. kedua, vonis hakim pada perkara tindak pidana korupsi, sangat dipengaruhi oleh tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa dan vonis hakim sangat rendah, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini menggambarkan bahwa hakim belum sepenuhnya dalam menerapkan penghukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk memberi efek jera, karena masih banyak terdapatnya vonis hakim yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.
腐败是一种危害民族和国家生存的特殊犯罪。腐败无处不在/各级别都可能发生。从这一描述出发，本研究旨在分析望加锡地方法院法官在腐败案件中的判决。在本研究中出现的问题是:法官对腐败犯罪行为的判决是什么?本研究使用的方法是一种规范的法律研究方法，通过对数据进行描述性定量分析。结果表明，第一，判决结果对腐败犯罪行为案件的猖獗产生了非常显著的影响，腐败案件逐年增加。其次，在腐败案件中，法官的判决受到检察官要求的强烈影响。检察官的要求和法官的判决都很低，因此它们对腐败犯罪者没有起到威慑作用。这说明，法官没有充分地对腐败犯罪者实施惩罚，以起到威慑作用，因为仍有许多司法判决低于公诉人的要求。我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿。Korupsi dapat terjadi dimana-mana/semua级别。达里乌拉尔人，但他的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿。我的意思是:我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是我的意思。自适应方法yang digunakan dalam penelitian ini adalah方法peneltian hukum规范化dengan menganalysis数据格式描述-定量。哈西尔peneltian menunjukkan, pertama, vonis hakim sangat berpengaruh signfikan terhadap marakya kasus tindak pidana korupsi, kasus tindak pidana korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun。Kedua, vonis hakim pada perkara tindak pidana korupsi, sangat dipengaruhi oleh tuntantanjaksa。tuntuntan jaksa dan vonis hakim sangat rendah, seingga tippak成员，efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi。我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿。
{"title":"Re-Evaluasi Vonis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi","authors":"M. Bima","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p06","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p06","url":null,"abstract":"Corruption is a special crime that has a negative impact on the survival of the nation and the state. corruption can occur everywhere / all levels. From this description, this study aims to analyze the verdicts of the Makassar District Court judges in cases of corruption. The problems that arise in this study are: What is the judge's verdict against the occurrence of criminal acts of corruption. The method used in this study is a normative legal research method by analyzing data descriptively-quantitatively. The results showed, first, the verdict was a very significant influence on the rampant cases of criminal acts of corruption, corruption cases increased from year to year. secondly, the judge's verdict in the case of corruption is strongly influenced by the demands of the prosecutor. Prosecutors 'demands and judges' verdicts are very low, so they do not provide a deterrent effect for perpetrators of corruption. This illustrates that the judge has not fully applied the punishment to the perpetrators of corruption in order to give a deterrent effect, because there are still many judicial verdicts that are lower than the demands of the public prosecutor. \u0000Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang berdampak buruk bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. korupsi dapat terjadi dimana-mana/semua level. Dari uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang vonis hakim Pengadilan Negeri Makassar pada perkara tindak pidana korupsi. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah vonis hakim terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneltian hukum normatif dengan menganalisis data secara deskriptif-kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, vonis hakim sangat berpengaruh signifikan terhadap maraknya kasus tindak pidana korupsi, kasus tindak pidana korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun. kedua, vonis hakim pada perkara tindak pidana korupsi, sangat dipengaruhi oleh tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa dan vonis hakim sangat rendah, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini menggambarkan bahwa hakim belum sepenuhnya dalam menerapkan penghukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk memberi efek jera, karena masih banyak terdapatnya vonis hakim yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79253181","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p08
Ni Wayan Maharatih
The tax is the most important sector for the country in the framework of national development. Government Regulation Number 46 the Year 2013 of income taxes from businesses that received or obtained taxpayers who have certain gross circulation create worry and fear the small businessmen who are pioneering efforts. The purpose of this research was to know and analyze the arrangements regarding the imposition of Final income tax on perpetrators of small medium enterprises according to the Government Regulation number. 46 the year 2013. This type of research is the study of the law normative approach to legislation. The results showed that according to article 2 paragraph (1) the Government Regulation Number 46 the Year 2013 mentioned businessmen who generate income that does not exceed Rp 4.8 Billion in future tax levied a tax of 1% of the total circulation gross (revenue) per month. But in fact, the imposition of a tax of 1% for small medium enterprises whose income Rp Rp-300jt 4, 8 m is not carried out effectively. Pajak merupakan sektor terpenting bagi negara dalam rangka pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu membuat khawatir dan ketakutan pelaku usaha kecil yang sedang merintis usahanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai pengenaan PPh Final pada Pelaku UMKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 46 Tahun 2013. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penerapan tarif 1% dari pendapatan bagi Pelaku UMKM tidak bisa dipahami kecil, mengingat Pendapatan ini dihitung bukan dari hasil keuntungan, karena tidak bisa dijamin jika berpendapatan besar maka pasti keuntungannya besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 disebutkan pelaku usaha yang menghasilkan pendapatan yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam satu masa pajak dikenakan pajak sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto (pendapatan) setiap bulan. Namun pada kenyataannya, pembebanan pajak 1% bagi UMKM yang berpendapatan Rp. 300jt-Rp. 4,8M tidak terlaksana secara efektif. Apalagi pengenaan 1% dari pendapatan ini dianggap tidak adil karena dibebankan tanpa melihat apakah pelaku UMKM ini berada dalam keadaan untung ataupun rugi, dan juga diberlakukan bagi seluruh pelaku UMKM.
税收是国家发展框架中最重要的部门。政府法规2013年第46号规定，对接收或获得一定总流通额纳税人的企业征收所得税，这让创业的小企业主感到担忧和恐惧。本研究的目的是了解和分析关于根据政府条例号对中小企业肇事者征收最终所得税的安排。46 . 2013年。这类研究是对法律规范性研究的立法途径。结果表明，根据2013年第46号政府条例第2条第(1)款，提到未来税收收入不超过48亿卢比的商人每月征收总流通总额(收入)的1%的税。但事实上，对中小企业征收1%的税收并没有得到有效执行。Pajak merupakan secpenting bagi negara dalam rangka pembangunan national。2013年7月11日，我在我的房间里看到了我的房间，我看到了我的房间，我看到了我的房间，我看到了我的房间，我看到了我的房间。Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalis pengaturan mengenai pengenaan PPh Final padpadaku UMKM menurut Peraturan pengenaan Nomor. 2013年4月46日。Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatian pendekatan perundang-undangan。马来西亚的关税为1%，巫统的关税为1%，巫统的关税为1%，巫统的关税为1%，巫统的关税为1%，巫统的关税为1%，巫统的关税为1%，巫统的关税为1%，巫统的关税为1%。【中文译文】【中文译文】【中文译文】【中文译文】【中文译文】【中文译文】【中文译文】【中文译文】Namun pada kenyataannya, pembanan pajak 1% bagi UMKM yang berpendapatan Rp. 300jt-Rp。4,800万美元的净水器将会产生巨大的影响。Apalagi pengenaan 1%达里语pendapatan ini dianggap有些adil林嘉欣dibebankan tanpa melihat apakah pelaku UMKM ini berada dalam keadaan untung ataupun rugi,丹轭diberlakukan bagi seluruh pelaku UMKM。
{"title":"Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah","authors":"Ni Wayan Maharatih","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p08","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p08","url":null,"abstract":"The tax is the most important sector for the country in the framework of national development. Government Regulation Number 46 the Year 2013 of income taxes from businesses that received or obtained taxpayers who have certain gross circulation create worry and fear the small businessmen who are pioneering efforts. The purpose of this research was to know and analyze the arrangements regarding the imposition of Final income tax on perpetrators of small medium enterprises according to the Government Regulation number. 46 the year 2013. This type of research is the study of the law normative approach to legislation. The results showed that according to article 2 paragraph (1) the Government Regulation Number 46 the Year 2013 mentioned businessmen who generate income that does not exceed Rp 4.8 Billion in future tax levied a tax of 1% of the total circulation gross (revenue) per month. But in fact, the imposition of a tax of 1% for small medium enterprises whose income Rp Rp-300jt 4, 8 m is not carried out effectively. \u0000Pajak merupakan sektor terpenting bagi negara dalam rangka pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu membuat khawatir dan ketakutan pelaku usaha kecil yang sedang merintis usahanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai pengenaan PPh Final pada Pelaku UMKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 46 Tahun 2013. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penerapan tarif 1% dari pendapatan bagi Pelaku UMKM tidak bisa dipahami kecil, mengingat Pendapatan ini dihitung bukan dari hasil keuntungan, karena tidak bisa dijamin jika berpendapatan besar maka pasti keuntungannya besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 disebutkan pelaku usaha yang menghasilkan pendapatan yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam satu masa pajak dikenakan pajak sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto (pendapatan) setiap bulan. Namun pada kenyataannya, pembebanan pajak 1% bagi UMKM yang berpendapatan Rp. 300jt-Rp. 4,8M tidak terlaksana secara efektif. Apalagi pengenaan 1% dari pendapatan ini dianggap tidak adil karena dibebankan tanpa melihat apakah pelaku UMKM ini berada dalam keadaan untung ataupun rugi, dan juga diberlakukan bagi seluruh pelaku UMKM.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82814787","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p01
Ni Putu Ika Wijakusumariasih
The disclosure of cases of pedophiles online on social media in Indonesia certainly dangers that lurk children from perpetrators of sexual crimes. End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) Indonesia and the Criminal Crime Reform Institute (ICJR) regard this case of online child pornography as the largest ever disclosed by police without casualties. Online pedophile actors operating on social media Facebook use Official Candy Group accounts. Online pedophile prostitution has involved international networks. Departing from this background, the purpose of writing this scientific paper is to find out about the protection of children in Indonesia in terms of online pedophiles that refer to international child protection instruments that have been ratified. The research method used in this study is a normative legal research method. Seeing the situation in the territory of Indonesia become a place of practice that deviates until the involvement of international syndicates and modes is more sophisticated. Conditions further strengthen the assumption that Indonesia is indeed in an emergency of sexual violence. Harmonizing national laws to protect children online with international standards is key to providing the right tools for law enforcement in dealing with child sex crimes. In the child protection survey in the digital era in ASEAN member countries, it appears that Indonesia still needs improvement in terms of legal instruments related to child protection in the context of regulations and policies in making child protection mechanisms in the virtual realm in accordance with global commitments in which Indonesia is member of several international organizations.
{"title":"Legal Protection For Children Againts Sexual Exploitation and Abuse of Children Online","authors":"Ni Putu Ika Wijakusumariasih","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p01","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p01","url":null,"abstract":"The disclosure of cases of pedophiles online on social media in Indonesia certainly dangers that lurk children from perpetrators of sexual crimes. End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) Indonesia and the Criminal Crime Reform Institute (ICJR) regard this case of online child pornography as the largest ever disclosed by police without casualties. Online pedophile actors operating on social media Facebook use Official Candy Group accounts. Online pedophile prostitution has involved international networks. Departing from this background, the purpose of writing this scientific paper is to find out about the protection of children in Indonesia in terms of online pedophiles that refer to international child protection instruments that have been ratified. The research method used in this study is a normative legal research method. Seeing the situation in the territory of Indonesia become a place of practice that deviates until the involvement of international syndicates and modes is more sophisticated. Conditions further strengthen the assumption that Indonesia is indeed in an emergency of sexual violence. Harmonizing national laws to protect children online with international standards is key to providing the right tools for law enforcement in dealing with child sex crimes. In the child protection survey in the digital era in ASEAN member countries, it appears that Indonesia still needs improvement in terms of legal instruments related to child protection in the context of regulations and policies in making child protection mechanisms in the virtual realm in accordance with global commitments in which Indonesia is member of several international organizations.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86910550","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-30DOI: 10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p03
Ratna Kumala Sari, Nyoman Serikat Putra Jaya
Act No. 22 the year 2009 about Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (road traffic and transportation) raises perspectives in criminal law regarding criminal liability for public transportation companies. Furthermore, it raises problems on how criminal liability of technology companies for traffic accidents and how law enforcement practice. The purpose of this study is to analyze and describe the criminal liability of technology companies for traffic accident by online motorcycle taxi drivers and for criticizing law enforcement. Normative research methods will be used to answer the problem. There are two approaches to assess the problem, namely case approach the and law approach. The conclusion is that technology companies can be criminally accounted for by the vicarious liability perspective and the Road Traffic and Transportation Act. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) memunculkan perspektif dalam hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan angkutan umum. Selanjutnya memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan teknologi atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan bagaimana praktek penegakan hukumnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan teknologi atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi ojek online dan untuk mengkritisi penegakan hukumnya. Metode penelitian normatif yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat dua pendekatan untuk mengkaji permasalahan ini yaitu pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa perusahaan teknologi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan perspektif vicarious liability dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2009年关于道路交通和运输的第22号法案提出了关于公共交通公司刑事责任的刑法观点。进而对科技公司交通事故刑事责任的认定和执法实践提出了问题。本研究的目的是分析和描述科技公司对网络摩的司机交通事故和批评执法的刑事责任。规范的研究方法将被用来回答这个问题。评估问题有两种方法，即案例方法和法律方法。结论是，从替代责任的角度和《道路交通运输法》可以对科技公司进行刑事解释。Undang-Undang，第22号，2009,Tahun, tentang Lalu, Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)， memunculkan perspektif dalam hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban pidana bagi perusaan Angkutan umum。Selanjutnya memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahanteknologi i tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan bagaimana praktek penegakan hukumnya。图juan penelitian ini untuk menganalis dan mendeskripsikan mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan technology .数据显示，数据显示，数据显示，数据显示，数据显示，数据显示，数据显示，数据显示，数据显示，数据显示，数据显示，数据显示，数据显示，数据显示，数据显示，数据显示。方法penelitian normnorma yang和digunakan的用法和样例:Terdapat dua pendekatan untuk mengkaji permasalahan ini yitu pendekatan kasus dan pendekatan undang undang。这句话的意思是:代替责任，代替责任，代替责任。
{"title":"Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pengemudi Ojek Online","authors":"Ratna Kumala Sari, Nyoman Serikat Putra Jaya","doi":"10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p03","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p03","url":null,"abstract":"Act No. 22 the year 2009 about Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (road traffic and transportation) raises perspectives in criminal law regarding criminal liability for public transportation companies. Furthermore, it raises problems on how criminal liability of technology companies for traffic accidents and how law enforcement practice. The purpose of this study is to analyze and describe the criminal liability of technology companies for traffic accident by online motorcycle taxi drivers and for criticizing law enforcement. Normative research methods will be used to answer the problem. There are two approaches to assess the problem, namely case approach the and law approach. The conclusion is that technology companies can be criminally accounted for by the vicarious liability perspective and the Road Traffic and Transportation Act. \u0000Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) memunculkan perspektif dalam hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan angkutan umum. Selanjutnya memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan teknologi atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan bagaimana praktek penegakan hukumnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan teknologi atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi ojek online dan untuk mengkritisi penegakan hukumnya. Metode penelitian normatif yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat dua pendekatan untuk mengkaji permasalahan ini yaitu pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa perusahaan teknologi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan perspektif vicarious liability dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80443039","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-04DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO1.1916
Edwar Edwar, Faisal A. Rani, Dahlan Ali
Notary has the authority to make authentic deeds and has authority in making, agreements and stipulations that are required for those concerned to be stated in an authentic deed that if legal problems occur by a notary then the inspection must be obtained from the Honorary Board of Notary. which resulted in the examination contradicting principle equality before the law. After the issuance of Act No. 2 of 2014 Notary Position, notary publication by law enforcers must obtain permission from MKN which creates legal discrimination. The problem examined is how the position of the notary as a witness is related to the deed or letter under the hand made by him to the judicial process. The aim is finding out how the position of the Notary a witness is related to the deed or letter under his hand made against the judicial process. The results his research were the position of the notary a witness related to the deed he made based on the Notary Position Law resulting in legal proceedings being hampered due to waiting for permission from the Honorary Board of Notaries. In connection with the above procedure, it is indicated that the calling of a notary by law enforcers must be licensed by the Honorary Board of Notaries not in accordance with the concept of equality before the law. Notaris memiliki suatu kewenangan dalam membuat akta otentik serta memiliki wewenang dalam pembuatan, perjanjian serta penetapan yang diwajibkan bagi yang berkepentingan yang dinyatakan dalam akta otentik yang apabila terjadi permasalahan hukum yang dilakukan oleh notaris maka untuk pemeriksaannya harus izin dari Majelis Kehormatan Notaris. yang mengakibatkan pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan equality before the law. Setelah keluarnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 , pemanggilan notaris oleh aparat hukum ada izin dari MKN yang menimbulkan diskriminasi hukum. Permasalahannya yang dikaji adalah Bagaimanakah kedudukan notaris sebagai saksi terkait dengan akta atau surat dibawah tangan yang dibuatnya terhadap proses peradilan. Tujuannya adalah Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Notaris sebagai saksi terkait dengan akta atau surat dibawah tangan yang dibuatnya terhadap proses peradilan. Hasil penelitiannya adalah kedudukan notaries sebagai saksi terkait dengan akta yang dibuatnya berdasarkan Undang-Undan Jabatan Notaris mengakibatkan proses hukum terhambat akibat menunggu izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Sehubungan dengan prosedur tersebut diatas menunjukkan bahwa pemanggilan notaris oleh penegak hukum harus izin dari Majelis Kehormatan Notaris tidak sesuai dengan Konsep equality before the law.
公证员有权制作真实的契约，并有权制定有关各方在真实契约中所要求的协议和规定，如果公证员发生法律问题，则必须从荣誉公证委员会获得检查。这导致考试与法律面前人人平等的原则相矛盾。2014年《公证员职位法》第2号颁布后，执法人员发布公证员必须获得MKN的许可，这造成了法律歧视。所审查的问题是公证员作为证人的地位如何与他在司法程序中所作的契约或信件有关。目的是找出公证人的地位如何与他在司法程序下所做的契约或信件有关。他的研究结果是公证员的位置，一个与他根据《公证员位置法》所做的契约相关的证人，由于等待荣誉公证员委员会的许可，导致法律诉讼受到阻碍。与上述程序有关的是，执法者召唤公证员必须得到荣誉公证员委员会的许可，而不是按照法律面前人人平等的概念。公证人是谁?公证人是谁?公证人是谁?公证人是谁?公证人是谁?公证人是谁?公证人是谁?公证人是谁?公证人是谁?公证人?杨孟岳首相说:“我认为，法律面前人人平等。”2014年7月2日，马来西亚人民公证人将在全国范围内进行调查，并在全国范围内进行调查。Permasalahannya yang dikaji adalah Bagaimanakah kedudukan公证是sebagai saksi terkait dengan akta atau surat dibawah tangan yang dibuatnya terhadap proproperadilan。Tujuannya adalah Untuk mengetahui bagaimana kedudukan公证是sebagai saksi terkait dengan akta atau surat dibawah tangan yang dibuatnya terhadap propladilan。Hasil penelitiannya adalah kedudukan公证人sebagai saksi terkait dengan akta yang dibuatnya berdasarkan Undang-Undan Jabatan公证人mengakibatkan proproum terhambat akibat menunggu izin dari Majelis Kehormatan公证。公证人在法律面前人人平等。公证人在法律面前人人平等。
{"title":"Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law","authors":"Edwar Edwar, Faisal A. Rani, Dahlan Ali","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO1.1916","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO1.1916","url":null,"abstract":"Notary has the authority to make authentic deeds and has authority in making, agreements and stipulations that are required for those concerned to be stated in an authentic deed that if legal problems occur by a notary then the inspection must be obtained from the Honorary Board of Notary. which resulted in the examination contradicting principle equality before the law. After the issuance of Act No. 2 of 2014 Notary Position, notary publication by law enforcers must obtain permission from MKN which creates legal discrimination. The problem examined is how the position of the notary as a witness is related to the deed or letter under the hand made by him to the judicial process. The aim is finding out how the position of the Notary a witness is related to the deed or letter under his hand made against the judicial process. The results his research were the position of the notary a witness related to the deed he made based on the Notary Position Law resulting in legal proceedings being hampered due to waiting for permission from the Honorary Board of Notaries. In connection with the above procedure, it is indicated that the calling of a notary by law enforcers must be licensed by the Honorary Board of Notaries not in accordance with the concept of equality before the law. \u0000Notaris memiliki suatu kewenangan dalam membuat akta otentik serta memiliki wewenang dalam pembuatan, perjanjian serta penetapan yang diwajibkan bagi yang berkepentingan yang dinyatakan dalam akta otentik yang apabila terjadi permasalahan hukum yang dilakukan oleh notaris maka untuk pemeriksaannya harus izin dari Majelis Kehormatan Notaris. yang mengakibatkan pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan equality before the law. Setelah keluarnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 , pemanggilan notaris oleh aparat hukum ada izin dari MKN yang menimbulkan diskriminasi hukum. Permasalahannya yang dikaji adalah Bagaimanakah kedudukan notaris sebagai saksi terkait dengan akta atau surat dibawah tangan yang dibuatnya terhadap proses peradilan. Tujuannya adalah Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Notaris sebagai saksi terkait dengan akta atau surat dibawah tangan yang dibuatnya terhadap proses peradilan. Hasil penelitiannya adalah kedudukan notaries sebagai saksi terkait dengan akta yang dibuatnya berdasarkan Undang-Undan Jabatan Notaris mengakibatkan proses hukum terhambat akibat menunggu izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Sehubungan dengan prosedur tersebut diatas menunjukkan bahwa pemanggilan notaris oleh penegak hukum harus izin dari Majelis Kehormatan Notaris tidak sesuai dengan Konsep equality before the law.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87769644","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-12-31DOI: 10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p09
I. K. Sudantra
On 2017, Minister of Agrarian Affair and Spatial/Head of National Land Agency of Indonesia enacted a decision that point desa pakraman on Bali Province as communal owner right subject of the land. That decision was causing a certain implication that important to study. This research was aimed to discuss implication of those decisions on the position of land owned by desa pakraman in Bali. This research was carried out through a normative legal study method with using statute approach, conceptual approach, and historical approach. On behalfs of discussion of a problem, this research use source on a form of legal material (primary and secondary) and non-legal material. After going through discussion and analysis, finally, it can be concluded that the Minister’s Decision above can have both positive and negative implication on the position of desa pakraman’s land in Bali. The positive implication has happened because that decision can give legal certainty and certainty of right on a position of desa pakraman’s land (tanah druwe desa). On the flipside, the application of that Minister’s Decision can have negative implication if desa pakraman’s lands that were been given to a member of desa pakraman (krama desa), which were tanah pekarangan desa and tanah ayahan desa, were registered as owned individually by the member of desa pakraman. Tahun 2017 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan keputusan yang menunjuk desa pakraman di Provinsi Bali sebagai subyek hak pemilikan bersama (komunal) atas tanah. Keputusan Menteri itu menimbulkan implikasi tertentu yang penting diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implikasi Keputusan Menteri di atas terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman di Bali. Penelitian dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Untuk kepentingan pembahasan masalah, dalam penelitian ini digunakan sumber-sumber penelitian berupa bahan hukum (primer dan sekunder) dan bahan-bahan non-hukum. Setelah melalui pembahasan dan analisis, akhirnya dapat disimpulkan bahwa Keputusan Menteri di atas dapat berimplikasi positif dan negatif terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman di Bali. Implikasi positif terjadi karena Keputusan Menteri tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman (tanah druwe desa). Di sisi lain, pelaksanaan Keputusan Menteri tersebut dapat berimplikasi negatif apabila tanah-tanah milik desa pakraman yang telah diserahkan pengelolaannya kepada perseorangan anggota desa pakraman (krama desa), yaitu tanah pekarangan desa dan tanah ayahan desa, didaftarkan atas nama perseorangan anggota desa pakraman.
2017年，印度尼西亚土地事务和空间部长/国家土地局局长颁布了一项决定，将巴厘岛省的desa pakraman指定为土地的公有权利主体。这一决定产生了某种重要的影响，值得研究。本研究的目的是讨论这些决定对巴厘土地所有者desa pakraman的地位的影响。本研究采用规范法研究方法，运用法规法、概念法和历史法。代表一个问题的讨论，本研究使用源上的一种形式的法律材料(一手和二手)和非法律材料。经过讨论和分析，最后可以得出结论，上述部长的决定可以对desa pakraman的土地在巴厘岛的位置产生积极和消极的影响。积极的影响已经发生，因为这一决定可以在desa pakraman的土地(tanah druwe desa)的立场上给予法律确定性和权利确定性。另一方面，部长决定的适用可能会产生负面影响，如果给予desa pakraman (krama desa)成员的土地，即tanah pekarangan desa和tanah ayahan desa，被登记为desa pakraman成员个人拥有。2017年7月1日，印度尼西亚国家共和国农林部(ministry of Agraria dan Tata Ruang) /Kepala Badan Pertanahan国家共和国(mengeluarkan keputusan yang menunjuk desa pakraman di Provinsi Bali sebagai subyek hak pemilikan bersama)。科普陀山menititmenimbulkan隐含了一个问题，那就是，在北京，在北京。Penelitian ini bertujuan untuk成员已经暗示了Keputusan Menteri di数据，即kedudukan tanah milik desa pakraman di Bali。Penelitian dilakukan melalui metode Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang(法规方法)，pendekatan konseptual(概念方法)，dan pendekatan historis(历史方法)。Untuk kepentingan pembahasan masalah, dalam penelitian ini digunakan sumber penelitian berupa bahan hukum (primer dan sekunder) dan bahan-bahan non-hukum。Setelah melalui pembahasan an dan analysis, akhirnya dapat dispulpulkan bahwa Keputusan Menteri数据显示，这是一种积极的和消极的，这是一种积极的和消极的。印度人民代表大会(impikasi positif terjadi karena Keputusan menenteri terseat)，但泰国人民代表大会(kepasan hukum)和泰国人民代表大会(tanah druwe desan)。disisi lain, pelaksanaan Keputusan Menteri tersebut dapat berimpliikasi negative apabila tanah-tanah milik desa pakraman yang telah diserahan penelolaannya kepada perseorangan anggota desa pakraman (krama desa)， yitu tanah pekarangan desa dan tanah ayahan desa, didaftarkan atas nama perseorangan anggota desa pakraman。
{"title":"Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman","authors":"I. K. Sudantra","doi":"10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p09","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p09","url":null,"abstract":"On 2017, Minister of Agrarian Affair and Spatial/Head of National Land Agency of Indonesia enacted a decision that point desa pakraman on Bali Province as communal owner right subject of the land. That decision was causing a certain implication that important to study. This research was aimed to discuss implication of those decisions on the position of land owned by desa pakraman in Bali. This research was carried out through a normative legal study method with using statute approach, conceptual approach, and historical approach. On behalfs of discussion of a problem, this research use source on a form of legal material (primary and secondary) and non-legal material. After going through discussion and analysis, finally, it can be concluded that the Minister’s Decision above can have both positive and negative implication on the position of desa pakraman’s land in Bali. The positive implication has happened because that decision can give legal certainty and certainty of right on a position of desa pakraman’s land (tanah druwe desa). On the flipside, the application of that Minister’s Decision can have negative implication if desa pakraman’s lands that were been given to a member of desa pakraman (krama desa), which were tanah pekarangan desa and tanah ayahan desa, were registered as owned individually by the member of desa pakraman. \u0000Tahun 2017 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan keputusan yang menunjuk desa pakraman di Provinsi Bali sebagai subyek hak pemilikan bersama (komunal) atas tanah. Keputusan Menteri itu menimbulkan implikasi tertentu yang penting diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implikasi Keputusan Menteri di atas terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman di Bali. Penelitian dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Untuk kepentingan pembahasan masalah, dalam penelitian ini digunakan sumber-sumber penelitian berupa bahan hukum (primer dan sekunder) dan bahan-bahan non-hukum. Setelah melalui pembahasan dan analisis, akhirnya dapat disimpulkan bahwa Keputusan Menteri di atas dapat berimplikasi positif dan negatif terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman di Bali. Implikasi positif terjadi karena Keputusan Menteri tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman (tanah druwe desa). Di sisi lain, pelaksanaan Keputusan Menteri tersebut dapat berimplikasi negatif apabila tanah-tanah milik desa pakraman yang telah diserahkan pengelolaannya kepada perseorangan anggota desa pakraman (krama desa), yaitu tanah pekarangan desa dan tanah ayahan desa, didaftarkan atas nama perseorangan anggota desa pakraman.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87592541","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-12-31DOI: 10.24843/JMHU.2018.V07.I04.P01
Wicipto Setiadi
Poor regulation quality contributes negatively to the regulation and law enforcement in the life of the state. The indicator of the poor quality of regulation includes, among others, the large number of regulations requested for judicial review and effectiveness of the implementation of regulations. There are several regulatory issues in Indonesia today, including the existence of multiple interpretations; potential conflict; overlap, principle mismatch, weak implementation effectiveness, not harmonious/out of sync; inconsistent; create unnecessary burdens, both on the target group and the affected groups. Base on these regulatory conditions, regulatory reform is very important and urgent. Given this very basic regulatory issue, it is necessary to make improvements in the regulatory field from upstream to downstream which leads to quality, orderly and simple regulations known as regulatory reform. The purpose of the study is to examine regulatory reform in order to support Indonesia's national development. research is done by doing literature research, or commonly known as the literature study. The Study shows that in order for a regulation to be good, it must fulfill several principles, namely: good norm, good process, and good drafting. Regulatory reform implementation is carried out through a) simplification of existing regulations; b) reconceptualization of the procedures for establishing regulations; c) institutional restructuring of regulation formation; and d) strengthening/empowering human resources with integrity. Good quality of democratic political dimension and progressive legal quality are needed to improve the quality of regulation
{"title":"The Urgency of Regulatory Reform in Order to Support Indonesia’s National Development","authors":"Wicipto Setiadi","doi":"10.24843/JMHU.2018.V07.I04.P01","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.V07.I04.P01","url":null,"abstract":"Poor regulation quality contributes negatively to the regulation and law enforcement in the life of the state. The indicator of the poor quality of regulation includes, among others, the large number of regulations requested for judicial review and effectiveness of the implementation of regulations. There are several regulatory issues in Indonesia today, including the existence of multiple interpretations; potential conflict; overlap, principle mismatch, weak implementation effectiveness, not harmonious/out of sync; inconsistent; create unnecessary burdens, both on the target group and the affected groups. Base on these regulatory conditions, regulatory reform is very important and urgent. Given this very basic regulatory issue, it is necessary to make improvements in the regulatory field from upstream to downstream which leads to quality, orderly and simple regulations known as regulatory reform. The purpose of the study is to examine regulatory reform in order to support Indonesia's national development. research is done by doing literature research, or commonly known as the literature study. The Study shows that in order for a regulation to be good, it must fulfill several principles, namely: good norm, good process, and good drafting. Regulatory reform implementation is carried out through a) simplification of existing regulations; b) reconceptualization of the procedures for establishing regulations; c) institutional restructuring of regulation formation; and d) strengthening/empowering human resources with integrity. Good quality of democratic political dimension and progressive legal quality are needed to improve the quality of regulation","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80337674","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-12-31DOI: 10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p08
Fifid Bramita, Irma Cahyaningtyas
Anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi oleh pemerintah. Sistem Peradilan Anak yang ada di Indonesia saat ini belum dapat mencapai Restorative Justice dengan baik. Oleh karenanya diperlukan suatu ide baru seperti Children Hearing System. Children Hearing System adalah sistem perawatan dan keadilan khas Skotlandia untuk anak-anak dan remaja. Dalam Children hearing System, anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung berhadapan dengan proses peradilan. Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Children Hearing System merupakan upaya preventif agar anak tidak terjerumus untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Children Hearing System dapat menjadi ide pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Kata Kunci : Restorative Justice, Children Hearing, Sistem Peradilan Pidana Anak.
{"title":"Children Hearing System Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia","authors":"Fifid Bramita, Irma Cahyaningtyas","doi":"10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p08","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p08","url":null,"abstract":"Anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi oleh pemerintah. Sistem Peradilan Anak yang ada di Indonesia saat ini belum dapat mencapai Restorative Justice dengan baik. Oleh karenanya diperlukan suatu ide baru seperti Children Hearing System. Children Hearing System adalah sistem perawatan dan keadilan khas Skotlandia untuk anak-anak dan remaja. Dalam Children hearing System, anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung berhadapan dengan proses peradilan. Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Children Hearing System merupakan upaya preventif agar anak tidak terjerumus untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Children Hearing System dapat menjadi ide pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. \u0000Kata Kunci : Restorative Justice, Children Hearing, Sistem Peradilan Pidana Anak. \u0000","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76116494","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to analyze the nature of political party recall rights to the membership of the House of Representatives; recall rights of members of the People's Legislative Assembly by political parties whether they are in accordance with the principles of a democratic state based on law; Juridical consequences of recall rights if they remain in the hands of political parties. This type of research is normative law research. The results of the study indicate that the nature of the right of Recall by political parties to the membership of the People's Legislative Assembly is that political party members who sit in parliamentary seats remain supervised by political parties as political organizations that carry on the democratic stage in order to be submissive and obedient to party policies even if they are against the spirit struggle of the people's representatives. The right of a political party's recall is not in accordance with the principles of a democratic state, if the reason for recalling the membership of the House of Representatives is only limited to members of the House of Representatives who violate the Articles of Association and Household Budget. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hakikat hak recall partai politik terhadap keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat; hak recall terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai politik apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum; konsekuensi yuridis hak recall apabila tetap berada di tangan partai politik. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat Hak Recall oleh partai politik terhadap keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat adalah agar anggota partai politik yang duduk di kursi parlemen tetap diawasi oleh partai politik sebagai organisasi politik yang mengusung dalam pentas demokrasi agar tunduk dan patuh terhadap kebijakan partai sekalipun bertentangan dengan semangat perjuangan wakil rakyat. Hak Recall Partai Politik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, apabila alasan merecall keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah sebatas anggota Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai politik.
本研究旨在分析政党对众议院议员罢免权的性质;各政党撤销人民立法会议议员的权利，不论是否符合民主法治国家的原则;如果召回权仍然掌握在政党手中，其法律后果。这类研究就是规范性法研究。研究结果表明，政党对人大议员的罢免权的本质是，作为政治组织的政党成员，即使与人民代表的精神斗争相违背，也要在民主阶段上继续接受政党的监督和服从。如果罢免众议院议员的理由仅限于违反党章和家庭预算的议员，那么政党的罢免权就不符合民主国家的原则。Penelitian ini bertujuan untuk menganalis Hakikat hak recall partai political terhadap keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat;我记得我的人民代表党，我的人民代表党，我的人民代表党，我的人民代表党，我的人民代表党，我的人民代表党。康斯库恩斯·尤里迪斯(Konsekuensi yuridis)有能力回忆起与党派政治有关的事情。penelitian ini adalah penelitian hukum norm。我的意思是说，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思。我们的党是民主的，我们的党是民主的，我们的党是民主的，我们的党是民主的，我们的党是民主的，我们的党是民主的，我们的党是民主的，我们的党是民主的。
{"title":"Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia","authors":"Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, Marten Bunga, Hardianto Djanggih","doi":"10.24843/JMHU.2018.V07.I04.P03","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.V07.I04.P03","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the nature of political party recall rights to the membership of the House of Representatives; recall rights of members of the People's Legislative Assembly by political parties whether they are in accordance with the principles of a democratic state based on law; Juridical consequences of recall rights if they remain in the hands of political parties. This type of research is normative law research. The results of the study indicate that the nature of the right of Recall by political parties to the membership of the People's Legislative Assembly is that political party members who sit in parliamentary seats remain supervised by political parties as political organizations that carry on the democratic stage in order to be submissive and obedient to party policies even if they are against the spirit struggle of the people's representatives. The right of a political party's recall is not in accordance with the principles of a democratic state, if the reason for recalling the membership of the House of Representatives is only limited to members of the House of Representatives who violate the Articles of Association and Household Budget. \u0000Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hakikat hak recall partai politik terhadap keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat; hak recall terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai politik apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum; konsekuensi yuridis hak recall apabila tetap berada di tangan partai politik. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat Hak Recall oleh partai politik terhadap keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat adalah agar anggota partai politik yang duduk di kursi parlemen tetap diawasi oleh partai politik sebagai organisasi politik yang mengusung dalam pentas demokrasi agar tunduk dan patuh terhadap kebijakan partai sekalipun bertentangan dengan semangat perjuangan wakil rakyat. Hak Recall Partai Politik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, apabila alasan merecall keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah sebatas anggota Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai politik.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"72944661","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-12-31DOI: 10.24843/JMHU.2018.V07.I04.P06
Muhammad Haris Zulkarnain, Kholis Roisah
Indonesia is the largest archipelagic country that has several border areas, one of which is Malaysia. The border region has a strategic role as the main gateway of a country and representation of political, economic, socio-cultural, defense and security aspects. Social and economic problems that are often faced in the border areas of Indonesia-Malaysia. The research aims to analyze defense management policies and the impact of its policies in the Indonesia-Malaysia border region. The research method used is normative juridical and the data used is secondary data with qualitative analysis. The results of this study that: First, the last decade since the reform era, the state is seriously trying to strengthen defense as one of the important elements to safeguard the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The efforts are made through various methods such as formal, institutional and practical legal. The approach used in the country's defense and security concept in the border region is through Sishankamrata. Second, Second, the defense policies to safeguard national sovereignty at the border in its implementation have a number of obstacles, as limited infrastructure, length of state borders, limited security personnel, and overlapping authority between institutions and ministries in managing border areas. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki beberapa daerah perbatasan, salah satunya dengan Malaysia. Wilayah perbatasan memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang utama dari suatu negara dan representasi dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Permasalahan sosial dan ekonomi yang sering dihadapi di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan pertahanan dan dampak kebijakannya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa: Pertama, dekade terakhir sejak era reformasi, negara serius berupaya memperkuat pertahanan sebagai salah satu elemen penting untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan melalui beragam cara seperti legal formal, institusional, dan praktis. Pendekatan yang digunakan dalam konsep pertahanan keamanan negara di wilayah perbatasan adalah melalui Sishankamrata. Kedua, kebijakan pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara di perbatasan dalam implementasinya tidak lepas dari sejumlah kendala yang dihadapi, yaitu keterbatasan sarana prasarana, panjangnya batas wilayah negara, keterbatasan personil aparat keamanan, dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan kementerian dalam mengelola wilayah perbatasan.
印度尼西亚是最大的群岛国家，有几个边境地区，其中一个是马来西亚。边境地区作为一个国家的主要门户和政治、经济、社会文化、国防和安全方面的代表，具有战略作用。印尼-马来西亚边境地区经常面临的社会和经济问题。该研究旨在分析印尼-马来西亚边境地区的国防管理政策及其影响。研究方法采用规范法学，数据采用二手数据，并进行定性分析。本研究的结果表明:第一，改革时代以来的近十年来，国家正在认真努力加强国防作为维护印尼共和国统一国家主权的重要要素之一。这些努力是通过正式、体制和实际法律等多种方法进行的。该国在边境地区的国防和安全概念中使用的方法是通过西尚卡姆拉塔。第二，维护边境国家主权的国防政策在实施过程中存在一些障碍，如基础设施有限、国家边界长度、安全人员有限、管理边境地区的机构和部委之间的权力重叠等。印尼国家元首、国家元首、国家元首、国家元首、国家元首、国家元首、国家元首、国家元首、国家元首、国家元首。马来西亚国家战略委员会主席、马来西亚国家战略委员会主席、马来西亚国家战略委员会主席、马来西亚国家战略委员会主席、马来西亚国家战略委员会主席、政治、经济、社会政策委员会主席、马来西亚国家战略委员会主席。Permasalahan社会和经济专家yang sering dihadapi di daerah perbatasan印度尼西亚和马来西亚。Penelitian bertujuan untuk menganalis kebijakan pengelolaan pertahanan dan danpak kebijakannya di wilayah perbatasan印度尼西亚-马来西亚。方法penelitian yang digunakan adalah数据归一化，yang digunakan adalah数据在登干分析定性下查找。Hasil penelitian ini bahwa:印度尼西亚，十年前的改革，国家重大改革委员会成员，国家重大改革委员会成员，国家重大改革委员会成员，国家重大改革委员会成员，国家重大改革委员会成员，国家重大改革委员会成员，印度尼西亚国家重大改革委员会成员。Upaya yang dilakukan melalui beragam cara独立的法律形式，机构，但praktis。Pendekatan yang digunakan dalam konsep pertahanan keamanan negara di wilayah perbatasan adalah melalui Sishankamrata。Kedua, kebijanan pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara di perbatasan dalam implementasinya tidak lepas dari sejumlah kendala yang dihadapi, yitu keterbatasan sarana prasarana, panjangnya batas wilayah negara, keterbatasan个人aparat keamanan, dan tumpang tindih kewenanan antar lembaga dankementerian dalam mengelola wilayah perbatasan。
{"title":"Kebijakan Pengelolaan Pertahanan dan Dampak Kebijakannya di Perbatasan Indonesia Malaysia","authors":"Muhammad Haris Zulkarnain, Kholis Roisah","doi":"10.24843/JMHU.2018.V07.I04.P06","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.V07.I04.P06","url":null,"abstract":"Indonesia is the largest archipelagic country that has several border areas, one of which is Malaysia. The border region has a strategic role as the main gateway of a country and representation of political, economic, socio-cultural, defense and security aspects. Social and economic problems that are often faced in the border areas of Indonesia-Malaysia. The research aims to analyze defense management policies and the impact of its policies in the Indonesia-Malaysia border region. The research method used is normative juridical and the data used is secondary data with qualitative analysis. The results of this study that: First, the last decade since the reform era, the state is seriously trying to strengthen defense as one of the important elements to safeguard the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The efforts are made through various methods such as formal, institutional and practical legal. The approach used in the country's defense and security concept in the border region is through Sishankamrata. Second, Second, the defense policies to safeguard national sovereignty at the border in its implementation have a number of obstacles, as limited infrastructure, length of state borders, limited security personnel, and overlapping authority between institutions and ministries in managing border areas. \u0000Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki beberapa daerah perbatasan, salah satunya dengan Malaysia. Wilayah perbatasan memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang utama dari suatu negara dan representasi dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Permasalahan sosial dan ekonomi yang sering dihadapi di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan pertahanan dan dampak kebijakannya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa: Pertama, dekade terakhir sejak era reformasi, negara serius berupaya memperkuat pertahanan sebagai salah satu elemen penting untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan melalui beragam cara seperti legal formal, institusional, dan praktis. Pendekatan yang digunakan dalam konsep pertahanan keamanan negara di wilayah perbatasan adalah melalui Sishankamrata. Kedua, kebijakan pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara di perbatasan dalam implementasinya tidak lepas dari sejumlah kendala yang dihadapi, yaitu keterbatasan sarana prasarana, panjangnya batas wilayah negara, keterbatasan personil aparat keamanan, dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan kementerian dalam mengelola wilayah perbatasan.","PeriodicalId":30763,"journal":{"name":"Jurnal Magister Hukum Udayana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82628708","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：